BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu negara yang dijajah oleh Belanda, Belanda sudah menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Selama itu, Indonesia mengalami kesengsaraan dalam memenuhi semua kebijakan yang sudah dibuat oleh Belanda. Kedatangan jepang awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia karena mereka menyatakan bahwa mereka adalah saudara tua Indonesia dan memberikan semboyan gerakan 3A. Selama penjajahan Jepang indonesia jauh lebih menderita daripada masa penjajahan Belanda, hal ini bisa kita ketahui dari adanya romusha yang menyebabkan bangsa Indonesia sangat menderita.
Dalam Perang Dunia II Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 bertujuan untuk menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka, hal ini dilakukan oleh Jepang karena ia menginginkan agar bangsa Indonesia membantu Jepang pada perang pasifik. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena menurut Jepang BPUPKI terlalu cepat mengambil keputusan dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Sebagai pengganti BPUPKI Jepang membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
Keadaan Jepang yang semakin terjepit karena kedua kota di Jepang dibom atom oleh sekutu, pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hirosima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang tidak berdaya dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu resmi pada tanggal 14 Agustus 1945 dengan menandatangani Perjanjian San Fransisco. Keadaan yang seperti ini menyebabkan keadaan di Indonesia menjadi Vacuum of power (kekosongan pemerintahan). Sekutu yang diboncengi NICA datang ke Indonesia, Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali dan mempersenjatai KNIL menyebabkan terjadinya pertempuran di berbagai sejata. Selain itu, pemerintahan Indonesia juga melakukan berbagai perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia juga mencari dukungan dari berbagai negara untuk mendapatkan dukungan dalam sidang – sidang PBB.
Dari berbagai perjuangan yang sudah dilakukan oleh pahlawan – pahlawan bangsa Indonesia kita dapat memetik nilai – nilai positif yaitu : peduli terhadap kebaikan, cerdas dalam berpikir, pandai memanfaatkan waktu.
Rumusan Masalah
Bagaimana Perubahan dan Perkembangan Politik Masa Awal Kemerdekaan Indonesia?
Bagaimana Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Melalui Perlawanan Bersenjata diberbagai Daerah, Perjuangan Diplomasi serta Pembentukan RIS dan Pengakuan Kedaulatan?
Tujuan
Agar siswa mengetahui bagaimana Perubahan dan Perkembangan Politik Masa Awal Kemerdekaan Indonesia.
Agar siswa mengetahui bagaimana Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Melalui Perlawanan Bersenjata diberbagai Daerah, Perjuangan Diplomasi serta Pembentukan RIS dan Pengakuan Kedaulatan.
BAB II
PEMBAHASAN
Perubahan dan Perkembangan Politik Masa Awal Kemerdekaan Indonesia
Perkembangan Ideologi pada Babak Awal Kemerdekaan Indonesia
Pada periode awal kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik. Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan.
Keragaman ideologi partai politik di Indonesia
Maklumat Politik 3 November 1945, dikeluarkan oleh Moh. Hatta, sebagai peraturan dari pemerintah Indonesia. Akibatnya, muncullah partai – partai politik dengan berbagai ideologi, arah dan metode pergerakan yang berbeda – beda.
Hubungan antara KNIP dan Lembaga Pemerintahan
Pada dasarnya, posisi wewenang KNIP dikukuhkan melalui Maklumat X, 16 Oktober 1945, yang memberikan kuasa legislative terhadap KNIP. Dengan maklumat itu, KNIP berposisi seperti layaknya DPR untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya Pemilu untuk memilih anggota DPR sebenarnya. Tugas KNIP yaitu membantu dan menjadi pengawas kinerja presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
Hubungan Keragaman Ideologi Dan Pembentukan Lembaga Kepresidenan
Terdapatnya keragaman ideologi pada era awal kemerdekaan ternyata menyebabkan perubahan yang sangat besar. Perubahan KNIP dan munculnya berbagai partai politik menjadi katalisator utama terhadap perubahan struktur pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno membentuk susunan kabinet sebagai pelaksana eksekutif dari lembaga kepresidenan Indonesia.
