RANGKUMAN MATERI PKN Nilai-nilai dan Moral dalam Konstitusi Menurut Prof. Pujosewodjo, S.H., Undang-Undang Dasar sebagai suatu bentuk konstitusi tertulis adalah induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan, yang memberikan landasan hukum untuk pembuatan segala peraturan dan berlakunya peraturanperaturan itu. Mirriam Budiardjo memiliki pendapat bahwa Isi Konstitusi itu sendiri memuat tentang: a. Organisasi Negara b. HAM c. Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hokum d. Cara perubahan konstitusi dan larangan mengubah konstitusi tujuan dibentuknya konstitusi:
Untuk mengatur organisasi negara dan lembaga-lembaga pemerintahan Untuk membatasi dan mengontrol tindakan pemerintahan agar tidak berlaku sewenang-wenang, atau dengan kata lain konstitusi itu dibuat untuk membatasi perilaku pemerintahan secara efektif Membagi kekuasaan dalam berbagai lembaga Negara Menentukan lembaga Negara yang satu bekerjasama dengan lembaga lainnya Menentukan hubungan diantara lembaga Negara Menentukan pembagian hukum dalam Negara
Nilai-nilai yang terkandung dalam kostitusi 1. Nilai Normatif Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakn secara murni dan konsekuen. 2. Nilai Nominal Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna, sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku. 3. Nilai Semantik 4. Suatu konstitusi mempunyai nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari temapat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, konstitusi hanyalah sekedar istilah saja sedangkan pelaksanaannya hanya dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa. Salah satu contoh penerapan nilai normatif dalam undang-undang dasar 1945 terdapat dalam pasal 7B. Pasal 7B mengatur mengenai pemberhatian presiden dan/atau wakil presiden yang dapat diajukan oleh dewan perwakilan rakyat kepada majelis permusyawaratan rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat dewan perwakilan rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Menurut K.C. Wheare ada empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha mempertahankan konstitusi dengan jalan mempersulit perubahannya. Adapun empat sasaran itu tersebut ialah : 1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan petimbangan yang masak, tidak secara sembarangan dan dengan sadar (dikehendaki). 2. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan. 3. Agar dan ini berlaku dalam negara serikat, kekuasaan negara serikat dam kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masingmasing pihak secara tersendiri. 4. Agar hak-hak perorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas bahasa atau kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan.
Menurut Savornin Lohman ada tiga unsur yang terdapat menyelinap dalam tubuh konstitusikonstitusi sekarang, yaitu : a. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial) sehingga menurut pengertian ini, konstitusi-konstitusi yang ada adalah hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat yang akan mengatur mereka. b. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batasbatas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. c. Sebagai forma regimenis, berarti sebagai kerangka banguanan pemerintahan, dengan kata lain sebagai gambaran struktur pemerintahan negara.
Nilai Nilai (Ideal, Instrumental, Praksis) dalam Pancasila A. Nilai Ideal : Nilai nilai dasar yang memiliki sifat tetap, terdapat pada UUD 1945. Bersifat universal didalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai nilai yang baik dan benar. Nilai-nilai dasar Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial) B. Nilai Instrumental : Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk : a. UUD 1945 b. Ketetapan MPR c. Undang-undang d. Pertaturan pemerintah e. Peraturan perundangan lainnya
Bersifat khusus dan merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. C. Nilai Praksisi : Nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai praksis merupakan penerapan dari nilai instrumental dan nilai ideal pada kehidupan sehari hari. Nilai Ideal, Instrumental, dan Praksis Pancasila Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa
Nilai Ideal : Ketuhanan Nilai Instrumental : Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nilai Praksis : 1. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 3. Tidak melakukan penistaan dari suatu agama 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama 5. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
Sila 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab
Nilai Ideal : Kemanusiaan Nilai Instrumental : Pasal 14 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 28A ( Berhak hidup dan mempertahankan hidupnya) Pasal 28B 1. (Membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah) 2. (Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.) Pasal 28G (Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat menusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.) Pasal 28I 1. ( hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun) 2. (Bebas dari diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif ) 3. (Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.) 4. (Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah) 5. (menegakkan dan melindungi HAM, maka HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan) Pasal 28J 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai Praksis : 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. 2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila 3 Persatuan Indonesia
Nilai Ideal : Persatuan Nilai Instrumental : Pasal 25A (Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang) Pasal 35 (Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih) Pasal 36(Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia) Pasal 36A (Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika) Pasal 36B (Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya) Nilai Praksis : 1. Mengembangkan sikap saling menghargai. 2. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa 3. Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. 4. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi arau golongan.
Sila 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
Nilai Ideal : Kerakyatan Nilai Instrumental : Pasal 2 1.(MPR terdiri atas DPR + utusan daerah dan golongan menurut aturan UU)
dalam permusyawarata n perwakilan
Sila 5 Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
2. (MPR bersidang minimal sekali dalam lima tahun di ibu-kota Negara) 3. (Putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak) Pasal 3 (MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada haluan Negara) Pasal 6 ayat 2 (Presiden dan Wapres dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak) Pasal 19 (DPR) 1. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. 2. Susunan DPR diatur dengan uu. 3. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nilai Praksis : 1. Menghargai hasil musyawarah. 2. Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. 3. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. 4. Melaksanakan hasil putusan musyawarah 5. Mengutamakan musyawarah mufakat Nilai Ideal : Keadilan Nilai Instrumental : Pasal 33 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nilai Praksis : 1. Melakukan perbuatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. 2. Mengembangkan sikap dan suasana kekluargaan dan kegotongroyongan. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 4. Memberi pertolongan kepada orang lain. 5. Tidak bersifat boros, dan suka bekerja keras
LANDASAN HUBUNGAN UUD 1945 dan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
1. Pancasila Sebagai Ideologi Negara Telah disebutkan bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa sehingga ketika Indonesia menjadi negara, falsafah Pancasila ikut masuk dalam negara. Cita-cita bangsa tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan demikian Pancasila merupakan Ideologi Negara.
2. UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusi Kemerdekaan Indonesia merupakan momentum yang sangat berharga dimana bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan. Tetapi kemerdekaan ini bukan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena :
a. Teks Proklamasi secara tegas menyatakan bahwa yang merdeka adalah bangsa Indonesia, bukan negara (karenatidak memenuhi syarat adanya negara dalam hal ini tidak adanya pemerintahan). b. Mengingat kondisi seperti ini, maka dengan segera dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas untuk membuat undang-undang. Maka, pada 18 Agustus 1945 telah terbentuk UUD 1945 sehingga secara resmi berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, UUD 1945 merupakan landasan konstitusi NKRI.
3. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi
Pancasila : cita-cita dan ideologi negara
Penataan : supra dan infrastruktur politik negara
Ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi dan air oleh negara untuk kemakmuran bangsa.
- Kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. - Agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh,diperlukan kekuatan pertahanan dan keamanan melalui pola politik strategi pertahanan dan kemanan.
4. Konsepsi pertama tentang Pancasila sebagai cita-cita dan ideologi Negara
a. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. b. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus mendapatkan ridho Allah SWT karena merupakan motivasi spiritual yang harus diraih jika negara dan bangsa ini ingin berdiri dengan kokoh. c. Adanya masa depan yang harus diraih. d. Cita-cita harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam masyarakat Paham Negara RI adalah demokratis, karena itu idealisme Pancasila yang mengakui adanya perbedaan pendapat dalam kelompok bangsa Indonesia. Hal ini telah diatur dalam undangundang pelaksanaan tentang organisasi kemasyarakatan yang tentunya berdasarkan falsafah Pancasila.
6. Konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur politik Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang menggambarkan bahwa masyarakat ikut menentukan keputusan politik dalam mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan falsafah bangsa. Pernyataan bahwa tata cara penyampaian pikiran warga negara diatur dengan undangundang
Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa dan Ideologi Negara Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional karena suatu organisasi apapun bentuknya dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang internal dan ekternal, demikian pula dengan negara dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu situasi dan kondisi yang slap untuk menghadapinya. Untuk Indonesia, falsafah dan ideologi menjadi pokok pikiran ketahanan nasional diperoleh dari Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: a. Alinea Pertama, menyebutkan bahwa "sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan" mempunyai makna : "merdeka adalah hak semua bangsa", "penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia". b. Alinea Kedua, menyebutkan "dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur" mempunyai makna : "adanya masa depan yang harus diraih (cita-cita). c. Alinea Ketiga, menyebutkan "atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" mempunyai makna :"bila negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Allah yang merupakan dorongan spiritual" d. Alinea Keempat, menyebutkan "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan/perwakilan,serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Alinea itu mempunyai makna yaitu mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sistem Hukum dan Peradilan Nasional A. Pengertian Hukum, Sistem, dan Sistem Hukum 1. Pengertian hukum - Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hukum berarti: a. Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. c. Patokan (kaidah, ketentuan). d. Keputusan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis. - Menurut para ahli: a. Hugo de Groot. Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. b. Van Vollenhoven. Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur. c. Aristoteles. Hukum adalah rangkaian peraturan yangmengikat baik rakyat maupun penguasa. d. Leon Duguit. Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat. e. J.C.T. Simorangkir & Woerjono Sastropranoto. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh badan resmi. f. Utrecht. Hukum adalah petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar akan mendapat hukuman. 2. Pengertian sistem Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang mengikat satu sama lain. Unsur-unsurnya yaitu : - Seperangkat komponen, elemen, bagian. - Saling berkaitan dan tergantung. - Kesatuan yang terintegrasi. - Memiliki peranan dan tujuan tertentu. - Interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar. 3. Pengertian sistem hukum Sistem hukum adalah satu kesatuan yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Unsur-unsur hukum : - Peraturan atas kaidah tingkah laku manusia. - Peraturan dibuat oleh lembaga yang berwewenang. - Peraturan bersifat memaksa. - Peraturan mempunyai sanksi yang tegas. Ciri-ciri hukum : - Adanya perintah dan larangan. - Memaksa dan mengikat. Tujuan hukum : - Untuk menyelesaikan pertikaian. - Memberikan jaminan dan kepastian hukum. - Menata kehidupan masyarakat agar tertib dalam pergaulan hidup. - Memelihara dan mempertahankan aturan tata tertib dalam masyarakat. - Menciptakan rasa tanggung jawab terhadap perbuatan anggota masyarakat dan penguasa. Sifat hukum : - Mengatur dan memaksa B. Tata hukum Indonesia Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia dan berpedoman pada UUD Negara RI tahun 1945, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alatalat negara yang diberi kekuasaan. C. Penggolongan hukum 1. Berdasarkan Wujudnya : - Hukum tertulis, yaitu hukum dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. - Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Alat praktik ketatanegaraan hukum
