BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Demokrasi merupakan sistem politik dan ideologi dari barat menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat ditandai dengan adanya partisipasi warga yang sudah dewasa dalam berbagai kegiatan bernegara. Demokrasi ini kemudian dibangun dan dikembangkan sebagai suatu rangkaian institusi dan praktek berpolitik yang telah sejak lama dilaksanakan untuk merespon perkembangan budaya, b udaya, dan d an berbagai tantangan tantan gan sosial dan lingkungan lingkun gan di masing-masing negara. n egara. Ketika demokrasi Barat mulai ditransplantasikan ke dalam negara-negara non-Barat dan beberapa negara bekas jajahan yang memiliki sejarah dan budaya yang sangat berbeda, demokrasi tersebut memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, dan mengalami berbagai perubahan dalam penerapannya sesuai dengan lingkungan barunya yang berbeda. Ada hal yang sering muncul yang menjadi permasalahan dalam praktek demokrasi, yaitu masalah bagaimana pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat itu diimplementasikan dan direalisasikan, sehingga efektif dalam praktek dan dalam kenyataan. Tulisan ini hendak menyajikan pemaparan konsep sebagai bahan pemikiran yang berkaitan dengan konsep demokrasi, praktik demokrasi, serta sejauh mana sekolah telah berfungsi sebagai laboratorium demokrasi. Oleh karenanya dalam pembahasan makalah ini, kami akan membahas tentang konsep demokrasi, pendidikan demokrasi, dan sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Sistem demokrasi yang merupakan suatu bentuk tindakan menghargai perbedaan prinsip , keberagaman nilai – nilai – nilai nilai dan budaya dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara dapat memberikan kebebasan bertindak sesuai dengan pola hidup bebas dalam batasan normatif tertentu. Saat ini, budaya demokrasi yang terbentuk dan berkembang di negara kita turut ditentukan oleh penerapan sistem pendidikan yang berlaku , sehingga pendidikan akan memberikan implikasi pada peningkatan taraf kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam menggunakan pikiran , tenaga , dan suaranya , dengan begitu masyarakat khususnya di kalangan pendidik mempunyai pola pikir yang kreatif serta daya inovasi yang tinggi dalam menerapkan demokrasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bern egara dengan sitem demokrasi yang dianutnya.
1
B. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan Konsep Demokrasi? 2. Bagaimana Praktik Pendidikan Demokrasi? 3. Sudahkah Sekolah berfungsi sebagai Laboratorium Demokrasi?
C. TUJUAN
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan lebih jauh tentang Konsep Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi, serta Bagaimana Sekolah menjadi Laboratorium Demokrasi. Hal mana dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa (guru) untuk mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran PKn di SD dan juga untuk meningkatkan rasa percaya diri (self confident) pada setiap penyampaian materi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (Paikem).
2
BAB II PEMBAHASAN
A. KEGIATAN BELAJAR 1 : KONSEP DEMOKRASI
Konsep demokrasi secara etimologi berarti rakyat berkuasa atau “government or rule by the people”(Budiardjo, 1992:50) Istilah demokrasi berasal dari dua kata, yang mengacu pada sistem pemerintahan zaman Yunani-Kuno yang disebut ‘demokratia’, yaitu ‘demos’ dan ‘kratos atau k ratein’. Secara harfiah yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau cratein yang berarti memerintah, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat (Warren, 1963: 2), warga masyarakat yang telah terkonsep sebagai warga negara. Dengan demikian dilihat dari arti kata asalnya, demokrasi mengandung arti pemerintahan oleh rakyat. Hal ini senada dengan ungkapan Abraham Lincoln “democracy is the government from the people, by the people, and for the people”. Dari rumusan tersebut memberikan sifat pemahaman umum terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu: a. Partisipasi warga negara yang sudah dewasa dalam pemerintahan melalui wakil rakyat yang dipilihnya b. Negara menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat dan menegakkan hukum c. Mayarakat kelompok mayoritas menghargai kelompok minoritas dan saling memberikan perlakuan yang sama
Secara konseptual Torres (1998:145-146; dalam Winatapura,2001;54) bahwa demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, dan demokrasi adalah konsep republik sebagai bentuk pemerintahan yang murni. Demokrasi di samping sebagai sistem pemerintahan, juga diperlukan proses demokrasi yang meliputi 4 hal, yaitu: 1. Mengutamakan kepentingan khalayak (pasar). 2. Manusia sebagai makhluk memiliki potensi untukmengembangkan kekuasaan dan kemampuan. 3. Memperhatikan keseimbangan antara partisipasi dan apatisme. 4. Untuk partisipasi perlu adanya perubahan terlebih dahulu. Dinamika
perkembangan
demokrasi
di
Indonesia
sejak
proklamasi
kemerdekaanIndonesia 17 Agustus 1945 dengan merujuk kepada konstitusi yang pernah dan 3
sedang berlaku,yaitu UUD 1945,Konstitusi RIS1949, dan UUDS 1950 adalahdemokrasi dengan kabinet parlementer dan kabinet presidensial. Tumbuh kembang pula demokrasi secara praktis sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia adalah Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), Demokrasi Pancasila (Orde Baru), dan Demokrasi Reformasi (Masa Reformasi) Sanusi (1998) mengidentifikasi 10 pilar demokrasi menurut UUD 1945 yaitu a. Demokrasi yang berKetuhanan Yang Maha Esa b. Demokrasi dengan kecerdasan c. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara d. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat e. Demokrasi dengan rule of law f.
