MAKALAH
STANDAR UMUM AUDIT
Disusun oleh Kelompok 3: Arini Yogi Hady
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR 2016
PENDAHULUAN Dimulai dari sebuah perusahaan yang baru saja dibentuk, dimiliki oleh beberapa pemegang saham (Stockholder). Perusahaan ini mulai beroperasi untuk memperoleh laba, dan secara terus menerus dijaga kelangsungan dan keberadaannya oleh pimpinan perusahaan dan para manajer yang duduk di bagian manajemen perusahaan (going concern). Dengan keberadaan bagian-bagian yang disebut sebagai divisi atau departemen, perusahaan ini pun semakin maju berkelangsungan, bahkan secara organisasi pun terarah teratur. Tetapi setelah perusahaan ini semakin besar (mempunyai jumlah pekerja/employee yang semakin banyak, jumlah klien/pelanggan juga semakin banyak, kegiatan transaksi keuangan juga semakin banyak, lalu berlanjut kepada semakin banyaknya cabang dibuka), maka perusahaan akan membutuhkan suatu cara dengan media apa yang membantu perusahaan baik dari sisi operasional maupun manajerial untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi jalannya kegiatan operasional dan transaksi keuangan/event yang muncul. Bahkan sangat mungkin sekali membutuhkan bantuan sistem informasi yang komprehensif dan memenuhi kebutuhkan perusahaan. Perusahaan memerlukan manajemen yang bagus, guna memungkin terjadinya peningkatan keuntungan yang diinginkan para pemegang saham. Untuk itu perusahaan akan membutuhkan perbaikan (improvement) dan pembetulan (correction) , di sini manajemen harus memiliki kesadaran penuh berkeinginan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan secara baik,
aman dan teratur. Untuk itu dibutuhkan audit, suatu pekerjaan yang mengacu kepada prinsip-prinsip dan praktek dasar yang baku guna memperoleh informasi yang dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki proses operasional maupun secara manajerial, begitu pun juga proses wewenang dan alur kerja yang ada di perusahaan, juga melakukan koreksi-koreksi yang mengarah kepada panduan baku bidang yang diaudit. Untuk dapat melakukan suatu audit dibutuhkan standar atau panduan atau kriteria khusus yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. Di Amerika Serikat, standar auditing semacam ini disebut Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) yang dikeluarkan oleh the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).
PEMBAHASAN PENGERTIAN AUDITING
Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi termasuk dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Arens Loebbecke, 2011) Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pedapat mengenai laporan kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes , 2011). Proses yang sistematik dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan (William F. Meisser, Jr, 2003) Secara umum pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses secara sistematis yang dilakukan oleh orang berkompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Dalam melaksanakan audit faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah: 1. Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria (standar) yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi tersebut. 2. Penetapan intetitas ekonomi dan periode waktu yang di audit harus jelas untuk menentukan lingkup tanggung jawab auditor. 3. Bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit. Kemampuan auditor memahami kriteria yang di gunakan serta sikap independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.
STANDAR AUDIT 1. International Federation Of Accountant (IFAC) IFAC adalah organisasi yang membidangi standar-standar akuntansi, auditing, kode etik, dan kendali mutu pada tatanan global (Tuanakotta, 2013). IFAC
didirikan untuk memperkuat profesi akuntansi di seluruh dunia dengan mengembangkan standar internasional yang berkualitas tinggi untuk bidang audit dan asurans, akuntansi sektor publik, etika, dan pendidikan bagi akuntan profesional dan mendukung adopsi dan penggunaannya. IFAC telah membentuk sejumlah badan dan komite untuk mengembangkan standar dan pedoman internasional, salah satunya adalah International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
2. International Auditing And Assurance Standards Board (IAASB) IAASB merupakan badan penetapan standar independen yang melayani kepentingan umum dengan menetapkan standar internasional berkualitas tinggi untuk bidang audit, pengendalian mutu, review, jasa asurans lain, dan jasa lain yang terkait. Guna meningkatkan kualitas dan keseragaman praktek di seluruh dunia dan memperkuat kepercayaan publik dalam profesi audit dan asuransi secara global, IAASB menghasilkan beberapa standar, antara lain: (1) International Standards on Auditing (ISAs), (2) International Standards on Review Engagements (ISREs), (3) International Standards on Assurance Engagements (ISAEs), (4) International Standards on Related Services (ISRSs), (5) International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1).
