OBLIGASI SYARIAH A. PENDAHULUAN Obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “Obligatie” yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan “obligasi” yang berarti kontrak. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 775/KMK 001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten (Badan Pelaksana Pasar Modal). Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa obligasi adalah surat hutang yang dikelaurkan oleh emiten (bisa berupa badan hukum atau persuahaan, bisa juga dari pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam memajukan investasi yang mereka laksanakan. Secara umum jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitnya, yakni obligasi korporasi dan obligasi negara. Obligasi Negara terdiri dari beberapa jenis yaitu pertama; obligasi rekap yakni obligasi yang diterbitkan dalam rangka porgram rekpitulisasi perbankan. Kedua; surat utang negara (SUN), yakni obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, ketiga; obligasi ritel, yakni obligasi yang sama dengan surat utang negara (SUN), diterbitkan untuk membiayai defisit anggaran negara, tetapi nilai nominalnya dibuat secara kecil agar dapat dibeli secara ritel oleh para investor menengah ke bawah, keempat; obligasi sukuk, sama dengan surat utang negara, tetapi sukuk ini dikeluarkan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai suatu efek, obligasi bersifat dapat diperdagangkan di Pasar Modal. Ada dua jenis pasar obligasi, yakni yang pertama; pasar primer, yaitu pasar yang merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan Paasar Modal, obligasi harus dicatat di bursa efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini lazimnya dicatat di Bursa Efek Surabaya (BES). Kedua; pasar sekunder merupakan tempat diperdagangkannya obligasis Setelah diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Surabaya (BE), perdagangan akan dilakukan secara Over the Counter (OTC). Artinya tidak ada tempat perdagangan secara fisik.
B. PEMBAHASAN 1. JENIS DAN PERINGKAT OBLIGASI Heru Sudarsono membagi jenis dan peringkat obligasi yang dikenal di Pasar Modal Indonesia, sebagai berikut : 1. Berdasarkan Penerbitan a. Obligasi Pemerintah Pusat b. Obligasi Pemerintah Daerah c. Obligasi Badan Usaha Milik Negara d. Obligasi Perusahaan Swasta 2. Berdasarkan Jaminan a. Unsecured bonds / debentures atau obligasi tanpa jaminan b. Indenture atau obligasi dengan jaminan c. Mortgage bond atau obligasi yang dijamin dengan properti e. Collateral trust atau obligasi yang dijamin dengan sekuritas f. Equipment trust certificates atau obligasi yang dijamin aset tertentu g. Collateralized mortgage atau obligasi yang dijamin pool of mortgages atau portofolio mortgage-backed securities
3. Berdasarkan Jenis Kupon a. Fixed rate, obligasi yang memberikan tingkat kupon tetap sejak diterbitkan hingga jatuh tempo b. Floating rate, obligai yang tingkat bunganya mengikuti tingkat kupon yang berlaku di pasar c. Mixed rate, obligasi yang memberikan tingkat kupon tetap untuk periode tertentu 4. Berdasarkan Peringkatnya a. Investement grade bonds, minimal BB+ b. Non-investment-grade bonds, CC atau speculative bond dan D atau junk bond 5. Berdasarkan Kupon a. Coupon bonds pada obligasi berkupon b. Zero coupon bonds, untuk obligasi nirkupon
6. Berdasarkan Call Feature a. Freely collable bond, obligasi yang dapat ditarik kembali oleh penerbitnya setiap waktu
sebelum masa jatu tempo b. Non-collable bond, setelah obligasi diterbitkan dan terjual, tidak dapat dibeli/ditarik
kembali oleh penerbitnya sebelum obligasi tersebut jatuh tempo c. Deffered collable bond, adalah kombinasi antara freely collable bond dan non-collable
bond 7. Berdasarkan Konversi a. Convertible bond, obligasi yang dapat ditukarkan saham setelah jangka waktu tertentu b. Non-convertible bond, obligasi yang tidak dapat dikonversi menjadi saham
8. Jenis Obligasi Lainnya a. Income bond, obligasi yang membayarkan kupon jika emiten penerbitnya mendapatkan
laba b. Guaranteed bon, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan cabang tetapi tidak didukung
oleh perusahaan induk c. Participating bond, obligasi yang memiliki hak menerima atas laba selain penghasilan
bunga secara periodik d. Voting bond, obligasi yang mempunyai hak suara e. Serial bond, obligasi yang pelunasannya berdasarkan nomor seri f. Inflation Index bond, atau disebut juga treasury inflation protection securities (TIPS),
obligasi yang nilai nominalnya (principal) selalu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku.