tidak tertulis disebut konvensi (contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus). 2. Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya : - Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa, Minangkabau, dll). - Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dll). - Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata Internasional, dll). 3. Berdasarkan Waktu yang Diaturnya : - Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum); disebut juga hukum positif. - Hukum yang berlaku pada masa yang akaan datang (ius constituendum). - Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu. 4. Berdasarkan Isi Masalah yang Diaturnya : - Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik mencakup Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Acara. - Hukum Privat (Hukum Perdata), yaitu hukum yang mengatur kepentingan perorangan. Perdata, berarti warga negara pribadi, atau sipil. Sumber pokok hukum perdata adalah Buergelijk Wetboek (BW). Hukum Perdata dapat dibagi sebagai berikut : a. Hukum Perorangan b. Hukum Keluarga c. Hukum Kekayaan d. Hukum Waris e. Hukum Dagang (bersumber dari Wetboek Van Koopehandel) f. Hukum Adat
D. Sumber Hukum Adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa. a. Sumber Hukum Materil : -Keyakinan -Individu -Umum b. Sumber Hukum Formal -UU -Yurisprodensi -Doktrin Hukum E. Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan 1. Klasifikasi Lembaga Peradilan dalam UU No. 4 tahun 2004, diuraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan yaitu : a. Peradilan Umum, berwenang menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana. b. Peradilan Agama, berwenang menyelesaikan perkara perdata dibidang tertentu atas permohonan orang yang beragama Islam. c. Peradilan Militer, berwenang menyelesaikan perkara pidana militer/tentara. d. Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang menyelesaikan tata usaha negara/administrasi negara. Kekuasaan kehakiman menurut organisasinya terdiri atas : a. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan Negara tertinggi dilingkungan kekuasaan kehakiman. b. Badan-badan kehakiman yang dibagi atas : Peradilan umum yang mencakup : 1. Pengadilan Negeri tingkat 1 2. Pengadilan Negeri tingkat banding 3. Pengadilan Negeri tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Peradilan militer yang mencakup : 1. Mahkamah militer 2. Mahkamah militer tinggi 3. Mahkamah militer utama 2. Perangkat Lembaga Peradilan : a. Pengadilan Umum : 1. Pengadilan Negeri 2. Pengadilan Tinggi 3. Mahkamah Agung
b. Peradilan Agama : 1. Pengadilan Agama 2. Pengadilan Tinggi Agama c. Peradilan Tata Usaha Negara : 1. Pengadilan Tata Usaha Negara 2. Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara d. Pengadilan Militer Pengadilan Militer hanya mengadili tindak pidana, yang khususnya bagi : 1. Anggota TNI dan POLRI. 2. Seseorang yang menurut UU dapat dipersamakan dengan anggota TNI dan POLRI. 3. Anggota jawatan atau Golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI dan POLRI menurut UU. 4. Tidak termasuk 1,2,3 tetapi menurut keputusan Menhankam yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh Pengadilan Militer. e. Pengadilan Tata Usaha Negara Kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia terlihat baru, hal tersebut dapat kita lihat dari perundangan yang mengaturnya, berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 dengan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1991 sebagai perundangan yang pertama di bidang ini di Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan badan yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. 3. Tingkatan Lembaga Peradilan : a. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) b. Pengadilan Tingkat Kedua c. Kasasi oleh Mahkamah Agung 4. Peran Lembaga Peradilan : a. Lingkungan Peradilan Umum b. Lingkungan Peradilan Agama c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara d. Lingkungan Peradilan Militer e. Mahkamah Konstitusi F. Sanksi Norma a. Norma Agama adalah norma mutlak yang berasal dai Tuhan YME. Sanksinya : mendapat dosa b. Norma Kesusilaan adalah petunjuk hidup yang berasal dari akhlak atau hati nurani sendiri tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Sanksinya : akan dikucilkan orang lain c. Norma Kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksinya : akan dicemooh oleh masyarakat dalam pergaulan d. Norma Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau peraturan-peraturan oleh pemerintah. Sanksinya : dipenjara atau denda G. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1. Pengertian Korupsi Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan sendiri. Dari sudut pandang hukum, tindak korupsi secara garis besar mencakup unsurunsur sebagai berikut : a. Perbuatan melawan hukum b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 2. Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama (Dasar hukum : KUHP(awal), UU No. 24 tahun1960), Orde Baru (Dasar hukum : UU No. 3 tahun 1971), dan Reformasi (UU No. 31 tahun 1999, UU No. 20 tahun 2001) Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh beberapa institusi : -Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Kepolisian - Kejaksaan - BPKP - Lembaga non-pemerintah. Misalnya ICW ( Indonesia Corruption Watch) 3. Dasar hukum pemberantasan korupsi a. Pancasila sila kelima yaitu,”keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
b. UUD 1945 c. UU RI No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi d. UU RI No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN e. UU RI No. 20 tahun 2000 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi f. UU RI No. 30 tahun2002 tentang tindak pidana korupsi g. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan, peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi 4. Klasifikasi Perbuatan korupsi a. Korupsi yang dilakukan oleh perseorangan (korporasi) b. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri c. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara 5. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi a. Menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional yang sportif dengan mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan agama. b. Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievement atau keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan norma ascription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme. (Rekruitmen pejabat secara adil dan terbuka). c. Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. (Pengawasan dari atasan semakin ditingkatkan) d. Memiliki kelancaran layanan administrasi pemerintah, untuk para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang merata
PENGAKUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGEKAN HAM A.1. Pengertian dan Macam-macam HAM 1. Pengertian HAM Istilah hak asasi manusia menurut bahasa Prancis ”droit de’home”. Menurut bahasa Inggris adalah ”human rights”. Sedangkan menurut bahasa Belanda ”memen rechten”. Secara umum HAM diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya hak asasi ini bukan diberikan atau pemberian orang lain, golongan, atau negara. Oleh karena itu pula hak asasi manusia tidak dapat diambil atau dicabut, diabaiakan, dikurangi atau dirampas oleh suatu kekuasaan melainkan harus dihormati, dipertahankan dan dilindungi. Pengertian; seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada makhluk yang bernama manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang Tuhan yang memberi HAM, bukan negara Berikut ini beberapa pengertian HAM yang dikemukakan oleh para ahli: 1) John Locke Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu gugat atau sifatnya mutlak. 2) Koentjoro Poerbapranoto Hak asasi adalah hak yang sifatnya asasi yaitu dimiliki manusia menurut kodratnya dan sifatnya suci. 3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hokum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
4) Menurut Mirriam Budiarjo Hak asasi adalah hak yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran manusia didalam kehidupannya di masyarakat. 5) Menurut Piagam Hak Asasi Internasional konsepsi HAM yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebenarnya merupakan perkembangan dari ajaran F.D. Roosevelt, yaitu The four Freedom yang terdiri atas: v Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya v Kebebasan beragama v Kebebasan dari rasa takut v Kebebasan dari kemiskinan Dari istilah dan pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa HAM meemeiliki beberapa ciri khusus, yaitu sebagai berikut: 1. Hakiki (ada pada setiap diri manusia sebagai mahkluk tuhan) 2. Universal, artinya hak itu berelaku untuk semua orang dimana saja, tanpa memandang status, ras, harga diri, jender atau perbedaan lainnya. 3. Permanen dan tidak dapat dicabut, artinya hak itu tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. 4. Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 5. Macam-macam HAM 1. hak asasi pribadi (personal right), misalnya hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama masinng-masing, menyatakan pendapat, berorganisasi dan sebagainya 2. hak asasi ekonomi (property right), misalnya hak kebebasan memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu mengadakan kontrak atau perjanjian, dan lain sebagainya. 3. hak asasi politik (political right), misalnya hak untuk diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat, ikut serta dalam pemeerintah, hak memilih dan dipilih, mendirikan partai politik atau organisasi, mengajukan kritik dan sebagainya. 4. hak asasi sosial dan kebudayaan (social dan cultural right), misalnya hak kebebasan memilih dan mendapatkan pendidikan, mengembangan kebudayaan dan lain sebagainya. 5. hak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (right of legal equality). 6. hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata peradilan dan perlindungan hukum (procedural right), misalnya hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam peradilan, pembelaan hukum, penerapan asas pradga tak bersalah, dan sebagainya.
A.2. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia v Jaman Yunani Kuno, Plato (428-348 SM) Menayatakan kepada warganya bahwa kesejahteraan bersama baru terwujud kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. v Aristoteles (384-322 SM) Negara yang baik adalah Negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahtraan masyarakat banyak. v Tahun 1215 di Inggris lahir Magna Charta (masa pemerintahan Lockland) yang isinya: Raja tidak lagi bertindak sewenang-wenang, dalam hal tertentu tindakannya harus disetujui bangsawan. v Petition of Right (1629) di Inggris (masa pemerintahan Charles 1) Isinya: Pajak dan hak-hak istimewa harus mendapat izin parlemen. Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk. Dalam keadaan damai tenatara tidak menjalankan hukum perang. Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah. v Bill of Right (1689) di Inggris (masa pemerintahan William III)
Isinya: Pembuatan undang-undang harus dengan ijin parlemen. Pemungutan pajak harus dengan ijin parlemen. Mempunyai tentara tetap harus dengan ijin parlemen. Kebebasan berbicara dan berpendapat bagi parlemen. Parlemen berhak mengubah keputusan raja. Pemilihan parlemen harus bebas. v Declaration des droit de L’home et du citoyen (pernyataan hak-hak manusia dan penduduk) di Prancis pada masa Jenderal Laffayete tahun 1789. Isinya: Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama. Hak-hak itu adalah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainya. v The declaration of America Independence (4 Juli 1776) atas jasa presiden Thomas Jefferson. Berisi tentang revolusi Amerika untuk melepaskan diri dari Inggris dengan menyatakan merdeka. Dalam pernyataan itu dinyatakan semua orang diciptakan sama dan dikarunia hak hidup, hak kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan (life, liberty, and pursuit of happines) v Menjelang berakhirnya Perang Dunia II (Atlantic Charter), F.D. Roosevelt mengusulkan 4 kebebasan: Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya (freedom of speech and expreeion) Kebebasan beragama (freedom of religion) Kebebasan dari rasa takut (freedom of fear) Kebebasan dari kemiskinan (freedom of want) v Tahun 1948 disusun rencana piagam Hak Asasi Manusia oleh Organisasi Kerja Sama Sosial Ekonomi PBB di bawah pimpinan ny. Elanor Roosevelt. v 10 Desember 1948 piagam diatas diterima sebagai Universal Declaration of Human Rights (pernyataan Sedunia tentang hak-hak Asasi Manusia). UDHR ini terdiri dari mukadimah dan 30 pasal yang dapat diperinci menjadi 2 hak: Hak kemerdekaan Meliputi kemerdekaan seseorang, perlindungan hak milik, tempat tinggal, beragama, rahasia surat, mengeluarkan pikiran dan perasaan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hak politik Meliputi hak pilih aktif (untuk memilih) dan hak pilih pasif (untuk dipilih), membela negara dan menjadi pegawai negara.
