WALIKOTA TEGAL PERATURAN WALIKOTA NOMOR TAHUN TENTANG POLA TATA KELOLA (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TEGAL, Menimbang: a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sehingga Peme Pemeri rint ntah ah Kota Kota berta bertang nggu gung ng jawa jawab b sepe sepenu nuhny hnya a dala dalam m peny penyel elen engg ggar araa aan n pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
b. bahw bahwa a ruma rumah h saki sakitt seba sebaga gaii sala salah h satu satu sara sarana na kese keseha hata tan n yang yang memb member erik ikan an pelay pelayana anan n kepada kepada masy masyarak arakat at memilik memilikii peran peran strate strategis gis dalam memperce mempercepat pat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untu untuk k dapa dapatt memb member erik ikan an pelay pelayan anan an berm bermut utu u sesu sesuai ai deng dengan an yang yang pera peratu tura ran n ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2! tentang Pengel Pengelola olaan an Keuan Keuangan gan "adan "adan #ayana #ayanan n $mum $mum dan Perat Peratura uran n %ente %enteri ri &alam &alam Negeri Nomor '( Tahun 2) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan "adan #ayanan $mum &aerah maka perlu ditindak lanjuti dengan disusunnya Pola Tata Kelola bagi *umah +akit $mum &aerah yang akan melaksanakan Pola Pengelolaan "adan #ayanan $mum &aerah;
1
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a, b, dan c maka maka perlu perlu meneta menetapka pkan n Peratu Peraturan ran -alik -alikota ota Tegal Tentang ntang Pola Pola Tata Kelola Kelola /os /ospi pita tall "yla "ylaws ws00 *uma *umah h +aki +akitt $mum $mum &aer &aerah ah Kard Kardin inah ah Kota Kota Tegal gal yang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan "adan #ayanan $mum &aerah;
Menginga: (. $ndang $ndang1$n 1$nda dang ng Nomor Nomor () Tahun 23 23 tentan tentang g Keuang Keuangan an Negara Negara #emba #embaran ran Negara * Tahun 23 Nomor ), Tambahan #embaran Negara * Nomor 24'0;
2
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a, b, dan c maka maka perlu perlu meneta menetapka pkan n Peratu Peraturan ran -alik -alikota ota Tegal Tentang ntang Pola Pola Tata Kelola Kelola /os /ospi pita tall "yla "ylaws ws00 *uma *umah h +aki +akitt $mum $mum &aer &aerah ah Kard Kardin inah ah Kota Kota Tegal gal yang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan "adan #ayanan $mum &aerah;
Menginga: (. $ndang $ndang1$n 1$nda dang ng Nomor Nomor () Tahun 23 23 tentan tentang g Keuang Keuangan an Negara Negara #emba #embaran ran Negara * Tahun 23 Nomor ), Tambahan #embaran Negara * Nomor 24'0;
2
2.
$ndang1$ndang Nomor ( Tahun 2 tentang Perbendaharaan Nega Negara ra #em #emba bara ran n Nega Negarra * Tahun hun 2 Nomor !, Tambahan #emb #embar aran an Nega Negara ra * Nomor 3!!0;
3.
$nda $ndang ng1$ 1$nd ndan ang g Nomo Nomorr (! Ta Tahun hun 2 2 ten tenta tang ng Pem Pemer erik iksa saan an Peng Pengel elo olaan laan dan Tangg nggung ungjaw jawab Keua euangan gan Nega egara #emba #embaran ran Negara Negara * Tahun 2 2 Nomor Nomor '', Tambahan mbahan #embaran Negara * Nomor 0;
.
$ndang1$ndang Nomor 2! Tahun 2 tentang +istem Pembangun Pembangunan an Nasional Nasional #embaran #embaran Negara Negara * Tahun 2 Nomor (, Tambahan #embaran Negara * Nomor 2(0;
!.
$nda $ndang ng1$ 1$nd ndan ang g *epu *epubl blik ik ndo ndone nesi sia a Nomo Nomorr 25 Tahun hun 2 2 Tentang ntang Prakti Praktik k Kedokt Kedoktera eran n #emba #embaran ran Negar Negara a *epubl *epublik ik ndon ndonesi esia a Tahun 2 2 Nomor Nomor ((', Tambahan mbahan #emba #embaran ran Negara *epublik ndonesia Nomor 3(0;.
'.
$nda $ndang ng1$ 1$nd ndan ang g Nomo Nomorr 32 Ta Tahun hun 2 2 ten tenta tang ng Pem Pemer erin inta taha han n &aer &aerah ah #em #emba bara ran n Nega Negara ra * Tahun hun 2 2 Nomo Nomorr (2!, (2!, Tambahan #embaran Negara * Nomor 3)0 sebagaimana telah diubah dengan $ndang1$ndang Nomor 4 Tahun 2! tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti $ndang1 $nda $ndang ng Nomo Nomorr 3 Tahun hun 2! 2! tent tentan ang g Peru Peruba baha han n 6tas tas $ndang1$ndang Nomor 32 Tahun 2 tentang Pemerintah &aerah menjadi $ndang1$ndang #embaran Negara * Tahun 2! 2! Nomor Nomor (4, (4, Tambahan mbahan #embar #embaran an Negara Negara * Nomor Nomor !40;
).
$nda $ndang ng1$ 1$nd ndan ang g Nomor Nomor 33 Ta Tahun hun 2 2 tenta tentang ng Perim Perimba bang ngan an Keuangan 6ntara Pemerintah Pusat dan Pemerintah &aerah #emba #embaran ran Negara Negara * Tahun 2 2 Nomor Nomor (2', (2', Tambahan mbahan #embaran Negara * Nomor 340;
4.
$nda $ndang ng1$ 1$nd ndan ang g Nomo Nomorr 3' Ta Tahun hun 25 25 Te Tentan ntang g Kese Keseha hata tan n #emba #embaran ran Negara Negara *epubl *epublik ik ndone ndonesia sia Tahun 25 25 Nomor Nomor (, Tambahan #embaran Negara *epublik ndonesia Nomor !'30;
5.
$ndang1$n $ndang1$ndang dang *epublik *epublik ndones ndonesia ia Nomor Ta Tahun 25 25 Tentang *umah +akit #embaran Negara *epublik ndonesia. Tahun hun 25 25 Nomo Nomorr (!3, (!3, Tambah mbahan an #emb #embar aran an Nega Negara ra *epublik ndonesia Nomor !)20;
(.
Perat raturan Pemerint intah Nomor 23 Tahun 2! tentang Pengel Pengelola olaan an Keuan Keuangan gan "adan "adan #ayana #ayanan n $mum $mum #emba #embaran ran Nega Negara ra *epu *epubl blik ik * Tahun hun 2! 2! Nomo Nomorr 4, 4, Tambah mbahan an #embaran Negara * Nomor !20;
((.
Perat raturan Pemerint intah Nomor !4 Tahun 2! tentang Pengelola Pengelolaan an Keuangan Keuangan &aerah &aerah #embaran #embaran Negara Negara *epublik *epublik * Tahun 2! Nomor (, Tambahan #embaran Negara * Nomor !)40;
(2.
3 Perat raturan Pem erint intah Nomor '! Tahun 2! tentang Pedoma Pedoman n Penyu Penyusun sunan an dan Penera Penerapa pan n +tanda +tandarr Pelaya Pelayanan nan %inimal #embaran Negara *epublik * Tahun 2! Nomor (!, (!, Ta Tambahan mbahan #emb #embara aran n Ne ara * Nomo Nomorr !2 ;
MEMUTUSKAN %enetapkan7 PERATURAN PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA TEGAL TENTANG TENTANG POLA TATA TATA KELOLA (HOSPITAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KARDIN AH KOTA TEGAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pa!a" # &alam Peraturan Pola Tata Kelola ini yang dimaksud dengan dengan 7 (. &aerah adalah Kota Tegal. 2. Pemeri Pemerinta ntah h &aerah &aerah adalah adalah -alik -alikota ota besert beserta a perang perangka katt daerah daerah sebaga sebagaii unsur unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. -alikota adalah -alikota Kota Tegal. . *uma *umah h saki sakitt adal adalah ah *uma *umah h +aki +akitt $mum $mum &aer &aerah ah Kard Kardin inah ah dis disin ingk gkat at *+$& *+$& Kardinah0; !. &irektur adalah &irektur *umah +akit $mum &aerah Kardinah;. '. "adan #ayanan $mum &aerah yang selanjutnya disingkat "#$& adalah +atuan Kerja Perangkat &aerah atau $nit Kerja pada +atuan Kerja Perangkat &aerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masy masyar arak akat at beru berupa pa peny penyed edia iaan an bara barang ng dan8 dan8at atau au jasa jasa yang ang diju dijual al tanp tanpa a mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip eisiensi dan produkti9itas. ). Pola Pola Pengel Pengelola olaan an Keuan Keuangan gan "adan "adan #ayana #ayanan n $mum $mum &aerah &aerah yang yang selan selanjut jutnya nya disingkat PPK1"#$& adalah Pola Pengelolaan Keuangan "#$&, yang memberikan leksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek1praktek bisnis yang sehat untuk untuk mening meningkat katkan kan pelaya pelayanan nan kepad kepada a masya masyarak rakat at dalam dalam rangk rangka a memaju memajukan kan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 4. Pola Pola Tata Kelola Kelola Korpo Korporas rasii (Corpo (Corporat rate e Bylaws Bylaws)) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah sebagai pemilik dengan &ewan Pengawas, Peja Pejaba batt Peng Pengel elol ola a dan dan +ta +ta %edi %edis s *+$& *+$& Kard Kardin inah ah bese besert rta a ung ungsi si,, tuga tugas, s, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing1masing. 5. Pola Tata Kelola +ta %edis Medical Medical Staff Bylaws0 Bylaws0 adalah peraturan yang mengatur tentang ungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari +ta %edis di *+$& Kardinah. (. &ewan &ewan Pengawas Pengawas adalah suatu suatu badan yang melakukan melakukan pengawa pengawasan san terhadap terhadap operasional *+$& Kardinah yang yang dibentuk dengan keputusan keputusan -alikota -alikota atas usulan &irektur &irektur dengan dengan keanggota keanggotaan an yang yang memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan dan peraturan peraturan yang berlaku. ((. ((.
