Makalah Kewarganegaraan
(Analisis Kasus PT. Freeport Indonesia dan Kaitannya dengan Pemenuhan Hak Asasi Masyarakat Papua dan Keajiban Pemerintah )
Leo Syavana Pasi
180610150034
Moto : Saya memiliki keberanian untuk percaya bahwa orang di mana mereka berada dapat makan tiga kali sehari untuk tubuh mereka, pendidikan dan kebudayaan untuk pikiran mereka, dan martabat, kualitas, dan kebebasan untuk jiwa mereka. Saya percaya bahwa apa yang dihancurkan oleh orang- orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dapat dibangun kembali oleh orang-orang yang memikirkan orang lain.
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
2016
BAB I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pada tahun 1995 Freeport baru secara resmi mengakui menambang emas di Papua. Sebelumnya sejak tahun 1973 hingga tahun 1994, Freeport mengaku hanya sebagai penambang tembaga. Jumlah volume emas yang ditambang selama 21 tahun tersebut tidak pernah diketahui publik, bahkan oleh orang Papua sendiri. Panitia Kerja Freeport dan beberapa anggota DPR RI Komisi VII pun mencurigai telah terjadi manipulasi dana atas potensi produksi emas Freeport. Mereka mencurigai jumlahnya lebih dari yang diperkirakan sebesar 2,16 hingga 2,5 miliar ton emas. DPR juga tidak percaya atas data kandungan konsentrat yang diinformasikan sepihak oleh Freeport. Anggota DPR berkesimpulan bahwa negara telah dirugikan selama lebih dari 30 tahun akibat tidak adanya pengawasan yang serius. Bahkan Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak dan Bea Cukai mengaku tidak tahu pasti berapa produksi Freeport berikut penerimaannya.
Di sisi lain, pemiskinan juga berlangsung di wilayah Mimika, yang penghasilannya hanya sekitar $132/tahun, pada tahun 2005. Kesejahteraan penduduk Papua tak secara otomatis terkerek naik dengan kehadiran Freeport yang ada di wilayah mereka tinggal. Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dari limbah Freeport. Selain permasalahan kesenjangan ekonomi, aktivitas pertambangan Freeport juga merusak lingkungan secara masif serta menimbulkan pelanggaran HAM.
Dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Para petinggi Freeport terus mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika, Papua. Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Kondisi wilayah Timika bagai api dalam sekam, tidak ada kondisi stabil yang menjamin masa depan penduduk Papua.
Penandatanganan Kontrak Karya (KK) I pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport pada 1967, menjadi landasan bagi perusahaan ini mulai melakukan aktivitas pertambangan. Tak hanya itu, KK ini juga menjadi dasar penyusunan UU Pertambangan Nomor 11/1967, yang disahkan pada Desember 1967 atau delapan bulan berselang setelah penandatanganan KK.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pendekatan secara Historis, Sosiologis, dan Yuridis tentang permasalahan hak Masyarakat Papua atas Freeport ?
2. Apa keuntungan yang diberikan Freeport pada Indonesia ?
3. Bagaimana Kehidupan Masyarakat di sekitar tambang emas Freeport ?
4. Apa Dampak pertambangan emas yang dilakukan Freeport terhadap alam sekitarnya ?
5. Bagaimana Kasus Pelanggaran HAM yang Disebabkan oleh Pihak Freeport dan Kaitanya dengan Pancasila ?
6. Apa saja Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua ?
7. Apa Dampak bagi masyarakat Papua ?
Bab II
Pendekatan
2.1 Historis
Aktivitas pertambangan PT Freeport McMoran Indonesia (Freeport) di Papua yang dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini telah berlangsung selama 42 tahun. Selama ini, kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua, telah mencetak keuntungan finansial yang sangat besar bagi perusahaan asing tersebut, namun belum memberikan manfaat optimal bagi negara, Papua, dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan.
