DISUSUN OLEH : ELIS SE SEPIANESI (1 (10101001019)
LIONITA SI SIMANJUNTAK (1 (10101001021)
BAGUS YU YUSRO B (1 (10101001022)
RIZKA IS ISTI QO QOMARYA (1 (10101001023)
MONA MONA ELIZ ELIZABE ABETH TH S (101 (101010 010010 01026) 26)
M.AZIZ M.AZIZ HASYIM HASYIM (10101 (10101001 001027 027))
RINI AN ANDRIANI (1 (10101001028)
AMANDA AG AGUSTINA (1 (10101001052)
DELL DELLA A AGU AGUST STIN INA A (10 (1010 1010 1001 0104 049) 9)
STEV ST EVAN ANII EKA EKA PURN PURNAM AMA A (10 (1010 1010 1001 0105 056) 6)
BAEL NO NOPRIDO (1 (10101001060)
OKTIZA LA LANTARI (1 (10101001062)
SONDANG VALENTINE (10101001074) (10101001074)
MATA KULIAH :
SISTEM MANAJEMEN K3
DOSEN
ANISYAH, S.KM, M.Sc
:
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2013 KATA PENGANTAR P2K3
Page 1
Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahan-Nya makalah ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan. Dalam makalah ini kami membahas “Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) ”. Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya P2K3 itu sendiri dan sekaligus melakukan apa yang menjadi tugas mahasiswa yang mengikuti mengikuti mata kuliah “Sistem Manajemen K3”. Dalam proses pendalaman pendalaman materi materi ini, tentunya kami mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran, untuk itu rasa terima kasih yang dalam kami sampaikan kepada: •
Dosen Pembimbing Mata Kuliah “Sistem Manajemen K3”
•
Rekan-rekan Rekan-rekan mahasiswa mahasiswa yang telah banyak banyak memberikan memberikan masukan masukan dalam pembuatan pembuatan makalah ini.
•
Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam membantu penyelesaian makalah ini. Demikian makalah ini kami buat semoga bermanfaat.
Palembang, April 2013 Hormat Kami,
Penyusun
DAFTAR ISI
P2K3
Page 2
Kata Pengantar ..................................................................................................i Daftar Isi ..........................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ..........................................................................................1 1.2. Tujuan .......................................................................................................3 1.3. Rumusan Masalah .....................................................................................3 BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian P2K3 .................................................................................... ...4 2.2. Dasar Hukum P2K3 .................................................................................. 4 2.3. Tujuan Pembentukan dan Pelaksanaan P2K3 ...........................................5 2.4. Syarat Pembentukan P2K3 ........................................................................7 2.5. Syarat Keanggotaan P2K3 ........................................................................8 2.6. Stuktur Organisasi P2K3 .........................................................................12 2.7. Program Kerja P2K3 ...............................................................................16 2.8. Peran dan Fungsi P2K3 ...........................................................................20 2.9. Langkah-langkah Pembentukan P2K3…………………………………..23
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan ............................................................................................ 25 3.2. Saran ........................................................................................................25 Daftar Pustaka ................................................................................................26
BAB I PENDAHULUAN P2K3
Page 3
1.1 LATAR BELAKANG Indonesia sebagai Negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan yang senantiasa selalu berkembang meluas memasuki seluruh bidang dan sector kegiatan, termasuk pula sector industri. Dengan keadaan demikian, maka akan terdapat lebih banyak lagi sumber-sumber bahaya baru di tempat kerja, yang semua itu merupakan tantangan baru dan menuntut adanya peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka meningkatkan perlindungan dan perawatan tenaga kerja. Selanjutnya, dengan aturan-aturan yang lebih maju akan dicapai keamanan yang baik dan realistis, yang merupakan faktor yang sangat penting dalam memberikan rasa aman, tentram dan meningkatkan kegiatan dan kegairahan kerja pada tenaga kerja yang bersangkutan. Dalam praktek dan pengalaman perlu dirasakan adanya pengaturan yang baik sebelum perusahaan-perusahaan didirikan atau dibangun untuk merubah dan merombak kembali apa yang dibangun dan apa yang telah terpasang di dalamnya, guna memenuhi persyaratan-persyaratan kesempatan kerja yang bersangkutan. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja. Sejalan dengan langkah pembangunan negara dewasa ini, menuju negara Industri yang maju dan mandiri; proses ini ditandai antara lain dengan mekanisme, elektrifikasi dan modernisasi. Dalam keadaan demikian maka penggunaan mesin – mesin, pesawat – pesawat, instalasi – instalasi modern serta pemakaian bahan berbahaya semakin meningkat. Hal tersebut disamping memberi kemudahan proses produksi dapat pula menambah jumlah dan ragam sumber bahaya di tempat kerja, hal ini akan terjadi pula lingkungan kerja yang kurang memenuhi syarat, proses dan sifat pekerjaan yang berbahaya, serta peningkatan intensitas kerja operasional tenaga kerja. Masalah tersebut diatas akan sangat mempengaruhi dan mendorong peningkatan jumlah maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan maupun pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, K3 yang merupakan salah satu bagian perlindungan tenaga kerja perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Untuk itu semua pihak yang terlibat dalam usaha produksi khususnya para pengusaha dan tenaga kerja diharapkan dapat memahami dan menerapkan K3 di tempat kerja masing – masing. Agar terdapat keseragaman dalam P2K3
Page 4
pengertian, pemahaman dan persepsi K3 maka perlu adanya suatu pelatihan yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Dalam UU Keselamatan Kerja, Pasal 10 (1) dinyatakan bahwa “Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk P2K3 guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang K3, dalam rangka melancarkan usaha produksi.” Yang dimaksud dengan memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif adalah suatu bentuk keterlibatan (involvement) dari kedua belah pihak. Sedangkan tugas dan kewajiban dari kedua belah pihak adalah melancarkan usaha produksi melalui peningkatan kinerja K3. Dalam hal ini, P2K3 mempunyai peran central di dalam menjamin kinerja K3 di tempat kerja. Perubahan kinerja K3 kearah yang lebih baik akan lebih mudah dicapai apabila antara pengurus atau pihak manajemen dengan tenaga kerja bekerja sama (melalui forum P2K3), saling berkonsultasi tentang potensi bahaya, mendiskusikannya dan mencari solusi atas semua masalah K3 yang muncul di tempat kerja. P2K3 sebagai wadah forum rembuk K3 dapat
membawa
pengurus
dan
perwakilan
tenaga
kerja
bersama-sama
untuk
mempertimbangkan isu-isu umum K3 di tempat kerja secara luas, merencanakan, melaksanakan dan memantau program-program K3 yang telah dibuat.
