NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KRANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA MATERI POKOK: Pengertian Kekuasaan Pembagian Kekuasaan Pembagian Kekuasaan di Indnesia Kedudukan ! "ungsi Kementrian Negara Lembaga Pemerinta# Nn Kementrian Kementrian Ni$ai-ni$ai Pan%asi$a Da$am Pen&e$enggaraan Negara •
•
•
•
•
•
# PENGERTIAN PENG ERTIAN KEKUASAAN KEKUASAA N # Kekuasaan = Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki dikehendaki atau diperintahkannya
# PEMBAGIAN KEKUASAAN # John Locke a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang b.Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undangundang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk untuk melaksanakan hubungan luar negeri.
Montesquieu : Teri “Ti!s Po"itik! Teri “Ti!s a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan melaksanakan undangundang c. Kekuasaan Kekuasaan yudikatif, yudikatif, yaitu kekuasaan kekuasaan untuk mempertahankan mempertahankan undang-undang, undang-undang, termasuk termasuk kekuasaan kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
$!n $!""enho%en : Teri Teri “&!tu'!(! a. Eksekutif Eksekutif yaitu kekuasaan kekuasaan melaksanakan melaksanakan UU + mengurusi mengurusi kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, ekonomi, sosial budaya, & politik b. Legislatif yaitu kekuasaan untuk undang-undang c. udikati udikatiff yaitu fungsi penga!asan penga!asan yang represif sifatnya sifatnya yang berarti fungsi ini melaksanakan melaksanakan yang konkret, supaya perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya d. "olisi #politie$ yaitu fungsi untuk melaksanakan penga!asan secara pre%entif yakni memaksa penduduk suatu !ilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penagaan sebelumnya #pre%entif$, agar tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terpelihara
Le)!ie : Teri Teri “P!nc!'!(! a. Legislatif #!etge%ing$ ' membuat undang-undang b. Eksekutif #bestuur$ ' ke!enangan pemerintah c. Kepolisian #politie$ ' ke!enangan penertiban d. udikatif #(echtsspraak$ ' ke!enangan peradilan e. Keseahteraan #)estuur *org$ 'ke!enangan menseahterakan rakyat
# PEMBAGIAN KEKUASAAN *I IN*ONESIA # enurut UU egara (epublik ndonesia /ahun 0123, penerapan pembagian kekuasaan di ndonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara hori4ontal dan pembagian kekuasaan secara %ertikal. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal 0$ Kekuasa Kekuasaan an konstit konstituti utif, f, yaitu kekuasaan kekuasaan untuk menguba mengubahh dan menetapka menetapkann Undang Undang-Und -Undang ang asar. asar. Kekuasa Kekuasaan an ini dialankan oleh aelis "ermusya!aratan (akyat sebagaimana ditegaskan dalam "asal 5 ayat #0$ UU egara (epublik ndonesia /ahun0123. 6$ Kekuasaan Kekuasaan eksekutif, eksekutif, yaitu yaitu kekuasaan untuk untuk menalankan menalankan undang-undang undang-undang dan penyeleng penyelenggraan graan pemerintah pemerintahan an egara. Kekuasaan ini dipegang oleh "residen sebagaimana ditegaskan dalam "asal 2 ayat #0$ UU egara (epublik ndonesia /ahun 0123. 5$ Kekuasaan Kekuasaan legislatif legislatif,, yaitu kekuasaan kekuasaan untuk untuk membentuk membentuk undangundang. undangundang. Kekuasaan Kekuasaan ini dipegan dipegan oleh oleh e!an "er!akilan "er!akilan (akyat sebagaimana ditegaskan dalam "asal 67 ayat #0$ UU egara (epublik ndonesia /ahun 0123 . 2$ Kekuasa Kekuasaan an yudika yudikatif tif atau disebu disebutt kekuasa kekuasaan an kehaki kehakiman man yaitu kekuas kekuasaan aan untuk untuk menyel menyeleng enggar garakan akan peradilan peradilan guna menega menegakkan kkan hukum hukum dan keadila keadilan. n. Kekuas Kekuasaan aan ini dipega dipegang ng oleh oleh ahkam ahkamah ah 8gung 8gung dan ahkama ahkamahh Konsti Konstitus tusii sebagaimana ditegaskan dalam "asal 62 ayat #6$ UU egara (epublik ndonesia /ahun 0123. 3$ Kekuasaan Kekuasaan eksaminatif eksaminatif atau atau inspektif, inspektif, yaitu yaitu kekuasaan yang yang berhubungan berhubungan dengan penyelengga penyelenggaraan raan pemeriksaan pemeriksaan atas atas pengelolaan dan tanggung a!ab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dialankan oleh )adan "emeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam "asal 65 E ayat #0$ UU egara (epublik ndonesia /ahun 0123 .
