MAKALAH
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA ERA ORDE LAMA ( 1959-1966 )
DISUSUN OLEH :
1. Fajar Nur R. / 13
2. Firmansyah Nur D. / 14
3. Galih Setyawan / 15
4. Gatra Aditya P. / 16
5. Hardika Firmansah / 17
6. Hendri Bagus A.S. / 18
Kelas :XII TITL 2
SMK NEGERI 7 (STM Pembangunan) SEMARANG
Jalan Simpang Lima Telp. (024) 8311532 Fax. (024) 8447649 Semarang 50241
LATAR BELAKANG
Orde Lama adalah masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia.
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu
tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan
sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal,
Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno di
gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.
Karena pada dasarnya Sistem ekonomi bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi ini dilaksanakan secara
berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang
lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses
multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar, baik terhadap
struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan
kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks
pertumbuhan ekonomi (Todaro dalam Sirojuzilam, 2008). Oleh karena itu,
pembangunan tersebut harus mampu mengakomodasi berbagai aspek kehidupan
manusia baik material maupun spiritual dan dilakukan secara merata sehingga
dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.
Politik di era orde lama
Politik orde lama sebagai masa pencarian jati diri bagi bangsa Indonesia
telah mengalami suatu proses yang cukup melelahkan. Betapa tidak, semenjak
dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tugas demi
tugas bangsa ini saling susul untuk segera diselesaikan. Dimulai dengan
penyusunan badan kelengkapan Negara, menumpas pemberontakan yang datang
dari sekutu luar hingga menyelesaikan pemberontakan yang datang dari dalam
negeri.
Selain itu, bentuk dari pemerintahan Indonesia pun sempat mengalami
beberapa kali perubahan sebelum akhirnya menunjukkan suatu bentuk demokrasi
seperti sekarang, di antaranya yang dijelaskan oleh Miriam budiardjo dalam
Dasar-dasar ilmu politik adalah bentuk demokrasi konstitusional, bentuk
demokrasi terpimpin, bentuk demokrasi pancasila dan bentuk demokrasi
reformasi.
Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan, maka sehari setelahnya, yakni pada 18 Agustus 1945
diadakan suatu sidang PPKI yang bertujuan untuk merumuskan struktur
kenegaraan, perekonomian, pertahanan-keamanan, dan hal-hal pemerintahan
lainnya. Dalam sidang tersebut dirumuskan tentang pembentukan kementrian
yang terdiri atas 12 Departemen, 4 kementrian negara dan 4 pejabat tinggi
negara.
Lalu, Indonesia pun dibagi menjadi 8 provinsi yang terdiri atas, Sumatra,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi dan
Kalimantan. Setelah itu, baru pada 22 Agustus 1945 diadakan rapat PPKI
kembali yang berhasil merumuskan Komite Nasional Indonesia sebagai cikal
bakal MPR beserta Badan Keamanan Rakyat sebagai cikal bakal TNI.
Pada periode ini, yaitu antara 1945- 1959 dijalankan Demokrasi
Konstitusional yang berasaskan pada Republik Indonesia Serikat dengan
konstitusi Parlementer. Namun, Setelah di Jalankan ternyata sistem tersebut
terbukti tidak sesuai dengan kepribadian dan cita-cita masyarakat
Indonesia, walaupun sistem ini cukup berhasil dinegara-negara Asia lain.
Maka tidak lama setelah itu, munculah masa demokrasi terpimpin di
Indonesia yang terjadi antara 1959-1965 dengan diawali tuntutan masyarakat
Jawa Barat untuk membubarkan Negara Pasundan dan diikuti dengan negara-
negara bagian lainnya di Indonesia.
Meskipun dicapai kata sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara
kesatuan, namun ternyata terdapat pihak-pihak yang tidak setuju dengan
konsep tersebut dan tetap menginginkan Indonesia sebagai negara parlementer
sehingga timbulah pemberontakan-pemberontakan, seperti pemberontakan Andi
Azis di Makassar yang menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur (NIT) harus
dipertahankan serta Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang
didalangi oleh Dr. Soumokil.
Selain itu, masih banyak pula ancaman-ancaman lain yang terjadi ketika itu,
mulai dari pemberontakan DI/TII, PRRI, PERMESTA hingga peristiwa G30 S/PKI.
Betapa sulitnya keadaan Indonesia di masa orde lama kala itu, karena selain
Soekarno sebagai kepala negara harus menjaga segala bentuk ancaman yang
terjadi terhadap stabilitas keamanan yang datangnya dari luar negeri, juga
harus menjaga dan menumpas segala bentuk pemberontakan yang datangnya dari
dalam negeri.