4
:abatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari &irektur, &irektur, -akil -akil &irektur, Kepala Kepala "idang, Kepala "agian, Kepala +ub "agian dan Kepala +eksi. (2. :abatan ungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam dalam pelaks pelaksana anaan an tugasn tugasnya ya didasa didasarka rkan n pada pada keahli keahlian an dan atau atau ketera keterampi mpilan lan tertentu serta bersiat mandiri. (3. Pejaba Pejabatt penge pengelol lola a *+$& *+$& Kardin Kardinah ah terdir terdirii dari dari &irekt &irektur ur,, -akil -akil &irekt &irektur ur,, Kepala Kepala "idang, dan Kepala "agian. (. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang, yang mencakup pelayanan promoti, pre9enti, pre9enti, kurati dan rehabilitati. (!. +ta %edis adalah &okter, &okter igi, &okter +pesialis dan &okter igi +pesialis yang bekerja purna waktu waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan *+$& Kardinah. ('. $nit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensi, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain1lain. (). $nit kerja adalah tempat sta medis dan proesi kesehatan lain yang menjalankan proesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain1lain. (4. Komite %edis adalah perangkat *+$& Kardinah untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar governance) agar sta medis di *+$& Kardinah terjaga proesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu proesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin proesi medis. (5. Kewenang Kewenangan an klinis klinis (clinical privilege) adalah privilege) adalah hak khusus seorang sta medis untuk melak melakuka ukan n sekel sekelomp ompok ok pelay pelayana anan n medis medis terten tertentu tu dalam dalam *+$& *+$& Kardin Kardinah ah untuk suatu periode tertentu yang dilaksana dilaksanakan kan berdasarkan berdasarkan penugasan penugasan klinis klinis (clinical appointment). appointment). 2. Penugasa Penugasan n klinis (clinical (clinical appointme appointment) nt) adalah penugasan direktur *+$& Kardinah kepada seorang sta medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan datar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya. 2(. Kredensial adalah proses e9aluasi terhadap sta medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege). privilege). 22. *ekredens *ekredensial ial adalah adalah proses proses ree9aluas ree9aluasii terhadap terhadap sta medis yang telah memiliki memiliki kew kewenan enanga gan n klin klinis is (clin (clinic ical al priv privil ileg ege) e) untuk untuk menent menentuka ukan n kelay kelayaka akan n pember pemberian ian kewenangan klinis tersebut. 23. 6udit medis adalah upaya e9aluasi secara proesional terhadap mutu pelayanan medis medis yang yang diberik diberikan an kepada kepada pasien pasien dengan dengan menggu menggunak nakan an rekam rekam medis medis yang yang dilaksanakan oleh proesi medis. 2. Tenaga naga admi admini nist stra rasi si adal adalah ah oran orang g atau atau seke sekelo lomp mpok ok oran orang g yang ang bert bertug ugas as melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas1tugas pelayanan. 2!. &okter mitra adalah dokter yang direkrut oleh *+$& Kardinah karena karena keahliannya, keahliannya, 5
berkedudukan sejajar dengan *+$& Kardinah, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di *+$& Kardinah. 2'. +atuan Pengawas nternal adalah perangkat *+$& Kardinah yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu &irektur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat. BAB II PRINSIP POLA TATA KELOLA Pa!a" $ (0
20
Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal rumah sakit, yang didalamnya memuat7 a. struktur organisasi; b. prosedur kerja; c. pengelompokan ungsi1 ungsi logis; dan d. pengelolaan sumber daya manusia. Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (0 menganut prinsip1prinsip sebagai berikut7 a. transparansi; b. akuntabilitas; c. responsibilitas; dan d. independensi. Pa!a" %
(0
20
30
0
+truktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (0 huru a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, ungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (0 huru b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan ungsi dalam organisasi. Pengelompokan ungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (0 huru c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara ungsi pelayanan dan ungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka eektiitas pencapaian organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (0 huru d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitati8kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara eisien, eekti, dan produkti. Pa!a" &
(0
Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 20 huru a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus inormasi agar 6
20
30
0
!0
inormasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan. 6kuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 20 huru b, merupakan kejelasan ungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. *esponsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 20 huru c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang1undangan. ndependensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 20 huru d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara proesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang1undangan dan prinsip bisnis yang sehat. 6kuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 20 diwujudkan dalam perencanaan, e9aluasi dan laporan8pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan. BAB III POLA TATA KELOLA KORPORASI Bagian Ke!a' Ienia! Pa!a"
(0
Nama rumah sakit adalah *umah +akit $mum &aerah Kardinah disingkat *+$& Kardinah0. 20 :enis rumah sakit adalah *umah +akit $mum. 30 Kelas rumah sakit adalah *umah +akit $mum &aerah Kelas " Non Pendidikan. 6lamat rumah sakit adalah di jalan K+ Tubun Nomor Kota Tegal. Bagian Ke'a *a"!a+a, -i!i, Mi!i, T'.'an S/aegi! an Ni"ai0ni"ai Da!a/ Pa!a" 1 (0
20 30
ekti dan Proesional ood ?orporate o9ernance0 b. %emberikan Pelayanan Prima Kepada +eluruh #apisan %asyarakat Pengguna :asa *umah +akit dengan %enjunjung Tinggi +tandar dan >tika Proesi serta "erkeadilan ood ?linical o9ernance0 c %engembangkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Perkembangan Teknologi Kedokteran Terkini "erwawasan #ingkungan ?ontinuous 7
mpro9ement0 0 Tujuan strategis *+$& Kardinah adalah7 a. terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan yang berkualitas, beretika, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. b. terselenggaranya pelayanan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berbasis pada proesionalisme. d. terciptanya sistem inormasi dan jaringan kerja yang mendukung. e. terwujudnya kerjasama dengan institusi terkait. . +inkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah. g. %eningkatkan kuantitas tenaga medis spesialistik, subspesialistik dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; h. %engembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis medical e@uipment0, utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi dan sesuai kebutuhan masyarakat; i. %eningkatkan pelayanan dengan membuka pelayanan spesialis 8 subspesialis dan melengkapi sarana dan prasarana secara mencukupi; j. Peningkatan tanggap layanan, kecepatan, ketepatan, keramahan, keterjangkauan, dan eisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional; k. %elakukan eisiensi dan eekti9itas pelayanan pada semua unit kerja dan unit kegiatan; dan l. %elaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu. !0 Nilai1nilai dasar *+$& Kardinah adalah7 a. Kerjasama tim7 pelayanan *+$& Kardinah merupakan kerja dari suatu tim yang multidisiplin, multiproesi dan multiteknologi, dengan sumber daya manusia yang banyak, sehingga harus dibina kerja tim yang utuh dan kompak, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme; b. ntegritas yang tinggi7 dalam pelayanan *+$& Kardinah, setiap karyawan dan pimpinan harus memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya mencapai 9isi dan misi yang telah ditetapkan serta harus memiliki ketulusan hati, kejujuran, kepribadian yang teguh, moral mulia dan menjunjung tinggi etika; c. %anusiawi7 dalam memberikan pelayanan, semua karyawan bertekad untuk selalu menghormati pengguna jasa layanan tanpa membedakan pertimbangan apapun, serta dengan ikhlas dan penuh keramahan memahami dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna jasa layanan, sesuai dengan 9isi dan misi *+$& Kardinah; d. Proesional7 dalam mengemban 9isi dan misi *+$& Kardinah, pelayanan yang diselenggarakan selalu mengutamakan mutu berdasarkan standar yang telah ditetapkan sesuai dengan ilmu dan teknologi mutakhir, yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. '0 %oto *+$& Kardinah adalah7 Kesembuhan dan kepuasan pasien adalah keutamaan kami. Bagian Keiga Ke''2an, T'ga! P3232, an *'ng!i R'ma Sa2i Pa!a" 4 (0
20
*+$& Kardinah berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah &aerah yang merupakan unsur pendukung tugas -alikota di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang &irektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada -alikota melalui +ekretaris &aerah; *+$& Kardinah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan 8
30
dengan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta pengabdian masyarakat; $ntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 20, *+$& Kardinah mempunyai ungsi 7 a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan; b. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; c. penyusunan rencana dan program, monitoring, e9aluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan; d. pelayanan medis; e. pelayanan penunjang medis dan non medis; . pelayanan keperawatan; g. pelayanan rujukan; h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; i. pelaksanaan pengabdian masyarakat; j. pengelolaan keuangan dan akutansi; dan k. pengelolaan urusan kepegawaian, etik dan hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum. Bagian Keem5a Ke''2an Peme/ina Dae/a Pa!a" 6
(0
20
30
0
Pemerintah &aerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah &aerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan7 a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan +tandar Pelayanan %utu *+$& Kardinah beserta perubahannya; b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan &ewan Pengawas; c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan &ewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan; d. menyetujui dan mengesahkan *encana "isnis dan 6nggaran *"60; dan e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Pemerintah &aerah bertanggungjawab menutup deisit anggaran *+$& Kardinah yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan. Pemerintah &aerah bertanggunggugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan8atau kesalahan dalam pengelolaan *+$& Kardinah. Bagian Ke"ima De7an Penga7a! Pemben'2an De7an Penga7a! Pa!a" 8
(0 20
&ewan Pengawas dibentuk dengan keputusan -alikota atas usulan &irektur. :umlah 6nggota &ewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 tiga0 orang atau ! lima0 dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua &ewan Pengawas. T'ga! an Ke7a.iban De7an Penga7a! Pa!a" #9 9
(0
20
30
&ewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan *+$& Kardinah yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang1undangan. &ewan Pengawas berkewajiban 7 a. memberikan pendapat dan saran kepada -alikota melalui +ekretaris &aerah mengenai *encana "isnis dan 6nggaran yang diusulkan oleh &irektur; b. mengikuti perkembangan kegiatan *+$& Kardinah dan memberikan pendapat serta saran kepada -alikota melalui +ekretaris &aerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan *+$& Kardinah; c. melaporkan kepada -alikota melalui +ekretaris &aerah tentang kinerja *+$& Kardinah; d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan *+$& Kardinah; e. melakukan e9aluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan1catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola; dan . memonitor tindak lanjut hasil e9aluasi dan penilaian kinerja. &ewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada -alikota secara berkala melalui +ekretaris &aerah paling sedikit 2 dua0 kali dalam satu tahun dan jika sewaktu1waktu diperlukan. Ke7enangan De7an Penga7a! Pa!a" ##
%emberikan persetujuan *encana "isnis 6nggaran *"60 yang diusulkan oleh &irektur. Ha2 De7an Penga7a! Pa!a" #$ &ewan Pengawas berhak menerima laporan dari &irektur tentang pelaksanaan kegiatan rumah sakit. Mae/i Yang Dim3ni3/ De7an Penga7a! Pa!a" #% %ateri yang dimonitor meliputi manajemen keuangan dan manajemen pelayanan Keangg3aan De7an Penga7a! Pa!a" #& (0
20 30
6nggota &ewan Pengawas dapat terdiri dari unsur1unsur 7 a. pejabat +atuan Kerja Perangkat &aerah yang berkaitan dengan kegiatan *+$& Kardinah; b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan *+$& Kardinah. Pengangkatan anggota &ewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola. Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota &ewan Pengawas, yaitu 7 a. memiliki dedikasi dan memahami masalah1masalah yang berkaitan dengan kegiatan *+$& Kardinah, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi &ireksi atau Komisaris, atau &ewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan 10
c.
mempunyai kompetensi dalam bidang menajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Ma!a abaan De7an Penga7a! Pa!a" #
(0 20 30
%asa jabatan anggota &ewan Pengawas ditetapkan selama ! lima0 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 6nggota &ewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh -alikota; Pemberhentian anggota &ewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 20 apabila 7 a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b. tidak melaksanaan ketentuan perundang1undangan; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan *+$& Kardinah; atau d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan8atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas *+$& Kardinah. Se2/ea/i! De7an Penga7a! Pa!a" #1
(0 20
-alikota dapat mengangkat sekretaris &ewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas &ewan Pengawas. +ekretaris &ewan Pengawas bukan merupakan anggota &ewan Pengawas. Bia;a De7an Penga7a! Pa!a" #4
+egala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas &ewan Pengawas termasuk honorarium 6nggota dan +ekretaris &ewan Pengawas dibebankan pada *+$& Kardinah dan dimuat dalam *encana "isnis dan 6nggaran. Bagian Keenam S/'2'/ O/gani!a!i Pe.aba Penge"3"a Pa!a" #6 (0 Pejabat Pengelola *+$& Kardinah terdiri atas 7 a. Pemimpin; b. Pejabat Keuangan; c. Pejabat Teknis; 20 Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam pasal (! ayat (0 huru a adalah direktur *+$& Kardinah 30 Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (! ayat (0 huru b adalah wakil direktur $mum dan Keuangan *+$& Kardinah 0 Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal (! ayat (0 huru c adalah wakil direktur Pelayanan *+$& Kardinah Pa!a" #8 (0 Pejabat pengelola *+$& Kardinah diangkat dan diberhentikan oleh -alikota 20 &irektur *+$& Kardinah bertanggungjawab kepada -alikota melalui +ekretaris &aerah. 30 -akil &irektur $mum dan keuangan dan -akil &irektur Pelayanan *+$& Kardinah bertanggung jawab terhadap &irektur *+$& Kardinah S'!'nan O/gani!a!i 11
Pa!a" $9 (0 +usunan Arganisasi *+$& Kardinah terdiri dari 7 a. &irektur b. -akil &irektur $mum dan Keuangan, terdiri dari 7 (. "agian $mum, Terdiri dari 7 a. +ub "agian Tata $saha b. +ub "agian Kepegawaian, c. +ub "agian /ukum, /umas dan Pemasaran d. +ub "agian Perlengkapan dan *umah Tangga 2. "agian Keuangan, Terdiri dari 7 a. +ub "agian Perencanaan b. +ub "agian Pendapatan "elanja dan Pembiayaan c. +ub "agian 6kuntansi c. -akil &erektur Pelayanan, terdiri dari 7 (. "idang Pelayanan, terdiri dari 7 a. +eksi Pelayanan dan Penunjang medik b. +eksi *ekam %edik dan Pengelolaan &ata elektronik 2. a. b.