2. PROSEDUR MELAKUKAN INVESTASI OBLIGASI Keuntunga.n dalam berinvestasi dengan obligasi dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah pengetahuan tentang peluang para individu dalam melihat peluang dan mempeljari seluk beluk sarana investasi itu sendiri. Dalam mencapai berbagai tujuan keuangan keluarga beragam produk investasi tersedia, tinggal para investor untuk memilih produk alternative mana yang akan dijadikan andalan investasi, apa reksadana, saham, emas, dan investasi di sektor properti di pasar modal. Selain produk ini pasar modal juga menawarkan investasi melalui surat utang jangka panjang atau obligasi. Jika pilihan para investor jatuh pada obligasi, maka ada beberapa tahap yang perlu dilalui supaya tujuan investasi melalui obligasi memberikan hasil yang maksimal dan sesuai dengan rencana. Tahapan tersebut seperti di bawah ini2 : 1. Membuka rekening Tahap awal yang harus dilakukan dalam proses transaksi obligasi adalah memilih perusahaan sekuritas yang memiliki divisi fixed income yang menangani pembelian dan penjualan obligasi. Pilih perusahaan dengan pengalaman, tim yang solid baik trader / dealer
ataupun riset serta fee yang kompetitif. Dengan membuka rekening, investor bisa mendapatkan informasi perkembangan dan perdagangan obligasi setiap saat, sehingga investor mendapatkan pengetahuan pergerakan pasar obligasi secara akurat dan up to date. 2. Memahami produk obligasi Pada tahap ini, investor dianjurkan untuk mempelajari seluk beluk informasi yang dibutuhkan mengenai obligasi, baik mengenai investasinya sendiri, potensi resiko yang terkandung, maupun potensi keuntungannya. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajarinya secara mandiri, bertanya kepada bagian riset perusahaan sekuritas, dimana investor membuka rekening atau melalui internet. Dengan mempelajari instrumen obligasi secara lengkap, diharapkan investor mengenal investasi tersebut dengan baik, sehingga mempermudah pengambilan keputusan investasi. Mempelajari instrumen, dimana investor ingin menempatkan investasi, akan memberikan manfaat maksimal dalam mencapai rencana yang diinginkan. 3. Melakukan analisis Analisis dilakukan, agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kestabilan pendapatan. Aspek-aspek yang dibutuhkan seperti kupon, jangka waktu, nilai penerbitan dan peringkat. Latar belakang serta profil penerbit juga menjadi pertimbangan sendiri. Dengan informasi yang lengkap, diharapkan keputusanyang diambil tidak menimbulkan kerugian yang cukup besasr. Dianjurkan untuk membandingkan antara obligasi sejenis. 4. Memberikan amanat beli Setelah melalui analisis, investor memperoleh jenis obligasi yang ingin dibeli. Tahap selanjutnya adalah memberikan amanat pembelian kepada trader atau broker obligasi yang telah kita pilih. Pihak trader akan melakukan pembelian obligasi sesuai dengan jenis serta harga yang diinginkan. Misalkan pembeli akan melakukan pembelian obligasi ASII (Astra Internasional) tahun 2002 dengan harga 105 atau harga premium. Biasanya nilai pari atau nominal adalah sebesar Rp 100. 5. Menyiapkan dana
Membeli obligasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Satuan pembelian obligasi biasanya bernilai Rp 1 miliar, sehingga sulit bagi investor individu untuk dapat ikut berinvestasi dalam obligasi. Namun ada juga yang menawarkan satuan bernilai Rp 50 juta atau Rp 100 juta. Setelah amanat pembelian diajukan, sebaiknya dana tersebut sudah dialokasikan. Jangan sampai dikenakan penalty, karena keterlambatan dalam pembayaran. Selain itu, penempatan dana tunai yang serba mendadak mungkin bisa mengganggu kelancaran aliran arus kas keuangan investor dan keluarga. 6. Menyelesaikan pembayaran obligasi Pembayaran dana pembelian obligasi dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan sekuritas tersebut. Setelah pembayaran selesai, maka investor sebagai pembeli tinggal menunggu proses settlement atas transaksi tersebut. Obligasi yang telah dibeli akan tercantum di dalam rekening perusahaan sekuritas yang tercatat di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Pemindahtanganan hak atas obligasi akan sangat mudah dilakukan secara elektronik, karena saat ini fisik obligasi tidak lagi berupa sertifikat, namun sudah scriptless (tahap warkat). Administrasi pembukuan akan dilakukan oleh bank kustodian perusahaan sekuritas. Untuk hal ini, tentunya bank bersangkutan akan memungut biaya tertentu. 3. PRINSIP-PRINSIP OBLIGASI SYARIAH Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSNMUI/ IX/2002 menjelaskan, yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil / margin / fee, serta membayar kembali dana obligas pada saat jatuh tempo. Menurut Heru Sudarsono, obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap sebagaimana yang terdapat dalam obligasi konvensional, tetapi lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan muqaradhah bond, dimana muqaradhah merupakan nama lain dari mudharabah. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau mudharib dan dibeli oleh investor atau shahib
maal. Dana yang terhimpun disalurkan untuk mengembangkan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang benarbenar berbeda dari usaha lama. Bentuk alokasi dana yang khusus (specially dedicated) dalam syariah dikenal dengan istilah mudharabah muqayyadah. Atas penyertaannya, investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik. Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu bahwa obligasi adalah surat hutang, dimana pemegangnya berhak atas bunga tetap, prinsip obligasi syariah tidak mengenal adanya hutang, tetapi mengenal adanya kewajiban yang hanya timbul akibat adanya transaksi atas aset / produk maupun jasa yang tidak tunai, sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Obligasi syariah lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang pituang, melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan muqaradhah bond, dimana muqaradhah merupakan nama lain dari mudharabah. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan (emiten) sebagai pengelola (mudharib) dan dibeli oleh investor (shahib maal). Dalam harga penawaran, jatuh tempo pokok obligasi, saat jatuh tempo, dan rating antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional tidak ada perbedaannya. Perbedaan terdapat pada pendapatan dan return. Perbedaan yang paling mendasar antara obligasi syariah dan obligasi konvensional terletak pada penetapan bunga yang besarnya sudah ditetapkan / ditentukan di awal transaksi dilakukan. Sedangkan pada obligasi syariah saat dilakukan transaksi (jual beli) belum ditentukan besarnya bunga. Yang ditentukan adalah berapa proporsi pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Perbedaan obligasi konvensional dengan obligasi syariah dapat dilihat di bawah ini4 : Keterangan Obligasi Syariah Obligasi Konvensional Harga penawaran 100% 100% Jatuh tempo 5 tahun Pokok obligasi saat jatuh tempo 100% 100% Pendapatan Bagi hasil Bunga Return 15,5 – 16% indikatif 15,5 – 16% Rating AA+ AA+ Namun dalam obligasi syariah lebih kompetitif disbanding obligasi konvensional sebab pertama: Kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatan lebih tinggi daripada obligasi konvensional. Kedua : Obligasi syariah aman karena untuk mendanai proyek prospektif. Ketiga: Bila terjadi kerugian (di luar kontrol), investor tetap memperoleh aktiva. Keempat: Terobosan paradigma, bukan lagi surat utang, tapi surat Investasi.
