MAKALAH
PENDIDIKAN KEDINASAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Formal
Dosen Pengampu Dra. M.D Niron, M.Pd.
Disusun oleh :
Aurora Agasi MP B/ 13101241049
Debira Adhiyanti MP B/ 13101341058
Fitri Nusi Vera MP B/ 13101241060
Dian Meliya Ayu MP B/ 13101241063
Theresia Ismi A. MP B/ 13101244007
Manajemen Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
2015
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pendidikan modern saat ini sangat mendukung pelaksanaan pendidikan yang berfokus pada pengembangan diri peserta didik. Peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman yang membutuhkan kualitas diri yang baik dan kompeten. Proses pendidikan di Indonesia memiliki jenis pendidikan yang bervariasi dan menyesuaikan dengan kondisi peserta didik.
Salah satu jenis pendidikan yang mendukung kompetensi peserta didik adalah pendidikan kedinasan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan pasal 2, pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
Dalam pelaksanaan pendidikan kedinasan, pengelolaannya mendapat keterkaitan khusus dengan kedinasan. Hal ini dikarenakan proses pendidikannya mengacu pada aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian atau LPNK. Oleh karena itu, pendidikan kedinasan memiliki pengelolaan yang berbeda dengan proses pendidikan umum.
Pendidikan kedinasan dikelola dan diawasi langsung dibawah kementerian atau LPNK terkait. Sumber pembiayaannya akan dikelola langsung dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik. Pendidikan ini mendapat perhatian masyarakat yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan jaminan kerja dan menjadi pegawai negeri sipil yang menyebabkan setiap pembukaan pendaftaraan mahasiswa baru selalu dibanjiri peminat dari berbagai daerah di Indonesia.
Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut penulis menyusun makalah yang berjudul Pendidikan Kedinasan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
Bagaimana analisis kondisi pada STAN?
Bagaimana kondisi harapan STAN?
Bagaimana strategi pengembangan STAN?
Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, makalah ini bertujuan untuk :
Mengetahui analisis kondisi pada STAN.
Mengetahui kondisi harapan STAN.
Mengetahui strategi pengembangan STAN.
Manfaat
Berdasarkan tujuan tersebut, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
Bagi Penulis
Penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Formal. Penulisan ini dapat mengaplikasikan materi yang di sampaikan pada proses perkuliahan.
Bagi Pembaca
Penulis berharap bahwa pembaca dapat mendapatkan referensi ilmu terkait pendidikan kedinasan. Selain itu, dapat menjadi sumber pustaka untuk penelitian yang terkait.
BAB II
KAJIAN TEORI
Landasan Pendidikan Kedinasan
Dalam suatu pelaksanaan pendidikan manapun tentunya memiliki landasan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, salah satunya yaitu dalam pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan juga mempunyai landasan yuridis, yaitu sebagai berikut:
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 2004 Tentang Kurikulum Pendidikan Kedinasan dalam Departemen dalam Negeri.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian kedelapan pasal 29 mengenai pendidikan kedinasan yang berbunyi:
Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen.
Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Hakikat Pendidikan Kedinasan
Pengertian Pendidikan Kedinasan
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan, pengertian pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.
Selain itu, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non departemen.
Dari beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa pendidikan kedinasan adalah suatu pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen yang bertujuan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas kedinasan bagi calon pegawai maupun pegawai.
Tujuan, Fungsi dan Karakteristik Pendidikan Kedinasan
Tujuan umum pendidikan kedinasan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yakni mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara khususnya keterampilan yang diperlukan oleh Departeman atau Lembaga pemerintah nondeparetemen yang bersangkutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Republik Indonesia mengklasifikasikan pendidikan tinggi dalam dua kategori yakni pendidikan akademik yang diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan pendidikan profesional yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
Tujuan khusus pendidikan kedinasan adalah:
Meningkatkan kemampuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansinya.
Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pengembangan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
Fungsi pendidikan kedinasan sejalan fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada departemen atau lembaga pemerintah nondepartemennya untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik.