"idang Perawatan, terdiri dari ; +eksi Pelayanan Keperawatan +eksi >tika dan %utu Keperawatan d. Kelompok :abatan tik dan /ukum i. Komite Peningkatan %utu j. Komite PK*+ k. +atuan Pengawas nternal l. nstalasi 30 "agan organisasi *+$& Kardinah sebagaimana tercantum dalam #ampiran Peraturan -alikota ini. Bagian Keenam Pa!a" $# Pe/!;a/aan Men.ai Di/e2'/ an Wa2i" Di/e2'/ K3m5een!i Di/e2'/ (0 &irektur *umah +akit harus seorang tenaga medis &okter +pesialis atau &okter dengan pendidikan strata dua yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang manajemen rumah sakit; 20 "erkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan rumah sakit; 30 %ampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit; 0 "erstatus Pegawai Negeri +ipil; !0 &irektur *umah +akit telah mengikuti pelatihan perumahsakitan meliputi Kepimimpinan, Kewirausahaan, *encana +trategis "isnis, *encana 6ksi +trategis, *encana mplementasi dan *encana Tahunan, Tatakelola *umah +akit, +tandar 12
Pelayanan %inimal, +istem 6kuntabilitas, +istem *emune rasi *umah +akit, Pengelolaan +umber &aya %anusia. '0 Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 20 harus dipenuhi sebelum atau paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan sruktural. )0 Pengalaman jabatan &irektur diutamakan meliputi 7 a. &irektur *umah +akit Kelas " pernah memimpin *umah +akit Kelas ?; b. Pernah menjabat sebagai -akil &irektur *umah +akit Kelas " paling singkat selama 3 tiga0 tahun;
K3m5een!i Wa2i" Di/e2'/ Pe"a;anan (0 -akil &irektur yang membidangi Pelayanan %edis *umah +akit, berlatar belakang pendidikan &okter +pesialis atau &okter dengan pendidikan +arjana +trata 2 dua0 bidang kesehatan yang memiliki kemampuan dibidang menejemen rumah sakit; 20 "erkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang proesional; 30 %ampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan rumah sakit; 0 "erstatus Pegawai Negeri +ipil; !0 -akil &irektur telah mengikuti pelatihan perumahsakitan meliputi Kepimimpinan, Kewirausahaan, *encana +trategis "isnis, *encana 6ksi +trategis, *encana mplementasi dan *encana Tahunan, Tatakelola *umah +akit, +tandar Pelayanan %inimal, +istem 6kuntabilitas, +istem *emunerasi *umah +akit, Pengelolaan +umber &aya %anusia.. '0 Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat !0 harus dipenuhi sebelum atau paling lama ( satu0 tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural. )0 -akil &irektur diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 tiga0 tahun menjabat kepala bidang pelayanan medik8kesehatan. K3m5een!i Wa2i" Di/e2'/ Um'm an Ke'angan (0 -akil &irektur $mum dan Keuangan berlatar belakang pendidikan +arjana dengan pendidikan +arjana +trata 2 dua0 bidang Kesehatan atau >konomi86kuntansi 20 "erkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan 30 %ampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi rumah sakit; 0 %ampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit; !0 "erstatus Pegawai Negeri +ipil; '0 -akil &irektur $mum dan Keuangan telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, *encana 6ksi +trategis, *encana mplementasi dan *encana Tahunan, +istem *ekruitment Pegawai, +istem *emunerasi, *encana 6ksi +trategis, *encana mplementation dan *encana Tahunan, #aporan Pokok Keuangan, 6kuntansi, *encana "isnis 6nggaran, dan +istem normasi. )0 Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat '0 harus dipenuhi sebelum atau paling lama ( satu0 tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural. 40 -akil &irektur 6dministrasi $mum dan Keuangan diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 tiga0 tahun dalam bidang tugasnya. Bagian Ke'.' Pa!a" $$ 13
K3m5een!i Ke5a"a Biang an
d. %emimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan menge9aluasi penyelenggaraan kegiatan *+$& Kardinah; e. %enyusun *enstra "isnis; . %enyiapkan *encana "isnis dan 6nggaran *"60; g. %engusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada -alikota sesuai ketentuan perundang1undangan yang berlaku; h. %enetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan *+$& Kardinah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang1undangan; i. %enyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan *+$& Kardinah kepada -alikota; j. %elaksanakan tugas lain atas perintah -alikota. 20 &irektur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (0, mempunyai ungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan *+$& Kardinah dan bertanggung jawab kepada Kepala &aerah. 30 >9aluasi Kinerja &irektur meliputi pencapaian terhadap indikator mutu yaitu 7 1 6rea Klinik; 1 6rea %anajemen; 1 +asaran Keselamatan Pasien; 1 +tandar Pelayanan %inimal; 1 %ilenium &e9elopment oals. Bagian Ke'a Wa2i" Di/e2'/ Pe"a;anan Pa!a" $
a. b. c. d. e.
(0 -akil &irektur Pelayanan sebagai Pejabat Teknis *+$& Kardinah mempunyai tugas 7 %emimpin penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang dan pelayanan keperawatan; %enyusun program dan *"6 di bidangnya; %elaksanakan kegiatan teknis sesuai *"6; %empertanggung jawabkan kinerja operasional; %elaksanakan tugas lain atas perintah &irektur. 20 -akil &irektur Pelayanan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (0, mempunyai ungsi 7 a. +ebagai penanggung jawab teknis dibidangnya, yang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya; b. +ebagai coordinator penyusunan program kerja dan *"6; c. Pemantauan, monitoring, e9aluasi, pengawasan dan pembinaan bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan; d. Pelaporan pelaksanaan tugas. 30 -akil &irektur Pelayanan dalam melaksanakan tugas dan ungsinya bertanggung jawab kepada &irektur. 0 >9aluasi Kinerja -akil &irektur Pelayanan meliputi pencapaian terhadap indikator mutu yaitu 7 1 6rea Klinik; 1 +asaran Keselamatan Pasien; 1 +tandar Pelayanan %inimal; 1 %ilenium &e9elopment oals. Bagian Keiga Wa2i" Di/e2'/ Um'm an Ke'angan Pa!a" $1 (0 -akil &irektur $mum dan Keuangan sebagai Pejabat Keuangan *+$& Kardinah mempunyai tugas 7 15
a. %emimpin penyelenggaraan bagian umum dan keuangan; b. %enyusun petunjuk teknis, standar operasional prosedur pelaksanaan tugas bagian umum dan keuangan; c. %enyusun rencana kerja dan *"6 dibidangnya; d. %engkoordinasi penyusunan *"6; e. %enyiapkan &okumen Pelaksanaan 6nggaran &P60; . %elakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; g. %enyelenggarakan pengelolaan kas; h. %elakukan pengelolaan utang1piutang; i. %enyusun kebijakan pengelola barang, asset tetap dan in9estasi; j. %enyelenggarakan system inormasi manajemen keuangan; k. %enyelenggarakan akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan; l. %elaksanakan tugas lain atas perintah &irektur. 20 -akil &irektur $mum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (0, mempunyai ungsi 7 a. +ebagai penanggung jawab keuangan *+$& Kardinah; b. +ebagai coordinator penyusunan program kerja dan *"6 dibidangnya; c. Pemantauan, monitoring, e9aluasi, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas bagian umum dan keuangan; d. Pelaporan pelaksanaan tugas. 30 -akil &irektur $mum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan ungsinya bertanggung jawab kepada &irektur. 0 >9aluasi Kinerja -akil &irektur $mum dan Keuangan meliputi pencapaian terhadap indikator mutu area manajemen; Bagian Keem5a Biang Pe"a;anan Pa!a" $4 (0 "idang Pelayanan mempunyai tugas 7 a. menyusun program kerja dan *"6 di "idang Pelayanan b. mengkoordinasikan, memantau, memonitor, menge9aluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sta medis ungsional +%<0 dan instalasi dijajaran "idang Pelayanan; c. menasilitasi kegiatan pengembangan +%<; d. menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur "idang Pelayanan; e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas "idang Pelayanan; . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh -akil &irektur Pelayanan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 "idang pelayanan mempunyai ungsi 7 a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis dibidang pelayanan dan pendayagunaan asilitas medis serta rekam medic; b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian pelayanan teknis dibidang pelayanan dan pendayagunaan asilitas medis serta rekam medic. 30 "idang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala "idang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada -akil &irektur Pelayanan. Bagian Ke"ima Biang Ke5e/a7aan Pa!a" $6 (0 "idang Keperawatan mempunyai tugas 7 a. %enyusun program kerja dan *"6 di "idang Keperawatan; b. %engkoordinasikan, memantau, memonitor, menge9aluasi, 16
mengawasi
dan
membina pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan; c. %enasilitasi pengembangan kegiatan keperawatan; d. %enyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur keperawatan; e. %enyampaikan laporan pelaksanaan tugas "idang Keperawatan; . %elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh -akil &irektur Pelayanan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 "idang Keperawatan mempunyai ungsi 7 a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pelayanan keperawatan serta etika dan mutu keperawatan; b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian pelayanan teknis di bidang keperawatan pelayanan keperawatan serta etika dan mutu keperawatan. 30 "idang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala "idang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada -akil &irektur Pelayanan. Bagian Keenam Bagian Um'm Pa!a" $8 (0 "agian $mum mempunyai tugas7 a. %enyusun program kerja dan *"6 di "agian $mum; b. %engkoordinasikan, memantau, memonitor, menge9aluasi dan mengawasi, serta membina pelaksanaan pengelolaan tata usaha, kepegawaian, hukum dan humas, perlengkapan dan kerumahtanggaan; c. %enyiapkan bahan penyusun standar pelayanan, standar operasional prosedur di jajaran "agian $mum; d. %elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh -akil &irektur $mum dan Keuangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 "agian $mum mempunyai ungsi7 a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang tata usaha, kepegawaian, hukum dan humas serta perlengkapan dan rumah tangga; b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja di bidang tata usaha, kepegawaian, hukum dan humas serta perlengakapan dan rumah tangga. %) "agian $mum dipimpin oleh seorang Kepala "agian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada -akil &irektur $mum dan Keuangan. Bagian Ke'.' Bagian Ke'angan Pa!a" %9 (0 "agian Keuangan mempunyai tugas7 a. %enyusun program kerja dan *"6 "agian Keuangan; b. %enghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan *"6 *+$& Kardinah; c. %engkoordinasikan, memantau, memonitor, menge9aluasi dan mengawasi, serta membina pelaksanaan, perencanaan dan pemasaran pengelolaan 17
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta akuntansi; d. %enghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan *+$& Kardinah; e. %elaksanakan system inormasi menejemen keuangan; .
%elaksanakan perhitungan unit cost setiap pelayanan ;
g. %elaksanakan 9eriikasi, penetapan denda dan penagihan piutang; h. %enyampaikan laporan pelaksanaan tugas "agian Keuangan; i.
%elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh -akil &irektur $mum dan Keuangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
20 "agian Keuangan mempunyai ungsi7 a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di "agian Keuangan; b. Pengelolaan kebijakan teknis di "agian Keuangan. 30 "agian Keuangan dipimpin seorang Kepala "idang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada -akil &irektur $mum dan Keuangan.
Bagian Kee"a5an Se2!i Pe"a;anan an Pena;ag'naan Sa/an Mei! Pa!a" %# (0 +eksi Pelayanan dan Pendayagunaan +arana %edis mempunyai tugas7 a. %enyusun standar operasional prosedur pelayanan medis bersama +%<; b. %enyusun kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pelayanan +%<; c. %enghimpun usulan program kerja8rencana kegiatan pelayanan isntalasiB d. Pengendalian penerimaan dan Pemulangan Pasien; e. Pendayagunaan sarana penunjang medikl; .
