TUGAS MAKALAH TEKNIK IRIGASI DAN DRAINASE
KEGIATAN PETANI PEMAKAI AIR KABUPATEN PINRANG
OLEH : ARFAH NUR RAHMAN G. 621 08 286
PROGRAM STUDI KETEKNIKAN PERTANIAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2012
Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi sebagai pengganti PP 77/2001 tentang irigasi, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan: Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. kewenangannya. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air. Pada prinsipnya Undang-undang dan Rancangan PP tentang irigasi tersebut juga mengatur bahwa masyarakat dalam hal ini perkumpulan petani pemakai air dapat berperan aktif dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Pengelolaan Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan pengelolaan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan pada setiap tahapan perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, peningkatan jaringan irigasi. Operasi dan pemeliharaan partisipatif adalah sebagian dari kegiatan pengelolaan irigasi partisipatif. Pengertian Operasi dan Pemeliharaan Partisipatif adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi berbasis peran serta petani yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi berfungsi dengan baik. Guna melaksanakan ketentuan-ketentuan pengaturan tersebut perlu ditetapkan pedoman yang mencakup penguatan masyarakat petani pemakai air dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pedoman ini merupakan kelengkapan dari Tata cara pemeliharaan jaringan irigasi teknis (RSNI T-03-2002) dan Pedoman operasi jaringan irigasi teknis (Pd T-04-2003) dan disusun dengan maksud memberi acuan kepada daerah untuk menyusun pedoman penguatan masyarakat petani
pemakai air dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi bagi daerah tertentu yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya sedangkan tujuannya agar penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dapat terlaksana sesuai amanat undang-undang sehingga keberlanjutan jaringan irigasi dapat dicapai.
Tujuan Pembentukan P3A, GP3A, dan IP3A
Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya. jawabnya.
Untuk berperan serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder
Menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam.
Sebagai wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah
pendapat
serta
membuat
keputusan-keputusan
guna
memecahkan permasalahan yang dihadapi petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri oleh petani maupun yang memerlukan bantuan dari luar.
Memberi pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya.
Menjadi wakil petani dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar termasuk pemerintah daerah atau lembaga lain yang berhubungan dengan kepentingan petani.
Tujuan Pembentukan GP3A / IP3A
Untuk mengkoordinasikan anggota GP3A/IP3A yang ada diwilayah kerjanya
dalam
rangka
berpartisipasi
pada
penyelenggaraan
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
Untuk mengkoordinasikan peran serta anggotanya dalam pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi diwilayah kerja GP3A/IP3A dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan irigasi.
Untuk mewakili perkumpulan petani pemakai air pada Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan Komisi Irigasi Provinsi.
Dalam hal daerah irigasi hanya mempunyai 1 (satu) P3A, maka P3A bertindak sebagai GP3A/IP3A.
Tujuan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Secara umum pemberdayan P3A/GP3A/IP3A untuk memandirikan lembaga/organisasi tersebut dalam bidang teknik, sosial, ekonomi dan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif. Meskipun demikian, karena fungsi dan tugas P3A dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi sedikit berbeda dengan GP3A/IP3A, maka sarana untuk menuju ke ”mandiri” berbeda, dan tingkatan status hukum perlu selektif sesuai kebutuhannya masing-masing. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air pada sistem irigasi (daerah irigasi) ditujukan untuk memandirikan kelembagaan tersebut dalam bidang teknik, sosial ekonomi, kelembagaan dan pembiayaan melalui perkuatan terhadap :
Organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya dan tanggung jawab pengelolaan irigasi diwilayah kerjanya.
Kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani.
Kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.
Kemampuan kewirausahaan untuk dapat menunjang jalannya roda organisasi dalam rangka membayar iuran pengelolaan irigasi yang dimanfaatkan untuk pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi lainnya yang menjadi tanggung jawabnya dan partisipasi dalam pengelolaan jarigan irigasi primer dan sekunder yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. kabupaten/kota.
Ada beberapa faktor yang yang menghambat perkembangan perkembangan P3A adalah : 1. Yang paling dominan adalah kondisi jaringan jaringan irigasi yang yang tidak siap untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi wilayahwilayah
kerja P3A, sehingga menjadikan P3A tidak aktif dan tidak mempunyai kegiatan yang nyata di lapangan. 2. Oleh karena hal hal tersebut diatas kesulitan bagi para pengurus P3A P3A yang sudah aktif untuk melakukan penyadaran bagi para anggotanya yang memang tingkat pengetahuannyan masih rendah. Bagi mereka yang terpenting bukti di lapangan, baru mereka dapat memahami fungsi dan manfaat P3A. 3. Pemerintah belum serius serius betul untuk melibatkan P3A pada setiap tahapan pembangunan irigasi yang selama ini memang sangat diharapkan, pendapat P3A/ para petani belum sepenuhnya dapat diterima. Ini tidak selaras dengan program Pemerintah yang selama ini di dengungkan sebagai upaya pemberdayaan P3A.