1.2 RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam makalah ini,yaitu:
P2K3
Page 5
1. Apakah Tujuan dibentuknya pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ? 2. Bagaimana stuktur organisasi yang dibuat oleh pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja? 3. Langkah-langkah pembentukan apa saja yang akan dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja?
1.3 TUJUAN MAKALAH Tujuan umum :
1. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada ditempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatkan produksi dan produktivitas kerja. 2. Perlindungan setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat. 3. Perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.
Tujuan Khusus :
1. Mencegah dan atau mengurangi kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja. 2. Mengamankan mesin, instalasi, pesawat, alat kerja, bahan baku dan bahan hasil produksi 3. Menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan penyesuaian antara pekerja dengan manuasi atau manusia dengan pekerjaan.
BAB II PEMBAHASAN 2.1 PENGERTIAN P2K3 P2K3
Page 6
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah suatu badan yang dibentuk baik di Pusat dan Wilayah-wilayah untuk memberikan saran dan perimbangan kepada pemerintah tentang usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja. Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah pejabat Depnaker yang mempunyai keahlian khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan diberi wewenang untuk mengawasi langsung terhadap ditaatinya UU No. 1 tahun 1970 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker yang diberi wewenang oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. 2.2 DASAR HUKUM P2K3 Sebagai dasar hukum pembentukan, susunan, dan tugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja ialah Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 10 ayat (1), (2) dengan peraturan pelaksanaannya yaitu : 1. Keputusan
Menteri
Tenaga kerja
No. KEP-125/MEN/82
tentang Dewan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-155/MEN/84. 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-04/MEN/87 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
2.3 TUJUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN P2K3
Dalam Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, Pasal 1 (d) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 adalah P2K3
Page 7
badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Seperti apa yang tertuang di dalam UU Keselamatan Kerja, Pasal 10 (1) dinyatakan
bahwa
“Menteri
Tenaga
Kerja
berwenang
membentuk
P2K3
guna
memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang K3, dalam rangka melancarkan usaha produksi.” Yang dimaksud dengan memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif adalah suatu bentuk keterlibatan (involvement) dari kedua belah pihak. Sedangkan tugas dan kewajiban dari kedua belah pihak adalah melancarkan usaha produksi melalui peningkatan kinerja K3. Dalam hal ini, P2K3 mempunyai peran central di dalam menjamin kinerja K3 di tempat kerja.Perubahan kinerja K3 kearah yang lebih baik akan lebih mudah dicapai apabila antara pengurus atau pihak manajemen dengan tenaga kerja bekerja sama (melalui forum P2K3), saling berkonsultasi tentang potensi bahaya, mendiskusikannya dan mencari solusi atas semua masalah K3 yang muncul di tempat kerja. P2K3 sebagai wadah forum rembuk K3 dapat
membawa
pengurus
dan
perwakilan
tenaga
kerja
bersama-sama
untuk
mempertimbangkan isu-isu umum K3 di tempat kerja secara luas, merencanakan, melaksanakan dan memantau program-program K3 yang telah dibuat. Setiap kegiatan dan aktivitas panitia Pembina keselamatan dan kesehatan kerja selalu memiliki maksud dan tujuan tertentu dan pada umumnya ditujukan pada peningkatan produktivitas perusahaan secara menyeluruh. Namun menurut konsep manajemen modern perusahaan harus menjunjung tinggi keselamatan, keseatan dan kesejahteraan karyawan. Taat azas dengan setiap prosedur operasional yang dirancang untuk Pencegahan terjadinya kecelakaan,pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja pencegahan/ penekanan menjadi sekecil-kecilnya terjadinya kematian akibat kecelakaan oleh karena pekerjaan peningkatan produktivitas atas dasar tingkat keamanan kerja yang tinggi penghindaran pemborosan kerja, modal, alat-alat sumber produksi lainnya sewaktu bekerja peningkatan dan pengamanan produksi dalam rangka industrialisasi dan pembangunan Perusahaanperusahaan kecil juga dianjurkan secara bersama-sama mempunyai ahli K3 didalam perusahaan perlu dibentuk panitia pembinaan K3. Tujuannya adalah peningkatan keselamatan dan kesehatan melalui kerja sama Bipatriet yaitu antara pengusaha dan pekerja.