2.2 Sosiologis
Kegiatan penambangan dan ekonomi Freeport telah mencetak keuntungan finansial bagi perusahaan tersebut namun tidak bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Pendapatan utama Freeport adalah dari operasi tambangnya di Indonesia (sekitar 60%, Investor Daily, 10 Agustus 2009). Setiap hari hampir 700 ribu ton material dibongkar untuk menghasilkan 225 ribu ton bijih emas. Jumlah ini bisa disamakan dengan 70 ribu truk kapasitas angkut 10 ton berjejer sepanjang Jakarta hingga Surabaya (sepanjang 700 km).
Para petinggi Freeport mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika, Papua. Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Di sisi lain, negara pun mengalami kerugian karena keuntungan Freeport yang masuk ke kas negara sangatlah kecil jika dibandingkan keuntungan total yang dinikmati Freeport.
Keberadaan Freeport tidak banyak berkontribusi bagi masyarakat Papua, bahkan pembangunan di Papua dinilai gagal. Kegagalan pembangunan di Papua dapat dilihat dari buruknya angka kesejahteraan manusia di Kabupaten Mimika. Penduduk Kabupaten Mimika, lokasi di mana Freeport berada, terdiri dari 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Pada tahun 2002, BPS mencatat sekitar 41 persen penduduk Papua dalam kondisi miskin, dengan komposisi 60% penduduk asli dan sisanya pendatang. Pada tahun 2005, Kemiskinan rakyat di Provinsi Papua, yang mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk.
Hampir seluruh penduduk miskin Papua adalah warga asli Papua. Jadi penduduk asli Papua yang miskin adalah lebih dari 66% dan umumnya tinggal di pegunungan tengah, wilayah Kontrak Karya Frepoort. Kepala Biro Pusat Statistik propinsi Papua JA Djarot Soesanto, merelease data kemiskinan tahun 2006, bahwa setengah penduduk Papua miskin (47,99 %).
Di sisi lain, pendapatan pemerintah daerah Papua demikian bergantung pada sektor pertambangan. Sejak tahun 1975-2002 sebanyak 50% lebih PDRB Papua berasal dari pembayaran pajak, royalti dan bagi hasil sumberdaya alam tidak terbarukan, termasuk perusahaan migas. Artinya ketergantungan pendapatan daerah dari sektor ekstraktif akan menciptakan ketergantungan dan kerapuhan yang kronik bagi wilayah Papua.
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Papua Barat memang menempati peringkat ke 3 dari 30 propinsi di Indonesi pada tahun 2005. Namun Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Papua, yang diekspresikan dengan tingginya angka kematian ibu hamil dan balita karena masalah- masalah kekurangan gizi berada di urutan ke-29. Lebih parah lagi, kantong-kantong kemiskinan tersebut berada di kawasan konsesi pertambangan Freeport.
2.3 Yuridis
Beberapa media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan Freeport telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang kian parah. Hal ini telah melanggar UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa kerusakan lingkungan yang diungkap oleh media dan LSM adalah, Freeport telah mematikan 23.000 ha hutan di wilayah pengendapan tailing. Merubah bentang alam karena erosi maupun sedimentasi. Meluapnya sungai karena pendangkalan akibat endapan tailing.
Dengan beragam kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan Freeport, mestinya pemerintah melakukan langkah pengamanan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, khususnya pelanggaran terhadap UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan mengharuskan
adanya upaya pencegahan bagi kerusakan lingkungan lebih lanjut, jadi seharusnya pemerintah menghentikan aktivitas penambangan Freeport, kemudian melakukan upaya perbaikan lingkungan. Pemerintah dapat mengehentikan kontrak karya pertambangan karena kerusakan lingkungan yang terjadi di Timika. Proses penambangan dapat dihentikan sementara sampai kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dan perbaikan kerusan lingkungan menjadi tanggung jawab Freeport.
Aktivitas pertambangan Freeport dinilai telah melanggar UU Kehutanan, yang mengamanatkan, aktivitas penambangan tidak dibolehkan di kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan harus dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud adalah yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Freeport telah mengakibatkan kerusakan alam dan mengubah bentang alam serta mengakibatkan degradasi hutan yang seharusnya ditindak tegas pemerintah. Hal ini karena mengancam kelestarian lingkungan dan melanggar prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang diamanatkan UUD 1945 pasal 33.
