MAKALAH SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Pancasila

sebagai

dasar

Negara,

maka

mengamalkan

dan

mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah : 1. Bagaimana sejarah perumusan Pancasila? 2. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila? 3. Apakah pengertian Pancasila sebagai dasar negara? 4. Bagaimana proses pengesahan pancasila sebagai dasar negara?

Pancasila | 1

5. Apakah fungsi pokok pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara?

C. Tujuan Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan makalah adalah: 1. Mengetahui sejarah perumusan Pancasila. 2. Mengetahui tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila. 3. Mengetahui pengertian Pancasila sebagai dasar negara. 4. Mengetahui proses pengesahan pancasila sebagai dasar negara. 5. Mengetahui fungsi pokok pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.

Pancasila | 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Sejarah Perumusan Pancasila dan Tokoh yang Terlibat Juli tahun 1944 Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya ditandai dengan jatuhnya kepulauan Saipan (dekat kepulauan Jepang) ke tangan Amerika. Kemudian situasi menjadi semakin memburuk terbukti dengan moril masyarakat mulai mundur, produksi perang merosot mengakibatkan persediaan senjata dan amunisi berkurang, dan timbulnya masalah logistik karena hilangnya sejumlah kapal angkut serta kapal perang. Banyak cara yang digunakan jepang untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia guna mempertahankan pengaruh Jepang diantara penduduk negeri-negeri yang didudukinya, salah satunya adalah janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Dengan cara demikian Jepang mengharapkan bahwa Serikat akan disambut oleh penduduk, tidak sebagai pembebas rakyat melainkan sebagai penyerbu ke negara merdeka.

Pembentukan BPUPKI Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri). Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat, wakilnya adalah Icibangase (Jepang), dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara.

Pancasila | 3

Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945) Setelah terbentuk BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.

a) Mr. Mohammad Yamin Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul ”Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”. Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut: 1) peri kebangsaan; 2) peri kemanusiaan; 3) peri ketuhanan; 4) peri kerakyatan; 5) kesejahteraan rakyat.

Setelah berpidato beliau menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia. Didalam pembukaan dari rancangan UUD itu tercantum perumusan lima asas dasar Negara yang berbunyi sebagai berikut : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia 3) Rasa Kemanusaiaan yang adil dan beradab 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikkmat kebijaksanaan dalam permusyawartan/perwakilan 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila | 4

Kenyataan mengenai isi pidato serta usulan tertulis mengenai Rancangan UUD yang di kemukakan oleh Mr. Muh Yamin itu dapat meyakinkan kita, bahwa Pancasila tidaklah lahir pada tanggal 1 Juni 1945,

karena pada tanggal 29 Mei itu

Mr. Muh Yamin telah

mengucapkan pidato serta menyampaikan usulan rancangan UUD Negara Republik Indonesia yang berisi lima asas dasar Negara. Bahkan lebih dari itu, perumusan dan sistematika yang di kemukakan oleh Mr. Muh

Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 itu hampir sama dengan

pancasila yang sekarang ini (Pembukaan UUD 1945). Tiga sila yakni : Sila pertama, keempat dan kelima baik perumusan maupun tempatnya sama dengan pancasila yang sekarang. Perbedaannya adalah pada sila kedua dan ketiga, yang didalam sistematika usulan Mr. Muh Yamin berbalik dengan sistematika yang ada pada pancasila yang sekarang. Selain itu perumusan sila kedua pun ada sedikit perbedaan, yaitu digunakannya kata “Kebangsaan“ pada sila “Kebangsaan Persatuan Indonesia“, dan di gunakan kata “Rasa“ pada sila “Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab“. Kedua kata tersebut diatas yakni kata “Kebangsaan“ dan “Rasa“, sebagaimana diketahui di dalam pancasila yang sekarang tidak terdapat.

b) Mr. Supomo Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini: 1) persatuan; 2) kekeluargaan; 3) keseimbangan lahir dan batin; 4) musyawarah; 5) keadilan sosial.

Pancasila | 5

c) Ir. Sukarno Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini: 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia); 2) internasionalisme atau perikemanusiaan; 3) mufakat atau demokrasi; 4) kesejahteraan sosial; 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan)

Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila. Jika perumusan dan sistematika yang dikemukakan/diusulkan oleh Ir. Soekarno itu kita bandingkan dengan pancasila yang sekarang, nyata sekali bahwa perumusan dan sistematika Ir. Soekarno itu lain dari pada perumusan dan sistematika Pancasila yang sekarang. Kiranya sistematika yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno itu merupakan hasil pemikiran atas dasar “Denk

Methode Historisch

Materialisme“. Dengan pola berpikir yang dialektis ini, maka asas Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme dihadapkan/dipertentangkan dengan asas Internasionalisme atau Perikemanusiaan dan menjadi “Sosio-Nasionalisme“. Selanjutnya asas mufakat atau demokrasi dalam hal ini demokrasi politik dihadapkan/dipertentangkan dengan asas Kesejahtraan Sosial yakni demokrasi ekonomi menjadi

“Sosio-

Demokrasi“.