P2K3
Page 8
Sedangkan organisasi K3 terdapat pada unsur pemerintahan dalam ikatan profesi, badan konsultasi dimasyarakat, di perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Program pemerintah khususnya pembinaan dan pengawasan bersama-sama dengan praktek K3 di perusahaan perusahaan isi mengisi sehingga dicapai tingkat keselamatan dan kesehatan di perusahaan setinggi-tingginya, selain itu perusahaan dalam meningkatkan penerapan keselamatan kerja di perusahaannya dapat memperoleh bantuan keahlian dari badan-badan konsultan. Pada tingkat perusahaan, pengusaha dan pekerja adalah kunci kearah keberhasilan program K3. ikatan profesi meningkatkan pula profesi keselamatan kerja, agar menunjang program keselamatan kerja. Usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu : 1. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada ditempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatkan produksi dan produktivitas kerja. 2. Perlindungan setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat. 3. Perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Sedangkan secara khusus antara lain : 1. Mencegah dan atau mengurangi kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja. 2. Mengamankan mesin, instalasi, pesawat, alat kerja, bahan baku dan bahan hasil produksi. 3. Menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan penyesuaian antara pekerja dengan manuasi atau manusia dengan pekerjaan.
2.4 SYARAT PEMBENTUKAN P2K3
Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja Pasal 2, mensyaratkan bahwa setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus WAJIB membentuk P2K3. Kriteria tempat kerja dimaksud ialah: P2K3
Page 9
a. Tempat kerja dimana pengusaha wajib membentuk P2K3 atau pengurus
mempekerjakan 100 orang atau lebih; b. Setiap tempat kerja dengan criteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib
membentuk P2K3. Kriteria yang dimaksud adalah : •
Tempat kerja dengan ≥ 50 orang pekerja
•
Tempat kerja dengan < 50 orang (tingkat bahaya sangat besar)
•
Kelompok tempat kerja (centra industri kecil) dimana dipekerjakan < 50 orang
c. Panitia Pembina keselamatan dan Kesehatan Kerja dibentuk oleh pengusaha atau pengurus dan disahkan oleh Menteri tenaga kerja atau pejabat yang ditunjukkan. Selanjutnya pada Pasal 3 (3) dinyatakan bahwa “P2K3 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha ataua pengurus yang bersangkutan”. Dengan demikian inisiatif pembentukan P2K3 di tempat kerja atau perusahaan harus mucul dari pengurus atau pengusaha yang didasarakan pada kesadaran untuk memenuhi kewajiban seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Terdapat beberapa hal penting sebagai dasar pertimbangan pada saat pembentukan P2K3. Tujuan pembentukan P2K3 harus dapat menjamin bahwa organisasi yang akan dibentuk merupakan perwakilan seluruh komponen yang ada di tempat kerja. Konsultasi antara pihak manajemen dengan pekerja harus terfokus pada pengembangan struktur P2K3 yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tempat kerja atau perusahaan. Pada saat memutuskan kebutuhan organisasi P2K3 yang sesui dengan tempat kerja atau perusahaan dan dapat memenuhi tuntutan peraturan perundangan, hal-hal yang harus difikirkan antara lain adalah : 1. Besar kecilnya tempat kerja atau perusahaan 2. Jenis operasional dan pengaturan tempat kerja 3. Potensi bahaya dan tingkat resiko yang ada di tempat kerja P2K3 10
Page
4.
Calon-calon anggota dari setiap kelompok kerja yang akan mengisi struktur organisasi
5. Ukuran ideal organisasi yanag dapat bekerja secara efektif
Pada perusahaan besar atau tempat kerja yang luas akan diperlukan jumlah yang lebih besar kelompok kerja yang akan ditunjuk. Jika P2K3 mempunyai banyak anggota maka akan diperlukan suatu upaya atau perjuangan untuk dapat bekerja secara efektif. Untuk itu, mungkin perlu membuat lebih dari satu organisasi K3 dan selanjutnya tinggal mengatur untuk langkah koordinasi diantara mereka. Hal yang perlu disadari bahwa terlalu banyak atau terlalu sedikit anggota P2K3 akan menimbulkan suatu permasalahan, untuk itu harus dibuat atau disusun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2.5 SYARAT KEANGGOTAAN P2K3
1. Keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas unsur pengusaha dan tenaga kerja yang susunannya terdiri dari atas ketua, sekretaris dan anggota. 2. Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yg sudah mendapatkan penujukan dari Menteri atau Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan. 3. Ketua P2K3 ialah Pimpinan Perusahaan atau salah satu Pimpinan Perusahaan yang ditunjuk (khusus untuk kelompok perusahaan/centra industri). 4. Jumlah dan susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut : •
Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih, jumlah anggota sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang te rdiri dari 6 (enam) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 6 (enam) orang mewakili tenaga kerja.
•
Pengusaha yang mempunyai tenaga kerja 50 (lima puluh) orang sampai 100 (seratus) orang, jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 (enam) orang terdiri
P2K3 11
Page
dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja. •
Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 50 (lima puluh), dengan tingkat risiko bahaya sangat berat jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja.
•
Kelompok perrusahaan yang mempunyai tenaga kerja kurang 50 (lima puluh) untuk setiap anggota kelompok, jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja.
