Materi Muscab PP Depok

DAFTAR ISI Content 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Hal

Kata Pengantar Panduan Musyawarah Cabang VII Pemuda Pancasila Kota Depok Lampiran SK. MPC Pemuda Pancasila Kota Depok Masa Bakti 2006-2011 Rancangan Keputusan No.01 Tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Rancangan Materi Jadwal dan Tata Tertib Rancangan Keputusan No.02 Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Materi Laporan Pertanggung Jawaban Ketua MPC. Pemuda Pancasila Kota Depok Masa Bakti : 2006 -2011 Rancangan Keputusan No.03 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Rancangan Keputusan No.04 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi Rancangan Keputusan No.05 Tentang Tentang Hasil Hasil Kerja Komisi A (Organisasi) - Rancangan Materi Komisi A (Organisasi) Rancangan Keputusan No.06 Tentang Tentang Hasil Hasil Kerja Komisi B (Program) - Rancangan Materi Komisi B (Program) Rancangan Keputusan No.07 Tentang Tentang Hasil Hasil Kerja Komisi C (Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi) - Rancangan Materi Komis C (Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi) Rancangan Keputusan No.08 Tentang Demisioner Rancangan Keputusan No.09 Tentang Bakal Calon Rancangan Keputusan No.10 Tentang Calon Ketua Rancangan Keputusan No.11 Tentang Ketua Terpilih Rancangan Keputusan No.12 Tentang Formatur Muscab IV Rancangan Keputusan No.13 Tentang Hasil Kerja Formatur Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila Konsep “Back to Zero” Pemuda Pancasila Ikrar dan Mars Pemuda Pancasila

2 3 5

Materi ] Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok

1

Pancasila Abadi……… Abadi………..

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunianya kita sehingga kita dapat bersilaturrahmi anta segenap keluarga besar Pemuda Pancasila Kota Depok pada Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok Tahun 2011. Panitia Pelaksana dan segenap jajaran pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Depok mengucapkan Selamat datang dan Selamat mengikuti MUSCAB IV Pemuda Pancasila Kota Depok. Buku Panduan ini disusun untuk membantu peserta Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok, dengan harapan agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan tertib. Kami menyadari bahwa pelaksanaan MUSCAB IV Pemuda Pancasila Kota Depok ini masih banyak kekurangannya, untuk itu dengan segala kerendahan hati mohon ma’af yang sebesar-besarnya. sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Merdeka…………….


2

PANDUAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK ________________ _______________________ ________________ ________________ _______________ ________________ _______________ ________________ _________

Pendahuluan Pelaksanaan Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila sebagaimana di amanatkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2011 merupakan pengejawantahan pertanggungjawaban organisasi terhadap amant yang telah diemban selama 1 (satu) periode kepengurusan MPC. Pemuda Pancasila Kota Depok masa Bakti 2006-2011. 2006 -2011. Menyadari akan pentingnya Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok sebagai kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat cabang maka perlu dibuatkan panduan pelaksanaan Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok.

DASAR : 1. Keputusan Musyawarah Besar VIII PEMUDA PANCASILA Nomor: 00/KPTS/MUBES-VIII/PP/II/2009. Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PEMUDA PANCASILA. 2. Keputusan Musyawarah Besar VIII PEMUDA PANCASILA Nomor: 006/KPTS/MUBES-VII/PP/II/2009. Tentang Program Kerja Umum PEMUDA PANCASILA. 3. Keputusan Musyawarah Besar VIII PEMUDA PANCASILA Nomor: 006/KPTS/MUBES-VII/PP/II/2009. Tentang Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi PEMUDA PANCASILA 4. Pedoman Organisasi nomor: 03 Tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat Organisasi.

TUJUAN Panduan Pe;aksanaan ini dimaksud sebagai pedoman bagi keluarga besar Pemuda Pancasila Kota Depok untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang, dalam rangka tugas pokok konsolidasi organisasi dengan tujuan menjamin kinerja Pemuda Pancasila guna menghadirkan sosok/kader Pemuda Pancasila yang mandiri, tangguh dan mampu tumbuh berkembang diatas kekuatan sendiri. WAKTU DAN TEMPAT Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok diseleng garakan pada: Hari : Rabu Tanggal : 2 Juni 2011 Tempat : Graha Cibubur


3

PESERTA : Peserta Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok terdiri dari : 1. Unsur MPW Pemuda Pancasila Provinsi 2. Unsur MPC Pemuda Pancasila Kota Depok 3. Unsur Badan/Lembaga Pemuda Pancasila Kota Bekasi -Koti Mahatidana -LEMDIK -SAPMA -Srikandi -LPPH 4. Unsur PAC Pemuda Pancasila Se-Kota Depok (11PACx1)

: 1 orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang : 11 0rang

TATA TERTIB : Peserta diwajibkan untuk mentaati hal-hal sebagai berikut: 1. Menyerahkan surat mandate pada saat melakukan registrasi peserta. 2. Memakai tanda pengenal yang ditetapkan panitia. 3. Hadir 15 menit sebelum acara persidangan dimulai. 4. Menandatangani daftar hadir pada sidang-sidang. 5. Ikut menjaga ketertiban sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lancer. 6. Berpakaian seragam loreng Pemuda Pancasila Selama persidangan berlangsung. 7. Selama persidangan tidak dibenarkan meninggalkan ruangan sidang dan menerima tamu/elepon kecuali seizing panitia. 8.

4

Lampiran :

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK DAN SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK

……(MOHON DIISI/DIKETIK ULANG YAHHH FORMATNYA SAMA KANG ADE SEKJEN )…….


5

KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK _________________________________________________ Nomor: 01/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 Tentang JADWAL ACARA DAN PERATURAN TATA TERTIB MUSCAB IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok

MENIMBANG

: 1. Bahwa demi menjaga kelancaran dan ketertiban dan musyawarah cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok perlu menetapkan Jadwal acara dan tata Tertib 2. Bahwa dengan berakhirnya masa bakti Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok 2006-2011 3. Bahwa oleh karena itu perlu adanya keputusan yang mengatur tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Kota Depok.

MENGINGAT

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila BAB XII Pasal 21 ayat 1 dan BAB XVI Pasal 50 ayat 1 2. Surat Keputusan MPC Pemuda Psncasila Kota Depok Kota Depok Nomor: E.2/KPTS/MPC-PP/DPK/II/2011 Tentang Panitia Penyelenggara Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Sidang Pleno I Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG JADWAL ACARA DAN TATA TERTIB MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK.


6

Pasal 1 Jadwal acara Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok adalah sebagaimana terdapat pada lampiran I keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pasal 2 Peraturan Tata Tertib Musyawarah cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok adalah sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini dan merupakam satu kesatuan y ang tak terpisahkan. Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal

: Depok : 2 Juni 2011

MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK

Pimpinan Sidang Sementara,

_____________________ Ketua

_____________________ Anggota

Anggota-Anggota

1. …………………………………………….. 2. ……………………………………………… 3. ………………………………………………


7

JADWAL ACARA MUSCAB IV MPC PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TAHUN 2011 CIBUBUR, 27-28 JUNI 2011

NO

WAKTU

URAIAN ACARA

PIMP/PETUGAS

1.

08’00-09’00

Registrasi Peserta Muscab IV (Pembagian Staterkit/materi Muscab,dll)

OC, SC dan MPC

2.

09’00-12’00

Pembukaan MUSCAB IV

All

3.

12’00-13’30 ISHOMA

All

4.

31’30-14’00

Registrasi Ulang Peserta Muscab IV

OC, SC dan MPC

5.

14’00-14’30

Pengarahan MPW Pemuda Pancasila Jabar

MPW.PP Jabar

6.

14’30-15’30

7.

15’30-16’00

8.

16’00-17’00

9.

17’00-18’15

10

18’15-19’15

11.

19’15-21’15

SIDANG PLENO I Pembahasan & Pengesahan Jadwal Acara dan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Sidang MUSCAB IV SIDANG PLENO II Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) MPC Pemuda Pancasila Kota Depok Masa Bakti 2006-2011 Pandangan Umum ISHOMA SIDANG PLENO III -Pembentukan Komisi-Komisi -Sidang Komisi-Komisi -Paripurna Komisi-Komisi ISHOMA Lanjutan SIDANG PLENO IV -Pemilihan Bakal Calon -Pemilihan Calon Ketua -Pemilihan Ketua -Pembentukan Formatur -Sidang Formatur (Peserta Lain istirahat) -Laporan Hasil Sidang Formatur -Pelantikan (Sidang discore dengan batas waktu yg ditentukan Pimpinan Sidang) -Penutupan Acara

Pimpinan Sidang Sementara (SC)

Pimpinan Sidang All Pimpinan Sidang All

Pimpinan Sidang


8

RANCANGAN

TATA TERTIB MUSYAWARAH CABANG IV MPC PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TAHUN 2011 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan: 1. Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila ialah: a. Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila sebagaimana diatur dalam Bab XII Pasal 22 ayat 1. b. Musyawrah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok. 2. Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok dihadiri oleh peserta utusan dan peserta peninjau sebagaimana diatur dalamBab VIII Pasal 8,9 dan 10 dalamTata Tertib ini. 3. Kekuasaan dan wewenang ial;ah kekuasaan dan wewenang Musyawrah Cabang sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pemuda PAncasila Bab VII Pasal 23. 4. Kelengkapan ialah alat kelengkapan penyelenggara Musyawarah Cabang VII Pemuda Pancasila Kota Depok. 5. Peserta adalah peserta dalam Musyawarah IV Pemuda pancasila Kota Depok. 6. Hak dan Kewajiban ialah hak dan kewajiban peserta dalam Musyawarah Cabang IV Pemuda pancasila. 7. Sidang pleno adalah sidang pleno dalam Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok. 8. Sidang komisi adalah sidang komisi dalam Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok. 9. Quorum dan Pengambilan keputusan ialah quorum dan pengambilan keputusan dalam Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok 10. Hak Suara ialah hak suara peserta dalam Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok. 11. Persyaratan dan Kriteria calon ketua ialah persyaratan dan kriteria calon yang akan dipilih dalam Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok. 12. Tata Cara Pemilihan Calon Ketua adalah tata cara pemilihan ketua dalam Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok. 13. Formatur adalah formatur Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok 14. Keputusan dan risalah adalah keputusan dan risalah dalam Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok


9

BAB II KEKUASAAN DAN WEWENANG Pasal 2 1. Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat cabang yang diadakan sekali dalam waktu 4 (empat) tah un. a. Membahas dan Menetapkan Jadwal Acara, Tata Tertib dan Pimpinan Sidang. b. Menilai dan Menetapkan laporan pertanggung jawaban Majelis Pimpinan cabang c. Membentuk dan menetapkan komisi/sub komisi jika diperlukan d. Membahas dan Menetapkan program kerja Majelis Pimpinan Cabang untuk 4 (empat) Tahun kedepan. e. Membahasa dan Menetapkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Majelis Pimpinan Cabang untuk 4 (empat. f. Memilih dan menetapkan ketua Majelis Pimpinan Cabang untuk masa bakti 4 (empat) tahun kedepan g. Menetapkan Majelis Pertimbangan Organisasi h. Membentuk dan mengesahkan formatur, untuk menyusun dan menetapkan pengurus MPC dan MPO tingkat cabang untuk masa bakti 4 (empat) tahun kedepan. i. Mentapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam pengembangan organisasi dan persoalan-persoalan organisasi

BAB III KELENGKAPAN Pasal 3 1. Kelengkapan Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok terdiri dari: a. Penanggungjawab dan penyelenggara b. Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (SC) c. Peserta (utusan dan peninjau) d. Tempat/sarana/Perlengkapan Acara e. Pimpinan Sidang Pleno, Paripurna dan Pimpinan Rapat Komisi f. Rancangan Materi Musyawarah g. Surat-surat Keputusan Musyawarah dan Rapat h. Sidang dan rapat-rapat i. Komisi-komisi j. Formatur pendukung Acara dan alat pendukung lainnya 2. Semua kelengkapan diadakan dan disiapkan oleh penyelenggara dan penanggungjawab Musyawarah Cabang IV Pemuda PAncasila Kota Depok


10

BAB IV PENANGGUNGJAWAB DAN PENYELENGGARA Pasal 4 1. Penanggungjawab dan Penyelenggara Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok adalah Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok. 2. Penanggungjawab dan Penyelenggara bertangguingjawab agar pelaksanaan Muscab dapat berlangsung dengan lancer, aman dan tertib.

BAB V PANITIA PENGARAH (SC) DAN PANITIA PELAKSANA (OC) Pasal 5 1. Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) Muscab Pemuda Pancasila dibentuk dengan surat keputusan. 2. Tugas Panitia Pengarah (SC) adalah mempersiapkan materi bahasan. 3. Tugas Panitia Pelaksana (OC) adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk memdukung kelancaran pelaksana Muscab. 4. Jumlah personalia Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) sesuai kebutuhan.

BAB VI RANCANGAN MATERI BAHASAN Pasal 6 1. RANCANGAN Materi bahasan Musyawarah Cabang terdiri dari: a. Jadwal Acara dan tata tertib b. Materi komisi A (Organisasi) c. Materi komisi B (Program) d. Materi komisi C (Pokok-pokok pikiran dan Rekomendasi) e. Sub komisi (bilamana diperlukan) 2. Semua rangcangan materi bahasan dipersiapkan oleh penyelenggara.


11

BAB VII SURAT-SURAT KEPUTUSAN Pasal 7 Surat-surat keputusan terdiri dari: 1. No.01 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib 2. No.02 tentang Pimpinan Sidang 3. No.03 tentang Laporan Pertanggungjawaban 4. No.04 tentang Pembentukan Komisi-komisi 5. No.05 tentang Hasil Kerja Komisi A (Organisasi) 6. No.06 tentang Hasil kerja komisi B (program) 7. No.07 tentang hasil kerja komisi C (Pokok-poko pikiran dan rekomendasi) 8. N0.08 tentang Demisioner 9. No.09 tentang Vakal Calin 10. No.10 tentang Calon 11. No.11 tentang Ketua terpilih 12. No.12 tentang Formatur 13. No.13 tentang Hasil kerja Formatur 14. N0.14 tentang Sidang dan Rapat dinyatakan selesai/ditutup

BAB VIII PESERTA Pasal 8 Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok dihadiri oleh: 1. Majaelis Pimpinan Wilayah. 2. Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang. 3. Majelis Pimpinan Cabang. 4. Pimpinan Anak Cabang. 5. Lembaga/Badan tingkat Cabang. 6. Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan cabang.