BAB III
Pembahasan
Keuntungan yang diberikan Freeport pada Indonesia
Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan 2 persen PDB Indonesia. Dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons, Freeport diperkirakan akan mengisi kas pemerintah sebesar 1 miliar dolar. Mining International, sebuah majalah perdagangan, menyebut tambang emas Freeport sebagai yang terbesar di dunia.
3.2 Kehidupan Masyarakat di sekitar tambang emas Freeport
Kegiatan penambangan dan ekonomi Freeport telah mencetak keuntungan finansial bagi perusahaan tersebut namun tidak bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Pendapatan utama Freeport adalah dari operasi tambangnya di Indonesia (sekitar 60%, Investor Daily, 10 Agustus 2009). Setiap hari hampir 700 ribu ton material dibongkar untuk menghasilkan 225 ribu ton bijih emas. Jumlah ini bisa disamakan dengan 70 ribu truk kapasitas angkut 10 ton berjejer sepanjang Jakarta hingga Surabaya (sepanjang 700 km).
Para petinggi Freeport mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika, Papua. Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Keberadaan Freeport tidak banyak berkontribusi bagi masyarakat Papua, bahkan pembangunan di Papua dinilai gagal. Kegagalan pembangunan di Papua dapat dilihat dari buruknya angka kesejahteraan manusia di Kabupaten Mimika. Penduduk Kabupaten Mimika, lokasi di mana Freeport berada, terdiri dari 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Pada tahun 2002, BPS mencatat sekitar 41 persen penduduk Papua dalam kondisi miskin, dengan komposisi 60% penduduk asli dan sisanya pendatang. Pada tahun 2005, Kemiskinan rakyat di Provinsi Papua, yang mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk.
Hampir seluruh penduduk miskin Papua adalah warga asli Papua. Jadi penduduk asli Papua yang miskin adalah lebih dari 66% dan umumnya tinggal di pegunungan tengah, wilayah Kontrak Karya Frepoort. Kepala Biro Pusat Statistik propinsi Papua JA Djarot Soesanto, merelease data kemiskinan tahun 2006, bahwa setengah penduduk Papua miskin (47,99 %).
Di sisi lain, pendapatan pemerintah daerah Papua demikian bergantung pada sektor pertambangan. Sejak tahun 1975-2002 sebanyak 50% lebih PDRB Papua berasal dari pembayaran pajak, royalti dan bagi hasil sumberdaya alam tidak terbarukan, termasuk perusahaan migas. Artinya ketergantungan pendapatan daerah dari sektor ekstraktif akan menciptakan ketergantungan dan kerapuhan yang kronik bagi wilayah Papua.
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Papua Barat memang menempati peringkat ke 3 dari 30 propinsi di Indonesi pada tahun 2005. Namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua, yang diekspresikan dengan tingginya angka kematian ibu hamil dan balita karena masalah-masalah kekurangan gizi berada di urutan ke-29. Lebih parah lagi, kantong-kantong kemiskinan tersebut berada di kawasan konsesi pertambangan Freeport.
3.3 Dampak pertambangan emas yang dilakukan Freeport terhadap alam sekitarnya
Beberapa kerusakan lingkungan yang diungkap oleh media dan LSM adalah, Freeport telah mematikan 23.000 ha hutan di wilayah pengendapan tailing. Merubah bentang alam karena erosi maupun sedimentasi. Meluapnya sungai karena pendangkalan akibat endapan tailing. Freeport telah membuang tailing dengan kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) melalui Sungai Ajkwa. Limbah ini telah mencapai pesisir laut Arafura. Tailing yang dibuang Freeport ke Sungai Ajkwa melampaui baku mutu total suspend solid (TSS) yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Limbah tailing Freeport mencemari perairan di muara sungai Ajkwa dan mengontaminasi sejumlah besar jenis mahluk hidup serta mengancam perairan dengan air asam tambang berjumlah besar. Tailing yang dibuang Freeport merupakan bahan yang mampu menghasilkan cairan asam berbahaya bagi kehidupan aquatik. Bahkan sejumlah spesies aquatik sensitif di sungai Ajkwa telah punah akibat tailing Freeport. Menurut perhitungan Greenomics Indonesia, biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan lingkungan yang rusak adalah Rp 67 trilyun.
