Jawaban Evaluasi Calon Ahli K3 Umum 1. Tugas, kewajiban dan kewenangan Ahli K3 Umum beserta landasan hukumnya
Jawab : Landasan hukum Ahli K3 Umum :
a. UU No. 1 Tahun 1970, Pasal 1 ayat 6 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 b. Permenaker Permenaker No. 04/Men/1987 : P2K3 c. Permenaker Permenaker No. 02/Men/1992 : Tata Cara Penunjukkan Penunjukkan Ahli K3
Tugas Ahli K3 Umum
1. Sebagai sekretaris sekretaris pada P2K3 di lini fungsional 2. Mem follow up rekomendasi up rekomendasi atau saran dan perkembangan yang telah disepakati kedua belah pihak di lini struktural struktural 3. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan ditaatinya UU No. 1 Tahun 1970 4. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibar kerja
Kewajiban Ahli K3 Umum :
1. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya; penunjukannya; 2. Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan pelaksanaan tugas dalam tempat kerja satu satu kali kali dalam 3 (tiga) bulan atau dalam dalam perusahaan jasa setiap saat setelah selesai melakukan kegiatannya; 3. Merahasiakan segala keterangan : rahasia perusahaan/instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya.
Wewenang Ahli K3 Umum :
1. Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan; 2. Meminta keterangan dan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukannya; 3. Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, mengevaluasi dan memberikan persyaratan serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi : (a) Keadaan dan fasilitas tenaga kerja, (b) Keadaan mesin-mesin, pesawat, alat-alat kerja, instalasi serta peralatan lainnya, (c) Penanganan bahan-bahan, (d) Proses produksi, (e) Sifat pekerjaan, (f) Cara kerja dan (g) Lingkungan kerja. 2. 5 Langkah penerapan SMK3 beserta landasan hukumnya
Jawab :
Landasan hukumnya penerapan SMK3 :
a. UU Nomor 13 Tahun 2003 : Ketenagakerjaan, Pasal 87 ayat 1 b. PP No. 50 Tahun 2012 : Penerapan SMK3
a. b. c. d. e.
5 langkah penerapan SMK3 meliputi : Penetapan kebijakan K3; Perencanaan K3 Pelaksanaan rencana K3 Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dan Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
3. Kewajiban pengurus perusahaan untuk mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja
Jawab :
a. b. c. d. e. f.
a. b. c. d. e. f.
Landasan hukum : UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 4 Tahun 1980 : Penggunaan dan Pemeliharaan APAR Permenaker No. 2 Tahun 1983 : Persyaratan Alarm Kebakaran Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 : Unit Penanggulangan Kebakaran, Klasifikasi Bahaya Kebakaran Instruksi Menaker No. 11 Tahun 1997 : Pengujian Alarm, Hidran dan Sprinkler SNI dan Standar Internasional (NFPA) Kewajiban pengurus perusahaan mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sesuai Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 2 adalah : Pengendalian setiap bentuk energi, Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan saran evakuasi, Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas, Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala, Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran bagi tempat kerja yang memperkerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaker.
4. Hak dan kewajiban tenaga kerja dalam UU No. 1 Tahun 1970
Jawab :
Sesuai dengan Pasal 12 yaitu :
a. Hak Pekerja 1) Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; 2) Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan. b. Kewajiban Pekerja 1) Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja; 2) Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan; 3) Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan 5. Ruang lingkup Permenaker No. 5 Tahun 1985
Jawab :
Permenaker No. 5 Tahun 1985 : Pesawat Angkat dan Angkut
Ruang lingkup Permenaker No. 5 Tahun 1985 Pasal 5 ayat 2 antara lain :
a.
Peralatan angkat adalah alat yang dikonstruksi atau dibuat khusus untuk mengangkat naik dan menurunkan muatan, seperti lier (dongkrak), takel, peralatan angkat listrik, pesawat pneumatik, gondola, keran angkat, keran magnit, keran lokomotif, keran dinding dan keran sumbu putar; b. Pita transport adalah suatau pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan muatan secara kontinyu dengan menggunakan pita;
c.
Pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan adalah pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan muatan atau orang dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau diluar pesawat dan bergerak diatas suatu landasan maupun permukaan; d. Alat angkutan jalan ril adalah suatu alat angkutan yang bergerak di atas jalan ril, dimana jalan ril adalah jaringan ril dan perlengkapannya yang dipasang secara permanen yang digunakan untuk jalan lokomotif, gerbong dan peralatan lainnya guna mengangkut muatan. . 6. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tempat kerja
Jawab : Berdasarkan Permenakertrans No. 03 Tahun 1982 Pasal 4 dan Pasal 5 antara lain : a. Dapat diselenggarakan sendiri oleh pengurus; b. Dapat diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain; c. Dapat pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan kerja. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh Direktur dan disahkan cara penyelenggaraannya oleh Direktur sesuai dengan keadaan. 7. Kewajiban pengurus perusahaan dalam penerapan program P3K
Jawab :
Landasan hukumnya :
a. UU No. 1 Tahun 1970 b. Permenakertrans No. 15 Tahun 2008
a. b. c.
d. e. f. g.
Kewajiban pengusaha dan pengurus antara lain : Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 menetapkan syarat-syarat K3 di tempat kerja, yang berisikan aspek teknis dan medis, aspek prosedural, aspek sumber daya manusia (kompetensi); Menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja; Menyediakan petugas P3K yang ditentukan berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja: 1) tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja; 2) tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja; 3) tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja Melaksanakan memberikan P3K sesuai dengan ketentuan dan syarat syarat K3 yang berlaku; Membina tenaga kerja dalam pemberian P3K; Pengurus wajib memasang pemberitahuan : nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat; Pengurus menyediakan ruang P3K dalam hal memperkerjakan pekerja/buruh 100 orang atau lebih, bila kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya tinggi.
8. Ruang lingkup pengawasan K3 konstruksi bangunan dan peraturan perundangan
Jawab : Peraturan perundangan K3 terkait antara lain :
a. b. c. d. e. f.
UU No. 1 Tahun 1970 : keselamatan kerja; UU No. 18 Tahun 1999 : jasa konstruksi; UU No. 28 Tahun 2008 : bangunan gedung Permenakertrans No. 1 Tahun 1980 : K3 konstruksi bangunan Permen PU No. 5 Tahun 2014 : pedoman SMK3 konstruksi bidang PU SKB Menaker dan Menteri PU No. 174/Men/1986 dan No. 104/KPTS/1986 : K3 pada tempat kegiatan konstruksi beserta pedoman pelaksanaan k3 pada tempat kegiatan konstruksi; g. SE Menakertrans No. 321 Tahun 2007 : peningkatan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan konstruksi. Ruang lingkup pengawasan K3 konstruksi
a. Pra konstruksi : rancangan konseptual meliputi studi kelayakan ( feasibility study) dan investigasi, Detailed Engineering Design (DED) dan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. b. Masa konstruksi : tahapan pekerjaan yang dilakukan kontraktor/pelaksana yang menghasilkan produk teknis bangunan c. Serah terima pekerjaan konstruksi : suatu tahapan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor/ pelaksana dalam penyelesaian produk teknis bangunan dan menyerahkan kepada pemilik/ pengelola bangunan tempat kerja d. Perawatan/pemeliharaan bangunan : suatu tahapan pekerjaan yang dilakukan pemilik/ pengelola bangunan dengan tujuan bangunan tempat kerja memenuhi syarat K3 9. Potensi bahaya kimia PT Indonesia Abadi berdasarkan data sbb:
Jawab: No.
Jenis Bahan
Jumlah
NAK
Potensi
1.
Ammonia
60.000 kg = 60 ton
100 ton
Menengah
2.
Chlorine
10,1 ton
10 ton
Besar
3.
LPG
5 ton
50 ton
Menengah
4.
Solar
500.000 liter = 500 ton
200 ton
Besar
Dasar hukum penetapan potensi bahaya berdasarkan Nilai Ambang Kualitas (NAK) adalah Kepmenaker No. 187 Tahun 1999 yaitu a. Potensi besar apabila kuantitas bahan kimia melebihi atau lebih besar dari NAK; b. Potensi menengah apabila kuantitas bahan kimia sama atau lebih kecil dari NAK
a.