Pengaruh Perbedaan Ideologi Politik terhadap Strategi Menghadapi Belanda
Ideologi dan strategi dari partai politik dalam menghadapi Belanda terlihat dengan jelas dari dasar dan tujuan partai politik yang ada di Indonesia. Partai – partai yang muncul dan berkembang di Indonesia memiliki beragam ideologi.
Konflik antara Kelompok – kelompok Partai Politik di Indonesia
Kabinet Syahrir
Program kabinet syahrir yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda. Karena sekutu merebut kembali wilayah Indonesia dan perundingan Linggarjati, Sultan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada presiden sehingga berakhirlah kabinet Syahrir ini.
Kabinet Amir Syarifuddin
Saat perundingan Renville dapat dilaksanakan, Amir Syarifuddin bersama Musso melakukan pemberontakkan kepada pemerintahan RI di Madiun pada 1948.
Kabinet Hatta
Presiden menunjuk Moh. Hatta untuk membentuk kabinet untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia – Belanda agar bisa selesai secepatnya. Dibawah pimpinanya Indonesia berhasil mendapat pengakuan sebagai Negara merdeka dan berdaulat dari pemerintahan kerajaan Belanda.
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Melalui Perlawanan Bersenjata diberbagai Daerah, Perjuangan Diplomasi dan Pembentukan RIS dan Pengakuan Kedaulatan
Perlawanan Bersenjata diberbagai Daerah
Pertempuran Surabaya
Tragedi ini terjadi karena insiden bendera di Hotel Yamato yang melibatkan Indonesia dan sekutu. Kedatangan pasukan AFNEI di Surabaya menumbuhkan kecurigaan bagi pemerintah RI bahwa kedatangan AFNEI diboncengi oleh NICA. Pada tanggal 27 Oktober 1945 mulailah pertempuran antara pasukan Indonesia melawan AFNEI. Soekarno-Hatta dan Amir Syarifuddin tiba di Surabaya tanggal 29 Oktober 1945. Insiden ini mengakibatkan tewasnya Brigjen Mallaby, menyulut kemarahan pasukan AFNEI. Pada tanggal 10 November 1945, pasukan AFNEI menggempur kota Surabaya melalui darat, laut, dan udara, tetapi rakyat Surabaya gigih mempertahankan Kota Surabaya. Pertempuran yang terakhir terjadi pada tanggal 28 November 1945 di Gunung Sari.
Insiden Bandung Lautan Api
Pada bulan Oktober 1945, TRI dan pemuda serta rakyat sedang berjuang melawan tentara Jepang untuk merebut senjata dari tangan Jepang. Disamping itu, TRI harus mengosongkan kotra Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 Oktober 1945. Pada tanggal 23 maret 1946, AFNEI kembali mengeluarkan ultimatum supaya TRI meninggalkan kota Bandung. Sebelum meninggalkan Bandung, TRI dan rakyat Bandung mengadakan perlawanan dengan membumihanguskan kota Bandung bagian selatan yang dikenal dengan Bandung Lautan Api.
Pertempuran Medan Area
Tanggal 9 Oktober 1945 pasukan AFNEI dibawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Belawan. Tawanan yang ada di Medan dibebaskan, kemudian dipersenjatai dan dibentuk menjadi Batalyon KNIL di Medan. Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda sehingga meletuslah pertempuran di Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Pada tanggal 18 Oktober 1945 AFNEI mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan TKR dan Laskar Perjuangan supaya menyerahkan senjata. Tanggal 1 Desember 1945 AFNEI membatasi daerah Medan dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area (Batas Resmi Medan Area) di sudut-sudut pinggiran kota Medan. Pada bulan April 1946, kota Medan dikuasai oleh pasukan AFNEI.
Peristiwa Merah Putih di Manado
Sejak akhir tahun 1945 pasukan AFNEI meninggalkan Sulawesi Utara dan kekuasaan diserahkan sepenuhnya kepada NICA, sehingga ia bertindak semena – mena. Mantan anggota KNIL ini dikenal sebagai Tangsi Hitam yang kemudian membentuk Pasukan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 1946 tanpa dilengkapi senjata, PPI menyerbu kedudukan NICA di Teling. Pada hari itu juga, sebagian pejuang Indonesia mengambil bendera Belanda yang berada di pos penjagaan dan merobek warna birunya sehingga yang masih ada hanya warna merah dan putih. Bendera itu dikibarkan di Tangsi Teling. Peristiwa ini menandai peristiwa merah putih di Manado.