%enyediakan sarana dan prasarana kegiatan pelayanan instalasi;
g. %elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala "idang Pelayanan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 +eksi Pelayanan dan Pendayagunaan +arana %edis mempunyai ungsi7 a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pendayagunaan sarana medis; b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian pelayanan dibidang sarana medis. 30 +eksi Pelayanan dan Pendayagunaan +arana %edis dipimpin oleh Kepala +eksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala "idang Pelayanan. Bagian Ke!embi"an Se2!i Re2am Mei2 an Peng3"aan Daa E"e2/3ni2 Pa!a" %$ 18
(0 +eksi *ekam %edik dan Pengolahan &ata >lektronik mempunyai tugas7 a. %enyusun +tandar Aperasional Prosedur Pengolahan &ata >lektronik;
+eksi
*ekam
%edik
dan
b. %elaksanakan penerimaan dan pencatatan pendataran pasien; c. %enghimpun, menyimpan, dan memelihara dokumen rekam medis; d. %elayani urusan administrasi administrasi 9isum et repertum dan kebutuhan yang terkait jaminan kesehatan atau asuransi; e. %embuat laporan hasil rekam medis; .
%erencanakan pengembangan +istem normasi *umah +akit +%*+0;
g. %engelola dan memelihara jaringan, sotware dan hardware yang terintegrasi dalam +istem normasi *umah +akit +%*+0; h. %elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala "idang Pelayanan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 +eksi *ekam %edik dan Pengolahan &ata >lektronik mempunyai ungsi7 a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis di "idang *ekam %edik dan Pengolahan &ata >lektronik; b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan Pemberian pelayanan teknis di bidang *ekam %edik dan Pengolahan &ata >lektronik. 30 +eksi *ekam %edik dan Pengolahan &ata >lektronik dipimpin oleh kepala +eksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala "idang Pelayanan. Bagian Ke!e5'"' Se2!i Pe"a;anan Ke5e/a7aan Pa!a" %% (0 +eksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas7 a. %enyediakan sarana dan prasarana pelayanan asuhan keperawatan; b. %enyusun standar operasional prosedur pelayanan asuhan keperawatan; c. %elaksanakan pemantauan, monitoring, e9aluasi, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan; d. %enyampaikan laporan pelaksanaan tugas +eksi Pelayanan Keperawatan; e. %elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala "idang Keperawatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 +eksi Pelayanan Keperawatan mempunyai ungsi7 a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pelayanan keperawatan; b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian pelayanan teknis di bidang pelayanan keperawatan.
19
30 +eksi pelayanan keperawatan dipimpin oleh Kepala +eksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala "idang Keperawatan.
Bagian Ke!ebe"a! Se2!i Ei2a an M'' Ke5e/a7aan Pa!a" %& (0 +eksi >tika dan %utu Keperawatan %empunyai tugas7 a. %enyusun standar operasional procedur seksi etika dan mutu keperawatan; b. %enyusun program pembinaan etika dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan; c. %elaksanakan pemantauan, monitoring, e9aluasi, pengawasan dan pembinaan etika dan mutu pelayanan keperawatan; d. %elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala "idang Keperawatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 +eksi >tika dan %utu Keperawatan mempunyai ungsi7 a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang etika dan mutu keperawatan; b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian pelayanan teknis di bidang pelayanan etika dan mutu keperawatan. 30 +eksi etika dan mutu keperawatan dipimpin oleh Kepala +eksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala "idang Keperawatan.
Bagian Ke'abe"a! S'bbagian Taa U!aa Pa!a" % (0 +ubbagian Tata $saha mempunyai tugas7 a. %elaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan; b. %enyusun standar operasional procedur +ubbagian Tata $saha; c. %enyiapkan penyelenggaraan rapat *+$& Kardinah dan upacara dinas; d. %enyampaikan laporan pelaksanaan tugas +ubbagian Tata $saha; e. %elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala "agian $mum yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 +ubbagian Tata $saha mempunyai ungsi7 a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis dibidang ketatausahaan; b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian pelayanan teknis dibidang
20
ketatausahaan. 30 +ubbagian Tata $saha dipimpin oleh seorang Kepala +ubbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala "agian $mum. Bagian Keigabe"a! S'bbagian Pe/"eng2a5an an R'ma Tangga Pa!a" %1 (0 +ubbagian Perlengkapan dan *umah Tangga mempunyai tugas7 a. %enyusun standar operasional prosedur +ubbagian Perlengkapan dan *umah Tangga; b. %elaksanakan administrasi pengurus barang, meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, mutasi dan penghapusan barang; c. %elaksanakan urusan kerumahtanggaan, untuk memenuhi kebutuhan sarana perkantoran, mobilitas, dan kebutuhan lain yang bersiat non medis; d. %enyampaikan laporan pelaksanaan tugas +ubbagian Perlengkapan dan *umah Tangga; e. %elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala "agian $mum yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 +ubbagian Perlengkapan dan *umah Tangga mempunyai ungsi7 a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang perlengkapan dan rumah tangga; b. Pengelolaan dan pemberian pelayanan teknis di bidang perlengkapan dan rumah tangga. 30 +ubbagian Perlengkapan dan *umah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala +ubbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala "agian $mum. Bagian Keem5a be"a! S'bbagian Ke5ega7aian, H'2'm an H'ma! Pa!a" %4 (0 +ubbagian Kepegawaian, /ukum dan /umas mempunyai tugas7 a. %enyusun standar operasional prosedur +ubbagian Kepegawaian, /ukum dan /umas; b. %elaksanakan pengelolaan kepegawaian meliputi tata usaha kepegawaian, kesejahteraan, dan pengembangan karier pegawai;
c. %enjalani kerja sama pelayanan kesehatan dengan pengguna jasa *+$& Kardinah; d. %empelajari dan menelaah peraturan perundang C undangan di "idang /ukum Kesehatan dan Pelayanan *+$& Kardinah; e. %enindak lanjuti berbagai pengaduan masalah hukum;
21
.
%enerima dan menindak lanjuti keluhan pengguna jasa *+$& Kardinah;
g. %elakukan koordinasi dengan institusi terkait dengan kehumasan; h. %enyampaikan laporan pelaksanaan tugas subbagian Kepegawaian, /ukum dan /umas; i.
%elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala "agian $mum yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
2) +ubbagian Kepegawaian, /ukum dan /umas mempunyai tugas7 a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang kepegawaian, hukum dan humas; b. Pengelolaan dan pemberian pelayanan teknis dibidang kepegawaian, hukum dan humas. 3) +ubbagian Kepegawaian, /ukum dan /umas dipimpin oleh seorang Kepala +ubbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala "agian $mum.
Bagian Ke"imabe"a! S'bbagian Pe/en=anaan an Pema!a/an Pa!a" %6 (0 +ubbagian perencanaan dan Pemasaran mempunyai tugas 7 a. %enyusun standar operasional prosedur +ubbagian Perencanaan dan Pemasaran; b. %elakukan koordinasi untuk menyusun *+" *+$& Kardinah; c. %enyusun program pengembangan pelayanan *+$& Kardinah; d. %enyelenggarakan kegiatan pemasaran, meliputi publikasi, dokumen, press release dan promosi pelayanan *+$& Kardinah ; e. %enyampaikan laporan pelaksanaan tugas +ubbagian perencanaan dan Pemasaran; . %elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala "agian Keuangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 +ubbagian perencanaan dan Pemasaran mempunyai ungsi7 a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pemasaran; b. Pengelolaan dan pemberian pelayanan teknis di bidang perencanaan dan pemasaran. 30 +ubbagian Perencanaan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala +ubbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala "agian Keuangan. Bagian Keenambe"a! S'bbagian Pena5aan, Be"an.a, an Pembia;aan Pa!a" %8 (0 +ubbagian Pendapatan, "elanja, dan Pembiayaan mempunyai tugas7 a. %enyusun standar operasional +ubbagian 6kuntansi; b. %elaksanakan system akuntansi keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan; c. %enyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan audit; d. %embuat laporan keuangan; e. %enyampaikan laporan pelaksanaan tugas subbagian akuntansi; . %elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala "agian Keuangan yang 22
berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 +ubbagian Pendapatan, "elanja dan Pembiayaan mempunyai ungsi7 30 +ubbagian Pendapatan, "elanja dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang kepala +ubbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala "agian Keuangan. Bagian Ke'.'be"a! S'bbagian A2'nan!i Pa!a" &9 (0 +ubbagian akuntansi mempunyai tugas7 a. %enyusun standar operasional prosedur +ubbagian akuntansi; b. %elaksanakan +istem 6kuntansi Keungan berdasarkan +tandar 6kuntansi Pemerintah dan +tandar 6kuntansi Keuangan; c. %enyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan audit; d. %embuat laporan keuangan; e. %enyampaikan laporan pelaksanaan tugas +ubbagian 6kuntansi; . %elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala "agian Keuangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 20 +ubbagian akuntansi mempunyai ungsi7 a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang akuntansi; b. Pengelolaan dan pemberian pelayanan teknis di bidang akuntansi. 30 +ubbagian akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala +ubbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala "agian Keuangan Pengang2aan Pe.aba Penge"3"a Pa!a" (0 Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola *+$& Kardinah ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat. 20 Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (0 merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan. 30 Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (0 merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualiikasi, sesuai kemampuan keuangan *+$& Kardinah. 0 Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan -alikota. !0 "ersedia membuat +urat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di *+$& Kardinah; '0 %emenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi &irektur yang berstatus Pegawai Negeri +ipil. Pembe/enian Di/e2'/ an Wa2i" Di/e2'/ Pa!a" &$ &irektur dan Kepala "idang dapat diberhentikan karena 7 a. meninggal dunia; b. berhalangan secara tetap selama 3 tiga0 bulan berturut1turut; c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik; d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan1ketentuan lain yang telah digariskan; e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; . terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya ! lima0 tahun atau lebih. T'ga! an Ke7a.iban Di/e2'/ an Wa2i" Di/e2'/ Pa!a" &% 23
Tugas dan Kewajiban &irektur adalah 7 a. memimpin dan mengurus *+$& Kardinah sesuai dengan tujuan *+$& Kardinah yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; b. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan *+$& Kardinah; c. mewakili *+$& Kardinah di dalam dan di luar pengadilan; d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola *+$& Kardinah sebagaimana yang telah digariskan; e. mengelola *+$& Kardinah dengan berwawasan lingkungan; . menyiapkan *encana +trategi "isnis *+"0 dan *encana "isnis dan 6nggaran *"60 *+$& Kardinah; g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi *+$& Kardinah sesuai ketentuan; h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan *+$& Kardinah.
Pa!a" && Kewenangan &irektur *+$& Kardinah adalah 7 a. memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di *+$& Kardinah; b. menetapkan kebijakan operasional *+$& Kardinah; c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap di *+$& Kardinah; d. mengusulkan mengangkat dan memberhentikan pegawai *+$& Kardinah sesuai peraturan perundang1undangan; e. menetapkan hal1hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai *+$& Kardinah sesuai ketentuan peraturan perundang1undangan; . memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan proesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku; g. memberikan sanksi yang bersiat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku; h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola di bawah direktur kepada -alikota; i. mendatangkan ahli, proesional konsultan atau lembaga independen menakala diperlukan; j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing1masing; k. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersiat teknis operasional pelayanan; l. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; m. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola di bawah direktur. Pa!a" & Tanggungjawab &irektur menyangkut hal1hal sebagai berikut7 a. kebenaran kebijakan *+$& Kardinah; b. kelancaran, eektiitas dan eisiensi kegiatan *+$& Kardinah; c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya; d. peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Pa!a" &1 24
Tugas dan kewajiban -akil &irektur $mum dan Keuangan adalah 7 a. menyelenggrakan program kerja Kepala "idang Keuangan; b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Kepala "idang Keuangan; c. mengkoordinasikan, pembinaan, dan sinkronisasi kegiatan tiap1tiap bagian pada Kepala "idang Keuangan; d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di bidang umum, keuangan, perencanaan dan diklat; e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi8pihak terkait di bidang umum, keuangan, perencanaan dan diklat; . menyelenggarakan e9aluasi dan pelaporan Kepala "idang Keuangan; g. mengkoordinasikan penyusunan *encana "isnis dan 6nggaran; h. menyiapkan &atar Pelaksanaan 6nggaran *+$& Kardinah; i. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; j. menyelenggarakan pengelolaan kas; k. melakukan pengelolaan utang1piutang; l. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan in9estasi; m. menyelenggarakan sistem inormasi manajemen keuangan; n. menyelenggarakan akutansi dan penyusunan laporan keuangan; o. mengkoordinasikan pengelolaan sistem remunerasi, pola tari dan pelayanan administrasi keuangan; p. mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan dengan bekerjasama dengan +atuan Pengawas ntern; @. melaksanakan tugas1tugas lain yang diberikan &irektur.