B. Pembagian Kekuasaan Secara VertikaL VertikaL
"embagian kekuasaan secara %ertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. "embagian kekuasaan secara %ertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di egara Kesatuan (epublik ndonesia. engan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan !e!enang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom #pro%insi dan kabupaten9kota$ untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menadi ke!enanganpemerintah pusat, yaitu ke!enangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. :al tersebut ditegaskan dalam "asal 0; ayat #3$ UU egara (epublik ndonesia /ahun 0123.
# KE*U*UKAN + ,UNGSI KEMENTRIAN NEGARA # Tu-!s Ke)enti!n Ne-!! Re'u."ik In/onesi! Keberadaan Kementerian egara (epublik ndonesia diatur secara tegas dalam "asal 0< UU egara (epublik ndonesia /ahun 0123 yang menyatakan sebagai berikut. a) "residen dibantu oleh menteri-menteri negara. b) enteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. c) etiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. d) "embentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian egara diatur dalam undang-undang. Keberadaan Kementrian egara uga diatur dalam "eraturan "residen (epublik ndonesia omor < /ahun 6703 tentang >rganisasi Kementerian egara. idalam UU tersebut secara tegas diatur mengenai segala hal tentang kementrian negara yang meliputi kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran9penghapusan, hubungan fungsional antara kementrian dan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Keberadaan Kementerian egara diatur dalam Undang-Undang (epublik ndonesia omor 51 /ahun 677; tentang Kementerian egara. Kementerian egara (epublik ndonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di ba!ah dan bertanggung a!ab kepada "residen dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. a) "enyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebiakan di bidangnya, pengelolaan barang milik9kekayaan negara yang menadi tanggung a!abnya, penga!asan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. b) "erumusan, penetapan, pelaksanaan kebiakan di bidangnya, pengelolaan barang milik9kekayaan negara yang menadi tanggung a!abnya, penga!asan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan super%isi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. c) "erumusan dan penetapan kebiakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebiakan di bidangnya, pengelolaan barang milik9kekayaan negara yang menadi tanggung a!abnya dan penga!asan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. "asal 0< ayat #5$ UU egara (epublik ndonesia /ahun 0123 menyebutkan bah!a setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
K"!si0k!si Ke)enti!n Ne-!! Re'u."ik In/onesi! )erdasarkan "eraturan "residen (epublik ndonesia omor 2< /ahun 6771 tentang "embentukan dan >rganisasi Kementerian egara, Kementerian egara (epublik ndonesia dapat diklasifikasikan berdasark an urusan pemerintahan yang ditanganinya. a) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur9nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UU egara (epublik ndonesia /ahun 0123. - Kementerian alam egeri - Kementerian Luar egeri - Kementerian "ertahanan b) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UU egara (epublik ndonesia /ahun 0123. - Kementerian 8gama - Kementerian :ukum dan :8 - Kementerian Keuangan - Kementerian "endidikan dan Kebudayaan - Kementerian (iset, /eknologi, dan "endidikan /ingg - Kementerian Kesehatan - Kementerian osial - Kementerian Ketenagakeraan - Kementerian "erindustrian - Kementerian "erdagangan - Kementerian Energi dan umber aya ineral - Kementerian "ekeraan Umum dan "erumahan (akyat - Kementerian "erhubungan - Kementerian Komunikasi dan nformatika - Kementerian "ertanian - Kementerian Lingkungan :idup dan Kehutanan - Kementerian Kelautan dan "erikanan
-
Kementerian esa, "embangunan aerah /ertinggal, dan /ransmigrasi Kementerian 8graria dan /ata (uang
c) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penaaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. - Kementerian "erencanaan "embangunan asional - Kementerian "endayagunaan 8paratur egara dan (eformasi )irokrasi - Kementerian )adan Usaha ilik egara - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan enengah - Kementerian "ari!isata - Kementerian "emberdayaan "erempuan dan "erlindungan 8nak - Kementerian "emuda dan >lahraga - Kementerian ekretariat egara d) elain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada uga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Kementerian koordinator, terdiri atas' a. Kementerian Koordinator )idang "olitik, :ukum, dan Keamanan b. Kementerian Koordinator )idang "erekonomian c. Kementerian Koordinator )idang Keseahteraan (akyat