Pertempuran di Jakarta
Karena NICA dan KNIL terus melakukan provokasi yang menyebabkan kemarahan masyarakat sehingga keadaan di Jakarta pun menjadi sulit dikendalikan. Pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok tanggal 30 Desember 1945 membuat situasi semakin memburuk maka ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta.
Peristiwa Merah Putih di Biak
Di Biak terbentuk pula Partai Indonesia Merdeka yang dipimpin oleh Lucas Roemkorem. Tanggal 14 Maret 1948 para pejuang Irian menyerang tangsi militer Belanda di Sorido dan Biak yang dipimpin oleh Yoseph. Karena persenjataan NICA lebih unggul, maka serangan mengalami kegagalan. Tiga orang pimpinan ditangkap dan diadili di Belanda , dua orang dihukum mati dan seorang dijatuhi hukuman seumur hidup.
Pertempuran Lima Hari di Semarang
Pertempuran ini dimulai tanggal 15 Oktober 1945 dan berakhir 20 Oktober 1945 yang disebabkan karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dokter Kariadi. Terdengar bahwa Jepang meracuni sumber air di kota Semarang. Dokter Kariadi bersikeras memeriksa kondisi mata air tersebut. Di perjalanan ia tertembak oleh tentara Jepang yang membuat rakyat sangat marah dan menyerang tentara Jepang.
Pertempuran Puputan Margarana
Pada tanggal 18 November 1946 Ngurah Rai mengadakan serangan terhadap markas Belandi di Kota Tabanan, dan meraih kemenangan kemudian memusatkan markas perjuangannya di Desa Margarana. Namun pada 20 November 1946 Belanda menyerang secara tiba – tiba sehingga Ngurah Rai beserta pasukannya gugur. Pertempuran ini sampai titik darah penghabisan atau lebih dikenal Perang Puputan.
Pertempuran Palagan Ambarawa
Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 November - 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa dikarenakan AFNEI membebaskan tawanan perang di Ambarawa dan Magelang dan mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 20 November 1945 pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu. Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Posisi Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Letkol Soedirman. Kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan RI.
Pertempuran Lima Hari di Palembang
Pasukan sekutu mendarat di Palembang tanggal 12 okteber 1945, dipimpin oleh Letnan Kolonel Carmichael, bersama sekutu dan aparat NICA. Pasukan sekutu ini hanya diizinkan mendiami Talang Semut, akan tetapi mereka tidak mengindahkan peraturan itu. Ketika meninggalkan kota Palembang sekutu menyerahkan kedudukannya pada Belanda, sementara perundingan berlangsung pada tanggal 1 januari 1947, pertempuran meletus kembali pertempuran berlangsung selama 5 hari. Pada tanggal 6 januari 1947 dicapai persetujuan gencatan senjata antara Belanda dan pemerintah Indonesia di Palembang.
Peristiwa Westerling
Peristiwa ini adalah peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil yang ada di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Belanda yaitu Depot Speciale Tropen (DST) yang dipimpin oleh Raymond Pierre Paul Westerling. Tahap I pada 11 Desember 1946 di Desa Batua, tahap II pada 19 Desember 1946 di Polobangkeng, Makassar, tahap III pada 26 Desember 1946.
Agresi Militer Belanda I
Agresi Militer Belanda I Dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat dan penafsiran yang semakin memuncak mengenai ketentuan-ketentuan persetujuan Linggarjati. Tanggal 27 Mei 1947 Belanda menyampaikan ultimatum kepada Pemerintah RI yang harus dijawab dalam waktu 14 hari. Jam 10.04 pagi kapal pemburu torpedo "Piet Hein" menghujani markas ALRI tersebut dengan tembakan meriam. Di selatan Sitoebondo para pejuang Republik berusaha menahan serangan dari dalam parit dan bunker buatan, tapi karena kalah unggul dalam persenjataan, terpaksa mereka menarik mundur. Pertempuran terakhir terjadi di Pabrik Gula Prajekan, dimana tersimpan 30.000 ton gula.
