MAKALAH
Disusun Untuk Memenuhi Tugas Tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik
Judul : RESENSI BUKU DASAR – DASAR ILMU POLITIK
Disusun oleh : Gina Nurul Azhar NIM : 621111!6
HUBUNGAN INTERNASIONAL "AKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNI#ERSITAS $ENDERAL A%HMAD &ANI %IMAHI 2!1
IDENTITAS BUKU
$u'ul (u)u
: Dasar-dasar ilmu politik –edisi revisiP*nuli+
: Prof. Miriam Budiardjo
T*(al (u)u
: 543 halaman
U)uran (u)u
: 5 ! "3
P*n*r(i, T*r(i, %*,a)an
: P# $ramedia Pustaka %tama : &e'ruari "(() : keempat * +kto'er "((,
ISBN
: ,)-,,-""-34,4-
$u-lah hala-an
: !!vii 5 halaman
$u-lah (a(
: " Ba'
Har.a (u)u
: /p 0).4"5
D*+ain %/0*r
: Pa1ut 2u'is
P*raahan I+i
: Muhammad /iadh* /an Pradana
Jenis over
: oft 6over
#e!t 'ahasa
: Bahasa 7ndonesia
PENDAHULUAN
e6ara etimolo1i* resensi 'erasal dari 'ahasa latin* dari kata kerja revidere atau re6ensere an1 memilik arti melihat kem'ali* menim'an1 atau menilai. Dalam 'ahasa Belanda dikenal den1an re6ensie sedan1kan dalam 'ahasa 7n11ris dikenal den1an istilah revie8.
Dalam 9amus Besar Bahasa 7ndonsia* 7ndonsia* resensi resensi diartikan diartikan se'a1ai se'a1ai pertim'an1a pertim'an1an n atau atau pem'i6a pem'i6araa raan n tentan tentan1 1 'uku 'uku dan se'a1a se'a1ain ina. a. e6ara e6ara 1aris 1aris 'esar 'esar resens resensii diarti diartikan kan se'a1ai ke1iatan untuk men1ulas atau menilai se'uah hasil kara 'aik itu 'erupa 'uku* novel* maupun film den1an 6ara memaparkan memaparkan data-data* data-data* sinopsis* sinopsis* dan kritikan terhadap kara terse'ut. /esensi 'uku di sampin1 mem'uat kita tahu akan 'anak hal * tapi melatih kita untuk aktif mem'a6a karena +ran1 an1 menukai aktivitas mem'a6a* hasilna* mereka tidak akan 'erpikir sempit ketika men1hadapi masalah-masalah an1 sedan1 dialamina. erta erta mempun mempunaa potens potensii dan ke6ende ke6enderun run1an 1an an1 an1 'ijak 'ijak dalam dalam meni menikapi kapi kejadi kejadianankejadian sehari-hari disekitarna. #api* 'a1i oran1 an1 in1in 'er'uat le'ih dan mau 'er'a1i ilmu kepada oran1 lain* mem'a6a saja tidak 6ukup. Mereka perlu memiliki keterampilan la1i aitu ketrampilan meresensi 'uku. /esensi 'uku non fiksi di aman an1 ser'a 6an11ih seperti sekaran1 ini meman1 mem'uat kita en11an melakukanna karena meman1 le'ih asik meresensi 'uku fiksi. ;kan tetapi meresensi 'uku non fiksi seperti 'uku politik ini sudah pasti san1at 'er1una apala1i 'a1i kita an1 suka akan dunia politik* sudah tentu kita harus tau dasar-dasarna*
oleh oleh karena karena itu penuli penuliss akan akan merese meresensi nsi 'uku politik politik ini supaa supaa 'ertam 'ertam'ah 'ah ilmu ilmu dan 8a8asan.
ISI 3 SUBSTANSI BUKU Ba( 1 B*ri+i B*r i+i ,*n, ,*n,an. an. +i4a,5 +i4a,5 ar,i 'an hu( hu(un.a un.an n il-u /li,i) /li,i) '*n '*n.an .an il-u *n.*,ahu *n.*,ahuan an lainn7a
Perkem'an1an dan definisi ilmu politik
7lmu politik lahir dan 'erkem'an1 den1an 6a'an1-6a'an1 ilmu so6ial lainna aitu pada a'ad ke-,. Politik adalah ilmu an1 mempelajari tentan1 politik atau kepolitikan sedan1kan politik sendiri adalah usaha men11apai kehidupan an1 'aik. Menurut Miriam 'udiardjo politik se'a1ai 'er'a1ai ma6am ke1iatan an1 terjadi di suatu ne1ara an1 menan1kut proses penentuan tujuan dan 'a1aimana 6ara men6apai tujuan terse'ut.
7lmu politik e'a1ai ilmu pen1etahuan e'a1ai ilmu pen1etahuan politik mem'erikan penjelasan tentan1 tata6ara dan 'a1aimana politik 'erlan1sun1 Definisi ilmu politik
7.
77. 77.
tertin11i an1 sah an1 ditaati oleh rakatna. 9eku 9ekuas asaa aan n = kema kemamp mpuan uan sese seseor oran an1 1 atau kelo kelomp mpok ok untuk untuk memp mempen1 en1ar aruhi uhi
777. 777.
perilaku seseoran1 sesuai den1an kein1inanna. Pen1 Pen1am am'i 'ila lan n kepu keputu tusa san n = >asi >asill dari dari mem'u mem'uat at 'e'e 'e'era rapa pa pili piliha han n dan dan
7?. 7?.
menunjuk pada proses an1 terjadi sampai keputusan itu ter6apai. 9e'i 9e'ija jakan kan %mum %mum @pu'li @pu'li66 poli poli6 6** Beleid BeleidAA = Ber' Ber'a1 a1ai ai keputu keputusa san n tent tentan1 an1
?.