Pendidikan kedinasan pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non departemen.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan pasal 2, pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
Karakteristik pendidikan kedinasan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan pasal 3 mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut:
Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang keahlian tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK tempat mereka bekerja.
Pendidikan kedinasan berorientasi pada kepentingan pelayanan masyarakat dan kebutuhan profesi tertentu dari Kementerian, kementerian lain atau LPNK.
Kemampuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kompetensi lulusan pendidikan kedinasan yang disesuaikan dengan standar nasional pendidikan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik Pendidikan Kedinasan
Pendidik
Pendidik pada satuan pendidikan kedinasan terdiri atas dosen dan instruktur atau widyaiswara yang merupakan seseorang yang karena pendidikan dan/atau keahliannya diangkat oleh Kementerian, kementerian lain, LPNK terkait, dan/atau oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan kedinasan dengan tugas utama mengajar dan/atau melatih peserta didik pada program pendidikan kedinasan yang bersangkutan.
Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan kedinasan terdiri atas tenaga penunjang akademik dan pengelolaan satuan pendidikan. Tenaga penunjang akademik pada pendidikan kedinasan adalah seseorang yang karena pendidikan dan/atau keahliannya diangkat oleh Kementerian, kementerian lain, LPNK terkaut, dan/atau oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan kedinasan dengan tugas utama mengajar dan/atau melatih peserta didik pada program pendidikan kedinasan yang bersangkutan. Tenaga penunjang akademik sekurang-kurangnya terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan kedinasan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar. pengelola satuan pendidikan terdiri atas pimpinan lembaga, pembantu pimpinan, dan unsure penunjang pengelolaan satuan pendidikan.
Peserta Didik
Syarat bagi peserta didik pendidikan kedinasan yaitu:
Pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK;
Memiliki ijazah sarjana (S-1) atau yang setara; dan
Memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik pendidikan kedinasan sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan kedinasan.
Peserta didik pendidikan kedinasan memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban peserta didik pendidikan kedinasan yaitu mematuhi peraturan/ketentuan pada satuan pendidikan; menjaga kewibawaan dan nama baik penyelenggara pendidikan kedinasan, Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait, dan satuan pendidikan kedinasan yang bersangkutan; dan memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Hak peserta didik pendidikan kedinasan yaitu memperoleh biaya pendidikan kedinasan sesuai dengan keahlian tertentu yang diikutinya; memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran; mendapat bimbingan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelesaian studinya; dan memperoleh layanan informasi mengenai program pendidikan yang diikutinya serta hasil belajarnya.
Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Kedinasan
Jalur pendidikan kedinasan terdiri dari pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka. Keberadaan pendidikan tinggi kedinasan diperuntukkan bagi para pegawai dan calon pegawai negeri yang telah bekerja di lingkungan departemen dan LPND dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sehingga mampu melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di instansinya masing-masing. Hal ini berbeda dengan pendidikan tinggi umum yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang belum bekerja, mengarahkan peserta didiknya untuk menguasai pengetahuan yang menekankan pada aspek kognitif dan afektif.
Jalur pendidikan formal dalam pengertian jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dalam pendidikan kedinasan terdiri atas pendidikan menengah, akademi, sekolah tinggi, dan institut. Contoh:
Tingkat menengah: Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP) di bawah pemerintah daerah, sebelumya berada di bawah Deparetemen Pertanian. Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) di bawah pemerintah daerah, sebelumnya di bawah Departemen Kehutanan.
Tingkat Akademi: Akademi Pertanian di bawah Departemen Pertanian, Akademi Kehutanan di bawah Departemen Kehutanan selanjutnya kedua akademi tersebut menjadi di bawah Pemerintah Daerah Provinsi, akademi Perhubungan Darat di bawah Departemen Perhubungan, akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga Departemen PU, Akademi Militer Nasional atau Akademi Angkatan Bersenjata di bawah Departemen Hankam, Akademi Kepolisian di bawah Kepolisian Negara, dan lain-lain.