4. BENTUK-BENTUK OBLIGASI SYARIAH Obligasi syariah dapat diterbitkan dengan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, dan murabahah. Tetapi diantara prinsip-prinsip instrumen obligasi ini yang paling banyak dipergunakan adalah obligasi dengan insturmen prinsip mudharabah dan ijarah.
1. Obligasi Mudharabah Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang mengunakan akad mudahrabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal/ investor) dengan pengelola (mudharib / emiten). Ikatan atau akad mudahrabah pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau percampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana pemilik harta (shahibul maal) hanya menyediakan dana secara penuh (100%) dalam suatu kegiatan usaha dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha. Sedangkan pemilik usaha (mudharib / emiten) memberikan jasa, yaitu mengelola harta secara penuh dan mandiri (directionery) dalam bentuk aset pada kegiatan usaha tersebut. Dalam Fatwa No. 33 / DSN-MUI / X / 2002 tentang obligasi syariah mudharabah, dinyatakan antara lain bahwa: a. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatn kepada pemegang obligasi syariah merupakan bagi ahsil, margin atau fee serta membayar dana obligasi pada saat obligasi jatuh tempo. b. Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudarabah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI No. 7 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. c. Obligasi mudharabah emiten bertindak sebagai mudharib (pengelola modal), sedangkan pemegang obligasi mudharabah bertindak sebagai shahibul maal (pemodal).
d. Jenis usaha emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. e. Nisbah keuntungan dinyatakan dalam akad. f. Apabila emiten lalai atau melanggar perjanjian, emiten wajib menjamin pengambilan dana dan pemodal dapat meminta emiten membuat surat pengakuan utang. g. Kepemilikan obligasi syariah dapat dipindahtangankan selama disepakati dalam akad.
Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan struktur obligasi mudharabah, di antaranya : a. Obligasi syariah mudharabah merupakan bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka waktu yang relatif panjang. b. Obligasi syariah mudharabah dapat digunakan untuk pendanaan umum (general financing), seperti pendanaan modal kerja ataupun capital expenditure. c. Mudharabah merupakan percampuran kerjasama antara modal dan jasa (kegiatan usaha),
sehingga membuat strukturnya memungkinkan untuktidak memerlukan jaminan (collateral) atas aset yang spesifik. Hal ini berbeda dengan struktur yang menggunakan dasar akad jual beli yang mensyaratkan jaminan atas aset yang didanai. d. Kecenderungan regional dan global, dari penggunaan struktur murabahah dan ba‟i
bi‟thaman ajil menjadi mudharabah dan ijarah. Adapun ketentuan atau mekanisme obligasi syariah mudharabah adalah : a. Kontrak atau akad mudharabah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan.
b. Rasio atau presentase bagi hasil (nisbah) dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (revenue sharing) atau keuntungan (profit sharing). Namun berdasarkan fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 bahwa yang lebih maslahat adalah penggunaan revenue sharing. c. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara konstan, meningkat, ataupun menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak.
d. Pendapatan bagi hasilmerupakan jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapatan / keuntungan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten. e. Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan dapat dilakukan secara periodik (tahunan, semesteran, kwartalan, maupun bulanan). f. Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual emiten, maka obligasi syariah memberikan indicative return tertentu. Produk obligasi mudharabah juga dapat dikonversi menjadi saham setelah dalam jangka waktu tertentu dengan persetujuan pemiliknya. Sehingga pemilik surat ini berubah menjadi musyarrik muaqqat (mitra kerjasama kontemporer) bagi perusahaan. Dalam keuntungan investasinya menjadi pemilik saham atau mitra kerjasama selamanya. Pada prinsipnya, obligasi mudharabah yang dikonversi menjadi saham sama dengan obligasi mudharabah baik yang muthlaqah maupun muqayyadah. Persamaan adalah samasama menggunakan prinsip musyarakah dan al-ghunm bi alghurm dalam hal pembagian keuntungan, sehingga dalam hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dalam distribusi keuntungan investasi. Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan konversi obligasi mudharabah menjadi saham adalah: a. Wajib menjaga kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk pertambahan modal sesuai dengan undang-undang negara tempat perusahaan yang mengeluarkan obligasi. b. Wajib menjaga keseimbangan keuangan dengan sumbersumbernya, baik dari dalam maupun dari luar. c. Tanggal dan syarat-syarat konversi menjadi saham harus dijelaskan, serta jangka waktu yang mana pemilik surat obligasi tersebut meminta untuk mengkonversikan ke dalam saham. d. Wajib menjelaskan kadar batas maksimal pengeluaran bagi saham yang baru jika ada. e. Penjelasan tanggal pengembalian harga obligasi dalam kondisi tidak dikonversikan ke dalam saham.