'a1aimana men6apai tujuan. Pem'a1i Pem'a1ian an @ distr distri'u i'uti tion on A atau atau alokas alokasii = pem'a1i pem'a1ian an dan penj penjata atahan han nilai nilai--
nilai dalam masarakat. Bidan1-'idan1 ilmu politik T*/ri T* /ri /li,i) /li ,i) dan sejarah perkem'an1an ide-ide politik L*-(a.a L*-(a.a8l*8l*-(a. (a.a a /li,i) /li,i) * undan1-u undan1-unda ndan1 n1 dasar* dasar*
pemeri pemerinta ntah h
nasion nasional* al*
pemerintah daerah dan lokal* fun1si ekonomi dan so6ial dari pemerintah Par,ai8ar,ai5 1olon1an-1olon1an @1roupsA* dan pendapat umum Hu(un.a Hu( un.an n in,*rna in,*rna+i/n +i/nal al politi politik k intern internasi asional onal** or1ani or1anisas sasi-o i-or1 r1ani anisas sasii
dan
administrasi internasional* hukum internasional internasional >u'un1an imu politik den1an ilmu pen1etahuan lain ♦ sosiolo1i sosiolo1i : sosiolo1i sosiolo1i mem'antu sarjana ilmu politik politik dalam usahana memaham memahamii latar latar 'elakan 'elakan1* 1* susunan susunan dan pola pola kehidu kehidupan pan sosial sosial dari dari ♦
'er'a1ai 1olon1an dan kelompok dalam masarakat antrop antropolo olo1i 1i : menum menum'an1 'an1 pen1er pen1erti tian an dan teori teori tentan tentan1 1 keduduka kedudukan n sert sertaa pera peran n 'er'a 'er'a1ai 1ai satu satuan an sosi sosial al-' -'uda udaa a an1 an1 le'i le'ih h ke6i ke6ill dan sederhana. sederhana. antropolo1i antropolo1i telah 'erpen1aruh 'erpen1aruh dalam 'idan1 metodolo1i
♦
penelitian ilmu politik. ilmu ekonomi : ilmu ekonomi makin di'utuhkan untuk men1analisa men1analisa
♦
siasat-siasat pem'an1unan nasional. psikolo1i so6ial : psikolo1i sosial dapat menjelaskan 'a1aimana kepemimpinan kepemimpinan tidak resmi @informal @informal leadershipA leadershipA turut menentukan menentukan
♦
suatu hasil putusan dalam ke'ijaksanaan politik dan kene1araan. $eo1rafi : Mempen1aruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakat dank karena itu mutlak harus diperhitun1kan dalam menusun politik luar ne1eri.
♦
ilmu hokum : ilmu hukum sejak dulu kala erat hu'un1anna den1an ilmu ilmu polit politik* ik* karena karena men1at men1atur ur dan melaks melaksanak anakan an undan1-u undan1-unda ndan1 n1 merupakan salah satu ke8aji'an ne1ara an1 pentin1
Ba( 2 B*ri+i ,*n,an. )/n+*8)/n+* /li,i)
#eori politik : Bahasan dan 1eneralisasi dari fenomena an1 'ersifat politik . Masarakat : 9eseluruhan anatara hu'un1an-hu'un1an antar manusia.
kekuasaan lainna. ifat-sifat
kesejahteraan rakatna* pertahanan dan mene1akkan keadilan. 7stilah
men1untun1kan dirina* kelompokna atau masarakat se6ara umum. sum'er kekuasaan : sarana paksaan fisik seperti senjata* teknolo1i dll kekaaan seperti uan1* tanah* 'ankir* pen1usaha dll normatif seperti pemimpin a1ama* kepala suku atau pemerintah an1 diakui. popularitas pri'adi* seperti 'intan1 film* pemain sepak'ola. ja'atan keahlian seperti pen1etahuan* teknolo1i* keterampilan. massa an1 teror1anisir seperti or1anisasi 'uruh* petani* 1uru dll. informasi seperti pers an1 puna kemampuan mem'entuk opini pu'lik. +toritas dan le1istimasi: tentan1 kea'sahan dan 8e8enan1. 9uasa* atau alat dan ja'atan adalah se'a1ai alat otoritas oleh suatu su'jek an1 diamanahi pada su'jek terse'ut. Ja'atan ini di1unakan se'a1ai alat untuk men1uasai seseoran1 maupun suatu kelompok den1an tujuan 1una men6apai suatu tujuan terkadan1@'ahkan selaluA merupakan tujuan dari pri'adi an1 'ersan1kutan. #etapi*
otoritas an1 EhadirF dari penematan ja'atan tak selalu mem'erikan le1itimasi
kepada o'jek an1 disematkan an1 dimaksud. 2alu* apa an1 dimaksud den1an le1itimasiG 2e1itimasi adalah pen1aruh* an1 tak selalu hadir 'ersamaan den1an otoritas. 2e1itimasi hadir melalui 8i'a8a atau kharisma seseoran1 an1 mem'uatna dihormati. 2e1itimasi Emen1adaF ketika ia memiliki pen1aruh terhadap su'jek hin11a ia dapat menetir o'jekna. #erkadan1* sekali la1i* terkadan1 le1itimasi hadir diirin1i den1an otoritas ja'atan untuk men1le1itimir ja'atan terse'ut a1ar efektif. ekali la1i* pertim'an1an terse'ut 'ukan 'erarti le1itimasi hadir di'aren1i den1an otoritas. 9arena penulis men11unakan term Eterkadan1F sehin11a tidak menafikan menafikan ada kesempatan 'ah8a ia terkadan1 tidak
Ediirin1iF. Pada prinsip otoritas* pada tin1kat tertentu su'jek harus memiliki 6ukup kredi'ilitas 1una men6apai le1itimasi8alau di satu sisi tidak dapat kita nafikan 'ah8a – terkadan1otoritas adalah alat le1itimasi itu sendiriatau su'jek harus memiliki 6ukup kredi'ilitas le1itimasi* atau memiliki kredi'ilitas 1una atau 'ahkan keduan a.
