Nurshawina bt Kamaludin 102011429 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) Jalan Arjuna Utara No 6– Jakarta Barat 11470
[email protected]
PENDAHULUAN
Puskesmas sebagai organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Melalui program dan kegiatannya, puskesmas berperan serta mewujudkan keberhasilan pembangunan kesehatan Indonesia, khususnya di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Program KIA termasuk satu dari enam program pokok (basic six) Puskesmas yang bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Program ini bertanggung jawab dalam kegiatan pelayanan sebagai berikut: pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, neonatus, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi, dan balita. Keberhasilan program KIA menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Angka kematian ibu dan bayi di Sumatera Barat masih belum mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yaitu angka kematian bayi 23/1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu 1
102/100.000 kelahiran hidup. Dari hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, angka kematian bayi di Sumatera Barat mencapai 47/1000 kelahiran hidup, sementara angka kematian ibu mencapai 228/100.000. Tingginya angka kematian ibu di Indonesia akibat resiko tinggi untuk melahirkan menjadi perhatian pemerintah. Sehingga diadakannya program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu. banyaknya anak-anak terlantar dan dengan jarak usia yang sangat dekat juga menjadi perhatian pemerintah. Alat kontrasepsi yang saat ini sudah tersedia bermacam-macam. Selain adanya alat kontrasepsi untuk wanita,juga tersedia alat kontrasepsi untuk pria. Hanya saja yang menjadi masalah saat ini, kurangnya pengetahuan akan metode memilih kontrasepsi, keuntungan, kerugian, serta efek samping dari pemakaian alat kontrasepsi tersebut. Dan alat kontrasepsi yang sangat mudah di dapatkan seperti di minimarket.Keluarga Berencana sebagai salah satu usaha untuk mengatasi masalah kependudukan.1
PEMBAHASAN Skenario 6
Pada saat rapat koordinasi dengan Camat dan BKKBN dilaporkan bahwa Wilayah Kerja Puskesmas mengalami kenaikan jumlah kelahiran yang signifikan dibandingkan 2 tahun lalu. Disepakati untuk menggalakan KB di wilayah tersebut. Prioritas program yang dilaksanakan adlah peningkatan cakupan IUD dan pemasangan susuk KB. Yang menjadi hambatan adalah adanya anggapan bahawa KB masih menjdai tabu bagi masyarakat sekitar. Tingkat pendidikan masyarakat juga umumnya rendah (80% tidak tamat SMP).
2
Upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Pemberdayaan Masyarakat bidang KIA merupakan upaya memfasilitasi masyarakat untuk membangun sistem kesiagaan masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non klinis terkait kehamilan dan persalinan. Sistem kesiagaan merupakan sistem tolong-menolong, yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, dalam hal penggunaan alat transportasi/ komunikasi (telepon genggam, telpon rumah), pendanaan, pendonor darah, pencatatan-pemantaun dan informasi KB. Dalam pengertian ini tercakup pula pendidikan kesehatan kepada masyarakat, pemuka masyarakat serta menambah keterampilan para dukun bayi serta pembinaan kesehatan di taman kanak-kanak.2, 3
1.
Tujuan Umum Tujuan program kesehatan ibu dan anak adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya untuk atau mempercepat pencapaian target Pembangunan Kesehatan Indonesia yaitu Indonesia Sehat 2015, serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya.
2.
Tujuan Khusus a. Meningkatnya kemampuan ibu (pengetahuan, sikap dan perilaku) dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga, Desa Wisma, penyelenggaraan Posyandu dan sebagainya. b. Meningkatnya upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara mandiri di dalam lingkungan keluarga, Desa Wisma, Posyandu dan Karang Balita, serta di sekolah TK.
3
c. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan ibu menyusui. d. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita. e. Meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, anak prasekolah, terutama melalui peningkatan peran ibu dalam keluarganya.
2,3
1. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil dan menyusui serta bayi, anak balita dan anak prasekolah. 2. Deteksi dini faktor resiko ibu hamil. 3. Pemantauan tumbuh kembang balita. 4. Imunisasi Tetanus Toxoid 2 kali pada ibu hamil serta BCG, DPT 3 kali, Polio 3 kali dan campak 1 kali pada bayi. 5. Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA. 6. Pengobatan bagi ibu, bayi, anak balita dan anak pra sekolah untuk macam-macam penyakit ringan. 7. Kunjungan rumah untuk mencari ibu dan anak yang memerlukan pemeliharaan serta bayi-bayi yang lahir ditolong oleh dukun selama periode neonatal (0-30 hari). 8. Pengawasan dan bimbingan kepada taman kanak-kanak dan para dukun bayi serta kader-kader kesehatan.2,3
Sistem kesiagaan di bidang KIA di tingkat masyarakat terdiri atas: 1. Sistem pencatatan-pemantauan 2. Sistem transportasi-komunikasi 3. Sistem pendanaan 4. Sistem pendonor darah 5. Sistem Informasi KB
4
Proses Pemberdayaan Masyarakat bidang KIA ini tidak hanya proses memfasilitasi masyarakat dalam pembentukan sistem kesiagaan itu saja, tetapi juga merupakan proses fasilitasi yang terkait dengan upaya perubahan perilaku, yaitu: 1. Upaya mobilisasi sosial untuk menyiagakan masyarakat saat situasi gawat darurat, khususnya untuk membantu ibu hamil saat bersalin. 2. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menurunkan angka kematian maternal. 3. Upaya untuk menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat dalam menolong perempuan saat hamil dan persalinan. 4. Upaya untuk menciptakan perubahan perilaku sehingga persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan profesional. 5. Merupakan proses pemberdayaan masyarakat sehingga mereka mampu mengatasi masalah mereka sendiri. 6. Upaya untuk melibatkan laki-laki dalam mengatasi masalah kesehatan maternal. 7. Upaya untuk melibatkan semua pemanggku kepentingan (stakeholders) dalam mengatasi masalah kesehatan.2-3
Pemantauan kegiatan KIA dilaksanakan melalui Pemantauan Wilayah Setempat – KIA (PWS-KIA). Pemantauan Wilayah Setempat KIA adalah alat untuk pengelolaan kegiatan KIA serta alat untuk motivasi dan komunikasi kepada sektor lain yang terkait dan dipergunakan untuk pemantauan program KIA secara teknis maupun non teknis, yaitu : 1. Indikator Pemantauan Teknis Indikator ini digunakan oleh para pengelola program dalam lingkungan kesehatan yang terdiri dari : a. Indikator Akses b. Indikator Cakupan Ibu Hamil c. Indikator Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan d. Indikator Penjaringan Dini Faktor Resiko oleh Masyarakat e. Indikator Penjaringan Faktor resiko oleh Tenaga Kesehatan f. Indikator Neonatal.
5
2. Indikator Pemantauan Non teknis Indikator ini dimaksudkan untuk motivasi dan komunikasi kemajuan maupun masalah operasional kegiatan KIA kepada para penguasa di wilayah, sehingga dimengerti dan mendapatkan bantuan sesuai keperluan. Indikator-indikator ini dipergunakan dalam berbagai tingkat administrasi, yaitu : a. Indikator pemerataan pelayanan KIA Untuk ini dipilih indikator AKSES (jangkauan) dalam pemantauan secara teknis memodifikasinya menjadi indikator pemerataan pelayanan yang lebih dimengerti oleh para penguasa wilayah. b. Indikator efektivitas pelayanan KIA Untuk ini dipilih cakupan (coverage) dalam pemantauan secara teknis dengan memodifikasinya menjadi indikator efektivitas program yang lebih dimengerti oleh para penguasa wilayah.
Kedua indikator tersebut harus secara rutin dijabarkan per bulan, per desa serta dipergunakan dalam pertemuan-pertemuan lintas sektoral untuk menunjukkan desa-desa mana yang masih ketinggalan. Pemantauan secara lintas sektoral ini harus diikuti dengan suatu tindak lanjut yang jelas dari para penguasa wilayah perihal peningkatan penggerakan masyarakat serta penggalian sumber daya setempat yang diperlukan.2,3
6
Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional (Depkes, 1999).4,5
A. Penjarangan kehamilan, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia. B. Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. 4,5
Menurunnya rata- rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 % per tahun.
Menurunnya angka kelahiran total (TFR) menjadi sekitar 2,2 per perempuan
Menurun PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/ cara kontrasepsi (unmet need) menjadi 6%
Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5%
Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien
Meningkatnya rata-rata usia perkahwinan pertama perempuan menjadi 21 tahun
Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak
Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi produktif
Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan Program KB Nasional.
a.
Sasaran pelayanan KB adalah pasangan usia subur
b.
Calon pasangan usia subur
c.
Pasangan usia subur dengan wanita yang akan memasuki masa menoupaus 7
d.
Keluarga yang tinggal dan berada di wilayah kerja Puskesmas
e.
WUS yang datang pada pelayanan rawat jalan Puskesmas yang dalam fase intervensi
pelayanan KB
Strategi program KB terbagi dalam dua hal yaitu:4,5 1. Strategi Dasar 2. Strategi Operasional
Strategi Dasar
Lima grand strategi yang merupakan program utama dalam mensukseskan KB Nasional guna mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. a) Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB b) Menata kembali pengelolaan KB c) Memperkuat sumber daya manusia operasional program KB d) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB e) Meningkatkan pembiayaan program KB
Program KB yang terintergrasi dengan outcome yang jelas, sistem informasi yang terkini, fasilitas, advokasi dan supervise dari Pusat untuk daerah, jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja serta adanya dukungan pemda dengan membuat perda ini semua merupakan bentuk menata kembali pengelolaan KB
Memperkuat SDM operasional KB dengan mengelola KB untuk setiap kecamatan serta petugas KB dengan jumlah yang memadai dengan kompensasi yang baik dan petugas lapangan KB maupun petugas KB terlatih untuk setiap desa atau kelurahan.
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui KB untuk seluruh keluarga dengan balita, aktif jadi anggota badab KB, pra keluarga sejahtera anggota unit pembinaan dan peningkatan keluarga sejahtera punya usaha ekonomi produktif,
8
kelompok percontohan bina keluarga remaja untuk setiap kecamatan serta bina lingkungan keluarga untuk kabupaten/ kota.
Sedangkan untuk meningkatkan pembiayaan program KB dengan memprioritas anggaran dari pusat ke daerah, sistem pembiayaan terutama bagi rakyat miskin serta alat/ obat kontrasepsi dengan harga terjangkau di setiap kecamatan.