Kewajiban perusahaan setelah penetapan potensi bahaya kimia yaitu : Potensi bahaya besar : 1) Mempekerjakan petugas k3 kimia : Sistem kerja non shift min. 2 orang Sistem kerja shift min. 5 orang 2) Mempekerjakan Ahli K3 Kimia min. 1 orang 3) Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar 4) Melaporkan setiap perubahan (bahan, kuantitas, proses dan modifikasi instalasi) 5) Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia min. 6 bulan sekali 6) Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi min. 2 tahun sekali 7) Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja min. 1 tahun sekali
b. Potensi bahaya menengah : 1) Mempekerjakan petugas K3 kimia : Sistem kerja non shift min. 1 orang Sistem kerja shift min. 3 orang 2) Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar 3) Melaporkan setiap perubahan (bahan, kuantitas, proses dan modifikasi instalasi) 4) Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia min. 1 tahun sekali 5) Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi min. 3 tahun sekali 6) Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja min. 1 tahun sekali 10. Kebutuhan Ahli K3 konstruksi berdasarkan jumlah pekerja dan lama pekerjaan
Jawab : Landasan hukumnya : Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004 : Sertifikasi Kompetensi K3 Bidang Konst Bangunan
Kebutuhan Ahli K3 konstruksi : a. Proyek > 6 bulan atau TK > 100 org - Min. 1 org Ahli Utama - Min. 1 org Ahli Madya - Min. 2 org Ahli Muda b. Proyek < 6 bulan atau TK < 100 org - Min. 1 org Ahli Madya - Min. 1 org Ahli Muda c. Proyek < 3 bulan atau TK < 25 org - Min. 1 org Ahli Muda
Jawaban Soal AK3Umum 2015 1. Yang dimaksud dengan :
Jawab : a.
Kecelakaan kerja Sesuai Permenaker No. 3 Tahun 1998 : tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan, Pasal 1, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga dari semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda Sesuai dengan UU 3 Tahun 1992 : Jamsostek, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk penyakit yg timbul karena hubungan kerja (PAK), demikian pula kecelakaan yg terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui (rutinitas). b. Penyakit Akibat Kerja (PAK)
Sesuai Permenaker No 1 Tahun 1981 : kewajiban melapor PAK, Pasal 1, Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja
2. Kewajiban pengurus dalam UU No. 1 Tahun 1970
Jawab
a.
Pasal 8 Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang akan diberikan padanya;
b. Memeriksakan semua tenaga kerja secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh perusahaan dan dibenarkan oleh Direktur Kemenaker
Pasal 9
a. Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja : : Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya b. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan penanggulangan kebakaran serta peningkatan K3 serta P3K c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan
Pasal 11
a. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menaker dalam waktu 2x24 jam
Pasal 14
a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai UU dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca atau menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. 3. Tujuan tenaga kerja dilakukan pemeriksaan kesehatan awal dan berkala baik fisik dan mental :
Jawab :
Dasar hukum pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
a. Undang Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 8 b. Permenakertrans No. 2 Tahun 1980
Tujuan Permenakertrans No. 2 Tahun 1980 :
a. Pemeriksaan kesehatan awal sesuai Pasal 2: Agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, Tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, Cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan, K3 tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lainnya dapat dijamin. b. Pemeriksaan kesehatan berkala sesuai Pasal 3: Mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, Menilai kemungkinan pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin Perlu dikendalikan lingkungan kerja dengan usaha pencegahan c. Pemeriksaan kesehatan khusus sesuai Pasal 5
Menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan kerja tertentu 4. Cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja sesuai Permenaker 03 Tahun 1982 Jawab :
Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 :
a. Diselenggarakan sendiri oleh pengurus, b. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain, c. Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan kerja. 5. Tugas dan fungsi P2K3 serta landasan hukumnya
Jawab :
Tugas P2K3 sesuai Permenaker No. 4 Tahun 1987 Pasal 4 ayat 1 Memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta oleh pengusaha atau pengurus mengenai masalah K3
Fungsi P2K3 sesuai Permenaker No. 4 Tahun 1987 Pasal 4 ayat 2
a. Menghimpun dan mengolah data : K3 di tempat kerja b. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja : : berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3, bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya, faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan, Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaan. c. Membantu pengusaha atau pengurus dalam : Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja, Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik, Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3, Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, PAK serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang K3, higiene perusahaan, dan ergonomi, Melaksanakan pemantauan gizi kerja dan penyelenggaraan makanan di perusahaan, Memeriksa kelengakapan peralatan keselamatan kerja, Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja, Mengembangkan, melakukan pemeriksaan dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium K3, Menyelenggarakan administrasi K3 dan higiene perusahaan. d. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan K3, higiene perusahaan, ergonomi dan gizi tenaga kerja.