# LEMBAGA PEMERINTA1AN NON KEMENTRIAN # elain memiliki Kementerian egara, (epublik ndonesia uga memiliki Lembaga "emerintah on-Kementerian #L"K$ yang dahulu namanya Lembaga "emerintah on-epartemen. Lembaga "emerintah on-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga "emerintah on-Kementerian berada di ba!ah presiden dan bertanggung a!ab langsung kepada presiden melalui menteri atau peabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan L"K diatur oleh "eraturan "residen (epublik ndonesia, yaitu Keputusan "residen (epublik ndonesia omor 075 /ahun 6770 tentang Kedudukan, /ugas, ?ungsi, Ke!enangan, usunan >rganisasi, dan /ata Kera Lembaga "emerintah on-epartemen. iantaranya adalah@ 8rsip asional (epublik ndonesia #8($, )adan nformasi Aeospasial #)A$@ )adan ntelien egara #)$@ )adan Kepega!aian egara #)K$, di ba!ah koordinasi enteri "endayagunaan 8paratur egara dan (eformasi )irokrasi@ dan lain-lain.
# NILAI2NILAI PAN&ASILA *ALAM PEN3ELENGGARAAN NEGARA # Ni"!i *!s! efinisi dari nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap #tidak berubah$, nilai-nilai ini terdapat dalam "embukaan UU 012. ilai dasar berasal dari nilai-nilai budaya bangsa ndonesia sendiri. ilai-nilai dasar "ancasila #Ketuhanan, Kemanusiaan, "ersatuan, Kerakyatan dan Keadilan osial$ kemudian diabarkan menadi nilai-nilai instrumental dan nilai praBis yang lebih bersifat fleksibel dalam bentuk aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ni"!i Instu)ent!" ilai instrumental merupakan penabaran dari nilai dasar yang di!uudkan dalam bentuk kebiakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menabarkan lebih lanut nilai dasar tersebut. efinisi dari nilai instrumental adalah penabaran lebih lanut dari nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UU 0123 dan peraturan "erundang-undangan lainnya, dalam /ata Urutan "eraturan "erundang-undangan egara menurut UU o. 07 /ahun 6772. ilai instrumental ini dapat berubah atau diubah.
Ni"!i P!ksis ilai praktis adalah penabaran nilai instrumental dalam situasi kongkret pada tempat dan situasi tertentu. efinisi dari ilai "raBis adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ilai praBis uga dapat berubah9diubah.
4. Nilai Pancasila Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indnesia yang mengandung tiga tata nilai utama! yaitu dimensi spiritual! dimensi kultural! dan dimensi institusinal. Dimensi spiritual mengandung makna bah"a Pancasila mengandung nilai#nilai keimanan dan keta$"aan kepada Tuhan %ang &aha 'sa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam (alsa(ah negara. Dimensi kultural mengandung makna bah"a Pancasila merupakan landasan (alsa(ah negara! pandangan hidup bernegara! dan sebagai dasar negara. Dimensi institusinal mengandung makna bah"a Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita#cita dan tu)uan bernegara! dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *ktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam +ila ,etuhanan %ang &aha 'sa. -al ini berarti bah"a dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak bleh meninggalkan prinsip keimanan dan keta$"aan terhadap Tuhan %ang &aha 'sa. Nilai ini menun)ukkan adan ya pengakuan bah"a manusia! terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan +ang Penciptanya. *rtinya! di dalam men)alankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya! tetapi )uga harus dilandasi leh satu pertanggung)a"aban kelak kepada Tuhannya di dalam pelaksanaan tugasnya. -ubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama sesungguhnya dapat memberikan rambu#rambu agar tidak
melakukan pelanggaran#pelanggaran! terutama ketika seserang harus melakukan krupsi atau penyele"engan harta negara lainnya dan perilaku negati( lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam dktrin gd gernance yang selama ini men)adi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indnesia. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus men)adi nilai yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kella pemerintahan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan! nilai (alsa(ah termani(estasikan di setiap prses perumusan kebi)akan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan lepada masyarakat agar tidak ter)adi perlakuan yang se"enang dan diskriminati(. +elain itu! nilai spiritualitas men)adi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktiitas#aktiitas di luar ke"enangan dan ketentuan yang sudah digariskan. +ila ke#1 ' pengakuan adanya kausa prima. men)amin penduduk untuk memeluk agama masing masing. sila ke#/ 'menempatkan manusia sesuai dengan hakekatnya sebagai makhluk tuhan. men)un)ung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. sila ke#0 'nasinalisme. cinta tanah air. menggalang persatuan dan keasatuan bangsa. sila ke#4 'demkrasi. permusya"aratan. sila ke#5 'kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat indnesia dalam arti dinamis dan berkelan)utan. melindungi yang lemah agar kelmpk "arga masyarakat dapat beker)a sesuai dengan bidangnya.