Pembinaan P3A Pembinaan dan dorongan dari para pembina P3A bagi P3A belum berjalan dan terkoordinasi dengan baik, menurut pemantauan kami, baru instansi pengairan dan pertanian yang baru melaksanakan pembinaan P3A di lapangan, padahal menurut Inpres No.2 Tahun 1984 yang kami tahu bahwa ada 3 (tiga) instansi yang ditugasi membina dan memberdayakan P3A.
Peluang P3A Untuk Berkembang Peluang P3A untuk berkembang masih dirasakan sangat sulit, diantaranya beberapa faktor penyebab : a) Kondisi keuangan keuangan P3A yang sangat sangat kecil b) Kesempatan melakukan melakukan usaha jasa sesuai kemampuan kemampuan P3A belum ada dukungan secara hukum c) Sulitnya pemasaran hasil produksi produksi pertanian yang harganya harganya sesuai dengan kebutuhan petani para anggota P3A d) Belum
adanya
”Harapan”
yang
mendapatkan bantuan permodalan.
menjan jikan
bagi
P3A
untuk
Pemberdayaan P3A Untuk Pemberdayaan P3A guna kepentingan pengelolaan irigasi, menurut pemikiran kami anggota P3A, ada beberapa hal yang kami tulis, berupa saran atau usulan : a) Keikut sertaan P3A pada pada :
Perencanaan irigasi diwilayahnya
Pelaksanaan
pembangunan/rehabilitasi
jaringan
irigasi
diwilayahnya Dari kedua hal diatas petani-petani akan melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah masing-masing. b) Untuk yang dimaksud diatas, P3A membutuhkan membutuhkan :
Perlindungan hukum atau ada kebijakan Pemerintah yang mengatur masalah tersebut.
Ada peluang yang diciptakan Pemerintah bagi para petani/P3A untuk dapat lebih berperan serta.
c) Pembinaan dan Bimbingan Pembinaan dan bimbingan agar dilakukan secara terpadu dari berbagai pihak terkait. Adapun pembinaan dan bimbingan yang diharapkan P3A :
Membantu P3A dalam rangka penyadaran/pemahaman para anggotanya yang sampai pada saat ini sulit memahami kebijakankebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan.
P3A perlu diberikan ketrampilan, antara lain :
Manajemen Organisasi P3A
Keahlian bidang keuangan P3A
Pendidikan/latihan ketrampilan dibidang teknik pelaksanaan dan perencanaan pengairan
Koperasi
Kewiraswastaan dan Agrobisnis
Pemohon Hukum/Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan
Teknik penyusunan program kerja
d) Pada Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan, Pembangunan, P3A diharapkan diharapkan diikut sertakan sertakan dalam :
Perencanaan Pembangunan Pengairan
Diikut sertakan sebagai pengawas pelaksanaan/fungsi control
Adanya transparan baik pemerintah maupun para pembina P3A didaerah agar tidak selalu menimbulkan komplik, baik antar petani/P3A maupun dengan pihak-pihak lain
Berperan aktif dalam penyediaan material pembangunan diwilayahnya sehingga P3A dapat mencari dana tambahan untuk peningkatan organisasinya.
Dapat difungsikan sebagai alat kontrol pembangunan di wilayahnya, agar pembangunan tersebut terjamin fungsi dan manfaatnya bagi petani.
Pemberdayaan P3A pada Daerah Irigasi yang sudah ada
Daerah irigasi tersebut dapat di kaji ulang oleh pemerintah bersama petani dan P3A, bagaimana tingkat efektifitas irigasi tersebut
Bila kurang berfungsi sesuai harapan petani penggunaannya sangat perlu untuk dilakukan perencanaan kembali bersamasama Pemerintah dan Petani melakukan Redesign.
Pelaksanaan rehabilitasi irigasi di wilayah P3A mutlak harus dikerjakan secara partisipatif antara Pemerintah dan P3A.
Ada kesepakatan dari petani bahwa irigasi yang telah dibangun/direhabilitasi secara bersama-sama para petani harus punya tekad, P3A akan terus melakukan upaya pengamanan fungsi jaringan irigasi itu sendiri.
Fungsi hukum yang mengatur pemakaian irigasi ini perlu dipertegas dan konsekwen dilaksanakan agar baik para petani,
pemerintah maupun aparat pemakai air irigasi maupun melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
Ada
keseriusan
Pemerintah
untuk
menindak
lanjuti
permasalahan didalam pengelolaan irigasi dan bersama-sama P3A saling Cek dan Recek atau saling kontrol akan kesalahan masing-masing.