Landasan hukumnya :
a. UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 10 b. Permenaker No. 4 Tahun 1987 Pasal 4 c. Permenaker No. 2/MEN1992
6. Tugas, kewajiban dan wewenang Ahli K3 Umum
Jawab :
Tugas Ahli K3 Umum
1. Sebagai sekretaris pada P2K3 di lini fungsional 2. Mem follow up rekomendasi atau saran dan perkembangan yang telah disepakati kedua belah pihak di lini struktural 3. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan ditaatinya UU No. 1 Tahun 1970 4. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibar kerja
Kewajiban Ahli K3 Umum :
1. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya; 2. Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dalam tempat kerja satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau dalam perusahaan jasa setiap saat setelah selesai melakukan kegiatannya; 3. Merahasiakan segala keterangan : rahasia perusahaan/instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya.
Wewenang Ahli K3 Umum :
1. Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan; 2. Meminta keterangan dan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukannya; 3. Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, mengevaluasi dan memberikan persyaratan serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi : (a) Keadaan dan fasilitas tenaga kerja, (b) Keadaan mesin-mesin, pesawat, alat-alat kerja, instalasi serta peralatan lainnya, (c) Penanganan bahan-bahan, (d) Proses produksi, (e) Sifat pekerjaan, (f) Cara kerja dan (g) Lingkungan kerja. Landasan hukum Ahli K3 Umum :
1. UU No. 1 Tahun 1970, Pasal 1 ayat 6 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 2. Permenaker No. 04/Men/1987 : P2K3 3. Permenaker No. 02/Men/1992 : Tata Cara Penunjukkan Ahli K3 Pasal 9 dan 10 7. Ruang lingkup pengawasan K3 mekanik dan peraturan perundangannya
Jawab :
a. b. c. d. e.
a. b. c. d.
Pesawat Tenaga dan Produksi, Permenaker No. 4 Tahun 1985 Penggerak mula, Perlengkapan transmisi tenaga mekanik, Mesin perkakas kerja, Mesin produksi, Dapur. Pesawat Angkat dan Angkut, Permenaker No. 5 Tahun 1985 Peralatan angkat, Pita transport, Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan, Alat angkutan jalan ril
Peraturan perundangannya :
a. UU No. 1 Tahun 1970 b. Permenaker No. 4 Tahun 1985 c. Permenaker No. 5 Tahun 1985 8. Sumber bahaya pesawat uap dan bejana tekan
Jawab : Potensi bahaya pada pesawat uap dan bejana tekan : a. Saat beroperasi pada pesawat uap terdapat air dan uap air yang mempunyai tekanan dan suhu yang tinggi, b. Tekanan dan suhu yang tinggi ditahan oleh pelat/pipa dari pesawat uap, c. Dalam boiler terjadi pembakaran, dan didekatnya terdapat bahan bakar. Sumber bahayanya antara lain : a. Unsafe condition Kesalahan jenis bahan Ketebalan pelat/pipa boiler kurang Mutu las rendah Apendages/ safety device tidak lengkap/tidak berfungsi. Mutu air umpan boiler rendah. b. Unsafe action Menggunakan boiler secara tidak sah. Operator tidak kompeten/lalai. Pengoperasian yang tidak sesuai SOP
Riksa Uji yang tidak berkualitas : pelaksana tidak berwenang, peralatan uji, tidak sesuai SOP
9. Ruang lingkup pengawasan K3 konstruksi
Jawab :
Peraturan perundangan K3 terkait antara lain :
a. b. c. d. e. f.