Agresi Militer Belanda II
Agresi Militer Belanda II diawali serangan terhadap Yogyakarta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Agresi Militer Belanda II dilatarbelakangi oleh Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari perjanjian Renville. 18 Desember 1948. PBB juga mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia dan membuat Belanda mengakhiri agresi militer II.
Serangan Umum 1 Maret 1949
Propaganda yang dilakukan oleh Belanda dapat dibuyarkan oleh serangan secara terorganisasi ke Ibu kota Yogyakarta. Serangan itulah yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan umum itu dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade 10 / Wehkreise III, di bawah pimpinan Letkol Soeharto. Keberhasilan serangan umum itu amat ditentukan oleh peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX . Dalam waktu relatif singkat, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar Yogyakarta.
Perjuangan Diplomasi
Mencari dukungan internasional
Perjuangan mencari dukungan Internasional lewat PBB dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung dilakukan dengan mengemukakan masalah Indonesia dihadapan sidang Dewan Keamanan PBB. Tindakan tidak langsung dilakukan melalui pendekatan dan hubungan baik dengan Negara – negara yang mendukung seperti Australia, India, Negara – negara liga Arab, Negara – negara anggota Dewan keamanan PBB.
Perundingan dengan Belanda
Permulaan perundingan-perundingan dengan Belanda (10 Februari 1946)
Letnan Jenderal Christison memprakarsai pertemuan Pemerintah RI dengan Belanda. Pada awal perundingan, H.J. Van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda. Pada tanggal 12 Maret 1946, pemerintah Republik Indonesia menyampaikan pernyataan balasan.
Perundingan di Hooge Veluwe (14–25 April 1946)
Setelah beberapa kali diadakan pertemuan pendahuluan, diselenggarakanlah perundingan resmi antara pemerintah Belanda dengan Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik namun mengalami kegagalan.
Perundingan gencatan senjata (20–30 September 1946)
Banyaknya insiden pertempuran antara pejuang Indonesia dengan pasukan Sekutu dan Belanda mendorong diadakannya perundingan gencatan senjata, perundingan tidak mencapai hasil yang diinginkan.
Perundingan RI dan Belanda (7 Oktober 1946)
Perundingan berlangsung di rumah Konsul Jenderal Inggris di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. Dalam perundingan tersebut, masalah gencatan senjata yang gagal perundingan tanggal 30 September 1946 disetujui untuk dibicarakan lagi dalam tingkat panitia yang diketuai Lord Killearn.
Perundingan Linggarjati (10 November 1946)
Tanggal 10 November 1946 di Linggarjati di Cirebon, dilangsungkan perundingan antara Pemerintah RI dan komisi umum Belanda. Berikut isinya :
Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.
Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Serikat dengan nama RIS.
RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia- Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947 dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarta.
Perjanjian Renville (8 Desember 1947 – 17 Januari 1948)
Perjanjian Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perjanjian Renville menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut :
Penghentian tembak-menembak.
Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.
Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.
Membentuk Uni Indonesia-Belanda. Negara Indonesia Serikat yang ada di dalamnya sederajat dengan Kerajaan Belanda.
Resolusi DK PBB (28 Januari 1949)
Berkaitan dengan Agresi Militer Belanda II, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi, isinya :
Belanda harus menghentikan semua operasi militer dan pihak RI diminta untuk menghentikan aktivitas gerilya, kedua pihak harus mengadakan perdamaian.
Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik dalam daerah RI oleh Belanda sejak 19 Desember 1948.
Belanda harus memberikan kesempatan kepada pemimpin RI untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Kekuasaan RI di daerah-daerah RI menurut batas-batas Persetujuan Renville dikembalikan kepada RI.
Perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggarjati, Persetujuan Renville, dan berdasarkan pembentukan suatu Pemerintah Interim Federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949.
Perjanjian Roem-Royen (17 April – 7 Mei 1949)
Roem-Royen Agreement : Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk membantu pelaksanaan resolusi DK PBB pada tanggal 28 Januari 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Mr. Mohammad Roem. Delegasi Belanda dipimpin Dr. Van Royen. Pertemuan dipimpin Merle Cohran dari UNCI yang berasal dari Amerika Serikat. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal dengan nama "Roem-Royen Statement".
