PANCASILA SEBAGAI SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NKRI MAKALAH
Disusun untuk Memenuhi Tugas Kelompok Semester I Program Strata Sat u (SI) Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Dibimbing Oleh
: Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI, MHI, MH
Disusun Oleh Linda Suci Dwi P.
: (15115582)
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA Alamat Sekretariat : Jalan Tentara Pelajar No. 55B Kampus Ka mpus IAINU Kebumen
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga makalah yang berjudul “Keterkaitan Pendidikan” ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh dosen pembimbing. Pembuatan makalah ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan. Karena makalah ini masih dalam tahap belajar atau latihan, maka penyusun menyadari aka n kekurangan. Dalam penyelesaian makalah ini , penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada: 1. 2. 3.
Dr. Imam Satibi, M.Pd.I, selaku Pimpinan Inst itut Agama Islam Nahdlatul Ulama. Faisal, M.Ag, selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam I AINU Kebumen. Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI, MHI, MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan pembuatan makalah.
4.
Petugas perpustakaan yang telah meminjamkan bahan-bahan untuk referensi.
5.
Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam penulisan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini belum sempurna. Untuk itu, saran dan krit ik dari pembaca sangat diharapkan. Atas saran dan kritiknya penulis ucapkan terima kasih.
Kebumen, Oktober 2015
Penulis
2
DAFTAR ISI
Halaman Judul
………………………………………………………….. i
Kata Pengantar Penga ntar
………………………………………………………….. ii
Daftar Isi
………………………………………………………….. iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Belaka ng Masalah Masala h
………………………………………. ……. 1
B. Rumusan Masalah Masala h
………………………………………. ……. 1
C. Tujuan Penulisan Penulis an
…………………………………………….. 2
BAB II ISI A. Pancasila Sebagai Asas Kerohanian Hukum Dasar Negara Indonesia………….. 3 B. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia …. 4 C. Hubungan Antara Antara Pancasila Dengan Pembukaan Pembukaan Dan Isi UUD 1945…………..7 D. Dinamika Pelaksanaan Pancasila Dalam Dala m Ketatanegaraan Republik Indonesia........ 9 BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Kesimpula n ………………………………………………………….. 11 B. Saran
………………………………………………………….. 11
DAFTAR PUSTAKA
3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruh struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.Dalam pemerintahan Indonesia, masih banyak bahkan sangat benyak anggota-anggotanya dan juga sistem pemerintahannya yang tidak sesuai dengan nila-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Padahal jika membahas negara dan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan ingatan kita meninjau dan memahami kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan UUD, dan UUD 1945 oleh para pendiri dan da n pembetuk negara Republik Indonesia. Dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai Pancasila, pembentukan karakter bangsa dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dari ideologi bangsa yaitu Pancasila. Namun jika dalam suatu pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupun dengan bangsanya bangsanya sendiri. Untuk itulah dalam makalah ini, kami mengambil judul “Pancasila Sebagai Sistem Penyelenggaraan Pemerintah NKRI”.
B. Rumusan Masalah 1.
Bagaimana hubungan pancasila sebagai asas kerhohanian hukum dasar Negara Indonesia ?
2.
Bagaimana pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah fundamental Negara Indonesia ?
3.
Bagaimana hubungan antara antara pancasila dengan pembukaan dan isi UUD 1945 1945 ?
4.
Bagaimana dinamika pelaksanaan pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ?
4
C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui hubungan hubungan pancasila sebagai se bagai asas kerhohanian hukum dasar Negara Indonesia. 2. Untuk mengetahui pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah fundamental Negara Indonesia. 3. Untuk mengetahui hubungan hubungan antara pancasila dengan pembukaan pembukaan dan isi UUD 1945. 4. Untuk mengetahui dinamika pelaksanaan pancasila dalam ketat anegaraan Republik Indonesia.