UU No. 1 Tahun 1970 : keselamatan kerja; UU No. 18 Tahun 1999 : jasa konstruksi; UU No. 28 Tahun 2008 : bangunan gedung Permenakertrans No. 1 Tahun 1980 : K3 konstruksi bangunan Permen PU No. 5 Tahun 2014 : pedoman SMK3 konstruksi bidang PU SKB Menaker dan Menteri PU No. 174/Men/1986 dan No. 104/KPTS/1986 : K3 pada tempat kegiatan konstruksi beserta pedoman pelaksanaan k3 pada tempat kegiatan konstruksi; g. SE Menakertrans No. 321 Tahun 2007 : peningkatan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan konstruksi.
a.
Ruang lingkup pengawasan K3 konstruksi
Pra konstruksi : rancangan konseptual meliputi studi kelayakan ( feasibility study) dan investigasi, Detailed Engineering Design (DED) dan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. b. Konstruksi : kegiatan yg berhubungan dengan seluruh tahapan yang di lakukan pada tempat kerja, c. Sarana bangunan : semua instalasi/peralatan/sarana pendukung dari kegiatan tahapan konstruksi bangunan mulai dari kegiatan pelaksanaan, serah terima sampai dengan masa pemeliharaan dan perawatan
d. Masa konstruksi : tahapan pekerjaan yang dilakukan kontraktor/pelaksana yang menghasilkan produk teknis bangunan e. Serah terima pekerjaan konstruksi : suatu tahapan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor/ pelaksana dalam penyelesaian produk teknis bangunan dan menyerahkan kepada pemilik/ pengelola bangunan tempat kerja f. Perawatan/pemeliharaan bangunan : suatu tahapan pekerjaan yang dilakukan pemilik/ pengelola bangunan dengan tujuan bangunan tempat kerja memenuhi syarat K3 10. Kewajiban pengurus/pemimpin dalam mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran dalam Permenaker 186/1999 :
Jawab :
a. b. c. d. e. f.
a. b. c. d. e. f.
Landasan hukum : UU No. 1 Tahun 1970 Permenaker No. 4 Tahun 1980 : Penggunaan dan Pemeliharaan APAR Permenaker No. 2 Tahun 1983 : Persyaratan Alarm Kebakaran Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 : Unit Penanggulangan Kebakaran, Klasifikasi Bahaya Kebakaran Instruksi Menaker No. 11 Tahun 1997 : Pengujian Alarm, Hidran dan Sprinkler SNI dan Standar Internasional (NFPA) Kewajiban pengurus perusahaan mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sesuai Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 2 adalah : Pengendalian setiap bentuk energi, Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan saran evakuasi, Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas, Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala, Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran bagi tempat kerja yang memperkerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaker.
11. Obyek pengawasan lingkungan kerja dan peraturan perundangan
Jawab :
a. b. c. d. e. f. g. h.
a. b. c. d. e. f.
Obyek pengawasan lingkungan kerja : Faktor-faktor Bahaya Lingkungan Kerja Hygiene Perusahaan Pengendalian Bahaya Besar Pestisida Bahan Kimia Berbahaya Sanitasi Lingkungan Alat Pelindung Diri (APD) Limbah Industri Ruang lingkup pengawasan Pemeriksaan Lingkungan Kerja Penanganan Bahan Kimia Berbahaya Pemeriksaan Penggunaan Pestisida Pemeriksaan Limbah Industri di Tempat Kerja Pemeriksaan Hygiene Industri Pemeriksaan Alat Pelindung Diri
Peraturan perundangan
a. UU No. 1 tahun 1970 : keselamatan kerja Pasal 2, Pasal 3 ayat 1, f, g, i, j, k, l, m, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 14, b. UU No. 3 tahun 1969 : persetujuan Konvensi ILO No.120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor Pasal 7, c. Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 tahun 1964 : syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja, d. Permenaker No. 3 Tahun 1985 : keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian asbes, e. Permenaker No. 03 Tahun 1986 : syarat keselamatan dan kesehatan di tempat kerja yang mengelola pestisida, f. Permenaker No. 13 Tahun 2011 : nilai ambang batas faktor fisika dan kimia di tempat kerja, g. Kepmenaker No. 187 Tahun 1999 : pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. 12. Kewajiban pengusaha dalam mengendalikan bahan kimia berbahaya
Dasar hukum penetapan potensi bahaya berdasarkan Nilai Ambang Kualitas (NAK) adalah Kepmenaker No. 187 Tahun 1999 yaitu
a. Potensi besar apabila kuantitas bahan kimia melebihi atau lebih besar dari NAK; b. Potensi menengah apabila kuantitas bahan kimia sama atau lebih kecil dari NAK
a.