Pasal 9

Peserta sebagai Utusan Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok ialah: 5. Unsur MPW Pemuda Pancasila Provinsi : 1 orang 6. Unsur MPC Pemuda Pancasila Kota Depok : 1 orang 7. Unsur Badan/Lembaga Pemuda Pancasila Kota Bekasi -Koti Mahatidana : 1 orang -LEMDIK : 1 orang


12

-SAPMA -Srikandi -LPPH 8. Unsur PAC Pemuda Pancasila Se-Kota Depok (11PACx1)

: 1 orang : 1 orang : 1 orang : 11 0rang

Pasal 10 Peserta sebagai Peninjau Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok ialah: 1. Unsur MPW Pemuda Pancasila Provinsi : 2 orang 2. Unsur MPC Pemuda Pancasila Kota Depok : 2 orang 3. Unsur Badan/Lembaga Pemuda Pancasila Kota Bekasi -Koti Mahatidana : 2 orang -LEMDIK : 2 orang -SAPMA : 2 orang -Srikandi : 2 orang -LPPH : 2 orang 4. Unsur PAC Pemuda Pancasila Se-Kota Depok (11PACx2) : 22 orang 5. Undangan yang ditetapkan oleh Majelis Pimpinan Cabang.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 11 Peserta sebagai Peninjau Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok ialah: 1. Mengeluarkan pendapat,saran dan atau tanggapan baik secara lisan maupun tulisan yang bersifat konstruktif dan membangun. 2. Mengajukan usul perubahan dan tambahan. 3. Mengajukan pertanyaan setelah mendapat izin dari pimpinan sidang. 4. Menggunakan hak suara yang penggunaannya diatur dalam pasal 27 tata tertetib ini. 5. Mendapat materi bahasan. 6. Menjadi salah satu komisi. 7. Memilih dan dipilih

Pasal 12 Peserta peninjau mempunyai hak: 1. Mengeluarkan pendapat,saran dan atau tanggapan baik secara lisan maupun tulisan yang bersifat konstruktif dan membangun. 2. Mengajukan usul perubahan dan tambahan.


13

3. 4. 5. 6.

Mengajukan pertanyaan setelah mendapat izin dari pimpinan sidang. Mendapat materi bahasan. Menjadi salah satu komisi. dipilih

Pasal 13 undangan mempunyai hak: 1. Mengikuti, mencatat/mendengar jalannya sidang-sidang pleno dan sidang komisi dengan izin Penyelenggara Muscab. 2. Mengikuti acara-acara tanpa mempunyai hak suara, hak bicara, usul dan pertanyaan, baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 14 Semua peserta berkewajiban untuk: 1. Menjaga dan menciptakan ketertiban dan keamanan. 2. Mengikuti sidang-sidang pleno dan komisi, terkecuali yang tidak diperkenankan oleh panitia. 3. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam MUSCAB IV Pemuda Pancasila Kota Depok. 4. Mensukseskan Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok dalam suasana kebersamaan dan permusyawaratan.

BAB X QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 15 Quorum 1. Quorum Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah unsure peserta sebagi tercantum dalam Anggaran Dasar Pemuda Pancasila Bab XIII P asal 27. 2. Sidang-sidang dan Rapat-rapat dalam Musyawarah dinyatakan sah/quorum untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang hadir. 3. Apabila setelah diskor selama 30 menit quorum belum terpenuhi, maka sidang atau rapat dapat dibuka kembali tanpa memperhatikan quorum dan keputusan yang diambil sah serta mnegikat.


14

Pasal 16 Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dalam mUsyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak. 2. Apabila menyangkut, maka pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia.

BAB XI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 17 1. Laporan pertanggungjawaban Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok disampaikan oleh ketua dalam Sidang Pleno. 2. Laporan pertanggungjawaban Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok dinilai melalui pandangan umum dalam sidang pleno. 3. Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok mempunyai hak jawab atas pandangan umum.

BAB XII SIDANG DAN RAPAT-RAPAT Pasal 18 1. Sidang dan rapat-rapat dalam Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok terdiri dari: a. Sidang Pleno b. Sidang komisi dan sub komisi bila diperlukan c. Sidang dan rapat Formatur d. Rapat pimpinan sidang 2. Pada prinsipnya sidang-sidang dan rapat-rapat bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta.


15

BAB XIII KOMISI-KOMISI Pasal 19 1. Komisi-komisi dalam musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok terdiri dari: a. Komisi A (Organisasi) b. Komisi B (Program) c. Komisi C (Pokok-pokok pikiran dan Rekomendasi) d. Sub komisi bila diperlukan

BAB XIV PIMPINAN SIDANG DAN TUGAS Pasal 20 Pimpinan Sidang

Pimpinan sidang Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depo k terdiri dari: a. Pimpinan Sidang Sementara b. Pimpinan Sidang Pleno c. Pimpinan Sidang Komisi d. Pimpinan Sidang Formatur

Pasal 21 1. Pimpinan sidang Pleno berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota c. 3 (tiga) orang anggota 2. Pimpinan sidang Pleno dipilih dari dan oleh peserta yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara. 3. Pimpinan sidang komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi yang dipimpin salah seorang anggota sidang pleno.

Pasal 22 1. Pimpinan sidang komisi berjumlah 3(tiga) orang dengan komposisi: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota c. 1 (satu) orang anggota


16

2. Pimpinan sidang komisi dari dan oleh anggota komisi yang dipimpin salah seorang anggota sidang Pleno.

Pasal 23 Sebelum pimpinan sidang Pleno dipilih, pe nanggungjawab Musyawarah bersama dengan Panitia Pengarah (SC) selaku Pimpinan Sidang Se mentara memimpin Sidang PLeno untuk membahas dan menetapkan: a. Jadwal Acara b. Peraturan dan Tata Tertib c. Pemilihan PImpinan Sidang Pleno

Pasal 24 Tugas Tugas Pimpinan Sidang Pleno: a. Mengabsen peserta, mengesahkan quorum persidangan, membuka, menskorsing dan menutup persidangan. b. Memimpin, mengarahkan jalannya acara persidangan sesuai dengan jadwal acara. c. Mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda agar tetap berada dalam suasana permusyawaratan untuk mencapai mufakat. d. Mendudukan persoalan serta mengembalikan jalannya sidang sesuai dengan pokok pembicaraan. e. Membacakan surat keputusan dan menandatanganiinya. f. Membentuk komisi-komisi g. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban Majelis Pimpinan Cabang, hasil komisi, hasil formatur. h. Memimpin pemilihan Ketua Majelis Pimpinan Cabang. i. Membentuk dan Mengesahkan Formatur. j. Menyerahklan semua dokumen hasil-hasil keputusan Musyawarah kepada penyelenggara musyawarah.

Pasal 25 Pimpinan sidang komisi bertugas: 1. Memimpin sidang agar tetap dalam suasana kebersamaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang pada pokok pembicaraan. 3. Merampungkan dan melaporkan hasil komisi kepada sidang Pleno MUSCAB IV Pemuda Pancasila Kota Depok.


17

Pasal 26 Tugas komisi-komisi adalah: 1. Komisi A (Organisasi) membahas, merumuskan, persyaratan, kriteria dan tata cara pemilihan untuk memilih Ketua serta menyusun komposisi personalia Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depk masa bakti 2011-2015. 2. Komisi B (Program) membahas dan merumuskan rancangan program umum dan pembentukan lembaga-lembaga, badan-badan organisasi Pemuda Pancasila Koita Depok. 3. Komisi C (Pokok-pokok pikiran dan Rekomendasi) membahas dan merumuskan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Pemuda Pancasila tentang langkahlangkah strategis dalam perkembangan social yang terjadi di Kota Depok. 4. Melaporkan hasil-hasil kerjanya dalam sidang pleno.

BAB XV HAK SUARA Pasal 27 Hak suara untuk memilih Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Depok: Dalam MUSCAB IV Pemuda Pancasila Kota Depok sebagai berikut: a. Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi b. Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok c. Unsur Badan/Lembaga Pemuda Pancasila Kota Bekasi -Koti Mahatidana -LEMDIK -SAPMA -Srikandi -LPPH d. PAC Pemuda Pancasila Se-Kota Depok (11PACx1)

Pancasila Kota

: 1 orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang : 1 orang : 11 0rang

Pasal 28 Pemberian hak suara dalam pemilihan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok dilakukan oleh secara langsung oleh ketua atau yang mewakili delegasi dari masingmasing unsure sebagaimana ditetapkan dalam Bab XV pasal 27 huruf a, b, c, d.


18

BAB XVI DEMISIONER Pasal 29 Kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti: 2006-2011 dinyatakan demisioner sebelim pemilihan ketua dilaksanakan.

BAB XVII PERSYARATAN, KRITERIA CALON KETUA MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015 DAN TATA CARA PEMILIHAN Pasal 30 Calon-calon ketua dipilih dari dan atau oleh peserta Muscab dengan ketentuan sebagai berikut :

1. a. b. c. d.

e. f.

g. h.

Persyaratan Administrasi: Warga Negara Indonesia, dengan bukti Kartu Tanda Penduduk Memiliki Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila. Mengisi Formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pengarah (SC), sebagai bakal calon ketua. Menyampaikan surat pernyataan kesediaan diatas kertas bermeterai, disertai biodata, dan diserahkan kepada Panitia Pengarah (SC) untuk diverifikasi, yang kemudian oleh Panitia Pengarah (SC) diserahkan kepada pimpinan muscab selambat-lambatnya sebelum pemilihan ketua dilaksanakan, untuk ditetapkan sebagai bakal calon Ketua. Pernah atau sedang menjadi pengurus disalah satu jenjang institusi Pemuda Pancasila, minimal satu periode masa bakti dengan bukti surat keputusan. Calon ketua harus didukung sekurang-kurangnya 3 PAC, dengan menunjukan bukti surat dukungan yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekretaris PAC, atau 30% dari jumlah unsur utusan yang berhak memilih. Memiliki visi dan misi dalam upaya mengemban amanah organisasi. menyerahkan dana hibah untuk kepentingan pembinaan organisasi dalam bentuk uang tunai minimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

2. a. b. c. d.

Kriteria: Bertaqwa Kepada tuhan Yang Maha Esa. Setia Kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Memiliki pemahaman tentang organisasi Pemuda Pancasila. Memiliki sikap yang tegas, konsisten, serta mampu secara moril dan materil, mengemban amanat keputusan-keputusan organisasi. e. Memiliki integritas moral dan visioner.


19

f.

Tidak tercela atau tidak sedang terkena vonis hukuman minimal 5 (lima) tahun dari pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap. g. Tidak kena sangsi organisasi berupa skorsing atau pemecatan, terkecuali telah mendapatkan rehabilitasi.

Pasal 31 Tata cara pemilihan Ketua dan Pembentukan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok dengan tahap sebagai berikut: 1. Manyampaikan visi dan misi 2. Pencalonan Ketua 3. Pemilihan Ketua/Formatur 4. Pemilihan Anggota Formatur 5. Pembentukan MPC Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015

Pasal 32 1. Pemilihan Ketua Majelis Pimpinan Cabang dilakukan secara musyawarah mufakat. 2. Jika usulan calon Ketua Majelis Pimpinan Cabang disepakati secara musyawarah mufakat maka yang bersangkutan dinyatakan terpilih secara aklamasi. 3. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap I (verifikasi persyaratan dan kriteria bakal calon) a) Verifikasi terhadap Bakal Calon dilakukan oleh pimpinan Sidang Pleno dengan bantuan Panitia Pengarah (SC). b) Bakal Calon dinyatakan sah menjadi calon tetap apabila telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37. c) Bakal Calon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a) dinyatakan gugur. d) Setiap Bakal Calon dapat ditetapkan sebagai calon untuk dipilih apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya 3 PAC, dengan menunjukan bukti surat dukungan yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekretaris PAC, atau 30% dari jumlah unsur utusan yang berhak memilih. e) Apabila seseorang Bakal Calon tidak mendapatkan dukungan sebagaimana yang dimaksud pada butir d) maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur. f) Calon yang telah ditetapkan, doleh Pimpinan Sidang Pleno.


20

Tahap II (Pemilihan) a) Pemilihan dipandu oleh Pimpinan Sidang Pleno secara kolektif. b) Setiap calon wajib menyampaikan Visi dan misinya. c) Masing-masing unsur utusan yang berhak memilih, hanya mempunyai satu hak suara dan hanya dapat memilih satu nama dari calon yang ditetapkan. d) Sebelum Pemilihan dilakukan, terlebih dahulu dipersiapkan jumlah kertas suara sesuai dengan jumlah suara utusan yang berhak memilih. e) Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia. f) Perhitungan hasil pemilihan dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh unsure peserta g) Calon yang memperoleh suara terbanyak, dinyatakan dan ditetapkan sebagai ketua MPC PEMUDA PANCASILA Kota Depok, terpilih. h) Apabila calon yang dipilih mendapat dukungan jumlah suara yang sama banyak, maka pemilihan akan diulang hanya untuk satu kali. i) Apabila setelah pemilihan diulang hasil suaranya masih tetap sama, maka calon-calon yang bersangkutan melalui pimpinan sidang pleno diserahkan kepada jenjang organisasi setingkat di atasnya untuk diputuskan, dan keputusan ini bersifat mengikat serta tidak dapat diganggu gugat. j) Ketua MPC PEMUDA PANCASILA Kota Depok terpipih secara otomatis menjadi Ketua Formatur.

BAB XVIII FORMATUR Pasal 33 1. Tim Formatur untuk menyusun kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila berjumlah ganjil, minimal 5(lima) orang dan maksimal 7 orang. 2. Formatur dengan mandat penuh menyusun kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015 serta melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan Sidang Pleno. 3. Tim formatur terdiri dari ketua terpilih sebagai ketua Formatur, dibantu oleh unsure formatur lainnya yang ditunjuk/dipilih oleh peserta. 4. Tim formatur Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok terdiri dari: a. Ketua MPC terpilih sebagai ketua Formatur = 1(satu) orang b. Unsur MPC Demisioner = 1(satu) orang c. Unsur MPW Pemuda Pancasila = 1(satu) orang d. Unsur PAC Pemuda Pancasila = 2(satu) orang

Pasal 34 1. Ketua terpilih bersama-sama anggota formatur menyusun komposisi dan personalia kepengurusan MPC Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 20112015.