A.3. Penegakan HAM dalam Perundang-undangan 1. Tujuan: melindungi martabat manusia 2. HAM dalam UUD 1945 ü Pembukaan alinea 1 menyatakan bahwa ”bahwa seseungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa…….”. alinea ini mengandung 2 makna: -dalil objektif: kemerdekaan ialah hak segala bangsa -dalil subjektif: aspirasi bangsa Indonesia untuk merdeka ü Pembukaan alinea 2 “……mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Ini memat hak asasi politik: kedaulatan, hak asasi ekonomi: kemakmurab dan keadilan. ü Alinea 3, ”atas berkar rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas………,” ini merupakan pengakuan kemerdekaan sebagai anugrah Tuhan. ü Alinea 4, ”……melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
….melaksanakan ketertiban dunia…..”. hal ini merupakan bahwa negara memberikan jaminan hak asasi terhadap arga negaranya. 1. HAM dalam batang tubuh UUD 1945 diatur secara khusus dalam pasal 28A-28J. 2. Secara umum HAM di Indonesia diatiur dalam pasal 27-34 UUD 1945 3. Hak asasi manusia dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998: memuat piagam HAM serta pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. 4. HAM dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN. Dimuat dalam arah penyelenggaraan Negara, yaitu: mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi HAM. 5. Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), yang bertugas untuk melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang HAM. 6. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang terdiri dari XI Bab dan 106 pasal. 7. PP no. 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat 8. PP No. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. – Kompensasi: ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku yang tidak terbukti beersalah. – Restitusi: ganti kerugian yang diberikan kepada korban ataukeluarganya oleh pelaku ataupihak ketiga yang dapat berupa pengembalian barang milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu. 1. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan. 2. UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, sebagai peradilan khusus dilingkungan peradilan umum 1. MENAMPILKAN PERAN SERTA DLM UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGEKAN HAM DI INDONESIA B.1. Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 1. Peran serta dalam upaya perjuangan, penghormata dn penegakan ham di indonesia 2. Peran serta masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia. Kewajiban dasar manusia \Indonesia terhadap HAM sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada bab VI adalah sebagai berikut: 1. setiap orang yang berada di wilayah negera Republik Indonesia wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia (pasal 67). 2. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 69 ayat 1). 3. Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain secara timbal balik (pasal 69 ayat 2). 4. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan prertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (pasal 70). 5. peran serta pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM sesuai dengan UU No. 39 1999 tentang HAM adalah sebagai berikut: 1. pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, sesuai peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia (pasal 71). 2. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (pasal 72). 3. Peran KOMNAS HAM alat perjuangan penegakkan HAM diIndonesia 4. komnas HAM dibentuk dengan tujuan: 5. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila, UUD 1945, dan piagam PBB, serta deklarasi universal Hak Asasi Manusia.
6. Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai kehidupan. b.Untuk melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: 1. perdamaian kedua belah pihak 2. penyelesaian erkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli 3. pemberian saran kepada para pihak untuk mennyelesaikan sengketa melalui pengadilan 4. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya dan 5. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. 6. Tentang partisipasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia maka Komnas HAM menekankan: 7. membantu terwujudnya peradilan yang kredibel 8. memprakarsai dan atau memfasilitasi pembentukan komisi HAM di daerah-daerah 9. mengatasi pelanggaran HAM berat (groos-violation of human rights) 10. meningkatkan kemampian para penegak hukum dalam menangani kasuskasus pelanggaran HAM pada umumnya, hak anak dan hak perempuan pada khususnya. 11. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perspektif gender dan hak anak 12. Menjamin berlanjutnya proses hukum secara tuntas terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. 13. Membuat kriteria dan indikator pelanggaran ha asasi manusia yang jelas bagi penegak hukum. Setiap hari kita selalu mendengar, membaca, dan melihat, baik dari media cetak maupun elektronik beerbagai peristiwa pelanggaran HAM. Masalah penegakan HAM adalah masalah bersama yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah rakyat, dan lembaga-lembaga tertentu, seperti Komnas HAM. Pelanggaran HAM itu dapat dilakukan oleh negara/pemerintah, ataupun masyarakat. Richard Falk mengidentifikasi standar guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran HAM. Hasilnya adalah disusunnya kategori pelanggaran HAM sebagai berikut: 1. pembunuhan besar-besaran (genocide) yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, kelompok agama seperti berikut: pembunuhan terhadap anggota kelompok, atau suku atau ras yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian. Memaksakan atau mencegah kelahiran kelompok tertentu dengan cara memindahkan atau membunuhnya. 1. rasialisme resmi (politik apartheid), yaitu suatu perlakuan politik terhadap etnis, suku bangsa lain berdasarkan perbedaan ras dan warna kulit merupakan kejahatan internasional 2. terosisme resmi berskala besar 3. pemerintahan totaliter 4. penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia 5. perusakan kualitas lingkungan (ecocide) 6. kejahatan perang 1. b. Pelanggaran HAM dan penangannya yang termasuk jeni pelanggaran HAM berat adalah sebagai berikut: 1. kejahatan genocide 2. kejahatan terhadap kemanusiaan pembunhan besar-besaran (genocide) yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, kelompok agama seperti berikut: 1. pembunuhan terhadap anggota kelompok, atau suku atau ras yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian. 2. Memaksakan atau mencegah kelahiran kelompok tertentu dengan cara memindahkan atau membunuhnya. Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian daari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa hal-hal sebagai berikut: 1. pembunuhan
2. 3. 4. 5. 6.
pemusnahan dan penyiksaan perbudakan pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional perkosaan/perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. 7. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, ebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. 8. Penghilangan kearganegaraan seseorang secara paksa. Perkara pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dibidang pengadilan HAM dapat dilakukan paling lam 90 hari, jangka waktu itu dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya.penahanan di pengadilan tinggi dilakukan paling lama 60 hari, dapat diperpanjang 30 hari, dan penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. 1. Perilaku upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM 2. a) Dalam lingkungan masyarakat Menjunjung tinggi harga diri manusia dan bangsa Kesamaan harga diri antar pribadi Tidak mencampur urusan pribadiorang lain Tidak mencela dan menghina kekurangan orang lain Saling menghargai antar sesama manusia 1. b) Dalam lingkungan bangsa dan negara Mengentskan kemiskinan agar menjadi manusia yang layak Gerakan orang tua asuh Mengefektifkan wajib belajar 12 tahun Bagi perusahaan besar perlu menjadi bapak angkat bagi pengrajin kecil. 1. Hambatan Penegakan HAM 2. a) Faktor kondisi sosial-budaya Stratifikasi-status sosil (tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan, ekonomi, dll). Norma adat/budaya lokal. b). Faktor komunikasi dan informasi. Letak geografis Indonesia yang luas Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yg blm terbangun secara baik di seluruh wilayah Indonesia. Sistem informasi maupun perangkatnya dan SDM yang masi terbatas. c). Faktor kebijakan pemerintah Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yg sama tentan pentingnya jaminan HAM. Lemahnya pengawasan legislatif maupun kontrol sosial oleh masyarakat. d). Faktor perangkat Perundangan e). Faktor aparat dan penindakannya. 1. Tantangan Penegakan HAM Pemerintah Indonesia (Presiden Soeharto) pada saat berpidato di PBB dlm Konferensi Dunia ke-2 (Juni 1992) dgn Judul ”Drklarasi Indonesia Tentang HAM” sebagai berikut : Prinsip Universilitas; bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal. Prinsip Pembangunan; kemajuan pembangunan nasional dpt membantu tercapainya tujuan meningkatkan demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsi Kesatuan; hak asasi perseorangan dan hak asasi masyarakat/bangsa secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Prinsip Objektivitas; penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar hanya menonjolkan salah satu jenis hak asasi dan mengabaikan hak-hak asasi manusia lainnya. Prinsip Keseimbangan; keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat/bangsa. Prinsip Kompetensi Nasional; penerapan dan perlindungan HAM merupakan tanggungjawab Nasional.
Prinsip Negara Hukum; bahwa jaminan terhadap HAM dlm suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum (tertulis dan tidak tertulis). 1. INSTRUMEN HUKUM & PERADILAN INTERNASIONAL HAM 2. Instrumen Hukum Internasional HAM pasca perang dunia ke II pehatian internasional tentang HAM tampakmeningkat karena jumlah korban yang begitu besar di berbagai belahan dunia melahirkan keprihatinan atas penistaan terhadap nilai kemanusiaan. Kemudian dibentuklah Perserikatan BangsaBangsa (PBB) yang melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Beberapa instrumen hukum tentang Hak Asasi Manusia internasional pasca Universal Declaration of Human Rights ( UDHR), antara lain: 1. Tahun 1958 lahir konvensi tentang hak-hak politik perempuan 2. Tahun 1966. covenanats of human rights telah teratifikasi oleh negara-negara anggota PBB 3. Tahun 1976 tentang konvensi internasional hak-hak khusus 4. Tahun 1984 konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 5. Tahun 1990 konvesi tentang hak-hak anak 6. Tahun 1993 tentang konvensi anti apartheid 7. Tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. 8. Tahun 1999 tentang konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. 2. Instrumen Yuridis Hak Asasi Manusia Pada tanggal 16 Desember 1966, dissahkan Covenant on Economic, social, and Cultural Rights dan Internasional Covenant on civil and political rights. Hal baru dalam ketentuan itu disebutnya hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk hak untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas. Perjanjiian nasional mengenai hak ekonomi, social dan budaya mulai berlaku tanggal 3 Januari 1976. perjanjian ini berupaya meningkatkan dan melindungi tiga kategori hak, yaitu: 1. hak untuk bkerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan 2. hak atas perlindungan sosial, standar hidup yang pantas, standar kesejahteraan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai 3. hak atas pendidikan dan ha untuk menikmati manfaat kebebasan kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan. 3. UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM salah satu dasarnya dibentuknya pengadilan HAM adalah pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam ketentuan umum pasal 1 Alinea III UU No. 26 tahun 2000 dinyatakan bahwa pengadilan HAM adalah khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yanh berat. Selanjutnya, pasal 2 menyatakan bahwa pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Di lingkungan peradilan umum ada peradilan khusus HAM. Kedudukan pengadilan HAM berat di daerah yang daerah hukumnya meliputi hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan diluar teritorial wilayah ngara Republik Indonesia. Pelanggaran hak asasi berat merupakan extra ordinary crime dan berdampak secara luas, bai pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan rasa tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. 4. Perlindungan Hak Asasi Manusia Universal Pembukaan PBB mengumandangkan kepercayaan dalam hak-hak asasi manusia, kemuliaan, dan nilai orang per orang dalam kesamaan hak antara wanita dan pria. Dalam piagam kemuliaan tersebut berkali-kali diulang bahwa PBB akan mendorong, mengembangkan, dan mendukung penghormatan secara universal dan efektif hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok bagi semua tanpa membedakan suku, gender, bahasa dan agama. Selanjutnya menjadi tugas dan wewenang Majelis Umum PBB di bantu Dewan Ekonomi dan Sosial beserta komisi hak asasi manusia dan mekanisme HAM PBB lainnya menjabarkan lenih lanjut dalam pelaksanaan misinya. Dewan Ekonomi dan Sosial yang membantu tugas Majelis Umum dalam menangani HAM dapat pula membentuk komisi, misalnya Komisi Hak Asasi Manusia beranggotakan 53 negara dan mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi dan laporan mengenai perjanjian intrnasional tentang hak-hak asasi, konvensi-konvensi dan deklarasi internasional tentang kebebasan sipil, informasi, perlindungan kelompok minoritas,
pencegahan diskriminasi atas dasar suku, gender, bahasa, agama dan masalah lain yang berkaitan dengan HAM. Khusus mengenai wanita dibentuk komisi mengenai status wanita yang beranggotakan 45 negara yang bertindak dalam kapasitas pribadi. Komisi ini bertugas menyiapkan laporan-laporan mengenai promosi hak-hak wanita dibidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan, sera membuat rekomendasi kepada dewan ekonomi dan sosial tentang masalah yang membutuhkan perhatian di bidang HAM. Disamping itu ada dua badan khusus PBB yang juga menangani masalah HAM, yaitu oraganisasi buruh sedunia (ILO) yang brtugas memperbaiki syarat-syarat kerja dan hidup para buruh dan membuat rekomendasi standar minimum dibidang gaji, jam kerja, syarat-syarat pekerjaan dan jaminan sosial. Badan kedua adalah UNESCO yang mempunyai tugas meningkatkan kerjasama antar bangsa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Perkembang terakhir hukum pidana internasional adala disepakati pembentukan International Crime Court (ICC). Dalam suatu sidang United Nations Diplomatic Conference on Criminal Court 17 Juni 1998 di Roma Italia. Dengan disahkan ICC sebagai badan baru PBB terwujudlah suatu badan peradilan internasional yang bersifat tetap. Badan ini memiliki kekuasaan untuk melaksanakan yuridisdiksinya atas seseorang yang melakukan kejahatan yang serius. Jenis kejahatan yang disepakati ICC, antara lain: 1. Pemusnahan, misal terhadap kelompok etnis atau penganut agama tertentu (The Crime of Genocide) 2. Kejahatan melawan kemanusiaan (Crime Against humanity) 3. Penyerangan suatu bangsa atau Negara terhadap Negara lain. (The Crime of Aggression) 4. Kejahatan perang. (War Crimes) Peranan Indonesia dalam Organisasi Internasional 1. Peranan Indonesia dalam Gerakan Non Blok Peran serta Indonesia dalam Gerakan Non Blok adalah sebagai berikut : a.