Kewajiban perusahaan setelah penetapan potensi bahaya kimia yaitu :
Potensi bahaya besar, Pasal 16 : 1) Mempekerjakan petugas k3 kimia : Sistem kerja non shift min. 2 orang Sistem kerja shift min. 5 orang 2) Mempekerjakan Ahli K3 Kimia min. 1 orang 3) Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar 4) Melaporkan setiap perubahan (bahan, kuantitas, proses dan modifikasi instalasi) 5) Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia min. 6 bulan sekali 6) Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi min. 2 tahun sekali 7) Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja min. 1 tahun sekali b. Potensi bahaya menengah, Pasal 17 : 1) Mempekerjakan petugas K3 kimia : Sistem kerja non shift min. 1 orang Sistem kerja shift min. 3 orang 2) Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar 3) Melaporkan setiap perubahan (bahan, kuantitas, proses dan modifikasi instalasi) 4) Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia min. 1 tahun sekali 5) Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi min. 3 tahun sekali 6) Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja min. 1 tahun sekali
Studi Kasus
Perusahaan : PT. Katiga Selamat Karyawan : 59 laki-laki, 42 wanita Bahan kimia : Sodium Picramate 110 ton per hari Belum ada P2K3 dan Ahli K3 Penggunaan : a. Mesin produksi : 5 MW ~ 5.000 watt ~ 5 kVA b. Pesawat angkat angkut forklift : 2 buah kapasitas 10 ton overhead crane : 1 buah kapasitas 30 ton c. Pesawat uap Boiler : 2 buah kapasitas 15 ton/jam Konstruksi : a. Bekerja di ketinggian, schafolding 7,2 m b. Lama waktu : 5 bulan c. Jumlah pekerja : 35 orang
Jawab : Sebagai Calon Ahli K3 Umum, upaya dalam pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai ketentuan peraturan perundangan a.
Kelembagaan/organisasi K3 dan keahlian K3 Upaya yang dilakukan sesuai dengan : UU Uap Tahun 1930 UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 10 ayat 1 Peraturan Uap Tahun 1930 Permenaker No. 01 Tahun 1980 : K3 Konstruksi Bangunan Permenakertrans No. 05 Tahun 1985 : Pesawat Angkat dan Angkut Permenaker No. 04 Tahun 1987 : P2K3 dan Ahli K3, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Permenaker No. 01 Tahun 1988 : Kualifikasi dan Syarat Operator Pesawat Uap Permenaker No. 02 Tahun 1992 : Kewajiban dan Wewenang Ahli K3, Pasal 9 Permenaker No. 15 Tahun 2008 : P3K Permenakertrans No. 09 Tahun 2010 : Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut Pasal 28 Permenakertrans No. 12 Tahun 2015 : K3 Listrik Permenakertrans No. 38 Tahun 2016 : Pesawat Tenaga dan Produksi Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 : Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja Kepmenaker No. 187 Tahun 1999 : Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Instruksi Menaker No. 11 Tahun 1997 : Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran SE Menakertrans No. 01 Tahun 2012 : Syarat K3 Confined Space Keputusan Dirjen Binwas No. 113 Tahun 2006 : Pedoman Pembinaan K3 Confined Space Antara lain : Dalam hal Kelembagaan K3 ditempat kerja, Ahli K3 mengupayakan terbentuknya P2K3 ditempat kerja karena sudah mempekerjakan > 100 Orang petugas P3K di tempat kerja sebanyak 1 orang tidak diperlukan AK3 Listrik karena pemakaian listrik < 200 kVA tetapi hanya teknisi listrik mempekerjakan AK3 Kimia, non shift : minimal 1 orang dan 2 orang petugas K3 kimia, shift : minimal 1 orang dan 5 orang petugas K3 kimia karena menggunakan bahan kimia Sodium Picramate 110 ton yang melebihi NAK (50 ton) sehingga termasuk masuk potensi bahaya besar mempekerjakan operator peralatan angkat kelas III minimal 2 orang karena mempunyai forklift : 2 buah kapasitas 10 ton
mempekerjakan operator peralatan angkat kelas II minimal 1 orang karena mempunyai over head crane : 1 buah kapasitas 30 ton petugas peran kebakaran sejumlah 8 orang karena setiap jumlah tenaker 25 orang minimal 2 orang