3.4 Kasus Pelanggaran HAM yang Disebabkan oleh Pihak Freeport dan Kaitanya dengan Pancasila
Komnas HAM melakukan investigasi pelanggaran HAM yang terjadi di daerah Timika dan sekitarnya. Kesimpulan anggota tim investigasi Komnas HAM, mengungkapkan bahwa selama 1993-1995 telah terjadi 6 jenis pelanggaran HAM, yang mengakibatkan 16 penduduk terbunuh dan empat orang masih dinyatakan hilang. Pelanggaran ini dilakukan baik oleh aparat keamanan FI maupun pihak tentara Indonesia. Dalam selembar surat jawaban kepada editor American Statement, Ralph Haurwitz, Atase Penerangan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta Craig J. Stromme menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang dapat dipercaya atas tuduhan pelanggaran HAM oleh Freeport di Irian Jaya. Gugatan Tom Beanal, Ketua Lembaga Adat Suku Amungme (Lemasa) terdaftar di pengadilan Louisiana, markas besar FCX, dengan kasus no.96- 1474. Belakangan, gugatan ini ditolak dan pengadilan menyatakan Freeport tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM.
Hampir seluruh kasus pelanggaran HAM terkait tambang Freeport tidak jelas penyelesaiannya. Para pelaku kejahatan HAM ini umumnya tidak ditemukan atau mendapat perlindungan sehingga lolos dari jerat hukum. Keadilan bagi korban pelanggaran HAM kasus-kasus Freeport tampaknya memang suatu hal yang absurd. Tidak ada investigasi yang menemukan keterkaitan Freeport se- cara langsung dengan pelanggaran HAM, tetapi semakin banyak orang-orang Papua yang menghubungkan Freeport dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI, dan pada sejumlah kasus kekerasan itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas Freeport. Seorang ahli antropologi Australia, Chris Ballard, yang pernah bekerja untuk Freeport, dan Abigail Abrash, seorang aktivis HAM dari Amerika Serikat, memperkirakan, sebanyak 160 orang telah dibunuh oleh militer antara tahun 1975–1997 di daerah tambang dan sekitarnya.
Kasus pelanggaran HAM ini tidak sesuai dengan sila kedua pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, karena seharusnya mereka menghormati hak warga yang berada di sekitar wilayah pertambangan Freeport bukan malah sebaliknya. Pihak Freeport terkesan mengabaikan hak warga yang berada disana, yang berakibat pada perlawanan warga terhadap freeport.
3.5 Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua
Tahun 2010 dan 2011 adalah tahun-tahun yang sangat penting untuk masyarakat asli Papua yang tinggal di belahan barat Pulau New Guinea. Tahun 2010 menjadi tahun di mana laporan tentang aksi penyiksaan terhadap masyarakat asli Papua telah dipublikasikan ke dunia luas. Melalui tayangan video yang mengejutkan dan mengerikan, dunia luas akhirnya mengetahui bagaimana Tentara Nasional Indonesia secara sengaja melakukan penyiksaan terhadap masyarakat asli Papua.
Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengisolasi Papua dari dunia luar –dengan tidak memberikan akses kepada jurnalis asing, pekerja HAM internasional, peneliti dan diplomat– akhirnya tidak mampu untuk menutupi kebrutalan yang dilakukan oleh anggota tentara terhadap masyarakat Papua. Penyiksaan yang terjadi pada tahun 2010 bukanlah kasus penyiksaan pertama yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, dan tampaknya juga bukanlah yang terakhir.