2. Obligasi Ijarah Obligasi Ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah. Akad ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambilmanfaat dengan jalan penggantian. Artinya, pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Ijarah mirip dengan leasing, tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam akad ijarah disertai dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Ketentuan akad ijarah sebagai berikut : a. Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerak, harta perdagangan) maupun berupa jasa. b. Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. c. Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik. d. Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa / upah. e. Pemakai manfaat (penyewa) harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga. f. Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak. Secara teknis, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: a. Investor dapat bertindak sebagai penyewa (musta‟jir). Sedangkan emiten dapat bertindak
sebagai wakil investor. Dan propery owner, dapat bertindak sebagai orang yang menyewakan (mu‟jir). Dengan demikian, ada dua kali transaksi dalam hal ini; transaksi pertama terjadi antara investor dengan emiten, dimana investor mewakilkan dirinya kepada emiten dengan akad wakalah, untuk melakukan transaksi sewa menyewa dengan property owner dengan akad ijarah. Selanjutnya, transaksi terjadi antara emiten (sebagai wakil investor) dengan property owner (sebagai orang yang menyewakan) untuk melakukan transaksi sewa menyewa (ijarah).
b. Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa menyewa tersebut, maka diterbitkanlah surat berharga jangka panjang (obligasi syariah ijarah), dimana atas penerbitan obligasi tersebut, emiten waib membayar pendapatn kepada investor berupa fee serta membayar kembali danaobligasi pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh transaksi obligasi ijarah adalah pemegang obligasi memberi dana kepada Toko Matahari untuk menyewa sebuah ruangan guna keperluan ekspansi. Yang mempunyai hak manfaat atas sewa ruangan adalah pemegang obligasi, tetapi ia menyewakan / mengijarahkan kembali kepada Toko Matahari. Jadi harus membayar kepada pemegang obligasi sejumlah dana obligasi yang dikeluarkan ditambah return sewa yang telah disepakati. Obligasi ijarah lebih diminati oleh investor, karena pendapatannya bersifat tetap. Terutama investor yang paradigmanya masih konvensional konservatif dan lebih menyukai fixed income. 5. KENDALA
DAN
STRATEGI
PENGEMBANGAN
OBLIGASI
SYARIAH Kendala dalam pengembangan obligasi syariah diantaranya sebagai berikut : 1. Belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan obligasi syariah, apalagi sistem yang digunakannya. Hal tersebut tidak lepas dari ruang sosialisasi obligasi syariah yang dikondisikan hanya terbatas oleh para pemodal yang memiliki dana lebih dari cukup. 2. Masyarakat dalam menyimpan dananya cenderung didasarkan atas pertimbangan pragmatis. Hal ini yang menjadikan tren tingkat bunga yang cenderung bisa dipastikan di masa yang akan datang menjadikan investor lebih memilih obligasi konvensional daripada obligasi syariah. 3. Di usia yang masih relatif muda dan sistem yang berbeda, obligasi syariah dikondisikan untuk menghadapi masyarakat yang kurang percaya akan keberadaan sistem yang belum ia kenal. Sedangkan usaha yang perlu dilakukan untuk menjawab kendala-kendala obligasi syariah adalah sebagai berikut :
1. Langkah-langkah sosialisasi dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat akan keberadaan obligasi syariah di tengah-tentah masyarakat. Keterlibatan praktisi, akademisi dan ulama sangat diperlukan dalam usaha-usaha obligasi syariah. 2. Usaha untuk menarik pasar emosional secara statistik relative lebih sedikit daripada pasar rasional. Oleh karenanya obligasi syariah tidak bisa hanya sekedar menunggu sampai adanya perubahan paradigma setidaknya obligasi syariah mampu menangkap kondisi yang ada sebagai peluang yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya. 3.
Untuk
meningkatkan
kepercayaan
masyarakat,
usaha
untuk
meningkatkan
profesionalitas, kualitas, kapabilitas, dan efisiensi untuk selalu dilakukan oleh obligasi syariah. 6. EMISI OBLIGASI SYARIAH Syarat-syarat untuk menerbitkan obligasi syariah adalah sebagai berikut: 1. Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No.20/DSNMUI/ IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang betentangan dengan syariah Islam diantaranya adalah : a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional. c. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman haram. d. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. 2. Peringkat investasi grade
a. Memiliki fundamental usaha yang kuat. b. Memiliki fundamental keuangan yang kuat. c. Memiliki citra yang baik bagi publik. 3. Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index (JII).
C. PENUTUP Demikianlah, beberapa hal mengenai obligasi syariah. Oleh karena terbatasnya waktu, dan sulitnya memperoleh literatur yang membahas masalah obligasi secara luas dan mendalam, maka makalah yang sederhana ini tidak luput dari kekurangan. Namun demikian, Penulis berharap semoga makalah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. DAFTAR PUSTAKA Heru Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonosia-FH UII, Yogyakarta, 2007. http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/0423/eur1.html Dr. Muhammad Firdaus, dkk. Konsep Dasar Obligasi Syariah, Renaisan,2005.
http://habibieprofit.blogspot.com/2009/01/makalah-obligasi-syariah.html
PENDAHULUAN Perkembangan sukuk di Indonesia dimulai sejak 2002 lalu mengalami kemajuan, dimana tahun ini undang-undang sukuk atau dikenal dengan SBSN (Surat Berharga Hutang Negara) telah disahkan oleh parlemen. Sejak penerbitan sukuk korporasiyang pertama tersebut, selalu berakhir dengan over subscription.