Pa!a" &4 Tugas dan kewajiban -akil &irektur Pelayanan adalah 7 a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di "idang Pelayanan %edis; b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan *"6; c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan medis; d. melaksanakan tugas1tugas lain yang diberikan oleh &irektur. Bagian Kee"a5an be"a! O/gani!a!i Pe"a2!ana Pa/ag/a+ # In!a"a!i Pa!a" &6 (0
20 30
0
una memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural. nstalasi merupakan asilitas penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis, pemelihara sarana dan prasarana *+$& Kardinah. nstalasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis, pemelihara sarana dan prasarana *+$& Kardinah sesuai dengan bidang masing1masing. $ntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3, instalasi mempunyai rincian tugas7 a. menyusun program kerja dan *"6 instalasi; b. menyusun standar pelayanan dan menghitung unit cost pelayanan instalasi; c. melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidangnya; d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan instalasi. e. melaporkan capaian indikator mutu 7 25
!0 '0
)0 40 50
1 indikator area klinis; 1 indikator area manajemen; 1 ndikator +asaran Keselamatan Pasien; 1 ndikator +tandar Pelayanan %inimal; 1 %ilenium &e9elopment oalBs Pembentukan instalasi ditetapkan dengan keputusan direktur. nstalasi dipimpin oleh satu orang Kepala nstalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur, dengan masa tugas 2 tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa tugas berikutnya. &alam melaksanakan tugasnya, Kepala nstalasi bertanggungjawab kepada -akil &irektur yang bersangkutan. &alam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait. Kepala nstalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga ungsional dan atau tenaga non ungsional.
Pa!a" &8 (0 20
Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan. Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada -alikota melalui +ekretaris &aerah. Pa!a" 9
Kepala nstalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan menge9aluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing1masing kepada direktur. Pa/ag/a+ $ Ke"3m532 abaan *'ng!i3na" Pa!a" # (0 20 30 0
Kelompok jabatan ungsional terdiri dari sejumlah tenaga ungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan ungsional sesuai bidang keahliannya. :umlah tenaga ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (0 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada. Kelompok jabatan ungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan ungsional masing1masing. :enis dan jenjang jabatan ungsional diatur sesuai peraturan perundang1undangan.
Pa/ag/a+ % Ke"3m532 Mei! *'ng!i3na" Pa!a" & (0 Kelompok %edis
pendekatan tim dengan tenaga proesi terkait. Bagian Ke!embi"an be"a! O/gani!a!i Pen'2'ng Pa/ag/a+ # Sa'an Penga7a! Ine/n Pa!a" una membantu direktur dalam bidang pengawasan internal dan monitoring dibentuk +atuan Pengawas ntern. Pa!a" 1 (0 +atuan Pengawas ntern +P0 adalah kelompok jabatan ungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya +&%, keuangan, sarana dan prasarana0 *+$& Kardinah. 20 Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya *+$& Kardinah sebagaimana dimaksud pada ayat (0 adalah untuk mengawasi apakah kebijakan pimpinan telah dilaksanakan dengan sebaik1baiknya oleh bawahannya sesuai dengan peraturan perundang1undangan untuk mencapai tujuan organisasi. 30 +atuan Pengawas ntern mempunyai tugas7 a. menyusun program kerja dan *"6 +P; b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan intern; c. melaksanakan pengawasan intern; d. mengolah dan melaporkan pengawasan intern; e. merekomendasikan tindakan, koreksi, atau sanksi terhadap temuan hasil pemeriksaan; . melaporkan pelaksanaan tugas. 0 +atuan Pengawas ntern dipimpin oleh satu orang ketua yang berasal dari Pegawai Negeri +ipil di *+$& Kardinah yang memenuhi persyaratan, yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh &irektur. !0 +atuan Pengawas ntern berada di bawah dan bertanggungjawab kepada &irektur. '0 +atuan Pengawas ntern dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan &irektur. Pa!a" 4 +usunan +atuan Pengawas ntern terdiri atas7 a. satu orang ketua merangkap anggota; b. satu orang sekretaris meranghkap anggota; c. tiga orang anggota
Pa!a" 6 $ntuk dapat diangkat sebagai ketua, sekretaris, dan anggota +P, sekurang1kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut7 a. berproesi sebagai tenaga kesehatan atau pegawai non proesi; b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas; c. memiliki nilai keteladanandan dihormati oleh pegawai *+$& Kardinah; d. tidak pernah melanggar etika proesi atau peraturan kepegawaian; e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; . memiliki pendidikan minimal strata satu; g. berminat atau berpengalaman dalam manajemen *+$& Kardinah; h. memiliki integritas moral tinggi; i. memiliki komitmen, konsistensi dan obyekti. 27
Pa!a" 8 Ketua dan +ekretaris +atuan Pengawas ntern diangkat oleh &irektur untuk masa tugas 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya. Pa/ag/a+ $ K3mie Mei! Pa!a" 19 (0 Komite medis adalah wadah proessional medis yang keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok +ta %edis dan atau yang mewakili. 20 Komite medis dipimpin satu orang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota +%< dalam rapat yang dilaksanakan untuk itu, diangkat dan diberhentikan oleh &irektur. 30 Komite medis berada di bawah dan bertanggung jawab &irektur. 0 Komite medis mempunyai tugas7 a. %embantu &irektur menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya; b. %elaksanakan pembinaan etika proesi, disiplin proesi, dan mutu proesi; c. %engatur kewenangan proesi antar kelompok sta medis; d. %embantu &irektur menyusun medical sta bylaws dan memantau pelaksanaannya; e. %embantu &irektur menyusun kebijakan prosedur yang terkait dengan medico1 legal; . %embantu &irektur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko C legal; g. %elakukan koordinasi dengan -akil &irektur Pelayanan dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok sta medis; h. %eningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis; i. %elakukan monitoring dan e9aluasi mutu pelayanan medis; j. %emberikan laporan kegiatan kepada &irektur dan atau pemilik *+$& Kardinah. !0 Komite medis mempunyai ungsi7 a. %emberikan saran kepada &irektur 8 -akil &irektur Pelayanan; b. %engkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis; c. %enangani hal C hal yang berkaitan dengan etika kedokteran; d. %enyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok +%<. '0 Komite medis mempunyai kewajiban7 a. %enyusun peraturan internal sta medis medical sta bylaws0; b. %embuat standarisasi ormat untuk standar pelayanan medis, standar prosedur operasional dibidang menejerial 8administrasi dan bidang keilmuan 8 proesi , standar proesi dan standar kompetensi; c. %embuat standarisasi ormat pengumpulan, pemantauan, dan pelaporan indikator mutu klinik; d. %elakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran, dan pelaksanaan pengembangan proesi medis. )0 $ntuk meninjau pelaksanaan tugas Komite %edis, &irektur atas usul Komite %edis dapat membentuk +ub Komite >tik dan panitia C panitia berdasarkan kelompok proesi atau keahlian; 40 Ketua Komite medis dan Ketua Panitia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun, dan dapat dipilih dan diangkat hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pemben'2an 28
Pa!a" 1# (0 Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di *+$& Kardinah oleh &irektur. 20 Komite medis sebagaimana dimaksud pada ayat (0 bukan merupakan wadah perwakilan sta medis. Pa!a" 1$ Komite %edik pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan &irektur dengan masa kerja selama 3 tiga0 tahun, berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada &irektur. S'!'nan, T'ga!, *'ng!i, an Ke7enangan Pa!a" 1% (0 +usunan organisasi komite medik terdiri dari7 a. ketua; b. sekretaris; dan c. subkomite. 20 &alam hal keterbatasan sumber daya manusia, susunan organisasi komite medik sekurang1kurangnya terdiri dari7 a. ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau b. ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota subkomite. Pa!a" 1& (0 Ketua komite medik ditetapkan oleh direktur dengan memperhatikan masukan dari sta medis. 20 +ekretaris komite medik dan ketua subkomite ditetapkan oleh direktur berdasarkan rekomendasi dari ketua komite medik dengan memperhatikan masukan dari sta medis. Pa!a" 1 (0 Keanggotaan komite medik ditetapkan oleh direktur dengan mempertimbangkan sikap proesional, reputasi, dan perilaku. 20 :umlah keanggotaan komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (0 disesuaikan dengan jumlah sta medis di rumah sakit. Pa!a" 11 (0 6nggota komite medik terbagi kedalam subkomite. 20 +ubkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (0 terdiri dari7 a. subkomite kredensial yang bertugas menapis proesionalisme sta medis; b. subkomite mutu proesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan proesionalisme sta medis; dan c. subkomite etika dan disiplin proesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku proesi sta medis. Pa!a" 14 Komite medik mempunyai tugas meningkatkan proesionalisme sta medis yang bekerja di *+$& Kardinah dengan cara7 a. melakukan kredensial bagi seluruh sta medis yang akan melakukan pelayanan 29
medis di *+$& Kardinah; b. memelihara mutu proesi sta medis; dan c. menjaga disiplin, etika, dan prilaku proesi medis. Pa!a" 16 &alam melaksanakan tugas kredensial, komite medik memiliki ungsi sebagai berikut7 a. penyusunan dan pengkompilasian datar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok sta medis berdasarkan norma keproesian; b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian7 (. kompetensi; 2. kesehatan isik dan mental; 3. perilaku; . etika proesi. c. e9aluasi data pendidikan proesional kedokteran8kedokteran gigi berkelanjutan; d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis; e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis; . pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik; g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat klinis. Pa!a" 18 &alam melaksanakan tugas memelihara mutu proesi sta medis komite medik memiliki ungsi sebagai berikut7 a. pelaksanaan audit medis; b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi sta medis; c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi sta medis; dan d. rekomendasi pendampingan (proctoring) bagi sta medis yang membutuhkan. Pa!a" 49 &alam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan prilaku proesi, komite medik memiliki ungsi sebagai berikut7 a. pembinaan etika dan disiplin proesi kedokteran; b. pemeriksaan sta medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; c. rekomendasi pendisiplinan pelaku proesional di *+$& Kardinah; dan d. pemberian nasehat8pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.