21

2. Formatur dengan mandate penuh menyusun komposisi dan personalia kepengurusan MPC Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015 3. Struktur dan jumlah kepengurusan MPC Pemuda Pancasila K ota Depok masa bakti 2011-2015 didasarkan pada hasil pleno komisi Organisasi. 4. Formatur melaporkan hasil kerjanya pada Sidang Pleno.

BAB XIX KEPUTUSAN DAN RISALAH Pasal 35 Keputusan-keputusan dan semua risalah sidang-sidang dan rapat-rapat diserahkan oleh pimpinan sidang Pleno kepada Ketua MPC terpilih pada saat Penutupan rapat.

BAB XX FORMATUR Pasal 36 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diputuskan oleh Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok. 2. Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal


MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK Pimpinan Sidang Sementara,

_____________________ Ketua/Anggota

_____________________ Sekretaris/Anggota

Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


22

KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK Nomor: 002/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011

Tentang PENETAPAN PIMPINAN SIDANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok setelah :

MENIMBANG

: 1. Bahwa demi menjaga kelancaran dan ketertiban dan musyawarah cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok perlu menetapkan Pimpinan Sidang 2. Bahwa oleh karena itu perlu adanya keputusan yang mengatur tentang Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang IV Kota Depok.

MENGINGAT

: Hasil Keputusang Nomor: 01/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib.

MEMPERHATIKAN

: Hasil Keputusan Sidang Pleno I Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok tentang Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK.

Pasal 1 Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok terdiri dari 1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 3 (tiga) orang Anggota


23

Pasal 2 Susunan Pimpinan Sidang Musyawarah cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok adalah sebagaimana terdapat pada lampiran II keputusan ini dan merupakam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal



Pimpinan Sidang Sementara,

_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


24

Lampiran:

Surat Keputusan Nomor: 02/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 tentang Susunan Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

SUSUNAN PIMPINAN SIDANG

I.

Ketua

: ……………………………………………………………………………………

II.

Sekretaris

: ……………………………………………………………………………………

III.

Anggota-Anggota

: 1.………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………. 3………………………………………………………………………………….



MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK Pimpinan Sidang Sementara,

_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


25

KEPUTUSAN MUSYAWARAH IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK Nomor: 03/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 Tentang:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA ADEPOK MASA BAKTI: 2006-2011 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok setelah:

MENIMBANG

: 1. Bahwa Majelis Pimpinan cabang Pemuda Pancasila Kota Depok Masa Bakti 2006-2011 yang diangkat Muscab III Pemuda Pancasila Kota Depok pada akhir masa baktinya berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja Cabang Pemuda pancasila Kota Depok. 2. Bahwa Majelis Pimpinan cabang Pemuda Pancasila Kota Depok Masa Bakti 2006-2011 yang diangkat Muscab III Pemuda Pancasila Kota Depok pada akhir masa baktinya berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja Cabang Pemuda pancasila Kota Depok yang disampaikan pada sidang pleno II. 3. Bahwa Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok perlu menanggapi dan mengambil keputusan terhadap laporan pertanggungjawaban Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok.

MENGINGAT

: 1. Anggaran Rumah Tabgga Pemuda Pancasila Bab XV Pasal 41 ayat 3 2. Tata Tertib Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok Bab XI Pasal 17

MEMPERHATIKAN

:

Hasil Musyawarah Sidang Pleno III Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok tentang Laporan Pertanggung jawaban Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 206-2011 serta pandangan umum peserta musyawrah cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.


26


: KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2006-2011. Pasal 1

Menerima Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2006-2011 pada sidang pleno III Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok. Pasal 2 Naskah baik laporan pertanggungjawaban sebagai dimaksud oleh pasal 1 terdapat pada lampiran keputusan ini merupakn satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal


MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK Pimpinan Sidang,

_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


27


PENETAPAN KOMISI-KOMISI MUSCAB IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok setelah:

MENIMBANG

: 1. Bahwa untuk menjamin daya guna dan hasil guna dalam pembahasan materi-materi Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok perlu untuk membentuk komisi-komisi dan menetapkan anggota komisi-komisi. 2. Bahwa oleh karena itu perlu adanya keputusan Muscab IV Majelis Pimpinan cabang Pemuda Pancasila Kota Depok tentang Penetapan komisi-komisi

MENGINGAT

: 1. Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila Bab XVI Pasal 50 ayat 1 hurup b dan c. 2. Tata Tertib Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok Bab XII Pasal 30

MEMPERHATIKAN

: 1. Keputusan Nomor: 01/KPTS/’MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 Tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok. 2. Saran-saran serta pendapat yang berkembang dalam permusyawarahan sidang Pleno III Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok.


: KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN KOMISIKOMISI CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK Pasal 1

Komisi-Komisi pada Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok adalah : 1. Komisi A. (Organisasi) 2. Komisi B (Program Kerja) 3. Komisi C(Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi)


28

Pasal 2 Anggota Komisi-Komisi adalah Peserta Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok sebagaimana terdapat pada lampiran 1,2 dan 3 keputusan in danmerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Pimpinan Sidang,

_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


29

Lampiran 1: Surat Keputusan nomor: 04/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 tentang Komisi-komisi dan anggota komisi-komisi pada Musyarawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

1.Komisi A (Organisasi) NO

NAMA

UTUSAN




_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


30


1.Komisi B (Program Kerja) NO

NAMA

UTUSAN




_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


31


1.Komisi C (Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi) NO

NAMA

UTUSAN




_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


32


PENETAPAN MATERI A (ORGANISASI)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok setelah:

MENIMBANG

: 1. Bahwa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok sebagai pemegang kekuasaaan tertinggi organisasi Pemuda Pancasila ditingkat Cabang, yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 2. Bahwa Sidang Pleno III Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok adalah alat kelengkapan untuk membahas segala rancangan meteri bahasan tentang bidang organisasi. 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan tentang Materi – A (Organisasi) Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

MENGINGAT

: 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organi- Pancasila hasil keputusan Musyawrah Besar VIII Pemuda pancasila tahun 2009 2. Surat keputusan MPC Pemuda Pancasila Kota Depok Nomor: E.2/KPTS/MPC-PP/DPK/II/2011 tentang Susunan Panitia Pengarah (steering Committee) dan Panitia Pengarah (Organizing Committee) Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

MEMPERHATIKAN

: 1. Keputusan Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok No. 01/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 tentang Jadwal Acara Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok. 2. Keputusan Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Nomor: 02/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 tentang Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.


33

3. Keputusan Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Nomor: 03/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 tentang Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok 4. Saran-saran serta pendapat yang tumbuh dan berkembang dalam permusyawaratan Sidang Pleno III pada tanggal 2 Juni 2011


: KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG PENGESAHAN MATERI – A (ORGANISASI) MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK

Pasal 1 Materi – A (Organisasi) hasil sidang Pleno III Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok adalah sebagiman tercantum dalam lampiran 1, dan memrupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2 Materi – A (Organisasi) Sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, merupakan pedoman yang mengikat bagi seluruh anggota Pemuda Pancasila Kota Depok dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kota Depok. Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


34




Pimpinan Sidang,

_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


35

Lampiran 2: Surat Keputusan nomor: 05/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 tentang Pengesahan Materi Komisi - A (organisasi) pada Musyarawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

MATERI A - ORGANISASI TENTANG PERSYARATAN, KRITERIA CALON KETUA MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2006-2011 DAN TATA CARA PEMILIHAN

A. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN KRITERIA KETUA MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK ADALAH: 1. Warga Negara Indonesia dengan Bukti Kartu Tanda Penduduk. 2. Memiliki Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila. 3. Pernah atau sedang menjadi fungsionaris di Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok minimal satu periode denganh bukti Surat Keputusan. 4. Membuat surat pernyataan kesediaan diatas kertas bermaterai cikup didsertai biodata. 5. Menyatakan pengunduran diri dari rangkap jabatan pada jenjang tingkatan internalorganisasi Pemuda Pancasila lainnya bilamana terpilih. 6. Mempunyai dukungan dari PAC Pemuda Pancasila yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan minimal 30% dari pesrta Muscab IV. B. KRITERIA CALON KETUA MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK ADALAH: 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945 3. Memiliki integritas moral dan visioner 4. Tidak tercela atau tidak sedang terkena vonis hukuman 5 (lima) tahun dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Memiliki pemahaman tentang organisasi Pemuda Pancasila. 6. Tidak terkena sangsi organisasi berupa skorsing atau pemecatan terkecuali telah mendapat rehabilitasi. 7. Memiliki sikap tegas, konsisten serta mampu secara moril dan meteril dan materi mengemban amanat keputusan-keputusan organisasi. C. TATA CARA PEMILIHAN KETUA MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK: 1. Pemilihan Ketua Majelis Pimpinan cabang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat 2. Jika usulan calon Ketua Majelis Pimpinan cabang disepakati secara musyawarah untuk mufakat maka yang bersangkutan dinyatakan terpilih secara aklamasi. 3. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan denagn tahapan sebagai berikut:


36

TAHAP I (Memilih Bakal Calon Menjadi Calon Tetap): a. Bakal calon dinyatakan sah menjadi calon tetap apabila telah memenuhi persyaratan dan criteria yang ditetapkan. b. Pada data pendaftaran diri bakal calon menyerahkan dana hibah untuk kepentingan pembinaan organisasi dalam bentuk uang tunai minimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) c. Bakal Calon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud butir a dan b dinyatakan gugur. d. Setiap bakal calon dapat ditetapkan sebagai calon untuk dipilih apabila mendapat dukungan minimal 30% dari jumlah unsur utusan yang berhak memilih. e. Apabila seseorang Bakal calon tidak mendapatkan dukungan sebagaimana yang dimaksud pada butir d, maka bakal calon yang bnersangkutan dinyatakan gugur. f. Calon yang telah ditetapkan, diumumkan oleh Pimpinan Sidang Pleno. g. Pemilihan dipimpin oleh pimpinan sidang Sidang Muscab IV yang dibantu oleh 2 (dua) orang saksi h. Sebelum pemilihan dilakukan bakal calon harus diperkenalkan kepada peserta muscab IV. TAHAP II (Mekanisme Pemilihan Ketua): a. Pemilihan dipandu oleh Pimpinan Sidang Pleno secara kolektif b. Setiap calon wajib menyampaikan visi dan misi. c. Masing-masing unsur yang berhak memilih, hanya mempunyai 1(satu) Hak suara dan hanya dapat memilih 1(satu) nama dari calonyang ditetapkan. d. Sebelum pemilihan dilakukan, terlebih dahulu disiapkan jumlah kertas suara sesuai dengan jumlah suara utusan yang berhak memilih. e. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia. f. Perhitungan hasil pemilihan dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh unsur peserta. g. Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan dan ditetapkan sebagai ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila masa bakti 2011 -2015 terpilih. h. Apabila calon yang terpilih mendapat dukungan jumlah suara yang sama banyhak, maka pemilihan akan diulang hanya 1(satu) kali. i. Apabila setelah pemilihan diulang hasil suaranya masih tetap sama, maka caloncalon yang bersangkutan melalui pimpinan sidang Pleno diserahkan kepada Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat untuk diputuskan dan keputusan ini bersifat mengikat serta tidak dapat diganggu gugat. j. Ketua Majelis Pimpinan Cabang terpilih secara otomatis menjadi ketua formatur.


37

D. FORMATUR, T UGAS DAN WEWENANG 1. Tim formatur untuk menyusun kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang. 2. Formatur dengan mandate penuh menyusun kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015 serta melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan sidang pleno. 3. Tim formatur terdiri dari ketua terpilih sebagai ketua formatur, dibantu oleh unsur formatur lainnya yang ditunjuk/dipilih oleh peserta. 4. Tim formatur Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok terdiri dari: a. Ketua MPC terpilih sebagai ketua formatur = 1 (satu) orang b. Unsur MPC Demisioner = 1 (satu) orang c. Unsur MPW Pemuda Pancasila = 1 (satu) orang d. Unsur PAC Pemuda Pancasila = 1 (satu) orang 5. Ketua terpilih bersama-sama anggota formatur menyusun komposisi dan personalia kepengurusan MPC Pemuda Pancasila kota Depok masa bakti 20112015. 6. Formatur dengan mandat penuh menyusun komposisi dan personalia kepengurusan MPC Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015. 7. Formatur melaporkan hasil kerjanya pada sidang Pleno.




_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….

KEPUTUSAN


38

MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA Nomor: 06 /KPTS /MUSCAB IV/PP-DPK/VI/2011 Tentang PENGESAHAN MATERI-B (PROGRAM KERJA) Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok setelah :

Menimbang

: 1. Bahwa Musyawarah cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Pemuda Pancasila ditingkat Kota Depok yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) Tahun. 2. Bahwa Sidang Pleno IV Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok adalah alat kelengkapan untuk membahas segala rancangan materi bahasan tentang program kerja. 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan tentang materi – B ( Program Kerja ) MusyawarahCabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

Mengingat

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila hasil Keputusan Musyawarah Besar VII Pemuda Pancasila Tahun 2009 di Jakarta. 2. Surat Keputusan MPC Pemuda Pancasila Kota Depok Nomor: E.2/02/KPTS/MPC-PP/DPK/II/2011 Tentang susunan PanitiaPengarah ( Steering Committe ) dan Panitia Pelaksana ( Organizing Committe ) Musywarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

Memperhatikan : 1. Keputusan Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok No.001 / KPTS / MUSCAB-IV / PP-DPK / VI /2011 Tentang Jadwal Acara Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok . 3. Keputusan Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Nomor: 002 / KPTS / MUSCABIV / PP-DPK / VI / 2011 Tentang tata tertib Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok


39

3. Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota nomor: 003 / KPTS / MUSCAB IV / PP-DPK / VI / 2011 Tentang Pimpinanj Sidang Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok. 4. Saran-saran serta pendapat yang tumbuh dan berkembang dalam Permusyawaratan yang tumbuh dalam Sidang Pleno III Pada tanggal 2-Juni-2011.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG PENGESAHAN MATER – B ( PROGRAM KERJA ) MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TAHUN 2011. Pasal 1

MATERI – B ( Program Kerja ) hasil sidang pleno IV Musyawarah Cabang IVPemuda Pancasila Kota Depok adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini. Pasal 2 Materi – B ( Program Kerja ) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, Merupakan pedoman yang mengikat bagi seluruh anggota Pemuda Pancasia Kota Depok dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Sosial KemasyaraKatan Pemuda Pancasila Kota Depok. Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.