Pada kenyataannya, masyarakat Papua telah menderita dalam kurun waktu yang cukup lama karena pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sejak Indonesia mengambil alih wilayah Papua pada tahun 1963, tentara Indonesia telah melakukan setidaknya sepuluh operasi militer besar terhadap orang asli Papua. Masyarakat Papua yang tinggal di tempat-tempat di mana operasi militer dilaksanakan memiliki cerita mengerikan tentang pelanggaran yang mereka derita. Mereka menceritakan, misalnya, bagai- mana mereka menyaksikan rumah mereka dibakar, juga kebun dan sumber mata pencaharian mereka yang dihancurkan. Mereka menggambarkan bagaimana mereka melihat teman-teman, kenalan dan anggota keluarga mereka diintimidasi, disiksa dan dibunuh selama operasi militer.
Janji pemerintah akan keadilan adalah tidak lebih daripada kata-kata kosong. Hal ini dibuktikan dengan fakta sederhana bahwa sangat sedikit personil militer yang diminta bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Papua. Selain itu, pelaku pelanggaran, kadang-kadang, bahkan diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah. Masyarakat Papua tidak pernah mendengar cerita tentang keber- hasilan pemerintah dalam memenjarakan pelaku pe- langgaran hak asasi manusia.
Bahkan jika pelaku berhasil diidentifikasi dan dihukum, penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya akan terus berlanjut. Ini terbukti dengan adanya tiga batalion baru telah ditempatkan di Papua, dan beberapa komando daerah militer baru telah diperluas. Ribuan pasukan juga telah ditempatkan di sepanjang perbatasan dengan Papua Nugini. Semakin banyak pelanggaran HAM juga diprediksikan akan terjadi, bukan saja karena, aparat keamanan yang tidak menganggap masyarakat Papua sebagai warga negara Indonesia, mereka bahkan tidak menganggap mereka sebagai manusia. Setiap masyarakat asli Papua dicurigai sebagai separatis atau pendukung gerakan separatis yang dapat menimbulkan ancaman bagi integritas teritorial Indonesia. Akibatnya, pasukan Indonesia yang ditempatkan di tengah-tengah masyarakat asli Papua menganggap bahwa mereka di antara musuh negara Indonesia. Mereka mendapat perintah bahwa tugas utama mereka adalah untuk mempertahankan integritas teritorial negara Indonesia, dan juga memberantas gerakan separatis di Papua.
Sebagai akibatnya, ribuan penduduk Papua diyakini telah menjadi korban operasi militer yang dilakukan untuk memberantas separatisme. Banyak masyarakat asli Papua yang menderita sebagai akibat dari peng- aniayaan dan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa hampir setiap masyarakat asli Papua dapat dengan mudah dibunuh oleh militer atau polisi kapan saja dan di mana saja di Papua, berdasarkan pada kecurigaan atas separatisme.
Pemerintah pusat harus menetapkan kebijakan untuk mencegah pasukan keamanan melakukan pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut terhadap warga sipil di Papua. Mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi juga merupakan langkah yang diperlukan untuk menghindari pengulang- an kejadian yang sama di masa depan.
Banyak pihak di Indonesia yang telah menyadari bahwa akan lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia mungkin terjadi di Papua, kecuali jika akar penyebab dari separatisme Papua diselesaikan. Pemerintah dan masyarakat asli Papua seharusnya terlibat dalam dialog konstruktif untuk mengidentifikasi akar penyebab dari masalah ini dan menyelesaikannya tanpa pertumpahan darah yang tidak perlu. Pemerintah harus mengambil inisiatif dengan menunjukkan kepada masyarakat internasional keinginan dan komitmen untuk menye- lesaikan masalah separatisme Papua melalui dialog dengan masyarakat Papua.
(Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STTF) "Fajar Timur" di Abepura, Papua, dan koordinator dari Jaringan Damai Papua (JDP) )
3.6 Dampak di Papua
Meskipun mengalami kemajuan, kelompok/kelompok hak asasi manusia di Papua meragukan ketulusan komitmen pemerintah Indonesia dalam hal hak asasi manusia. Sebagai contoh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengkritik larangan virtual yang diberikan kepada media asing untuk beroperasi di Papua Barat.38 Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambut kehadiran dan karya organisasi hak asasi manusia internasional dan dukungan mereka terhadap LSM lokal. Mantan mitra lokal dari organisasi PBI menekankan pentingnya keberadaan organisasi internasional hak asasi manusia di Papua. Namun, keterbatasan dana asing untuk proyek-proyek lokal HAM memberikan pengaruh negatif terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka.