Pa!a" 4# Komite %edik bertanggung jawab kepada &irektur meliputi hal1hal yang berkaitan dengan7 a. mutu pelayanan medis; b. pembinaan etik kedokteran; dan c. pengembangan proesi medis. Pa!a" 4$ &alam melaksanakan tugas dan ungsinya komite medik berwenang7
30
a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilege). b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appointment). c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) tertentu; d. memberikan rekomendasi perubahan8modiikasi rincian kewenangan klinis (delineation of clinical privilige); e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis; . memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan; g. memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); dan h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin. Pa!a" 4% (0 &alam melaksanakan tugas dan ungsinya komite medik dapat dibantu oleh panitia adhoc . 20 Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (0 ditetapkan oleh direktur *+$& Kardinah berdasarkan usulan ketua komite medik. 30 Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (0 berasal dari sta medis yang tergolong sebagai mitra bestari. 0 +ta medis yang tergolong sebagai mitra bestari sebagaimana dimaksud pada ayat 30 dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter spesialis8dokter gigi spesialis, dan8 atau instansi pendidikan kedokteran8kedokteran gigi. H'b'ngan K3mie Mei2 engan Di/e2'/ Pa!a" 4& /ubungan Komite %edik dengan &irektur7 (0 &irektur menetapkan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan ungsi komite medik. 20 Komite medik bertanggungjawab kepada direktur. Pembinaan an Penga7a!an Pa!a" 4 (0 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komite medik dilakukan oleh badan1badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang1undangan. 20 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (0 diarahkan untuk meningkatkan kinerja komite medik dalam rangka menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di *+$& Kardinah. 30 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud (0 dilaksanakan melalui7 a. ad9okasi, sosialisasi dan bimbingan teknis; b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan c. monitoring dan e9aluasi. 0 &alam rangka pembinaan maka pihak1pihak yang bertanggungjawab dapat memberikan sanksi administrati berupa teguran lisan atau tertulis. Pa!a" 41 (0
Persyaratan untuk menjadi Ketua Komite %edis adalah 7 a. mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam proesinya; b. menguasai segi ilmu proesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran dan dampak yang luas; c. peka terhadap perkembangan kerumahsakitan; d. bersiat terbuka, bijaksana dan jujur; e. mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani di lingkungan proesinya; dan . mempunyai integritas keilmuan dan etika proesi yang tinggi. 31
20
Ketua Komite %edis ditetapkan dengan Keputusan &irektur. Pa!a" 44
(0 20 30 0
+ekretaris Komite %edis dipilih oleh Ketua Komite %edis; +ekretaris Komite %edis dijabat oleh seorang &okter Arganik; +ekretaris Komite %edis dapat menjadi Ketua dari salah satu +ub Komite. &alam menjalankan tugasnya, +ekretaris Komite %edis dibantu oleh tenaga administrasi8sta sekretariat purna waktu. Pa!a" 46
una melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya maka kepada Komite %edis diberikan kewenangan 7 a. memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis; b. memberikan pertimbangan rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan alat medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan; c. monitoring dan e9aluasi mutu pelayanan medis; d. monitoring dan e9aluasi eisiensi dan eektiitas penggunaan alat kedokteran; e. membina etika dan membantu mengatur kewenangan klinis; . membentuk Tim Klinis lintas proesi; g. memberikan rekomendasi kerjasama antar institusi. Pa!a" 48 +usunan organsasi +ub Komite terdiri dari 7 a. Ketua; b. +ekretaris; dan c. 6nggota. Pa!a" 69 +ub Komite mempunyai kegiatan sebagai berikut 7 a. menyusun kebijakan dan prosedur kerja; b. membuat laporan berkala dan laporan tahunan yang berisi e9aluasi kerja selama setahun yang baru saja dilalui disertai rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya. Pa!a" 6# Tugas dan tanggung1jawab +ub Komite Peningkatan %utu Proesi %edis adalah7 a. membuat rencana atau program kerja; b. melaksanakan rencana atau jadual kegiatan; c. membuat panduan mutu pelayanan medis; d. melakukan pantauan dan pengawasan mutu pelayanan medis; e. . g.
menyusun indikator mutu klinik, meliputi indikator input, output proses, dan outcome; melakukan koordinasi dengan +ub Komite Peningkatan %utu *umah +akit; melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. Pa!a" 6$
Tugas dan tanggungjawab +ub Komite Kredensial adalah 7 a. melakukan re9iew permohonan untuk menjadi anggota sta medis; b. membuat rekomendasi hasil re9iew; c. membuat laporan kepada Komite %edis 32
d.
e. . g. h. i.
melakukan re9iew kompetensi sta medis dan memberikan laporan dan rekomendasi kepada Komite %edis dalam rangka pemberian clinical privileges, reapointments dan penugasan sta medis pada unit kerja; membuat rencana kerja; melaksanakan rencana kerja; menyusun tata laksana dari instrumen kredensial; melaksanakan kredensial dengan melibatkan lintas ungsi sesuai kebutuhan; dan membuat laporan berkala kepada Komite %edis. Pa!a" 6%
Tugas dan tanggungjawab +ub Komite >tika dan &isiplin Proesi adalah 7 a. membuat rencana kerja; b. melaksanakan rencana kerja; c. menyusun tata laksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin proesi; d. melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika proesi dan disiplin proesi; e. mengusulkan kebijakan yang terkait dengan bioetika; . g.
melakukan koordinasi dengan Komite >tik dan /ukum *+$& Kardinah; dan melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. Pa!a" 6&
Kewenangan +ub Komite adalah sebagai berikut 7 a. untuk +ub Komite Peningkatan %utu Proesi %edis; melaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan medis secara lintas sektoral dan lintas ungsi; b. untuk +ub Komite Kredensial; melaksanakan kegiatan kredensial secara adil, jujur dan terbuka secara lintas sektoral dan lintas ungsi c. untuk +ub Komite >tika dan &isiplin Proesi; melakukan pemantauan dan penanganan masalah etika proesi kedokteran dan disiplin proesi dengan melibatkan lintas sektoral dan lintas ungsi. Pa!a" 6 Tiap1tiap +ub Komite bertanggung1jawab kepada Komite %edik mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan.
Ra5a K3mie Mei2 Pa!a" 61 (0 *apat Komite %edik terdiri dari 7 a. rapat rutin bulanan dilakukan minimal sekali setiap bulan; b. rapat rutin bersama semua Kelompok +ta %edis dan8atau dengan semua sta medis dilakukan minimal sekali setiap bulan; c. rapat bersama &irektur dan -akil &irektur Pelayanan dilakukan minimal sekali setiap bulan; d. rapat khusus, dilakukan sewaktu1waktu guna membahas masalah yang siatnya sangat urgen; dan e. rapat tahunan, diselenggarakan sekali setiap tahun. 20 *apat dipimpin oleh Ketua Komite %edis atau -akil Ketua dalam hal Ketua tidak hadir atau oleh salah satu dari anggota yang hadir dalam hal Ketua dan -akil Ketua Komite %edis tidak hadir. 30 *apat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 283 dua per tiga0 anggota Komite %edis atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai maka rapat 33
0
dinyatakan sah setelah ditunda untuk ( satu0 kali penundaan pada hari, jam dan tempat yang sama minggu berikutnya. +etiap undangan rapat rutin yang disampaikan kepada setiap anggota harus dilampiri salinan hasil rapat rutin sebelumnya. Pa!a" 64
(0
*apat khusus diadakan apabila7 a. ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 tiga0 anggota sta medis; b. ada keadaan atau situasi tertentu yang siatnya medesak untuk segera ditangani dalam rapat Komite %edis; c. rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 283 dua per tiga0 anggota Komite %edis atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai maka rapat khusus dinyatakan sah setelah ditunda pada hari berikutnya. 20 $ndangan rapat khusus harus disampaikan oleh Ketua Komite %edis kepada seluruh anggota paling lambat 2 dua puluh empat0 j am sebelum dilaksanakan. 30 $ndangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan spesiik dari rapat tersebut. 0 *apat khusus yang diminta oleh anggota sta medis sebagaimana dimaksud pada ayat (0 huru a harus dilakukan paling lambat ) tujuh0 hari setelah diterimanya surat permintaan rapat tersebut. Pa!a" 66 (0 20
*apat tahunan Komite %edis diselenggarakan sekali dalam setahun. Ketua Komite %edis wajib menyampaikan undangan tertulis kepada seluruh anggota serta pihak1pihak lain yang perlu diundang paling lambat ( empat belas hari0 sebelum rapat diselenggarakan. Pa!a" 68
+etiap rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadiri oleh &irektur, -akil &irektur Pelayanan dan pihak1pihak lain yang ditentukan oleh Ketua Komite %edis.
Pa!a" 89 (0 20 30
Keputusan rapat Kelompok +ta %edis dan atau Komite %edis didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara. &alam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka Ketua atau -akil Ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Komite %edis yang hadir. Pa!a" 8#
(0
&irektur *+$& Kardinah dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan syarat usul tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat. 20 &alam hal usulan perubahan atau pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (0 tidak diterima dalam rapat maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.
Pa/ag/a+ % K3mie Ke5e/a7aan Pa!a" 8$ 34
una membantu &irektur dalam menyusun +tandar Pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan privilege0 perawat dan bidan, mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan dan penelitian serta mengambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, maka dibentuk Komite Keperawatan Pa!a" 8% (0 Komite Keperawatan merupakan badan non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada &irektur. 20 +usunan Komite Keperawatan terdiri dari seorang Ketua, +eorang -akil Ketua dan seorang +ekretaris yang kesemuanya merangkap anggota serta anggota sejumlah empat0 orang. 30 Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan &irektur setelah mempertimbangkan usulan dari -akil &irektur Pelayanan.
Pa!a" 8& &alam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite %edik, %anajemen Keperawatan dan nstalasi terkait. Bagian Ke'a 5'"' Taa Ke/.a Pa!a" 8 &alam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan *+$& Kardinah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas ungsi cross functional approach0 secara 9ertikal dan horisontal baik di lingkungannya maupun dengan instalasi lain sesuai tugas masing1masing. Penga'/an Ra5a Pa!a" 81 &alam rangka memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan, &irektur mengadakan rapat sebagai berikut 7 (. *apat Tahunan &irektur beserta seluruh Pejabat di lingkungan *umah +akit. 2. *apat Triwulan &ewan Pengawas dan &ireksi *umah +akit. 3. *apat "ulanan Pejabat +truktural dengan Pejabat
35
Pa!a" 86 +etiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pa!a" 88 +etiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala. Pa!a" #99 +etiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
Pa!a" #9# Kepala "idang, Kepala +eksi, Kepala nstalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya masing1masing. Pa!a" #9$ &alam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara ungsional mempunyai hubungan kerja. Pa!a" #9% &alam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organsasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing1masing wajib mengadakan rapat berkala. Bagian Ke'a 5'"' !a' Penge"3"aan S'mbe/ Da;a Man'!ia Pa/ag/a+ # T'.'an Penge"3"aan Pa!a" #9& Pengelolaan +umber &aya %anusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai +umber &aya %anusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitati dan kualitati untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara eisien. Pa/ag/a+ $ Pengang2aan Pega7ai Pa!a" #9 (0 20
Pegawai *+$& Kardinah dapat berasal dari PN+ atau non PN+ proesional sesuai dengan kebutuhan, yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. Pengangkatan pegawai *+$& Kardinah yang berasal dari PN+ disesuaikan dengan peraturan perundangan1undangan; 36
30
0
Pengangkatan pegawai *+$& Kardinah yang berasal dari non PN+ dilakukan berdasarkan pada prinsip eisiensi, ekonomis dan produkti dalam rangka peningkatan pelayanan. %ekanisme pengangkatan pegawai *+$& Kardinah yang berasal dari non PN+ sebagaimana dimaksud pada ayat 30 diatur lebih lanjut dengan Peraturan -alikota. Pa/ag/a+ % Penga/gaan an San2!i Pa!a" #91
$ntuk mendorong moti9asi kerja dan produkti9itas maka *+$& Kardinah menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan. Pa!a" #94 (0
20
Kenaikan pangkat PN+ merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan. Kenaikan pangkat pegawai non PN+ adalah merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerjanya dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi *+$& Kardinah. Pa!a" #96
(0
20
Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PN+ yang tidak menduduki jabatan struktural atau ungsional tertentu, termasuk PN+ yang 7 a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau ungsional tertentu; b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan ungsional tertentu. Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada PN+ yang menduduki jabatan struktural atau jabatan ungsional tertentu.
Pa/ag/a+ & R3a!i Pega7ai Pa!a" #98 (0 *otasi PN+ dan non PN+ dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir; 20 *otasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan 7 a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;B b. masa kerja di unit tertentu; c. pengalaman pada bidang tugas tertentu; d. kegunaannya dalam menunjang karir; e. kondisi isik dan psikis pegawai.