40




_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….

3 . .......................................................

........................................................


41

Lampiran 1: Surat Keputusan nomor: 06/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 tentang Pengesahan Materi Komisi – B (Program Kerja) pada Musyarawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

MATERI B – PROGRAM KERJA PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK BAB I PENDAHULUAN Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Kota Depok merupakan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan seiring dengan perkembangan otonomi daerah dan globalisasi sebagai upaya bangsa dalam memberikan kesempatan dan peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi sumberdaya-nya dalam mewujudkan msyarakat adi; makmur dan sentosa sesuai dengan cita-cita dan amanat Undang-undang Dasar 1945. Pemuda Pancasila Kota Depok yang merupakan harapan bangsa dituntut untuk juga dapat memeberikan perubahan yang lebih baik sebagai bentuk tanggung jawab dari jiwa semangat perjuang. Pemuda Pancasila Kota Depok adalah bagian generasi penerus yang dituntut untuk tampil kedepan sebagai warna dalam menentukan arah pembangunan daerah dan bangsa. Sehingga dibutuhkan rasa tanggung jawab, ketulusan hati dan pengabdian yang tinggi, maka Pemuda Pancasila Kota Depok dengan kesadaran dan tanggung jawab sebagai organisasi kenasyarakatan dengan pedoman kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Undang-Undang Dasar 1945. Program kerja Cabang ini merupakan pokok-pokok kerja Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bhakti 2011-2015, dalam rangka upaya mewujudkan tujuan-tujuan Pemuda Pancasila Kota Depok sesuai dengan jiwa semangat dan nilai-nilai ke-Depok-an. Pokok-pokok program kerja Cabang ini merupakan penjabaran dari program umum Pemuda Pancasila dengan berbagai agenda pelaksanaan sampai dengan akhir masa jabatan yaitu 2011-2015. Pada hakekatnya program kerja cabang ini, nerupakan rngkaian kegiatan yang terarah dan terpaaaadu guna mencapai tujuan organisasi sesuia dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemua Pancasila. Tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam mukadimah UUD 1945 adalah untuk melidungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social menjadi komitmen Pemuda Pancasila untuk terus diupayakan perwujudannya.


42

Berdasarkan tujuan itu dan sebagai bagian dari kominitas bangsa yang sadar terhadap tanggung jawabnya, Pemuda Pancasila secara organisatorin setiap 5 (lima) tahun akan membahas seluruh pokok-pokok pikirannya, baik itu yang menyangkut permasalahan internal bangsa maupun eksternal untuk diputuskan dan ditetapkan sebagai acuan basgi seluruh anggotanya berperan serta dalam pembangunan. Pada sisi lain sejak dimulainya era reformasi, khususnya setelah krisis ekonomi dan pasca amandemen UUD 1945 banyak sector kehidupan masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah telah mengalami stagnasi. Krisis multidimensi khususnya dibidang ekonomi yang terus berlanjut menyebabkan penderitaan rakyat, sedangkan pemerintah bekerja terkesan lamban bahkan kurang responsif dan tidak focus mengatasinya, Rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat akibat krisis terasa lebih dipercepat karena pemerintah lemah dalam hal inisiatif, Dan terkesan meremehkan penegakan hukum, mengabaikan ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat, kurang koordinatif dan tidak berwibawa. Kehidupan social yang terpuruk dan rapuh menciptakan kerawanan dan ketidak tentraman kehidupan Rakyat. Bertambahnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin, rusaknya sarana dan prasaran umum, bertambah besarnya jurang perbedaan kemajuan antar penduduk pedesaan, antar wilayah perkotaan dan antar gender, turunnya kualitas hidup rakyat, serta merosotnya mutu pendidikan dan lingkungan hidup yang berakibat terjadinya banyaknya angka pengangguran dan bencana alam dan pencemaran yang terus menenrus, lambannya respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat untuk perbaikan kehidupan menyebabkan pemerintah sering dihujat dan pergantian kepemimpinan yang dipaksakan dengan cara-cara inkonstitusional. Semua hal ini menyebakan cita-cita kehidupan tidak sesuai harapan seperti dirumuskan pada pendiri Negara seolah sirna ditelan oleh kondisi krisis multi dimensi berkepanjangan, ketidak mampuan pemerintah dan kualitas pemimpin/elit-elit politik yang mementinkan diri dan golongannya sendiri.

BAB II TINJAUAN UMUM KONDISI KEHIDUPAN EKSTERNAL DAN INTERNAL 1. Tinjauan Umum Kondisi Eksternal Meskipun secara procedural proses demokrasi berjalan lancer, persoalan ekonomi dan kesejahteraan social tetap menjadi kekuatiran terbesar, terlebih kiprah penegakkan hukum juga mengalami kecenderungan antiklimaks apresiasi. Harga barang dan jasa yang semakin tinggi, sehingga biaya hidup akan menjadai beban bera. Mengacu pada kondisi tahun-tahun silam, msyarakat beranggapan harga barang dan jasa yang mereka butuhkan tidak akan mengalami penurunan apalagi pasca inflasi akibat kenaikan harga BBM, belum ada tanda pengurangan beban ekonomi masyarakat yang signifikan.


43

Pesimisme dibidang ekonomi diperkuat oleh ketidak-yakinan masyarakat terhadapa kemampuan pemerintah menyediakan/membuka lapangan kerja, bahkan akan bertambah sulit memperolah pekerjaan karena kompetisi semakin ketat akibat pertumbuhan angkatan kerja baru mencapai satu setengan juta orang pertahun. Berbagai langkah peningkatan struktur ekonomi masyarakat miskin yang diupayakan pemerintah sejauh ini juga belum menjanjikan harapan bagi perbaikan kondisi kesejahteraan social masyarakat, walaupun pemberian dan bantuan langsung tunai, bantuan operasional sekolah (BOS), beras miskin (raskin) dan sejenisnya belum banyak membantu mengurangi beban masyarakat, apalagi dengan mahalnya, biaya pendidikan dan kesehatan, program pemerintah tersebut kerap kali kurang berjalan efektif karenanya wajar jika masyarakat pesimistis. Gelagat buruk kondisi social ekonomi akan lebih dikuatirkan terjadi akibat adanya krisis finasial di Negara adidaya yang telah berimplikasi secara global dimana Indonesia juga mulai merasakanya. Pada bidang penegakan hukum juga terkendala dengan lemahnya bagi penegak hukum dan tidak jarang terjadi kesalahan kewenangan dalam penanganan kasuskasus korupsi yang merugikan Negara, sehingga kondisi ini sebagai sinyal perlawanan koruptor ditengah aksi penegakan supremasi hukum dan merupakan keputusan yang kontra produktif. Akibatnya masalah penegakan hukum menjadi krusial dan pelik ketimbang bidang lainnya padahal kekuatan daerah atau Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat hanya bias berhasil jika didukung oleh fungsi pengawasan rule of law. Tanpa penguatan institusi pengawasan dan efek jera dalam bidang hukum pada masa demokratisasi ini, yanterjadi adalah penghamburan uang masyarakat, sebagaimana terjadi melalui berbagai kasus korupsi dipusat dan didaerah termasuk juga di Kota Depok. Berbagai hal itu meng-inspirasikan public untuk menyatakan bahwa pemerintah belum berwibawa dimata rakyat. Begitu halnya dalam penanganan bencana alam, pengangguran dan kemiskinan, merupakan respon public terhadap carut-marutnya persoalan tersebut. Demiki juga kepercayaan public menurun terhadap kinerja elitelit politik dilegislatif dan birokrat yang hanya menuntut tunjungan gaji/fasilitas. Budaya konsumerisme, dekadensi moral, jalan pintas, penipuan, penipuan premanisme, bencana alam, penyalahgunaan obat-obataa terlarang dan konflik SARA yang terjadi dibeberapa daerah, hal ini juga akan meningkat mewarnai kehidupan masyarakat, sperti kejadian di jawa barat, banten dan jawa tengah, dan penanganannya membuat investor berpikir untuk meng-investasikan modalnya di Indonesia, meskipun Pemerintah telah membuka kesempatan bagi para investor mengambil peluang dalam pembangunan infra struktur. Menyadari dan memahami realitas kehidupan Indonesia sat ini yang sarat agenda baru, bahkan persoalan baru, tentu memerlukan antisipasi yang cerdas serta kemampuan yang prima. Ketidak pastian situasi ini mengisyaratkan bahwa jalan jalan yang ditempuh bukanlah garis lurus, melainkan persimpangan yang penuh arah.


44

Hal ini mau tidak mau, dan perlahan-lahan organisasi dihadapkan pada pilihan yang memungkinkan dapat mencapai keberhasilan/kesuksesan atau degradasi diluar arena perubahan dan pembaharuan. Kecenderungan situasi yang penuh dengan gugatan, komflik kepentingan, kesemrawutan dan tidak beraturan ialah kecenderungan masyarakat yang semakin apatis kurang memahami solidaritas dan tidak mempunyai organisasi menawarkan konsep yang dibutuhkan masyarakat. Akibat program aplikatif, program social dari pengejawantahan solidaritas yang terkonsep mengalami kendala pada level akseptabilitas public. Meskipun begitu kefasipan ormas-ormas lain khususnya ormas yang mapan dan berkembang pada masa lalu, masih memiliki peluang ber-apresiasi dan berkreatifitas membangun eksistensinya di dalam derap pembangunan daerah dan bangsa. Berpijak dari semua permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kita berharap semua elemen Pemuda Pancasila Kota Depok khususnya yang terlibat membahas Porgram kerja dapat secara cerdas dan bersinergi mendesain format program kerja Pemuda Pancasila yang professional, memiliki keunggulan daya saing, untuk tampil dalam pembangunan daerah dan bangsa.

2. Tinjauan Umum Kondisi Internal Pemuda Pancasila Menelaah format organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah dan budaya politik yang melahirkannya. Meskipun nomenklatur institusi masyarakat bias sama anatara satu dengan lainnya namun sukar untuk dibantah bahwa cirri, peranan, lingkup kegiatan dan kendalanya pasti berbeda antara satu dengan lainnya. Dari konpleksitas latar belaknag sejarah dan budaya politik itulah berasal perangkat nilai yang kenudian dikristakisasi kedalam organisasi kemasyarakatan yang merupakan elemen dan system sosialnya. Perangkat nila itu sendiri berkembang menjadi wawasan ideologis yang member arah, misi, makna, semangat, tujuan, cita-cita dan tolak ukur kinerjanya serta sebagai rambu-rambu ayng harus diperhatikan oleh setiap pimpinan dan pengurus dalam organisasi kemasyarakatan. Wawasanideologis yang melatar belakangi institusi masyararakt dapat bekembang secara incremental dan gradual dalam waktu lama sebagai bagian dari seluruh proses sosialnya dan itulah yang terjadi para organisasi Pemuda Pancasila. Selain itu pandangan organisasi juga dapat berkembang sendiri melalui jalur lain yaitu melalui hasil Mubes VIII Pemuda Pancasila Tahun 2009 dan melalui Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depokyang kemudian disosialisaikan untuk member kata final terhadap peran idealnya (keunggulan kompetitifnya). Dinamika kehidupan organisasi kemasyaratan pada dasarnya berkisar pada proses interaksi antara pandangan ideologis yang menjadi acuan dalam menyusun format organisasinya dengan kinerja nyatanya akan menimbulkan masalah jika terlalu jauh jarak antara cita-cita yang terkandung dalam wawasan


45

ideologis tersebut dengan kinerja nyata dari para fungsionarisnya yang akan mengimplementasikannya dan pola tersebut juga berlaku dalam perkembangan kehidupan organisasi Pemuda Pancasila yang belum dapat membawa pencerahan baru. Kondisi inilah yang terasa dalam kehidupan organisasi Pemuda Pancasila dalam kurun wajtu satu dasa warsa terakhir, yang disimpulkan mal-fungsi, dis-orientasi dalam mendefinisikan format ORMAS-nya dalam menjawab era perubahan, khususnya alam mengkonfigurasikan fungsi, peran, wewenang, tugsa dan tanggung jawabn dari seluruh potensi simber daya manusianya yang berhimpun substansinya bukandisitu saja. Aspek-aspek seperti belum adanya kesamaan persepsi di masing-masin tingkatan dalam menerjemahkan gramatikal dan leksikal Pemuda Pancasila, apakah ia dalam pengertian OKP atau ORMAS : a. Pengendalian struktur masih belum terintregrasi. b. Mekanisme control di internal dan eksternal masih lemah dan belum efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi. c. Tingka pemahaman jati diri dan pelaksanaan konstitusi masih rendah. d. Kurangnya kesediaan waktu yang diberikan fungsionaris kepada organisasi, rendahnya komitmen, tanggung jawab dan pemahaman tugas. e. Belum memiliki peta sosiologis. f. Belum memiliki sumber dana yang permanen untuk mendukung gerak organisasi. g. Belum maksimal pengelolaan secretariat yang permanen sebagai pusat pengendalian aktifitas organisasi. h. Pola manajemen sumber daya informasi masih tradisional, untuk menjawab permasalahan da;lam era modernisasi, informasi, teknologi. i. Belum adanya aliansi strategis untuk mengusung resonansi organisasi. Juga belum tersedianya data riil anggita, baik junlah secara kuantitas, usia, jenis kelamin, pendidikan/skill atau keahlian, profesi untuk dikonfigurasikan menjadi format ideal dari sebuah organisasi social lemasyarakatan dalam berperan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara merupakan persoalan mendasar. Hal ini secara langsung memberi pemahaman kepada kita bahwa orientasi ruang lingkup kegiatan, tanggung jawab, tolok ukur kinerja, wewenang serta peranan dari masing-masing institusi ini memerlukan penataan secara proporsional, artinya harus ada kejelasan peran siapa yang memerankan masalah ekstrnal dan siapa yang memerankan tanggung jawab terhadap masalah internal untuk : Pertama : Memberikan kejelasan sebagai arah pembaharuan dan tanggung jawab Pemuda pancasila sebagai ORMAS di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


46

Kedua : Mengembangkan/memposisikan peran dari seluruh potensi sumber daya manusia Pemuda Pancasila untuk dapat berdaya dan berhasil guna, sesuai lintas sektoralnya. Ketiga : Meletakan dasar yang kokoh bagi peningkatan upaya induk organisasi dalam membina institusinya. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Memformalkan fungsi dan peran lembaga-lembaga Pemuda Pancasila secara otonom sebagai media untuk melahirkan negarawan. 2. Adanya interaksi diantara lembaga Pemuda Pancasila. 3. Kepedulian terhadap segala permasalahan bangsa akan mengacu lembagalembaga Pemuda Pancasila melakukan kegiatan ataupun kajian kemasyarakatan. 4. Sikap mandiri akan tumbuh melalui pengambilan keputusan disetiap lembaga Pemuda Pancasila. 5. Kemampuan leadership akan teruji dan memacu kualitas pada setiap strata kepemimpinan di lembaga-lembaga Pemuda PAncasila.