2.6 STUKTUR ORGANISASI P2K3 1. Bentuk Organisasi dan Kepengurusan
Suatu organisasi P2K3 dapat mempunyai banyak variasi tergantung pada besarnya, jenisnya bidang, bentuknya kegiatan dari perusahaan dan sebagainya. Kepengurusan dari pada organisasi P2K3 terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, seorang atau lebih Sekretaris dan beberapa anggota yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja. •
Ketua dijabat oleh salah seorang Pimpinan Perusahaan (Presdir/Direktur) yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijaksanaan di perusahaan.
•
Sekretaris dijabat oleh ahli K3/Petugas K3 (Safety Officer) atau calon yang dipersiapkan untuk menjadi Petugas K3.
•
Para anggota terdiri dari wakil unit-unit kerja yang ada dalam perusahaan dan telah memahami permasalahan K3 (akan mendapat pelatihan khusus dari Depnaker). Anggota P2K3 :
Ditunjuk untuk mewakili pekerja & manajemen
Mewakili departemen/lokasi/divisi perusahaan
Penunjukannya berdasarkan: sukarela, pemilihan oleh pekerja atau serikat pekerja, dan tanggung jawab (Safety Rep/Coordinator)
P2K3 12
Bisa rotasi/bergiliran atau diganti sesuai kondisi.
Page
Berdasarkan Kepmenaker No. 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina K3 dan tata cara Penunjukan Ahli K3 pasal 3 , struktur organisasi P2K3 terdiri dari : (1) Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. (2) Sekretaris P2K3 ialah ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan. (3) P2K3 ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha atau pengurus yang bersangkutan. Gambar 2.1 Struktur Orangisasi P2K3
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
KETUA SEKRETARIS ANGGOTA TETAP
ANGGOTA PENGAWAS / TIM KHUSUS
PIC PROJECTS
MANAJEMEN
ANGGOTA TIDAK TETAP
KARYAWAN
Keterangan : Ketua
:
Direksi
Management Representative :
Direktur Operation
Sekretaris
:
HSE Coordinator
Anggota tetap
:
HSE Field officer
Anggota tidak tetap, merupakan anggota tambahan bergilir dan anggotanya disesuaikan dengan focus kegiatan K3 pada tahun berjalan. Anggota tidak tetap ditunjuk oleh manajemen secara bergilir minimal untuk waktu 6 bulan, khususnya untuk : •
perwakilan manajemen : Kepala Bagian/Departemen
•
perwakilan karyawan : Kepala regu
•
petugas K3 khusus : safety officer lapangan
P2K3 13
Page
2. Tugas-Tugas Pengurus P2K3
Tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota harus diuraikan secara jelas dalam pembagian tugas (Job Discription) sebagai berikut : (1) Ketua •
Menetapkan jadwal dan memimpin semua rapat pleno P2K3 atau menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno.
•
Menentukan langkah, policy demi tercapainya pelaksanaan program-program P2K3.
•
Mempertanggung jawabkan pelaksanaan K3 di perusahaan kepada Depnaker melalui perusahaan.
•
Mengesahkan hasil rapat P2K3 dan mendelegasikan tugas pada anggota.
•
Mempertanggung jawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya kepada Direksi.
•
Memonitor
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
program-program
K3
di
perusahaan. (2) Wakil Ketua •
Sebagai wakil dari ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal ketua berhalangan.
(3) Sekretaris •
Membuat undangan rapat dan membuat notulennya.
•
Mengelola administrasi surat-surat P2K3.
•
Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3.
•
Memberikan bantuan/saran-saran yang diperlukan oleh seksi-seksi, demi suksesnya program-program K3.
•
Membuat laporan ke departemen-departemen yang bersangkutan mengenai adanya tindakan tidak aman (unsafe act) dan kondisi tidak aman (unsafe condition) di tempat kerja.
•
Menyebarluaskan hasil rapat kepada semua anggota P2K3.
•
Membantu ketua dalam pemantauan pelaksanaan programprogram atau rekomendasi dari P2K3.
(4) Anggota P2K3 14
Page
•
Melaksanakan program-program dan bertanggung jawab hasil pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan lingkup kerja/bagian/seksi masing-masing.
•
Melaporkan kepada ketua atas kegiatan yang dilaksanakan.
•
Menghadiri undangan untuk kegiatan rapat P2K3.
•
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan rapat tersebut baik dalam hal penyampaian saran atau alternatif solusi K3 dan masalahmasalah K3 (laporan bahaya, kecelakaan, dll).