Fatwa dewan syari`ah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi syari`ah adalah surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikelurkan emitten kepada pemegang obligasi syariah, tersebut berupa bagi hasil/margin/fee, serta membyar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.” Karakteristik dan istilah sukuk merupakan pengganti dari istilah sebelumnya yang memggunakan istilah bond, dimana istilah bond mempunyai makna loan (hutang), dengan menambahkan Islamic maka kontradiktif maknanya karena biasanya yang mendasari mekanisme hutang (loan) adalah interest, sedangkan dalan Islam interest tersebut termasuk riba yang diharamkan. Untuk itu sejak tahun 2007 istilah bond ditukar dengan istilah Sukuk sebagaimana disebutkan dalam peraturanm di Bapepam LK. Sukuk bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penertaan dana (investasi) yang didasarkan pada prinsip bagi hasil jika menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Transaksinya bukan akad hutang piutang melainkan penyertaan. Setelah lima tahun perkembangan Sukuk di Indonesia, Sukuk tersebut belum berkembang secara optimal, hal ini disebabkan karena belum adanya sukuk Negara.[1] OBLIGASI SYARIAH Obligasi Konvensional Obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu obligatie yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai obligasi yang berarti kontrak. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 775/KmK 001/19 disebut bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu. Dari pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (bisa berupa badan hukum atau perusahaan, bisa juga dari pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam mengajukan investasi yang mereka laksanakan.
Dilihat dari pihak yang mengeluarkan obligasi, maka obligasi dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bisa juga dikeluarkan oleh pihak swasta seperti (1) participative bonds, yakni pemilik obligasi selain memperoleh bunga tetap, juga memperoleh bagian keuntungan yang dicapai perusahaan (2) client bond, yakni obligasi yang diberikan kepada langganan perusahaan dalam rangka mengembangkan pemilik efek kepada masyarakat (3) departure bond, yakni obligasi yang tidak dijamin atau tanpa suatu jaminan. Obligasi termasuk salah satu jenis efek namun, berbeda dengan saham yang kepemilikannya menandakan pemilikan sebagian dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham obligasi menunjukan utang dari penerbitnya. Dengan demikian pemegang obligasi memiliki hak dan kedudukan sebagai kreditor dari penerbit obligasi. Obligasi merupakan instrumen utang jangka panjang, yang pada umumnya diterbitkan dalam jangka berkisat antara sepuluh tahun lamanya. Secara umum jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitnya yakni obligasi korporasi dan obligasi negara. Obligasi negara terdiri dari beberapa jenis yaitu (1) obligasi rekapm (2) surat utang negara (SUN), (3) obligasi ritel.[2] Sejarah obligasi syariah Secara terminoogi sukuk adalah sebuah kertas atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seorang untuk membayar uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Kata sukuk berasal dari bhasa persia yaitu jak, lalu masuk dalam bahasa arab dengan nama shak. Goiten menyebutkan bahwa shak adalah asalkata dari kata chek yang terdapat dalam bahasa inggris dimana ia pada dasarnya adalah surat hutang. Kemudian surat hutang model ini bekembang di eropa. Sukuk sudah pakai sebagai salah satu alat pembayaran sejak awal islam dimana jatah (santunan negara) atau gaji para pegawai negara kadangkala dibayar dengan memakai kertas tersebut. Dalam sejarah disebutkan bahwa khalifah Umar Ibn alKhatab adalah khalifah pertama yang membuat shak dengan membubuhkan setempel dibawah kertas shak tersebut. Dalam perkembangannya, the Islamic Jurispudence Council (IJC) kemudian mengeluarkan fatwa yang mendukung berkembangnya sukuk. Hal tersebut mendorong Otoritas Moneter Bahrain
(BMA – Bahrain Monetary Agency) untuk meluncurkan salam sukuk berjangka waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar AS pada tahun 2001. Kemudian Malaysia pada tahun yang sama meluncurkan global corporate Sukuk di pasar keuangan Islam internasional. Inilah sukuk global yang pertama kali muncul di pasar internasional. Selanjutnya, penerbitan sukuk di pasar internasional terus bermunculan bak cendawan di musim hujan. Tidak ketinggalan, pemerintahan di dunia Islam pun mulai melirik hal tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2002 pemerintah Malaysia menerbitkan sukuk dengan nilai 600 juta dolar AS dan terserap habis oleh pasar dengan cepat, bahkan sampai terjadi over subscribe. Begitu pula pada Desember 2004, pemerintah Pakistan menerbitkan sukuk di pasar global dengan nilai 600 juta dolar AS dan langsung terserap habis oleh pasar. Dan masih banyak contoh lainnya. Harus kita akui, bahwa sukuk atau obligasi syariah ini adalah salah satu bentuk terobosan baru dalam dunia keuangan Islam, meskipun istilah tersebut adalah istilah yang memiliki akar sejarah yang panjang. Inilah salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. (http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/sukuk.html). Kendala dan strategi pengembangan obligasi syariah 1. Belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan obligasi syariah, apalagi sistem yang digunakannya 2. Masyarakat dalam penimpan dananya cenderung didasarkan atas pertimbangan pragmatis 3. Di usia yang masih relatif muda dan sistem yang berbeda, obligasi syariah dikondisikan untuk menghadapi masyarakat yang kurang percaya akan keberadaan sistem yang belum ia kenal Usaha yang perlu dilakukan untuk menjawab kendala-kendala obligasi syariah adalah sebagai berikut : 1.
Langkah-langkah sosialisasi dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat akan
keberadaan obligasi syariah di tengah-tengah masyarakat
2.
Usaha untuk menarik pasar emosional secara statistik relatif lebih sedikit daripada pasar
rasional 3.
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, usaha untuk meningkatkan profesionalitas,
kualitas, kapabilitas, dan efisiensi untuk selalu dilakukan oleh obligasi syariah. Emisi Obligasi Syariah Syarat-syarat untuk menerbitkan obligasi syariah adalah sebagai berikut : 1.
Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi
2.
Peringkat investasi grade
3.
Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index (JII)
Obligasi Sukuk Tinjauan Umum Kata-kata sakk, sukuk dan sakaik dapat ditelusuri dengan mudah di litelatur islam komersial klasik. Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada Abad Pertengahan, bersamaan dengan kata hawalah dan mudarabah. Akan tetapi, sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Islam/Arab Abad Pertengahan memberikan kesimpulan bahwa sakk merupakan kata dari Latin cheque atau check yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer. Tabel Emisi Obligasi Syariah Emiten PT. Indosat Tbk PT. Berlian Laju Tanker Tbk PT. Bank Bukopin PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk PT. Bank Syariah Mandiri PT. Indofood Tbk
Nilai Emisi Rp. 175 Milyar Rp. 60 Milyar Rp. 50 Milyar Rp. 200 Milyar Rp. 200 Milyar Belum diketahui
Waktu Penerbitan Semester II 2006 Semester I 2003 Semester I 2003 Semester I 2003 Semester II 2003 Semester II 2003
Daftar Tabel Obligasi Syariah
Nama Obligasi
Emiten/Penerbit
Waktu
Penerbitan Bank Bukopin Syariah Mudarabah PT Bank Bukopin Tahun 2003 Bank Muamalat Syariah Mudarabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2003 BSM Syariah Mudarabah PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2003 Cilandra Perkasa Syariah Mudarabah PT Cilandra Perkasa Tahun 2003 Indosat Syariah Mudarabah PT Indosat Tbk Tahun 2002 PTPN VII Syariah Mudarabah PTPN VII Tahun 2004 Obligasi Syariah Ijarah I Matahari PutraPT Matahari Putra Tahun 2004 Prima Obligasi Syariah Ijarah Sona TopasPT Sona Topas Tourism Industri Tahun 2004 Tourism Industri Berliana I Syariah Ijarah
PT Berlian Laju Tanker
Nama Obligasi
Emiten/Penerbit
HITS I Syariah Ijarah INdorent I Syariah Ijarah Citra Sari Makmur I Syariah Ijarah Obligasi Syraiah Berlina Laju Tanker
PT INdorent PT Indofood Tbk PT Berliana Laju Tanker
Tahun 2004 Waktu Penerbitan Tahun 2004 Tahun 2004 Tahun 2004 Tahun 2003
Arti sukuk dalam perspektif Islam modern, berdasar pada konsep aset monetisasi yang disebut penjamin yang diterima melalui proses pengeluaran sukuk (taskeek). Potensial besarnya adalah dalam mengubah dana masa depan menjadi dana saat ini. Sukuk dapat dikeluarkan untuk aset yang sudah ada maupun yang ada di watu yang akan datang. Diperkirakan pada akhir 2006 ada lebih dari US$ 50 bn pasar sukuk yang akan naik secara berlipat pada 2007 dengan setiap dikeluarkannya sukuk yang didaftarkan 5 sampai 6 kali menunjukan pertumbuhan yang pesar di negara-negara barat. Di Malaysia, instrumen obligasi syariah digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah maupun untuk keperluan industri keuangan syariah. Instrumen yang sudah pernah diterbitkan berupa Goverment investmen Issue (GIIs), yaitu pinjaman kebaikan atau qardhul hasan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Konsep ini tidak ada imbalan bagi pemilik
modal, namun demikian pemerintah boleh memberikan semacam hadiah. Oleh karena itu, instrumen GIIs tidak dperdagangkan. Disamping menerbitkan obligasi pemerintah, berbagai perusahaan di Malaysia juga menerbitkan instrumen efek syariah, seperti Sandat Mudarabah Cagamas, adalah obligasi mudarabah dengan jangka waktu hingga 7 tahun yang duterbitkan untuk pembiayaan perumahan. Sementara itu, di Bahrain juga telah menerbitkan beberapa surat berharga syariah. Salah satunya adalah Bahrain Montary Agency – Sukuk Al-Jarah senilai US$ 70 juta yang digunakan untuk menbiayai infrastruktur pemerintah. Di Indonesia payung hukum yang menjadi landasan penerbitan obligasi sukuk, adalah UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah. Menurut perkembangan, pencarian format landasan hukum penerbitan payung hukum tentang surat berharga syariah ini, sesunggunya telah mulai proses panjang, yaitu sejak tahun 2003 ketika Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI menyuarakan penerbitan sukuk untuk menangkap peluang investasi sekaligus perkembangan perekonomian syariah di Indonesia. DSN-MUI juga telah melontarkan ide amandemen Undang-Undang Nomor 2002 tentang Surat Utang Negara tetapi ide ini juga kandas. Pada tahun 2005, DSN-MUI kembali mengajukan usulan agar pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah, usaha tersebut telah berhasil dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tersebut. Pln Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah senilai Rp. 3 triliun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menerbitkan Obligasi PLN XII Tahun 2010 senilai maksimal Rp 2,5 triliun dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 senilai maksimal Rp 500 miliar. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk mendanai kegiatan investasi jaringan distribusi tenaga listrik. Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 yang berperingkat idAA+ (Double A Plus Syariah, Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini terdiri dari dua seri, yakni seri A berjangka lima tahun dan seri B berjangka 12 tahun. Pembayarannya dilakukan setiap tiga bulan (takwim, 30/360).