Potensi Pemuda Pancasila sulit berkembang tanpa adanya penataan, padahal menghadapi tangtangan masa depan tidak bias hanya diselesaikan atau dihadapi oleh funsionaris saja, tetapi harus komprehensip/menyeluruh. Karena itu, Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok ini harus cerdas meberikan kata final tentang format Pemuda Pancasila untuk membuka peluang terhadap potensinya mengembangkan diri sendiri secara otonom dan professional. Setiap lembaga Pemuda Pancasila bias memiliki prioritas tertentu dari pola pengembangannya. Bila dalam analisis mikro untuk kemajuan suatu daerah/Negara harus ada leadership sector, maka pengembangan Pemuda Pancasila hendaknya dapat terhormat demikian juga, apakah orientasinya pada wiraswastataan, kajian intelektual, profesi, politik, social, budaya, hukum dan HAM, ekonomi yang berorientasi kerakyatan tanpa menafikan bidang yang lain khususnya wawasan kebangsaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Program kerja Pemuda Pancasila Kota Depok ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perjuangan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015, yang saat ini sudah melaksanakan pembangunan dan pembaharuan di segala bidang sesuai tugas dan tanggung jawab dan peran serta Pemuda Pancasila didalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.


47

1. Pencanangan Program Kerja Pemuda Pancasila ini dimaksudkan : a. Sebagai wujud dari manifestasi tanggung jawab dan peran sera Pemuda Pancasila didalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Sebagai misi perjuangan Pemuda Pancasila dalam mewujudkan cita-citanya. c. Sebagai landasan operasional Pemuda Pancasila. 2. Adapun tujuannyaialah : a. Untuk menetapkan arah, sasaran, target, kaidah dan pola implementasi program dalam melanjutkan pengabdian Pemuda Pancasila empat tahun kedepan 2011-2015. b. Membangun Pemuda Pancasila yang memiliki pilar-pilar keunggulan kompetitif, mandiri, inovatif dan kreatif.

BAB IV LANDASAN Program Kerja Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok, masa bakti 2011-2015 berdasarkan : 1. Pancasila sebagai landasan idiil. 2. UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan konstitusional. 3. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi sebagai landasan organisasi. 4. Hasil Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila tahun 2009 di Jakarta dan hasil Musyawarah Wilayah VIII Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat tahun 2007 sebagai landasan operasional.

BAB V SIKAP DASAR Dalam mengemban dan melaksanakan program kerja Pemuda Pancasila Kota Depok senantiasa berpegang teguh pada sikap dasarnya, yaitu : 1. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Setia kawan membela kebenaran. 3. Menjunjung tinggi, patuh dan taat terhadap peraturan, perundang-undangan yang berlaku. 4. Menghormati lambang-lambang/symbol-simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Melaksanakan tanggung jawab nperan, fungsi dan misi sebagai organisasi kemasyarakatan Pemuda, berbangsa dan bernegara. 6. Memantapkan kebersamaan dan keterpaduan hubungan dengan masyarakat organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila dan segenap potensi alam lingkungan organisasi guna menyamakan persepsi, visi dan misi organisasi dalam mensukseskan pembangunan secra konstitusional.


48

BAB VI POKOK-POKO PERJUANG Pokok-pokok perjuangan Organisai Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila : 1. Mengamalkan pancasila sebagai Falsafah hidup Bangsa dan ideologi Negara. 2. Melaksanakan UUD 1945 sebagai konsitusi Negara. 3. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 4. Menjaga dan menjunjung tinggi semangat Bhineka Tunggal IKa. 5. Melahirkan kader Pemuda Pancasila sebagai kader Bangsa. Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab, peran, funsi dan misi Pemuda Pancasila Kota Depok untuk mencapai tujuan dan perjuangannya perlu ditetapkan sasaran yang hendak dicapai dengan memperhatikan tahap perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara dalam kurun waktu empat tahun.

BAB VII RUANG LINGKUP Ruang lingkup Program Umum Pemuda Pancasila, meliputi : 1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan a. Memajukan peran dan Program Pemuda Pancasila Kota Depok sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. b. Meningkatkan kualitas organisasi yang mampu berdaya saing. c. Membangun suasana yang harmonis dan kondosuif serta taat, disiplin, menjaga citra organisasi, dan menjunjung tinggi aturan-aturan organisasi. d. Mengokohkan basis serta eksistensi Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang mengakar dimasyarakat, modern, maju. Mandiri serta berbudi pekerti luhur, kreatif dan inovatif.

2. Bidang Litbang dan Kaderisasi a. Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan. b. Melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai kader-kader bangsa. c. Merumuskan silabus, kurikulum dan metode kaderisasi. d. Membentuk Badan Pelaksana Kaderisasi. e. Melaksanakan Kaderisasi secara periodic dan berkesinambungan. 3. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia a. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan melalui penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. b. Mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. c. Mewujudkan kepastian hak-hak warga Negara. 4. Bidang Ideologi dan Politik a. Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagaimana yang tercantum dalam mpembukaan UUD 1945. b. Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.


49

c. Memupuk kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan social-budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan.

5. Bidang Agama, Sosial dan BUdaya a. Mewujudakn masyarakat Indonesia yang berketuhanan. b. Meningkatkan toleransi kerukunan antar umat beragama. c. Membangun masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti luhur, terampil dan cerdas. d. Memajukan kesenian dan kebudayaan daerah sebagai asset nasional. e. Membangun persaudaraan dan kesetiakawanan Nasional. f. Membangun etika moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 6. Bidang Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olah Raga a. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan kajian-kajian kemasyarakatan. b. Mengadakan pelatihan pengembangan bakat dan minat yang diperuntukan bagi kalangan Pemuda, mahasiswa dan pelajar sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan. c. Menggelorakan semangat berolahaga. d. Meningkatkan kegiatan olahraga dikalangan anggota sebagai upaya mencari bibit-bibit olahragawan yang berbakat dan berprestasi yang nantinya akan tampil sebagai duta bangsa dalam bidang olahraga prestasi. e. Bekerjasama dengan instansi-instansi tekhnisa terkait menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan kepemudaan, serta kajian intelektual. 7. Bidang peranan Wanita a. Meningkatkan peran dan kepribadian wanita sehingga dapat menjalankan fungsi gandanya sebagai pribadi dan anggota masyarakat yang berguna, dalam rangka pembangunan wanita Indonesia seutuhnya. b. Membentuk kader-kader wanita yang pancasilais, serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka peningkaan partisipasi dalam pembangunan.

8. Bidang Informasi dan Komunikasi a. Mengupayakan dan menyadarkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi kepentingan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi yang berdasarkan Sumpah Pemuda sebagai perekat persatuan dan kesatauan bangsa. c. Meningkatkan informasi dan komunikasi dalam rangka menunjang kinerja organisasi dan terbangunnya transpormasi informasi terhadap masyarakat. d. Mengadakan jaringan informasi dan komunikasi internal maupun eksternal dalam bentuk majalah, bulletin, email maupun website.


50

9. Bidang ketahanan Nasional a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan nasional secara umum. b. Mewujudkan Indonesia yang nyaman, aman, tentram dan damai berdasarkan Bhineka Tunggal Ika. c. Mewujudkan system pertahanan keamanan rakyat semesta. d. Mewajibkan dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya Bela Negara. 10. Bidang Alam dan Lingkungan Hidup. a. Mewujudkan Pembangunan Kota Depok yang berkelanjutan, berwawasanAlam dan Lingkungan Hidup. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan ekologi hayati. c. Meningkatkan kesadaranmasyarakat akan pentingnya ekosistim alam dan lingkungan hidup Indonesias sebagai Paru-paru dunia. 11. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha a. Membangun kedaulatan ekonomi masyarakat Kota Depok, Bangsa dan Negara. b. Mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kota Depok dan bangsa melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. c. Memberdayakan koperasi. d. Menghimpun dan memberdayakan potensi anggota Pemuda Pancasila Kota Depok untuk berwirausaha. e. Membuka/mengusahaka Membuka/mengusahakan n terbentuknya lapangan kerja.

12. Bidang Dana a. Mengupayakan tersedianya sumber-sumber pendanaan yang permanen guna menunjang aktifitas organisasi. b. Membentuk badan-badan usaha sebagai sumber pendanaan aktifitas organisasi. c. Meningkatkan kesadaran pengurus dan anggota Pemuda Pancasila untuk berpartisipasi aktif mendukun pendanaan organisasi.

13. Bidang Sarana dan Prasarana a. Mengupayakan sarana dan prasarana yang refresentatif guna menunjang program dan aktifitas organisasi. b. Memelihara serta mengadministrasikan sarana dan prasarana sebagai asset organisasi.


51

BAB VIII TARGET PROGRAM KERJA PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK PERIODE 2011-2015

Target Program Kerja adalah muatan/bobot yang perlu dikandung dalam setiap bidang-bidang Program Kerja. Target Program Kerja diklasifikasikan secara internal dan eksternal. Pada dasarnya setiap bidang Program Kerja mempunyai target internal dan eksternal.

A. TARGET INTERNAL Target internal Program Kerja adalah mendaya gunakan semua program organisasi sebagai sarana dan proses kaderisasi serta meningkatkan kapasitas organisasi merespon penyelenggaraan pembangunan Kota Depok dan atau pembangunan nasional di berbagai sector. Secara rinci program-program organisasi mempunyai target internal sebagai berikut. a. Melaksanakan kaderisasi kaderisasi dengan tujuan tujuan sebagaii berikut berikut : 1) Mantapnya mental ideologi kader yang militant 2) Mantapnya idealism, patriotism, kedisiplinan dan kemandirian anggota and kader. 3) Penghayatan ide dasar dab tujuan perjuangan Pemuda Pancasila. 4) Memajukan kualitas kepemimpinan anggota dan kader Pemuda Pancasila dalam kehidpuan masarakat, bangsa dan Negara. 5) Memajukan pembangunan Kota Depok. 6) Mengokohkan wawasan kebangsaan. 7) Mensinambungkan eksistensi organisasi Pemuda Pancasila. b. Peningkatan kualitas peran sektoral organisasi melalui pendayagunaan lembaga dan badan. 1. Melakukan pembinaan dan aktualisasi kader 2. Melaksanakan up grading keorganisasian dan kepemimpinan. B. BIDANG EKSTERNAL Target Eksternal Program Kerja adalah mendayagunakan semua program organisasi sebagai sarana partisipasi Pemuda Pancasila Kota Depok kepada masyarakat, Bangsa dan Negara.

BAB IX SASARAN PROGRAM KERJA PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK PERIODE 2011-2015 Sasaran Program Kerja adalah langkah dan agenda utama Program Organisasi yang hendak dicapai sebagai obyek antara untuk mewujudkan tujuan dan Pokok-pokok perjuangan organisasi.

A. PROGRAM BIDANG ORGANISASI DAN KEANGOTAAN


52

Sasaran yang hendak dicapai melalui program bidang organisasi dan keanggotaan adalah : 1. Terbentuknya lembaga-lembaga dan badan-bandan Pemuda Pancasila yang bersifat fungsional, profesi, politik, keagamaan dan budaya, pen gembangan bakat dan minat, yayasan, koperasi dan penyelenggara kaderisasi. 2. Meningkatkan kualitas personalia kepengurusan untuk melaksanakannkerja yang professional disetiap jenjang organisasi. 3. Memantapkan eksistensi kesinambungan dan keberadaan jaringan institusi organisasi sampai ketingkat basis. 4. Menyelenggarakan tertib dan disiplin organisasi sebagaiwujud tanggung jawab moral pelaksanaan ugas dan program. 5. Menyelenggarakan her-registrasi anggota melalui penertiban KTA yang dikelola oleh Majelis Pimpinan Wilayah.

B. PROGRAM BIDANG LITBANG DAN KADERISASI Sasaran yang hendak dicapai melalui Program Bidang Litbang & Kaderisasi adalah : 1. Mengadakan pengorganisasian kaderisasi secara bertingkat dan periodic yang meliputi : a. Tingkat pertama, diselenggarakan untuk tingkat cabang dengan peserta dari tingkat Anak Cabang dan Ranting. b. Tingkat Madya, diselenggarakan untuk tingkat wilayah dengan peserta dari wilayah dan cabang. c. Tingkat Utama, diselengarakan untuk tingkat Pusat dengan peserta dari tingkat pusat wilayah. d. Tingkat khusus kecabangan, diselenggarakan di tingkat pusat dan wilayah, disesuaikan dengan jenis tingkat dari ruang lingkupnya dengan mengadakan pembinaan secara terus menerus bagi kader-kader yang telah ditatar, melalui jaringan komunikasi yang efektif. 2. Merumuskan system kaderisasi yang meliputi pola rekrutmen kader, kurikulum dan manajemen kaderisasi. 3. Menyelenggarakan pembinaan pasca pendidikan kaderisasi yang diorientasikan pada peningkatan apresiasi kepemimpinan dan organisasi serta peningkatan ketrampilan kerja dan manajemen dan manajemen wirausaha. 4. Mengupayakan berdirinya Pusdiklat Pemuda Pancasila. 5. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tingkat utama, madya dan pratama.

C. PROGRAM BIDANG HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA Sasaran yang hendak dicapai dalam program bidang hukum adalah : 1. Mengoptimalkan kinerja LPPH ditingkat MPC, dengan penataan jaringan pelayanan hukum yang handal, efektif, komunikatif, proporsional dan


53

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9. 10.