Konferensi Inter-Indonesia (19 -22 Juli 1949 dan 31 Juli – 2 Agustus 1949)
Konferensi Inter-Indonesia ini penting untuk menciptakan kesamaan pandangan menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi Inter-Indonesia I diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 – 22 Juli 1949,dipimpin oleh Mohammad Hatta. Konferensi Inter-Indonesia II diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli – 2 Agustus 1949,dipimpin oleh Sultan Hamid (Ketua BFO). Pada tanggal 1 Agustus 1949, pihak Republik Indonesia dan Belanda mencapai persetujuan penghentian tembak-menembak yang akan mulai berlaku di Jawa dan Sumatera.
Konferensi Meja Bundar (KMB) (23 Agustus 1949 – 2 November 1949)
KMB dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda, W. Drees. Konferensi berlangsung dari tanggal 23 Agustus - 2 November 1949. KMB dapat menghasilkan beberapa persetujuan. Berikut ini hasil dari KMB di Den Haag:
Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat kepada RIS.
Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara federal. Corak pemerintahan RIS diatur konstitusi yang dibuat oleh RI dan BFO.
Melaksanakan penyerahan kedaulatan selambat- lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
Masalah Irian Jaya akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.
Kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk Uni Indonesia-Belanda.
Menarik mundur pasukan Belanda dari Indonesia dan membubarkan KNIL.
RIS harus membayar utang Belanda yang diperbuatnya semenjak tahun 1942.
Pembentukan RIS dan Pengakuan Kedaulatan
Penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu yang bersamaan di Indonesia dan di negeri Belanda, pada 27 Desember 1949. Di Belanda, penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda. Ratu Juliana, P.M. Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen, dan Mohammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pada periode awal kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik , dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga terjadi berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia, maka dari itu berbagai cara digunakan agar masalah ini selesai dengan cepat maka dibentuklah Partai politik dengan ideologi yang berbeda, kabinet Syahrir, kabinet Amir Syarifuddin dan kabinet Hatta.
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Melalui Perlawanan Bersenjata, melalui perlawanan di berbagai daerah yaitu peristiwa pertempuran antara pasukan Sekutu dan Belanda antara lain pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, peristiwa Merah Putih di Manado, pertempuran Jakarta, pertempuran di Ambarawa, Agresi Militer Belanda I, Agresi Militer Belanda II, Serangan Umum 1 Maret 1949, gerakan para pahlawan yang gagah berani dan tak takut mati demi mempertahankan tanah air yang kembali betempur walau sudah merdeka, tak hanya dengan genjatan senjata, para pahlawan juga melakukan Perjuangan Diplomasi yang berunding dengan negara – negara dan menetapkan keputusan beserta perjanjian agar pihak lain tidak sewenang – wenang terhadap bangsa Indonesia, sehingga pada saat itu Pembentukan RIS dan Pengakuan Kedaulatan dapat dilakukan oleh Indonesia.
Saran
Dengan selesainya materi dari makalah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa betapa bangsa Indonesia benar - benar suatu bangsa yang tidak mau terjual harga dirinya. Walaupun mungkin Indonesia bisa maju jika diperintah oleh bangsa-bangsa asing. Tapi kita memilih ingin berdikari apapun jadinya, lebih baik mati daripada di jajah. Saran dari materi makalah ini, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus meneruskan cita – cita para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Roem, Mohamad. 1982. Tahta Untuk Rakyat. Jakarta: Gramedia
Sumiyati, Sri Endang. 2001. Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Yogyakarta: Media Pressindo
Cribb, R. d. (2012). Kamus Sejarah Indonesia. Jakarta: Komunitas bambu.
Dewi, F. Y. (2008). Pemerintahan Daerah di Sumatera selatan pada tahun 1948-1957 Tesis Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Depok: Tidak diterbitkan.
Lapian, A.B (.Tim) (1996). Terminologi Sejarah 1945-1950& 1950-1959. Jakarta: Cv Defit Karya.
Simatupang, T. (2005). Revolusi dan Kita sekarang. dalam W. H. Frederick (Ed.), Pemahaman Sejarah Indonesia sebelum dan sesudah revolusi (hal. 76). LP3ES.
Zed, M. (2003). Kepialangan , Politik , dan Revolusi Palembang 1900-1950. Jakarta: LP3ES.
3