Pen1aruh : kekuasaan dapat men1adakan sanksi dan pen1aruh. 9emajuan 9emajuan se'uah
Ba( B*ri+i ,*n,an. (*r(a.ai *n'*)a,an 'ala- il-u /li,i)
Pendekatan Pendekatan le1alHinstitusional sarana paksaan fisik seperti senjata* teknolo1i dll kekaaan seperti uan1* tanah* 'ankir* pen1usaha dll normatif seperti pemimpin a1ama* kepala suku atau pemerintah an1 diakui. popularitas pri'adi* seperti 'intan1 film* pemain sepak'ola.
ja'atan keahlian seperti pen1etahuan* teknolo1i* keterampilan. massa an1 teror1anisir seperti or1anisasi 'uruh* petani* 1uru dll. informasi seperti pers an1 puna kemampuan mem'entuk opini pu'lik.
pendekatan perilaku 'erkem'an1 tahun ,5(-an setelah pd ii politik harus men1amti proses. karena itu fokus kajian adalah perilaku manusia
se'a1ai se'uah 1ejala an1 dapat di amati. 6akupana 'ukan hana perilaku seseoran1 tetapi ju1a kesatuan" an1 le'ih 'esar.
ormas*elite* 1erakan* masarakat politik sifatna multisisipliner men11unakan prinsip-prinsip ilmu alam untuk memahami politik melahirkan teori sistem politik
pendekatan neo-mar!is fokus kajian kekuasaan dan konflik konf konfli lik k kela kelass meru merupa paka kan n pros proses es dial dialek ekti tiss pali palin1 n1 pent pentin in1 1 an1 an1
mend mendor oron on1 1
perkem'an1an masrakat tidak la1i memandan1 konflik kelas antara 'orjuis dan proletar konflik antara massa an1 sedikit namun mempunai 'anak fasilitas* 'erhadapan den1an an1 'anak namun tidak mempunai fasilitas
teori keter1antun1an fokus kajiana adalah hu'un1an keter1antun1an antara ne1ara dunia pertama dan
dunia keti1a imperialisme masih ada. hadir dalam 'entuk lain. 'ukan la1i penjajahan lan1sun1*
tetapi kontrol se6ara politik dan ekonomi pendekatan pilihan rasional pen1aruh ilmu ekonomi dalam politik fokus kajian pada pilihan rasioanal manusia individu adalah aktor terpentin1 dalam dunia politik. manusia adalah makluk rasional an1 'erusaha memaksimalkan kepentin1an sendiri. manusia mem'uat preferensi preferensi di'uat setelah melakukan perhitun1an untuk dan ru1i proses perhitun1an manusia ini dihitun1 den1an pendekatan matematis. pendekatan institusional 'aru per'edaan den1an institusionalise lama ialah sifatna an1 dinamis 'erpandan1an institusi ne1ara dapat di desain kearah satu tujuan tertentu.
pendekatan ini dipi6u pendekan 'ehavioral an1 memandan1 institusi hasil perilaku
aktor. 'ersifat salin1 mempen1aruhi: perilaku aktor mem'entuk institusi* namun institusi ju1a mempen1aruhi aktor
Ba( 9 B*ri+i ,*n,an. '*-/)ra+i
Be'erapa konsep men1enai demokrasi Dalam Dalam demokr demokrasi asi ada konsep konsep men1ena men1enaii demokr demokrasi asi konsti konstitus tusion ional* al* demokr demokrasi asi
parlementer* demokrasi terpimpin* terpimpin* demokrasi pan6asila dan demokrasi rakat. Demokrasi konstitusional Beri Berisi si 'ah8 'ah8aa peme pemeri rint ntah ah an1 an1 demo demokr krat atis is adal adalah ah pemer pemerin inta tah h an1 an1 ter' ter'at atas as
kekuasaann dan tidak di 'iarkan 'ertindak se8enan1-8enan1 terhadap ne1arana. ejarah perkem'an1an istilah demokrasi sendiri 'erasal dari a'ad ke – 5 sm an1 sesun11uhna pada 8aktu
itu itu di1una di1unakan kan untuk untuk menunju menunjukka kkan n masar masarakat akat an1 an1 'erkum 'erkumpul pul di dalam dalam sidan1 sidan1
de8an eklesia atau de8an rakat unani kuno. di unani kuno* tepatna di polis athena* pelaksanaan demokrasi 'ersifat lan1sun1 @direct democracyA* democracyA* aitu suatu 'entuk pemerintahan dimana hak untuk mem'uat keputusan-keputusan politik dijalankan se6ara lan1sun1 oleh seluruh 8ar1a ne1ara
an1 'ertindak 'erdasarkan prosedur maoritas. ke6uali 'udak* 8anita dan penduduk asin1* semua oran1 di polis @city @city stateA stateA athena
mempunai hak pilih @ franchiseA. franchiseA. sifat lan1sun1 dari demokrasi unani kuno ini dapat diselen11arakan se6ara efektif karena 'erlan1sun1 'erlan1sun1 dalam kondisi an1 sederhana* sederhana* 8ilaahna 8ilaahna ter'atas* ter'atas* dan jumlah jumlah
penduduk sedikit @3((.((( penduduk dalam city stateA. stateA. terlepas terlepas dari kelemahan dan kekuran1ann kekuran1anna* a* operating principle demokrasi principle demokrasi athena meru merupak pakan an 6ika 6ikall 'akal 'akal demok demokra rasi si mode modern rn sehi sehin1 n11a 1a perl perluk uk dile dileta takka kkan n dala dalam m
perspektif sejarah demokrasi modern itu sendiri. Demokrasi konstitusional a'ad ke , e'a1ai aki'at dari kein1inann untuk menelen11arakan hak-hak politik itu se6ara efektif tim'ullah 1a1asan 'ah8a 6ara ter'aik untuk mem'atasi kekuasaan pemerintah ialah den1an suatu konstitusi apakah 'ersifat ' ersifat naskah atau tidak naskah.