Masa Persidangan Kedua (10–16 Juli 1945) Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat) satu bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut

Pancasila | 6

Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia Sembilan terdiri atas Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis. Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas HuseinJayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo. Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang UndangUndang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI.

Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Iinkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka terdiri atas 12 orang wakil dari

Pancasila | 7

Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda Kecil, Maluku serta penduduk Cina. Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menambah anggota PPKI enam orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang. PPKI dipimpin oleh Ir. Sukarno, wakilnya Drs. Moh. Hatta, dan penasihatnya Ahmad Subarjo. Adapun anggotanya adalah Mr. Supomo, dr. Rajiman Wedyodiningrat, R.P. Suroso, Sutardjo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Suryohamijoyo, Abdul Kadir, Puruboyo, Yap Tjwan Bing, Latuharhary, Dr. Amir, Abdul Abbas, Teuku Moh. Hasan, Hamdani, Sam Ratulangi, Andi Pangeran, I Gusti Ktut Pudja, Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, dan Iwa Kusumasumantri.

B. Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Lahirnya Pancasila melalui proses panjang yang didasari oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, serta dengan melihat pengalaman bangsabangsa lain. Tetapi meskipun demikian, perlu ditekankan disini bahwa Pancasila tetap berakar pada kepribadian dan gagasan bangsa kita sendiri. Pancasila sebagai dasar Negara RI atau disebut juga dengan Dasar Falsafah Negara atau ideologi Negara, berarti menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan Negara dan penyelenggaraan Negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara, sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber tertib hokum tertinggi yang mengatur kehidupan Negara dan masayarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar Negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Maksudnya, Pancasila mengikat dan memaksa segala sesuatu yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Negara RI agar setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Jadi, semua warga negara, penyelenggara Negara tanpa terkecuali, dan segala macam peraturan perundang-undangan yang ada harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah

Pancasila | 8

sebabnya seluruh isi UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI seluruhnya bersumber atau merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila. Bahkan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan Pancasila adalah sebagai Dasar Negara Indonesia, yang mempunyai fungsi pokok sebagai ideologi Negara atau sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental. Pada akhir Perang Dunia II, Jepang mulai banyak mengalami kekalahan di mana-mana dari Sekutu. Banyak wilayah yang telah diduduki Jepang kini jatuh ke tangan Sekutu. Jepang merasa pasukannya sudah tidak dapat mengimbangi serangan Sekutu. Untuk itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar tidak melawan dan bersedia membantunya melawan Sekutu.

C. Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan

Pancasila | 9

kalimat ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya”. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat ”.... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu maka segera saja sidang pertama PPKI dibuka. Pada itu juga bangsa Indonesia mulai menetapkan dasar negara Indonesia dengan semangat para tokoh PPKI dan para tokoh lainnya. Rumusan akhir yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI adalah sebagai berikut : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Rumusan inilah kemudian dijadikan dasar negara hingga sekarang bahkan hingga akhir perjalanan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. Jika mangubah dasar negara Pancasila berarti

membubarkan

negara

hasil

proklamasi

(tap

MPRS

No.

XX/MPRS/1966). Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar Negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah: 

Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter)- tanggal 22 Juni 1945.



Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-Undang Dasar – tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila | 10



Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat- tanggal 27 Desember 1949.



Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementaratanggal 15 Agustus 1950.



Rumusan Kelima : rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959).

D. Fungsi Pokok Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara a) Pancasila sebagai dasar Negara : 1) Sebagai dasar Negara, pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental (fundamental norm) Negara dengan demikian Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam Negara ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita hukum ( staatside ) baik hukum tertulis dan tidak tertulis ( konvensi ). 2) Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan kaidah Negara yang fundamental artinya kedudukannya paling tinggi, oleh karena itu Pancasila juga sebagai landasan ideal penyususnan arturan – aturan di Indonesia. Oleh karena itu semua peraturan perundangan baik yang dipusat maupun daerah tidak menyimpang dari nilai Pancasila atau harus bersumber dari nilai -nilai Pancasila. 3) Sebagai Pandangan Hidup, yaitu nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan Negara agar tetap berdiri kokoh dan mengetahui arah dalam memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, soaial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. 4) Sebagai iiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai pancasila itu mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia asli, bukan diambil dari bangsa lain. 5) Sebagai Perjanjian luhur bangsa Indonesia, pancasila lahir dari hasil musyawarah para pendiri bangsa dan negara ( founding fathers) sebagi para

wakil

bangsa,

Pancasila

yang

dihasilkan

itu

dapat

dipertanggungjawabkan secara moral, sisio kulturil. Moral dalam arti

Pancasila | 11

tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku di Indonesia, sosio kultural berarti cerminan dari nilai budaya bangsa Indonesia, karena itu Pancasila merangkul segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara merupakan norma dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber dasar, landasan norma, serta memberi fungsi konstitutif dan regulative bagi penyusunan hukum –hokum Negara.