Sebagai pemprakarsa lahirnya Gerakan Non Blok
b. Presiden Soekarno sebagai duta untuk penyampaian KTT Non Blok I kepada Presiden Amerika serikat John F. Kennedi. c. Indonesia menjadi penyelenggara sekaligus ketua Gerakan Non Blok dalam KTT GNB di Jakarta pada Bulan September 1992. d. Presiden Soeharto merintis dibukanya kembali Dialog Untara Selatan yang telah lama mengalami pemutusan, yakni dalam KTT G-7 di Tokyo Jepang tahun 1993. e. Indonesia selalu mengusulkan dalam KTT kemajuan Ekonomi, penghapusan penjajahan, dan kemurnia GNB tetap dipertahankan.
2. Peranan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai anggota PBB Indonesia juga aktif dalam memelihara perdamaian di dunia. Kontingen Garuda disingkat KONGA atau Pasukan Garuda adalah pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957. 3. Peranan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika Konferensi Asia Afrika diadakan di kota Bandung pada tanggal 19 april 1955 dan dihadiri oleh 29 negara kawasan Asia dan Afrika. Konferensi ini menghasilkan 10 butir hasil kesepakatan bersama yang bernama Dasasila Bandung atau Bandung Declaration. Dengan adanya Dasa Sila Bandung mampu menghasilkan resolusi dalam persidangan PBB ke 15 tahun 1960 yaitu resolusi Deklarasi Pembenaran Kemerdekaan kepada negaranegara dan bangsa yang terjajah yang lebih dikenal sebagai Deklarasi Dekolonisasi. Isi dasasila bandung :
1. Menghormati hak-hak dasar manusia seperti yang tercantum pada Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan integritas semua bangsa. 3. Menghormati dan menghargai perbedaan ras serta mengakui persamaan semua ras dan bangsa di dunia.
4. Tidak ikut campur dan intervensi persoalan negara lain. 5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri baik sendiri maupun kolektif sesuai dengan piagam pbb.
6. Tidak menggunakan peraturan dari pertahanan kolektif dalam bertindak untuk kepentingan suatunegara besar.
7. Tidak mengancam dan melakukan tindak kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
8. Mengatasi dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan internasional secara jalan damai dengan persetujuan PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10.
Menghormati hukum dan juga kewajiban internasional.
4. Peranan Indonesia dalam ASEAN Peran indonesia dalam asean :
a.
Ikut mendirikan asean
b.
Diberi kepercayaan sebagai penyelenggara KTT Asean I. KTT ini dilaksanakan di Bali pada tanggal 23-24 Februari 1976. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan KTT Asean I adalah pembentukan Sekretariat Asean di Jakarta.
c.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asean pertama adalah H.R. Dharsono, seorang putra Indonesia.
d.
Indonesia pernah menjadi penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja.
Adapula tujuan ASEAN adalah sebagai berikut : a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan tertib hukum serta prinsip-prinsip PBB. c. Memajukan kerja sama yang aktif dan tukar-menukar bantuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. d. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. e. Bekerja sama secara aktif di bidang pertanian dan industry, memperluas perdagangan, komoditi internasional, industri perdagangan, jasa, dan meningkatkan taraf hidup rakyat. f. Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak –hak hukum timbul berdasarkan jaminan undangundang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. I.
Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak merupakan semua hal yang harus diperoleh. Hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh merupakan akibat dari
dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak dapat diperoleh apabaila kewajiban sudah dilaksanakan. HAM adalah hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh satus kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh satus kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua ham juga merupakan hak warga negara, misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak asasi warga negara Indonesia. Haki ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan kewajiabn dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan sesorang. Akan tetapi meskipun demikian konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas, karena meliputi pula ewajiban asasi. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduannya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak bisa dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Jika keseimbangan itu tidak ada maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. II.
Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik indonesia Kewajiban Warga Negara N o 1 2 3 4
Pasal 27 27 30 33 3
ayat ayat ayat ayat
1 3 1 2 dan
Kewajiban Menaati hukum dan pemerintahan Membela negara Menjaga pertahanan dan keamanan negara Mempercayai negara dalam menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat
Hak Warga Negara
III.
N o 1
Pasal 27 ayat 1
2 3
27 ayat 2 28
4 5 6 7 8
28 28 28 28 29
9 1 0
31 ayat 2 34
A C ayat 1 D ayat 1 I ayat 4 ayat 2
Hak Mendapatkan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan Mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak Mendapatkan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatbaik lisan maupun tulisan Mendapatkan hidup serta hak mempertahankan hidup Mengembangkan diri dan pendidikan Mendapatkan sistem hkum yang adil Has asasi warga negara Mendapatkan kemerdekaan untuk memeluk agamadan menjalankan masing-masing Mendapatkan biaya pendidikan dasar Mendapatkan pemberian jaminan sosial
Kasus Pelanggaran dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Faktor-faktor pelanggaran dan pengingkaran warga negara Faktor Internal :
N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Faktor Keadaan psikologis para pelaku Sikap egois Tidak toleran pada orang lain Tingkat kesadaran HAM pelaku sangat rendah Adanya pandangan HAM bersifat individualistic Tidak memiliki rasa empati dan rasa kemanusiaan Sifat individualistik Adanya dendam Adanya deskriminasi dari orang yang ada dalam kesehariannya
Penjelasan Pelaku dalam keadaan kurang waras atau tertekan saat melakukan pelanggaran Pelaku hanya memikirkan diri sendiri, tanpa memikirkan perasaan orang lain terutama orang yang ia langgarhak asasinya Pelaku tidak memberikan toleransi kepadada orang lain dalam menghadapi masalah besar maupun masalah kecil Pelaku tidaktau dan tidak mengerti tentang pelanggaran HAM Pelaku merasa bebas karena dia tahu dia punya hak sebagai manusia, sehingga mementingkan dirisendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain Pelaku seenaknya melakukan pelanggaran HAM, tanpa memikirkan rasa kemanusiaan Pelaku tidak ingin bersoaialisasi dengan masyarakat Pelaku memiliki dendam terhadap orang lain yang menyebabkan si pelaku melakuakn pelanggaran HAM Pelaku sering mendapat perlakuan deskriminasi dari orang terdekatnya
Faktor Eksternal N o 1 2
3
Faktor
Penjelasan
Ketidaktegasan aparat penegak hokum Struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan HAM Teknologi yang digunakan secara tidak tepat
Perangkat hukum seperti polisi yang tidak tegas sehingga sering terjadi pelanggaran HAM Kesenjangan sosial memberikan dampak negatif, terlebih memberikan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat dapat juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan
4
Contoh pelanggaran hak warga negara 1. Penangkapan dan penahaan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum 2. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah menggangu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan 3. Pembungkaman kekebasan pers 4. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat 5. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah Contoh pengingkaran kewajiban warga negara 1. Mengingkari kewajiban membayar pajak 2. Tidak mematuhi peraturan
IV.
Upaya Pencegahan Pelanggaran hak warga negara 1. Menegakan supremasi hukum dan demokrasi
2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan dan Lembaga Ombudsman Indonesia 3. Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan UU 4. Meningkatkan pelayanan publik 5. Badan-badan penegak hukum tidak boleh diskriminatif 6. Adanya kontrol dari masyarakat Upaya pencegahan peningkatan kewajiban warga negara: 1. Melalui kegiatan di sekolah a. Mengerjakan dan mengumpulkan pekerjaan rumah b. Belajar secara rutin c. Tidak terlambat ke sekolah d. Melaksanankan tugas piket kelas dengan baik e. Menjaga ketertiban peraturan sekolah 2. Melalui kegiatan masyarakat 3. Adanya sanksi yang tegas bagi warga negara yang mengingkari kewajiban sebagai warga negara 4. Badan-badan penegak hukum tidak boleh deskriminatif 5. Adanya kontrol dari masyarakat
V.
Lembaga negara dalam penegakan HAM 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman 2. TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya 3. KPK melakuakn penanganan terhadap kasusu-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara 4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk mnjatuhkan vonis atas kasus pelangaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
PERSATUAN dan KESATUAN 1. Demokrasi dalam kerangka NKRI Berdasarkan cirri-ciri sistem demokrasi tersebut maka penjabaran demokrasi dalam ketatanegara Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 sebagai ‘staats fundamentalnorm’. Selanjutnya didalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemetintahan Negara angka Romawi III dijelaskan “Kedaulatan Rakyat”. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. Oleh karena itu “rakyat” adalah merupakan paradigma sentral kekuasaan negara. Adapun rincian struktural ketentuanketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Konsep Kekuasaan Konsep kekuasaan Negara menurut demokrasi sebagai terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut: A. Kekuasaan di Tangan Rakyat a) Pembukaan UUD Alinea IV b) Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 c) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) d) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. e) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) f) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam negara Republik Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi adalah ditangan rakyat dan realisasinya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sebelum dilakukan amandemen kekuasaan tertinggi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat B. Pembagian Kekuasaan
Sebagai dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat, dan dilakukan munurut Undang-Undang Dasar, oleh karena itu pembagian kekuasaan menurut demokrasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut: a) Kekuasaan Ekskutif, didelegasikan kepada Presiden (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945). “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. b) Kekuasaan Legislatif, didelegasikan kepada Presiden dan DPR dan DPD (Pasal 5 ayat 2, pasal 19 dan pasal 22 C UUD 1945). “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. (pasal 5 ayat(2)). “Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.*** )” (pasal 22 C ayat 4) c) Kekuasaan yudikatif, didelegasikan kepada Makhamah Agung (pasal 24 ayat 1 UUD 1945). “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” d) Kekuasaan Inspektif, atau pengawasan didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini termuat dalam UUD 1945 pasal 20 ayat 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*) Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan Konsultatif, yang dalam UUD lama. Didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung (DPA), (pasal 16 UUD 1945) Mekanisme pendelegasian kekuasaan yang demikian ini dalam khasanah ilmu hukum tatanegara dan ilmu politik dikenal dengan istilah ‘Distribution Of Power’ yang merupakan unsur mutlak dari negara demokrasi. C. Pembatasan Kekuasaan Pembatasan kekuasaan menurut konsep UUD 1945, dapat dilihat melalui proses atau mekanisme 5 tahunan kekuasaan dalam UUD 1945 sebagai berikut a) Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD, melantik Presiden dan wakil Presiden, serta melakukan impeachment terhadap presiden jika kalau melanggar konstitusi b) Pasal 20 A ayat 1 c) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.** ) d) Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR 2. Konsep Pengambilan Keputusan Pengambilan Keputusan menurut UUD 1945 dirinci sebagai berikut: a) Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok ke III b) Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditetapkan dengan suara terbanyak, misal pasal 7B ayat 7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***) Ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengandung pokok pikiran bahwa konsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata negara Indonesia adalah berdasarkan : a. Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asasnya, artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat b. Namun demikian jika kalau itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak. 3. Konsep Pengawasan Konsep pengawasan menurut UUD 1945 ditentukan sebagai berikut: a) Pasal 1 ayat 2, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi namun dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan UUD. Berbeda dengan UUD lama sebelum dilakukan amandemen, MPR yang memiliki kekuasaan tertinggi sebagai penjelmaan kekuasaan rakyat. Maka menurut UUD hasil amandemen MPR kekuasannya menjadi terbatas, yaitu meliputi presiden dan wakil presiden dan memberhentikan presiden sesuai dengan masa jabatannya atau jikalau melanggar UUD. b) Pasal 2 ayat 1, MPR terdiri atas DPR dan Anggota DPD. Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut UUD 1945 hasil amandemen MPR hanya dipilih melalui Pemilu. c) Penjelasan UUD 1945 tentag DPR Berdasarkan ketentuan tesebut maka konsep pengawasan menurut demokrasi Indonesia sebagai tercantum UUD 1945 pada dasarnya adalah sebagai berikut: a) Dilakukan oleh seluruh warga negara. Karena kekuasaan didalam system ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan rakyat b) Secara formal keatanegara pengawasan berada pada DPR. 4.