b. Pengendalian lingkungan kerja dan B3
Permen Perburuhan No. 7 Tahun 1964 : Syarat Kesehatan, Kebersihan, Peneramgan Tempat Kerja
Permenakertrans No. 8 Tahun 2010 : Alat Pelindung Diri
Pasal 6 ayat 6 : Jumlah kakus untuk tiap 100 orang minimal 6 kakus karena jumlah tenakernya ada 101 orang berarti untuk jumlah kakus yang tersedia minimal 6 kakus Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 : APD digunakan di tempat kerja sesuai dengan potensi bahaya yang ada
Kepmenaker No. 187 Tahun 1999 : Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
Sodium Picramate 110 ton per hari termasuk bahan mudah meledak sesuai Lampiran III dengan NAK 50 ton berarti mempunyai potensi besar sehingga yang harus dilakukan oleh Pengusaha/Pengurus antara lain: 1) Mempekerjakan petugas k3 kimia : Sistem kerja non shift min. 2 orang Sistem kerja shift min. 5 orang 2) Mempekerjakan Ahli K3 Kimia min. 1 orang 3) Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar 4) Melaporkan setiap perubahan (bahan, kuantitas, proses dan modifikasi instalasi) 5) Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia min. 6 bulan sekali 6) Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi min. 2 tahun sekali 7) Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja min. 1 tahun sekali
c.
Pengendalian listrik dan penanggulangan kebakaran
Pengendalian listrik
Permenaker No. 12 Tahun 2015 : K3 Listrik di Tempat Kerja 1) Pasal 4 : pelaksanaan K3 listrik karena perusahaan menggunakan tenaga listrik sebesar 5 MW atau 5.000 kVA sudah melebihi tegangan 50 volt AC atau 120 ACDC 2) SNI PUIL 2000 : perusahaan wajib mempunyai sertifikat untuk perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang
Penanggulangan kebakaran Sodium Picramate termasuk bahan mudah meledak
UU No. 1 Tahun 1970 : Keselamatan Kerja 3) Pasal 9 : pencegahan kecelakaan dan penanggulangan kebakaran Permenaker No. 4 Tahun 1980 : Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR 1) Pasal 4 : pemasangan APAR di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau dengan jarak maksimal 15 meter dengan ketinggian 125 cm dari dasar lantai Permenaker No. 2 Tahun 1983 : Instalasi Alat Alarm Kebakaran Automatik 1) Pasal 3 dan Pasal 4 : pemasangan detektor pada gedung dipasang sistem alarm kebakaran otomatik Kepmenakertrans No. 186 Tahun 1999 : Unit Penanggulangan Kebakaran 1) Pasal 2 : pengurus wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja 2) Pasal 3 : pembentukan unit penanggulangan kebakaran 3) Pasal 4 : klasifikasi bahaya kebakaran sedang III karena menggunakan Sodium Picramate yang termasuk bahan mudah meledak
4) Pasal 6 : petugas peran kebakaran minimal 8 orang karena tiap jumlah tenaker 25 orang minimal 2 orang, dengan ada regu penanggulangan kebakaran dan AK3 spesialis penanggulangan kebakaran karena masuk bahaya kebakaran sedang III. Instruksi Menaker No. 11 Tahun 1997 : Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran dengan mengadakan koordinasi dengan instansi/dinas terkait mengenai pembinaan/penyuluhan/pelatihan penanggulangan kebakaran dan meningkatkan pemeriksaan secara intensif tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran tinggi d. K3 konstruksi dan bangunan Karena sedang melakukan renovasi gudang dengan menggunakan schafolding dalam jangka waktu 5 bulan dan tenaker 35 maka yang dibutuhkan antara lain :
Permenakertrans No. 9 Tahun 2016 : K3 dalam pekerjaan ketinggian
Pasal 15 : pengusaha wajib memastikan bahwa pekerjaan yang menggunakan perancah memenuhi persyaratan K3 Pasal 21 : pengusaha wajib menyediakan APD pada pekerjaan ketinggian
Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004 : Sertifikasi Kompetensi K3 Bidang Konst Bangunan Proyek < 6 bulan atau TK < 100 org - Min. 1 org Ahli Madya dan Min. 1 org Ahli Muda
e.