Strategi Operasional
Peningkatan kapasitas sistem pelayanan Program KB Nasional
Peningkatan kualitas dan prioritas program
Penggalangan dan pemantapan komitmen
Dukungan regulasi dan kebijakan
Pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas pelayanan
4,5
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama lintas program dan lintas sektoral a) Mengoptimalkan koordinasi dan jejaring lintas sektoral dan lintas program di tingkat kecamatan b) Membuat jejaring dengan lembaga di tingkat desa dalam rangka implementasi program kesehatan. c) Membuat jejaring dengan kader sebagai pelaksana program kesehatan di masyarakat d) Membina posyandu, desa siaga yang telah ada di masyarakat e) Meningkatkan jejaring pelayanan kesehatan di sekolah ataupun pondok pesantren 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, menyeluruh dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif. a) Mengoptimalkan bentuk pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia b) Mengoptimalkan peran SDM sesuai tupoksi pelayanan yang ada c) Melengkapi fasilitas penunjang pelayanan medis secara bertahap sesuai 9
perkembangan jaman d) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar e) Melaksanakan rujukan horizontal dalam rangka meningkatkan peran klinik sehat, dengan tetap memberikan pelayanan rujukan vertikal sesuai standar. f) Meningkatkan koordinasi antar unit pelayanan 3. Meningkatkan cakupan pembangunan kesehatan, melalui pendanaan yang ada di puskesmas dan masyarakat a) Mendorong masyarakat untuk mendukung pendanaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat b) Merencanakan anggaran kegiatan kesehatan yang sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat c) Mendukung pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) melalui dana yang ada. 4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. a) Melaksanakan transfer ilmu (kalakarya) dari SDM yang mengikuti pelatihan kepada rekan-rekan lainnya. b) Membuat peta jabatan sesuai dengan kompetensi yang ada c) Melaksanakan analisis beban kerja dan mutasi internal 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. a) Mengoptimalkan peran apotek dan gudang obat dalam pelayanan kesehatan b) Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi penggunaan obat pelayanan kesehatan c) Mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan obat dan alkes d) Merencanakan kebutuhan obat dan alkes secara rutin 6. Meningkatkan
manajemen
kesehatan
yang
akuntabel,
transparan
berdayaguna
dan
berhasilguna untuk memantapkan pelayanan kesehatan yang bertanggungjawab a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu setiap bulan b) Menanggapi dengan segera setiap keluhan konsumen yang disampaikan c) Melaksanakan lokmin tribulanan secara rutin 4,5
10
a. Mengadakan penyuluhan KB baik di Puskesmas maupun di mayarakat (pada saat kunjungan rumah, Posyandu, pertemuan dengan kelompok PKK, dasa wisma, dan sebagainya), termasuk konseling untuk PUS.
b. Penyediaan dan pemasangan alat–alat kontrasepsi, serta memberikan pelayanan pengobatan efek samping KB.
c. Mengadakan kursus KB untuk dukun bersalin. Dukun bersalin diharapkan dapat bekerjasama dengan Puskesmas dan menjadi motivator KB untuk ibu–ibu yang mencari pertolongan pelayanan dukun bersalin. Kegiatan KB di Puskesmas diitegrasikan ke dalam program KIA
Adapun tahap kebijakan pemerintah dalam penyelenggarakan program KB Nasional di Indonesia adalah a) Tahun 1970 – 1980 di kenal dengan Manajement For The People 1) Pemerintah lebih banyak berinisiatif 2) Partisipasi masyarakat rendah sekali 3) Terkesan kurang demokratif 4) Ada unsure pemaksaan 5) Berorientasi pada target b) Tahun 1980 – 1990 terjadi perubahan pada Manajement With The People 1) Pemaksaan di kurangi 2) Di mulainya program safari pada awal 1980an c) Tahun 1985 – 1988 pemerintah menetapkan program KB Lingkaran Biru, dengan kebijakan: 1) Masyarakat bebas memilih kontrasepsi yang akan dipakainya meskipun masih tetap dipilhkan jenis kontrasepsinya. 2) Dari 5 jenis kontrasepsi di pilihkan salah satu dari jenisnya
11
d) Tahun 1988 terjadi perkembangan kebijakan, pemerintah menerapkan program KB Lingkar Emas yaitu: 1) Pilih alat kontrasepsi sepenuhnya diserahkan pada peserta, asal jenis kontrasepsi sudah terdapat di departemen kesehatan. 2) Masyarakat sudah mulai membayar sendiri untuk alat kontrasepsinya. e) Tahun 1998 terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan kelurga ( Income Generating ) pada tanggal 29 juni 1994 presiden Suharto di sidoarjho melaksanakan plesterisasi / lantainisasi rumah- rumah secara gotong royong untuk keluarga presejahtera.
4,5
a) Sosial Ekonomi Tinggi rendahnya status sosial dan keadaan ekonomi penduduk Indonesia di pengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan program KB di Indonesia. Kemajuan program KB tidak bisa lepas dari tingkat ekonomi masyarakat karena berkaitan dengan kemampuan untuk membeli alat kontrasepsi yang digunakan. Dengan suksesnya program KB maka perekonomiansuatu negara akan lebih baik karen dengan anggota keluarga yang sedikit kebutuhan dapat lebih tercukupi dan kesejahteraan dapat terjamin. b) Budaya Sejumlah faktor budaya dapat mempengaruhi klien dalam memilih metode kontrasepsi, faktor – faktor ini meliputi salah pengertian dalam masyarakat mengenai berbagai metode, kepercayaan religius, serta budaya, tingkat pendidikan persepsi mengenai resiko kehamilan dan status wanita. c) Pendidikan Beberapa studi telah memperlihatkan bahwa metode kalender lebih banyak di gunakan oleh pasangan yang lebih berpendidikan. Dihipotesiskan bahwa wanita berpendidikan menginginkan keluarga berencana yang efektif, tetapi tidak rela untuk 4,5
mengambil resiko yang terkait sebagai metode kontrasepsi. d) Agama
12
Para akseptor wanita mungkin berpendapat bahwa perdarahan yang tidak teratur yang disebabkan sebagian metode hormonal akan sangat menyulitksn mereka selama haid mereka dilarang bersembahyang. Disebaagian masyarakat, wanita hindu dilarang mempersiapkan makanan selama haid yang tidak teratur dapat menjadi masalah. e) Status Wanita Status wanita dalam masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan mereka memperoleh dan menggunakan berbagai metode kontrasepsi didaerah daerah yang status wanitanya meningkat, sebagian wanita memiliki pemasukan yang lebih besar untuk membayar metode – metode yang lebih mahal serta memiliki lebih banyak suara dalam mengambil keputusan. Juga di daerah yang wanitanya lebih dihargai, mungkin hanya dapat sedikit pembatasan dalam memperoleh berbagai metode, misalnya peraturan yang mengharuskan persetujuan suami sebelum layanan KB dapat diperoleh.
a. Organisasi non pemerintah yaitu PKBI ( Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Pada tahun 1953, sekelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan, khususnya dari kalangan kesehatan memulai prakarsa kegiatan KB, kegiatan kelompok ini berkembang hingga berdirilah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ( PKBI ). Pada tahun 1957 tepatnya pada tanggal23 Desember 1957 dengan Dr. R Soeharto sebagai ketua PKBI adalah pelopor pergerakan keluarga berencana yang membantu masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela. Tujuan dari PKBI adalah memperjuangkan terwujudnya keluarga sejahtera melalui 3 macam usaha yaitu : 1) Mengatur kahamilan 2) Mengobati kemandulan 3) Memberi nasehat perkawinan Pada tahun 1970 LKBN di bubarkan oleh pemerintah dan kemudian di bentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ).
13
b. Organisasi pemerintah yaitu BKKBN ( Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ) Keputusan presiden RI Nomor 8 tahun 1970 tentang BKKBN yaitu Depkes sebagai unit pelaksanaan program KB. BKKBN yaitu badan resmi pemerintah yang bertamnggung jawab penuh mengenai pelaksanaan program KB di Indonesia. Keuntungan dari BKKBN adalah: 1) Memungkinkan promram- program melepaskan diri pendekatan klinis yang jangkauannya terbatas. 2) Memungkinkan besarnya peranan pakar – pakar non medis dalam mensukseskan program keluarga berencana di Indonesia melalui pendekatan ke masyarakat. Sedangkan fungsi BKKBN adalah pengkoordinasi, perencana, perumus kebijakan, pengawas
pelaksana dan evaluasi. Pada waktu itu tujuan program
keluarga berencana adalah :
Memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak keluarga dan bangsa.
Mengurangi angka kelahiran untuk menaikan taraf hidup rakyat dan bangsa. Dalam perkembangan selanjutnya BKKBN mengembangkan lagi kegiatannya
menjadi program nasional kependudukan dan KB (KKB) yang pada waktu ini mempunyai 2 tujuan :
Tujuan demografis,yaitu mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk berupa penurunan angka fertilitas dari 44 permil pada tahun 1979 menjadi 22 permil pada tahun 1990 atau 50 % dari keadaan pada tahun 1971.
Tujuan normatif,yaitu dapatdihayati norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS) yang pada satu waktu akan menjadi falsafah hidup masyarakat dan bangsa Indonesia.
c. BKKBN pusat Melalui kepres no. 38 tahun 1978 tentang tugas pokok BKKBN. BKKBN pusat berfungsi untuk mempersiapakn kebijakan umum dan mengkoordinasi pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya, baik ditingkat pusat maupun daerah, serta mengkoordinasi penyelenggaraan dilapangan. d. BKKBN Prop. / Kab / Kota
14
Melalui surat keputusan Kep. BKKBN provinsi dan perwakilan BKKBN kabupaten / Kota, BKKBN Provinsi ? Kabupaten / Kota berfungsi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKKBN di provinsi dan kabupaten / Kota yang antara lain :
Menkoordinir penyelanggaraan KB di tingkat provinsi kabupaten / kota
Mengadakan rapat koordinasi melibatkan pihak-pihak terkait.
Mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan program KB
Menyusun dan pelaporan KB ke tingkat provinsi maupaun pusat
e. Tingkat Kecamatan BKKBN tingkat kecamatan berfungsi:
Mengkoordinasi penyelenggaraan KB tingkat kecamatan.
Mengadakan rapat koordinasi melibatkan pihak-pihak terkait.
Mengdakan evaluasi pelaksanaan program KB berdasarkan laporan dan cakupan wilayah.
Pelaporan pelaksanaan kegiatan program KB ke tingkat Kabupaten / Kota.
f. Tingkat desa (PPKBD / sub PPKBD) Fungsi dari PPKBD / sub PPKBD yang berada di tingkat desa antara lain :
Memberikan pelayanan kontrasepsi sederhana dan pil KB ulangan pada peserta KB
Membina kelestarian peserta KB
Memberi nasehat-nasehat untuk peserta KB akibat efek samping bila perlu merujuk
Pencatatan dan pelaporan sederhana
Memotivasi calon peserta KB baru
Membantu PLKB di daerahnya
Membantu penanggulangan isu-isu yang merugikan gerakan KB bersama aparat yang berwenang
Menerima, menyimpan dan menyalurkan alat kontrasepsi sederhana
g. Tingkat pos pelayanan terpadu (posyandu / pos kesehatan terpadu) Petugas KB di tingkat posyandu berfungsi antara lain :
15
Membantu petugas KB dalam pendataan peserta KB
Membina kelestarian peserta KB dan penanggulangan isu-isu yang merugikan program KB
Melayani kontrasepsi sederhana dan pil ulang
Pelayanan rujukan sesuai kemampuan
Pencatatan dan pelaporan
Membantu pelaksanaan kegiatan integrasi dengan kegiatan KIA, imunisasi, konseling, upaya PKMD, upaya UPPKS,gizi dan penaggulangan diare
h. Kelompok-kelompok akseptor Kelompok-kelompok akseptor berfungsi antara lain :
i.