Berkaca dari peristiwa-peristiwa masa Orde Lama tersebut kita dapat
menyimpulkan bahwa ternyata untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik
tidaklah mudah. Ada banyak rintangan yang harus dilalui bangsa ini hingga
akhirnya dapat mencapai masa Reformasi seperti sekarang.
Semenjak zaman nenek moyang kita dahulu, kita adalah masyarakat yang
demokratis yang selalu bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. Maka
jikalau ada perbedaan di antara kita, sebaiknya diselesaikan melalui
musyawarah. Ingatlah kata-kata Soekarno tentang "Jas Merah" jangan sekali-
kali melupakan sejarah.
Yang artinya bahwa sejarah ada untuk kita pelajari agar kehidupan kita di
masa depan bisa lebih baik lagi. Maka dari itu mari kita bangun Indonesia
yang lebih baik dengan aksi yang berguna bukannya separatisme dan aksi-aksi
radikal, dengan tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan kita di masa lalu,
menuju Indonesia hebat di masa depan.
SEJARAH SISTEM PEMERITAHAN ORDE LAMA
Sistem pemerintahan orde lama menjadi bagian dari perjalanan panjang
sejarah Indonesia. Tidak bisa tidak bahwa cerita tersebut ikut mengantarkan
Indonesia pada masa sekarang ini.
a.Sistem Pemerintahan Orde Lama - Akar Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelajaran sejarah juga pasti membahas tentang sistem pemerintahan orde lama
ini. Seolah menggambarkan bagaimana keadaan Indonesia saat berada pada masa-
masa kelam. Saat keadaan politik dan sosial di Indonesia belum stabil.
Pembahasan tentang sistem pemerintahan orde lama ini akan cukup menarik
untuk diikuti.
Tahun 1945 adalah tahun paling bersejarah dalam kehidupan masyarakat
Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diraih pada tahun itu. Bebas dari pengaruh
penjajah untuk kemudian mulai menata segala sesuatunya sendiri. Masa-masa
itulah yang dikenal dengan istilah orde lama. Tidak salah jika sistem
pemerintahan orde lama disebut-sebut sebagai awal sejarah pemerintahan
bangsa Indonesia.
Pada masa orde lama inilah, bangsa kita baru memulai menata segala perihal
aturan dalam mengelola negara. Saat itu, kita baru saja memroklamirkan diri
menjadi negara merdeka meskipun belum bebas seratus persen dari kekuasaan
penjajah. Maka, bisa dikatakan bahwa era pemerintahan orde lama menjadi
cikal bakal pengaturan sistem untuk bangsa Indonesia. Bahwa sistem
pemerintahan orde lama ini adalah akar dari semua sistem pemerintahan yang
saat ini berlaku.
Sistem pemerintahan orde lama adalah sebuah sistem pemerintahan negara
Indonesia yang berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. Penerapan sistem
pemerintahan orde lama berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Republik
Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga 1968. Berakhirnya sistem pemerintahan
orde lama berganti dengan sistem pemerintahan orde baru. Penamaan orde baru
merupakan nama yang diberikan oleh Soeharto yang berkuasa pada era orde
baru. Soekarno sendiri tidak begitu suka dengan sebutan "orde lama" untuk
era kepemimpinannya. Ia lebih suka menyebut eranya dengan sebutan "orde
revolusi".
Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, sejak itulah bangsa
Indonesia mulai memasuki babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka
dan berdaulat. Setelah perjuangan merebut kemerdekaan, tantangan
selanjutnya adalah mengatur negara ini dengan sistem yang sesuai.Dan sistem
pemerintahan orde baru adalah sistem pertama yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia.Meskipun sistem pemerintahan orde lama dianggap banyak melakukan
trial and error terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Namun, pengaruh
dari sistem pemerintahan tersebut sama sekali tidak bisa kita kesampingkan.
Hingga akhirnya Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan beberapa
kali untuk mencari sistem paling sesuai. Mencocokkan banyaknya sistem
pemerintahan dengan keadaan Indonesia saat itu benar-benar sulit.
Kestabilan di semua lini menjadi hal yang tarus dicari bahkan hingga kini.
Entah itu sistem pemerintahan orde baru apalagi reformasi. Semuanya seolah
belum begitu "menunjukkan giginya". Masih bungkam, atau sama sekali
takpunya gigi?