Konsep Partisipasi
Konsep partisipasi menurut UUD 1945 adalah: a) Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. b) Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang c) Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.** ) Dalam penerapannya, konsep demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan. Dapat disimpulkan juga bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan dinegara Indonesia itu berdasarkan pada tiga hal, yaitu : 1. Nilai-nilai filsafah pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila. 2. Transformasi nilai-nilai pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan. 3. Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
2. Makna Persatuan dan Kesatuan Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.” Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Masuknya kebudayaan dari luar terjadi melalui proses akulturasi (percampuran kebudayaan). Kebudayaan dari luar itu adalah kebudayaan Hindu, Islam, Kristen, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang beraneka ragam. Semua unsur-unsur kebudayaan yang datang dari luar diseleksi oleh bangsa Indonesia. Kemudian, sifat-sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itulah yang mendorong terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong-royong, musyawarah, dan lain-lain. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sila ketiga Pancasila menegaskan kembali bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan : a. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal itu mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. b. Prinsip Nasionalisme Indonesia Kita mencintai bangsa kita, tetapi bukan berarti kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain karena pandangan seperti itu hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. c. Prinsip Kebebasan yang Bertanggung jawab Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. d. Prinsip Wawasan Nusantara Dengan wawasan nusantara itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. e. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta
melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Persatuan merupakan modal dasar pembangunan nasional. 2. Arti Penting Persatuan dan Kesatuan serta Bhinneka Tunggal Ika Apabila semua aspek kehidupan manusia ingin terbentuk secara harmonis, sebaiknya didasari oleh nilai persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan bernegara, pengamalan sikap persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam bentuk perilaku, antara lain: 1. mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia; 2. meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika; 3. mengembangkan semangat kekeluargaan; serta 4. menghindari penonjolan SARA. Lebih dari 84 tahun yang lalu para pemuda Indonesia telah mengikrarkan bentuk perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan. Ikrar kesepakatan para pemuda tersebut diwujudkan dalam sumpah yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda merupakan bentuk perilaku mengamalkan tetap tegaknya persatuan dan kesatuan. Salah satu contoh perilaku mendukung persatuan dan kesatuan lainnya, yaitu kita memiliki rasa bangga sebagai bangsa dan negara. Bentuk dari rasa bangga terhadap bangsa dan negara diwujudkan dengan sikap mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Apabila produk dalam negeri digunakan, dengan sendirinya para pengusaha yang menciptakan berbagai produk dan pegawainya akan tetap memiliki penghasilan dan dapat menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sejahtera akan lebih kuat memiliki bangsa dan negara Indonesia jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak sejahtera. Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “… merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Oleh karena itu, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, seluruh tindakan pemerintah, rakyat, dan bangsa Indonesia harus mengarah kepada terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia saat ini. Pada awalnya Bhinneka Tunggal Ika dahulu hanya untuk menyatukan kehidupan di tengah keberagaman beragama dan keyakinan, ternyata semboyan ini masih sangat sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin memiliki keberagaman yang sangat banyak. Kita tidak hanya beranekaraga dalam agama, suku bangsa, ras, budaya, dan gender. Namun juga semakin beragam dalam cara berpikir, berpendapat, berorganisasi, partai politik, aliran musik, cara berpakaian, dan sebagainya.
3. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Dalam setiap kehidupan bermasyarakat, kesadaran akan berbangsa dan bernegara mempunyai arti yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan menempati posisi sentral, artinya kesadaran akan berbangsa dan bernegara mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lainnya. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan pemerintahan. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Sedangkan bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun nasionalisme. Mengenai definisi wawasan Nusantara, berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. a. Kesadaran warga negara dalam berbangsa dan bernegara di era globalisasi Berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air sekarang, dapat Anda saksikan di media massa. Bagaimana tingkah laku para wakil rakyat, pelajar, mahasiswa, dan juga kelompok masyarakat yang menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka masih kurang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Krisis-krisis yang terjadi di Indonesia sangat lambat perubahannya, sangat berbeda dengan negara-negara lain yang begitu cepat dalam mengatasi krisis. Hal ini
merupakan perhatian bagi semua warga negara bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara sangatlah diperlukan. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada semua, merupakan hal yang sangat penting karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara jangan diperkirakan hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi harus lebih luas memandangnya, sehingga dalam penerapannya pemuda lebih kreatif dalam menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupannya tanpa menghilangkan hakikat kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap seseorang yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Mewujudkannya dapat dilakukan dengan mencegah perkelahian antarperorangan atau antarkelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara prinsip, Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila. Sedangkan keanekaragaman ras, suku, agama, dan bahasa daerah merupakan khasanah budaya yang dapat menjadi unsur pemersatu bangsa. Dengan demikian, apa yang sudah dirintis oleh nenek moyang bangsa Indonesia dari masa kejayaan kerajaan Majapahit perlu dipertahankan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. b. Hubungan antara kesadaran berbangsa dan bernegara dengan penerapan wawasan Nusantara Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, yaitu membina kerukunan serta menjaga rasa persatuan dan kesatuan antarwarga negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dimulai dari lingkungan terkecil atau keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lain-lain. Dalam perwujudannya, dapat dilakukan dengan cara mencintai budaya bangsa, mencintai produksi dalam negeri, mengakui, menghargai, dan menghormati bendera merah putih, lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. c. Upaya untuk memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara dalam penerapan wawasan Nusantara Pemahaman tentang wawasan Nusantara akan menyadarkan warga negara untuk memiliki cara pandang dan konsepsi wawasan Nusantara untuk dapat mengerti, memahami, dan menghayati tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pandangan wawasan Nusantara dapat menjawab tantangan dunia tentang globalisasi dan era baru kapitalisme. Wawasan Nusantara sangat penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada warga masyarakat merupakan hal penting yang tidak dapat dilakukan oleh bangsa ini karena warga masyarakat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi bangsa. Akan tetapi, kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi harus lebih luas memandangnya, sehingga dalam penerapannya warga masyarakat lebih kreatif menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegaranya. Di dalam meningkatkan dan memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara, terdapat faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung untuk menciptakan kesadaran berbangsa dan bernegara antara lain sebagai berikut. Orang tua harus mempunyai kesadaran dan memberikan contoh bersikap dan berperilaku yang menjunjung tinggi pluralitas. Rasa memiliki dan bangga berbangsa Indonesia, tegasnya hukum di Indonesia, dan pemerataan kesejahteraan setiap daerah. Pemerintah harus mampu memberikan pemahaman kepada rakyat bahwa hanya ideologi Pancasila yang dapat dijadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terwujudnya wawasan Nusantara juga dipengaruhi oleh hal-hal seperti diperlukan kesadaran WNI untuk mengerti, memahami, dan menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. Mengerti, memahami, dan menghayati tentang bangsa yang telah menegara, berarti dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang. Agar kedua hal tersebut dapat terwujud, diperlukan sosialiasi dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan fraksi-fraksi antarkelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar.
Perbedaan tersebut dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, dan sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar norma-norma.
Kedudukan Bhinneka Tunggal Ika untuk memperkokoh NKRI
Pertanyaanya adalah isi jiwa apakah dari Bangsa Indonesia yang hendak dipresentasikan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika ? Melihat coraknya Pancasila,maka Bhinneka Tunggal Ika merupakan sumbernya, maka kiranya tidak jauh dari kebenaran kalau diambil kesimpulan, bahwa isi jiwa tentang tempatnya manusia, individu dalam pergaulan hidup manusia dari bangsa Indonesia adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai implementasi berpancasila. Proposisi ilahiah adalah selaras dengan makna hermenuetika hukum dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun bangsa Indonesia itu berbeda-beda secara multi agama, multi suku, multi budaya dst tetapi sesungguhnya berasal dari satu diri, yaitu bangsa Indonesia, dan basis terkecil dari suatu bangsa adalah keluarga, yaitu kesatuan, kelompok, pergaulan hidup manusia yang terdiri dari manusia yang berbeda-beda; ayah , ibu, anak-anak, ayah dan ibu berbeda dari anak dalam umurnya, ayah dan ibu berbeda satu sama lain dalam kelamin; pria dan wanita:pun anak-anak terdiri dari pria dan wanita; dan last but not least, diantara sekian banyak manusia yang hidup bersatu merupakan keluarga itu, bahkan andaikata terdapat diantaranya anak kembar, tidak ada yang sama kepribadianya. Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing" Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Secara hermenuetika hukum hal itu dapat dikemukakan, bahwa makna Bhinneka Tunggal Ika dalam hubungannya manusia Indonesia, yaitu persatuan dalam Perbedaan/keragaman; Perbedaan/keragaman dalam persatuan yang disimpulkan dalam pengertian "kekeluargaan", Jadi jika benar bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah sumber dari Pancasila, maka menurut pandangan bangsa Indonesia atau menurut pandangan bangsa Barat yang dilukiskan dengan "Men are created free and equal" , -Manusia dilahirkan bebas dan merdeka, yang satu terpisah dari lainnya sumber ini ditemukan kembali dalam seluruh lembaga kehidupan ketatanegaraan, hukum , dan sebagainya, maka kebenaran Bhinneka Tunggal Ika itu harus diketemukan kembali dalam pembacaan Pancasila secara hermenuetika hukum dalam Lambang Negara. Menurut penulis pembacaan hermenuetika hukum Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif lambang negara, yaitu perisai Pancasila adalah konsep Pancasila Berthawaf yaitu : "Sila Pertama dari Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, mengandung arti juga, seluruh alam ciptaan-Nya ini adalah berbeda-beda, beraneka ragam ciptaannya melainkan merupakan satu kesatuan yang terbedakan tetapi tak dapat terpisahkan satu sama lain, tetapi terdapat hubungan satu sama lainnya. Jadi persatuan dalam perbedaan. keanekaragaman; Perbedaan/keanekaragaman dalam persatuan dan sila kesatu ini menyinari keempat sila lainnya dari Pancasila. Sila Kedua dari Pancasila Kemanusian yang adil dan beradab, maknanya adalah bahwa kemanusian yang beraraskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjunjung nilai-nilai kemanusian yang sesungguhnya adalah manusia-manusia Indonesia yang mewujudkan sifatsifat Tuhan atau dalam tataran Islam mewujudkan As Ma'ul Husna dan salah satunya adalah Yang Maha Adil. Jadi Perbedaan dalam persatuan/keaneragaman dan persatuan dalam perbedaan/keaneka ragaman, artinya walaupun manusia berbeda agamanya, kebudayaannya dan adat istiadatnya, maka sifat-sifat Tuhan yang hendak diwujudkan adalah bersifat universal (Logosentrime) yaitu: Sifat Tuhan Yang Maha Esa,misalnya kejujuran, kebenaran dan menjadi tugas manusialah mewujudkan sifat-sifat Tuhan itu dalam kehidupan antar manusia Indonesia, ketika manusia menegakan keadilan sesungguhnya mereka sedang mewujudkan sifat-sifat Tuhan dalam asma ul husna, yaitu Yang Maha Adil. Sila Ketiga Persatuan Indonesia, adalah negara yang bangsanya terdiri dari Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya adalah satu, yaitu Bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa- negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1 UUD 1945) dan kemerdekaan negara Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas (alinea 3 Pembukaan UUD 1945), itulah Negara Indonesia yang anak-anak bangsanya bersatu berdasarkan jiwa dan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa atau nilai-nilai universal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau asma ul husna.
Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, maknanya, bahwa musyawarah itu memerlukan sekurang-kurang dua orang, ialah dua orang yang berlainan pendapat, Kalau tidak berlainan pendapat maka tidak mungkin terdapat musyawarah. Walaupun ada perbedaan tetapi muaranya mencari kebulatan, kesatuan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan; Jadi persatuan dalam perbedaan; Perbedaan dalam persatuan. Prinsip inipun dicahayai oleh sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa dalam mewujudkan sistem kerakyatan itulah Demokrasi Indonesia yang berbasiskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Demokrasi berbasiskan Teokrasi). Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maknanya apa yang dimusyawarahkan atau yang diputuskan dalam kesepakatan oleh perwakilan rakyat Indonesia semuanya itu adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk golongan atau segelintir individu di bangsa ini. Dengan demikian Sila Kesatu menyinari keempat sila lainnya arti Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi nur bagi manusia-manusia Indonesia yang relegius, kemudian manusia –manusia Indonesia bersatu membentuk persatuan Indonesia dengan prinsip keneka ragaman dalam persatuan dan persatuan dalam keaneka ragaman (Bhinneka Tunggal Ika) dalam bentuk Negara kebangsaan Indonesia, itulah NKRI dengan menjalankan Kerakyatan atau demokrasi versi Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mewakili rakyat Indonesia, dan hasil musyawarah tersebut diwakili oleh elemen rakyat Indonesia itu semua ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya secara hermenuetika hukum dapat dipaparkan sebagai berikut manusia-manusia Indonesia membentuk persatuan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia yang berdemokrasi Indonesia untuk menyepakati kesepakatan-kesepakatan hukum dalam berbagai bidang kehidupan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disinari dan dibentengi serta berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara semiotika hukum Pancasila dibaca secara berthawaf mulai dari Sila Kesatu ke sila Kedua, ke sila Ketiga, ke sila Keempat, ke sila Kelima, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 24 Tahun 2009. Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan, bahwa Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2009 (1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pankal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Pasal 48 UU Nomor 24 Tahun 2009 ayat (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. Ayat (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut: a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai; c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai; d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.(cetak tebal dan miring dari penulis) Teks normatif hukum peraturan perundang-undangan tersebut di atas khususnya pasal 48 ayat (2), jika dibaca secara semiotika hukum dinamakan model Pancasila berthawaf yang seharusnya menjadi dasar reaktualisasi semiotika hukum Pancasila, yaitu dalam kedudukan Pancasila sebagai cita hukum dan sebagai sumber hukum negara serta dijadikan model ketika memetakan asas-asas dan seluruh jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila sebagai cita hukum memiliki legitimasi filosofis, yuridis, dan sosiologis atau didalam kapasitas ini Pancasila telah diderivikasikan kedalam norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan sehingga tidak menutup pembacaan semiotika hukum Pancasila hanya dianalisis saat kelahirannya (sejarah perancangan Pancasila) sebagai produk sejarah atau secara historis yuridis dan eksplanasi teori sistem norma hukum dengan menggunakan model hirarkis piramida sebagai satu-satunya penafsiran semiotika hukum Pancasila sebagai cita hukum bagi bangsa Indonesia yang sedikit banyak terpengaruh dengan paham positivisme hukum Hans Kelsen yang kemudian dikembangkan oleh para penstudi hukum Indonesia seperti Notonagoro dan para pengikutnya tetapi menutup pembacaan Pancasila berdasarkan perisai Pancasila pada Lambang Negara rancangan Sultan Hamid II anak bangsa Indonesia sendiri dari luar Jawa, tetapi bangsa ini melupakannya dan sejarah selalu ditafsirkan berdasarkan selera “Jawa sentris” benarkah gambar lambang negara kita burung Garuda, bukankah Elang Rajawali Pancasila dengan semboyan bhinneka Tunggal Ika sebagaimana pidato Bung Karno 22 Juli 1958 “Terbang-terbanglah Elang Rajawali”, karena garuda adalah burung mitologi yang berbentuk setengah burung setengah manusia, sedangkan PP Nomor 66 Tahun 1951 dalam penjelasannya menyatakan: “Burung Garuda yang menurut perasaan bangsa Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali” demikian juga dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 sebagai pengganti PP Nomor 66 Tahun 1951 juga menyatakan hal yang sama dalam penjelasan pasal
46 : Yang dimaksud dengan “Garuda Pancasila” adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupaiburung elang rajawali.
Kesadaran berbangsa dan bernegara Kesadaran artinya menyadari bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain, khususnya dalam konteks sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Seluruh elemen masyarakat harus ikut bertanggung jawab menanamkan kesadaran ini.Untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dimasyarakat adalah dengan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan kepekaan sosial.Upaya Bangsa dan Negara agar dapat Bersaing dalam Era Globalisasi. N O
BIDANG
1.
Agama
2.
Pendidika n
3.
Ekonomi
Contoh Upaya yang Harus Dilakukan a.Saling menghargai antar umat beragama b.Saling tegang rasa c.Saling toleransi a.Belajar dengan giat dan tekun b.menjamin pendidikan anak minimal 9 tahun c. Meningkatkan mutu pendidikan a.Mengembangkan produk-produk hasil Indonesia b.Mengurangi hasi produk luar negeri yang dikirim ke Indonesia c.Meningkatkan stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia
a.Menyediakan fasilitas teknologi yang memadai b.Mengolah sumber daya yang ada di Indonesia menjadi sebuah teknologi yang bagus 4. Teknologi c. Membuat teknologi buatan sendiri (pembuatan mobil oleh para anak smk) a. Memberantas para pelaku korupsi 5. Politik b. Saling bekerjasama dalam bidang politik luar negeri c.Meningkatkan hokum dan aturan yang ada di dunia politik B. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesatuan dalam Konteks Sejarah Sejarah perjuangan Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia banyak berlandaskan dengan kesadaran bernegara. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah secara diplomatis, yaitu dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang BPUPKI pertama (29 Mei-1 Juni 1945) membicarakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka”. Tokoh-tokoh yang menyampaikan pendapatnya adalah Mr. Muh. Yamin, Prof. Dr.Soepomo, dan Ir. Soekarno. Berikut adalah usulan dasar negara masing-masing tokoh. A. Rumusan dasar Negara yang diajukan oleh Muhammad Yamin yang diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945.
B. Rumusan dasar Negara yang diajukan oleh Mr. Soepomo tanggal 31 Mei 1945.
1. Peri kebangsaan
1. Persatuan Indonesia
2. Peri kemanusiaan
2. Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Peri Ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat
3. Kerakyatan yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan
D. Rumusan dasar Negara yang diajukan oleh Ir. Soekarno, Tgl. 1 Juni 1945! 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial
4. Pemerataan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
5. Kemakmuran Indonesia dalam ikatan Asia Timur Raya Pada akhir sidang pertama BPUPKI dibentuklah panitia kecil yang terdiri atas delapan orang dengan tugas memeriksa usulan tentang dasar negara yang masuk untuk ditampung dan kemudian dilaporkan kepada sidang BPUPKI berikutnya. Panitia kecil ini terdiri atas Ir. Soekarno,
Drs.. Mohammad Hatta, Mr. A. A. Maramis, Ki Bagus Hadikusumo, M. Sutardjo Kartohadikusumo, R. Oto Iskandardinata, Mr. Muh Yamin, dan K. H. Wahid Hasjim. Pada 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan BPUPKI dan panitia sembilan. Rapat tersebut menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 1. Supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. 2. Supaya hukum dasar yang akan dirancang diberi Preambule (pembukaan). 3. Supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar. 4. Membentuk Panitia Kecil perumus dasar negara. Kemudian, Panitia kecil dibentuk dengan jumlah sembilan orang terdiri atas Ir Soekarno (ketua), Drs. Mohammad Hatta, Mr. AA. Maramis, Abikoesno Tjokrosoeyoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Muhammad Yamin, dan KH Wahid Hasjim. Pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam piagam tersebut tercantum rumusan Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaann yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang BPUPKI kedua (10 Juli - 17 Juli 1945) hanya menyiapkan rancangan UndangUndang Dasar Negara Indonesia Merdeka yang diketuai oleh Ir Soekarno, rancangan ekonomi dan keuangan diketuai Moh Hatta, dan rancangan pembelaan tanah air diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoeyoso. Dengan demikian, tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI telah mendapatkan tiga rancangan dan dianggap selesai tugasnya. Setelah BPUPKI bubar, dibentuklah pada 7 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang anggota-anggotanya terdiri atas orangorang yang berpengaruh di masyarakat ketika itu dan dianggap mewakili berbagai macam daerah dan golongan dari seluruh Indonesia. Ketuanya Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh Hatta. Jumlah anggota PPKI berjumlah 21 orang. Ketika Jepang di bom atom oleh sekutu di Hirosima dan Nagasaki, terjadilah kekosongan kekuasaan. Tentara Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat inilah kesempatan digunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang dan merumuskan beberapa hal berikut. 1. Mengesahkan dan menetapkan Pembukaan UUD 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari Piagam Jakarta. Namun, ada perubahan, yaitu: a. Kata Hukum Dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar. b. “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluk-pe meluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. c. Permusyawaratan perwakilan diganti menjadi permusyawaratan/ perwakilan. 2. Mengesahkan dan menetapkan UUD. 3. Menetapkan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesatuan dalam Konteks Geopolitik 1.Geopolitik Geopolitik terbentuk dari dua kata, yaitu “geo” dan “politik”. Geo berarti bumi/ planet bumi, sedangkan politik secara leksikal mengandung arti segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintah); segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dalam geopolitik, negara terbagi menjadi dua bentuk, yaitu negara determinis dan negara posibilitis. Negara determinis merupakan negara yang letak geografisnya memengaruhi peta politik negara tersebut. Negara dalam posisi seperti ini biasanya berada pada wilayah yang diapit oleh dua negara besar atau adikuasa sehingga terjadi pengaruh politik atas kebijakan kedua negara adikuasa tersebut. Negara posibilitis merupakan negara yang tidak menerima pengaruh secara dominan dari negara yang berada di sekitarnya meskipun saling berdekatan. Negara posibilitis biasanya hanya bersinggungan dengan faktor-faktor intern, seperti ideologi, sosial, budaya, dan militer. Peran Geopolitik a. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam negara tersebut; b. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam; c. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri; d. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan; 2. Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonnesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. a. Hakikat Wawasan Nusantara Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. b. Asas Wawasan Nusantara 1) Kepentingan yang sama. 2) Keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.