Memberikan pelayanan KIE
Memberikan alat kontrasepsi sederhana, pil ulangan
Memotivasi dan penanggulangan isu-isu akibat pemakaian alat kontrasepsi
Melakukan pencatatan
Mengupayakan kemandirian ber KB bagi anggotanya
Merujuk anggotanya yang mengalami kontrasepsi
Peserta KB Peserta KB berfungsi : Menerima jasa pelayanan KB
Meningkatkan kemandirian ber KB
4,5
Akhir-akhir ini pemerintah disibukkan dengan masalah kependudukan yang semakin hari semakin sulit untuk dicari jalan keluarnya. Membludaknya pertumbuhan dari tahun ke tahun menyebabkan banyaknya pengangguran dan kriminal karena lapangan pekerjaan yang kurang seimbang dengan laju pertumbuhan penduduknya, dari sini muncul pertanyaan “Bagaimana menekan laju pertumbuhan penduduk?”. Pertanyaan sederhana ini memang susah dicari jawabannya, karena banyaknya faktor mulai faktor kepercayaan sampai faktor-faktor yang lain. Namun di beberapa tahun terakhir ini pemerintah tampaknya telah menemukan formula yang tepat untuk mencari jalan tengahnya, yaitu dengan cara Keluarga Berencana atau biasa disebut KB. 16
A. Kekuatan
Program Keluarga Berencana (KB) mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman, sehat dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Ini berarti program tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi dan kesehatan. Pengaturan kelahiran memiliki benefit (keuntungan) kesehatan yang nyata, salah satu contoh pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium, penggunaan kondom dapat mencegah penularan penyakit menular seksual, seperti HIV. Meskipun penggunaan alat/obat kontrasepsi mempunyai efek samping dan risiko
yang
kadang-kadang
merugikan
kesehatan,
namun
demikian
benefit
penggunaan alat/ obat kontrasepsi tersebut akan lebih besar dibanding tidak menggunakan kontrasepsi yang memberikan risiko kesakitan dan kematian maternal. Program KB menentukan kualitas keluarga, karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran mengurangi risiko kematian bayi. Selain memberi keuntungan ekonomi pada pasangan suami istri, keluarga dan masyarakat, KB juga membantu remaja mangambil
keputusan
untuk
memilih
kehidupan
yang
lebih
balk
dengan
merencanakan proses reproduksinya. Program KB, bisa meningkatkan pria untuk ikut bertanggung jawab dalam kesehatan reproduksi mereka dan keluarganya. Ini merupakan keuntungan seseorang mengikuti program KB. B. Kelemahan Program KB ini dirasa dianggap kurang memadai, karena tidak semua Posyandu di pedesaan dibekali dengan infrastruktur dan keahlian pemeriksaan KB, ditambah lagi dengan kurangnya presentasi tentang pengetahuan KB di daerah pedesaan, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia yang berdomisili di pedesaan masih kurang pengetahuaannya tentang Program KB dan manfaatnya, mereka masih 17
beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, padahal zaman semakin maju dan harus diimbangi dengan pemikiran yang semakin maju pula. C. Peluang
Program KB ini memberikan peluang yang cukup baik dalam hampir semua sektor, sebagai contoh di sektor ekonomi, Indonesia akan memiliki jumlah tenaga produktif yang tinggi. Penyebabnya adalah angka kematian yang rendah dan angka kelahiran yang mengalami penurunan dari angka yang tinggi. Selain itu ibu rumah tangga, yang sebelumnya tidak masuk ke dalam angkatan kerja, bisa masuk ke angkatan kerja disebabkan jumlah anak yang menurun. Dengan jumlah tenaga kerja yang tinggi dan depedency ratio yang ada pada titik terendah, kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa meningkat. Selain itu jumlah anak yang berkurang membuat jumlah tabungan masyarakat bertambah. Jumlah tabungan yang bertambah bisa digunakan sebagai tambahan investasi sehingga akumulasi modal akan lebih cepat dalam kegiatan ekonomi. Dari sisi sosial, maka akan sedikit pengangguran. Penyebabnya adalah perkembangan teknologi membutuhkan banyak tambahan tenaga kerja produktif, sementara pertumbuhan yang cukup akan membuat berkurangnya pengangguran dan angka kriminalitas. D. Tantangan
Masyarakat masih kurang begitu meyakini manfaat program KB ini, banyak yang masih memandang KB dalam sudut yang sempit, baik di kalangan masyarakat maupun para tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Demikian pula pelayanan kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan IUD yang masih dianggap tabu karena harus membuka aurat. Selain itu, masih ada persepsi bahwa kematian ibu melahirkan adalah mati sahid dan banyak anak akan membawa rezeki. Kendala lainnya, masih adanya anggapan atau pengetahuan dari para tokoh agama bahwa KB hanya untuk membatasi jumlah anak atau kelahiran saja, dan belum memahami manfaat KB dalam kesehatan. Tantangan berikutnya berasal dari sektor kesehatan, di sektor ini pemerintah harus menambah dokter-dokter dan bidan-bidan untuk ditempatkan di areal pedesaan, 18
presentasi dan pendidikan pun tak luput dari tantangan pemerintah selanjutnya. Karena dengan pembekalan terhadap masyarakat akan membuat masyarakat bisa lebih yakin untuk melaksanakan program KB.4,5
Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berdampak pada kemiskinan dan pengangguran. Karenanya, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait lainnya secara bersama-sama menanggulangi ledakan penduduk sekaligus memberikan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga agar kualitas hidupnya lebih baik. Di sinilah kehadiran KB menjadi kebutuhan yang sangat mendesak ketika ancaman ledakan penduduk menimpa bangsa ini.
Soerjono Soekanto dalam bukunya, Sosiologi Sebuah Pengantar (2010) mengatakan, bahwa masalah angka kelahiran akan dapat diatasi dengan melaksanakan program keluarga berencana yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu dan anak-anak maupun meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dengan mengurangi angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk tidak melebihi kapasitas produksi.
Dengan demikian, program KB menjadi pilihan yang sangat tepat guna membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan menunda masa perkawinan dini agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi. Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan untuk mengimbangi ledakan jumlah penduduk adalah penambahan dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan, mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi, dan meningkatkan produksi.
4,5
1. Jenis kontrasepsi 1) Metode Alami a. Koitus Interuptus (Sanggama Terputus)
19
Metode ini dapat mencegah terjadinya pembuahan yang berujung pada kehamilan. 1) Pengertian Coitus Interruptus dapat diartikan sebagai senggama terputus atau dalam artian
penis
dikeluarkan
dari
vagina
sesaat
sebelum
ejakulasi
terjadi. Membutuhkan partisipasi yang besar dari pasangan Anda. 2) Cara kerja Dengan cara ini diharapkan cairan sperma tidak akan masuk kedalam rahim serta mengecilkan kemungkinan bertemunya sperma dengan sel telur yang dapat mengakibatkan terjadinya pembuahan. 3) Keuntungan -
Murah
-
Tidak perlu repot-repot datang ke tenaga kesehatan
-
Bisa digunakan oleh ibu yang mempunyai tekanan darah tinggi
4) Kerugian -
Faktor kegagalan cukup tinggi jika pasangan tidak bisa bekerja sama dengan baik
b. Sistem Kelender (Pantang Berkala/ogino-knaus )
1) Pengertian Metode ini disebut juga dengan The Rhythm Method. Jika cara ini jadi pilihan maka pengetahuan kita tentang masa subur atau fertility awareness harus tinggi. kita harus mengetahui dengan tepat masa subur atau saat yang paling memungkinkan kita mengalami kehamilan. Bila kita emang ingin menunda kehamilan, maka pada saat tubuh memasuki masa subur tundalah keinginan berhubungan intim dengan pasangan. Atau kita tetap melakukan hubungan seksual tapi menggunakan kondom. dianjurkan untuk memperhatikan terlebih dahulu siklus mentruasi kita selama 3 bulan kalau perlu 6 bulan guna mendapatkan perhitungan waktu siklus mentruasi yang tepat, secara umum masa "aman" 20
seorang wanita adalah 2 hari setelah mentruasi hingga 20 hari menjelang mentruasi berikutnya buat yang memiliki siklus haid pendek. Jika siklus menstruasi kita panjang, maka masa "aman" 2 hari setelah haid hingga 16 hari menjelang menstruasi yang akan datang. Namun perlu di ingat sebenarnya masa subur sangat sulit ditebak dengan pasti jadi masih ada kemungkinan Anda mengalami "kebobolan" c. Metode Amenore Laktasi
1) Pengertian Metode kontrasepsi yang digunakan dengan cara menyusui bayinya secara eksklusif selama 6 bln tanpa tambahan makanan apapun dengan syarat ibu belum kembali kesuburannya (menstruasi) 2) Efektifitas Efektifitas MAL mencapai 98% 3) Cara Kerja Cara kerja dari MAL yaitu menghambat ovulasi 4) Syarat yang boleh menggunakan MAL -
Klien yang belum mendapatkan haid setelah melahirkan
-
Umur bayi kurang dari 6 bulan
-
Menyusui Eksklusif
5) Keuntungan -
Murah
-
Tidak perlu repot-repot datang ke tenaga kesehatan
-
Tidak mengganggu hubungan seksual
-
Tidak mengganggu produksi ASI
6) Kerugian -
Tidak bisa digunakan bila klien bekerja / berpisah dengan bayinya lebih dari 6 jam
-
Tidak bisa mencegah dari PMS (Penyakit Menular Seksual)
2) Metode Perlindungan (Barrier)
21
a. Kondom i. Pengertian Kondom digunakan pada fenis pria untuk mencegah sperma bertemu sel telur ketika terjadi ejakulasi. ii. Efektivitas Penggunaan kondom cukup efektif selama digunakan secara tepat dan benar. iii. Cara Kerja Mencegah masuknya sperma ke alat kelamin wanita sampai ke ovum iv. Keuntungan - Mudah digunakan - Tidak membutuhkan bantuan medis untuk memakai. - Bisa menlindungi dari PMS - Mudah didapat - Tidak Merepotkan
Gambar 1:Kondom v. Kerugian - Kegagalan terjadi jika kondom bocor, robek vi. Efek Samping - Kondom dapat tertinggal di dalam alat kelamin ibu - Ibu bisa mengeluh keputihan yang banyak dan berbau - Terjadi infeksi ringan b. Spermatisida 1) Pengertian Bahan atau subsansi yang dapat me-non-aktifkan sperma sebelum sperma masuk ke rongga rahim. Sediaannya ada dalam berbagai bentuk : cream, gel, busa, film, suppositoria dan tablet. Umumnya mengandung bahan kimia yang dinamakan nonoxynol9
, yang bisa membunuh sperma. 2) Efektitas 22
Efektifitasnya jika dipakai tanpa kombinasi sekitar 71 %, artinya dari 100, yang gagal (menjadi hamil) sekitar 29% dalam pemakaiannya selama setahun. 3) Efek Samping -
Iritasi vagina oleh spermatisida dapat meningkatkan risiko penyakit menular seksual.