Demokrasi konstitusional a'ad ke "( 9arena terjadi peru'ahan so6ial dan ekonomi an1 san1at 'esar maka mun6ullah 1a1a 1a1asa san n 'ah8a 'ah8a pemeri pemerint ntah ah 'erta 'ertan11 n11un un1 1 ja8a' ja8a' atas atas kese keseja jaht hter eraa aan n rak rakat at dan
karenana harus aktif men1atur kehidupan ekonomi dan so6ial. Perkem'an1an demokrasi di ;sia Pakistan : P;97#;< Pakistan lahir tahun ,4 terdiri dari " 'a1ian * 'a1ian 'arat dan timur . 9edua 'a1ian terpisah se6ara 1eo1rafis oleh 8ilaah india sepanjan1 sepanjan1 0((km. 0((km. Pakistan Pakistan men1alami men1alami krisis krisis kepemimpina kepemimpinan n dan insta'ili insta'ilitas tas politik setelah menin11alna pelopr kemerdekaan Mohammad ali jinnah . #im'ulah masalah penusunan %%D 'aru pada tahun ,50 an1 tidak selesai sampai terpilihna terpilihna ;u' ;u' 9han se'a1ai se'a1ai Presiden Presiden di'eri di'eri tu1as untuk menusun menusun %%D. Pada tahun ,0) ;u' 9han menerahkan kekuasaanna kepada Iaha 9han** Iaha pun mem'uat janji-janji an1 a8alna men1untun1kan tapi pada
akhirna tidak * " partai 'esar justru terpe6ah 'elah menjadi " 'a1ian 7ndonesia : Demokrasi di 7ndonesia telah telah men1alami paasan1 surut . elama "5 tahun 7ndonesia memiliki masalah pokok akni 'a1aimna dalam masarakat an1 'eraneka ra1am pola 'udaana mempertin11i tin1kat kehidupan ekonomi disampin1 mem'ina suatu kehidupan sosial dan politik an1 demokratis .
Ba( B*ri+ B* ri+ii ,*n,a ,*n,an. n. )/-u )/-uni ni+-* +-*55 '*-/ '*-/)ra )ra+i +i -*nu -*nuru ru,, ,*r-i ,*r-in/l n/l/. /.ii )/-un )/-uni+ i+-*5 -*5 'an 'an *r)*-(an.an /+,8)/-uni+-*
;jaran 9arl Mar! Mar!isme merupakan suatu paham an1 men1ikuti pandan1an-pandan1an 9arl Mar!. 9arl Mar! adalah seoran1 filsuf 'esar 'erke'an1saan Prusia @sekaran1 JermanA. 7a merupakan salah seoran1 pakar dalam d alam 'idan1 saejarah*filsafat* sosial-politik dan ekonomi. emasa haatna* Mar! telah 'anak menulis dan men1hasilkan karan1ankaran1an an1 spektakuler separti EManifesto 9omunisF an1 telah mampu mempen1aruhi hampir seperti1a umat manusia. 7a san1at terkenal atas analisisna terhadap sejarah dan so6ial-politik terutama men1enai pertentan1an kelas* disini
namana telah men6uak 'a1aikan seoran1 pahla8an an1 telah mem'a8a peru'ahan 'a1i para kaum tertindas @'uruhA. Pemikiran Mar! dan usahana dalam men1em'alikan jati diri kaum 'uruh @proletarA dikenal den1an Mar!isme. Mar!isme merupakan 'entuk protes Mar! terhadap paham kapitalisme. 7a men1an11ap 'ah8a kaum kapital men1umpulkan uan1 den1an men1or'ankan kaum proletar. 9ondisi kaum proletar san1at menedihkan karena dipaksa 'ekerja den1an upah an1 san1at minim* sementara hasil kerin1at mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Banak kaum proletar an1 harus hidup di daerah pin11iran den1an ser'a kekuran1an. Mar! 'erpendapat 'ah8a masalah ini tim'ul karena adana Ekepemilikan pri'adiF dan Epen1uasaan kekaaan an1 didominasi oran1-oran1 kaaF. %ntuk mensejahterakan kaum proletar* Mar! 'erpendapat 'ah8a
paham kapitalisme harus di1anti den1an paham komunisme. Dasar-dasar dari Mar!isme itu sendiri adalah pem'erontakan dari kaum proletar dalam menuntut keadilan demi persamaan* dan 9arl Mar! adalah juru kun6i an1 menjadi pahla8an 'a1i kaum proletar. Mar!isme dirintis pada perten1ahan a'ad ke, oleh dua tokoh filsuf Jerman aitu 9arl Mar! dan &riedri6h n1els. Mar!isme men6akup teori ekonomi Mar!is* teori so6ial dan politik. ;jaran mar!isme ini telah
mampu mempen1aruhi 1erakan sosial-politik di seluruh dunia. Men1am'il 1a1asan 'ah8a peru'ahan sosial terjadi karena perjuan1an antara 'er'a1ai kelas-kelas dalam masarakat an1 'erada di 'a8ah kontradiksi satu terhadap an1 lain* para analisis an alisis Mar!is men1am'il se'uah kesimpulan 'ah8a kapitalisme men1arah ke penindasan terhadap kaum proletar dan hasilna tak
terelakkan menjadi revolusi proletar atau revolusi sosial. Mar!isme memandan1 mun6ulna sistem sosialis se'a1ai se'uah kenis6aaan historis an1 tim'ul dari kapitalisme an1 memun1kinkan lahirna se'uah revolusi sosial* dimana milik pri'adi dalam sarana produksi akan di1antikan oleh operasi
kepemilikan 'ersama. 7ntina* sosialisme akan mem'eri jalan kepada pan11un1 sejarah komunis* se'uah sistem tanpa kelas 'erdasarkan kepemilikan umum dan 1ratis-akses dan ke'e'asan maksimal 'a1i setiap individu untuk men1em'an1kan 'akat dan kapasitas mereka sendiri. Den1an kata lain 'ah8a sstem kapitalis tidak la1i menjadi milik se'ah1ian masarakat melainkan oleh
Demokrasi rakat
Bentuk khusus demokrasi an1 memenuhi fun1si di6tator proletar. Bentuk khusus ini 'erkem'an1 di
Demokrasi nasional 9ritik terhadap komunisme dan runtuhna kekuasaan komunis Banak oran1 an1 men1ira komunisme KmatiK den1an 'u'arna %ni oviet di tahun ,,* an1 dia8ali den1an keputusan Presiden Mikhail $or'a6hev. $or'a6hev.
komunitas* seperti 9epulauan olentiname di
Ba( 6 B*ri+i ,*n,an. Un'an.8Un'an. Da+ar
ifat dan &un1si %ndan1-%ndan1 Dasar %%D %%D meru merupak pakan an suat suatu u peran peran1ka 1katt pera peratu tura ran n an1 an1 menen menentu tuka kan n kekua kekuasa saan an dan tan11un1 ja8a' dari 'er'a1ai alat kene1araan . %%D ju1a menentukan 'atas-'atas
'er'a1ai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hu'un1an-hu'un1an di an tara mereka. 9onstitusionalisme 7de pokok konstitusionalisme adalah pemerintah perlu di 'atasi kekuasaanna a1ar penelen11araanna tidak 'ersifat se8enan1-8enan1. %%D dian11ap se'a1ai jaminan utama untuk melindun1i 8ar1a dari perlakuan an1 semena-mena.