Pa/ag/a+ Di!i5"in Pega7ai Pa!a" ##9 37
(0
20
&isiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai1nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam 7 a. datar hadir; b. laporan kegiatan; c. &atar Penilaian Pekerjaan Pegawai &P30. Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai, meliputi 7 a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis; b. hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama ( satu0 tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama ( satu0 tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama ( satu0 tahun. c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama ( satu0 tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PN+, dan pemberhentian tidak hormat sebagai PN+. Pa/ag/a+ 1 Pembe/enian Pega7ai Pa!a" ###
(0 Pemberhentian pegawai berstatus PN+ dilakukan sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian PN+. 20 Pemberhentian pegawai berstatus non PN+ dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut 7 a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai *+$& Kardinah non PN+ mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontrak. b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai *+$& Kardinah non PN+ telah memasuki masa batas usia pensiun sebagai berikut7 (. batas usia pensiun tenaga medis ' tahun; 2. batas usia pensiun tenaga perawat !4 tahun; 3. batas usia pensiun tenaga non medis !4 tahun. 30 Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai *+$& Kardinah non PN+ melakukan tindakan1tindakan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal tentang disiplin pegawai. Bagian Ke'a5'"' 'a Rem'ne/a!i Pa!a" ##$ *emunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insenti, bonus atas prestasi pesangon, dan atau pensiun, yang diberikan kepada &ewan Pengawas, Pejabat Pengelola, dan pegawai *+$& Kardinah yang ditetapkan oleh -alikota. Pa!a" ##% (0
20
Pejabat pengelola, &ewan Pengawas, +ekretaris &ewan Pengawas dan pegawai *+$& Kardinah diberikan remunerasi sesuai dengan sistem yang ditetapkan. *emunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (0, merupakan imbalan kerja yang 38
30 0
dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insenti, bonus atas prestasi, pesangon, dan8 atau pensiun. *emunerasi bagi &ewan Pengawas dan +ekretaris &ewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (0, diberikan dalam bentuk honorarium. *emunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (0 ditetapkan oleh -alikota berdasarkan usulan pimpinan *+$& Kardinah melalui +ekretaris &aerah. Pa!a" ##&
(0
20
Penetapan remunerasi &irektur, mempertimbangkan aktor1aktor sebagai berikut7 a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola *+$& Kardinah, tingkat pelayanan serta produkti9itas; b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis; c. kemampuan pendapatan *+$& Kardinah bersangkutan; dan d. kinerja operasional *+$& Kardinah yang ditetapkan oleh -alikota dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manaat bagi masyarakat. *emunerasi -akil &irektur ditetapkan maksimal 5 sembilan puluh0 persen dari remunerasi &irektur. Pa!a" ##
/onorarium &ewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut 7 (0 /onorarium Ketua &ewan Pengawas maksimal empat puluh0 persen dari gaji &irektur. 20 /onorarium anggota &ewan Pengawas maksimal 3' tiga puluh enam0 persen dari gaji &irektur. 30 /onorarium +ekretaris &ewan Pengawas maksimal (! lima belas0 persen dari gaji &irektur. Pa!a" ##1 (0
*emunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal !' ayat 20, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian 7 a. pengalaman dan masa kerja (basic inde)! b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency inde)! c. risiko kerja (ris" inde)! d. tingkat kegawatdaruratan (emergency inde)! e. jabatan yang disandang (position inde)! dan . hasil8 capaian kerja (performance inde).
20
"agi Pejabat Pengelola dan pegawai *umah +akit yang berstatus PN+, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang1undangan tentang gaji dan tunjangan PN+ serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh -alikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal !' ayat (0 Pa!a" ##4
(0
Pejabat Pengelola, &ewan Pengawas dan +ekretaris &ewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar ! D lima puluh persen0 dari remunerasi8 honorariun bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan deiniti tentang jabatan yang bersangkutan. 20 "agi Pejabat Pengelola berstatus PN+ yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (0, memperoleh penghasilan sebesar ! D lima puluh persen0 dari remunerasi bulan terakhir di *+$& Kardinah sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PN+ berdasarkan surat keputusan pangkat 39
terakhir. Bagian Ke'a 5'"' iga Sana/ Pe"a;anan Minima" Pa!a" ##6 (0
20 30
$ntuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh *+$& Kardinah, maka -alikota menetapkan +tandar Pelayanan %inimal *+$& Kardinah dengan peraturan -alikota. +tandar Pelayanan %inimal sebagaimana dimaksud pada ayat (0, dapat diusulkan oleh &irektur. +tandar Pelayanan %inimal sebagaimana dimaksud pada ayat (0, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Pa!a" ##8
+tandar Pelayanan %inimal harus memenuhi persyaratan 7 a. okus pada jenis pelayanan; b. terukur; c. dapat dicapai; d. rele9an dan dapat diandalkan; dan e. tepat waktu. Pa!a" #$9 (0
20 30
0
!0
Pengelolaan keuangan *+$& Kardinah berdasarkan pada prinsip eektiitas, eisiensi dan produkti9itas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi. Pa!a" #$$ &alam rangka penerapan prinsip dan aEas sebagaimana dimaksud dalam Pasal '3, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual +6K0 dan standar akuntansi pemerintahan +6P0. 40
Pa!a" #$% +ubsidi dari pemerintah untuk pembiayaan *+$& Kardinah dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa. Bagian Ke'a 5'"' "ima Ta/i+ Pe"a;anan Pa!a" #$& (0
20
30
0
*+$& Kardinah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan8atau jasa layanan yang diberikan. mbalan atas barang dan8atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (0, ditetapkan dalam bentuk tari yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per in9estasi dana. Tari sebagaimana dimaksud pada ayat 20, termasuk imbal hasil yang wajar dari in9estasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Tari layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 20, dapat berupa besaran tari dan8 atau pola tari sesuai jenis layanan *+$& Kardinah.
Pa!a" #$ (0 20 30
0 !0
Tari layanan *+$& Kardinah diusulkan oleh &irektur *+$& Kardinah kepada -alikota melalui +ekretaris &aerah. Tari layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (0 ditetapkan dengan Keputusan -alikota. Penetapan tari layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 20, mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat. -alikota dalam menetapkan besaran tari sebagaimana dimaksud pada ayat 20, dapat membentuk tim. Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat 0, ditetapkan oleh -alikota yang keanggotaannya dapat berasal dari a. pembina teknis; b. pembina keuangan; c. unsur perguruan tinggi; dan d. organisasi proesi. Pa!a" #$1
(0 20 30
Peraturan -alikota mengenai tari layanan *+$& Kardinah dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan. Perubahan tari sebagaimana dimaksud pada ayat (0, dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan. Proses perubahan tari sebagaimana dimaksud pada ayat (0 dan 20, berpedoman pada ketentuan dalam Pasal '3. Bagian Ke'a 5'"' enam Pena5aan an Bia;a Pa/ag/a+ # Pena5aan
41
Pa!a" #$4 Pendapatan *+$& Kardinah dapat bersumber dari7 a. jasa layanan; b. hibah; c. hasil kerjasama dengan pihak lain; d. 6P"&; e. 6P"N; dan . lain1lain pendapatan *+$& Kardinah yang sah. Pa!a" #$6 (0
Pendapatan *+$& Kardinah yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. 20 Pendapatan *+$& Kardinah yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat. 30 /asil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan ungsi *+$& Kardinah. 0 Pendapatan *+$& Kardinah yang bersumber dari 6nggaran Pendapatan dan "elanja &aerah 6P"&0 dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah &aerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di *+$& Kardinah. !0 Pendapatan *+$& Kardinah yang bersumber dari 6nggaran Pendapatan dan "elanja Negara 6P"N0 dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan8atau tugas perbantuan, dan lain1lain. '0 #ain1lain pendapatan *+$& Kardinah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal '5 huru , antara lain7 a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanaatan kekayaan; c. jasa giro; d. pendapatan bunga; e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; . komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan8atau pengadaan barang dan8atau jasa oleh *+$& Kardinah; g. hasil in9estasi. Pa!a" #$8 *+$& Kardinah dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan8atau tugas perbantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang1undangan. Pa!a" #%9 (0 +eluruh pendapatan *+$& Kardinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal '5, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran *+$& Kardinah sesuai *"6. 20 /ibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (0, diperlakukan sesuai peruntukannya. 30 +eluruh pendapatan *+$& Kardinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal '5 huru a, b, c dan dilaksanakan melalui rekening kas *+$& Kardinah dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain1lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan *+$& Kardinah. 0 +eluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 30 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan &aerah setiap triwulan. !0
Pa/ag/a+ $ Bia;a Pa!a" #%# (0 "iaya *+$& Kardinah merupakan biaya operasional dan biaya non operasional. 20 "iaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (0, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban *+$& Kardinah dalam rangka menjalankan tugas dan ungsi. 30 "iaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (0, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban *+$& Kardinah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan ungsi. 0 "iaya *+$& Kardinah sebagaimana dimaksud pada ayat (0, dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan !0 Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 0, dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan. Pa!a" #%$ (0 "iaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5' ayat 20, terdiri dari7 a. biaya pelayanan; dan b. biaya umum dan administrasi 20 "iaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (0 huru a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. 30 "iaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (0 huru b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. 0 "iaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 20, terdiri dari; a. biaya pegawai; b. biaya bahan; c. biaya jasa pelayanan; d. biaya pemeliharaan; e. biaya barang dan jasa; dan . biaya pelayanan lain1lain. !0 "iaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 30, terdiri dari7 a. biaya pegawai; b. biaya administrasi kantor; c. biaya pemeliharaan; d. biaya barang dan jasa; e. biaya promosi; . biaya umum dan administrasi lain1lain Pa!a" #%% "iaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5' ayat (0 terdiri dari 7 a. biaya bunga; b. biaya administrasi bank; c. biaya kerugian penjualan aset tetap; d. biaya kerugian penurunan nilai; dan e. biaya non operasional lain1lain. Pa!a" #%& (0
+eluruh pengeluaran biaya *+$& Kardinah yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5' dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan &aerah PPK&0 setiap triwulan. 43
20
30
+eluruh pengeluaran biaya *+$& Kardinah yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (0, dilakukan dengan menerbitkan +P% Pengesahan yang dilampiri dengan +urat Pernyataan Tanggungjawab +PT:0.
(0
Pengeluaran biaya *+$& Kardinah diberikan leksibilitas dengan mempertimbangkan 9olume kegiatan pelayanan. 20
Pa!a" #%1 (0 6mbang batas *"6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5' ayat 20, ditetapkan dengan besaran persentase. 20 "esaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (0, ditentukan dengan mempertimbangkan luktuasi kegiatan operasional *+$& Kardinah. 30 "esaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat 20, ditetapkan dalam *"6 dan &atar Pelaksanaan 6nggaran &P60 *+$& Kardinah oleh Tim 6nggaran Pemerintah &aerah T6P&0. 0 Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (0, merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagian Ke'a 5'"' '.' Penge"3"aan S'mbe/ Da;a Lain Pa!a" #%4 (0 Pengelolaan +umber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang1undangan. 20
Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (0 dimanaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan ungsi *+$& Kardinah. Bagian Ke'a 5'"' e"a5an Penge"3"aan Ling2'ngan an Limba R'ma Sa2i Pa!a" #%6
(0 *+$& Kardinah wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal. 20 Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (0 untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, 44
kebersihan, kesehatan, kerapian,keindahan dan keselamatan. Pa!a" #%8 (0 Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal )5 ayat 20 meliputi pengelolaan limbah *+$& Kardinah. 20 Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (0 meliputi limbah medis dan non medis. 30 Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 20 mengacu pada ketentuan perundang1undangan. BAB IPOLA TATA KELOLA STA* MEDIS Bagian Ke!a' Pengang2aan an Pengang2aan Kemba"i Sa+ Mei! Pa!a" #&9 (0
Keanggotaan +ta %edis merupakan privilege yang dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang secara terus menerus mampu memenuhi kualiikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.