Tingkat perguruan tinggi: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di bawah Departemen Keuangan, Pendikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di bawah Kepolisian Negara, Sekolah Tinggi Ilmuy Administrasi (STIA) di bawah Lembaga Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam Negeri (STPDN) atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)yang merupakan penggabungan dari Akademi Pemerintahan dalam Negeri (APDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di bawah Departemen dalam Negeri.
Jalur pendidikan nonformal dalam pengertian jalur pendidikan di luar pendidikan formal diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang dalam pendidikan Kedinasan terdiri dari berbagai pendidikan dan pelatihan baik struktural maupun teknis dan fungsional. Ada dua jenis pendidikan dan pelatihan yang ada pada departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yakni:
Diklat Prajabatan adalah diklat wajib bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) yang terdiri dari:
Diklat Prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I
Diklat Prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II
Diklat Prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III
Diklat dalam Jabatan terdiri dari:
Diklat kepemimpinan, terdiri dari Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) IV, III, II, dan I
Diklat fungsional, dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Jenis dan jenjang diklat fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan. Diklat fungsional di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yaitu: Diklat Analisis Kepegawaian, Diklat Analisis Kebutuhan Diklat, diklat Pengelolaan Keuangan daerah, dan lain-lain
Diklat teknis, dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Jenis dan jenjang Diklat Teknis ditetapkan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan.
Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan
Program pendidikan kedinasan hanya menerima peserta didik pegawai negeri dan calon pegawai negeri. Peserta didik pendidikan kedinasan adalah pegawai negeri dan calon pegawai negeri yang diberi tugas atau izin oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan kedinasan.
Program pendidikan kedinasan yang merupakan program pendidikan profesi setelah program sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dapat diselenggarakan di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan yang ada pada Kementerian, kementeran lain, atau LPNK terkait baik pada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dengan beban belajar 36 sampai dengan 40 satuan kredit semester setelah program sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dihitung dari beban belajar kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri yang sebagian beban belajar itu dapat diperoleh dari hasil penilaian belajar melalui pengalaman atau pengumpulan kredit dari satuan pendidikan yang lain.
Pendidikan kedinasan pada jalur pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pendidikan kedinasan pada jalur pendidikan nonformal dapat diselenggarakan dalam bentuk kursus, pendidikan dan pelatihan, atau bentuk lain yang sejenis.
Penjurusan pada pendidikan kedinasan dilaksanakan dalam bentuk program spesialisasi yang ditetapkan oleh Kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait, sedangkan program studi pada pendidikan kedinasan dikembangkan dengan memperhatikan tujuan program studi yang akan dicapai, kompetensi lulusan peserta didik yang diharapkan, kontribusi terhadap pembangunan nasional, kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat, dan keunggulan pendidikan kedinasan tersbeut. Penjurusan dan program studi pendidikan kedinasan disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan kedinasan ditetapkan oleh satuan pendidikan nasional dengan melibatkan asosiasi profesi dengan mengacu pada standar isi dan berlaku secara nasional. Kurikulumnya dikembangkan oleh satuan pendidikan kedinasan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, kementerian lain, atau LPNK. Standar kompetensi lulusan pendidikan kedinasan dikembangkan oleg satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan dapat diperkaya sesuai dengan kebutuhan. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
Proses Pendidikan Kedinasan
Kurikulum
Kurikulum pendidikan kedinasan mengacu kepada standar kompetensi jabatan. Penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelengara diklat, peserta, dan alumni diklat, serta unsur ahli lain. Kurikulum disusun berdasarkan KD pendidikan berbasis ilmu, seni praktik, dan etika pemerintahan dengan berpedoman pada pola ilmiah pokok ssebagai berikut:
Pola ilmiah pokok yang menjadi sandaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikanyang berproses pada ilmu yang memancarkan keluasan ilmu, kehandalan praktek, kreativitas seni, kesempurnaan etika dan keindahan estetikadalam proses pelayanan masyarakat oleh pemerintah
Karakteristik pola ilmiah dimaksud adalah membangun kepemerintahan yang baik dengan karakteristik; partisipasi, keadilan yang menjunjung tinggi HAM, transparansi, responsif, menjadi perantara kepentingan uang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur, kesempatan yang sama, penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia sebaik mungkin, akuntabel, dan memiliki viisi strategis serta yang terpenting adalah bebas dari KKN.