-
Dapat menyebabkan infeksi di saluran kencing dan vagina.
c. Vagina Diafragma / Kap serviks ( cervical cap) 1) Pengertian Lingkaran cincin dilapisi karet fleksibel ini akan menutup mulut rahim bila dipasang dalam liang vagina 6 jam sebelum senggama. 2) Cara Kerja Diafragma atau cervical cap berguna untuk menutupi uterus sehingga mencegah sperma membuahi sel telur 3) Efektifitas Efektifitasnya alat kontrasepsi ini bisa menurun bila terlalu cepat dilepas kurang dari 8 jam setelah senggama. 4) Keuntungan - Tidak mengganggu produksi ASI - Bisa menghambat keluarnya darah haid 5) Kerugian - Mahal - Kegagalan Tinggi - Harus ke tenaga kesehatan - Tidak nyaman
Gambar 2: cap serviks
6) Efek samping - Resiko infeksi tinggi d. IUD (Intrauterine Device) = AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) 1) Pengertian
23
Teknik kontrasepsi ini adalah dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga kedalam rahim. 2) Cara Kerja -
Menimbulkan reaksi keradangan lokal dalam endometrium kavum uteri sehingga menghambat terjadinya penempelan sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim.
-
IUD diduga juga menghambat motilitas tuba sehingga memaksa sperma "berenang" melawan arus.
3) Efektifitas Efektivitasnya bisa mencapai 98%, layaknya seperti pil, IUD juga mudah mengembalikan kesuburan Anda. 4) Keuntungan -
Bisa digunakan untuk metode jangka panjang
-
Bisa digunakan untuk klien yang mempunyai
Gambar 3: IUD
tekanan darah tinggi -
Tidak mengganggu produksi ASI
5) Kerugian -
Mengganggu hubungan seksual
-
Harus datang ke tenaga kesehatan untuk memasang, melepas, dan kontrol
-
Mahal
-
Tidak bsa mencegah darib PMS
6) Efek Samping - Amenorhea - Spoting / perdarahan bercak - Nyeri
3) Metode Hormonal a. Pil KB 1) Jenis pil dan Pengertian
24
a) Minipil yaitu alat kontrasepsi jenis pil yang hanya mengandung hormon progesteron. Pil ini cocok untuk ibu menyusui. b) Pil Kombinasi yaitu alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. 2) Cara Kerja - Mencegah pelepasan sel telur - Mengentalkan lendir sehingga sperma sulit bertemu dengan sel telur 3) Efektifitas Pil ini mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi (99%) bila digunakan dengan tepat dan secara teratur. 4) Keuntungan - Tidak mengganggu hubungan seksual - Kesuburan cepat kembali - Membuat menstruasi teratur, - Mengurangi kram atau sakit saat menstruasi. 5) Kerugian - Bisa menambah/mengurangi berat badan - Harus selalu mengingat-ingat minum pil
Gambar 4: Pil KB
- Tidak bisa mencegah dari PMS 6) Efek Samping - Mual, muntah - Amenorhea - Spotting b. Suntik KB
1) Pengertian Alat kontrasepsi suntik yang hanya mengandung hormon progesteron yan diberikan setian 3 bulan sekali / 12 minggu sekali. 2) Cara Kerja - Mencegah pelepasan sel telur - Mengentalkan lendir sehingga sperma sulit bertemu dengan sel telur 3) Efektifitas 25
Efektifitasnya tinggi sekitar 99% bila digunakan secara teratur 4) Keuntungan - Tidak mengganggu hubungan seksual - Tidak mengganggu produksi ASI - Cocok digunakan bagi klien yang pelupa (lupa minum pil) 5) Kerugian - Kesuburan lama kembali - Tidak melindungi dari PMS - Tidak boleh digunakan untuk wanita perokok - Kegemukan 6) Efek Samping - Amenorhea - Spotting
Gambar 5: Suntik KB
c. Susuk KB Implant/ susuk KB
1) Pengertian Alat kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan yang dilakukan oleh dokter Anda. 2) Cara Kerja -
Mengentalkan lendir serviks
-
Mengurangi proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi
-
Menekan ovulasi
3) Efektifitas Sangat efektif (kegagalan 0,2-1 kehamilan per 100 perempuan) 4) Jenis Implan -
Norplant : terdiri dari 6 batang dan lama kerja 5 tahun Implanont : terdiri dari 1 batang lama kerja 3 tahun
-
Indoplant dan Jadena : terdiri dari 2 batang dengan lama kerja 3 tahun. 26
5) Keuntungan -
Daya guna tinggi
-
Perlindungan jangka panjang
-
Kesuburan cepat kembali
-
Tidak memerlukan pemeriksaan dalam
6) Kerugian -
Membutuhkan tindakan insisi
-
Tidak melindungi dari PMS
-
Tidak dapat menghentikan pemakaian sendiri
7) Efek Samping -
Amenorhea
-
Spotting
-
Ekspulsi
-
Infeksi pada daerah insisi
Gambar 6: Susuk KB 4) Metode Kontrasepsi Permanen (Kontrasepsi Mantap=Kontap)
1) Pengertian Saluran telur pada wanita disumbat dengan cara diikat, dipotong atau dilaser. Sterilisasi pada wanita ini juga bisa dilakukan dengan pengangkatan rahim. Cara kontrasepsi ini bersifat permanent. Sedangkan pada kaum pria, sterilisasi dilakukan dengan cara memotong saluran sperma. Jika kita ingin jalani kontrasepsi ini, sebaiknya usia anak bungsu Anda telah melewati masa balita. hal ini sekedar berjaga-jaga jika suatu saat Anda masih berniat untuk hamil kembali.
DEMOGRAFI
27
Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang fertilitas, mortalitas, dan natalitas. Demografi meliputi studi ilmiah tentang jumlah, persebaran geografis, komposisi penduduk, dan karakter demografis lainnya, serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Ada juga yang berpendapat bahwa demografi adalah studi tentang interaksi tingkat perkembangan dari 3 komponen (kelahiran, kematian dan migrasi) dan studi tentang dampak dari perubahan komposisi dan perkembangan dari penduduk.
6
Setelah diketahui apa pengertian dari demografi, maka perlu diketahui kajian dalam demografi meliputi tentang apa saja. Demografi menekankan pada kajian-kajian sebagai berikut: 1.
Besar atau jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah
2.
Perubahan-perubahan dari jumlah penduduk, komposisi dan distribusinya.
3.
Komponen-komponen dari perubahan tersebut
4.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan komponen-komponen tersebut
5.
Konsekuensi dari perubahan baik jumlah, komposisi ataupun distribusi dalam komponen-komponen tersebut Kemudian, jika dibedah lebih dalam inti telaah dari demografi adalah :
1.
6
Kajian kependudukan secara statistika dan matematika menyangkut perubahan penduduk, besar/jumlah, komposisi dan distribusi penduduk melalui 5 komponen demografi yakni fertillitas, mortalitas, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial ( Bogue,
1976). 2.
Barcley (1981) lebih menekankan pada kajian tentang perilaku penduduk secara keseluruhan buan pada perorangan dengan fokus kajian pada Statistika dan Matematika (Pure Demografi).
3.
Houser and Duncan, lebih menitikberatkan pada dampak yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan penduduk (akses dari persebaran dan komposisi).
MASALAH DEMOGRAFI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
Menurut data yang didapat dari Bank Dunia (The World Bank), mengenai jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 1960 jumlah penduduk di
28
Indonesia mencapai angka 88,6927 juta, dan tercatat juga pada tahun 2012 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 246,8642 juta penduduk. Terdapat sebanyak 36 % kenaikan yang terjadi, dan sebagian besar peningkatan jumlah penduduk terdapat di tanah jawa. Berbagai macam program yang telah dijalankan oleh pemerintahan Indonesia, diantaranya adalah program KB (Keluarga Berencana). Tapi, untuk mengatasi permasalahan pendudukan di Indonesia bukan hanya dengan menggunakan program KB, yang hanya bisa menekan jumlah penduduk dan pertumbuhan. Melonjaknya tingkat kependudukan di Indonesia bukan disebabkan hanya pada jumlah penduduk dan pertumbuhannya saja. Tapi banyak juga dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor persebaran dan kepadatan, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Banyak para ahli berpendapat bahwa, akibat dari tidak meratanya penyebaran penduduk, kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang akan menyebabkan melonjaknya jumlah penduduk. Faktor budaya juga termasuk dalam penyebab melonjaknya tingkat penduduk di Indonesia. Masih banyaknya masyarakat yang berfikiran bahwa “banyak anak, banyak rezeki”. Pada kenyataanya, semakin banyak keluarga maka akan meningkatkan kebutuhan akan hidup yang layak. Sehingga, tingkat kemiskinan di Indonesia akan terus melonjak dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi segala penyebabnya, pemerintah sudah melakukan program-program yang telah dibuat. Namun pengimplementasian yang kurang baik, menyebabkan program-program tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. 7
FAKTOR-FAKTOR DEMOGRAFI YANG DIALAMI INDONESIA
1. Besarnya Jumlah Penduduk (Over Population)
29
Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di urutan ke empat terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat dan keempat adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2012 mencapai angka 246.846.200. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Dari sensus tahun 19602012, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Bahkan di prediksi jumlah pendudukan di Indonesia pada tahun 2013 akan mencapai 250 juta penduduk.
6,7
Gambar 7: Grafik peningkatan jumlah penduduk di Indonesia
Dari grafik tingkat kependudukan di Indonesia dari tahun 1960 sampai tahun 2012 diatas, terdapat peningkatan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menyebabkan berbagai masalah, diantaranya SDA dan pekerjaan, yang hal tersebut menyebabkan berbagai masalah seperti pendidikan dan kesehatan yang buruk. Penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya akan menjadi masalah yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalah lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dll. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius demi keseimbangan alam. Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyedian lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk bekerja dan 30
mencari nafkah. Namun, penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan dari pada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran dan kemiskinan. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi.
Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia. 6,7 2. Tingginya Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Terkait
dengan
jumlah
penduduk
yang
tinggi
tentunya
terdapat
faktor
yang
mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat.