Demokrasi dengan hak asasi manusia
g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka h. Demokrasi dengan otonomi daerah i.
Demokrasi dengan kemakmuran
j.
Demokrasi yang berkeadilan sosial
B. KEGIATAN BELAJAR 2 : PENDIDIKAN DEMOKRASI SEBAGAI ESENSI PKN
Suatu negara yang menganut sistem demokrasi, diharapkan warga negaranya akan demokratis. Namun hal tersebut tidak dapat terwujud b egitu saja, melainkan memerlukan proses pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai/ prinsip demokrasi. Gandal dan Finn (1992) menegaskan bahwa “democracy doesnot teach itself. If the strengts, benefits , and responsibilities of democracy arenot made clear to citizens, they will be ill-equipped to defend on it” artinya bahwa demokrasi tidak dapat mengajarkannya sendiri. Kalau kekuatan, kemanfaatan,dan tanggung jawab demokrasi tidak difahami dan dihayati dengan
baik
oleh
warga
negara,
sukar
diharapkan
mereka
mau
berjuang
untuk
mempertahankannya. Thomas Jefferson sebagai penulis “Deklarasi Kemerdekaan Amerika” dalam Wahab (2001), menyatakan bahwa; “that the knowledge,skills, behaviors of democratic citizenship donot just occur naturallity in oneself,but rather theymust be taught consciously through schooling to teach new generation, i.e. they are learned behaviors”. Maksudnya, bahwa pengetahuan, kemampuan, dan perilaku warga negara yang demokratis tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diajarkan kepada generasi penerus. Winataputra (2001) dalam disertasinya menjelaskan bahwa pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status perannya dalam masyarakat. 4
Gandal and Finn (1992) menyatakan bahwa tidak hanya di negara berkembang, di negara maju sekalipun demokrasi sangatlah penting namun sering dilupakan. Oleh karena itu demok rasi harus disikapi secara sadar dan sungguh-sungguh. Pendidikan demokrasi sangat diperlukan agar warga negara mengerti, menghargai kesempatan dan tang gung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Pendidikan bukan hanya memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi tetapi juga menghasilkan warga negaranya yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu, dan berpandangan jauh ke depan. Pendidika demokrasi jangan hanya dilihat sebagai suatu mata pelajaran yang terisolasi tetapi dapat dikaitkan dengan setiap mata pelajaran yang ada. Pendidikan demokrasi sebagai esensi pkn
Suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi di manapun berada , pada dasarnya untuk melindungi hak – hak warga negaranya dan secara tidak langsung menginginkan warga negaranya memiliki wawasan , menyadari akan keharusannya serta menampakkan partisipasinya sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat . Sebaliknya jika sitsem politik dalam dalam negara demokrasi mengabaikan nilai nilai demokrasi maka terjadilah konflik , krisis dan lemahnya pemahaman politik . Salah satu solusi strategis secara konseptual adalah dengan cara memperkuat demokrasi dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan . Dari berbagai pandangan seperti gandal dan finn(1992), thomas jefferson , winataputra , memberikan implikasi bahwa pendidikan demokrasi sangat di perlukan , agar warga negaranya mengerti , menghargai kesempatan , dan tanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Dalam kepustakaan asing pendidikan kewarganegaraan (pkn) di sebut civic education yang batasannya ialah seluruh kegiatan sekolah , rumah dan masyarakat
yang dapat