c. Pola ilmiah tersebut meliputi:
Bidang pendidikan
Bidang penelitian
Bidang pengabdian kepada masyarakat
Sistem Pembelajaran
Pada umumnya proses pembelajaran pada pendidikan kedinasan terdiri dari:
a. Pre tes, Proses, dan Post tes
Pembelajaran dalam pendidikan kedinasan selalu diawali dengan pre tes yang biasanya dilaksanakan secara tertulis dan hasilnya segera dicermati sebelum proses pembelajaran. Pre tes berfungsi:
Mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki atau dikuasai peserta didikmengenai bahan ajar yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran
Mengetahui dari mana proses pembelajaran dimulai
Menyiapkan peserta didik dalam proses pembelajaran
Mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sebagai hasil pembelajaran dengan membandingkan pre tes dengan post tes.
Proses pembelajaran diupayakan dapat dilaksanakan dalam suasana dan kondisi yang menyenangkan bagi peserta didik maupun pendidiknya. Pendidikan kedinasan dikatakan efektif jika pada hasilnya terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya sesuai tujuan pendidikan dan atau latihan. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah ceramah bervariasi, pendalaman materi, studi kasus, diskusi, dan penulisan kertas kerja yang didasarkan pada pendekatan pendidikan andragogi.
Setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik pendidikan kedinasan juga menjalani post tes untuk menilai keberhasilan pembelajaran.
b. Persyaratan Peserta
Persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan jabatan PNS (Keputusan Ketua LAN Nomor 304A/IX/6/4/1995 pasal 13 ayat 1, 2, dan 4) yaitu:
Peserta diklat bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karir PNS, dalam jabatan struktural tertentu
Persyaratan Umum : memiliki potensi untuk berkembang, dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi; berprestasi dalam melaksanakan tugas; sehat jasmani rohani; dan minat tinggi mengikuti diklat.
Penyeleksi adalah Tim seleksi Peserta Diklat (TPSD)instansi atas usul pimpinan unit calon peserta.
c. Jumlah dan Komposisi Peserta
Jumlah peserta didik tiap kelas maksimal 40 orang yang berasal dari Instansi lembaga Penyelenggara Diklat yang bersangkutan dan Instansi Pusat dan Daerah lainnya yang dikoordinasikan oleh instansi pembina.
d. Prosedur Seleksi
Didasarkan pada tersedianya formasi jabatan struktural sesuai eselon tertentu
Pelaksanaan seleksi dengan tiap instansi membentuk Tim Selesi Peserta Diklat Instansi (TSPDI)
TSPDI bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Instansi merekomendasikan calon peserta diklat
Peserta diklat diprioritaskan bagi yang telah menduduki jabatan struktural sesuai diklat yang akan dijalani
Harus memperhatikan formasi jabatan struktural yang tersedia
Penetapan peserta diklat dalam bentuk surat keputusanpenetapan peserta diklat oleh Pembina Kepegawaian Instansi
Pemanggilan peserta diklat untuk mengikuti diklat \
.Mata Pendidikan dan Pelatihan
Kelompok Mata pendidikan dan pelatihan pendidikan kedinasan yaitu:
Kelompok Sikap dan Kepribadian atau Perilaku
Kelompok Kepemimpinan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Kelompok Visi dan Misi
Kalompok administrasi dan Manajemen
Kelompok Penerapan dan aktualisasi
Evaluasi
Evaluasi program pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui penilaian terhadap peserta didik meliputi sikap dan penguasaan materi, penyelenggara, dan pendidik (dosen, widyaiswara) dan pasca diklat.