Pertemuan ,etiga
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Kewenangan Pemerintah Daerah Indnesia adalah sebuah negara yang "ilayahnya terbagi atas daerah#daerah prinsi. Daerah prinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kta. +etiap daerah prinsi! daerah kabupaten! dan daerah kta mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang#undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan leh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas tnmi dan tugas pembantuan dengan prinsip tnmi seluas#luasnya dalam sistem dan prinsip Negara ,esatuan Republik Indnesia sebagaimana dimaksud dalam Undang#Undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah prinsi! kabupaten! dan kta memiliki De"an Per"akilan Rakyat Daerah yang anggta#anggtanya dipilih melalui pemilihan umum. +etiap daerah dipimpin leh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. ,epala daerah untuk prinsi disebut gubernur! untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kta adalah "ali kta. ,epala daerah dibantu leh satu rang "akil kepala daerah! untuk prinsi disebut "akil 2ubernur! untuk kabupaten disebut "akil bupati dan untuk kta disebut "akil "ali kta yang dipilih secara demkratis. ,epala dan "akil kepala daerah memiliki tugas! "e"enang dan ke"a)iban serta larangan. ,epala daerah )uga mempunyai ke"a)iban untuk memberikan lapran penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah! dan memberikan lapran keterangan pertanggung)a"aban kepada DPRD! serta mengin(rmasikan lapran penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. 2ubernur karena )abatannya berkedudukan )uga sebagai "akil pemerintah pusat di "ilayah prinsi yang bersangkutan! dalam pengertian untuk men)embatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan (ungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan penga"asan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kta.Dalam kedudukannya sebagai "akil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud! gubernur bertanggung )a"ab kepada Presiden. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas tnmi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan 3 asas Medebewind ) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang ke"enangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan 3 Medebewind dapat diartikan sebagai ikut serta dalam men)alankan tugas pemerintahan. Dengan demikian! tugas pembantuan merupakan ke"a)iban#ke"a)iban untuk melaksanakan peraturan#peraturan yang ruang lingkup "e"enangnya bercirikan tiga hal berikut.
a. &ateri yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah#daerah tnm untuk melaksanakannya. b. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan! daerah tnm memiliki kelnggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan c.
kekhususan daerahnya sepan)ang peraturan memungkinkan. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah#daerah tnm sa)a.
Daerah mempunyai hak dan ke"a)iban dalam menyelenggarakan tnmi. -ak dan ke"a)iban tersebut di"u)udkan dalam bentuk rencana ker)a pemerintahan daerah dan di)abarkan dalam bentuk pendapatan! belan)a! dan pembiayaan daerah yang dikella dalam sistem pengellaan keuangan daerah. Pengellaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara e(isien! e(ekti(! transparan! akuntabel! tertib! adil! patut! dan taat pada peraturan perundang#undangan. Dalam hal pembagian urusan pemerintahan! Undang#Undang Republik Indnesia Nmr 0/ Tahun /4 menyatakan bah"a pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang men)adi ke"enangannya! kecuali urusan pemerintahan yang leh undang#undang ditentukan men)adi urusan pemerintah pusat. 6eberapa urusan yang men)adi ke"enangan pemerintah daerah untuk kabupaten7kta meliputi beberapa hal berikut.