menumbuhkan demokrasi (somantri , 2001). Artinya bahwa demokrasi merupakan esensi dari pendidikan kewarganegaraan . Pendidikan kewarganegaraan yang di susun melalui hierarki tingkat pengetahuan ilmu sosial , yaitu fakta , konsep , generalisasi dan teori hukum sehingga membentuk ide fundamental ilmu kewarganegaraan (IKN) . IKN bersumber kepada social studies . social studies merupakan keturunan dari ilmu ilmu sosial . Perbedaan ilmu sosial dengan ilmu social studies dalam winataputra , 2001 menjelaskan bahwa ilmu ilmu sosial adalah tubuh pengetahuan ilmiah yang terorganisir mengenai hubungan manusia. Pengetahuan ini bersifat objektif yang di peroleh melalui proses penelitian ilmiah buku yang di lakukan oleh para ahli ilmu – ilmu sosial di bidangnya. Sedangkan social studies di artikan sebagai “ social studies simplified for pedagogical purpose yakni social studies merupakan penyederhanaan dari ilmuilmu social untuk tujuan pendidikan . dalam undang – undang republik indonesia no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan pasal 37 ayat (1) , menjelaskan pendidikan kewarganegaraan yang di maksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air .pada dasarnya civic mengambil bagian dari ilmu politik yaitu bagian demokrasi politiknya .
5
Dari uraian-uraian di atas dapat diartikan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang tepat untuk mengajarkan Pendidikan Demokrasi dalam prosempembelajaran di sekolah. Sehingga benar adanya bahwa Pendidikan Demokrasi merupakan Essensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
C. Sekolah Sebagai Laboratorium Demokrasi
Pada kegiatan belajar 1 dan 2 kita telah mempelajari tentang konsep dan pendidikan demokrasi. Untuk menciptakan warga negara yang demokratis tidak cukup dengan mempelajari dua hal tersebut di atas , harus di jadikan laboratorium demokrasi . Dalam proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas dalam lingkungan sekolah harus menggambarkan suasana demokratis. Dengan cara ini , siswa akan terbiasa dengan kehidupan demokrasi . Sekolah merupakan sebuah komunitas sebagai bagian dari integral dari masyarakat . Sekolah dalam Undang – undang RI No 20 tahun 2003 di sebut satuan pendidikan sekolah dasar ( SD) sebagai satuan pendidikan merupakan suatu entity ( sauan utuh ) wahana pendidikan nasional yang mencapai tujuan pendidikan nasional . Untuk itu maka proses pendidikan di sekolah perlu di wujudkan dalam dan oleh satuan pendidikan dalam bentuk proses pembelajaran yang di kembang kan kemampuan dan membentuk watak peserta didik dalam lingkungan belajar yang demokratis . Dalam konteks pendidikan formal khususnya pada jenjang pendidikan dasar , sekolah seyogianya di kembangkan sebagai pranata atau tatanan sosial pedagogis yang kondusif atau memberi suasana bagi tumbuh kembangnya berbagai kualitas pribadi peserta didik . Oleh karena itu , sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu di kembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, yang mampu memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran demokratis. Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu di kembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensial atau bersisi jamak. Sifat multidimensiolnya itu antara lain , terletak pada berikut ini : 1. Pandangannya yang pluralistik – uniter (bermacam – macam , tetapi menyatu dalam bhineka tunggal ika) 2. Sikapnya dalam menempatkan individu , negara dan masyarakat global secara harmonis 3. Tujuannya di arahkan pada semua dimensi kecerdasan 4. Konteks ( setting ) yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka , fleksibel atau luwes dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya
6
1.