5
BAB II PEMBAHASAN
A. Pancasila sebagai Asas Kerohanian Hukum Dasar Negara Indonesia
Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi nasional memilki konsekuensi terhadap kedudukan Pancasila sebagai asas kerokhanian hukum dasar Negara. Artinya bahwa pancasila menjadi roh atau jiwa dan landasan utama dari hukum dasar Negara, sehingga hukum dasar Negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu hukum dasar Negara Indonesia adalah UUD 1945. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik Undang-Undang Dasar yang tertulis dan tidak tertulis yang merupakan dasar Negara Indonesia harus berlandaskan dan bersumber pada nilai-nilai pancasila. Kedudukan pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, dan sekaligus sebagai asas kerokhanian hukum dasar Negara Indonesia tercermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber adab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu UUD 1945 harus berdasarkan pada nilai-nilai pancasila. Hal ini dapat dilihat dari adanya kalimat “Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” dan kalimat “dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan
Indonesia,
dan
Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat rak yat Indonesia. 6
Pancasila sebagai asas kerokhanian hukum dasar Negara Indonesia juga tercermin dan terkandung dalam pokok-pokok pikiran dalam penjelasan UUD 1945, yakni pada pokok pikiran keempat, yang berbunyi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar itu harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur. Dengan demikian, pokok pikiran keempat yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki makna yang dalam bahwa UUD Negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan kalimat “Undang-Undang “Undang-Undang Dasar itu harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelengggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur” merupakan bukti bahwa pancasila merupakan asas kerokhanian hukum dasar Negara Indonesia. Dengan jelas jelas bahwa pancasila sebagai asas kerokhanian kerokhanian hukum dasar Negara Indonesia dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 dan pokok-pokok pikiran sebagaimana tercantum dalam Penjelasan UUD 1945. Oleh karena itu, menelusuri kedudukan pancasila sebagai asas kerokhaniaan hukum dasar Negara Indonesia, maka perlu memahami dan mengerti makna Pembukaan UUD 1945 dan dalam suasana kebatinan dan kejiwaan seperti apa Pembukaan UUD 1945 itu dibuat oleh the founding fathers. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pancasila merupakan asas
kerokhanian yang menjiwai Pembukaan UUD 1945. B. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia (Staatsfundamentalform) Sebagaimana diketahui bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah Negara yang fundamental bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Substansi atau isi yang termuat atau terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan sesuatu yang mendasar (fundamental) berkaitan dengan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa the founding fathers sudah memikirkan dan mempertimbangkan secara mendalam penyusunan substansi atau isi dari Pembukaan UUD 1945, baik dari dimensi filosofis, politis, juridis, maupun dimensi-dimensi lainnya yang berkaitan 7
dengan berbagai aspek kehidupan bangsa dan Negara, terutama memuat pancasila sebagai dasar Negara, cita-cita dan tujuan nasional, aspek penyelenggaraan Negara dan sumber tertib hukum nasional. Dengan demikian tepatlah kalau dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental Negara Indonesia (Staatsfundamentalnorm). Disebut sebagai staatsfundamentalnorm mengandung makna bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki dimensi yang mendasar terhadap aspek pokok kaidah fundamental Negara, yakni sumber tertib hukum nasional. Artinya penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus dijiwai dan dilandasi oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental ( Staatsfundamentalnorm), Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip mendasar, yakni memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi pedoman penyelenggaraan Negara dan tertib hukum nasional. Adapun pokok pokok pikiran yang terkandung terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: 1. “Negara”- begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I ndonesia. Dalam “pembukaan” ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. rakyat. 3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan per musyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. 4. Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam “pembukaan” ialah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar itu harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
8
Keempat pokok-pokok pikiran yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai filosofis yang sangat dalam karena di dalamnya terkandung nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan kenegaraan dan kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia, yakni nilai-nilai nilai-nilai moral Pancasila. Keempat pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 ter sebut juga menunjukkan suasana kebatinan pendiri Negara bahwa yang paling mendasar atau fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah terwujudnya persatuan dan dan kesatuan bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kedaulatan rakyat berdasar permusyawaratan/perwakilan,
dan
Ketuhanan
Yang
Maha
Esa
menurut
dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa empat pokok-pokok pikiran pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelmaan sila-sila Pancasila dalam pelaksanaannya, seperti adanya kalimat “Negara persatuan”, “Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyar”, Negara yang berkedaulatan rakyat”, dan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha ESa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Keempat pokok-pokok pikiran yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai filosofis yang sangat dalam karena di dalamnya terkandung nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan kenegaraan dan kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia, yakni nila-nilai moral pancasila. Keempat pokok-pokok pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut juga menunjukkan menunjukkan suasana kebatinan pendiri Negara bahwa yang paling mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan social bagi seluruh rakyat, kedaulatan rakyat berdasar permusyawaratan / perwakilan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelmaan sila-sila Pancasila dalam pelaksanaannya, seperti adanya kalimat “Negara persatuan”, “Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat”, “Negara yang berkedaulatan rakyat”’ dan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Undang – Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai pokok kaidah fundamental Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama halnya dengan membubarkan Negara 9
Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam system ketatanegaraan Indonesia, yang dimungkinkan untuk diubah atau diamandemen adalah pasal-pasal yang ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945, maka konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 selanjutnya harus dikongkritasikan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 dan selanjutnya dalam realisasinya kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerokhanian Negara atau dasar filsafat Negara Republik Indonesia (Kaelan, 2013 : 545-546). C. Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan dan Isi UUD 1945
Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan inti dari dar i Pembukaan UUD 1945, itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukan bahwa pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD. Pembukaan maupun pancasila tidak bisa diubah maupun diganti oleh siapapun, karena mengubah ataupun mengganti berarti membubarkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 karena Pancasila merupakan fundamental terbentuknya ter bentuknya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai substansi esensial dari pada Pembukaan UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum republik Indonesia. Hal terpenting bagi bangsa Indonesia adalah mewujudkan cita-citanya sesuai dengan Pancasila, artinya cara dan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Pancasila dan Pembukaan yang memilki hubungan erat harus dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan selaras. Hubungan Pancasila Dengan Isi UUD 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian yang memiliki kedudukan berbeda, yaitu :
10
1. Pembukaan UUD yang terdiri dari empat alenia, dimana alenia terakhir memuat Dasar Negara Pancasila. 2. Pasal-pasal UUD 1945 yang terdiri dari 20 bab, 73 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal-pasal UUD 1945, dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut : a. Ditinjau dari isi pengertian pengert ian yang terkandung terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 Dari alinea pertama, kedua, dan ketiga berisi rangkaian peristiwa dan keadaan
yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang mendorong tersusunnya kemerdekaan. Pernyataan tersebut tidak mempunyai hubungan organis dengan Batang Tubuh UUD 1945. Dari alenia keempat merupakan pernyataan yang dilaksanakan setelah negara
Indonesia terwujud. Pernyataan tersebut mempunyai hubungan kausal dan organis dengn Pasal-pasal UUD 1945 yang mencakup beberapa aspek : 1. Apa yang diatur oleh UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan Negara yang memenuhi berbagai persyaratan 2. Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan berkedaulatan rakyat 3. Ditetapkannya dasar kerokhanian (Filsafat Negara Pancasila) b. Ditinjau dari pokok-pokok yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945 Pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut :
Negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan, dalam “Pembukaan”
itu
mengehendaki
persatuan
segenap
bangsa
Indonesia
seluruhnya.
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
Negara berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.Itulah hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal UUD 1945. c. Ditinjau dari hakekat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945
11
Pembukaan mempunyai kedudukan sebagai Pokok kaidah Fundamental negara Republik Indonesia, dengan demikian Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945.
D. Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia
1) Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar ini disahkan pada sidang PPKI sehari setelah Indonesia merdeka yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945.Undag-Undang Dasar ini terdiri atas Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh yang mencakup 37 Pasal 4 Aturan Peralihan atau Peraturan Tambahanserta penjelasan yang dibuat oleh Prof. Mr.Soepomo (Sunoto, 1985: 35). Pada awal kemerdekaan UUD 1945 tidak dilaksanakan dengan baik karena kondisi Indonesia dalam suasana mempertahankan kemerdekaan. Sedang mengenai keadaan pemerintahnya sebagai berikut: a. Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945berlaku yaitu sebelum MPR, DPR dan DPA dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). b. Sistem kabinetnya, Kabinet Presidensil dimana para menteri bertanggung jawab pada presiden bukan pada DPR. c.