3. Tugas dan Tanggungjawab Tim P2K3 a. Tugas
1. Ikut serta secara aktif berpartisipasi serta mendorong orang lain dalam menegakan peraturan umum K3 dan prosedur K3. 2. Ikut serta dan mendorong orang lain dalam penanggulangan bahaya kebakaran, baik pencegahan maupun pemadaman kebakaran. 3. Ikut serta aktif mencegah terjadinya kecelakaan. 4. Secara aktif memberikan laporan dan informasi tentang adanya keadaan yang dapat membahayakan keselamatan perusahaan maupun yang dapat mencelakakan manusia. b. Kewajiban
1. Seluruh karyawan yang ditunjuk
diwajibkan
mengikuti latihan pemadaman
kebakaran serta latihan K3 yang diselenggarakan oleh seksi K3. 2. Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, diwajibkan memberi pertolongan pertama sesuai dengan prosedur keselamatan kerja tentang pertolongan pertama. 3. Dalam hal terjadinya kebakaran, maka setiap anggota P2K3 dan karyawan lainnya yang ditunjuk berkewajiban untuk memadamkan kebakaran sesuai prosedur keselamatan kerja tentang penanggulangan bahaya kebakaran. 4. Setiap karyawan tanpa kecuali harus memelihara kebersihan lingkungan kerjanya sehingga tercipta tempat kerja yang rapih, bersih dan menggairahkan. Dalam hal pelanggaran terhadap peraturan umum dan prosedur K3, setiap anggota P2K3 berkewajiban turut serta memberikan tegoran kepada setiap karyawan yang melakukan pelanggaran. Mencatat pelanggar, bagian/biro dimana karyawan tersebut bekerja dan melaporkan kepada sekretaris P2K3 dan atasan langsung pelanggar. 2.7 PROGRAM KERJA P2K3 P2K3 15
Page
1. Safety Meeting merupakan
rapat yang membahas mengenai keseluruhan elemen
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Rapat ini dihadiri oleh tim P2K3 (pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja), perwakilan dari setiap satuan kerja dan jajaran manajemen untuk membahas perjalanan, perbaikan dan peluang peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bahan-bahan rapat yang dapat digunakan seperti : bukti implementasi, hasil pemantauan dan pengukuran kinerja, hasil safety patrol dan safety audit . Bentuk Safety Meeting ini diantaranya berupa : a. Toolbox meeting merupakan pertemuan yang umumnya dilakukan pada pagi hari sebelum dimulainya pekerjaan untuk membahas apa saja kegiatan yang akan dilakukan hari ini kemudian review pekerjaan yang telah dilakukan kemarin, lalu pembagian tugas / job desc dari supervisor kepada masing-masing pekerja sehingga tidak ada lagi missed saat telah bekerja di lapangan serta yang paling penting dari toolbox meeting ialah mengingatkan kembali kepada seluruh pekerja mengenai Keselamatan, Kesehatan Kerja serta Lingkungan ( dalam arti lain = penyegaran mengenai safety behavior ). Diikuti oleh supervisor, foreman, engineer, HSE serta seluruh pekerja yang terlibat dalam pekerjaan ini. Toolbox meeting juga dapat digunakan sebagai media komunikasi untuk sharing mengenai masalah safety dan isu-isu yang sedang berkembang saat ini yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk pelaksanaanya, di project melakukan toolbox safety meeting setiap pagi sebelum dimulainya pekerjaan. Pendokumentasian dari setiap meeting ini sangat penting. Bentuk - bentuk dokumentasi yang dapat dibuat ialah seperti foto pelaksanaan, attendance list semua karyawan yang mengikuti meeting ini kemudian buat notulen dari meeting ini, yang mengulas apa saja yang sudah dibahas kemudian siapa - siapa saja pembicaranya. Selain toolbox meeting yang dilakukan setiap harinya, ada juga weekly safety meeting dan forum meeting tiap bulannya. b. Pre Job Safety Meeting atau biasa disingkat dengan PJSM merupakan meeting yang dilakukan sebelum dimulai nya pekerjaan di lokasi kerja ( per job desc), jadi ketika toolbox meeting selesai, maka pekerja di bagi menjadi beberapa kelompok untuk beberapa pekerjaan yang berbeda dan di lokasi pekerjaan yang berbeda beda itulah juga di lakukan PJSM. PJSM ini merupakan salah satu elemnt dari izin P2K3 16
Page
kerja atau Work Permit atau biasa disebut juga Permit to Work (PTW). PJSM ini menjelaskan semua job step dari pekerjaan yang akan dilakukan serta bahaya dan resiko apa saja yang ada dimana pekerjaan tersebut, kemudian bagaimana mengendalikan dan meminimalisir resiko bahaya tersebut sehingga tidak berbahaya lagi bagi pekerja ketika melakukan pekerjaan tersebut. Penjelasan mengenai resiko dan pengendaliannya dijelaskan melalui dokumen JSA (Job Safety Analysis) yang juga merupakan elemen dari PTW itu sendiri, termasuk didalamnya menjelaskan dimana lokasi muster point terdekat ketika terjadi emergency condition. PJSM ini harus juga terdapat dokumentasi seperti foto dan attendance list seperti pada pelaksanaan Toolbox Meeting sebelumnya. c. Weekly Safety Meeting ini merupakan meeting mingguan yang dilakukan rutin setiap minggu dan dihadiri oleh seluruh kontraktor dan client sendiri. dalam meeting ini biasanya membahas apa saja yang telah dialami dalam minggu ini, kemudian ada kejadian apa saja, termasuk jika ada sesuatu yang dapat dijadikan lesson learns. kemudian biasanya juga ada review mengenai berapa TRR saat ini, adakah accident atau incident dalam minggu ini, isu apa saja yang sedang berkembang mengenai aspek - aspek HSE. pertemuan mingguan ini juga bertujuan untuk refreshing karyawan setelah seminggu penuh beraktifitas, biasanya juga diberikan beberapa pertanyaan seputar HSE kemudian bagi siapa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut disediakan token atau hadiah dari Client sebagai wujud apresiasi kepedulian dari pihak karyawan mengenai HSE. d. Forum Monthly Meeting Seperti yang disebutkan dalam namanya , meeting ini dilakukan setiap sebulan sekali yang dihadiri oleh client dan semua wakil management dari setiap kontraktor yang bekerja di dalam area client tersebut. Pertemuan ini membahas KPI ( Key Performance Indicator ) mengenai penilaian aspek - aspek HSE yang telah dilakukan selama ini sejauh apa. Dari hasil ini dapat diketahui juga seberapa besar kepedulian management kontraktor ini dalam hal HSE. Beberapa hal yang jadi penilaian untuk aspek HSE seperti Permit / PTW audit, yang isi nya apakah PTW tersebut telah disusun sesuai standart dan lengkap serta implementasinya dilapangan sudah benar atau tidak, kemudian PJSM audit, yang menilai apakah PJSM telah dilakukan dengan benar oleh pimpinan kerja setempat serta telah P2K3 17
Page
menjelaskan job step serta bahaya - bahaya dan pengendaliaanya seperti apa, kemudian Observation Card , kartu yang berisi mengenai mengenai safe atau unsafe action and condition yang diamati oleh seseorang yang kemudian dicatat dan diobservasi oleh orang yang menulis kartu tersebut. Kemudian satu lagi yang dibahas ialah ride along checklist yang membahas mengenai apakah pengemudi mobil sebelum berangkat telah melakukan pengecekan pada kondisi mobil dan semua indicator nya, ban nya juga, kemudian setelah berada di jalan apakah mematuhi rambu - rambu yang ada serta batas kecepatan maksimal berkendara dalam perusahaan dipatuhi atau tidak, semuanya dijelaskan dalam checklist tersebut. Penilaian KPI atau tingkat kepedulian manajemen dari kontraktor mengenai aspek HSE ini dapat dilihat dari berapa target mereka untuk melakukan PTW audit, PJSM audit, Observation card dan Ride along checklist yang harus diserahkan pada client serta berapa persen progressnya hingga saat ini, apakah sesuai dengan target atau malah jauh dari target tersebut.