11.

menjunjun kode etik pada seluruh jajaran LPPH yang ada dari tingkat pusat hingga cabang. Meningkatkan sumber daya manusia LPPH, dengan mengadakan pendidikan hukum ditingkat cabang. Menjalin komunikasi yang efektif diantara LPPH maupun anggota LPPH disemua jenjang keorganisasian. Memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat umum terutama anggota yang memerlukan perlindungan hukum. Mengadakan pengkajian-pengkajian di bidang hukum yang bertujuan untuk memasyarakatkan/membudayakn penegakan dan kepastian hukum untuk kepentingan penyelenggaraaan pemerintah Negara. Menjalin hubungan yang baik dengan kalangan dunia profesi praktisi hukum maupun akademis hukum. Berperan aktif dalam penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia. Meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhasn hukum sehingga mewujudkan tatanan masyarakat yang sadar akan hak dan dan kewajiban sebagai warga warga Negara Indonesia. Mendukung penerapan berlakunya hukum, serta aman, tentram dan damai. Pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampa, dan bagi anak-anak terlantar yang menjadi tenggungan Negara. Pro-aktif memberikan penyuluhan dan pembelaan hukum kepada masyarakat umum terutama buruh, karyawan, tani, nelayan dan pedagang kecil yang masih awam terhadap hukum.

D. PROGRAM BIDANG IDEOLOGI DAN POLITIK Sasaran yang hendak dicapai dalam Program Bidang Ideologi dan Politik adalah: 1. Meningkatkan kesadaran Politik Pemuda Pancasila sebagai generasi pelurus yang ikut bertanggung jawab dalam pembangunan demi terwujudnya citacita luhur perjuangan bangsa. 2. Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila dalam setiap masalah politik dan kenegaraan yang dihadapi oleh bangsa dan Negara bagi terbinanya demokrasi yasng sehat dan dinamis. 3. Meningkatkan kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan social budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. 4. Meningkatan peran serta Pemuda Pancasila dalam setiap masalah politik dan kenegaraan yang dihadapi oleh bangsa dan Negara serta terbinanya stabilitas nasional.


54

E. PROGRAM BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA Sasaran yang hendak dicapai dalam dalam Program Bidang Agama, Sosial dan Budaya: Budaya: 1. Memupuk dan membina unsure-unsur kebudayaan daerah Kota Depok sebagai penunjang utama, menuju kepada system kebudayaan nasional. 2. Mengembangkan kebudayaan daerah Kota Depok yang mendukung dan menunjang kebudayaan nasional dengan mengadakan bulan budaya Kota Depok yang menyentuh segenap lapisan masyarakat. 3. Meningkatkan kesadaran dan peran serta Pemuda Pancasila dalam menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat, bangsa dan Negara yang meliputi : a. Pelestarian nilai-nilai luhur cita-cita perjuang bangsa. b. Pelestarian kekayaan alam dan lingkungan hidup yang sangat berguna bagi generasi bangsa dimasa mendatang. 4. Mengintensifkan upaya-upayamemajukan kualitas SDM yang modern dan berbudi pekerti luhur. 5. Berpartisipasi dalam penanggulangan fakir miskin dan anak terlantar. 6. Memperjuangkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang murah bagi masyarakat. 7. Berpartisipasi dalan penggulangan bencana alam, musibah masyarakat dan situasi darurat lainnya seperti ; kerusuhan social. 8. Memprakarsai terbentuknya lembaga-lembaga kerohanian sehingga dapat berpartisipasi aktif secara optimal dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. F. PROGRAM BIDANG PEMUDA, MAHASISWA, PELAJAR DAN OLAHRAGA 1. Meningkatkan kegiatan olahraga dikalangan Pemuda sebagai dukungan terhadap pelaksanaan program pemerintah dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan mengolahragakan masyarakat. 2. Menumbuh kembangkan semangat persaudaraan dan kesetiakawanan untuk perdamaian dan persatuan bangsa. 3. Meningkatkan kesadaran dan peranan Pemuda Pancasila dalam memperkuat disiplin nasional untuk memperkokoh kebersamaan, lebih menanamkan sikap mental tasngguh, tenggang rasa, hemat dan prasaja, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian dan jujur. 4. Memberdayakan potensi pemuda, mahsiswa, pelajar sebagai sumber daya manusia dan sumber insane pembangunan dan pemimpin bangsa dimasa depan. G. PROGRAM BIDANG PERANAN WANITA 1. Terwujudnya Srikandi Pemuda Pancasila yang handal, mantab dan terampil dalam rangka mengaktualisaikan peran social Pemuda Pancasila melalui Srikandi dalam berbagai program ditengah-tengah masyarakat. 2. Menjalin komunikasi antar lembaga perempuan Indonesia agar terbentuk kerjasama yang baik guna mendukung kualitas perempuan Pemuda Pancasila.


55

3. Memantapkan dan meningkatkan wibawa dan kepribadian kaum perempuan sehingga dapat menjalankan fungsi gandanya dalam rangka pembangunan wanita Indonesia seutuhnya. 4. Membentuk kader-kader wanita yang berkepribadian Nasional yang tinggi, memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka peningkatan partisipasi dalam pembangunan.

H. PROGRAM BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI Sasaran yang hendak dicapai dalam program bidang Informasi dan Komunikasi adalah: 1. Mengaktifkan kembali majalah Pancasila Abadi, sebagai salah satu media informasi bagi seluruhm anggota dan pengurus Pemuda Pancasila serta masyarakat di Kota Depok. 2. Mengadakan pelatihan jurnalis dan baca berita. 3. Menyelenggarakan lomba karya tulis, sebagai upaya aktualisasi potensi kader dan masyarakat Kota Depok. 4. Terbentuknya media elektronik atau radio komunitas, sebagai salah satu media informasi bagi seluruh anggota dan pengurus Pemuda Pancasila serta masyarakat di Kota Depok. 5. Menyelenggarakan informasi dan komunikasi secara timbale balik yang efektif dan harmonis diantara jenjang kepemimpinan, serta kader dan anggota organisasi.

I.

PROGRAM BIDANG ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Sasaran yang hendak dicapai dalam program Bidang Alam dan Lingkungan Hidup adalah : 1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan alam dan lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kerja-sama dengan berbagai pihak yang peduli terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup. 3. Meningkatkan partisipasi organisasi mdalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan alam dan lingkungan hidup serta berkelanjutan. 4. Menjaga kelestarian alam dan ekosistem lingkungan hidup. 5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentinganya efisiensi penggunaan sumber daya alam.

J. PROGRAM BIDANG EKONOMI DAN PENGEMBANGAN USAHA 1. Menghimpun potensi anggota yang berbasis pelaku ekonomi, 2. Membentuk wadah-wadah/badan ekonomi yang berbasis anggota seperti koperasi, yayasan serta industry rumah tangga. 3. Memotivasi anggota untuk berwirausaha melalui pendidikan kewiraushaan, ketrampilan dan koperasi. 4. Terciptanya peluang dan kesempatan kerja bagi anggota sesuai dengan kebutuhan daerah.


56

5. Meningkatkan peran aktif Pemuda Pancasila dalam mengembangkan serta mencari solusi baru terhadap masalah-maslah perekonomian bangsa melalui seminar, dialog, lokakarya yang melibatkan para pakar ekonomi, perguruan tinggi dan badan-badan atau lembaga-lembaga pemerhati bidang ekonomi. 6. Mendorong pelaksanaan kebijakssanaan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan. 7. Peningkatan penanggulangan terhadap masalah kependudukan dan urbanisasi 8. Memperluas kesempatan kerja serta penyedian tenaga kerja yang produktif melalui pendidikan kewirausahaan, ketrampilan dan koperasi. 9. Menggalang kemitraan dengan pihak swasta, BUMN dan pemerintah, dalam rangka pembinaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi. 10. Meningkatkan taraf hidup buruh/pekerja agar memperoleh penghidupan yang layak dan mengupayakan keserasian kerja antara buruh/pekerja dan perusahaan. 11. Meningkatkan taraf hidup petani, nelayan dan pedagang kecil.

K. PRORGRAM BIDANG DANA Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang dana adalah: 1. Mengoptimalkan pendanaan organisasi yang efektif dan efisien. 2. Mengoptimalkan badan-badan usaha sebagai sumber pendanaan aktifitas organisasi.

L. PROGRAM BIDANG SARANA DAN PRASARANA Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang sarana dan prasarana a dalah : 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang program dan aktifitas organisasi. 2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana diseluruh jenjang organisasi untuk pelaksanakan tugas dan program organisasi. 3. Mengoptimalkan fungsi kantor sekretaris MPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting sebagai pusat pengelolaan aktifitas organisasi.

BAB X KAIDAH / KEBIJAKAN

1. Pelaksanakan kegiatan di tiap bidang program dijalankan secara terpadu dan saling menopang, karenaya kemampuan untuk melakukan manajemen alokasi simber daya secara efektif dan efisiensi memegang peranan penting. 2. Prinsip efektifitas, efisiensi, kontinuitas serta tingkat kepentingan (urgency) dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran organisasi menjadi ukuran dalam penetapan skla prioritas program.


57

3. Fungsi Majelis Pimpinan Nasional, Majelis pimpinan Wilayah dan Majelis Pimpinan Cabang adalah perencenan (policy making), pengawasan dan evaluasi (policy monitoring evaluating) serta lembaga-lenbaga structural/non structural mengambil fungsi manajemen program dalam hal pengorganisasian dan pengerahan (organizing dan actuating). 4. Perencanaan desain program ditingkat cabang, wilayah dan antar wilayah hendaknya disesuaikan dengan kebtuhan riil permasalahan ditingkat cabang, wilayah dan antar wilayah bersangkutan. 5. Mendorong dan menghargai lahirnya ide-ide kreatif yang berkaitan dengan desain dan pelaksanaan program serta lahirnya wacana-wacana baru yang konstriksif. 6. Mendorong berlangsungnya pelaksanaan program dalam bentuk kerjasama sinergis dengan mitra strategis. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap mitra strategis dan tingkat hubungan. Pada prinsipnya organisasi mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki kesamaan azas dan tujuan. 7. Hubungan kemitraan strategis adalah ditujukan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan strategis organisasi. 8. Respons organisasi tehadap berbagai persoalan dan isu yang berkembang di masyarakat, baik dalam skala nasional maupun local, mengacu pada isu-isu strategis sebagaimana pokok-pokok perjuangan Pemuda Pancasila yang tertera dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga. 9. Pelaksanaan program disetiap tingkatan organisasi perlu disosilisikan secara meluas kepada masyarakat.

BAB XI POLA IMPLEMENTASI 1. Pada hakekatnya Program Kerja ini dilaksanakan secara mandiri, kerjasama dan partisipasi. 2. Penerjemahan Program Kerja bersifat terbuka terhadap adanya daya kreatifitas dan inovasi dari setiap perangkat organisasi. 3. Penerjemahan Program Kerja pada tingkat Cabang dilakukan oleh Majaelis Pimpinan Cabang melalui Rakercab dan Rapat Pleno. 4. Penentuan kebijakan Program ditingkat Cabang dilakukan dibawah koordinasi Majelis Pimpinan Cabang. 5. Penerjemahan Program Kerja pada level cabang dilakukan oleh Majelis Pimpinan Cabang melalui Muscab, Rakercab dan Rapat Pleno. 6. Penerjemahan kebijakan pada level kegiatan harus dilakukan dengan menggunakan planning-programming-budgeting system (PPBS) dengan maksud agar semua kebutuhan sumber daya strategis organisasi telah diproyeksikan sejak dini dan dimanfaatkan secara optimal dan harus terukur pada level operasional.

BAB XII


58

PENTUP 1. Perwujudan Program Kerja PEMUDA PANCASILA ini diharapkan akan menggugah dan menarik simpati bahkan akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat/rakyat terhadap PEMUDA PANCASILA. 2. Perwujudan pelaksanaan Program ini menjadi tanggung jawab Majelis Pimpinan Cabang PUMUDA PANCASILA Kota Depok yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh jajaran organisasi, anggota, kader serta segenap keluarga besar PEMUDA PANCASILA di semua tingkatan dengan kemampuan yang ada sesuai dengan kondisi dan keadan daerah yang bersangkutan. 3. Majelis Pimpinan cabang PEMUDA PANCASILA Kota Depok menekankan penjabaran program kerja ini dalam bentuk Program Pelaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan yang bersifat mengikat. 4. Keberhasilan dalam pelaksanaan Program kerja ini tergantung pada niat tulus, partisipasi, sikap, mental, ketaatan, semagat dan disiplin seluruh anggota, kader, Keluarga Besar PEMUDA PANCASILA Kopta Depok untuk berperan sesuai potensi, kemampuan dan tugas masing-masing dalam suasana kerjasama dan kebersamaan yang berkualitas dan demokratis, dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menghadapi tantangan dan tuntutan masa depan Kota Depok dan Bangsa Indonesia.




_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


59


PENETAPAN MATERI - C (POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI) Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok setelah:

MENIMBANG

: 1. Bahwa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok sebagai pemegang kekuasaaan tertinggi organisasi Pemuda Pancasila ditingkat Cabang, yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun. 2. Bahwa Sidang Pleno III Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok adalah alat kelengkapan untuk membahas segala rancangan materi bahasan tentang bidang organisasi. 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan tentang Materi – C (Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi) Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

MENGINGAT

: 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organi- Pancasila hasil keputusan Musyawrah Besar VIII Pemuda pancasila tahun 2009 2. Surat keputusan MPC Pemuda Pancasila Kota Depok Nomor: E.2/KPTS/MPC-PP/DPK/II/2011 tentang Susunan Panitia Pengarah (steering Committee) dan Panitia Pengarah (Organizing Committee) Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

MEMPERHATIKAN

: 1. Keputusan Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok No. 01/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 tentang Jadwal Acara Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok. 2. Keputusan Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Nomor: 02/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 tentang Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.


60

3. Keputusan Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Nomor: 03/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 tentang Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok. 4. Saran-saran serta pendapat yang tumbuh dan berkembang dalam permusyawaratan Sidang Pleno III pada tanggal 2 Juni 2011.


: KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG PENGESAHAN MATERI – C (POKOKPOKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI) MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK

Pasal 1 Materi – C (Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi) hasil sidang Pleno III Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok adalah sebagiman tercantum dalam lampiran 1, dan memrupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2 Materi – C (Pokok-pokok Sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, merupakan pedoman yang mengikat bagi seluruh anggota Pemuda Pancasila Kota Depok dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kota Depok. Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


61




Pimpinan Sidang,

_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


62

Lampiran 1: Surat Keputusan nomor: 07/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 tentang Pengesahan Materi Komisi – C (Pokok-poko Pikiran dan Rekomendasi) pada Musyarawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

MATERI - C POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK I. PENDAHULUAN Sumpah pemuda 28 oktober 1928 merupakan tonggak sejarah bangsa sebagai momentum terbentuknya itikad, ihtiar dan identitas nasioinal atas dasar rasa senasib dan sepenanggungan, persamaan budaya serta kesadaran menolak bentuk-bentuk penjajahan. Semanagat sumpah pemuda mendorong Proklamsi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia direbut dan dipertahankan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa mempermasalahkan, agama, warna kulit dan golongan, malainkan kemerdekaan yang dicita-citakan dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tanah air Indonesia serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian ab adi. Pembangunan nasional sebagai pra-kondisi mencapai tujuan bangsa, sejatinya mempersiapkan antara lain, Pertama; konsistensi prinsip-prinsip ke-Indonesia-an sebagai satu kesatuan politik, ekonomi dan hukum. Kedua; menumbuh-kembangkan toleransi, kerukunan dan kesetaraan. Ketiga; kepastian hukum, keempat; peningkatan perekonomian rakyat, kelima; demokrasi dan partisipasi politik masyarakat, keenam; kualitas sumber daya manusia bangsa yang kompeten dan mampu bersaing secara global. Beranjak dari titik keberangkatan yang sama, selama hamper 50 tahun Pemuda Pancasila telah hadir dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk selalu berjuang mewujudkan cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 dan mengejawantahkannya pada upaya-upaya pembangunan nasional. Kelahiran Pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959 memanglah dipersembahkan untuk mengabadikan Pancasila dan melanggengkan NKRI. Meski terdapat kekurangan disana-sini, visi kelahiran Pemuda Pancasila senatiasa ditujukan melalui kiprahnya diberbagai tingkatan sosial dan bidang persoalan.


63

II. IDEOLOGI DAN POLITIK Salah satu agenda penting demokrasi adalah mewujudkan tatanan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Suatu pemerintah yang melayani masyarakat ( public service) dan bebas dari praktek korupsi. Penyusunan kebijakan public dalam tatanan seperti ini wajib bersumber dari kepentingan masyarakat pada tahap penerapannya. Saat ini penerapan azaz pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih dirassakan belum maksimal. Kredibilitas dan reputasi aparatur pemerintah serta aparatur hukum secara umum dipandang belumsesuai dengan itikad dan usaha mencapai pemerintahan yang bersih dan be rwibawa. Hal ini ditengarai karena reformasi birokrasi belum sepenuhnya terlaksana dalam era demokratisasi saat ini. Sistem audit kegiatan pemerintah, sitem perpajakn untuk keperluan pelayanan masyarakat ( public service), struktur, mekanisme, procedure dan kebijakan pemerintah yang efisien merupakan hal-hal yeng perlu terus dikembangkan untuk mereformasi birokrasi dan merealisasikan pemerintah yang bersih dan berwibawa ( good and clean government ). Dismping itu, reformasi birokrasi secara khusus perlu diterapkan untuk memberdayakan masyarakat pada tingkat akar rumput di territorial. Dalam kontek ini desain reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan mengadakan instrument-instrumen pembangunan sector pertanian, perikanan, perkebunan, kelautan hingga level kecamatan unntuk meningkatkan kesejahteraan social masyarakat pada lever trritotial akar rumput. Sehingga reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh bukan saja pada level puncak (elit ) pemerintahan. Pemuda Pancasila memandang bahwa konsep-konsep reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih harus diperjuangkan dimasa depan bagi kemaslahatan bangsa. Namun satu hal penting, Pemuda PAncasila memandang bahwa penguatan Pancasila sebagai ideologi Negara perlu dilaksanakan dengan lebih memperlakukanya sebagai nilai-nila pendidikan dan kepemimpinan ( leadership), kemudian setelah itu, baru dapat menumbuhkan komitmen politik mayarakat secara meluas. Pemuda Pancasila memandang penting kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menananmkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan social yang berubah, sehingga dapat membangkitkan pengaruhnya sebagai pandangan hidup bangsa dan ideology Negara. Dengan begitu diyakini ideoloigi Pancasila akan berperan besar membentuk kesamaan perilaku atau nation character building sebagaimana yang diharapkan para pendiri bangsa. Selain itu, dalam konteks pemilihan kepala daerah yang dikelompokan sebagai rejim pemilu dan bukan rezim pemerintahan, telah melahirkan sistim pemilihan kepala daerah secara langsung. Tak bias dipungkiri sistim pemilihan kepala daerah langsung mengakibatkan konflik elit politik berpeluang masuk kedalam ruang-ruang interaksi masyarakat umum/lapis bawah. Hal ini terlihat pada kasus-kasus pertikaian antar simpatisan kandidat politik diberbagai moment pilkada langsung yang telah menghambat jalannya pembangunan daerah.


64

III. EKONOMI Pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum harus dirumuskan sebagai suatu system perekonomian nasional yang partisipatif dan memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi nasional, berupa persamaan peluang dan kesempatan berusaha, tanpa membunuh usaha besar namun tidak menginjak usaha kecil. Pemahaman ini bersumber dari nilai-nilai Pancasila, tetap mengindahkan motivasi ekonomi meraup keuntungan tetapi tidak membenarkan adanya predator-predator ekonomi yang saling memangsa satu sama lainnya. Tekad pembangunan ekonomi nasional selayaknya ditujukan untuk mewujudkan kemerataan social tanpa adanya ketimpangan ekonomi dankesenjangan social. Pemuda Pancasila Kota Depok 5 (lima) tahun yang akan dating diharapkan mampu melakukan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi bagi kader dan anggota Pemuda Pancasila melalui koperasi Pemuda Pancasila yang akan dibentuk oleh kepengurusan MPC Pemuda pancasila Depok yang akan terbentuk nanti. Upaya pengembangan usaha melalui koperasi Pemuda pancasila meliputi seluruh sendisendi usaha yang berkembang sesuai dengan daerah Kota Depok meliputi: pemberdayaan ekonomi kemitraan pada sektoral kawasan, usaha jasa konstruksi, ketenagakerjaan dan lain-lain. Hasil usaha yang diperoleh koperasi menjadi hak organisasi dan dikelola secara professional demi pengembangan organisasi dengan aturan main yang proporsional dan professional. Melalui usaha mandiri organisasi diharapkan mapu menciptakan dana abadi organisasi pada umumnya. Hasil guna dan daya yang diperoleh adalah pemberdayaan ekonomi pada masyarakat.

IV. HUKUM DAN HAM Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya menghadirkan rasa keadilan dalam proses hukum. Dalam UUD 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa penegakan hukum merupakan wilayah lembaga yudikatif dan secara umum dikenal sebagai Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diman sesuai prinsip-prinsip Trias politica bahwa lembaga yudikatif harus bebas dari pengaruh apapun atau siapapun agar lembaga tersebut dapat melakukan penegakan hukum secara murni dan mendekati rasa keadailan. Pemuda Pancasila Kota Depok mendorong upaya penegakan hukum secara konsekuen anpa pandang bulu. Upaya penegakan hukum yang perlu didorong meliputi: pertama, tindak pidan korupsi yang semakin merajalela dan penjatuhan hukuman yang terlalu ringan sehingga hukum tidak memberikan efek jera bagi


65

pelakunya yang terbukti dengan semakin maraknya praktek korupsi di kalangan pemerintah daerah. Kedua, semakin rusaknya generasi muda dikarenakan maraknya penggunaan Napza dan narkoba menimbulkan kekhawatiran rusaknya generasi mendatang. Pemuda Pancasila Kota Depok karenanya terlibat aktif untuk mendorong upaya pemberantasan dan penegakan hukum yang masih bersifat tebang pilih sering memakan korban dikalangan masyarakat kecil, oleh karena itu upaya advokasi dan pembelaan hukum bagi para korban penegakan hukum yang tebang menjadi concern Pemuda Pancasila Kota Depok. Maksimalisasi peran LPPH Pemuda Pancasila Kota Depok ditingkatkan dan didukung eksistensinya dengan fasilitas kesekretariatan yang mampu memberikan layanan advokasi hukum yang prima. Hak asasi manusia (HAM) merupakan persoalan yang sangat prinsip bagi kehidupan manusia sisemua Negara. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat sebagai salah satu unsure HAM dilindungi oleh UUD 1945. HAM perlu ditinjau tidak hanya dari satu aspek tetapi seluruh aspek kehidupan bangsa baik politik, social budaya dan sebagainya. Pemuda Pancasila memandang bahwa meski substansi HAM berlaku universal dan bias terdapat kesamaan diantara bangsabangsa didunia namun penerapan HAM di Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sejalan dengan penegakan hukum, Pemuda Pancasila memandang upaya penegakan HAM tidak boleh dijadikan senjata poltik kelompok tertentu. Tetapi pada pihak lain, birokrasi dan aparatur pemerintah wajib menyediakan saluran-saluran pelaksanaan HAM dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM untuk menghadirkan rasa keadilan dan menjaa keseimbangan kehidupan social antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok.

V. SOSIAL DAN BUDAYA Saat ini dirasakan masih kurangnya karya-karya intelektual bangsa kita. Masyarakat Indonesia cenderung mengkonsumsi karya inelektual bangsa lain. Padahal kekayaan sumber daya alam bangsa perlu dikelola oleh bangsa kita sendiri dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah saanya bangsa Indonesia mengelola kekayaan alamnya sendiri dengan tenaga-tenaga sumber daya manusia bangsa yang prosfesional dan terampil. Tidak lain hal ini harus ditempuh melalui pengembangan kualitas pendidikan sekolah maupun lusr sekolah, pengembangan kurikullum serta peningkatan fasilitas/honor guru/pengajar. Dalam hal pendidikan nasional Pemuda Pancasila memandang bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional selayaknya diarahkan untuk membentuk masyarakat modern berbudi pekerti, suatu masyarakat yang sadar iptek dengan integritas kebangsaan dan moral keagamaan yang baik. Untuk mengantisipasi fenomena outsourcing tenaga kerja asing, pengembangan produk-produk alam dan manufaktur pemerintah dan seluruh masyarakat perlu menciptakan suasana belajar dan mengajar yang dinamis. Semangat belajat harus ditumbuhkan bersama oleh semua komponen bangsa dan disatu sisi pemerintah wajib memfasilitasi semangat belajar masyarakat. Peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia melalui


66

pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bangsa untuk mampu bersaing dalam iklim kompetisi global dimasa depan. Pada bagian lain, pendidikan nasional merupakan dimensi kehidupan bangsa yang penting. Bangsa yang maju dan kokoh adalah bangsa dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, berintegritas kebangsaan dan mempunyai etos kerja yang baik. Sebagaimana amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bangsa dari segala aspek kehidupannya, maka pendidikan nasional sepatutnya diarahkan pada upaya membentuk masyarakat modern yang berbudi pekerti luhur. Suatu keadaan dimana masyarakat Indonesia semakinsadar dan mampu mengadopsi iptek dalam kehidupan mereka secara sfisien dan efektif, sera tak kalah pentingnya mempunyai integritas kebangsaan (nasionalisme) yang tinggi. Disamping itu, pendidikan nasional diselenggarakan untuk mengadakan sejumlah kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional diberbagai sector pe mbangunan. Disadari selama bangsa ini merdeka, kita baru mengkonsumsi hasil karya intelektual Negara lain dan belum banyak hasil karya intelektual bangsa kita yang bias dipergunakan untuk menggerakkan sector-sektor pembangunan nasional. Kemutakhiran iptek yang dipergunakan pada berbagai industry belum sepenuhnya dapat dialihkan atau diadopsi karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Bahkan masih banyak sumber daya alam belum dapat dikerjakan oleh bangsa secara maksimal karena keterbatasan kompetensi. Dari sudut fasilitas, tak bias dipungkiri bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diupayakan melalui perluasan penyediaan pra-sarana dan sarana pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Penyelenggara APBD perlu memprioritaskan pelaksanaan pendidikan nasional sebagai investasi nasional yang vital bagi masa depan bangsa. Fasilitas pendidikan nasional wajib diadakan secara merata baik vertical (pedesaan-perkotaan serta masyarakat kelas ekonomi bawahmenengah-atas) maupun horizontal (diseluruh pelosok tanah air). Pendidikan yang murah dan terjangkau sejatinya adalah masyarakat dan kewajiban pemerintah demi menjaga masa depan bangsa.

VI. REKOMENDASI Menaggapi latar belakang dan pemahaman situasi nasional bangsa dan masyarakat khususnya dimasa 5 (lima) tahun kedepan tersebut, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya Musyawarah Cabang ke IV Pemuda PAncasila Koita Depok merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pemuda Pancasila Kota Depok memandang “Back to Zero” Pemuada Pancasila sebagai acuan gerak dan strategi pengembangan organisasi karena upaya penjernihan anggota dan kader Pemuda Pancasila Kota Depok dari Pengaruhpangaruh luar penting untuk dilaksanakan.


67

2. Her-registrasi dan KTA-nisasi yang telah dilaksanakan diharapkan dapat meningkat dengan basis keanggotaan realistis yang didukung database organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui penataan administrasi organisasi ini kedepan diharapkan dapat menata ulang penggunaan atribut (baju dan kaos) yang selama ini dipergunakan secara luas dikalangan luar anggota Pemuda Pancasila Kota Depok yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kedepan penggunan atribut hanya diperbolehkan bagi anggota yang telah memiliki KTA Pemuda Pancasila. 3. Peningkatan kapasitas organisasi pada seluruh tingkatan perlu ditopang oleh keberadaan skretariat yang permanen. Diharapkan 5 (lima) tahun mendatang 11 PAC Pemuda Pancasila Kota Depok telah memiliki secretariat dimasing-masing kecamatan. 4. Peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan latihan kader ditingkat cabang dengan mengacu pada PO Pemuda Pancasila minimal mampu dilaksanakan 2 kali dalam 5 (lima) tahun mendatang. 5. Dalam kaitannya dengan industrial Pemuda Pancasila Kota Depok : pertama, mendorong agar Pemda Kota Depok mengeluarkan perda tentang kewajiban kawasan industry untuk merekrut 20% putra Depok sebagai tenaga kerja. Kedua, …………………………………. 6. …>>>>>>(apa lagi rekomendasinya……

hayoooo,,,,isi

donng

makanya

dipikir


apa

lagi



_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


68

KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA Nomor: 08/KPTS/MUSCAB-VII/PP-DPK/VI/2011 Tentang PERNYATAAN DEMISIONER MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2006-2011 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok setelah:

MENIMBANG

MENGINGAT

: 1. Bahwa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok sebagai pemegang kekuasaaan tertinggi organisasi Pemuda Pancasila ditingkat Cabang, yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun memegang prinsip demokrasi yang sehat dan dinamis. 2. Bahwa dengan telah disampaikan laporan pertanggungjawaban dan berakhir periodesasi Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2006-2011. 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan tentang pernyataan demisioner Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2006-2011. : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila hasil keputusan musyawarah besar VIII Pemuda Pancasila Tahun 2009 di Jakarta. 2. Peraturan Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga nomor: 03/PO/MPN-PP/XI/2011 tentang Musyawarah-musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. 3. Tata Tertib Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

MEMPERHATIKAN

: Laporan Pertanggungjawaban periode Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2006-2011


69


: KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG PERNYATAAN DEMISIONER MPC PEMUDA PANCASILA KOTA DEPK MASA BAKTI 2006-2011.