Tokoh dari sistem pemerintahan orde lama yang dimiliki Indonesia adalah
siapa lagi kalau bukan Bung Karno. Dengan segenap pemikiran, kepintaran,
dan kecakapannya, Bung Karno perlahan mulai "membangun badan" negara ini.
Di luar tanggapan masyarakat, apakah beliau berhasil atau tidak.
b.Sistem Pemerintahan Orde Lama - Indonesia Era Soekarno
Selama pemerintahan Soekarno, pernah diterapkan beberapa sistem
pemerintahan di Indonesia. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan
presidensial. Kemudian, sistem pemerintahan presidensial diganti dengan
betuk pemerintahan parlementer. Juga pernah menerapkan sistem pemerintahan
demokrasi liberal yang kemudian diganti dengan sistem pemerintahan
demokrasi terpimpin. Semua sistem tersebut pada dasarnya terangkum dalam
istilah sistem pemerintahan orde lama.
Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial
di Indonesia
Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan orde lama
yang pertama kali diterapkan Soekarno dalam memimpin bangsa Indonesia.
Namun, sistem ini hanya berjalan kurang lebih selama tiga bulan. Perubahan
sistem presidensial terjadi karena adanya penyimpangan terhadap UUD 1945.
Di dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan negara terfokus kepada
presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan
orde lama ini tidak menggunakan teori pemisahan negara seperti yang ada di
dalam trias politica yang dirancang Montesquieu. Jadi, dalam sistem ini,
tidak ada lembaga pemegang supremasi tertinggi. Presiden dan wakilnya
dipilih secara langsung oleh rakyat yang masa kepemimpinannya ditentukan
oleh konstitusi.
c. Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan
Parlementer di Indonesia
Sistem pemerintahan parlementer juga pernah dianut Indonesia pada sistem
pemerintahan orde lama. Namun, sistem parlementer yang digunakan masih
parlementer semu (quasy parlemenary). Pemerintahan parlementer lahir atas
dasar konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 1950. Sutan Syahrir
merupakan perdana menteri pertama di dalam sistem pemerintahan ini. Sistem
pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan orde lama yang
menjadikan posisi parlemen memiliki peranan penting di dalam pemerintahan.
Parlemen mempunyai wewenang untuk mengangkat perdana menteri. Selain itu,
parlemen bisa menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi tidak
percaya terhadap pemerintahan tersebut.
d. Sistem Pemerintahan Orde Lama - Penerapan Sistem Pemerintahan Demokrasi
di Indonesia
Indonesia, dalam sistem pemerintahan orde lama pernah menggunakan sistem
pemerintahan demokrasi. Namun, sistem pemerintahan demokrasi tersebut juga
masih bersifat semu. Ini dikarenakan jalannya sistem demokrasi tidak
sepenuhnya dilakukan. Sistem pemerintahan demokrasi yang pernah diterapkan
adalah sistem pemerintahan demokrasi liberal dan sistem pemerintahan
demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi didasarkan pada UUD 1950
yang menggantikan konsitusi RIS 1949. Saat itu, sebenarnya masih
menggunakan sistem pemerintahan parlementer kabinet. Namun, sistem
parlementer kabinet itu pun menggunakan cara demokrasi liberal yang masih
semu. Sistem pemerintahan orde lama tersebut Hal ini bisa dilihat dari
beberapa ciri. Misalnya, pemilihan perdana menteri yang diangkat oleh
presiden. Presiden juga mempunyai wewenang untuk membubarkan lembaga DPR.
Kedudukan presiden dan wakilnya tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga
pemerintahan mana pun. Jika dilihat seperti itu, sistem pemerintahan orde
lama terkesan otoriter.
Pada 1959 hingga 1966, Soekarno mengenalkan sistem pemerintahan demokrasi
terpimpin. Kedudukan presiden pada sistem ini makin kuat. Ia memiliki
kekuasaan yang mutlak. Presiden bisa dijadikan alat untuk melenyapkan
berbagai kekuasaan yang dianggap menghalanginya. Kebebasan berpendapat dan
kegiatan partai politik sangat dibatasi. Sistem demokrasi terpimpin ini
juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan orde lama. Belajar dari
trial and error-nya sistem pemerintahan masa orde lama harusnya menjadikan
Indonesia lebih tahu sistem apa yang harus diterapkan. Sayangnya, pada masa
orde baru pun, banyak sekali terjadi gejolak karena tidak sesuainya sistem
pemerintahan yang diterapkan.