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. /. Perencanaan! peman(aatan! dan penga"asan tata ruang. 0. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang kesehatan. 8. Penyelenggaraan pendidikan. . Penaggulangan masalah ssial. :. Pelayanan bidang ketenagaker)aan. 9. ;asilitas pengembangan kperasi! usaha kecil! dan menengah. 1. Pengendalian lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertanahan. &enurut Peraturan Pemerintah Nmr /5 Tahun /! ke"enangan prinsi sebagai daerah tnm! adalah meliputi bidang# bidang pertanian! kelautan! pertambangan dan energi! kehutanan dan perkebunan! perindustrian dan perdagangan! perkperasian! penanaman mdal! kepari"isataan! ketenagaker)aan! kesehatan! pendidikan nasinal! ssial! penataan ruang! pertanahan! pemukiman! peker)aan umum dan perhubungan! lingkungan hidup! plitik dalam negeri dan administrasi publik! pengembangan tnmi daerah! perimbangan keuangan daerah! kependudukan! lah raga! hukum dan perundang#undangan! serta penerangan. Dalam hal men)alankan tnmi! Pemerintah daerah berke"a)iban untuk me"u)udkan keamanan dan kese)ahteraan masyarakat daerah! yang meliputi kegiatan berikut. 1. &elindungi masyarakat! men)aga persatuan dan kesatuan! kerukunan nasinal! serta keutuhan Negara ,esatuan Republik Indnesia
2. &eningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. &engenbangkan kehidupan demkrasi. 4. &e"u)udkan keadilan dan pemerataan. 5. &eningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 6. &enyediakan (asilitas pelayanan kesehatan. 7. &enyediakan (asilitas ssial dan (asilitas umum yang layak. 8. &engembangkan sistem )aminan ssial. 9. &enyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 10. &engembangkan sumber daya prdukti( di daerah. 11. &elestarikan lingkungan hidup. 12. &engella administrasi kependudukan. 13. &elestarikan nilai ssial budaya. 14. &embentuk dan menerapkan peraturan perundang#undangan sesuai dengan ke"enangannya. ,e"enangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tnmi daerah dilaksanakan secara luas! utuh! dan bulat yang meliputi perencanaan! pelaksanaan! penga"asan! pengendalian! dan ealuasi pada semua aspek pemerintahan. Indikatr untuk menentukan serta menun)ukkan bah"a pelaksanaan ke"enangan tersebut ber)alan dengan baik! dapat diukur dari 0 tiga indikasi berikut. a. Ter)aminnya keseimbangan pembangunan di "ilayah Indnesia! baik berskala lkal maupun nasinal. b. Ter)angkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indnesia secara adil dan merata. c. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih e(ekti( dan e(isien. +ebaliknya! tlk ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikatr di atas! aparat pemeritah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap sebagai berikut. a. kapabilitas 3kemampuan aparatur! b. integritas 3mentalitas! c. akseptabilitas 3penerimaan! dan d. akuntabilitas 3 kepercayaan dan tanggung )a"ab.
Pertemuan ,eempat Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indnesia yang mengandung tiga tata nilai utama! yaitu dimensi spiritual! dimensi kultural! dan dimensi institusinal. Dimensi spiritual mengandung makna bah"a Pancasila mengandung nilai#nilai keimanan dan keta$"aan kepada Tuhan %ang &aha 'sa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam (alsa(ah negara. Dimensi kultural mengandung makna bah"a Pancasila merupakan landasan (alsa(ah negara! pandangan hidup bernegara! dan sebagai dasar negara. Dimensi institusinal mengandung makna bah"a Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita# cita dan tu)uan bernegara! dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *ktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam +ila ,etuhanan %ang &aha 'sa. -al ini berarti bah"a dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak bleh meninggalkan prinsip keimanan dan keta$"aan terhadap Tuhan %ang &aha 'sa. Nilai ini menun)ukkan adanya pengakuan bah"a manusia! terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan +ang Penciptanya. *rtinya! di dalam men)alankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya! tetapi )uga harus dilandasi leh satu pertanggung)a"aban kelak kepada Tuhannya di dalam pelaksanaan tugasnya. -ubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama sesungguhnya dapat memberikan rambu#rambu agar tidak melakukan pelanggaran#pelanggaran! terutama ketika seserang harus melakukan krupsi atau penyele"engan harta negara lainnya dan perilaku negati( lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam dktrin good governance yang selama ini men)adi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indnesia. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus men)adi nilai yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kella pemerintahan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan! nilai (alsa(ah termani(estasikan di setiap prses perumusan kebi)akan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan
khususnya dalam memberikan pelayanan lepada masyarakat agar tidak ter)adi perlakuan yang se"enang dan diskriminati(. +elain itu! nilai spiritualitas men)adi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktiitas#aktiitas di luar ke"enangan dan ketentuan yang sudah digariskan.