Strategi umum pengembangan warga negara yang demokratis di lingkungan sekolah
Strategi dapat diartikan sebagai serangkaian langkah yan g di pilih untuk mencapai tujuan atau target. Winataputra ( 2005 ) menjelaskan karakteristik pokok untuk masing – masing, strategi tersebut secara singkat dapat di jelaskan sebagai berikut . Pertemuan kelas berita baru merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan
bertanggung jawab melalui pertemuan kelas guna membahas berita aktual yang ada di media massa, seperti surat kabar, televisi, radio atau internet. Contohnya, berita tentang demonstrasi yang berujung dengan perusakan. Cambuk
bersiklus
merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan
bertanggung jawab melalui pertemuan saling bertanya dan menjawab secara bergiliran. Waktu untuk penghargaan merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan
bertanggung jawab melalui pertemuan untuk memberikan penghargaan atau penghormatan terhadap orang lain. Waktu untuk yang terhormat merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan
bertanggung jawab melalui acara yang secara khusus diadakan atas inisiaatif siswa untuk memberikan penghargaan kepada orang yang sangat di hormati. Pertemuan rumusan tujuan merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan
bertanggung jawab melalui pertemuan yang sengaja di adakan atas inisiatif guru / siswa untuk merumuskan visi dan tujuan sekolah. Pertemuan legislasi merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan
bertanggung jawab melalui pertemuan untuk merumuskan atau norma atau aturan yang akan berlaku di sekolah. Pertemuan evaluasi aturan merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan
bertanggung jawab melalui pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan atau norma atau aturan yang telah di sepakati dan berlaku di sekolah. Pertemuan perumusan langkah kegiatan merupakan strategi pengembangan sikap
demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk menetapkan prioritas atau tahapan kegiatan yang akan di lakukan oleh siswa di bawah supervisi sekolah . Pertemuan refleksi belajar merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan
bertanggung jawab melui pertemuan pengendapan an evaluasi terhadap proses dan / atau hasil belajar setelah selesai satu atau beberapa pertemuan. Pertemuan pemecahan masalah merupakan strategi pengembangan sikap demokratis
dan bertanggung jawab melalui pertemuan terencana untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar atau lingkungan daerah atau nasional yang menyangkup kehidupan siswa, seperti pemecahan masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa. Pertemuan isu akademis , merupakan strategis pengembangan sikap demokratis dan
bertanggung jawab melalui pertemuan terencana untuk membahas masalah akademis.
7
Pertemuan perbaikan kelas merupakan stategis pengembangan sikap demokratis dan
bertanggung jawab melalui pertemuan kelas untuk membahas atau memecahkan masalah yang menyangkut kehidupan siswa di kelasnya atau di lingkungan sekolahnya , seperti pemecahan masalah bolos , tata tertib sekolah . Pertemuan tindak lanjut merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan
bertanggung jawab melalui pertemuan terencana untuk membahas tindak lanjut dari suatu kegiatan berseri di lingkungan sekolah. Pertemuan perencanaan merupakn strategis pengembanga sikap demokratis dan
bertanggung jawab melalui pertemuan terencana untuk menyusun rencana secara bersama. Pertemuan
pengembangan
konsep
merupakan
strategi
pengembangan
sikap
demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan terencana untu k menyusun suatu gagasan baru yang di maksudkan untuk mendapatkan bantuan , atau menyarankan pemecahan atas masalah yang cukup pelik . Pembahasan situasi pelik merupakan strategi pengembangan sikap demokratis dan
bertanggung jawab melalui pertemuan untuk memecahkan maslah yang terkait dalam keadaan dilematik atau pelik . Kotak saran merupakan strategis pengembangan sikap demokratis dan bertanggung
jawab melalui pengumpulan pendapat secara bebas dan rahasia untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Pertemuan dalam pertemuan merupakan strategis pengembangan sikap demokratis
dan bertanggung jawab melalui pertemuan kelompok kecil dalam konteks pertemuan klasikal atau pertemuan besar. Secara umum pengembangan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab melalui pendidikan kewarganegaraan dapat di gambarkan sebagai berikut a. Strategi dasar yang di gunakan untuk mengembangkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab adalah kegiatan intrakulikuler. b. Kegiatan intrakurikuler di lakukan melalui pengembangan muatan kewarganegaraan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran lain yang termasuk kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian secara holistik c. Pengembangan muatan kewarganegaraan di lakukan dengan menggunakn model – model pengembangan sikap demokratis dan betanggung jawab d. Kegiatan agama, akhlak mulia , kewarganegraan , bahasa , seni , dan budaya dan pendidikan jasmani dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan, berbentuk peringatan hari besar agama, memberi santunan kepad anak yatim piatu, melaksanakan upacara bendera dan peringatan hari besar nasional dan lain lain e. Oleh karena siswa merupakan kegiatan tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat maka secara keseluruhan kegiatan intra an kokurikuler perlu di kaitkan dengan hal hal yang bersifat sosial – kultural .