Semakin besar persentase kenaikannya maka semakin besar jumlah penduduknya. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan Indonesia. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul program KB dan kini ditangani oleh BKKBN. Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan maka akan terjadi berbagai masalah baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, usaha untuk menekan laju pertumbuhan sangatlah penting. Program-program yang ditawarkan pemerintah harus didukung oleh masyarakat seperti halnya KB, penggunaan alat kontrasepsi, penundaan usia perkawinan, transmigrasi, dan sebagainya. Sehingga penurunan laju pertumbuhan penduduk diharapkan menurun.6,7 31
3. Persebaran Penduduk Tidak Merata
Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survey penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata. Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di tanah Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, trasportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan. Untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan dalam penyebaran penduduk maka salah satu jalan dalam mengatasi masalah kependudukan ialah dengan mengadakan:
Melaksanakan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum, sehingga dapat mengurangi jumlah angka kelahiran.
Menunda masa perkawinan, untuk mendapatkan kelurga yang ideal untuk bisa memiliki anak.
Penambahan dan menciptaan lapangan kerja, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi. Meningkatkan produksi dan pencarian sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia
6,7
PERANAN PUSKESMAS 32
Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
A. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.
Menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan.
Aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya.
Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan
pemeliharaan
kesehatan
dan
pencegahan
penyakit
tanpa
mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. B. Pusat pemberdayaan masyarakat.
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.
Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.
C. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. a. Pelayanan kesehatan perorangan
Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap. b. Pelayanan kesehatan masyarakat 33
Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Unsur pokok puskesmas terdiri dari:
1. Masukan (management tools) 2. Proses (function) – planning, organizing, actuating, controlling (menurut George Terry) 3. Keluaran (output) : terselenggara pelayanan kesehatan 4. Sasaran (perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat) 5. Dampak yang berasaskan kebutuhan dan tuntutan masyarakat
8-11
Masukan Puskesmas disebut sebagai 4M (man, money, material, method
Man (sumber daya manusia) Organisasi dan tata kerja A. Organisasi
Susunan organisasi puskesmas terdiri dari : a. Unsur pimpinan : Kepala puskesmas Mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkordinasi kegiatan puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan structural dan jabatan fungsional. b. Unsur pembantu pimpinan : Urusan tata usaha Bertugas dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan surat-menyurat serta pencatatan dan palaporan. c. Unsur pelaksana 1. Unit yang terdiri dari tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsioanal 2. Jumlah unit tergantung kepada kegiatan, tenaga dan fasilitas daerah masing-masing 3. Unit-unit terdiri dari
34
UNIT 1 Bertugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana dan perbaikan gizi UNIT II Bertugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit khususnya imunisasi, kesehatan lingkuangan dan lab sederhana. UNIT III Bertugas melaksanakan kegiatan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan tenaga kerja dan manula. UNIT IV Bertugas melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan sekolah dan olah raga, kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya. UNIT V Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan penyuluhan kesehatan masyarakat. UNIT VI Melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan dan rawat inap. UNIT VII Melaksanakan kefarmasian. B. Tata kerja
Kepala
puskesmas
wajib
menetapkan
prinsip
koordinasi,
integrasi
dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan puskesmas maupun dengan satuan organisasi diluar puskesmas sesuai dengan tugasnya masing. Kepala puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasan yang ditetap kan oleh kantor departemen kesehatan kabupaten/kotamadya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Setiap unsur dilingkungan puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas
35
Dengan menumbuhkan self regulation dan self enforcement di kalangan profesi medik, merupakan upaya ke arah pengembangan konsep yang applicable dan sustainable dengan strategi: Doctors for the Future seperti yang telah digariskan oteh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1996. Strategi WHO ini juga dikenal dengan sebutan Five Stars Doctor di mana setiap dokter diharapkan dapat berperan :
Sebagai health care provide r yang bermutu, berkesinambungan dan komprehensif dengan mempertimbangkan keunikan individu , berdasarkan kepercayaan dalam jangka panjang.
Sebagai decision maker
yang mampu memilih teknologi yang tepat dengan
pertimbangan etika dan biaya.
Sebagai communicator
yang mampu mempromosikan gaya hidup sehat melalui
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta memberdayakan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
Sebagai commun it y leader yang mampu memperoleh kepercayaan, membangun kesepakatan tentang kesehatan serta berinisiatif meningkatkan kesehatan bersama
Sebagai manager yang mampu menggerakkan individu dan lingkungan demi kesehatan bersama dengan menggunakan data yang akurat
Money (pembiayaan) Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang menjadi tanggungjawab puskesmas, perlu ditunjang dengan tersedianya pembiayaan yang cukup. Pada saat ini ada beberapa sumber pembiayaan puskesmas, yakni: A. Pemerintah a. Terutama dari pemerintah kabupaten/kota. 36
b. Menerima dana yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. c. Dana yang disediakan oleh pemerintah dibedakan atas dua macam, yakni: 1. Dana anggaran pembangunan yang mencakup dana pembangunan gedung, pengadaan peralatan serta pengadaan obat. 2. Dana anggaran rutin yang mencakup gaji karyawan, pemeliharaan gedung dan peralatan, pembelian barang habis pakai serta biaya operasional. d. Disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk diajukan dalam Daftar Usulan Kegiatan ke pemerintah kabupaten/kota untuk seterusnya dibahas bersana DPRD kabupaten/kota. Puskesmas diberikan kesempatan mengajukan kebutuhan untuk kedua anggaran tersebut melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. e. Untuk beberapa mata anggaran tertentu, misalnya pengadaan obat dan pembangunan gedung serta pengadaan alat, anggaran tersebut dikelola langsung olen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh pemerintah kabupaten/kota. f. Penanggungjawab penggunaan anggaran yang diterima puskesmas adalah kepala puskesmas, sedangkan administrasi keuangan dilakukan oleh pemegang keuangan puskesmas
yakni
seorang
staf
yang
ditetapkan
oleh
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota atas usulan kepala puskesmas. g. Penggunaan dana sesuai dengan usulan kegiatan yang telah disetujui dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Pendapatan puskesmas
a. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, masyarakat dikenakan kewajiban membiayai upaya kesehatan perorangan yang dimanfaatkannya, yang besarnya ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing (retribusi). b. Pada saat ini ada beberapa kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan dana yang diperoleh dari penyelenggraan upaya kesehatan perorangan ini, yakni: i. Seluruhnya disetor ke Kas Daerah
Untuk ini secara berkala puskesmas menyetor langsung seluruh dana retribusi yang diterima ke kas daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ii. Sebagian dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas Beberapa daerah tertentu membenarkan puskesmas menggunakan sebagian dari
dana yang diperoleh dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan, yang 37
lazimnya berkisar antara 25 – 50% dari total dana retribusi yang diterima. Penggunaan dana hanya dibenarkan untuk membiayai kegiatan operasional puskesmas. Penggunaan dana tersebut secara berkala dipertanggungjawabkan oleh puskesmas ke pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota iii. Seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas
Beberapa daerah tertentu lainnya membenarkan puskesmas menggunakan seluruh dana yang diperolehnya dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan untuk
membiayai kegiatan
operasional
puskesmas. Dahulu
puskesmas yang menerapkan model pemanfaatan dana seperti ini disebut puskesmas swadana. Pada saat ini sesuai dengan kebijakan dasar puskesmas yang juga harus menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat yang dananya ditanggung oleh pemerintah, diubah menjadi puskesmas swakelola. Dengan perkataan lain puskesmas tidak mungkin sepenuhnya menjadi swadana. Pemerintah tetap berkewajiban menyediakan dana yakni untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat yang memang menjadi tanggungjawab pemerintah. C. Sumber lain
i. PT ASKES yang peruntukkannya sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan kepada para peserta ASKES. Dana tersebut dibagikan kepada para pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ii. PT (Persero) Jamsostek yang peruntukannya juga sebagai imbal jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamsostek. Dana tersebut juga dibagikan kepada para pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. iii. JPSBK/PKPSBBM Untuk membantu masyarakat miskin, pemerintah mengeluarkan dana secara langsung ke puskesmas. Pengelolaan dana ini mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan. Apabila sistem Jaminan Kesehatan Nasional telah berlaku, akan terjadi perubahan pada sistem pembiayaan puskesmas. Sesuai dengan konsep yang telah disusun, direncanakan pada masa yang akan datang pemerintah hanya bertanggungjawab untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat, sedangkan untuk upaya kesehatan perorangan dibiayai melalui sistem Jaminan Kesehatan Nasional, kecuali untuk penduduk miskin yang tetap ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk 38
pembayaran premi. Dalam keadaan seperti ini, apabila puskesmas tetap diberikan kesempatan menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, maka puskesmas akan menerima pembayaran dalam bentuk kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu puskesmas harus dapat mengelola dana kapitasi tersebut sebaik-baiknya, sehingga di satu pihak dapat memenuhi kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan di pihak lain tetap memberikan keuntungan bagi puskesmas. Tetapi apabila puskesmas hanya bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, maka puskesmas hanya akan menerima dan mengelola dana yang berasal dari pemerintah.8-11
Material (sarana yang dibutuhkan )
7-11
Antara sarana yang dibutuhkan bagi membentuk Puskesmas adalah: Tanah Puskesmas
Sarana pembuangan tinja
Bangunan Puskesmas
(jamban)
Bangunan ruang perawatan dan
Peralatan Puskesmas
sarananya
Poliklinik set
Bangunan perumahan tenaga
Minor set surgery
kerja dan sarananya
Bidan kit
Sarana penunjang Transportasi
Partus set Implant kit
Sarana komunikasi dan
Intrauterine device kit
informasi
Imunisasi kit
Sumber energy Prasarana Puskesmas
Sanitasi kit
Dental kit
Fungsi dari sarana air bersih
Laboratorium set
Sarana pembuangan sampah
Nutrition kit
Sarana pembuangan limbah
Radiologi unit
(SPAL)
Paket penyuluhan
Fasilitas penunjang
39
Puskesmas pembantu Berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan- kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Puskesmas keliling o
Memberikan pelayangan kesehatan kepada masyarakat didaerah terpencil yang tidak terjangkau
o
Melakukan penyelidikan tentang kejadian luar biasa
o
Sebagai alat transpor penderita dalam rangka rujukan kasus gawat darurat
o
Melakukan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan audio visual
o
Bidan yang bertugas didesa 7
Method
Manajemen Puskesmas Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan puskesmas, perlu ditunjang oleh manajemen puskesmas yang baik. Manajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajemen. Ada tiga fungsi manajemen pusksesmas yang dikenal yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Semua fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan. A. PERENCANAAN
Perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja pusksesmas. Rencana tahunan puskesmas dibedakan atas dua macam. Pertama, rencana tahunan upaya kesehatan wajib. Kedua, rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan. 1. Perencanaan Upaya Kesehatan Wajib
Jenis upaya kesehatan wajib adalah sama untuk setiap puskesmas, yakni i. ii.
Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana 40
iii.
Perbaikan Gizi Masyarakat
iv.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular serta Pengobatan.
Langkah-langkah perencanaan yang harus dilakukan puskesmas adalah sebagai berikut: i.