3. International Standards on Auditing (ISA)
Keberadaan ISA sebagai standar yang digunakan dalam audit atas informasi keuangan historis sudah cukup lama, yakni sejak tahun 1991. Namun, pada tahun 2004 IAASB memulai program yang komprehensif untuk meningkatkan kejelasan atas ISA yang dikenal sebagai Clarity Project. Dalam program ini IAASB menerapkan konvensi baru mengenai penyusunan draft pada seluruh ISA, sebagai bagian dari revisi substantif maupun penyusunan draf ulang secara terbatas. Pada tanggal 27 Februari 2009, IAASB mengumumkan telah diselesaikannya Clarity Project tersebut. Dengan demikian, ISA yang terbit pasca selesainya Clarity Project tampil sesuai dengan konvensi yang baru. Hasil dari Clarity Project yakni adanya 36 ISA baru yang sudah dimuktahirkan dan diklarifikasi dan 1 ISQC yang sudah diklarifikasi (Tuanakotta, 2013).
4. Standar Audit (SA) berbasis International Standard on Auditing (ISA) Standar Audit (SA) mengatur tentang standar yang digunakan oleh praktisi saat melaksanakan kegiatan audit atas laporan keuangan historis. Dilakukannya adopsi standar internasional yang ditetapkan oleh IFAC membuat standar audit pada SPAP 31 Maret 2011 yang selama ini digunakan dengan berbasis US GAAS, berubah menjadi SPAP berbasis International Standard on Auditing (ISA). SPAP berbasis standar internasional, khususnya standar auditing untuk emiten sudah berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013,
dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Berbeda dengan standar audit sebelumnya, SPAP berbasis ISA tidak membagi standar audit ke dalam tiga kategori yakni, Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Namun standar-standar yang disajikan dalam SPAP berbasis ISA sudah mencerminkan proses pengerjaan auditing yang dibagi kedalam enam bagian dan 36 standar (Tuanakotta, 2013).
5. Pernyataan Standar Auditing (PSA) PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk di dalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditng (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perlausan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.
STANDAR UMUM Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengann persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya (Standar Profesional Akuntan Publik,201:2011). Standar umum berhubungan dengan kualifikaasi auditor dan kualitas pekerjaan auditor. Standar umum terdiri atas tiga bagian : a.
Standar umum pertama : Pelatihan dan Keahlian Auditor Independen Standar umum pertama berbunyi : “Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.” (Standar Profesional Akuntan Publik,210:2011) Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Perlu disadari bahwa yang dimaksudkan dengan pelatihan seorang professional mencakup
pula
kesadarannya
untuk
secara
terus-menerus
mengikuti
perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Dalam menjalankan praktiknya sehari-hari, auditor independen menghadapi pertimbangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diminta untuk melakukan audit dan memberikan pendapatnya atas laporan keuangan suatu perusahaan karena melalui
pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya, ia menjadi orang yang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing (Standar Profesional Akuntansi, 210:2011) Asisten yunior yang baru masuk ke dalam karir auditing harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan supervise yang memadai dan review atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman. b. Standar umum kedua : Independensi Standar umum kedua berbunyi : “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.” (Standar Profesional Akuntan Publik,220:2011) Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen. Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah manajemen perusahaan atau
pemilik
perusahaan.
Auditor
independen
tidak
hanya
berkewajiban
mempertahankan fakta bahwa ia independen, namun ia harus pula menhindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya.