Situasi saat ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Mengapa pemerintah Indonesia memberikan batasan pada pengamat internasional, organisasi donor dan LSM internasional jika tidak hal yang disembunyikan di Papua? Mengapa pelanggaran hak asasi manusia di Papua sepertinya mendapat sedikit perhatian?
Dengan beberapa batasan seperti yang ada saat ini, situasi masyarakat Papua seperti hampir tidak teramati ditingkat internasional, kecuali untuk informasi yang muncul dari kelompok tersembunyi dan laporan informal. Hal ini juga mungkin memiliki pengaruh negatif pada solusi damai bagi masalah-masalah yang mempengaruhi Papua dengan memunculkan keluhan masyarakat sipil Papua terhadap pemerintah pusat dan pendekatan mereka terhadap Papua.
Tabel 1: Kasus-kasus yang berkaitan dengan MIFEE
Kasus
Latar Belakang
Juli 2010 Kematian dari Wartawan Ardiansyah Matra'is
Ardiansyah Matra'is ditemukan tewas di sungai Gudang Arang, Merauke. Kematian- nya dihubungkan dengan laporannya tentang pemilihan lokal yang akan datang di Merauke yang menimbulkan debat politik yang intens mengenai MIFEE.
(Sumber: TAPOL and Down to Earth, the International Campaign for Ecological Justice, 2010: http://tapol.gn.apc.org/press/files/pr100811.html)
Desember 2009 sampai sekarang Suap dan korupsi di desa Zenegi
Sebuah cabang dari PT. Selaras Inti Persada (PT.SIS) dari Medco Group, yang berop- erasi di lahan milik desa Zenegi. PT. SIS berencana untuk memulai perkebunan di desa tersebut. Para pemimpin adat dibujuk untuk memberikan lahan meeka sehar- ga Rp. 300 juta pada bulan December 2009. Para kaum muda desa itu menyalahkan tetua mereka karena menyerahkan hutan mereka. "Uang Hadiah" itu memberikan Medco hak untuk menebang kayu dengan seharga Rp. 2000 per m3 meskipun harga normalnya sepuluh kali lebih tinggi.
(Sumber: Ginting and Pye, op. cit.)
Agustus 2010 Perkebunan kelapa sawit yang diluncurkan tanpa kesepakatan penuh (informed consent) di desa Serapu
MIFEE secara resmi diluncurkan di desa Serapu oleh Bupati Johannes Gluba-Gebze, di bulan Agustus 2010, beberapa saat sebelum masa jabatannya berakhir. Tetapi, penduduk desa pada waktu itu belum mendapat informasi tentang apa yang sebenarnya diluncurkan. Mereka baru menyadarinya beberapa minggu setelahnya. Ketika bulldozer mulai meratakan hutan sagu mereka, mereka menyadari bahwa acara yang dimaksud adalah 'upacara pengambilalihan lahan mereka'. Penduduk desa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari tanah adat mereka.
(Sumber: Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman, Laksmi A. Savitri, 2011. Naturalizing Land Disposses- sion: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate. Land Deal Politics Initiative.)
November 2010 Warga desa Domande menuntut kompensasi
Para penduduk desa di Domande menyetujui paket kompensasi sebesar 6 milyar rupiah dengan Rajawali group untuk menyerahkan lahan yang akan digunakan sebagai perkebunan tebu. Selama beberapa hari setelah setelah pembayaran, peda- gang dari Merauke dating ke komunitas itu untuk menjual barang-barang yang beragam dari minyak pijat, jeans, dan sepeda motor yang harganya 10-20 kali lebih tinggi dari harga pasar pada umumnya. Walaupun faktanya di desa itu tidak ada sinyal, ponsel juga turut dijual. Hampir semua uang yang didapat sudah dihabiskan, yang ada hanya tinggal penduduk desa tanpa tanah atau kompensasi.