Namun, pada era reformasi ini, kondisi sistem pemerintahan Indonesia
sepertinya makin membaik dengan menggunakan sistem demokrasi Pancasila.
Sebuah sistem yang bagaimanapun lahir dari sistem pemerintahan orde lama
yang terjadi jauh sebelumnya. Semua ini tidak lepas dari proses belajar
sejak diberlakukannya berbagai sistem pemerintahan orde lama. Kita tidak
bisa memungkiri bahwa dari orde lamalah bangsa kita mulai cerdas dan
membangun tatanan pemerintahan yang lebih baik. Baik atau buruknya nilai
rasa yang dimiliki ketika membicarakan sistem pemerintahan orde lama,
sistem pemerintahan tersebut nyatanya ikut mengantarkan Indonesia menjadi
sebuah negara yang mampu berdiri hingga sekarang ini. Tidak dapat
dipungkiri jika Soekarno, bagaimanapun keadaannya, adalah sosok pemikir
hebat yang berani mengambil risiko.
Berakhirnya orde lama
Setelah turunnya presiden soekarno dari tumpuk kepresidenan maka
berakhirlah orde lama.kepemimpinan disahkan kepada jendral Soeharto mulai
memegang kendali.pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinanya sebagai
orde baru konsefrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kehidupan
demokrasi menitikberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka
menunjang pembangunan nasional.untuk mencapai titik-titik tersebut
dilakukanlah upaya pembenahan sistem keanekaragaman dan format politik yang
pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol.yaitu;
1.adanya konsep difungsi ABRI
2.pengutamaan golongan karya
3.manifikasi kekuasaan di tangan eksekutif
4.diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga pendidikan
pejabat
5.kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep masca
mengembang
(flating mass)
6.karal kehidupan pers
Konsep difungsi ABRI pada masa itu secara inplisit sebelumnya sudah
ditempatkan oleh kepala staf angkatan darat.mayjen A.H. NASUTION tahun 1958
yaitu dengan konsep jalan tengah prinsipnya menegaskan bahwa peran tentara
tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka melainkan juga
mempunyai tugas-tugas di bidang sosial politik dengan konsep seperti inilah
dimungkinkan dan bahkan menjadi semacam KEWAJIBAN JIKALAU MILITER
BERPARTISIPASI DI BIDANG POLITIK PENERAPAN , konjungsi ini menurut
penafsiran militer dan penguasa orde baru memperoleh landasan yuridis
konstitusional di dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan majelis
permusyawaratan rakyat.
DEMOKRASI ORDE LAMA
Pengertian Orde Lama
Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di
Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka
waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan
sistem ekonomi komando.
Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem
pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia
menggunakan sistem ekonomi komando.
PADA MASA ORDE LAMA, ADA 2 MACAM DEMOKRASI YANG SEMPAT DIBERLAKUKAN, yaitu
:
1. Demokrasi Liberal
2. Demokrasi Terpimpin
ORDE LAMA (1950 – 1965 )
Demokrasi Liberal (1950 – 1959)
Dalam proses pengakuan kedaulatan dan pembentukan kelengkapan
negara, ditetapkan pula sistem demokrasi yang dipakai yaitu sistem
demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi ini presiden hanya bertindak
sebagai kepala negara. Presiden hanya berhak mengatur formatur pembentukan
kabinet. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah ada pada kabinet.
Presiden tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Adapun kepala pemerintahan
dipegang oleh perdana menteri.
Dalam sistem demokrasi ini, partai-partai besar seperti Masyumi, Pni,
dan PKI mempunyai partisipasi yang besar dalam pemerintahan. Dibentuklah
kabinet-kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen (Dewan Perwakilan
Rakyat ) yang merupakan kekuatan-kekuatan partai besar berdasarkan UUDS
1950. Setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan mayoritas dalam
parlemen (DPR pusat).
Setelah itu, dibentuklah kabinet baru untuk mengendalikan pemerintahan
selanjutnya. Dengan demikian satu ciri penting dalam penerapan sistem
Demokrasi Liberal di negara kita adalah silih bergantinya kabinet yang
menjalankan pemerintahan.
Program kerja Kabinet Natsir pada masa pemerintahannya secara garis
besar sebagai berikut ;
a. Menyelenggarakan pemilu untuk konstituante dalam waktu singkat.
b. Memajukan perekonomian, keeshatan dan kecerdasan rakyat.
c. Menyempurnakan organisasi pemerintahan dan militer.
d. Memperjuangkan soal Irian Barat tahun 1950.
e. Memulihkan keamanan dan ketertiban.