Auditor harus mengelola praktiknya dalam semangat persepsi independensi dan aturan yang ditetapkan untuk mencapai derajat indenpedensi dalam melaksanakan pekerjaannya. (Standar Profesional Akuntan Publik,220:2011) c.
Standar umum ketiga : Penggunaan Kemahiran Profesional dengan Cermat dan Saksama dalam Pelaksanaan Pekerjaan Auditor Standar umum ketiga berbunyi : “Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan
laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran professionalnya dengan ceramat dan saksama.” (Standar Profesional Akuntan Publik,230:2011) Penggunaan kemahiran professional dengan kecermatan dan kesaksamaan menekankan tanggung jawab setiap professional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Para auditor harus ditugasi dan disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa (Standar Profesional Akuntan Publik,230:2011). Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya. Misalkan, kecermatan dan keseksamaan dalam hal kertas kerja audit mengharuskan bahwa isinya cukup menunjang pendapat yang diberikan oleh auditor dan penyajiannya harus mengikuti pedoman yang tercantum dalam standar auditing.
TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 110 (PSA No. 02) mengatur mengenai tanggung jawab dan fungsi auditor independen berkaitan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan. Dalam paragraf 01 diatur bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya, dalam paragraf 02 diatur bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik
kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan. Paragraf 03 menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, di antaranya, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Transaksi entitas dan aktiva, utang, dan ekuitas yang terkait adalah berada dalam pengetahuan dan pengendalian langsung manajemen. Pengetahuan auditor tentang masalah dan pengendalian intern tersebut terbatas pada yang diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu, penyajian secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia merupakan bagian yang tersirat dan terpadu dalam tanggung jawab manajemen. Auditor independen dapat memberikan saran tentang bentuk dan isi laporan keuangan atau membuat draft laporan keuangan, seluruhnya atau sebagian, berdasarkan informasi dari manajemen dalam pelaksanaan audit. Namun, tanggung jawab auditor atas
laporan keuangan auditan terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut. Paragraf 04 mengatur bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Mereka tidak termasuk orang yang terlatih untuk atau berkeahlian dalam profesi atau jabatan lain. Sebagai contoh, dalam hal pengamatan terhadap penghitungan fisik persediaan, auditor tidak bertindak sebagai seorang ahli penilai, penaksir atau pengenal barang. Begitu pula, meskipun auditor mengetahui hukum komersial secara garis besar, ia tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai seorang penasihat hukum dan ia semestinya menggantungkan diri pada nasihat dari penasihat hukum dalam semua hal yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya, dalam paragraf 05 diatur bahwa dalam mengamati standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, auditor independen harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan prosedur audit yang diperlukan sesuai dengan keadaan, sebagai basis memadai bagi pendapatnya. Pertimbangannya harus merupakan pertimbangan berbasis informasi dari seorang profesional yang ahli. Paragraf 06 mengatur bahwa auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, Ikatan
Akuntan Indonesia telah menerapkan aturan yang mendukung standar tersebut dan membuat basis penegakan kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang mencakup Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. TANGGUNG JAWAB AUDITOR The Auditing Practice Committee, yang merupakan cikal bakal dari Auditing Practices Board, ditahun 1980, memberikan ringkasan (summary) tanggung jawab auditor: 1. Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjannya. 2. Sistem Akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. 3. Bukti Audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional. 4. Pengendalian Intern. Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test. 5. Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan. Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan. INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK
Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dalam melaksanakan proses audit, akuntan publik memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Supriyono (1988) membuat kesimpulan mengenai pentingnya independensi akuntan publik sebagai berikut : 1)
Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan
publik untuk memulai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi. 2)
Independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh
kepercayaan dari klien dan masyarakaat, khususnya para pemakai laporan keuangan.