Menyusun usulan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kebijakan
yang berlaku, baik nasional maupun daerah, sesuai dengan masalah sebagai hasil dari kajian data dan informasi yang tersedia di puskesmas. Usulan ini disusun dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan. Rencana ini disusun melalui pertemuan perencanaan tahunan puskesmas yang Tabel 1: Contoh Gantt Chart
dilaksanakan sesuai dengan siklus perencanaan kabupaten/kota dengan
ii.
mengikut sertakan BPP serta dikoordinasikan dengan camat. Mengajukan usulan kegiatantersebut ke dinas kesehatan kabupaten/kota untuk persetujuan pembiayaannya. Perlu diperhatikan dalam mengajukan usulan kegiatan harus dilengkapi dengan usulan kebutuhan rutin, sarana dan prasarana, dan operasional puskesmas beserta pembiayaannya.
iii.
Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Rencana Kerja Kegiatan/ Plan of
Action) dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah (mapping) 2. Jenis upaya kesehatan pengembangan a. Dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang dikembangkan sendiri. Upaya laboratorium medik, upaya laboratorium kesehatan masyarakat dan pencatatan dan pelaporan tidak termasuk
41
pilihan karena ketiga upaya ini merupakan upaya penunjang yang harus dilakukan untuk kelengkapan upaya-upaya puskesmas. b. Langkah-langkah perencanaan upaya kesehatan pengembangan yang dilakukan oleh puskesmas mencakup hal-hal sebagai berikut: i. Identifikasi upaya kesehatan pengembangan
Berdasarkan ada/tidaknya masalah kesehatan yang terkait dengan setiap upaya kesehatan pengembangan tersebut.
Jumlah upaya kesehatan pengembangan yang terpilih dapat lebih dari satu, tergantung dari kemampuan yang dimiliki yaitu: a. Survey mawas diri Kegiatan pengumpulan data untuk mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi, serta potensi yang dimiliki untuk mengatasi masalah tersebut. Dilakukan apabila puskesmas memiliki kemampuan, identifikasi masalah dilakukan bersama masyarakat melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan Tahapan pelaksanaan: 1. Pengumpulan data cepat berupa data primer (dikumpulkan langsung dari sumber data) atau data sekunder (berasal dari catatan yang ada) 2. Pengolahan data 3. Penyajian data berupa data masalah dan potensi b. Delbecq Techni que Perumusan masalah dan identifikasi potensi melalui kesepakatan sekelompok orang yang memahami masalah tersebut. Teknik ini dilakukan apabila kemampuan pengumpulan data bersama masyarakat tersebut tidak dimiliki oleh puskesmas, identifikasi dilakukan melalui kesepakatan kelompok oleh petugas puskesmas dengan mengikut sertakan Badan Penyantun Puskesmas Tahapan pelaksanaan: 1. Pembentukan tim. 42
2. Menyusun daftar masalah i. Menetapkan kriteria penilaian masalah ii. Menetapkan urutan prioritas masalah berdasarkan kriteria 3. penilaian dilengkapi dengan uraian tentang potensi yang dimiliki Di samping itu identifikasi upaya kesehatan pengembangan dapat pula memilih upaya yang bersifat inovatif yang tidak tercantum dalam daftar upaya kesehatan puskesmas yang telah ada, melainkan dikembangkan sendiri sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat serta kemampuan puskesmas. ii. Menyusun usulan kegiatan
menyusun usulan kegiatan yang berisikan rincian kegiatan, tujuan sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan.
Rencana yang telah disusun tersebut diajukan dalam bentuk matriks (Gantt Chart).
Penyusunan rencana pada tahap awal pengembangan program dilakukan melalui pertemuan yang dilaksanakan secara khusus bersama dengan BPP dan
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
dalam
bentuk
musyawarah
masyarakat
Penyusunan rencana pada tahap pelaksanaan tahun berikutnya dilakukan secara terintegrasi dengan penyusunan rencana upaya kesehatan wajib
iii. Mengajukan usulan kegiatan
Mengajukan usulan kegiatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pembiayaannya. Usulan kegiatan tersebut dapat pula diajukan ke Badan Penyantun Puskesmas atau pihak-pihak lain.
Apabila dilakukan ke pihak-pihak lain, usulan kegiatan harus dilengkapi dengan uraian tentang latar belakang, tujuan serta urgensi dilaksanakannya upaya pengembangan tersebut.
perlu
iv. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan 43
Menyusun rencana pelaksanaan yang telah disetujui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau penyandang dana lain (Rencana Kerja Kegiatan/ Plan
of Action) dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah (mapping). Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan penyusunan rencana pelaksanaan upaya kesehatan wajib.
B. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
Pelaksanaan dan pengendalian adalah proses penyelenggaraan, pemantauan serta penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan puskesmas, baik rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan, dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah sebagai berikut:
1. Pengorganisasian
Untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan puskesmas, perlu dilakukan pengorganisasian. Ada dua macam pengorganisasian yang harus dilakukan. Pertama, pengorganisasian berupa penentuan para penanggungjawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan serta untuk setiap satuan wilayah kerja. Dengan perkataan lain, dilakukan pembagian habis seluruh program kerja dan seluruh wilayah kerja kepada seluruh petugas puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya. Penentuan para penanggungjawab ini dilakukan melalui pertemuan penggalangan tim pada awal tahun kegiatan. Kedua, pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas sektoral. Ada dua bentuk penggalangan kerjasama yang dapat dilakukan:
Penggalangan kerjasama dalam bentuk dua pihak, yakni antara dua sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor tenaga kerja pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan kerja.
Penggalangan kerjasama dalam bentuk banyak pihak, yakni antar berbagai sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor pendidikan, sektor agama, sektor kecamatan pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah. Penggalangan kerjasama lintas sektor ini dapat dilakukan: 44
Secara langsung yakni antar sektor-sektor terkait Secara tidak langsung yakni dengan memanfaatkan pertemuan koordinasi kecamatan
2. Penyelenggaraan
Setelah pengorganisasian selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah menyelenggarakan rencana kegiatan puskesmas, dalam arti para penanggungjawab dan para pelaksana yang telah ditetapkan pada pengorganisasian, ditugaskan menyelenggarakan kegiatan puskesmas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk dapat terselenggaranya rencana tersebut perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. Mengkaji ulang rencana pelaksanaan yang telah disusun, terutama yang menyangkut jadwal pelaksanaan, target pencapaian, lokasi wilayah kerja dan rincian tugas para penanggungjawab dan pelaksana. b. Menyusun jadwal kegiatan bulanan untuk setiap petugas sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun. Beban kegiatan puskesmas harus terbagi habis dan merata kepada seluruh petugas. c. Menyelenggarakan
kegiatan
sesuai
dengan
jadwal
yang
telah
ditetapkan. Pada waktu menyelenggarakan kegiatan puskesmas harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: i. Azas penyelenggaraan puskesmas
A. Azas pertanggungjawaban wilayah a. Menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat kecamatan, sehingga berwawasan kesehatan b. Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya c. Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya d. Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama (primer) secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya B. Azas pemberdayaan masyarakat a. Upaya kesehatan ibu dan anak: posyandu, polindes, Bina Keluarga Balita (BKB) 45
b. Upaya pengobatan: posyandu, Pos Obat Desa (POD) c. Upaya perbaikan gizi: posyandu, panti pemulihan gizi, Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) d. Upaya kesehatan sekolah: dokter kecil, penyertaan guru dan orang tua/wali murid, Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) e. Upaya kesehatan lingkungan: Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan (DPKL) f. Upaya kesehatan usia lanjut: posyandu usila, panti wreda g. Upaya kesehatan kerja: Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) h. Upaya kesehatan jiwa: posyandu, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) i.
Upaya pembinaan pengobatan tradisional: Taman Obat Keluarga (TOGA), Pembinaan Pengobat Tradisional (Battra)
j.
Upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan (inovatif): dana sehat, Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), mobilisasi dana keagamaan
C. Azas keterpaduan a. Keterpaduan lintas program
Keterpaduan lintas program adalah upaya memadukan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan yang menjadi tanggungjawab puskesmas. Contoh keterpaduan lintas program antara lain: i. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS): keterpaduan KIA dengan P2M, gizi, promosi kesehatan, pengobatan ii. Upaya
Kesehatan
Sekolah
(UKS):
keterpaduan
kesehatan
lingkungan dengan promosi kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa iii.
Puskesmas keliling: keterpaduan pengobatan dengan KIA/KB, gizi, promosi kesehatan, kesehatan gigi
iv. Posyandu: keterpaduan KIA dengan KB, gizi P2M, kesehatan jiwa, promosi kesehatan b. Keterpaduan lintas sektor
46
Keterpaduan lintas sektor adalah upaya memadukan penyelenggaraan upaya puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) dengan berbagai program dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. Contoh keterpaduan lintas sektor antara lain: i. Upaya Kesehatan Sekolah: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama ii. Upaya promosi kesehatan: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama, pertanian iii. Upaya kesehatan ibu dan anak: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, PKK, PLKB iv. Upaya perbaikan gizi: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pertanian, pendidikan, agama, koperasi, dunia usaha, PKK, PLKB v. Upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, tenaga kerja, koperasi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan vi. Upaya kesehatan kerja: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, tenaga kerja, dunia usaha D. Azas rujukan Terbagi kepada rujukan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat.
ii. =
47
Gambar 1: Azas rujukan
Pada saat ini telah berhasil dikembangkan berbagai standar dan pedoman pelayanan puskesmas sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan puskesmas yang harus diperhatikan pada waktu menyelenggarakan kegiatan puskesmas. Standar dan pedoman tersebut adalah: a) Standar dan pedoman bangunan puskesmas b) Standar dan pedoman peralatan puskesmas c) Standar manajemen peralatan puskesmas d) Standar dan pedoman ketenagaan puskesmas e) Pedoman pengobatan rasional puskesmas f) Standar manajemen obat puskesmas g) Standar
dan pedoman teknis
pelayanan berbagai
upaya kesehatan
perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh puskesmas h) Pedoman Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) i) Pedoman perhitungan satuan biaya pelayanan puskesmas
iii. Kendali mutu
Pengertian : Upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, obyektif dan terpadu dalam menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan
berdasarkan
standar
yang
telah
ditetapkan,
menetapkan
dan
melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia serta menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran tindaklanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan
Prinsip: I.
Mengikuti siklus pemecahan masalah ( problem solving cycle).
II.
Dilaksanakan melalui kerjasama tim ( team based)
III.
Sesuai sumber daya yang tersedia (resource based)
iv. Kendali biaya Pengertian: Upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis,
obyektif dan terpadu dalam menetapkan kebijakan dan tatacara penyelenggaraan 48
upaya kesehatan termasuk pembiayaannya, serta memantau pelaksanaannya sehingga terjangkau oleh masyarakat.
Tahapan pelaksanaan: I.
Menetapkan upaya kesehatan yang diselenggarakan lengkap dengan rincian pembiayaannya.
II.
Menjabarkan kebijakan dan tatacara penyelenggaraan (standar, pedoman, dan nilai etika) yang mendukung
III.
Melaksanakan upaya kesehatan yang sesuai dengan kebijakan dan tatacara penyelenggaraan
IV.