Pasal 1 Dengan keputusan pernyataan demisoner periodesasi Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2006-2011 maka dilanjutkan dengan proses pemilihan Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015.




Pimpinan Sidang,

_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


70

KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA Nomor: 09/KPTS/MUSCAB-VII/PP-DPK/VI/2011 Tentang PENETAPAN DAN PENGESAHAN BAKAL CALON KETUA MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok setelah:

MENIMBANG

MENGINGAT

: 1. Bahwa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok sebagai pemegang kekuasaaan tertinggi organisasi Pemuda Pancasila ditingkat Cabang, yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun memegang prinsip demokrasi yang sehat dan dinamis. 2. Bahwa sesuai dengan kehendak dan aspirasi peserta dari peserta perlu ditetapkan Bakal Calon ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 20112015. 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan tentang Bakal Calon Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2006-2011. : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila hasil keputusan musyawarah besar VIII Pemuda Pancasila Tahun 2009 di Jakarta. 2. Peraturan Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga nomor: 03/PO/MPN-PP/XI/2011 tentang Musyawarah-musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. 3. Tata Tertib Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok Bab XVII Pasal 30, 31 dan 32.

MEMPERHATIKAN

: Pelaksanaan proses Tahap I pencalonan Bakal Calon Ketua pada sidang Pleno IV Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila tentang penetapan Bakal Calon Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota depok masa Bakti 2011-2015.


71


: KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG PENGESAHAN BAKAL CALON KETUA MPC PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015.

Pasal 1 Bakal Calon Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok merupakan sumber bagi Tahap II sesuai dengan Tata Tertib pemilihan pasal 32 yakni proses penetapan Calon Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015.




Pimpinan Sidang,

_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


72

KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA Nomor: 10/KPTS/MUSCAB-VII/PP-DPK/VI/2011 Tentang PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON KETUA MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok setelah:

MENIMBANG

MENGINGAT

: 1. Bahwa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok sebagai pemegang kekuasaaan tertinggi organisasi Pemuda Pancasila ditingkat Cabang, yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun memegang prinsip demokrasi yang sehat dan dinamis. 2. Bahwa sesuai dengan kehendak dan aspirasi peserta dari peserta perlu ditetapkan Bakal Calon ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 20112015. 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan tentang Calon Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2006-2011. : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila hasil keputusan musyawarah besar VIII Pemuda Pancasila Tahun 2009 di Jakarta. 2. Peraturan Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga nomor: 03/PO/MPN-PP/XI/2011 tentang Musyawarah-musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. 3. Tata Tertib Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok Bab XVII Pasal 30, 31 dan 32.

MEMPERHATIKAN

: Pelaksanaan proses Tahap I pencalonan Bakal Calon Ketua pada sidang Pleno IV Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila tentang penetapan Bakal Calon Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok masa Bakti 2011-2015.


73


: KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG PENGESAHAN CALON KETUA MPC PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015.

Pasal 1 Bakal Calon Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok merupakan sumber bagi Tahap II sesuai dengan Tata Tertib pemilihan pasal 32 yakni proses penetapan Calon Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015.




Pimpinan Sidang,

_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


74

KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA Nomor: 11/KPTS/MUSCAB-VII/PP-DPK/VI/2011 Tentang PENETAPAN DAN PENGESAHAN KETUA TERPILIH MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok setelah:

MENIMBANG

: 1. Bahwa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok sebagai pemegang kekuasaaan tertinggi organisasi Pemuda Pancasila ditingkat Cabang, yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun memegang prinsip demokrasi yang sehat dan dinamis. 2. Bahwa setelah melewati proses penetapan dan pengesahan Bakal calon berdasarkan surat keputusan nomor: 09/KPTS/MUSCAB-IV/PP-DPK/VI/2011 tentang calon maka dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu penetapan dan pengesahan Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015. 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan tentang Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2006-2011.

MENGINGAT

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila hasil keputusan musyawarah besar VIII Pemuda Pancasila Tahun 2009 di Jakarta. 2. Peraturan Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga nomor: 03/PO/MPN-PP/XI/2011 tentang Musyawarah-musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila BAb XVII Pasal 34 dan 35. 3. Tata Tertib Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok Bab XVII Pasal 30, 31 dan 32.

MEMPERHATIKAN

: Pelaksanaan proses Tahap I dan pencalonan calon ketua pada sidang Pleno IV Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila tentang penetapan Calon Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok masa Bakti 2011-2015.


75


: KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG PENGESAHAN KETUA TERPILIH MPC PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015.

Pasal 1 Hasil pemilihan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok adalah sebagai berikut: 1 ……………………………………………………………. Perolehan suara…………………… 2 ……………………………………………………………. Perolehan suara…………………… Pasal 2 Hasil pemilihan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok merupakan sumber bagi Penyusunan komposisi pengurus dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015.




_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


76

KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA Nomor: 12/KPTS/MUSCAB-VII/PP-DPK/VI/2011 Tentang PENETAPAN DAN PENGESAHAN FORMATUR MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok setelah:

MENIMBANG

: 1. Bahwa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok sebagai pemegang kekuasaaan tertinggi organisasi Pemuda Pancasila ditingkat Cabang, yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun memegang prinsip demokrasi yang sehat dan dinamis. 2. Bahwa untuk menyempurnakan komposisi Pengurus Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015. 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan tentang Bakal Calon Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok maka perlu ditetapkan formatur Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

MENGINGAT

: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila hasil keputusan musyawarah besar VIII Pemuda Pancasila Tahun 2009 di Jakarta. 2. Peraturan Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga nomor: 03/PO/MPN-PP/XI/2011 tentang Musyawarah-musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila Bab XVII Pasal 34 dan 35. 3. Tata Tertib Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok.

MEMPERHATIKAN

: Permusyawaratan yang berlangsung pada Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok tentang Pemilihan Formatur Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok


77


: KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG FORMATUR MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK.

Pasal 1 Formatur Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 20112015 sebagai berikut: 1 ……………………………………………………………. Unsur :…………………… 2 ……………………………………………………………. Unsur :…………………… 3 ……………………………………………………………. Unsur :…………………… 4 ……………………………………………………………. Unsur :…………………… 5 ……………………………………………………………. Unsur :…………………… Pasal 2 Formatur bertugas menyusun susunan dan komposisi Pengurus Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015. Pasal 3 Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


78




Pimpinan Sidang,

_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


79

KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA Nomor: 001/KPTS/formatur-muscab VII/PP-DPK/VI/2011 Tentang PENETAPAN SUSUNAN DAN KOMPOSISI PENGURUS MAJELIS PIMPINAN CABANG DAN MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok setelah:

MENIMBANG

: 1. Bahwa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok sebagai pemegang kekuasaaan tertinggi organisasi Pemuda Pancasila ditingkat Cabang, yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun memegang prinsip demokrasi yang sehat dan dinamis. 2. Bahwa SESUAI DENGAN SURAT KETETAPAN NOMOR: 12/KPTS/MUSCAB-VII/PP-DPK/VI/2011 tentang pengesahan dan penetapan formatur Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015. 3. Saran dan pendapat yang berkembang pada rapat formatur yang membahas penyususnan komposisi pengurus Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015. 4. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan tentang formatur penetapan Susunan Pengurus Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015.

MENGINGAT



80

MEMPERHATIKAN

: Permusyawaratan tim formatur Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok tentang Penyusunan komposisi Pengurus Majelis Pimpinan cabang dan Majaelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015.


: KEPUTUSAN FORMATUR MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI PENGURUS MAJELIS PIMPINAN CABANG DAN MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015.

Pasal 1 Penyususnan komposisi Pengurus Majelis Pimpinan Cabang dan majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015 dilaksanakan dengan selektifkualitatif dari kader-kader Pemuda Pancasila yang telah memenuhi persyaratan. Pasal 2 Susunan dan kkomp[osisi Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-2015 sebagaimana dimaksud pasal 1 terdapat pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yan tak terpisahkan.. Pasal 3 Bilamana dikemudian hari terjadi pergantian komposisi personil maka penyusunannya merupakan kewenagan dari Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota depok mas bakti 2011-2015. Pasal 4 Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


81




Pimpinan Sidang,

_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


82

Lampiran: Surat Keputusan formatur Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok Nomor: 02/KPTS/formatur muscab IV/PP-DPK/VI/2011 tertanggal 2 Juni 2011 tentang susunan dan komposisi kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok.

SUSUNAN MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015 A. KETUA

: …………………………………………

B. WAKIL KETUA

: …………………………………………

C. KETUA-KETUA BIDANG 1. ORGANISASI, KELEMBAGAAN & KEANGGOTAAN

: …………………………………………

2. LITBANG DAN KADERISASI

: …………………………………………

3. HUKUM DAN HAM

: …………………………………………

4. IDEOLOGI DAN POLITIK

: …………………………………………

5. AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

: …………………………………………

6. PEMUDA, MAHASISWA, PELAJAR & OLAHRAGA

: …………………………………………

7. PERANAN WANITA

: …………………………………………

8. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

: …………………………………………

9. KETAHANAN NASIONAL

: …………………………………………

10. ALAM DAN LIMNGKUNGAN HIDUP

: …………………………………………

11. EKONOMI DAN PENGEMBANGAN USAHA

: …………………………………………

12. DANA

: …………………………………………

13. SARANA DAN PRASARANA

: …………………………………………

D. SEKRETARIS

: …………………………………………

1. WAKIL SEKRETARIS

: …………………………………………

2. WAKIL SEKRETARIS

: …………………………………………

3. WAKIL SEKRETARIS

: …………………………………………

4. WAKIL SEKRETARIS

: …………………………………………

5. WAKIL SEKRETARIS

: …………………………………………


83

6. WAKIL SEKRETARIS

: …………………………………………

7. WAKIL SEKRETARIS

: …………………………………………

8. WAKIL SEKRETARIS

: …………………………………………

9. WAKIL SEKRETARIS

: …………………………………………

10. WAKIL SEKRETARIS

: …………………………………………


: …………………………………………


: …………………………………………


: …………………………………………

E. BENDAHARA

: …………………………………………

1. WAKIL BENDAHARA

: …………………………………………

2. WAKIL BENDAHARA

: …………………………………………

F. BIDANG-BIDANG 1. ORGANISASI, KELEMBAGAAN & KEANGGOTAAN

: …………………………………………

2. LITBANG DAN KADERISASI

: …………………………………………

3. HUKUM DAN HAM

: …………………………………………

4. IDEOLOGI DAN POLITIK

: …………………………………………

5. AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

: …………………………………………

6. PEMUDA, MAHASISWA, PELAJAR & OLAHRAGA

: …………………………………………

7. PERANAN WANITA

: …………………………………………

8. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

: …………………………………………

9. KETAHANAN NASIONAL

: …………………………………………

10. ALAM DAN LIMNGKUNGAN HIDUP

: …………………………………………

11. EKONOMI DAN PENGEMBANGAN USAHA

: …………………………………………

12. DANA

: …………………………………………

13. SARANA DAN PRASARANA

: …………………………………………


84



FORMATUR MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK

_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. …………………………………………….. 2. ……………………………………………… 3. ………………………………………………


85

Lampiran: Surat Keputusan formatur Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok Nomor: 02/KPTS/formatur muscab IV/PP-DPK/VI/2011 tertanggal 2 Juni 2011 tentang susunan dan komposisi kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok.

KETUA

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015 : ……………………………………………………………….

WAKIL KETUA

: ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

SEKRETARIS

: ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

ANGGOTA-ANGGOTA

: ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….


86

Depok, 2 juni 2011

FORMATUR MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK

_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………

2. ……………………………………………… …………………………………… 3. ………………………………………………

……………………………………


87

KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA Nomor: 13/KPTS/MUSCAB-VII/PP-DPK/VI/2011 Tentang PENETAPAN DAN PENGESAHAN MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Cabang IV Pemuda Pancasila Kota Depok setelah:

MENIMBANG

: 1. Bahwa dengan berakhirnya kepengurusan MPC Pemuda pancasila Kota Depok masa bakti 2006-2011. 2..Bahwa Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok menetapkan telah memilih pengurus melalui sidang formatur. 3..Bahwa tim formatur melalui sidang formatur telah memilih dan menetapkan susunan dan Pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 2011-1015. 4..Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan tentang penetapan pengurus Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota depok masa bakti 2011-2015.

MENGINGAT


MEMPERHATIKAN

: Permusyawaratan yang berlangsung pada Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok tentang Pemilihan Formatur Muscab IV Pemuda Pancasila Kota Depok


88


: KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG IV PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK TENTANG SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PIMPINAN CABANG DAN MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK MASA BAKTI 2011-2015. Pasal 1

Pengukuhan Susunan Pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Depok masa bakti 20112015 sebagaimana dalam keputusan formatur nomor: 001/KPTS/formatur-muscab VII/IV/2011 yang merupakan bagian lampiran yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dari keptusan ini. Pasal 2 Menyampaikan hasil keputusan ini kepada Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi jawa Barat untuk mendapatkan pengukuhan dan Surat Keputusan. Pasal 3 Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal



_____________________ Ketua/Anggota


Anggota-Anggota

1. ……………………………………………..

……………………………………………….

2. ………………………………………………

……………………………………………….

3. ………………………………………………

……………………………………………….


89


90

Materi Muscab PP Depok

Recommend Documents