3)
Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan
keuangan yang disajikan oleh manajemen. 4)
Jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan
tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai. 5)
Independensi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara
berkesinambungan perlu dipertahankan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak independen, maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang disajikan itu kredibel. Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Independensi akuntan publik mencakup dua aspek, yaitu : 1.
Independensi sikap mental Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan
dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya. 2.
Independensi penampilan.
Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktorfaktor
yang
dapat
mengakibatkan
masyarakat
meragukan
kebebasannya.
Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik. 3.
Independensi praktisi (practitioner independence) Selain independensi sikap mental dan independensi penampilan, Mautz
mengemukakan bahwa independensi akuntan publik juga meliputi independensi praktisi (practitioner
independence) dan
independensi
profesi (profession
independence). Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu independensi penyusunan progran, independensi investigatif, dan independensi pelaporan. 4.
Independensi profesi (profession independence) Independensi profesi berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap
profesi akuntan publik.
INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS
Kode etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektifitas dalam melaksanakan tugasnya”. Secara lebih khusus untuk profesi akuntan publik, Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa seorang akuntan publik harus mempertahankan sikap independen. Ia harus bebas dari semua kepentingan yang bisa dipandang tidak sesuai dengan integritas maupun objektivitasnya, tanpa tergantung efek sebenarnya dari kepentingan itu. Selanjutnya dinyatakan dalam Peraturan No. 1 bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melakukan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas ia akan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi. Objektivitas berarti tidak memihak dalam melaksanakan semua jasa. Sebagai contoh, asumsikan seorang auditor yakin bahwa piutang usaha mungkin tak tertagih, tetapi kemudian menerima pendapat manajemen tanpa mengevaluasi kolektibilitas secara independen. Auditor telah mendelegasikan pertimbangannya dan karenanya kehilangan objektivitas. Carey dalam Mautz mendefinisikan independensi akuntan publik dari segi integritas
dan
hubungannya
keuangan.Independensi meliputi:
dengan
pendapat
akuntan
atas
laporan
1. Kepercayaan terhadap diri sendiri yang terdapat pada beberapa orang profesional. Hal ini merupakan bagian integritas profesional. 2. Merupakan istilah penting yang mempunyai arti khusus dalam hubungannya dengan pendapat akuntan publik atas laporan keuangan. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
REFERENSI . Tuanakott, Theodorus M, (2013), Audit Berbasis ISA IIternational Standar Audit), Jakarta. Penerbit Salemba Empat. Kartawijaya. Slide Auditing Keuangan. Arens. Loebbecke, Auditing dan Jasa Assurance. (2011). Jakarta. Penerbit Salemba Empat Kartika Arif Lestari. Standar Auditing. http://k artik aarif.blogspot.com/2013/03/10standar-auditing.html. 2013 Sari.Caecilia Mesian Anggit, Rustiana, Pemetaan Penerapan Standar Audit Berbasis Isa Pada Kantor Akuntan Publik (Kap) Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Modus Vol.28 (1): 19-33, 2016 Issn 0852-1875 Agoes, Sukrisno (2011). Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Jakarta : Salemba Empat. William F. Messier, dan Margareth Boh. (2003). Auditing and Assurance: A Systematic Approach (3th edition). USA : McGraw-Hill. Agoes. Sukrisno,Ak.MM.2004. AUDITING (Pemeriksaan Akuntan). Jilid 2. Edisi 3.Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sunarto,S.E.,M.M.2003.Auditing.Yogyakarta.Panduan
Widjaja
Tunggal,Drs.
Amin,Ak.MBA.2007.Financial Statement AUDITING.Harvarindo
http://ziajaljayo.blogspot.co.id/2011/10/independensi-auditor.html http://zakyways.blogspot.com/2013/10/etika-dalam-auditing.html www.gunadarma.ac.id/ http://putubudiadnyani.blogspot.co.id/2013/05/standar-auditing.html http://arulrudianaaa.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-independensi-akuntan publik.html