Penerapan kesehatan kerja bagi tenaker Permenaker No. 02 Tahun 1980, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 : pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan badan yang meliputi pemeriksaan kesehatan awal, berkala maupun khusus yang bertujuan agar tenaker dalam kondisi atau derajad kesehatan setinggi-tingginya dan menilai adanya pengaruh pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaker atau golongan-golongan kerja tertentu
f.
Pemakaian boiler dan pesawat angkat angkut
Boiler Jumlah boiler dengan kapasitas 15 ton/jam sebanyak 2 buah berarti UU Uap Tahun 1930 Pasal 6 ayat 1, boiler harus mendapatkan akte ijin Peraturan Uap Tahun 1930 Pasal 12, boiler harus mempunyai 2 safety valve, 1 pressure gate, 2 kerangan gelas duga, 2 pompa inlet air dan tinggi batas air terendah (TBAT), 1 alarm, 1 water duga (pedoman air), 1 katup blow down, 1 man hole dan name plat Permenaker No. 1 Tahun 1988 Pasal 9 ayat 1 dan lampiran 1, bahwa untuk boiler > 20 T/jam - < 40 T/jam dalam satu ruangan tidak terpisah maka jumlah Operator Kelas II minimal sama dengan jumlah ketel uap yaitu 2 orang, sedangkan jumlah Operator Kelas I minimal jumlah ketel uap dibagi 2 yaitu 1 orang.
Pesawat angkat angkut
Permenaker No. 05 Tahun 1985 Pasal 134 : setiap perencanaan pesawat angkat angkut harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang Pasal 138 ayat 1 : riksa uji sebelum pemakaian sesuai standar uji Pasal 138 ayat 4 : riksa uji selambatnya 2 tahun setelah uji pertama dan uji ulang 1 tahun sekali Pasal 138 ayat 5 : riksa uji oleh pegawai pengawas dan atau AK3 spesialis Permenaker No. 09 Tahun 2010 Pasal 3 : pengusaha harus mempekerjakan operator yang mempunyai lisensi K3 Lampiran 1 : dibutuhkan Operator Kelas III sebanyak 1 orang karena forkliftnya hanya 10 ton Pasal 28 : operator peralatan angkat kelas II sebanyak 1 orang karena ada over head crane kapasitas 30 ton
g. Apakah wajib menerapkan SMK3
Upaya yang dilakukan sesuai dengan :
UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 87 : setiap perusahaan wajib memiliki SMK3 yang terintegrasi oleh sistem manajemen perusahaan PP No. 50 Tahun 2012 : Penerapan SMK3 Pasal 5 ayat 1: setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 bila memperkerjakan pekerja minimal 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi Permenaker No. 01 Tahun 2007 : Pedoman Pemberian Penghargaan K3 Penghargaan bila kecelakaan nihil (zero accident award), SMK3, Pembina K3 dan Pemerduli/Pemerhati K3 Kepmenaker No. 186 Tahun 1999 : Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja Pengusaha/pengurus wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran dengan bahaya kebakaran sedang I – III dan berat Kepmenaker No. 187 Tahun 1999 : Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Potensi besar bila semua bahan kimia berbahaya melebihi NAK