3) Kejujuran. 4) Solidaritas. 5) Kerja sama. 6) Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa c. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara 1) Kedudukan Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. 2) Fungsi Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3) Tujuan Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. d.Implementasi Wawasan Nusantara 1) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. 2) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. 3) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia sang Pencipta. 4) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia
Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan Daerah A. Tujuan Negara Republik Indonesia 1. Teori Tujuan Negara a. Teori Plato Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. b. Teori Negara Kekusaan 1. Menurut Shang Yang : tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. 2. Menurut Nicholo Machiavelli : Tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan dan kesejahteraan rakyat. c. Teori Teokratis ( Thomas Aquinas dan Agustius) Tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan dibawah pimpinan Tuhan. d. Teori Negara Polisi ( Immanuel Kant ) Negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung hak serta kebebasan warganya. e. Teori Negara Hukum ( Krabbe) Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. f. Teori Negara Kesejahteraan ( Mr.Kranenburg ) Tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. 2. Rumusan Tujuan Negara Republik Indonesia Menelaah pembukaan UUD 1945 tujuan dan yugas negara kita yaitu: a. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia b. Memajukan kesejahteraan umum c. Mencerdaskan kehidupan bangsa d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Dari tujuan tersebut negara kita termasuk negara yang menganut teori Negara Kesejahteraan dan berdasarkan pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, maka negara kita juga menganut teori negara hukum. B. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Tingkat Pusat Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
1. Lembaga-Lembaga Pemegang Kekuasaan Negara Ada tiga kekuasan negara, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan pemerintahan negara, dan kekuasaan kehakiman. a. Kekuasaan membentuk undang-undang ( kekuasaan legislatif) Kekuasaan tersebut secara teoretis dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan tersebut dipegang oleh Presiden, DPR hanya memberikan persetujuan saja. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) ditegaskan bahwa Tiap-tiap undangundang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR mempunyai kekuasaan yang kecil dalam proses pembentukan undangundang. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undangundang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Perubahan ketentuan ini menyebabkan DPR mempunyai kekuasaan yang besar dalam proses pembentukan suatu undang-undang, bahkan apabila sebuah rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang tidak disahkan oleh Presiden setelah 30 hari, undang-undang tersebut dengan sendirinya berlaku dan wajib diundangkan. Selain pembentukan undang-undang, pada saat ini DPR begitu besar kekuasaannya dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Kekuasaan tersebut terlihat dari hak-hak yang dimiliki oleh DPR seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dengan ketiga hak tersebut, DPR menjadi lembaga penyeimbang sehingga kebijakankebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dikendalikan dan dipastikan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. b. Kekuasaan pemerintahan negara ( kekuasaan eksekutif ) Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sehingga Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dikarenakan, Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang ciri utamanya memposisikan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan Presiden Republik Indonesia begitu besar. Pada awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR dan MA belum terbentuk. Kekuasaan Presiden masih tetap besar, meskipun lembaga-lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terbentuk. Dalam diri Presiden melekat berbagai kekuasaan berikut. 1) Kekuasaan pemerintahan, Pasal 4 ayat (1) 2) Kekuasaan membentuk undang-undang, Pasal 5 ayat (1) 3) Panglima tertinggi angkatan bersenjata yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Pasal 10 Selain itu, Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menentukan keanggoatan MPR dari unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, utusan golongan dan utusan daerah dengan mengeluarkan suatu keputusan Presiden. Presiden juga berhak memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi kepada seorang terpidana. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia masih tetap berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa perubahan berkaitan dengan kekuasaan Presiden di antaranya sebagai berikut. 1) Presiden tidak lagi berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini sebagai konsekuensi dari dialihkannya kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR. Dalam proses yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, Presiden berhak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undangan, memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang, dan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang. 2) Presiden tidak lagi berwenang untuk mengangkat anggota MPR dari utusan golongan, utusan daerah maupun unsur TNI. 3) Presiden mesti memperhatikan pertimbangan DPR ketika akan memberikan amnesti dan abolisi, dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung ketika akan memberikan grasi dan rehabilitasi. c.
Kekuasaan kehakiman
Kekuasaan kehakiman disebut juga kekuasaan yudikatif. Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 Ayat (2) menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyebabkan perubahan fundamental dalam pengelolaan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan tersebut. Terdapat Mahkamah Konstitusi sebagai mitra dalam menyelegarakan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi setiap warga negara untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. 2. Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Tujuan Negara Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 dapat disimpulkan bahwa fungsi negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Negara Indonesia hendaknya melindungi seluruh wilayah Indonesia dan juga melindungi seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Negara berfungsi melindungi seluruh wilayah Indonesia, artinya negara menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia. Negara berfungsi melindungi seluruh warga negara Indonesia, artinya negara menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga negaranya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, baik warga negara yang berada di dalam negeri maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, misalnya para tenaga kerja Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, para duta besar dan konsul di negara asing, atau para wisatawan Indonesia di luar negeri. 2. Memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Negara Indonesia hendaknya mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya baik lahir maupun batin. Segala kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dipergunakan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya, tidak hanya rakyat yang mampu akan tetapi juga yang tidak mampu. Bagi warga negara yang fakir miskin, negara hendaknya memberikan bantuan kesejahteraan. Fungsi negara Indonesia untuk mensejahterakan warga negaranya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 34 sebagai Ayat (1), (2), dan (3) berikut. Pasal 33 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 3. Mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia Negara Indonesia hendaknya berupaya mencerdaskan warga negaranya. Untuk itu, negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan dasar. Fungsi negara dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 4. Aktif melaksanakan ketertiban dunia Negara hendaknya turut serta mewujudkan kehidupan dunia yang damai, adil, sejahtera. Oleh karena itu, negara Indonesia menjadi anggota dan aktif dalam beberapa organisasi
regional maupun internasional, misalnya PBB, ASEAN, OKI, APEC dan sebagainya. Disamping itu, Indonesia menyelenggarakan hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Hubungan yang dilakukan biasanya disebut hubungan diplomatik. Hubungan antarnegara tersebut dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan. Penanaman Kesadaran Berkonstusi Fungsi negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari silasila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia merupakan salah satu faktor terwujudnya berbagai jenis fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa wilayah negara kita dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, ujung tombak pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah dan DPRD. Berikut ini dipaparkan secara singkat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. a.
Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan AturanAturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 4. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah b.
Susunan pemerintahan daerah Perkembangan Susunan Pemerintahan Daerah di Indonesia
N o
Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945
Susunan Pemerintahan Daerah a. b. c.
Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah. Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Kepala daerah merupakan ketua lembaga legislatif di daerah.
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1948 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1957
1. 2.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah daerah yang dipilih dan bertanggungjawab kepada kepala daerah yang diangkat oleh Presiden untuk provinsi, Menteri Dalam Negeri untuk kabupaten, dan kepala daerah provinsi untuk desa.
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Dewan Pemerintah Daerah (DPD) 1) Dipilih oleh dan dari anggota DPRD atas dasar perwakilan berimbang dari partai-partai politik dan diketuai oleh kepala daerah (ex-officio). 2) Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. 3) DPD dan kepala daerah bertanggung jawab secara kolegial kepada DPRD.
Penetapan Presidena. 1.Kepala Daerah Nomor 6 Tahun 1959 Pemerintah 1. Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, daerah terdiri dari bupati/walikotamadya oleh Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah dan Otonomi Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Pengangkatan kepala daerah berasal dari calon yang diajukan Gotong Royong dari DPRD yang bersangkutan, dan dapat dimungkinkan dari (DPRD-GR) . luar DPRD. 3. Kepala daerah adalah Pemerintah Daerah.
alat Pemerintah Pusat sekaligus
4. Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian yang diangkat dari calon-calon yang diajukan dari DPRD (baik calon dari anggota DPRD maupun dari luar anggota DPRD). b.
2.DPRD-GR 1) Terdiri dari wakil golongangolongan politik dan golongangolongan karya. 2) Anggota DPRD-GR diajukan oleh kepala daerah kepada instansi atasan mereka masingmasing (golongan politik dan golongan karya). 3) Kepala daerah secara ex-officio adalah Ketua DPRD-GR (bukan anggota).
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1965
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) a. DPRD bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah. b. Pemerintah Daerah adalah DPRD dan kepala daerah. c. Komposisi keanggotaan adalah 40-75 orang untuk provinsi (Daerah Tingkat I), 25-40 orang untuk kabupaten/kotamadya (Daerah Tingkat II), dan 15-25 orang untuk kecamatan/kotapraja (Daerah Tingkat III). 2. Kepala daerah, sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH).
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2. Kepala Daerah a. Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur. b. Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya adalah kepala wilayah kabupaten/kotamadya yang disebut bupati/walikotamadya.
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999
1. Kepala daerah provinsi (gubernur), kepala daerah kabupaten (bupati), kepala daerah kota (walikota) camat, lurah/kepala desa. 2. Di daerah dibentuk DPRD (sebagai badan legislatif daerah) dan pemerintah daerah (sebagai badan eksekutif daerah). 3. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat
daerah lainnya. 4. DPRD berkedudukan pemerintah daerah.
sejajar
dan
menjadi
mitra
dari
5. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi, bupati dan walikota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/kota. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 • Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 • Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008
a. Pemerintahan Daerah 1) Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. 2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. b. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. c. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
2. Peran Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian cita-cita dan tujuan negara. Untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan; e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h. Mengembangkan sistem jaminan sosial; i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k. Melestarikan lingkungan hidup; l. Mengelola administrasi kependudukan; m. Melestarikan nilai sosial budaya; n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, selain mempunyai kewajiban, pemerintahan daerah juga mempunyai hak selaku pengelola daerah otonom, di antaranya adalah: a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. memilih pimpinan daerah; c. mengelola aparatur daerah; d. mengelola kekayaan daerah; e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah; f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. D. Pembagian Urusan Pemerintahan
Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang menjadi ranah pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang-bidang berikut. 1. Politik luar negeri 2. Pertahanan dan keamanan 3. Peradilan/yustisi, 4. Moneter dan fiskal nasional 5. Agama Urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan ruang lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini. Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi : a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun, yang menjadi urusan pilihan pemerintahan daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Sistem Ketatanegaraan Sistem ketatanegaraan RI tidak terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu yang ketatanegaraannya di bagi menjadi tiga yaitu eksekutif,Legislatif,dan yudikatif. Pelaksanaan mereka itu di serahkan kepada satu badan mandiri yang artinya masing2 dari mereka tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggung jawaban. Perbedaan struktur pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 dan setelah amandemen UUD1945.