2. Inventarisasi permasalahan K3 adalah dokumen – dokumen tentang permasalahan terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta sumber – sumber yang berpotensi membahayakan para pekerja. Selain itu, inventarisasi juga terdiri dari dokumen terkait permasalahan K3 yang mungkin terjadi, pernah terjadi, baik yang penting maupun yang tidak penting.
3. Identifikasi
dan
inventarisasi
sumber
bahaya
adalah
mengidentifikasi
dan
menginventarisasi sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja maupun kerugian lainnya di tempat kerja.
4. Penerapan norma K3 adalah salah satu program kerja P2K3 yang memastikan bahwa perusahaan benar-benar menerapkan norma-norma K3 dengan meningkatkan kesadaran, partisipasi dan tanggung jawab menciptakan perilaku K3 sehingga K3 benar-benar menjadi budaya.
P2K3 18
Page
5. Inspeksi/ safety patrol adalah mengadakan piket patroli harian yang berfungsi untuk memantau kondisi operasional yang berlangsung selama jam kerja. Safety patrol tidak hanya sebatas memantau saja tetapi juga memberikan himbauan dan saran kepada pekerja saat melakukan kegiatan yang berbahaya misalnya mengingatkan pekerja apakah sudah menggunakan alat pengaman yang sesuai atau belum. Safety patrol merupakan kegiatan inspeksi K3 terencana yang dilaksanakan oleh keterlibatan seluruh karyawan dan pihak kontraktor. Safety patrol dapat optimal dilakukan melalui tim lintas fungsi (dapartemen dan kontraktor). Departemen terkait tidak diperbolehkan melakukan safety patrol di-areanya sendiri agar hasil yang didapat lebih obyektif untuk perbaikan berkelanjutan. Safety patrol dilaksanakan sesuai rencana internal perusahaan pada daerah yang telah ditetapkan (terjadwal). Setiap tim safety patrol juga dilengkapi dengan checklist untuk objek yang akan diinspeksi. Hasil inspeksi ini langsung dikomunikasikan dengan departemen terkait untuk segera ditanggapi dan dibuatkan tindakan perbaikan. Status tindak lanjut dari tindakan perbaikan akan dipantau oleh safety officer .
6. Penyelidikan dan analisa kecelakaan yaitu petugas P2K3 melakukan penyelidikan dan analisis penyebab kecelakaan yang terjadi di perusahaan. Dan selanjutnya petugas P2K3 memberikan rekomendasi kepada pihak top manajemen untuk mencegah kecelakaan terjadi kembali.
7. Pendidikan dan latihan meliputi melakukan training safety untuk karyawan disemua tingkatan dan sesuai dengan kepentingan (didalam atau diluar perusahaan), memberikan pendidikan dalam bentuk: memasang spanduk-spanduk K3, Membuat film-film tentang K3, buletin & majalah tentang K3, serta melakukan seminar didalam atau diluar perusahaan dengan mengundang tenaga ahli K3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, hal
ini
dapat
mendorong
kemampuan
karyawan
untuk
bekerja
dengan
mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja. Materi training disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. P2K3 19
Page
Tujuan akhir dari safety training ini dapat membangkitkan dan meningkatkan kepedulian seluruh karyawan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dimana saja dan dalam setiap aktivitas pekerjaannya.
8. Prosedur dan tata cara evakuasi yaitu membuat prosedur dan tata cara evakuasi dalam keadaan darurat yang efektif dan efisien.
9. Catatan dan data K3 adalah kegiatan P2K3 untuk senantiasa menghimpun data dan membuat catatan serta laporan terkait penerapan K3 di perusahaan.
10. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan atas hasil kegiatan P2K3 yang dibuat oleh ketua P2K3. Laporan pertanggungjawaban harus membuat dan menyampaikan laporan secara reguler baik kepada pemerintah maupun kepada pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Laporan kegiatan P2K3 kepada pemerintah disampaiakan kepada Kepala Dinas atau kepala Kantor yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten atau kota setempat dalam bentuk laporan triwulan dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi dan Dewan K3 Propinsi. Sedangkan laporan kepada pimpinan perusahaan yang bersangkutan dibuat dan disampaikan setiap setelah diselenggarakan pertemuan baik pertemuan rutin maupun pertemuan khusus. Penelitian adalah kegiatan P2K3 untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan SMK3 perusahaan. 2.8 PERAN DAN FUNGSI P2K3
1. Peran pokok Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai badan pertimbangan di tempat kerja ialah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha/pengurus tempat kerja yang bersangkutan mengenai masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Fungsi Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
P2K3 20
Page
di tempat kerja yang bersangkutan, serta mendorong ditingkatkannya penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sebagai referensi tugas dan fungsi P2K3, Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja Pasal 4 (1) menyatakan
bahwa “P2K3 mempunyai TUGAS memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah K3”. selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka P2K3 mempunyai fungsi: A. Menghimpun dan mengelola data tentang K3 di tempat kerja. B. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja: •
Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3, termasuk bahaya kebakaran, peledakan serta cara penanggulangannya.
•
Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
•
Alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
•
Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
C. Membantu pengusaha atau pengurus dalam: •
Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja.
•
Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif berbaik.
•
Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3
•
Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
•
Mengembangkan penyuluhan dan penelitihan di bidang keselamatan kerja, higene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi.
•
Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanana di perusahaan.
•
Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
•
Mengembangkan pelayanan kesehatan kerja.
•
Mengembangkan
laboratorium
K3,
melakukan
pemeriksaan
laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan. P2K3 21
Page
•
Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higene perusahaan dan kesehatan kerja
D. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijakan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja. Fungsi Pembentukan P2K3 :
a. Mendorong kejasama manajemen dan pekerja mengenali masalah K3 dan mencari penyelesaiannya. b. Menyediakan suatu forum dialog yang konstruktif dan reguler antara Manajemen dan Pekerja tentang kepedulian mereka terhadap K3. c. Memainkan
peranan
yang
penting
dalam
pengembangan
program
pengendalian bahaya di tempat kerja. d. Mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi K3. e. Menyampaikan rekomendasi K3 kepada Manajemen. f. Membantu Pengusaha/Pengurus Dalam: 1. Mengevaluasi Cara Kerja,Proses dan Lingkungan Kerja. 2. Mengembangkan Sistem Pengendalian Bahaya. 3. Mengevaluasi penyebab kecelakaan. 4. Mengembangkan Penyuluhan dan Penelitian K3. 5. Memantau Gizi dan Penyelenggaraan Makanan. 6. Memeriksa Kelengkapan Peralatan K3. 7. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Kerja. 8. Mengembangkan Pelayanan Laboratorium K3. 9. Menyelenggarakan Administrasi K3.
P2K3 22
Page
2.9 LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN P2K3
Untuk dapat pembentukan organisasi P2K3 yang baik perlu suatu langkah-langkah efektif yang dimulai dari tahap persiapan dan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan pembentukan. TAHAP PERSIAPAN :
Internal perusahaan harus mempersiapkan pembentukan P2K3 yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Membuat Kebijakan K3.
Pengurus harus terlebih dulu menggariskan dan menjalankan pokok-pokok kebijakan K3 secara umum dan menetapkan maksud tujuan untuk membentuk P2K3. Kebijakan K3 tersebut lazin disebut sebagai “SAFETY AND HEALTH POLICY”. Secara garis besar kebijakan tersebut berupa penegasan bahwa: •
K3 merupakan salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan dalam kelancaran proses produksi perusahaan.
•
Pimpinan perusahaan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan usaha K3 di perusahaannya.
•
Semua personel mulai dari top manajemen sampai garis organisasi perusahaan paling bawah harus memahami dan ikut aktif di dalam segala kegiatan K3 yang diselenggarakan oleh perusahaan.
2. Perlu dilakukan pembinaan dan latihan secara terus menerus untuk peningkatan
kinerja K3. 3. Pengawasan dan pelaksanaan semua ketentuan K3 yang telah digariskan . 4. Perlu penyediaan anggaran operasional yang cukup.
P2K3 23
Page
5. P2K3 berfungsi sebagai penggerak dilaksanakannya K3 di perusahaan, Kebijakan K3
harus dituangkan secara tertulis. Hal ini penting bagi semua pihak yang terkait dengan K3 perusahaan dan beberapa alasan penting seperti: •
Mempermudah pelaksanaan kebijakan K3 yang telah ditetapkan.
•
Mempermudah para pengawas K3 perusahaan melaksanakan kebijakan tersebut
•
Mempermudah para pekerja untuk mematuhi peraturan K3 beserta instruksiinstruksi teknisnya, dll.
•
Inventarisasi calon anggota P2K3.
Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan calon anggota yang dapat mewakili seluruh komponen atau unsur perusahaan. Dalam hal ini pengurus menyusun daftar calon anggota P2K3 yang telah dipilih dan diusulkan oleh masing-masing unit kerja baik dari pihak perwakilan pekerja maupun perwakilan pihak manajemen. Konsultasi dengan pihak pemerintah, khususnya dinas atau kantor yang membidangi ketenagakerjaan setempat untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan berkaitan dengan pembentukan P2K3. TAHAP PELAKSANAAN PEMBENTUKAN : 1. Membentuk P2K3
Setelah pengurus berhasil mendapatkan dan menyusun calon anggota P2K3, maka langkah berikutnya adalah melakukan pembentukan P2K3 secara resmi. 2. Melaporkan ke Disnakertrans setempat
Selanjutnya pimpinan perusahaan atau pengurus menyampaikan usulan pembentukan P2K3 kepada Menteri Tenaga Kerja melalui Dinas atau Kantor yang membidangi ketenagakerjaan setempat untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku.