iri-6iri undan1-undan1 dasar +r1ani +r1anisas sasii ak-hak >ak-hak asasi asasi manusi manusia* a* prosed prosedur ur men1u' men1u'ah ah %%D* %%D* memuat memuat laran1an untuk men1u'ah sifat tertentu dan merupakan aturan hokum an1 tertin11i. %%D dan konvensi 9onvensi ada di dalam %%D ketika aturan formal tidak memadai atau tidak jelas. Per1antian %%D Meliputi 5 tahap : . #ahun #ahun ,45 %%D %%D /7 defa6t defa6to o 'erlaku 'erlaku di Ja8a Ja8a * Madura Madura dan sumatera sumatera.. ". #ahun #ahun ,4, %%D %%D /7 'erlaku 'erlaku di seluruh seluruh 7ndonesi 7ndonesiaa ke6uali ke6uali 7rian 7rian 'arat. 'arat. 3. #ahun #ahun ,5( %%D %%D <9/7 'erlaku 'erlaku di seluruh seluruh 7ndones 7ndonesia ia ke6uali ke6uali 7rian 'arat. 'arat. 4. #ahun #ahun ,5, ,5, %%D %%D /7 ,45 'erlak 'erlaku u di seluruh seluruh 7ndonesi 7ndonesia. a. 5. #ahun #ahun ,,, ,,, %%D %%D ,45 den1an amademen amademen masa masa reforma reformasi. si. Peru'ahan %%D @;mademenA ela elain in per1 per1an anti tian an se6a se6ara ra men menel eluru uruh h * tida tidak k jara jaran1 n1 pula pula
peru'ahan se'a1ian dari %%D-na . Peru'ahan ini di se'ut amademen. upremasi %%D %%D %%D memp mempun unai ai sifa sifatt an1 an1 le'i le'ih h tin1 tin11i 1i dari daripa pada da %% 'ias 'iasaa dan dan 'ada 'adan n an1 an1
mem'entukna pun 'er'eda. %%D tertulis dan tidak tertuls uatu %%D umumna umumna dise'ut dise'ut tertulis 'ila merupakan se'uah naskah* naskah* sedan1kan sedan1kan %%D tidak tertulis tidak merupakan se'uah naskah dan 'anak di pen1aruhi oleh
tradisi dan konvensi. %%D an1 fleksi'el dan %%D an1 kaku uat uatu u %%D %%D an1 an1 dapat dapat di u'ah u'ah den1a den1an n pros prosedu edurr an1 an1 sama sama den1a den1an n pros prosed edur ur mem'uat undan1-undan1 dise'ut fleksi'el seperti in11ris. %%D an1 hana dapat di u'ah den1an prosedur an1 'er'eda den1an prosedur mem'ut %ndan1-undan1 di
se'ut kaku. %%D 7ndonesia /umusan %%D ,45 di 7ndonesia 6ukup mem'eri keran1ka konstitusional untuk dipakai dalam men1hadapi masa depan.
Ba( ; B*ri+i ,*n,an. Ha)8ha) a+a+i -anu+ia
Perkem'an1an >;M di ropa
Di ropa ropa 'arat 'arat pemiki pemikiran ran men1en men1enai ai hak asasi asasi 'era8a 'era8all pada pada a'ad a'ad ke- ke- den1an den1an tim' tim'ul uln naa kons konsep ep hokum hokum alam alam sert sertaa hakhak-ha hak k alam alam.. ;kan kan teta tetapi pi pada pada ama aman n
perten1ahan masalah hak manusia sudah mun6ul men6uat di 7n11ris. >;M pada a'ad ke-"( dan a8al a'ad ke-" Dekralasi %m PBB Deklarasi %niversal >;M ,4) Dalam sidin1 komisi >;M * kedua jenis hak asasi manusia dimasukan se'a1ai hasil kompromi antara
politik le'ih dominan. Dua kovenan 7nternasional #ahap kedua an1 di tempuh oleh komisi hak asasi PBB adalah menusun sesuatu an1 le'ih men1ikat daripada deklarasi 'elaka dalam 'entuk dua perjanjian akni
hak politik dan sipil. Perde'atan dalam forum PBB 9esukaran adalah per'edaan sifat anatara hak politik dan hak ekonomi* an1 kadan1-kadan1 kadan1-kadan1 menuju kesuatu Ekete1an1anF Ekete1an1anF antara antara dua jenis hak asasi ini. >ak politik *seperti telah di uraikan di atas* merupakan 8arisan dari aliran li'eralism
a'ad ke- dan ke ). Pem'atasan dan 9onsep ak ipil men1alami kesuka kesukara ran n karen karenaa impl implem ement entas asii hak hak ters terse' e'ut ut men menan1 an1ku kutt masa masala lah h hoku hokum m
internasional an1 san1at rumit sifatna. Masalah ratifikasi Meratifikasi suatu
menjadi hokum nasionalna. >ak dan ke8aji'an Di ten1ah kontroversi men1enai masalah apakah hak asasi dan sifatna universal atau tidak* dan men1enai keterkaitan antara pandan1an dunia 'arat dan pandan1an dunia non-'arat * ti'a-ti'a mun6ul suatu dokumen an1 men11emparkan aitu E ;
universal De6laration of human hu man responsi'ilitF. Peran uman and PeopleLs Pe opleLs /i1hts /i1hts @ ,)A
airo De6laration on >uman /i1hts in 7slam in1apore Chite Paper on hared ?alues alues Ban1kok De6laration ?ienna De6laration and pro1ramme of a6tion ?ienna >ak ;sasi pada ;8al ;'ad ke-" >ak-hak ;sasi Manusia di 7ndonesia >ak asasi manusia di 7ndonesia telah men1alami pasan1 surut . sesudah dua periode represi @ reim soekarno dan reim soehartoA* reformasi 'erusaha le'ih memajukan hak hak asas asasi. i. ;kan kan teta tetapi pi dala dalam m ken kenat ataa aann nn a haru haruss men1 men1ha hada dapi pi tida tidak k han hanaa pelan11aran hak se6ara verti6al tetapi ju1a horiontal.