P3A sipakainga’ P4S Teratai Merah yang berlokasi di desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang berdiri pada akhir tahun 2003, awalnya adalah sebuah kelompok tani yang beranggotakan 30 orang petani dengan luas garapan garapan 45 Ha, kemudian kemudian diberi nama kelompok kelompok tani Sipakainga yang berarti saling mengingatkan, mengingatkan, diketuai oleh Muh. Muh. Jafar. Seiring dengan perkembangan kemampuan kelompok
dan
kemajuan petani terjadi perubahan jumlah anggota menjadi 75 orang dan luas areal areal bertambah menjadi 125 Ha.
Peningkatan jumlah jumlah
anggota dan luas areal bertambah bertambah menjadi menjadi 125 ha. Peningkatan jumlah anggota dan luas areal itu secara otomatis juga berpengaruh terhadap kemampuan kelas kelompok dari kelas pemula menjadi kelas lanjut, yang kemudian berkembang menjadi kelas Madya. Karena prestasi yang dimilikinya maka kelompok tani ini menerima penghargaan dari Gubernur SulSel sebagai juara II Lomba Agribisnis Padi se Sulawesi Sulawesi Selatan Tahun 2005.
Visi dan Misi Visi :
Menerapkan sistem pertanian terpadu yang berorientasi pada agribisnis dan agroindustri yang ramah lingkungan
Misi :
-
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tentang agribisnis dan agroindustri
-
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani cara membuat dan menggunakan pupuk dan pestisida organik
-
Meningkatkan
kesejahteraan
petani
memalui
sistem
pertanian terpadu yang ramah lingkungan.
Susunan Pengurus Pembina teknis
:
Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pinrang BIPP Kab Pinrang
Pembina Lapangan
:
Muh. Yusuf Zaman, SP Muslimin Thamrin, A.Md
Ketua
:
Muh Tahir
Sekretaris
:
Herman, A.Md
Bendahara
:
Marsudi
Seksi Alsintan
:
Yappe
SEksi Pengolahan
:
Yanggung
Seksi Pompanisasi
:
Hamming
Seksi Pemasaran
:
Marsudi
Sarana dan Prasarana ·
Sanggar Tani kapasitas tampung 30 orang
·
Kandang Sapi kapasitas 20 ekor
·
Ruang Kantor
·
Kandang Itik Kapasitas 500 ekor
·
Penggilingan Padi 1 unit
·
Pompa air
·
Sawah sebagai lahan praktek
·
Kolam ikan mas
·
Hand Traktor
·
Mesin Tetas
·
Lahan Perumputan
Fasilitator/Instruktur Tenaga
Pengajar
atau
Instruktur
yang
dimiliki
telah
dibagi
berdasarkan keahlian masing-masing diantaranya sebagai berikut : 1.
Muh. Said, SP (Bidang Tanaman Pangan/Padi)
2.
Ir. Hamdi Abdullah (Bidang BUdidaya Ikan Mas)
3.
Baharuddin, SP (Pupuk Organik/Bokasih)
4.
Ali Jafar, SP dan Burhan, SP (Budidaya Tanaman Keras)
5.
Hj. Hanifah, SP (Budidaya Tanaman Palawija)
6.
Muh. Jafar P (Peternakan/Penetasan (Peternakan/Penetasan Telur)
Pengalaman Kegiatan Pelatihan yang pernah dilaksanakan antara lain : -
PRA diikuti oleh 30 orang petani di desa Rajang dan 12 kecamatan di Kab. Pinrang
-
Pembuatan pupuk organik bokashi
-
Pelatihan P3A
-
Pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati
-
Pelatihan keterampilan penetasan telur
Disamping kegiatan pelatihan terhadap para petani juga mendapat kunjungan dari beberapa mahasiswa baik dari wilayah Sulsel maupun Luar Sulsel, antara lain dari UMPAR dan APP Manokwari.
Lampiran
1. Kecamatan Lembang 2. Kecamatan Cempa 3. Kecamatan Batulappa 4. Kecamatan Duampanua 5. Kecamatan Patampanua 6. Kecamatan Lamriseng 7. kecamatan Suppa 8. Kecamatan Mattirosompe 9. Kecamatan Paleteang 10. Kecamatan Tiroang 11. Kecamatan Mattiro Bulu 12. Kecamatan Watang W atang Sawitto
DAFTAR PUSTAKA
Anonim I, 2012,
http://id.shvoong.com/exact-sciences/1947719-organisasipetani- pemakai-air/#ixzz1wq4hSSiW.
Anonim II, 2012,
http://bpkp-sidrap.blogspot.com/2012/04/tuntaskanpembangunan-pertanian.html
Anonim III, 2012, Keputusan Menteri Pekerjaan Pekerjaan Umum No. 498/KPTS/M/2005., Penguatan Masyarakat Petani Pemakai Air Dalam Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Anonim IV, 2012, Pemberdayaan P3A oleh anang.pdf Anonim V, 2012, http://www.jasatirta1.co.id/ AnonimVI,2012,http://bbppbatangkaluku.com AnonimVI,2012,http://bbpp batangkaluku.com//
