DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................ ................................................................... ......................................... .................. ii DAFTAR ISI ............................................ .................................................................. ............................................ ................................. ........... iii BAB I PENDAHULUAN .......................................... ................................................................ ..................................... ............... 1 1.1 Latar Belakang .................... .......................................... ............................................ ............................................ .......................... .... 1 BAB II ISI ................................................. ....................................................................... ............................................ ................................. ........... 4 2.1 Pengertian Sistem Pemerintahan .......................................... ................................................................ ...................... 2.2 Sistem Sis tem Pemerintahan Indonesia 1945 s.d.1949 .......................................... .......................................... 2.2.1 Lembaga – lembaga le mbaga Negara menurut UUD 1945 ............................. ............................. 2.2.2 Hubungan antar Lembaga Negara .......................................... ..................................................... ........... 2.2.3 Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan .......................... .......................... 2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan ............................ ............................ BAB III PENUTUP ......................................... ............................................................... ............................................ .......................... .... 3.1 Kesimpulan ............................................ ................................................................... ............................................. ............................. ....... 3.2 Kritik dan Saran .................................................... .......................................................................... ..................................... ............... DAFTAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Semenjak
dikumandangkan
proklamasi
kemerdekaan
Republik
Indonesia, oleh wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan titik awal dari negara Indonesia yang menghendaki dan melaksanakan sebagai suatu negara yang berdaulat, bangsa yang merdeka dan pembentukan masyarakat yang bebas menentukan kemauan negaranya sendiri. Proklamasi sebagai sumber hukum formil adalah konsisten dengan doktrin proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi dasar berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah ditetapkan dan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945, mulai saat itu berlakulah UUD tersebut sebagai UUD
Negara
Republik
Indonesia.
Maka
mulai
pada
saat
itu
penyelenggaraan negara akan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan menurut UUD ini. Pada
tanggal
yang
sama,
PPKI
mengadakan
sidangnya
dan
menetapkan: a.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
b.
Undang-Undang Dasar 1945
c.
Memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta
sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 rapat PPKI dilanjutkan dengan tiga putusan persoalan pokok yang sudah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya, yakni pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan. Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan adalah sistem Presidensial sesuai dengan pasal IV aturan peralihan sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA yang memegang kekuasaan eksekutif dan tugas MPR, DPR dan DPA adalah Presiden dibantu dengan komite nasional. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi tunggal. Dasar hukum sistem pemerintahan Indonesia periode 18 Agustus 1945 – 27
Desember 1949 adalah UUD 1945, tetapi belum bisa dijalankan
secara murni dan konsekuen, karena bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan
kemerdekaannya.
Walaupun
UUD
1945
telah
dilakukan, yang dapat dibentuk baru Presiden,Wakil presiden serta menteri, dan para Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Jadi, tidaklah menyalahi apabila MPR/ DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam UUD 1945 belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat. Jadi sebelum MPR, DPR, DPA, BPK dan MA terbentuk segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional. Hanya saja waktu itu aparat pemerintah penuh dengan jiwa pengabdian.
BAB II ISI 2.1
Pengertian Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi: a. Presidensial b. Parlementer c. Semi presidensial d. Komunis e. Demokrasi liberal f. Liberal Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara
luas
berarti
sistem
pemerintahan
itu
menjaga
kestabilan
masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan 4
demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktekan sistem pemerintahan itu secar a menyeluruh. Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. 2.2
Sistem Pemerintahan Indonesia 1945 s.d. 1949 2.2.1
Lembaga-Lembaga Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945
Lembaga-lembaga negara pada awal kemerdekaan di antaranya: a. Presiden b. Wakil Presiden c. KNIP Setelah PPKI rapat pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan pembahasan masalah rancangan pembukaan dan undang-undang yang
telah
disiapkan
oleh
Badan
Penyelidik
Usaha
dasar
Persiapan
Kemerdekaan, berhasil dibahas dalam tempo kurang dari dua jam, disepakati bersama rancangan Pembukaan dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sidang diskors pada pukul 12.50, dan akan dimulai lagi lagi pukul pukul 13.15. Sebelum
meningkat ke acara baru, yaitu yaitu
pemilihan presiden dan wakil presiden, Soekarno minta agar disahkan Pasal Peralihan III Aturan Peralihan. Kemudian Oto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan aklamasi. Ia mengajukan Bung Karno sebagai presiden dan Bung
Hatta sebagai wakil presiden. Semua hadirin menerima dengan aklamasi sambil menyanyikan Indonesia Raya. Komite Nasional Indonesia akan dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah. Tujuan komite, seperti dijelaskan Presiden Soekarno, antara lain mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai solidaritas dan kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu menentramkan rakyat dan melindungi keamanan serta membantu para pemimpin untuk mewujudkan cita-cita