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) adalah sekolah tinggi kedinasan dibawah Departemen Keuangan milik Pemerintah, yang menyelenggarakan pendidikan Diploma bidang keuangan. Tujuannya di didirikan untuk mendidik mahasiswa supaya pengetahuan di bidang akutansi dan keuangan sector public untuk mempersiapkan mahasiswa agar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdisiplin, berakhlak, dan penuh dedikasi.
Berdirinya STAN berdasarkan keputusn Presiden No. 45 Tahun 1974, dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1967 pada tanggal 17 Maret 1975 melalui surat keputusan NO.13495/MPK/1975 diperolah izin penyelenggaraan pendidikan akuntan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan sekarang pengelolaannya dilimpahkan kepada Kepala Direktur STAN dengan surat Tugas dari Kepala Badan Keuangan.
Pada tanggal 22 Januari 2010 pemerintah telah menerbitkan PP No.14 Tahun 2010 tentang pendidikan kedinasan, PP ini merupakan turunan dari UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional kementrian dalam PP ini adalah Kementrian Pendidikan Nasional namun Kementrian lain adalah Kementrian yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dinas.
Syarat untuk memperoleh izin pendirian satuan pendidikan kedinasan (menurut PP No.14 tahun 2010 pasal 17) paling sedikit memiliki:
Kurikulum
Pendidik dan tenaga pendidik
Sarana dan prasarana pendidkansumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit unntuk 1 tahunakademik berikutnya.
Sistem evaluasi dan sertifikasi
Sistem manajemen dan proses pendidikan
Kekhususan pendidikan kedinasan
Dasar hukum penyelenggaraan kedinasan.
Latar belakang dibentuk Pendidikan Kedinasan (STAN) ini karena adanya kebutuhan pegawai kementrian/lembaga akan pegawai yang berkompeten sesuai tugas dan fungsinya khususnya di Kementrian Keuangan. Selama menempuh pendidkian Kedinasan pembaiyaan gratis karena ditanggung atau dibiayai oleh Pemerintah khususnya Kementrian terkait yang menaungi bidan pendidikan Kedinasan tersebut menggunakan dana APBN.
BAB III
PEMBAHASAN
Analisis Kondisi dan Kondisi Harapan
Raw Input
No
Kondisi
Penyebab
Harapan
1.
Animo peserta didik mengalami penurunan sekitar 10-20 % dalam waktu tiga tahun terakhir
Karena munculnya isu bahwa output yang dihasilkan terlibat tindakan korupsi dan pencucian uang, beberapa kasus tersebut di ekspos dibeberapa media sehingga menimbulkan image buruk
Diharapkan setiap lulusan memiliki sikap baik dan iman yang kuat sehingga tidak akan tergiur untuk melakukan tindakan korupsi atau tindak pidana lainnya.
2.
Daya tampung peserta didik baru menurun
Banyak lulusan yang belum ditempatkan karena lowongan di pemerintahan tidak sebanding dengan jumlah lulusan yang dihasilkan serta adanya moratorium PNS
Semua lulusan dapat ditempatkan sesuai bidang keahliannya
Instrumental Input
No
Komponen
Kondisi
Penyebab
Harapan
1.
Kurikulum
Kurikulum yang digunakan sesuai dengan peraturan terbaru tentang Pendidikan Kedinasan dan dikembangkan oleh satuan pendidikan kedinasan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian
Karena sudah mengacu pada peraturan pemerintah terbaru
Kurikulum yang digunakan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat menjaga kualitas pendidikan
2.
Pembiayaan
Seluruh biaya Pendidikan Kedinasan ditanggung oleh kementerian terkait dan dana APBN
Karena dana pendidikan didukung oleh Kementerian terkait
Dana yang diberikan tidak mengalami keterlambatan dalam pemberiannya sehingga proses pendidikan tidak terhambat
3.
Pendidik
Tenaga pendidik mayoritas senior atau mendekati masa usia pensiun sehingga keilmuannya kurang berkembang sesuai dengan kemajuan pendidikan
Karena kurangnya pembukaan lowongan pekerjaan bagi dosen baru
Peningkatan pembukaan lowongan kerja bagi dosen baru
4.
Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pendidikan sudah lengkap
Karena sarana dan prasarana didukung penuh oleh Kementerian terkait
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
3. Enviromental Input
No
Komponen
Kondisi
Penyebab
Harapan
1.
Pemerintah
Banyak lulusan yang masih menunggu untuk di tempatkan
Adanya peraturan moratorium PNS
Penyerapan tenaga kerja sesuai dengan jumlah lulusan
2.
Masyarakat
Masyarakat terlalu percaya oleh apa yang dipublikasikan dimedia
Banyaknya kasus korupsi dan pencucian uang
Tidak adanya lulusan yang terlibat korupsi atau pencucian uang sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan lagi
4. Proses
No
Kondisi
Penyebab
Harapan
1.
Sistem pembelajaran yang dilakukan sudah baik
Sistem pembelajaran sudah sesuai dengan peraturan pemerintah
Meningkatkan sistem Pembelajaran yang digunakan sehingga pembelajaran dapat terlaksana dan sesuai dengan tujuan pengembangan akademik dan keterampilan
2.
Metode Pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditentukan
Adanya dukungan dari pemerintah mengenai biaya dan fasilitas yang memadai sehingga terwujuda pembelajaran yang efektif
Peserta didik lebih termotivasi untuk berprestasi dan meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan
5. Output
No
Kondisi
Penyebab
Harapan
1.
Lulusan yang siap kerja langsung ditempatkan dilembaga-lembaga pemerintah
Karena lulusan telah meiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan
Meningkatkan kualitas akademik dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan
2.
Beberapa lulusan terbaru masih menunggu penempatan
Kebijakan moratorium CPNS mengakibatkan berkurangnya pengangkatan PNS
Lulusan yang belum diangkat menjadi CPNS dapat ditempatkan dilapangan kerja lain sesuai dengan keahliannya
Visi, Misi dan Tujuan STAN
Visi dan Misi
Visi STAN :
Menjadi perguruan tinggi terbaik di bidang keuangan dan akuntansi sektor publik.
Misi STAN :
Menghasilkan tenaga ahli dalam bidang keuangan dan akuntansi sektor publik yang bermoral tinggi dan berwawasan global
Melaksanakan penelitian di bidang keuangan dan akuntansi sektor publik
Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang keuangan dan akuntansi sektor publik
Tujuan
Tujuan Umum
Pendidikan kedinasan STAN bertujuan untuk mendidik mahasiswa agar memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan dalam setiap bidang spesialisasinya masing-masing dan juga mempersiapkan mahasiswa agar menjadi pegawai negri Depkeu yang berdisiplin tinggi, berakhlak tinggi, dan penuh dedikasi. Tujuan lain adalah mendidik mahasiswa/i supaya mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang keuangan akuntansi sektor publik.
Tujuan Khusus
Pendidikan kedinasan STAN bertujuan untuk melaksanakan sebagian tugas pokok BPPK di dalam bidang pendidikan program diploma bidang keuangan.
Strategi Pengembangan STAN
Analisis SWOT
Strenght (Kekuatan)
Biaya pendidikan gratis atau rendah
Fasilitas lengkap dan berstandar
Karir dijamin oleh kementerian keuangan
Weakness (Kelemahan)
Senioritas dalam proses pendidikan
Masa tunggu lulusan yang cukup lama
Opportunity (Peluang)
Banyak lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Kemenkeu untuk lulusan STAN
Jumlah peminat STAN masih tinggi dan tersebar di seluruh Indonesia
Treath ( Ancaman)
Moratorium CPNS
Banyak perguruan tinggi yang membuka jalur pendidikan di bidang ekonomi dan akuntansi
Rencana Strategis Pengembangan STAN
No
Aspek
Indikator
Strategi Pelaksanaan
1.
Standar Isi
Kurikulum
Ketersediaan kurikulum untuk setiap program studi
Kesesuaian kurikulum mata kuliah pengembangan
kepribadian (MPK) dengan kurikulum yang berlaku secara nasional
Ada nya evaluasi dan pengecekan kurikulum yang tersedia dengan program studi yang ditawarkan
Mensosialisakan upaya untuk menyesuaikan kurikulum MPK dengan kurikulum nasional
2.