Ba( < B*ri+i ,*n,an. *-(a.ian )*)ua+aan N*.ara +*=ara 0*r,i=al 'an h/riz/n,al
Per'andin1an 9onfederasi *
pemerintah pusat. >akikat ne1ara kesatuan ialah 'ah8a kedaulatanna tidak ter'a1i* atau den1an kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak di'atasi* karena konstitusi ne1ara kesatuan tidak men1akui 'adan le1islative lain selain dari 'adan e1islatif pusat. ;da ;da dua 6iri mutlak an1 melekat pada
kekuasaan federal dan kekuasaan ne1ara 'a1ian. Be'erapa 6ontoh inte1rasi dalam sejarah Be'erapa ma6am
Ba( > B*ri+i ,*n,an. (a'an *)+*)u,i45 l*.i+la,i0*5 'an 7u'i)a,i4
B;D;< 99%#7& ksekutif akni Badan an1 'ertan11un1 ja8a' terhadap pelaksanaan undan1 undan1 an1 an1
di'ua 'uat
oleh
2e1eslatif
dan dan
aturan-a n-aturan
turunanna na*
termasuk
memperjelasHmenja'arkan a1ar undan1 undan1 ts' 'isa dilaksanakan dan dimen1erti oleh masarakat. ksekutif:Di 'a8ah doktrin pemisahan kekuasaan* eksekutif adalah 6a'an1
pemerintahan
'ertan11un1 ja8a' men1implementasikan* atau menjalankan hukum. &i1ur palin1 senior se6ara de fa6to dalam se'uah eksekutif merujuk se'a1ai kepala pemerintahan. ksekutif dapat merujuk kepada administrasi* dalam sistem presidensiil* atau se'a1ai
pemerintah. B;D;< 2$72;#7& 2e1eslatif akni Badan an1 'ertan11un1 ja8a' dalam pem'uatan undan1 undan1 @Pem'uat @Pem'uat %ndan1-%ndan1A %ndan1-%ndan1A.. le1islati le1islatif:adal f:adalah ah 'adan deli'erati deli'eratiff pemerintah pemerintah den1an
kuasa mem'uat hukum. 2e1islatif dikenal den1an 'e'erapa nama* aitu parlemen* kon1res* kon1res* dan asem'li asem'li nasional. nasional. Dalam sstem sstem Parlemen* Parlemen* le1islati le1islative ve adalah adalah 'adan tertin11i dan menujuk eksekutif. Dalam sistem Presidentil* le1islative adalah 6a'an1
pemerintahan an1 sama* dan 'e'as* dari eksekutif. B;D;< I%D79;#7& I%D79;#7& Iudikatif* Iudikatif* Badan an1 men1a8asi pelaksanaan undan1-undan1 un dan1-undan1 termasuk mem'erikan hukum hukuman an kepa kepada da 8ar1 8ar1aa mas masar araka akatt an1 an1 tela telah h ter' ter'uk ukti ti mela melan11 n11ar ar pera peratu tura ran n perundan1-undan1an. 2em'a1a kehakiman @atau kejaksaanA terdiri dari hakim* jaksa dan ma1istrat dan se'a1aina an1 'iasana dilantik oleh kepala
Ba( 1! B*ri+i ,*n,an. ar,i+ia+i /li,i)
ifat dan definisi partisipasi politik ;dalah keikutsertaan masarakat dalam proses-proses politik* seperti kean11otaan dalam parpol* ikut men6o'los dlm pemilu* demonstrasi* de monstrasi* unjuk rasa* dll Partisipasi politik di
Ba( 11
ejarah perkem'an1an partai politik Partai Partai Politik Politik pertama-tam pertama-tamaa lahir dine1ara-ne1ara dine1ara-ne1ara ropa Barat. Den1an 2uasna 1a1asa 1a1asan n 'ah8a 'ah8a rakat rakat merupak merupakan an faktor faktor an1 an1 perlu perlu diperh diperhitu itun1ka n1kan n serta serta diikut diikut sertakan dalam proses politik* maka partai politik telah lahir se6ara spontan dan
'erkem'an1 menjadi pen1hu'un1 antara rakat disatu pihak p ihak dan pemerintah dipihak
lain Definisi partai politik
Partai politik adalah or1anisasi politik an1 terdiri dari ti1a an11ota atau le'ih
an1 'ertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik @$a'riel ;lmond* ,)3A Partai politik politik merupakan merupakan kumpulan oran1-oran1 oran1-oran1 an1 mendasarkan mendasarkan ikatan pada kepe kepent ntin in1a 1an n
poli politi tik k
untu untuk k
memp memper erju juan an1k 1kan an
kurs kursii-ku kurs rsii
poli politi tik k
dala dalam m
penelen11araan ne1ara H pemerintahan @Mauri6e Duver1er* ,)0A
&un1si partai politik Partai Politik se'a1ai salah satu pilar dalam demokrasi Partai Politik se'a1ai ElokomotifF dalam ne1ara demokrasi Partai Politik se'a1ai pen6etak kader pemimpin 'an1sa Partai Politik se'a1ai peserta dalam Pemilu 9lasifikasi sstem kepartaian di dunia istem em satu satu part partai ai** han hanaa ada satu satu parta partaii dalam dalam suat suatu u ne1a ne1ara ra** 'ias 'iasan ana a ist
diterapkan dalam ne1ara sosialis. istem dua partai* hana ada dua partai dalam suatu ne1ara* ditujukan untuk
kesta'ilan politik. istem multipartai* 'anak partai dalam suatu ne1ara* pendirian partai tidak
di'atasi. Partai politik di 7ndonesia Di era reformasi saat ini* sistem 9epartaian di 7ndonesia 'ersifat multipartai.