Dalam menjalankan kebijakannya, kabinet ini banyak memenuhi hambatan
terutama dari tubuh parlemen sendiri. Bentuk negara yang belum sempurna
dengan beberapa daerah masih berada ditangan pemerintahan Belanda
memperuncing masalah yang ada dalam kabinet tersebut. Perbedaan politik
antara presiden dan kabinet tersebut menyebabkan kedekatan antara presiden
dengan golongan oposisi (PNI). Hal itu menentang sistem politik yang telah
berlaku sebelumnya, bahwa presiden seharusnya memiliki sikap politik yang
sealiran dengan parlemen. Secara berturut-turut setelah kejatuhan kabinet
Natsir, selama berlakunya sistem Demokrasi Liberal, presiden membentuk
kabinet-kabinet baru hingga tahun 1959.
Pada masa Demokrasi Liberal ini juga berhasil menyelenggarakan pemilu I
yang dilakukan pada 29 september 1955 dengan agenda pemilihan 272 anggota
DPR yang di lantik pada 20 Maret 1956. Pemilu pertama tersebut juga telah
berhasil badan konstituante (sidang pembuat UUD). Selanjutnya badan
konstituante memiliki tugas untuk merumuskan UUD baru. Dalam badan
konstituante sendiri, terdiri berbagai macam partai, dengan dominasi partai-
partai besar seperti NU, PKI, Masyumi dan PNI. Dari nama lembaga tersebut
dapatlah diketahui bahwa lembaga tersebut bertugas untuk menyusun
konstitusi. Konstituante melaksanakan tugasnya ditengah konflik
berkepanjangan yang muncul diantara pejabat militer, pergolakan daerah
melawan pusat dan kondisi ekonomi tak menentu.
DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 – 1965)
a. Sistem politik Demokrasi Terpimpin
Kekacauan terus menerus dalam kesatuan negara Republik Indonesia yang
disebabkan oleh begitu banyaknya pertentangan terjadi dalam sistem
kenegaraan ketika diberlakukannya sistem demokrasi liberal. Pergantian dan
berbagai respon dari dari daerah dalam kurun waktu tersebut memaksa untuk
dilakukannya revisi terhadap sistem pemerintahan. Ir.Soekarno selaku
presiden memperkenalkan konsep kepemimpinan baru yang dinamakan demokrasi
terpimpin. Tonggak bersejarah di berlakukannya sistem demokrasi terpimpin
adalah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Dekrit President 5 Juli 1959
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
Dengan ini menyatakan dengan khidmat :
Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang
Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat
Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari
Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;
Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota Sidang
Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang.
Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh
rakyat kepadanya;
Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan keadaan ketatanegaraan yang
membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta
merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil makmur;
Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh
keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk
menyelamatkan Negara Proklamasi;
Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945
menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adlah merupakan suatu rangkaian
kesatuan dengan Konstitusi tersebut,
Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
Menetapkan pembubaran Konstituante.
Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagfi bagi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal
penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar
Sementara.
Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas
anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-
daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung
Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.Ditetapkan
di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959
Atas nama Rakyat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang
SOEKARNO
Peristiwa tersebut mengubah tatanan kenegaraan yang telah terbentuk
sebelumya. Satu hal pokok yang membedakan antara sistem Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin adalah kekuasaan Presiden. Dalam Demokrasi Liberal,
parlemen memiliki kewenangan yang terbesar terhadap pemerintahan dan
pengambilan keputusan negara. Sebaliknya, dalam sistem Demokrasi Terpimpin
presiden memiliki kekuasaan hampir seluruh bidang pemerintahan.
Dengan diberlakukannya Dekrit Presiden 1959 terjadi pergantian kabinet
dari Kabinet Karya (pimpinan Ir.Djuanda) yang dibubarkan pada 10 juli 1959
dan digantikan dengan pembentukan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh
Ir.Soekarno sebagai perdana menteri dan Ir.Djuanda sebagai menteri pertama.
Kabinet ini yang memiliki program khusus yang berhubungan dengan
masalah keamanan,sandang pangan, dan pembebasan Irian Barat. Pergantian
institusi pemerintahan anatara lain di MPR (pembentukan MPRS), pemebntukan
DPR-GR dan pembentukan DPA.