Standar Proses
Proses pembelajaran
Materi pengajaran relevan dengan matakuliah yang diajarkan
Silabus disusun oleh pendidik untuk setiap mata kuliah
Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal
Adanya tim penilai yang mengecek relevansi mata kuliah dengan materi pengajaran
Adanya tim pengawasan silabus dari perencanaan hingga evaluasi pembelajaran
Adanya tim piket yang mengawasi kehadiran pendidik dan peserta didik
3.
Standar Kompetensi Lulusan
Sikap
Memiliki akhlah dan budi pekerti yang luhur
Memaksimalkan penerapan mata kuliah pengembangan kepribadian
Pengetahuan
Menguasai materi pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam susunan program pengajaran
Mengadakan evaluasi setiap selesai pembelajaran dan menilai keberhasilan pembelajaran
Keterampilan
Memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas di lingkungan instansi pemerintah
Mengadakan praktek kerja lapangan yang teroganisir untuk melatih keterampilan kerja peserta didik
4.
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a.
Kinerja Pendidik
Pendidik memenuhi kualifikasi umum, akademik dan kompetensi
Evaluasi terhadap hasil kinerja pendidik secara berkala baik secara umum,akademik dan kompetensi
b.
Kinerja Tenaga Kependidikan
Memilki kinerja pelayanan peserta didik yang baik
Mengadakan pelatihan penjaminan mutu dan peningkatan kompetensi pelayanan
5.
Standar Sarana dan Prasarana
Perabot dan Alat Pendidikan
Jumlah memadai dan kualitas yang baik
Melakukan pengecekan berkala dan melakukan penambahan untuk menunjang pembaharuan peralatan
Ruang Kelas
Memiliki fasilitas yang memadai
Melakukan standarisasi minimum ruangan kelas yang layak digunakan
6.
Standar Pengelolaan
Otonomi Pengelolaan
Keberhasilan penerapan otonomi dalam pengelolaan akademik
Adanya tim pengawasan yang memantau jalannya otonomi pengelolaan
7.
Standar Pembiayaan
Gaji Pegawai
Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jadwal pemberian
Adanya tim pemantau proses penggunaan biaya tetap agar dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan
8.
Standar Penilaian Pendidikan
Hasil Ujian
Peserta didik melaksanakan ujian tertulis, ujian komprehensif, PKL dan karya tulis ilmiah
Setiap ujian menetapkan KKM (kriteria ketuntasan minimal) yang terus ditingkatkan
BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
Pendidikan kedinasan memiliki komponen yang perlu dilakukan analisis kondisi dan kondisi harapan berkelanjutan seperti raw input, instrumental input, environmental input, process, output. STAN memiliki peluang yang tinggi untuk tetap bersaing dengan perguruan tinggi yang menawarkan program studi sejenis. Selain itu, STAN memiki ancaman yakni moratorium CPNS. Hal tersebut, menyebabkan STAN harus melakukan rencana pengembangan strategis yang melingkupi 8 standar pendidikan nasional.
Saran
Berdasarkan hal tersebut, penulis menyarankan agar STAN dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. STAN harus mampu melakukan pengembangan diri yang berkelanjutan agar peminat yang tinggi tidak menyebabkan STAN mengabaikan upaya pembaharuan.
DAFTAR PUSTAKA
Izza. (2014). Strategi Pengembangan Profesionalitas. (online). http://izzaucon.blogspot.co.id/2014/06/strategi-pengembangan-profesionalitas.html. Diakses pada tanggal 9 November 2015 pukul 09.15.
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ PMK.01/2007 Tentang Standar Pelayanan Minimum Sekolah Tinggi Akuntasi Negara.
Sofyan Sauri. (2013). Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan. (online). http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195604201983011-SOFYAN_SAURI/makalah2/STRATEGI_PEMBANGUNAN_BIDANG_PENDIDIKAN_revisi.pdf. Diakses pada tanggal 9 November 2015 pukul 09.17.