Menampung dan menyelesaikan keluhan masyarakat yang terkait dengan masalah biaya
V.
Menyempurnakan penyelenggaraan upaya kesehatan dengan memperhatikan keluhan biaya dari masyarakat
3. Pemantauan
a. Melakukan telaahan penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai, yang dibedakan atas dua hal: i. Telaahan interna Telaahan bulanan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai puskesmas, dibandingkan dengan rencana dan standar pelayanan. Data yang dipergunakan diambil dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) yang berlaku.
SIMPUS adalah
suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk
membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Sumber informasi SIMPUS: 1. SP2TP terdiri dari
Catatan: kartu individu, rekam kesehatan keluarga dan buku register
Laporan: bulanan, tahunan dan KLB.
2. Survei lapangan 3. Lapoaran lintas sektor 4. Laporan sarana kesehatan swasta 49
C. PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pengawasan danpertanggungjawaban adalah proses memperoleh kepastian atas kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan puskesmas terhadap rencana dan peraturan perundangan-undangan serta kewajiban yang berlaku. Untuk terselenggaranya pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan kegiatan sebagai berikut:
8-11
1. Pengawasan a) Terbagi kepada i. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung ii. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten/kota serta berbagai institusi pemerintah terkait. b) Pengawasan mencakup aspek administratif, keuangan dan teknis pelayanan. Apabila pada pengawasan ditemukan adanya penyimpangan, baik terhadap rencana, standar, peraturan perundangan-undangan maupun berbagai kewajiban yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pertanggungjawaban Pada setiap akhir tahun anggaran, kepala puskesmas harus membuat laporan pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan, serta perolehan dan penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan. Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas. Apabila terjadi penggantian kepala puskesmas, maka kepala puskesmas yang lama diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban masa jabatannya.
Jaminan mutu layanan kesehatan merupakan suatu proses yang berkesinambungan atau suatu proses tanpa henti. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian kegiatan yang terdapat dalam proses tersebut merupakan suatu siklus. Siklus tersebut akan terus berlangsung mengikuti urutan yang berulang sehingga disebut sebagai siklus pemecahan masalah mutu pelayanan kesehatan.
50
Gambar 8: Siklus pemecahan masalah Identifikasi keadaan dan masalah
Maksudnya di sini adalah menginventarisasi atau melakukan pengumpulan semua masalah mutu pelayanan kesehatan yang ada dalam puskesmas dan wilayah kerjayanya yang mencakup puskesmas pembantu, bidan desa dan posyandu. Masalah mutu layanan kesehatan dikenali dengan:
8-11
Pengamatan langsung terhadap petugas kesehatan yang sedang melakukan layanan kesehatan Wawancara terhadap pasien dan keluarganya, masyarakat dan petugas kesehatan Mendengar keluhan pasien dengan keluarganya, masyarakat serta petugas kesehatan Membaca dan memeriksa catatan dan laporan puskesmas serta rekam medik.
51
Langkah ini akan menghasilkan satu rumusan tentang keadaan dan prioritas masalah yang dihadapi Puskesmas serta alternatif pemecahannya. Kegiatan-kegiatan ini mencakup: 1) Mengetahui kebijaksanaan yang telah ditetapkan: a. PUSAT, misalnya SKN, RP3JPK, Repelita V dan kebijaksanaan sector lain yang terkait; b. DATI-I, misalnya Repelita Propensi, target, strategi pelaksanaan program propinsi dan sector lain yang terkait yang dikeluarkan Dati-I; c. DATI-II, misalnya target, strategi pelaksanaan program dan kebijaksanaan sector lain terkait yang dikeluarkan Dati-II 2) Pengumpulan data a) Data Umum Data yang dihimpun oleh keadaan umum wilayah kerja Puskesmas, misalnya pembagian administratif, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. b) Data Wilayah Data yang dihimpun meliputi peta, luas wilayah, jumlah desa, jumlah RK/RW, jarak desa ke Puskesmas, sarana komunikasi, dan lain sebagainya. c) Data Penduduk Data yang dihimpun meliputi jumlah seluruh penduduk, distribusi per desa dan per RK/RW; menurut jenis kelamin dan golongan umur dengan penekanan pada distribusi yang disesuaikan dengan sasaran program. d) Data Sumber Daya i.
Puskesmas: -
Sarana Fisik Meliputi seluruh bangunan fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu), Puskesmas Keliling, kebdaraan, peralatan medis & nonmedis.
-
Tenaga Meliputi seluruh macam tenaga, status kepegawaiannya, jumlah dan latar belakang pendidikan.
-
Dana 52
Meliputi semua dana yang diterima Puskesmas yaitu yang berasal dari APBN, APBD I dan II termasuk dari BKKBN, PHB dan sector lain yang terkait, serta kemungkinan sumbangan-sumbangan yang bias didapatkan. ii.
Masyarakat: -
Sarana Fisik Meliputi Posyandu, Pos KB dan Pos lainnya serta peralatan yang dimiliki seperti dacin, set alat masak, dukun kit dan lain sebagainya.
-
Tenaga Meliputi kader PKK, kader Dasawisma, kader Posyandu dan kader lainnya, serta dukun bersalin atau tenaga kesehatan tradisonal lainnya.
-
Dana Meliputi Dana Sehat, Dana Koperasi Simpan Pinjam dan dana lainnya yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kesehatan.
e) Data Status Kesehatan Dihimpun dari data indicator derajat kesehatan yaitu IMR ( Infant Mortality Rate), CMR (Children Mortality Rate), MMR (Maternal Mortality Rate), CDR (Crude
Death Rate), Incidence/Prevalence Rate dan CFR (Case Fatality Rate) penyakit tertentu, CBR (Crude Birth Rate), FR (Fertality Rate), LE (Level of Education) dan sebagainya. f) Data Cakupan Program Meliputi data cakupan untuk masing-masing program sesuai dengan indikator dan variabelnya. 3) Analisa data Analisa keadaan dan masalah dalam perencanaan meliputi:
Analisa Derajat Kesehatan
Analisa Aspek kependudukan
Analisa Upaya Pelayanan Kesehatan
Analisa Perilaku Analisa Lingkungan
53
4) Perumusan Masalah Permasalahan tersebut harus dirumuskan dengan baik secara epidemiologis, sehingga tergambarkan masalahnya, dimana, kapan dan seberapa besar. Dengan perkataan lain, besarnya masalah diusahakan dapat tergambarkan secara kwantitatif. 5) Penentuan peringkat masalah Untuk menentukan peringkat masalah, dapat dipergunakan cara Delbecg atau cara Hanlon. Kriteria yang dipakai untuk masing-masing masalah adalah:
Besarnya masalah Penentuan score untuk besarnya masalah dilaksanakan dengan memberi nilai (010) pada faktor-faktornya yaitu:
-
Persentase penduduk yang terkena
-
Biaya yang dikeluarkan per orang per bulan karena masalah tersebut
-
Kerugian yang dialami penduduk
Tingkat kegawatan masalah Penentuan score untuk kegawatan masalah dilaksanakan dengan memberi nilai (010) pada faktor-faktornya yaitu:
-
Tingkat keganasannya
-
Tingkat urgensinya
-
Kecendrungannya
Kemudahan penanggulangan masalah Penentuan kemudahan untuk penanggulangan masalah dilaksanakan dengan memberi nilai (0,5-1,5).
PEARL factor yaitu menentukan dapat atau tidaknya program tersebut dilaksanakan. Penentuan scorenya untuk masing-masing factor dilaksanakan melalui voting (1 = ya, 0 = tidak) P = Appropriantness (tepat guna) E = Economic feasibility (secara ekonomi murah) A = Acceptability (dapat diterima) R = Resource Availability (tersedianya sumber) 54
L = Legality (legalitas terjamin)
8-11
Penentuan prioritas masalah
Program prioritas adalah program yang dipilih dan dikembangkan dari program pokok Puskesmas secara intensif untuk mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang potensial berkembang di wilayah kerja Puskesmas. Pelayanan kesehatan Puskesmas di Indonesia dimulai dengan program Basic Seven menurut World Health of Organization (WHO). Awal tahun 1970, Basic Seven ini dikembangkan lagi menjadi Basic Twelve. Penambahan program pokok Puskesmas terus berjalan dan sampai awal tahun 2003 program pokok Puskesmas sudah berkembang menjadi 18 bahkan lebih. Keterbatasan sumber daya mengharuskan dilakukannya penentuan prioritas. Pada waktu ini, Puskesmas diharuskan melaksanakan 18 program pokok. Jelas dengan keterbatasan dana tidak dapat semua program tersebut diselenggarakan dengan mutu yang baik. Dengan merumuskan prioritas program, Puskesmas dapat lebih terfokus bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Program Puskesmas dapat saja berbeda dengan program Puskesmas lain meskipun lokasinya berada di dalam satu kabupaten. Untuk menyusun rencana pengembangan program Puskesmas dan menjadi motor penggerak masyarakat untuk menjadikan Kecamatan Sehat 2010, di tingkat kecamatan, perlu dibentuk Badan Penyantun Puskesmas (BPP) yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dan LSM. Anggota BPP harus memahami visi dan misi Puskesmas di era desentralisasi saat ini. Kajian 10 penyakit terbesar yang tercatat di Puskesmas dan hasil analisis kebutuhan masyarakat dapat dipakai sebagai bahan diskusi pada saat BPP merencanakan langkah-langkah operasional program pembangunan kecamatan sehat. 4, 5
55
Kegiatan pokok puskesmas yang seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut; 1. KIA 2. Keluarga Berencana 3. Usaha Peningkatan Gizi 4. Kesehatan Lingkungan 5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular 6. Pengobatan Termasuk Pelayanan darurat karena kecelakaan 7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 8. Kesehatan Sekolah 9. Kesehatan Olah Raga 10. Perawatan Kesehatan Masyarakat 11. Kesehatan kerja 12. Kesehatan Gigi dan Mulut 13. Kesehatan Jiwa 14. Kesehatan Mata 15. Laboratorium Sederhana 16. Pencatatan dan Pelaporan dalam Rangka system informasi kesehatan 17. Kesehatan usia lanjut 18. Pembinaan pengobatan tradisi
56
8-11
Penentuan penyebab masalah dipilih
Selain digunakan untuk menganalisis program pelayanan kesehatan masyarakat menurut tempat, epidemiologi dan statistic dapat digunakan untuk mendeskripsi masalah program dan masalah kesehatan masyarakat menurut tempat, waktu dan orang serta faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya masalah kesehatan masyarakat di suatu wilayah yaitu faktor genetic, pelayanan kesehatan, perilaku masyarakat dan lingkungan. Paradigm sehat menurut HL Blum dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara 4 faktor utama yang menentukan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Ini dapat dilihat dalam gambar berikut.