Eksekutif(Presiden, wakil dan menteri kabinet) memiliki fungsi pelaksana undang-undang dalam menjalankan negara
Legislatif(DPR) memiliki fungsi membuat undang-undang
Yudikatif(MA) memiliki fungsi memertahankan pelaksanaan undang-undang.
Lembaga lainnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR), Komisi Yudisial(KY) dan Mahkamah Konstitusi(MK). Setelah amandemen tidak ada lagi Dewan Pertimbangan Agung dan diganti sebuah dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
Tugas, Fungsi, danWewenang Lembaga Negara 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) MPR merupakan lembaga negara(bukan lagi lemabag tertinggi setelah amandemen UUD 1945) yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dalam pemilu legislatif. Masa jabatan MPR adalah lima tahun sama seperti masa jabatan DPR dan DPD dan MPR paling sedikit harus bersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara. Fungsi, tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut: 1. Mengubah dan menetapkan UUD 2. Melantik presiden dan wakil Presiden 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai UUD Hak dan Kewajiban anggota MPR dalam menjalankan tugas dan wewenang hak anggota DPR 1. mengusulkan perubahan pasal-pasal UUD. 2. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan 3. memilih dan dipilih 4. membela diri 5. imunitas 6. protokoler
7. keuangan dan administratif kewajiban anggota MPR 1. mengamalkan Pancasila 2. menjalankan UUD 1945 dan peratura perundang-undangan 3. menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan nasional 4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan 5. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai politik pengusung calon anggota legislatif.Dewan Perwaklian Rakyat terdiri dari DPR(Pusat) dan DPRD(daerah). Keanggotaan DPR yang berjumlah 560 orang sesuai UU Pemilu no 10 tahun 2008 diresmikan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Masa jabatan ini berakhir ketika anggota DPR baru mengucap sumpah/janji oleh ketua MA dalam sidang paripurna . Wewenang DPR 1. Membuat Undang-undang(fungsi legislasi) 2. Menetapkan APBN(fungsi anggaran) 3. Mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang(fungsi pengawasan) Hak-hak anggota DPR 1. Hak Interpelasi 2. Hak Angket 3. Hak menyatakan pendapat 3.Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD maksimal adalah 1/3 jumlah anggota DPR dan banyaknya anggota tiap provinsi tidak sama, maksimal 4 orang. Masa jabatan sama seperti DPR, lima tahun. Anggota DPD berdomisili di provinsinya dan berada di Ibu Kota negara ketika diadakan sidang. Wewenang: 1. Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. 2.
Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
3. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. 4. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah. 4. Presiden dan Wakil Presiden Presiden Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif menjalankan roda pemerintahan. Presiden dan wkil presiden dipilih langsung melalui pemilu oleh rakyat sesuai UUD 1945 sekarang. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun sejak mengucap janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Dalam menjalankan program dan kebijakan, pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945 dan sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945. Wewenang Presiden sebagai kepala Negara 1. membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR 2. mengangkat duta dan konsul 3. menerima duta dari negara asing
4. memberi gelar , tanda jasa, tanda kohormatan kepada WNI ataupun WNA yang berjasa bagi Indonesia. Wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan 1. menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai UUD 2. berhak mengusulkan RUU kepada DPR 3. menetapkan peraturan pemerintah 4. memegang teguh UUD dan menjalankan seluruh undang-undang dan peraturann dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa 5. memberi grasi dan rehabilitasi 6. memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan dpr Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden merupakan panglima angkatan tertinggi yang memiliki wewenang sebagai berikut: 1. menyatakan perang, perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR 2. membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR 3. menyatakan keadaan bahaya 5. Mahkamah Agung Mahkamah agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain.Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Wewenang MA antara lain: 1. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)]. 2. memiliki weweang menagili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-udangan dibawah UU terhadap UU 3. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi 4. memberikan pertimbangan (presiden mengajukan grasi) 6. Mahkama Konstitusi Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) 1. untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, 3. memutus pembubaran partai politik, dan 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara pada MK 7. Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.Dengan pengaturan BPK dalam UUD, terdapat perkembangan yaitu menyangkut
perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di daerahdaerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada DPR juga pada DPD dan DPRD.Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK. Wewenang : 1. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 2. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. 3. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 4. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. 7. Komisi Yudisial Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY.Demikian beberapa catatan mengenai tugas, fungsi serta hubungan antar lembaga.
Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara A. Proses Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Konsep Negara Kesatuan (Unitarisme) C.F Strong // Negara kesatuan adalah bentuk negara yang wew enang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat Pe merintah pusat dapat men ye rahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. 2.Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia Soepomo dalam Sidang BPUPKI, menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 (lima) alasan berikut: aUnitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia b Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. c Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal d Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya e Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan.Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik Karakteristik : 1. Pada alinea ke-2 pembukaan UUD 1945 “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur” 2. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa ”Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik” 3. Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “… dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” 4. Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batasbatas dan hakhaknya ditetapkan dengan undangundang”
Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia a.Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 Pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara Adapun, sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai landasan adalah UndangUndang Dasar 1945. Pada masa ini belum terbentuk lembaga tinggi seperti DPR, MPR, MA DPA dan BPK. Kekuasaan tertinggi murni berada pada presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.Pasal IV Aturan Peralihan menyatakan bahwa Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut UndangUndang Dasar ini, segala kekuasaanya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator, karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, pemerintah RI mengeluarkan tiga buah maklumat 1) Maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca eks) tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir (seharusnya berlaku selama enam bulan) Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat Pada dasarnya maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945 2) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi 3) Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer.Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan UUD RI 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintah Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita.Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Kabinet dalam hal ini para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden akan tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BP KNIP. Kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR 1) Kabinet Amir Syarifudin I : 3 Juli 194711 November 1947 2) Kabinet Amir Syarifudin II: 11 November 1947-29 Januari 1948 3) Kabinet Hatta I : 29 Januari 1948-4 Agustus 1949 4) Kabinet Darurat (Mr Sjafruddin Prawiranegara) : 19 Desember 1948-4 Agustus1949 5) Kabinet Hatta II : 4 Agustus 1949-20 Desember 1949) Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. b.
Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasannya dipegang oleh pemerintah pusat.
Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden Ir Soekarno dan Drs Moh Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Pada saat mulai berlakunya UUDS RI 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh presiden. 1) Kabinet Natsir : 6 Sepetember 1950-27 April 1951 2) Kabinet Sukiman-Suwirjo : 27 April 1951-3 april 1952 3) Kabinet Wilopo : 3 April 1952-30 Juli 1953 4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I : 30 Juli 1953-12 Agustus 1955 5) Kabinet Burhanudin Harahap : 12 Agustus 1955-24 Maret 1956 Dektrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yang berisi di antaranya sebagai berikut 1) Pembubaran konstituante 2) Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 3) Pembentukan MPR dan DPA sementara c Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 (Masa Orde Lama) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin 1) Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR Gotong Royong (DPRGR) yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden 2) Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden 3) Penetapan Ir Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS 4) Membentuk Front Nasional melalui Penetapan Presiden No 13 Tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia 5) Terjadinya pemerasan terhadap Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi tiga unsur yang disebut Trisila, kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi satu unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom (nasionalis, agama dan komunisme) d Periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 (masa Orde Baru) Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya, akhirnya jatuh pada tahun 1966. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut 1) Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 dollar Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari 1000 dollar Amerika Serikat 2) Suksesnya program transmigrasi 3) Suksesnya program Keluarga Berencana 4) Sukses memerangi buta huruf
Penyimpangan-penyimpangan tersebut diantaranya: 1. Merajalelanya penyakit yang umum ada di pemerintahan yakni penyakit KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 2. Pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah tidak dijalankan secara merata, sehingga hal ini menyebabkan kesenjangan pembangunan yang terjadi antara pembangunan yang ada di pusat dan pembangunan yang ada di daerah. Hal tersebut terjadi karena kekayaan daerah
yang ada tersedot sebagian besar ke pusat. 3. Akibat dari tidak meratanya pembangunan tersebut (kesenjangan pembangunan), banyak pihak yang merasa tidak puas terutama dari pihak Aceh dan Papua. 4. Terjadinya kecemburuan social antara penduduk pribumi dengan para transmigran yang datang, hal ini disebabkan para transmigran mendapatkan tunjangan yang cukup besar dari pemerintah pada awal tahun (tahun pertama) 5. Semakin bertambahnya kesenjangan Ekonomi (pendapatan) antara warga Miskin dengan warga yang kaya. 6. Terjadinya pelanggaran HAM terhadap masyarakat pribumi, terutama bagi warga Tionghoa. 7. Tidak adanya kebebasan berpendapat (dibungkamnya kritik serta oposisi yang diharamkan). 8. Tidak adanya kebebasan pers, pers sangat terbatas dalam mengajukan aspirasinya. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya koran serta majalah yang dibrendel. 9. Keamanan dapat dilaksanakan dengan jalan menggunakan kekerasan, contohnya seperti ‘penembakan misterius’. 10. Tidak adanya rencana suksesi atau penurunan kekuasaan presiden ke presiden yang selanjutnya. 11. Terjadinya penurunan birokrasi di Indonesia, hal ini terjadi karena adanya prinsip “yang penting bapat senang”. Penyimpangan yang satu ini merupakan penyimpangan yang paling fatal yang terjadi selama masa orde baru, karena tanpa adanya birokrasi / system pemerintahan yang efektif Negara tentu akan emngalami kehancuran. d. Periode 21 Mei 1998-sekarang (masa reformasi) Memasuki masa Reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.Dalam era reformasi terjadi 4 kali amanden tahun 1999,2000,2001,2002 perubahanperubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UndangUndang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut 1. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1) 2. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2) 3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A) 4 Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7) 5 Pencantuman hak asasi manusia (Pasal 28 A-28J) 6 Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara 7. Presiden bukan mandataris MPR 8. MPR tidak lagi menyusun GBHN 9. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial (Pasal 24B dan 24C) 10. Anggaran pendidikan minimal 20 % (Pasal 31) 11. Negara kesatuan tidak boleh diubah (Pasal 37) 12. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus B. Proses Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Federalisme 1. Karakteristik Negara Federal Negara federasi adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, namun yang berdaulat dalam negara federal adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi: a) hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
b) hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai; c) hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian; d) hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya hal pajak, bea cukai, monopoli, mata uang (moneter); e) hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya masalah pos, telekomunikasi, statistic Perbedaan Federal dan Kesatuan 1.Dalam negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara dalam garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat Adapun, dalam negara serikat, negara bagian memiliki wewenang membentuk konstitusi sendiri dan berwenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal 2.Dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan yang umum dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat. Adapun, pada negara serikat wewenang pembentuk undang-undang adalah pusat untuk mengatur hal-hal tertentu, telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal 2. Federalisme di Indonesia (27 Desember 1949 - 17 Agutus 1950) Karakteristik : 1) Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya 2) Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani oleh Presiden 3) Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen 4) Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun harus melalui keputusan pemerintah 5) Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah.DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet 6) Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