Perseroan telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Securities sebagai penjamin pelaksana emisi dalam penawaran umum ini. Sementara wali amanat adalah PT Bank CIMB Niaga. Selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor kelistrikan, investasi ini penting guna memberikan keuntungan investor sekaligus meningkatkan kompetensi perseroan. Investasi juga dilakukan seiring proyeksi kenaikan permintaan tenaga listrik nasional yang ratarata mencapai 9% per tahun dalam 10 tahun ke depan. Sementara di satu sisi pasokan tenaga listrik di Indonesia terbatas, sehingga memberi peluang bagi Perseroan untuk terus tumbuh. Pertimbangan lainnya adalah perseroan selalu melunasi semua kewajiban pembayaran obligasi tepat waktu, termasuk saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Hingga kini, Perseroan telah menerbitkan obligasi konvensional Rupiah sebanyak sebelas kali, obligasi syariah empat kali dan Global Bonds empat kali. Pada tahun 2009 kinerja keuangan Perseroan sangat menggembirakan. Dukungan Pemerintah dengan memberikan margin subsidi sebesar 5% membuat perseroan meraih laba bersih untuk pertama kalinya dalam periode lima tahun terakhir. Tahun 2009 Perseroan mencatat laba bersih Rp10.356 miliar dengan penjualan Rp145.222 miliar. Sektor rumah tangga dan industri masih menjadi kontributor terbesar dari pendapatan perseroan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 tanggal 25 Mei 2010, telah ditetapkan pemberian margin PSO 8% tahun 2010. Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 diperkirakan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 30 Juni 2010. Masa penawaran awal (bookbuilding) akan dilangsungkan pada 16-24 Juni 2010, masa penawaran umum dijadwalkan 2-5 Juli 2010, dan diharapkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2010.[3] Sifat Obligasi Sukuk Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasi (underying transaction) yang dapat
berupa ijarah (sewa) mudarabah (bagi hasil). Sukuk yang sekarang sudah banyak diterbitkanadalah berdasarkan akad sewa (sukuk al-ijarah) dimana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus embayaran sewa aset tersebut. Masalah-masalah yang berkaitan dengan sukuk •
Tingkat return yang dipastikan pada sukuk
Tingkat return pada sebagian besar sukuk secara pasti disetujui di awal bahkan tanpa provisi tertentu untuk jaminan pihak ketiga. Beberapa sukuk yang diterbitkan menjadi sasaran kritikan tajam disebabkan karena keterlibatannya dari bay’ al-inah, bay’ al-dayn dan sifat-sifat landasan nonsyariah yang membuat sukuk sama dengan obligasi berdasarkan buka. Bay’ al-inah merupakan penjualan dua kali di mana pinjam dan orang yang meminjam menjual dan kemudian menjual kembali suatu objek di antara mereka sekali untuk tujuan memperoleh uang tunai dan sekali lagi untuk tujuan harga yang lebih tinggi berdasarkan kredit, dengan hasil bersih dari suatu pinjaman dengan bunga. Menurut aturan syariah, pemegang sukuksecara bersama memiliki resiko terhadap harga aset dan biaya-biaya yang terkait dengan kepemilikan dan bagian dari uang sewanya dengan melakukan sewa pada pengguna tertentu. •
Bay’ al Dayn
Perdagangan pasar sekunder untuk sekuritas Islam dimungkinkan melalui bay’ aldayn sebagaimana berbagai kasus di Malaysia yang didasarkan pada sukuk. Akan tetapi, jumhur ulama tidak menerima keadaan ini karena utang yang diwakili oleh sukuk didukung oleh asetaset utama. Ahli-ahli hukum mslim tradisional dengan suara bulat menyatakan bahwa bay’aldayn dengan diskon tidak diperbolehkan dalam syariah. Macam – macam Sukuk Sukuk Ijarah
Adalah suatu sertifikat yang memuat nama pemilik nya (investor) dan melambangkan kepemilikan terhadap aset yang bertujuan untuk disewakan, atau kepemilikikan manfaat dan kepemilikan jasa sesuai jumlah efek yang dibeli denagn harapan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa yang berhasil direalisasikan berdasar transaksi ijarah. Ketentuan akad ijarah sebagai berikut: Objeknaya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerah, harta
•
perdagangan) maupun berupa jasa Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah
•
piahak. •
Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.
•
Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa/upah Pemakaian manfaat harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap
•
terjaga Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak.
•
Secara teknis, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1.
Investor dapat bertindak sebagai penyewa , sedangkan emiten dapat bertindak sebagai
wakil investor. 2.
Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa
tersebut kepada emiten. Obligasi syariah musyarakah Adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk pembangunan proyek baru, mengembangkan proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kgiatan usaha. Obligasi syariah istishna’
Adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna’ di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Ketentuan Umum obligasi syariah 1. 1. Pelaksanaan obligasi syariah mulai dari awal sampai akhir harus terhndar dari format dan substansi akad yang berkaitan dengan riba (pembungaan uang) dan gharar 2. Transaksi obligasi syariah harus berdasarkan konsep muamalah yang sejalan syariah seperti akad kemitraan (musyarakah dan mudharabah), jual beli barang (murabaha, salam, dan istishna)/ 3. Bagi hasil pada akad kemitraan, fee pada akad ijarah, dan harga (modal dan margin) pada akad jual beli harus ditentukan secara jelas pada awal transaksi (prospectus atau sertifikat). 4. Usaha yang dilakukan emiten (originator) berhubungan dengan dana sukuk yang dikelola harus terhindar dari semua unsur-unsur non halal. 5. Pemberian pendapat dapat dilakuakan secara periodek (sesuai karakteristik masing-masing akad). 6. Tidak semua sertifikat sukuk sertifikat sukuk dapat diperjualkan dan tidak semua pendapat dapat bersifat mengambang (floating) atau indikatif. 7. Pengawasan terhadap pelaksanaa dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah dari aspek syariah, dan oleh wali amanat atau SPV dari segi operasional lapangan khususnya terhadap usaha emiten 8. Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, dilakukan pengembalian dana investor dan dibuat surat pengakuan utang, 9. Jasa asuransi syariah dapat digunakan untuk sebagai alat perlindungan resiko aset sukuk. Pembiayaan Usaha Syariah – Obligasi
Pembiayaan usaha berjangka panjang dalam bentuk bukan ekuitas dalam pasar modal dikena sebagai pembiyaaan dengan menerbitkan obligasi. Menurut definisi obligasi adalah surat berharga (efek) hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah (emiten) dengan ketentuan suku bunga dan tanggal jatuh tempo tertentu. Prinsip syariah melarang untuk meminta atau memberi tambahan (imbalan) atas pemberian hutang karena hutang dikategorikan sebagai kegiatan tolong menolong yang lebih sarat unsur sosialnya. Dalam konsep syariah pembiayaan dapat terjadi karena ada suatu pihak yang memberikan dana untuk memungkinkan suatu taransaksi. Perbedaannya adalah dalam hal hubungan langsung antara pihak penjual dengan pembeli kedua belah pihak adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perdaganagan obyek transaksi. Dalam hal ini kegiatan investasi ini dapat mengikuti ikatan atau aqad mudharabah, kewajiban akan timbul bila: 1. investor berhak atas pembagian hasil yang posotif, atau bila 2. investor ingin menarik kembali (sisa) dana yang telah diinvestasikan. Kegiatan investasi ini juga dapat mengikuti aqad ijarah dimana kewajiban akan timbul atas: 1. pembayaran sewa/upah atas pemakaian manfaat dari obyek pembiayaan serta 2. pembayaran nilai jual obyek pembiyaan pada akhir masa sewa atas eksekusi aqad jaiz dari emitten untik membeli obyek pembiayaan pada akhir masa pembiayaan Karena itu, definisi paling tepat untuk obligasi syariah adalah suatu kontrak pembiayaan tertulis, yang: •
berjangka panjang
•
untuk membayar kembali pada waktu tertentu
•
seluruh kewajiban yang timbul
•
akibat pembiyaan untuk kegiatan tertentu menurut syarat dan ketentuan tertentu
•
serta membyar sejumlah manfaat secara peridik menurut aqad
Perkembangan Pasar Sukuk Global Perkembangan dana keuangan Islam di berbagai lembaga keungan islam seluruhnya mencapai US $ 1.3 triliun yang dikelola lebih kurang 300 institusi lembaga keuangan disekitar 75 negara yang tersebar dari London, New York dan Zurich hingga ke Timur Tengah, afrika dan Asia. Adapun pasar keungan Islam diperkirakan berjumlah US$ 400 miliyar dengan tingkat perkembangan rata-rata 12%-15%. Seperti yang dilaporkan oleh IIFM pada bulan september 2006, Negara-negara yang paling maju dalam mengmbangkan keuangan Islam adlah Malysia, Kuwait , saudi Arabia, United arab Emirates (UEA). Kingdom of bahrain, dan Qatar. Dimana negara-negara tersebut telah sampai pada level peningkatan inovasi bisnis dan memiliki kemampuan ekpansi pasar yang berkelanjutan. Negara-negara seperti Brunei, Indonesia, afrika selatan, Maroko, Turki, dan Pakistan sedang berusaha mengjar pada level berikutnya, yaitu sebagai kompetitor dalam pengembangan dan ekspansi pasar yang diterima masyarakat luas. Adapun negara-negara yang sedang untuk mengembang kan keungan Islam adlah Syiria, Lebanon, Germany, USA, dan Singapore. Dan untuk negara-negara china, India, Hongkong, dan Australia masih menanti dan mengamati peluang pasar. Adapun perkirakan perkembangan keuangan Islam berikutnya akan lebih cepat, walaupun saat ini market share masih relatif kecil. Perkembangan pasar sukuk global saat ini telah meningkat dan cukup matang, hal ini dimulai dari kesadaran para investor dan penetiban sukuk untuk menggunakan momentum peningkatan harga minyak wangi dewasa ini. Adapun untuk katagori Sukuk negara, maka yang terbesar adalah UEA yaitu 45%, kemudian menyusul Bahrain 17%, dan Saudia Arabia 7%, Malaysia 6%. Saat jumlah Sukuk negara telah mencapai 76 Sukuk dengan total jumlah US$ 1,2 Miliar (LMC, Juni 2007). Kesimpulan
Sukuk merupakan pengganti dari istilah sebelumnya yang memggunakan istilah bond, dimana istilah bond mempunyai makna loan (hutang), dengan menambahkan Islamic maka kontradiktif maknanya karena biasanya yang mendasari mekanisme hutang (loan) adalah interest, sedangkan dalan Islam interest tersebut termasuk riba yang diharamkan. Untuk itu sejak tahun 2007 istilah bond ditukar dengan istilah Sukuk sebagaimana disebutkan dalam peraturanm di Bapepam LK. Sukuk bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penertaan dana (investasi) yang didasarkan pada prinsip bagi hasil jika menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Transaksinya bukan akad hutang piutang melainkan penyertaan. Macam – macam Sukuk : 1. Sukuk Ijarah 2. Obligasi Syariah Musyarakah 3. Obligasi Istishna’ Daftar Pustaka Manan, Abdul. 2009. Aspek Hukum Dalam Penyelengaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hamid, Abdul. 2009. Pasar Modal Syariah. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta. www.pln.co.id http://hendrakholid.net/blog/2010/12/15/makalah-obligasi-syariah-5a-ps/