b) Pancasila Sebagai Ideologi Negara : Dalam kehidupan sehari-hari istilah ideologi umumnya digunakan sebagai pengertian pedoman hidup baik dalam berpikir maupun bertindak. Dalam hal ini ideologi dapat dibedakan mejadi dua pengertian yaitu ideologi dalam arti luas dan ideologi dalam arti sempit. Dalam arti luas ideologi menunjuk pada pedoman dalam berpikir dan bertindak atau sebagai pedoman hidup di semua segi kehidupan baik pribadi maupun umum. Sedangkan dalam arti sempit, ideologi menunjuk pada pedoman baik dalam berpikir maupun bertindak atau pedoman hidup dalam bidang tertentu misalnya sebagai ideology Negara. Ideologi Negara adalah ideologi dalam pengertian sempit atau terbatas. Ideologi Negara merupakan ideologi mayoritas waga Negara tentang nilai -nilai dasar Negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan Negara itu. Ideologi Negara sering disebut sebagai ideologi politik karena terkait dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tidak lain adalah kehidupan politik. Pancasila adalah ideologi Negara yaitu gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia bukan ideologi milik Negara atau rezim tertentu. Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara kesatuan republic Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya ( cultural bond) yang berkembangan secara alami dalam kehidupan

Pancasila | 12

masyarakat Indo nesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Alfian mengatakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibelitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut: Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahira nnya. Dimensi Idealisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama seharihari. Dimensi

Fleksibelitas

atau

dimensi

pengembangan,

yaitu

kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya Mempengaruhi artinya ikut wewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran –tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita -realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman. Menurut Dr.Alfian Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu: 1) Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.

Pancasila | 13

2) Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta

membimbing

bangsa

Indonesia

dalam

melaksanakan

pembangunan. 3) Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. 4) Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai kedaan bangsa dan Negara

Pancasila | 14

BAB III PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan pembahasan diatas dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Pancasila Sebagai Dasar Negara dibentuk melalui proses yang cukup lama. Nama Pancasila Sebagai Dasar Negara meskipun tidak tertulis secara resmi didalam Pembukaan dan Batang Tubuh maupun Penjelasan UUD 1945, tapi sudah cukup jelas bahwa yang dimaksudkan adalah lima Dasar Negara sebagaimana perumusannya terdapat dalam alinea keempat UUD 1945. Diawali dari proses perumusan melalui rapat-rapat di beberapa badan yang dibentuk dengan tujuan khusus mempersiapkan kemerdekaan. Dari BPUPKI yang menghasilkan rumusan pancasila pertama sebagai hasil penyatuan tiga usulan dari Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Kemudian, dilanjutkan oleh sidang Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rumusan pancasila kedua, sekaligus melahirkan istilah Pancasila atas usulan Ir. Soekarno. Kemudian, PPKI mengesahkan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 seperti yang berlaku sekarang ini. Dari panjangnya cerita disetiap proses persidangan dan penyampaian pendapat, dapat disimpulkan bahwa sebelum pancasila berlaku sah sebagai Dasar Negara RI, diawali dengan adanya suatu proses perumusan yang mengandung latar belakang tertentu hingga pengesahan yang memperhatikan rakyat keseluruhan. Proses itu perlu diketahui dalam rangka memahami perjuangan diplomatis para pencetus atau pemberi usulan yang tidak mudah dan sangat lama agar kita bisa lebih menjiwai dalam memaknai istilah dan makna yang terkandung di dalam Pancasila karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur, ajaranajaran moral yang kesemuanya itu meruapakan penjelmaan dari seluruh jiwa manusia Indonesia. Menyadari bahwa untuk kelestarian nilai-nilai pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nila-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, oleh sebab itu setiap warga Negara Indonesia, penyelenggara Negara, serta lembaga

Pancasila | 15

kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kelestarianya. Oleh karena itu sebagai upaya nyata demi kelestarian nilai-nilai luhur pancasila, perlu ditanamkan dan atau perlu ada pemahaman kepada generasi penerus bangsa, salah satunya lewat pendidikan pancasila.

B. Saran Dari uraian-uraian di atas penulis dapat menyarankan : 1. Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagai ideologi Negara, serta pandangan hidup bangsa, memiliki nilai-nilai luhur yang merupakan penjelmaan dari seluruh jiwa manusia Indonesia. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab. 2. Bagi generasi muda harus bisa menjaga nama pancasila dan harus bisa memaknai apa itu pancasila dan mengamalkan kepada orang-orang Indonesia. 3. Bagi pendidik agar senantiasa pelajaran Pancasila selalu diajarkan disekolahnya, demi kebaikan peserta didiknya dan juga demi kelestarian nilai-nila luhur Pancasila itu. 4. Pancasila yang memiliki nilai-nilai luhur, agar diamalkan oleh setiap warga Negara Indonesia, penyelenggara Negara, serta lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah demi kelestarianya.

Pancasila | 16

DAFTAR PUSTAKA

Darmodiharjo, Dardji Dkk. 1981. Santiaji Pancasila. Surabaya : Usaha Nasional. Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. http://www.slideshare.net/tomysetya1/proses-perumusan-pancasila-sebagai-dasarnegara

Pancasila | 17