Gambar 9: Paradigma sehat menurut Blum Penentuan alternatif penyelesaian masalah Compr ehensive H ealt h C are Ser vices
Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah kerjanya. Comprehensive health care services terdiri dari preventive
health care, promotive health care, medical care, dan rehabilitative yang merupakan penjabaran dari ketiga tingkatan kedokteran pencegahan. Contoh aplikasi ketiga tingkatan pecegahan pada program Puskesmas: 1)
Pencegahan primer
57
Terdiri dari health care promotion (program Puskesmas) dan Specific protection (imunisasi, kesehatan lingkungan dan sebagainya) 2)
Pencegahan sekunder Penegakan diagnosis secara dini dan pengobatan yang tepat: antenatal care, kegiatan surveillans, pap-smear, pemeriksaa hemoglobin pada ibu hamil, penimbangan rutin balita dan sebagainya
3)
Pencegahan tertier
Medical and social rehabilitation: Mengurangi ketidakmampuan dan rehabilitasi yang bersifat medis dan social. Misalnya, program pengobatan untuk pasien umum, program kesehatan gigi, program gizi (supplementasi). Rehabilitasi social khusus untuk pasien yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa, dilakukan dengan pendekatan keluarga pasien dengan masyarakat setempat. 8-11
Promosi kesehatan Puskesmas
Promosi kesehatan puskesmas adalah upaya puskesmas melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan setiap individu, keluarga serta lingkungannya secara mandiri dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Secara operasional, upaya promosi kesehatan di puskesmas dilakukan agar masyarakat mampu berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai bentuk pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya, baik masalah-masalah kesehatan yang diderita maupun yang berpotensi mengancam, secara mandiri. Disamping itu, petugas kesehatan puskesmas diharapkan mampu menjadi teladan bagi pasien, keluarga dan masyarakat untuk melakukan PHBS.
Strategi Promosi Kesehatan Puskesmas A. Pemberdayaan
a. Pemberdayaan individu Pemberdayaan terhadap individu dilakukan oleh setiap petugas kesehatan puskesmas terhadap individu-individu yang datang memanfaatkan pelayanan puskesmas. Disamping itu, individu-individu yang menjadi sasaran kunjungan misal, upaya keperawatan kesehatan masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
58
Tujuan dari upaya tersebut adalah memperkenalkan perilaku baru kepada individu yang mungkin mengubah perilaku yang selama ini dipraktekkan oleh individu tersebut. b. Pemberdayaan Keluarga Pemberdayaan
keluarga
yang
dilakukan
oleh
petugas
puskesmas
yang
melaksanakan kunjungan rumah terhadap keluarga, yaitu keluarga dari individu pengunjung puskesmas atau keluarga-keluarga yang berada di wilayah kerja puskesmas. Tujuan dari pemberdayaan keluarga juga untuk memperkenalkan perilaku baru yang mungkin mengubah perilaku yang selama ini dipraktekkan oleh keluarga tersebut. c. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan terhadap masyarakat (sekelompok anggota ) yang dilakukan oleh petugas puskesmas merupakan upaya penggerakan atau pengorganisasian masyarakat. Penggerakan atau pengorganisasian masyarakat diawali dengan membantu kelompok masyarakat mengenali masalah-masalah yang mengganggu kesehatan sehingga masalah
tersebut
menjadi
masalah
bersama.
Kemudian
masalah
tersebut
dimusyawarahkan untuk dipecahkan secara bersama. Dari hasil tersebut masyarakat melakukan upaya-upaya agar masalah tersebut tidak menjadi masalah lagi. Tentunya upaya-upaya kesehatan tersebut bersumber dari masyarakat sendiri dengan dukungan dari puskesmas. Peran aktif masyarakat tersebut diharapkan dalam penanggulangan masalah kesehatan di lingkungan mereka dengan dukungan dari puskesmas. Beberapa yang harus dilakukan oleh puskesmas dalam pemberdayaan masyarakat yang berwujud UKBM : Upaya kesehatan Ibu dan anak : Posyandu, polindes, Bina keluarga balita. Upaya pengobatan : Pos obat desa, Pos kesehatan desa. Upaya perbaikan gizi : Posyandu, Panti Pemulihan Gizi, Keluarga sadar gizi (Kadarzi). Upaya kesehatan sekolah : dokter kecil, penyertaan guru dan orang tua/wali murid, Saka Bakti Husada, Pos Kesehatan Pesantren. Upaya kesehatan lingkungan : Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan.
59
Disamping itu puskesmas juga berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan yaitu : Menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha diwilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yanag berwawasan kesehatan. Memantau dan melaporkan secara aktif dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan. Ketiga hal tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat LS/LSM/Dunia swasta untuk membantu pelayanan promosi kesehatan melalui bantuan dana, sarana, metode yang dimilikinya dan diutamakan pada sasaran yang tepat. B. Bina Suasana
Bina suasana adalah upaya menciptakan suasana atau lingkungan sosial yang mendorong individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan
kesehatannya serta menciptakan lingkungan sehat dan berperan aktif dalam setiap upaya penyelenggaraan kesehatan. Petugas kesehatan Puskesmas dapat menjadi panutan atau teladan dalam sikap dan tingkah laku. Oleh karena itu, pengetahuan, sikap, dan perilaku petugas kesehatan puskesmas yang melayani harus benar-benar konsisten dengan pelayanan yang diberikan. Misalnya, ramah (tidak terkesan stress), tidak merokok, memelihara hygiene atau kebersihan dan kesehatan perorangan, dan lain sebagainya. Selain itu, dapat dilakukan kegiatan seperti pemasangan poster yang sesuai dinding puskesmas atau di rumah sakit atau kawasan yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat selain melaksanakan penyuluhan kelompok.
C. Advokasi
Advokasi merupakan upaya atau proses yang terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait (tokoh-tokoh masyarakat informal dan
formal) agar masyarakat di lingkungan puskesmas berdaya untuk mencegah serta menningkatkan kesehatannya serta menciptakan lingkungan sehat.
60
Selama proses perbincangan dalam advokasi, perlu diperhatikan bahwa sasaran advokasi hendaknya diarahkan / dipandu untuk menempuh tahapan-tahapan 1. memahami/menyadari persoalan yang ditujukan 2. tertarik untuk ikut berperan dalam persoalan yang diajukan 3. mempertimbangkan sejumlah pilihan kemungkinan dalam berperan 4. menyepakati satu pilihan kemungkinan dalam berperan 5. menyampaikan langkah tindak lanjut. Jika kelima tahapan tersebut dapat dicapai selama waktu yang disediakan untuk advokasi, maka dapat dikatakan advokasi tersebut berhasil. Langkah tindak lanjut di akhir perbincangan (misalnya dengan membuat disposisi pada usulan yang diajukan menunjukkan adanya komitmen untuk memberikan dukungan). Selama perbincangan, seorang advocator (misalnya Kepala Puskesmas) terus memantau respon sasaran advokasi. Kata-kata kunci dalam penyiapan bahan advokasi adalah “Tepat, Lengkap, Akurat, dan Menarik”. Artinya bahan advokasi harus mencakup hal-hal sebagai berikut :
Sesuai dengan sasaran (latar belakang pendidikan, jabatan, budaya, kesukaan) Sesuai dengan lama waktu yang disediakan untuk advokasi Mencakup unsur-unsur pokok, yaitu Apa, Mengapa, Dimana, Bilamana, Siapa, dan Bagaimana (5W + 1H) Memuat masalah dan pilihan-pilihan kemungkinan untuk memecahkan masalah Memuat peran yang diharapkan dari sasaran advokasi Memuat data pendukung, bila mungkin juga bagan, gambar, dan lain-lain. Dalam kemasan yang menarik (tidak menjemukan), ringkas, tetapi jelas. D. Kemitraan
Kemitraan dikembangkan antara petugas kesehatan Puskesmas dengan sasarannya (para pasien atau pihak lain) dalam pelaksanaan pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi dan disebabkan petugas kesehatan puskesmas harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti misalnya kelompok profesi, pemuka agama, LSM, media massa, dan lain-lain. Tiga prinsip dasar kemitraan yang harus diperhatikan dan dipraktikkan adalah: Kesetaraan Keterbukaan 61
Saling menguntungkan. Terdapat tujuh landasan (dikenal dengan sebutan : tujuh saling) yang harus diperhatikan dan dipraktikkan dalam mengembangkan kemitraan, yaitu : a. Saling memahami kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, b. Saling mengakui kapasitas dan kemamouan masing-masing, c. Saling berupaya untuk membangun hubungan, d. Saling berupaya untuk mendekati, e. Saling terbuka terhadap kritik/saran, serta mau membantu dan dibantu, f. Saling mendukung upaya masing-masing, g. Saling menghargai upaya masing-masing.
PENUTUP Upaya kesehatan Ibu dan Anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Pemberdayaan Masyarakat bidang KIA masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non klinik terkait kehamilan dan persalinan. Sistem kesiagaan merupakan sistem tolong-menolong, yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, dalam hal penggunaan alat tranportasi atau komunikasi (telepon genggam, telepon rumah), pendanaan, pendonor darah, pencacatan pemantauan dan informasi KB. Dalam pengertian ini tercakup pula pendidikan kesehatan kepada masyarakat, pemuka masyarakat serta menambah keterampilan para dukun bayi serta pembinaan kesehatan di taman kanak-kanak. Tujuan Program Kesehatan Ibu dan anak (KIA) adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal, bagi ibu dan keluarganya untuk menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya.
62
DAFTAR PUS TAKA 1) Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir di Indonesia diunduh tanggal 27 Juni 2014 dari www.kesehatananak.depkes.go.id 2) Kesehatan Ibu dan Anak diunduh tanggal 27 Juni 2014 dari http://www.scribd.com/doc/48087379/JURNAL-KESEHATAN-IBU-DAN-ANAK 3) Muninjaya GAA. Pusat kesehatan masyarakat dalam Edisi 2. Jakarta;ECC;2004. H. 12879 4) Hartanto, Hanafi. 2004. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta: CV Muliasari. 5) Handayani, Sri. 2010. Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana. Yogyakarta: Pustaka Rihanna. 6) Bagoes Mantra, Ida, 2009, Demografi Umum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 7) Haris, Abdul & Nyoman Andika (eitor). 2003, Dinamika Kependudukan dan
Pembangunan di Indonesia: Dari Perspektif Makro ke Realitas Mikro. Lesfi. 8) Kepmenkes RI No. 585/MENKES/SK/V/2007, Pedoman Pelaksanaan Promosi
Kesehatan di Puskesmas, Jakarta, Depkes RI, 2008 9) Maulana HDJ. Konsep promosi kesehatan dalam Promosi kesehatan. Jakarta:EGC;2009. H.16-41 10) Muninjaya GAA. Pusat kesehatan masyarakat dalam Edisi 2. Jakarta;ECC;2004. H. 12879 11) Pohan SI. Keadaan tingkat mutu layanan kesehatan dewasa ini dalam Jaminan mutu layanan kesehatan; Dasar-dasar pengertian dan penerapan. Jakarta: EGC; 2007. H.123-40
63