20 Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (0 diberikan tanpa membedakan suku, ras, agama, antar golongan, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status ekonomi dan pandangan politisnya. Pa!a" # $ntuk dapat bergabung dengan *+$& Kardinah sebagai +ta %edis maka dokter atau dokter gigi harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, +urat Tanda *egistrasi +T*0 dan +urat jin Praktik +P0, kesehatan jasmani dan rohani yang laik fit 0 untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, serta memiliki perilaku dan moral yang baik. Pa!a" #&$ Tatalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali +ta %edis *+$& Kardinah adalah dengan mengajukan permohonan kepada &irektur dan selanjutnya &irektur berdasarkan pertimbangan dari Komite %edik dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Pa!a" #&% #ama masa kerja sebagai sta medis *+$& Kardinah adalah sebagai berikut7 a. untuk +ta %edis Arganik adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai peraturan perundang1undangan; b. untuk +ta %edis %itra adalah selama 2 dua0 tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan; dan c. untuk +ta %edis *elawan voluntir 0 adalah selama ( satu0 tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang bersangkutan masih menghendaki dan memenuhi semua persyaratan. Pa!a" #&&
45
"agi +ta %edis Arganik yang sudah pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4) ayat (0 dapat diangkat kembali sebagai +ta %edis %itra atau +ta %edis *elawan sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan. Bagian Ke'a Kaeg3/i Sa+ Mei! Pa!a" #& +ta %edis yang telah bergabung dengan *+$& Kardinah dikelompokkan ke dalam kategori7 a. +ta %edis Arganik, yaitu &okter yang bergabung dengan *+$& Kardinah sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekerja untuk dan atas nama *+$& Kardinah serta bertanggungjawab kepada lembaga tersebut; b. +ta %edis %itra, yaitu &okter yang bergabung dengan *+$& Kardinah sebagai mitra, berkedudukan sejajar dengan *+$& Kardinah, bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggunggugat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku di *+$& Kardinah; c. +ta %edis *elawan, yaitu &okter yang bergabung dengan *+$& Kardinah atas dasar keinginan mengabdi secara sukarela, bekerja untuk dan atas nama *+$& Kardinah, dan bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggunggugat sesuai ketentuan di *+$& Kardinah; dan d. +ta %edis Tamu, yaitu &okter dari luar *+$& Kardinah yang karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani kasus1 kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh sta medis yang ada di *+$& Kardinah atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru. Pa!a" #&1 &okter +pesialis Konsultan adalah &okter yang karena keahliannya direkrut oleh *+$& Kardinah untuk memberikan konsultasi kepada +ta %edis
Pa!a" #&4 &okter +ta Pengajar adalah &okter yang mempunyai status tenaga pengajar, baik dari status kepegawaian &epartemen Kesehatan, &epartemen Pendidikan Nasional atau &epartemen lain yang dipekerjakan dan atau diperbantukan untuk menjadi pendidik dan atau pengajar bagi peserta didik di bidang kesehatan, mempunyai kualiikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang1undangan. Pa!a" #&6 &okter di nstalasi awat &arurat adalah &okter $mum dan dokter spesialis emergency yang memberikan pelayanan di nstalasi awat &arurat sesuai dengan penempatan dan atau tugas yang diberikan oleh *+$& Kardinah, mempunyai kualiikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang1undangan. Pa!a" #&8 &okter peserta pendidikan dokter spesialis adalah &okter yang secara sah diterima sebagai Peserta Program Pendidikan &okter +pesialis, serta memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan, mempunyai kualiikasi sesuai dengan kompetensi 46
di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang1 undangan. Bagian Keiga Ke7enangan K"ini2 Pa!a" #9 (0 +etiap &okter yang diterima sebagai +ta %edis *+$& Kardinah diberikan kewenangan klinik oleh &irektur setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite %edik berdasarkan masukan dari +ub Komite Kredensial. 20 Penentuan kewenangan klinik didasarkan atas jenis ijasah8sertiikat yang dimiliki +ta %edis, kompetensi dan pengalaman. 30 &alam hal kesulitan menentukan kewenangan klinik maka Komite %edik dapat meminta inormasi dan8 atau pendapat dari Kolegium terkait. Pa!a" ## Kewenangan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan die9aluasi terus menerus untuk ditentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut.
Pa!a" #$ (0 &alam hal menghendaki agar kewenangan kliniknya diperluas maka +ta %edis yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada &irektur dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertiikat pelatihan dan8 atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya. 20 &irektur berwenang mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (0 setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite %edik berdasarkan masukan dari +ub Komite Kredensial. 30 +etiap permohonan perluasan kewenangan klinik yang dikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam +urat Keputusan &irektur dan disampaikan kepada pemohon. Pa!a" #% Kewenangan klinik sementara dapat diberikan kepada &okter Tamu atau &okter Pengganti dengan memperhatikan masukan dari Komite %edik. Pa!a" #& &alam keadaan emergensi atau bencana yang menimbulkan banyak korban maka semua +ta %edis *umah +akit diberikan kewenangan klinik untuk melakukan tindakan penyelamatan di luar kewenangan klinik yang dimilikinya, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bagian Keem5a Pembinaan Pa!a" # &alam hal +ta %edis dinilai kurang mampu atau melakukan tindakan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan dan atau kematian maka Komite %edik dapat melakukan penelitian. 47
Pa!a" #1 (0
"ila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2 membuktikan kebenaran maka Komite %edik dapat mengusulkan kepada &irektur untuk dikenai sanksi berupa sanksi administratati. 20 Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (0 harus dituangkan dalam bentuk Keputusan &irektur dan disampaikan kepada +ta %edis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite %edik. 30 &alam hal +ta %edis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 20 maka yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu (! lima belas0 hari sejak diterimanya +urat Keputusan, untuk selanjutnya &irektur memiliki waktu (! lima belas0 hari untuk menyelesaikan dengan cara adil dan seimbang dengan mengundang semua pihak yang terkait. 0 Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 30 bersiat inal. Bagian Ke"ima Peng3/gani!a!ian Sa+ Mei! *'ng!i3na" Pa!a" #4 +emua &okter yang melaksanakan praktik kedokteran di unit1unit pelayanan *+$& Kardinah, termasuk unit1unit pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan *+$& Kardinah, wajib menjadi anggota sta medis. Pa!a" #6 (0 20 30
&alam melaksanakan tugas maka +ta %edis dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi8keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus. +etiap kelompok +ta %edis minimal terdiri atas 2 dua0 orang dokter dengan bidang keahlian yang sama. &alam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 20 tidak dapat dipenuhi maka dapat dibentuk kelompok +ta %edis yang terdiri atas dokter dengan keahlian berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan kewenangannya. Pa!a" #8
48
Tanggungjawab Kelompok +ta %edis *+$& Kardinah adalah7 a. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite %edis kepada &irektur terhadap permohonan penempatan &okter baru di *+$& Kardinah untuk mendapatkan +urat Keputusan; b. melakukan e9aluasi atas kinerja praktik &okter berdasarkan data yang komprehensi; c. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite %edik kepada &irektur terhadap permohonan penempatan ulang &okter di *+$& Kardinah untuk mendapatkan +urat Keputusan &irektur; d. memberikan kesempatan kepada para &okter untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan; e. memberikan masukan melalui Ketua Komite %edik kepada &irektur mengenai hal1 hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran; . memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun melalui Ketua Komite %edik kepada &irektur dan8 atau "idang Pelayanan %edik dan Penunjang tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, e9aluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan sta, dan lain1lain yang dianggap perlu; g. melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen1dokumen terkait. Pa!a" #1$ Kewajiban Kelompok +ta %edis *+$& Kardinah adalah7 a. menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis, meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan medis; b. menyusun indikator mutu klinis; c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing1masing anggota. Pa!a" #1% Pemilihan Ketua Kelompok +ta %edis (0 Kelompok +ta %edis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota. 20 Ketua Kelompok +ta %edis dapat dijabat oleh &okter Arganik atau &okter %itra. 30 Pemilihan Ketua Kelompok +ta %edis diatur dengan mekanisme yang disusun oleh Komite %edik dengan persetujuan &irektur. 0 Ketua Kelompok +ta %edis ditetapkan dengan keputusan &irektur. !0 %asa bakti Ketua Kelompok +ta %edis adalah minimal 3 tiga0 tahun dan dapat dipilih kembali untuk ( satu0 kali periode berikutnya. Bagian Keenam Peni"aian Pa!a" #1& (0
Penilaian kinerja yang bersiat administrati dilakukan oleh &irektur *+$& Kardinah sesuai ketentuan perundang1undangan. 20 >9aluasi yang menyangkut keproesian dilakukan oleh Komite %edik sesuai ketentuan perundang1undangan. 30 +ta medis yang memberikan pelayanan medis dan menetap di unit kerja tertentu secara ungsional menjadi tanggung jawab Komite %edik, khususnya dalam pembinaan masalah keproesian. Bagian Ke'.' Tina2an K3/e2i+ Pa!a" #1
49
&alam hal +ta %edis diduga melakukan layanan klinik di bawah standar maka terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan oleh Komite %edik untuk dilakukan penelitian. Pa!a" #11 "ilamana hasil penelitian menunjukkan kebenaran adanya layanan klinik di bawah standar, maka yang bersangkutan dapat diusulkan kepada &irektur untuk diberikan sanksi dan pembinaan sesuai ketentuan. Bagian Kee"a5an Pembe/enian Sa+ Mei! Pa!a" #14 +ta %edis Arganik diberhentikan dengan hormat karena 7 a. telah memasuki masa pensiun; b. permintaan sendiri; c. tidak lagi memenuhi kualiikasi sebagai +ta %edis; dan d. berhalangan tetap selama 3 tiga0 bulan berturut1turut. Pa!a" #16 +ta %edis Arganik dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum yang ancamannya pidananya lebih dari ! lima0 tahun. Pa!a" #18 +ta %edis %itra berhenti secara otomatis sebagai +ta %edis apabila telah menyelesaikan masa kontraknya atau berhenti atas persetujuan bersama. Pa!a" #49 +ta %edis %itra yang telah menyelesaikan masa kontraknya dapat bekerja kembali untuk masa kontrak berikutnya setelah menandatangani kesepakatan baru dengan pihak *+$& Kardinah.
Bagian Ke!embi"an San2!i Pa!a" #4# +ta %edis *+$& Kardinah, baik yang berstatus sebagai organik maupun mitra, yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang1undangan, peraturan *+$& Kardinah, klausula1klausula dalam perjanjian kerja atau etika dapat diberikan sanksi yang beratnya tergantung dari jenis dan berat ringannya pelanggaran. Pa!a" #4$ Pemberian sanksi dilakukan oleh &irektur *+$& Kardinah setelah mendengar pendapat dari Komite %edik serta Komite >tik dan /ukum *+$& Kardinah dengan mempertimbangkan kadar kesalahannya, yang bentuknya dapat berupa7 a. b. c. d.
teguran lisan atau tertulis; penghentian praktik untuk sementara waktu; pemberhentian dengan tidak hormat bagi +ta %edis Arganik; atau pemutusan perjanjian kerja bagi +ta %edis %itra yang masih berada dalam masa kontrak. 50
Bagian Ke!e5'"' Ke/aa!iaan an In+3/ma!i Mei! Pa!a" #4% (0
20
30
*+$& Kardinah7 a. berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan inormasi medis yang berlaku di *+$& Kardinah; b. wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. dapat memberikan isi rekam medis kepada pasien ataupun pihak lain atas ijin pasien secara tertulis dan sesuai dengan peraturan perundang1undangan; dan d. dapat memberikan isi dokumen rekam medis untuk kepentingan peradilan dan asuransi sesuai dengan peraturan perundang1undangan. &okter *+$& Kardinah7 a. berhak mendapatkan inormasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya; b. wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan c. wajib menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang1undangan, proesi kedokteran, etika, dan hukum. Pasien *+$& Kardinah7 a. berhak mengetahui semua peraturan dan ketentuan *+$& Kardinah yang mengatur hak, kewajiban, tata1tertib dan lain1lain hal yang berkaitan dengan pasien; b. wajib memberikan inormasi yang lengkap dan jujur tentang hal1hal yang berkaitan dengan masalah kesehatannya; c. berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan atau sudah dilakukan dokter, yaitu7 1. diagnosis atau alasan yang mendasari dilakukannya tindakan medis; 2. tujuan tindakan medis; 3. tata1laksana tindakan medis; 4. alternati tindakan lain jika ada; 5. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; 6. akibat ikutan yang pasti terjadi jika tindakan medis dilakukan; 7. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan 8. risiko yang akan ditanggung jika pasien menolak tindakan medis. d. berhak meminta konsultasi kepada dokter lain second opinion0 terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnya; e. berhak mengakses, mengkoreksi dan mendapatkan isi rekam medis; dan . berhak memanaatkan isi rekam medik untuk kepentingan peradilan.
BAB I> KETENTUAN PERUBAHAN Pa!a" #4& (0
Perubahan Pola Tata Kelola *+$& Kardinah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah karena alasan tertentu. 20 Perubahan Pola Tata Kelola *+$& Kardinah sebagaimana dimaksud pada ayat (0 ditetapkan dengan Keputusan -alikota. 30 %ekanisme perubahan Pola Tata Kelola *+$& Kardinah sebagaimana tersebut pada ayat (0 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan -alikota. BAB > PENUTUP 51