Perkembangan dalam sistem pemerintahan selanjutnya adalah pernetapan
GBHN pertama. Pidato Presiden pada acara upacara bendera tanggal 17 agustus
1959 berjudu"Penemuan Kembali Revolusi Kita"dinamakan Manifestasi Politik
Republik Indonesia (Manipol) ,yang berintikan USDEK ( UUD 1945,Sosialisme
Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Indonesia ). Institusi negara
selanjutnya adalah mengitegrasikan sejumlah badan eksekutif seperti MPRS,
DPRS, DPA, Depernas, dan Front Nasional dengan tugas sebagai menteri dan
ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu yang selanjutnya ikut
merumuskan kebijaksanaan pemerintahan dalam lembaga masing-masing.
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia
menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia
menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).
Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan
persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme).
Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa
ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang
sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas
pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi
25.000 dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi
sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru
mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962
harga barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp
1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali
lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai
10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka
inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah
karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini
banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga
sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan
sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke
Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.
Masalah pemanfaatan kekayaan alam.
Pada masa orde lama : Konsep Bung Karno tentang kekayaan alam sangat
jelas. Jika Bangsa Indonesia belum mampu atau belum punya iptek untuk
menambang minyak bumi dsb biarlah SDA tetap berada di dalam perut bumi
Indonesia. Kekayaan alam itu akan menjadi tabungan anak cucu di masa depan.
Biarlah anak cucu yang menikmati jika mereka sudah mampu dan bisa. Jadi
saat dipimpin Bung Karno, meski RI hidup miskin, tapi Bung Karno tidak
pernah menggadaikan (konsesi) tambang-tambang milik bangsa ke perusahaan
asing. Penebangan hutan pada masa Bung Karno juga amat minim.
Sistem pemerintahan
Orde lama : kebijakan pada pemerintah, berorientasi pada politik, semua
proyek diserahkan kepada pemerintah, sentralistik, demokrasi Terpimpin,
sekularisme.
Berakhirnya Orde Lama
Setelah turunnya presiden Soekarno dari tumpuk kepresidenan maka
berakhirlah orde lama. Kepemimpinan disahkan kepada jendral Soeharto mulai
memegang kendali. Pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinanya sebagai
orde baru konsefrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kehidupan
demokrasi menitikberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka
menunjang pembangunan nasional. Untuk mencapai titik-titik tersebut
dilakukanlah upaya pembenahan sistem keanekaragaman dan format politik yang
pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol.yaitu;
1]adanya konsep difungsi ABRI
2]pengutamaan golonga karya
3]manifikasi kekuasaan di tangan eksekutif
4]diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga
pendidikanpejabat
5]kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep
masca mengembang [flating mass]
6]karal kehidupan pers
Konsep difungsi ABRI pada masa itu secara inplisit sebelumnya sudah
ditempatkan oleh kepala staf angkatan darat, mayjen A.H. NASUTION tahun
1958 yaitu dengan konsep jalan tengah prinsipnya menegaskan bahwa peran
tentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka melainkan juga
mempunyai tugas-tugas di bidang sosial politik. Dengan konsep seperti
inilah dimungkinkan dan bahkan menjadi semacam kewajiban jikalau militer
berpatisipasi dan bidang politik penerapan konjungsi ini menurut penafsiran
militer dan penguasa orde baru memperoleh landasan yuridis konstitusional
di dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan majelis permusyawaratan
rakyat.
Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
Pada masa Demokrasi Terpimpin telah terjadi penyimpangan-penyimpangan
terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain seperti
berikut.
a. Lembaga-lembaga negara berintikan Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom).
Adapun hal yang dianggap sebagai perwujudan Nasakom adalah:
1) nasional diwakili oleh PNI
2) agama diwakili oleh NU
3) komunis diwakili oleh PKI
b. Prosedur pembentukan MPRS, karena anggota MPRS diangkat oleh presiden.
Seharusnya dipilih melalui pemilu.
c. Prosedur pembentukan DPAS, karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh
presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas dari DPAS adalah memberi
jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.
d. Prosedur pembentukan DPRGR, karena anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden
dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal
kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat
membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden.
e. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Seharusnya
GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.
f. Pengangkatan presiden seumur hidup, karena tidak ada aturan tentang
jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945 (sebelum
diamandemen), presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya
boleh dipilih kembali.
f. Sidang MPRS dilaksanakan di luar ibu kota negara yaitu di kota
Bandung.
Kesimpulan
Dalam masa orde lama Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi
liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi
liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Orde Lama
telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan
mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang
memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945).