(Sumber: Informasi kepada Tapol oleh sumber yang namanya minta dilindungi, April 2011)
April 2011 Kerusuhan di kantor Medco yang melibatkan warga setempat di daerah Kecamatan Okaba, Kampung Sanggase
Pada tanggal 20 April 2011, sekitar 20 orang dari Kampung Sanggase, Kecamatan Okaba, mengenakan pakaian traditional, pergi menuju kantor Medco Papua mengklaim uang sejumlah 65 milyar rupiah yang harusnya mereka terima sebagai kompensasi karena menyetujui memberikan lahan mereka.
Marah karena rendahnya perhatian yang diberikan perusahaan, mereka mulai memasuki kantor dan mulai membanting dan menendang jursi dan meja. Pekerja Medco yang ketakutan berlarian melalui pintu belakang.5 Sampai sekarang, perusa- haan masih menolak memberikan klarifikasi mengenai kompensasi. Warga stempat tidak melihat adanya itikad baik dari perusahaan untuk memberikan kompensasi ke warga atas hutan dan lahan yang sudah digunakan selama 3 tahun lebih. Peru- sahaan mengklaim bahwa upacara adat yang menolak kehadiran proyek adalah upacara independen. Hal ini berujung pada ditempatkannya personel militer untuk menyelesaikan kerusuhan.
(Sumber: Tabloidjubi.com, 20 April 2011)
BAB IV
Penutup
4.1 Simpulan
Freeport dari segi finansial memang memberikan pemasukan yang besar bagi Indonesia, tetapi hal tersebut tidak sebanding dengan pemasukan yang diterima oleh pihak Freeport yang merupakan perusahaan milik asing dan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh freeport. Berbagai konflik dan pelanggaran HAM juga mewarnai perjalanan Freeport yang semua itu terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, karena semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi tidak pernah terselesaikan dengan baik. Apabila dihubungkan dengan pancasila, maka Freeport telah melanggar sila kedua pancasila karena pihak Freeport telah banyak mengabaikan apa yang menjadi hak warga sekitar.
4.2 Saran
Freeport merupakan salah satu perusahaan tambang yang dikelola oleh pihak asing. Sebagian besar keuntungan yang didapat dari hasil tambang pasti akan masuk ke devisa milik asing dan bukan ke Indonesia. Indonesia kaya akan hasil tambang, seharusnya kita lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kita miliki supaya berbagai tambang yang kita miliki dapat kita kelola sendiri dan keuntungan yang didapat akan mengalir ke cadangan devisa negara. Pemerintah juga sudah seharusnya lebih serius dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan Freeport supaya tidak ada lagi kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan kasusnya tidak pernah terselesaikan.
Referensi
http://rimanews.com/read/20110706/33855/abaikan-hak-masyarakat-adat-freeport- rampok-kekayaan-alam-papua (diakses tanggal 8 April 2016)
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Freeport_Indonesia&action=edit§ion=9 (diakses tanggal 8 April 2016)
http://www.menlh.go.id/terbaru/artikel.php?article_id=1702 (diakses tanggal 8 April 2016)
http://www.ranesi.nl/arsipaktua/Asia/kabar_papua051117/konflik_freeport060414???d isclaimer.link??? (diakses tanggal 8 April 2016)
http://www.papuabaratnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1 218:sejarah-kelam-tambang-freeport-bagian-1&catid=73:opini&Itemid=417 (diakses tanggal 8 April 2016)
Jurnal Hak Asasi Manusia Di Papua ©Franciscans International April 2011 ISBN: 978-962-8314-52-2 (paperback Print) ISBN: 978-962-8314-5-9 (pdf )
Mandessy Ary, MBA Dr. Bambang Rudito , Jurnal Adaptasi Pola Kekuasaan Pemimpin Adat di Sekitae PT Freeport Indonesia,
Sugandi Yulia ,Jurnal Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan mengenai Papua