8
2. Fungsi dan peran sekolah dalam mengembngkan warga negara yang demokratis
Sekolah sebagai organisasi mempunyai struktur dan kultur . sebagai bagian dari struktur birokrasi pendidikan SD merupakan satuan kependidikan dan lingkungan pemerintah daerah kabupaten / kota yang pembinaannya langsung dii bawah dinas pendidikan . sekolah merupakan satuan pendidikan maka di dalam sekolah terdapat k omunitas yang terdiri atas pendidik , peserta didik , dan tenaga kependidikan . budaya sekolah seperti seperti juga entitas kebudayaan yang lain memiliki sejmlah sistem antara lain sistem manajemen , sistem kurikulum , sistem teknologi , sisem kepaercayaan , bahasa dan kesenian . Prinsip – prinsip dasar dalam pengelolaanya selain menganut prinsip umum managemen , yakni planing , organizing, actuating , dan controlling ., yang paling menonjol adalah selain unsur organisasioal satuan pendidikan juga terdapat unsur pemangku kepentingan yang di wadahi dalam komite sekolah / madrasah . 3. Mekanisme kerja dalam konteks kesisteman sekolah Sebagai penyelenggara pendidikan dalam PP RI Nomor 19 tahun 2005 tentang
standar nasional pendidikan dalam pasal 4 ayat ayat (3) dinyatakan bahwa : pendidikan di selenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. sekolah seebgai lembaga penyelenggara pendidikan dan harus pemberdayakan seluruh komponen – komponen yang terkait dengan struktur organisasi sekolah yaitu sebagai berikut : a. Kepala Sekolah b. Wakil kepala sekolah c. Tata usaha d. Dewan guru e. Unit laboratorium f. Unit perpustakaan g. Osis h. Komite sekolah Semua komponen tersebut mempunya peran yang harus difungsikan sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai, dan upaya untuk menjadikan sekolah sebagai Laboratorium Demokrasi dapat terwujudkan
9
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN Secara praktis, Negara demokrasi adalah Negara yang menerapkan sistem perwakilan sebagai lembaga legislatif yang bersinergi dengan lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Paradigma pendidikan yang mengarah pada era demokrasi banyak memberikan konsekuensi logis dalam mempersiapkan kondisi masa transisi budaya. Masyarakat yang mengalami situasi demokrasi umumnya lebih menghargai perbedaan pandangan dan keberagaman status sosial. Tidak hanya pemerintah yang memikirkan konsep dan sistem pendidikan yang ideal tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang tepat untuk mengajarkan Pendidikan Demokrasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Sehingga menjadikan pembenaran
bahwa
Pendidikan
Demokrasi
merupakan
Essensi
Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) Untuk menjadikan sekolah sebagai laboratorium demokrasi, situasi sekolah dan kelas dikembangkan sebagai “democratic labaratoy” atau lab demokrasi dengan lingkungan sekolah yang diperlakukan sebagai “micro cosmos of democracy” atau lingkungan kehidupan yang demokratis, dan memperlakukan masyarakat luas sebagai “open global classroom” atau se bagai kelas global yang terbuka, yang tentunya dengan memfungsikan peran struktural semua elemen sekolah sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing.. HARAPAN Semoga dengan adanya makalah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang konsep dan praktik demokrasi , serta pendidikan demokrasi, dimana pada saatnya nanti sekolah dapat berfungsi sebagai laboratorium demokrasi yang mengantarkan peserta didik ke arah pemahaman praktis berdemokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
DAFTAR PUSTAKA Winatapura, Udin S.2014, Pembelajaran PKn di SD, Buku Materi Pokok Modul 7 Universitas Terbuka Jakarta. Asshiddiqie,
Jimly,
1994,
Gagasan
Kedaulafan
Rakyat
Dalam
Konstitusi
dan
Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve. _____, 2002, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Beetham, David, (ed.), 1994, Defining and Measuring Democracy, London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications. Budiardjo, Miriam, 1983, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia. 10
Google.co.id.
KONSEP DAN PRAKTIK DEMOKRASI SERTA PENDIDIKAN DEMOKRASI Makalah Mata Kuliah Pembelajaran PKn di SD
Oleh :
11
FAUZIAH
: NIM 825507416
IID ROSYIDAH
: NIM
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2015
12