Dikeluarkannya Maklumat No. X pada tanggal 16 Oktober 1945, yang merubah kedudukan KNIP yang tadinya sebagai pembantu Presiden menjadi badan legislatif(DPR)
d. Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah kabinet presidensil menjadi parlementer, ini berarti menyimpang dari UUD 1945.sistem kabinet ini diikuti dengan Demokrasi Liberal Akibat dari kondisi di atas, menimbulkan pemerintah tidak stabil seiring pergantian kabinet, terjadinya pemberontakaan PKI Madiun, karena keadaan genting maka kabinet kembali ke presidensil lagi, diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) sehingga Indonesia harus menerima berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS).
2) Konstitusi RIS Hasil dari KMB pada 27 Desember 1945 mengharuskan pada Indonesia untuk menerima berdirinya negara RIS. Secara otomatis UUD yang digunakan pun berganti, dan yang digunakan adalah Konstitusi RIS. 12
Pada masa ini seluruh wilayah Indonesia tunduk pada Konstitusi RIS. Sedangkan UUD 1945 hanya berlaku untuk negara bagian Indonesia yang meliputi sebagian jawa dan sumatra dengan ibu kota Yogyakarta. Sistem pemerintahannya adalah Parlementer yang berdasarkan Demokrasi Liberal. Negara Federasi RIS tidak berlangsung ber langsung lama.berkat kesadaran para pemimpin kita maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali lagi menjadi NKRI dengan Undang-Undang yang lain yang disebut Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
3) Undang-Undang Dasar Sementara Mulai tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali lagi menjadi NKRI dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau disebut juga UUD 1950.Sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer dan presiden tidak bisa diganggu gugat dan menteri bertanggung jawab.Berlaku demokrasi liberal dan telah berhasil melaksanakan pemilu dan membentuk badan konstituante. Karena kabinet yang dgunakan adalah parlementer maka presiden dan wakil presiden adalah presiden konstitusional yang tidak bisa diganggu gugat.Yang bertanggung jawab adalah menteri kepada parlemen.Akibat dari sistem pemeritah ini maka pemerintahan tidak stabil, sebab sering terjadi pergantian kabinet, ekonomi dan keamanan sangat kacau, badan konstitusituante macet tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap sebagai ganti UUDS 1950. Pada waktu itu beruntung rakyat indonesia mempunyai rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, terbukti dengan banyaknya negara bagian RIS yang melebur kembali pada negara Republik Indonesia. Kenyataan ini yang membuat RIS dan Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan dan menghasilkan menghasilkan kesepakatan untuk membuat negara kesatuan.
13
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Pancasila menjadi roh atau jiwa dan landasan utama dari hukum dasar Negara, sehingga hukum dasar Negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Salah satu hukum dasar Negara Indonesia adalah UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yaitu merupakan hukum dasar Negara Indonesia yang harus berlandaskan dan bersumber pada nilai-nilai nilai-nilai pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah Negara yang fundamental bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Substansi atau isi yang termuat atau terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan sesuatu yang mendasar (fundamental) berkatan dengan eksistens i bangsa dan Negara Indonesia. Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan.Hal perundang-undangan.Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.
B. Saran Kita sebagai bangsa Indonesia, supaya mampu mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat yang tidak buta akan posisi dasar negara, hendaknya kita bisa mengaplikasikan semua aspek-aspek yang terkandung dalam Pancasila kedalam kehidupan sehari-hari.
14
DAFTAR PUSTAKA
http://kalisthianablog.blogspot.co.id/2014/06/pancasila-sebagai-ketatanegaraan.html, http://kalisthianablog.blogspot.co.id/2014/06/pancasila-sebagai-ketatanegaraan.htm l, diunduh pada tanggal 24 September 2015 Karsadi. 2014. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kaelan. 2003. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma
15