P2K3 24
Page
BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN
Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan suatu badan yang dibentuk dalam perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani keselamatan dan kesehatan kerja yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja. P2K3 ini sangat penting dan harus ada di Perusahaan supaya dapat membantu mengawasi tenaga kerja supaya tenaga kerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman serta terjaga dalam bahaya yang mungkin mencederai tenaga kerja ditempat kerja. Selain itu P2K3 didasari dasar hokum yang mengatur UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Pasal 10 ayat 1 dan 2 dengan pengaturan pelaksanaan keputusan menteri tenaga kerja. Program Kerja P2K3 terdiri dari Safety meeting (membahas keseluruhan elemen system manajemen K3), inventarilisasai permasalahan K3 (dokumen-dokumen yang berisi permasalahan-pemasalahan K3), identifikasi dan inventrarilisasi sumber daya yang menimbulkan PAK dan kerugian lainnya di tempat kerja, penerapan norma K3 yang harus dipatuhi, pendidikan dan pelatihan K3, prosedur dan tata cara evakuasi, catatan dan data K3 serta laporan pertanggungjawaban P2K3. Dari semua program Kerja P2K3 ini yang sudah dibuat diharapkan fungsi P2K3 dalam menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja yang bersangkutan, serta mendorong ditingkatkannya penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan dengan baik.
3.2 SARAN Agar Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berjalan dengan baik, suatu program P2K3 harus komitmen menjalankan tugas dalam mengadakan pengawasan dan pemantauan disetiap lini perusahan, dan mengecek secara berkala tentang kerugian-kerugian yang mungkin terjadi di perusahaan seperti cedera, penyakit akibat kerja. Suatu program kegiatan P2K3 harus berjalan dengan mestinya dan sesuai dengan stuktur organisasi yang jelas dan setiap tujuan
P2K3 25
Page
pembentukan dan pelaksanaan P2K3 di tempat kerja harus menggunakan langkah-langkah yang dapat membuat perusahaan itu safety dalam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.
DAFTAR PUSTAKA 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987. http://qshessafetyclub.com/idn/wp-content/uploads/group-documents/3/1300758370PERMENAKER41987PANITIAPEMBINAK3DANPENUNJUKANAHLIK3.pdf . Diakses tanggal 20 April 2013. 2. Sombaji. 2002. ‘Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja’ . Makalah Online. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponogoro. http://eprints.undip.ac.id/20509/1/2503-ki-fh-02.pdf . Diakses tanggal 20 April 2013. 3. Anonim. ‘Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)’ . http://xa.yimg.com/kq/groups/1051902/60313316/name/P2K3.PDF. Diakses tanggal 20 April 2013. 4. Wahyudin, Andin. 2012. ‘ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3’. http://safelindo.blogspot.com/2008/11/panitia-pembina-keselamatan dan.html. Diakses tanggal 20 April 2013. 5. Efektivitas Anggota P2K3 Dalam SMK3. http://www.fkm.unair.ac.id/.../ EfektifitasP2K3-dalamSMK3.pdf diakses pada tanggal 20 April 2013. 6. Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) .http://safelindo.blogspot.com/2008/11/panitia-pembina-keselamatandan.html diakses pada tanggal 20 April 2013. 7. Permenaker No.4 tahun 1987, pasal 12 tentang Pelaporan Kegiatan P2K3. http://www.qshes-safetyclub.com diakses pada tanggal 20 April 2013. 8. Program Kerja P2K3. http://jumro.blogspot.com/search/label/Program%20Kerja %20P2K3 diakses pada tanggal 20 April 2013. 9. Safety Meeting . http://danarpradhipta.blogspot.com/2011/10/safety-meeting.html diakses pada tanggal 20 April 2013. 10. Safety Patrol . http://safetyonblog.blogspot.com/2010/09/safety-patrol.html diakses pada tanggal 20 April 2013. 11. DR. Sumakmur. PK.MSC. 1988. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan Kerja. CV Haji Mas Agung: Jakarta. 12. www. eprints.undip.ac.id/20509/1/2503-ki-fh-02.pdf, diakses tanggal 21 April 2013. 13. http://xa.yimg.com/kq/groups/1051902/60313316/name/P2K3.PDF http://safelindo.blogspot.com/2008/11/panitia-pembinakeselamatan-dan.html 14. http://raiarsa.blogspot.com/2013/01/smk3-dan-p2k3.html 15. http://safelindo.blogspot.com/2008/11/panitia-pembina-
keselamatan-dan.html 16. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Dirjen Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (1994 / 1995) Proyek P2K3 26
Page
Pengembangan Kondisi Lingkungan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja, Pembinaan Operasional P2K3 – Modul 3, Undang-undang No. 1 Tahun 1970, Keselamatan Kerja Depnaker. 17. International Labour Office. (1994) Pedoman Pencegahan Kecelakaan, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. 18. Silalahi, B.N.B. dan Silalahi, R.B. (1995). Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.: PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
P2K3 27
Page