bangsa. Di tingkat pusat,
pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP) diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Anggotanya berjumlah 137 orang, dan Mr. Kasman Singodimedjo diangkat sebagai ketua dibantu oleh tiga wakil ketua, yakni Sutardjo Kartohadikusumo (Wakil Ketua I), Mr. Johannes Latuharhary (Wakil Ketua II), dan Adam Malik (Wakil Ketua III). Dengan terbentuknya KNIP, tugas PPKI pun berakhir. Pembentukan KNIP dengan cepat diikuti oleh pembentukan KNI Daerah (KNID). Sejak awal September 1945 sudah terbentuk di berbagai daerah dari tingkat keresidenan sampai tingkat desa. Dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD’45 disebutkan bahwa
Komite Nasional adalah sebuah badan yang bertugas membantu presiden menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga tersebut terbentuk. Berarti KNIP hanya merupakan lembaga pembantu eksekutif. Pada tanggal 7 Oktober 1945 kelompok pemuda dalam KNIP mengajukan petisi yang ditandatangani oleh lima puluh orang kepada
Presiden Soekarno agar KNIP diberi wewenang legislatif. Berdasarkan petisi itu, pada tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Hatta mengeluarkan Maklumat No. X (baca:eks, bukan sepuluh) yang menyatakan bahwa sebelum MPR dan DPR terbentuk, KNIP diberi kekuasaan legislatif dan ikut serta menentukan garis-garis besar haluan negara. Dinyatakan pula bahwa tugas sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP (BP KNIP). 2.2.2
Hubungan Antar Lembaga Negara
Hubungan antara lembaga-lembaga negara yang meliputi presiden, wakil presiden dan KNIP adalah presiden sebagai kepala negara dan penyelenggara pemerintahan atau lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh KNIP, jadi KNIP bertindak sebagai pembantu lembaga eksekutif. Namun pada tanggal 7 Oktober 1945 kelompok pemuda dalam KNIP mengajukan petisi yang ditandatangani oleh lima puluh orang kepada Presiden Soekarno agar KNIP diberi wewenang legislatif. Peran wakil presiden tidak hanya konco wingking untuk presiden, tetapi juga diberi wewenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan , terbukti wakil presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Hatta mengeluarkan Maklumat No. X. 2.2.3
Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pemerintah
Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan awal kemerdekaan periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 terjadi pergantian dari sistem presidensial menjadi parlementer. Hal ini tidak menyimpang dari
Undang-Undang Dasar 1945 karena nyatanya tidak ada pasal ataupun ayat yang menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan harus presiden. Maka hal ini dimanfaatkan pemerintah pada waktu itu untuk mengatasi situasi genting seperti pertempuran di berbagai daerah yang dilakukan oleh Sekutu. Perdana menteri dipimpin oleh Sutan Syahrir karena beliau pandai diplomatik, intelektual dan sosialis, sehingga memungkinkan untuk berdiplomasi dengan Belanda mengenai pengakuan pengakuan kedaulatan. Pada awal kemerdekaan lembaga negara yang ada belum se lengkap dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945, maka dapat dikatakan penyelenggaraan pemerintahan belum efektif karena belum ada yang pembagian kekuasaan secara formal dan belum ada chec check and balance. 2.2.4
Kelebihan dan Kekurangan Kekurangan Sistem Pemerintahan Pemerintahan
Kelebihan: -
Indonesia menganut konsep distributif of power atau adanya pembagian kekuasaan Negara.
-
Muncul kehidupan demokrasi multi partai. Partai politik sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat
-
Berhasil meletakan dan membangun dasar kehidupan negara secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Kekurangan:
-
Karena menggunakan sistem
parlementer, Sistem pemerintahan tidak
dapat bekerja sama dengan baik akibat adanya persaingan kedudukan Antara kabinet dan parlemen (KNIP) sehingga sering terjadi pergantian kabinet.
-
Belum terbentuk alat-alat perlengkapan negara. Negara Indonesia yang baru merdeka belum sepenuhnya dapat memenuhi keperluan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
-
Adanya praktek ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: a. Berubahnya fungsi komite nasional dari pembantu presiden menjadi badan yang di serahi kekuasaan legislative (seharusnya DPR), ikut menetapkan
Garis-Garis
Besar
Haluan
Negara
(sesungguhnya
kewenangan MPR). Keputusan ini berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. b. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 11 November 1945, yang kemudian disetujui oleh Presiden.
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Sejak PPKI memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka Indonesia sempurna menjadi Negara Republik Indonesia. Menurut penjelasan UUD 1945 salah satunya menerangkan bahwa Presiden sebagai penyelenggara pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dapat diketahui bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Setelah keluar maklumat wakil presiden tanggal 14 November November 1945, sistem pemerintahan beralih menjadi sistem parlementer dan Sutan Syahrir sebagai perdana menterinya. Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan adalah sistem presidensial sesuai sesu ai dengan pasal IV aturan peralihan sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA yang memegang kekuasaan eksekutif dan tugas MPR, DPR dan DPA adalah Presiden dibantu oleh Komite Nasional. Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara masih terdiri dari presiden, wakil presiden dan komite nasional. Presiden sebagai kepala negara dan penyelenggara pemerintahan dibantu oleh KNIP. Wakil presiden tidak hanya konco wingking bagi presiden tetapi juga diberi wewenang untuk membuat kebijakan. Pada awal kemerdekaan lembaga negara yang ada belum selengkap dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945, maka dapat dikatakan penyelenggaraan
pemerintahan belum bel um efektif karena belum ada yang pembagian kekuasaan secara formal dan belum ada chec check and balance. DAFTAR PUSTAKA
Busroh, Abu Daud. 1989. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Indonesia . Jakarta : Bina Aksara. Kansil, CST. 1985. Sistem Pemerintahan Indonesia. Indonesia . Jakarta: Aksara Baru. Sunarso, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi . Yogyakarta: UNY Press.