;da ratusan partai politik di 7ndonesia. Partai Politik an1 lolos dan memenuhi sarat menjadi peserta dalam Pemilu
"((, 'erjumlah 4) partai politik. aat aat ini* ini* aturan aturan hukum hukum an1 an1 men1at men1atur ur partai partai politik politik dalam dalam Pemilu Pemilu "((, "((, adalah %%
Ba( 12 B*ri+i ,*n,an. +7+,*- *-ilihan u-u
Pen1ertian pemilu Dalam liter literatu aturr 7lmu 7lmu Polit Politik* ik* Pemilu Pemilu an1 an1 dalam dalam 'ahasa 'ahasa 7n11ri 7n11riss dinama dinamakan kan Dalam den1a den1an n E$en E$ener eral al ele6 ele6ti tion onFF adal adalah ah meru merupa pakan kan sara sarana na untu untuk k me8u me8ujud judka kan n
kedaulatan rakat den1an tujuan memilih para 8akil rakat dan pemimpin politik
dari level terendah sampai den1an level tertin11i. Berdasarkan %%
%ndan1 Dasar
1? Si+,*- 'i+,ri) * aitu sistem an1 'erdasarkan lokasi daerah pemilihan* 'ukan
'erdasarkan jumlah penduduk. Dari semua 6alon* hana ada satu pemenan1. Den1an 'e1itu* daerah an1 sedikit pendudukna memiliki 8akil an1 sama den1an daerah an1 'anak pendudukna* dan tentu saja 'anak suara ter'uan1. 9arena 8akil an1 akan dipilih adalah oran1na lan1sun1* maka pemilih 'isa akra' den1an 8akilna. e'a1ai se'uah sistem* sistem distrik memiliki kele'ihan di'andin1kan den1an sistem lainna. 9ele'ihan terse'ut diantarana: istem ini mendoron1 terjadina inte1rasi antar partai* karena kursi kekuasaan an1 dipere'utkan hana satu. Perpe6ahan partai dan pem'entukan partai 'aru dapat diham'at* 'ahkan dapat mendoron1 penederhanaan partai se6ara alami. Distrik merupakan daerah ke6il* karena itu 8akil terpilih dapat dikenali den1an 'aik oleh komunitasna* dan hu'un1an den1an pemilihna menjadi le'ih akra'. Ba1i partai 'esar* le'ih mudah untuk mendapatkan kedudukan maoritas di parlemen. Jumlah partai an1 ter'atas mem'uat sta'ilitas politik mudah di6iptakan elain kele'ihan-kele'ihan terse'ut* sistem ini ju1a memiliki kelemahan* diantarana: ;da kesenjan1an persentase suara an1 diperoleh den1an jumlah kursi di partai* hal ini mene'a'kan partai 'esar le'ih 'erkuasa. Partai ke6il dan minoritas meru1i karena sistem ini mem'uat 'anak suara ter'uan1. istem ini kuran1 me8akili kepentin1an masarakat h etero1en dan pluralis. Cakil rakat terpilih 6enderun1 memerhatikan kepentin1an daerahna daripada kepentin1an nasional.
K*l*-ahan 'ari +7+,*- ini a'alah:
. ist istem em ini ini kuran kuran1 1 memp memper erhi hitu tun1k n1kan an adan adanaa part partai ai-pa -part rtai ai ke6il ke6il dan dan 1olo 1olon1 n1an an minoritas* apala1i jika 1olon1an ini terpen6ar dalam 'e'erapa distrik. ". istem istem ini kuran1 kuran1 represe representa ntatif tif dalam dalam arti 'ah8a 'ah8a 6alon an1 kalah kalah dalam suatu suatu distrik* distrik* kehilan1an kehilan1an suara-suara suara-suara an1 telah mendukun1na mendukun1na.. >al ini 'erarti 'erarti 'ah8a ada sejum sejumla lah h suar suaraa an1 an1 tida tidak k dipe diperh rhit itun un1k 1kan an sama sama seka sekali li dan dan kala kalau u ada 'e'erapa partai an1 men1adu kekuatan* maka jumlah suara an1 hilan1 dapat men6apai jumlah an1 'esar. >al ini akan dian11ap tidak adil oleh 1olon1an1olon1an an1 merasa diru1ikan. 3. ;da ke6e ke6end nder erun un1an 1an 8aki 8akill ters terse' e'ut ut le'i le'ih h meme mement ntin in1ka 1kan n kepe kepent ntin in1an 1an daera daerah h pemilihanna dari pada kepentin1an nasional 4. %mumna %mumna kuran1 efektife efektife 'a1i 'a1i suatu suatu masarakat masarakat hetero1en hetero1en
2? Si+,*- r//r+i/nal * aitu sistem an1 'erki'lat pada jumlah penduduk an1
merupakan peserta pemilih. Ber'eda den1an sistem distrik* 8akil den1an pemilih kuran1 akra' karena 8akil dipilih le8at tanda 1am'ar. istem proporsional 'anak dianut ne1ara multi-partai* seperti 7ndonesia* 7talia* Belanda* dan 8edia. K*l*(ihan8)*l*(ihan +i+,*- r//r+i/nal 'ian,aran7a a'alah:
Dian11ap le'ih me8akili suara rakat karena perolehan suara partai sama den1an persentase kursina di parlemen. etiap suara dihitun1 dan tidak ada an1 ter'uan1* hin11a partai ke6il dan minoritas 'isa mendapat kesempatan untuk menempatkan 8akilna di parlemen. >al ini san1at me8akili masarakat hetero1en dan pluralis. 9ekuran1an-kekuran1an sistem proporsional diantarana: Ber'eda den1an sistem distrik* sistem sistem proporsional kuran1 mendukun1 inte1rasi partai politik. Jumlah partai an1 terus 'ertam'ah men1ham'at inte1rasi partai. Cakil Cakil rakat kuran1 akra' den1an den1 an pemilihna* tapi le'ih akra' den1an den1 an partaina. >al ini mem'erikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk memilih 8akilna di
parlemen. Banakna partai an1 'ersain1 mene'a'kan kesulitan 'a1i suatu partai untuk menjadi maoritas. >al ini mene'a'kan sulitna men6apai sta'ilitas politik dalam parlemen* karena partai harus menandarkan diri pada koalisi.
K*l*-ahan Si+,*- Pr//r+i/nal :
. istem istem proporsiona proporsionall mempermudah mempermudah terjadi terjadina na fra1menta fra1mentasi si partai* partai* kuran1 kuran1 mendoron1 partai untuk salin1 'erinte1rasi atau 'ekerjasama* 'ahkan se'alikna 6enderun1 mempertajam per'edaan* jika terjadi konflik umumna an11ota partai 6enderun1 mendirikan partai politik 'aru* men1in1at adana peluan1 partai 'aru untuk mendapatkan kursi den1an men11a'un1 suara an1 tersisa. ". Banakna Banakna partai partai an1 'ersai 'ersain1* n1* menulitka menulitkan n mun6ulna mun6ulna partai partai den1an den1an suara suara maoritas @5(N A an1 diperlukan untuk mem'entuk pemerintahan an1 kuat. 3. istem istem proporsiona proporsionall mem'erikan mem'erikan ke8enan1an ke8enan1an an1 an1 kuat terhadap terhadap partai partai politik politik melalui sistem daftar @list sstemA. Prosedur sistem daftar 'ervariasi* umumna an1 dipakai adalah partai politik mena8arkan daftar 6alon kepada pemilih. /akat pemilih memilih suatu partai den1an semua 6alonna untuk 'er'a1ai kursi an1 dipere'utkan. ehin11a 8akil rakat an1 terpilih tidak memiliki hu'un1an an1 keuat kepada pemilih* melainkan loalitas terhadap partai politik. 4. Den1an demiki demikian* an* sistem sistem Proporsi Proporsional onal dapat dapat men11eser men11eser kedaula kedaulatan tan rakat rakat menjadi kedaulatan partai Politik.
$a'un1an istem distrik dan istem proposional 9edua sstem pemilihan men1andun1 se1i positif dan ne1ative dan setiap
Di era reformasi reformasi saat ini* sistem sistem pemilu di 7ndonesia 7ndonesia didasarkan didasarkan pada sistem
proporsional 'erim'an1 ampai den1an saat ini* telah dilaksanakan ( kali Pemilu* aitu Pemilu ,55*
,*,* ,)"* ,)* ,,"* ,,* ,,,* "((4* dan "((,. Pemilu "((, an1 diselen11arakan tahun lalu merupakan pemilu ke-( di 7ndonesia
KEKUATAN @ KELEMAHAN BUKU
Buku ini men1antarkan mahasis8a an1 'erminat ke dalam dunia ilmu politik. Dalam 'uku ini di'ahas konsep-konsep konsep-konsep seperti politik @politi6sA* @politi6sA* kekuasaan* kekuasaan* pem'uatan pem'uatan keputusan* @de6i6ion makin1A. Di sampin1 itu* di'ahas pula fun1si undan1-undan1 dasar* kelomp kelompokok-kel kelomp ompok ok polit politik* ik* de8an de8an per8ki per8kilan lan rakat rakat** 'aik 'aik di dalam dalam maupun maupun di luar luar 7ndones 7ndonesia* ia* serta serta hak-hak hak-hak asasi asasi dan perkem perkem'an 'an1ann 1anna a di PBB. PBB. BahanBahan-'ah 'ahan an an1 an1 disajikan dalam edisi kedua ini telah men1alami per'aikan dan le'ih len1kap. 9ekuatan 'uku ini adalah 'uku ini di tulis oleh Prof. Miriam Budiarjo adalah tokoh tokoh luar luar 'iasa. 'iasa. Beliau Beliau seoran seoran1 1 ilmu8an ilmu8an politi politik k senior senior sekali sekali1us 1us pelaku pelaku politi politik. k. Pemikiranna telah mem'erikan sum'an1an an1 san1at 'erhar1a 'a1i perkem'an1an ilmu politik di 7ndonesia* 'eliau ialah putri nomor ti1a Prof. Dr. aleh Man1undinin1rat @),0-,0"A* dokter 9eraton 9esunanan olo dan intelektual dise1ani se'a1ai rektor pertama %niversitas okroaminoto a8al ,0(-an. Prof. Miriam Budiarjo ini pernah menja'at se'a1ai Dekan &akultas 7lmu osial dan 7lmu Politik %niversitas 7ndonesia @&77P %7A periode ,4–,,* di &77P %7 inilah Prof. Miriam Budiarjo 'erkhidmat dan 'uku karan1anna an1 'erjudul Dasar-dasar 7lmu Politik kini telah menjadi 'uku 8aji' mahasis8a 7lmu politik di 7ndonesia. 9elema 9elemahan han 'uku ini hana hana terdap terdapat at pada pada kata-k kata-kata ata an1 an1 'erkel 'erkelit it dan tidak tidak lan1sun1 lan1sun1 mudah di men1erti ju1a pada pen1emasan pen1emasan 'uku an1 te'al dan tidak 'er8arna 'er8arna mem'uat pem'a6a en11an mem'a6ana.
Dari hal di atas penulis dapa menimpulkan 'ah8a 'uku ini 'a1us untuk siapapun an1 in1in mempelajari politik le'ih dalam la1i* karena 'uku ini 'anak mem'ahas ten1tan1 apa itu politik dan apa saja an1 ada di dalamna* oleh karena itu kita 'isa le'ih tahu tentan1 politik 'aik di 7ndonesia maupun di dunia.
KONTRIBUSI BUKU TERHADAP STUDI ILMU POLITIK
7lmu politik merupakan ilmu an1 san1at 'ermanfaat untuk di pelajari * apala1i di aman sekaran1 ini praktik dan tata6ara politk 7ndonesia sudah semakin tidak karuan dan 'ersifat tidak 'ersih. %ntuk itu den1an adana 'uku D;;/-D;;/ 72M% P+27#79 karan1an Miriam Budiardjo ini san1at 'erpen1aruh 'a1i kelan1sun1an politik 7ndonesia 'aik di masa sekaran1 maupun masa an1 akan datan1 . 9ontri'usi 'uku terhadap studi ilmu politik aitu mem'uat kita tahu 'anak hal tentan1 apa itu dasar politik dan apa saja an1 ada di dalamna. etelah kita tahu * tentu saja saja dalam dalam prakti praktikn knaa kita kita dapat dapat melaks melaksana anakan kan polit politik ik an1 an1 'erdas 'erdasark arkan an teori teori dan tentuna mem'uat kita tidak akan melakukan penimpan1an-penimpan1an an1 seperti di lakukan petin11i
