Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara di Negara Pancasila Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kewarganegaraan Dosen :
Disusun Oleh : Nur Arifah Hidayati (D500140070) Reistu Widiastutik
(D500140083)
……
JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SURAKARTA Tahun Akademik 2015/2016
Kata Pengantar
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN I. Latar Belakang II.
III. IV.
Rumusan Masalah 1. Bagaimana Hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan Pancasila 2. Bagaimana Prinsip Hak Asasi Manusia dalam sila-sila pancasila 3. Bagaimana Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara di Negara Pancasila 4. Bagaimana Implementasi Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara di Negara pancasila Tujuan Penulisan Manfaat Penulisan
BAB II. LANDASAN TEORI A. Pengertian Hak dan Kewajiban Asasi Secara umum, Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak dilahirkan yang merupakan Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat Universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun (Ediwarman, 2000: 21). Hak Asasi Manusia dalam Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebaga makhuk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hokum dan Pemerintahan, dan setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia”. Adapun kewajiban sendiri secara umum merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan atau harus dilaksanakan oleh seseorang. Menurut Thoyibi, dkk (2016) menjelaskan kewajiban asasi dalam arti luas merupakan kewajiban dasar yang harus dijalankan olehseseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. B. Pengertian Pancasila Pancasila merupakan hasil puncak perumusan konsep dasar negara yang diperoleh dari kesepakatan perbedaan pandangan bangsa Indonesia dan atau merupakan sebuah perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu didirikan. Yang mana nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan rangk aian nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam artian BHINEKA TUNGGAL IKA. Dengan adanya kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Indonesai maka Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia (Triyanto,2013). Pancasila juga mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental bagi Negara Indonesia sehingga Pancasila merupakan faktor utama dalam mengatur penyelenggaraan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia. Dengan kata lain bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dimana segala aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus bersumber dari pada Pancasila. Jadi, Pancasila yang terdiri dari lima sila tersebut pada hakikatnya merupakan sebuah sistem filsafat. Yang dimaksud adalah Pancasila sebagai suatu satu
kesatuan yang saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi antara sila satu dengan sila yang lain (Kaelan dan Achmad, 2012). Dengan adan ya saling keterkaitan dan saling mengkualifikasi antar sila satu dengan sila yang lain dalam Pancasila juga dibahas hak dan kewajiban asasi sehingga antara lapisan masyarakat dengan negara dapat tercipta kehidupan yang harmonis dan berkesinambungan dengan adanya keragaman buda ya yang dimiliki. C. Hubungan antara Negara dan warga Negara Negara merupakan pengorganisasian kekuasaan dalam sekumpulan orang yang mendiami dan tinggal di wilayah tertentuy ang mengakui suatu kedulatan dan pemerintahan. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara yaitu adanya rakyat, wilayah, pemerintahan dan kedaulatan. Menurut Wirjono Prodjodikoro (dalam Thoyibi dkk, 2016), Negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dnegan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Sedangkan warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara (Kaelan dan Achmad, 2012). Berdasarkan UUD 1945pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang termasuk“Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, misal peranakn Belanda, perankan Tiongha, perankan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI yang disahkan dengan Undang-Undang.”. Warga negara yang merupakan unsur penting dalam membentuk negara, maka ne gara dan warga negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan berhubungan secara timbal balik dengan hak dan kewajiban masing-masing yang sesuai posisinya.
BAB III. PEMBAHASAN A. Hubungan antara Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dengan Pancasila Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila menggambarkan beberapa hubungan manusia yang melahirkan suatu keseimbangan antara Hak dan Kewajiban baik secara vertical yaitu berupa hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dimana manusia berkewajiban menjalankan segala perintah-Nya dan menjahui segala larangan-Nya maupun secara horizontal yaitu berupa hubungan antara warga negara, masyarakat, dan negara untuk menciptakan
keharmonisan dan kerukunan antar sesama. Hak-hak dan kewajiban dalam Pancasila dirumuskan dalam UUD 1945 dan diperinci dalam batang tubuh UUD 1945. Nilai-nilai pancasila tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dan fundamental negara. Hubungan hak dan kewajiban dalam Pancasila dapat dijabar sebagai berikut: 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam sila tersebut dijelaskan mengenai hak memeluk agama, hak melaksanakan ibadah serta berkewajiban untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan antar agama 2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dijelaskan mengenai sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar, dan berbudaya. Dalam sila kedua seseorang berhak memperoleh keadilan dan kedudukan yang sederajat terhadap UndangUndang dan hukum, hak dan kewajiban untuk diperlakukan/memperlakukan adil terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa dan negara serta berkewajiban untuk saling menghargai perbedaan sesame untuk saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. 3. Sila Persatuan Indonesia, menjelaskan bahwa adanya kewajiban untuk memperkukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menjunjungi tingg dan menjaga bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 4. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanan dalam permusyawaratan/perwakilan, membahas mengenai kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara demokratis. Sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat, ide, maupun apresiasinya dimuka umum tanpa ada paksaan, tekanan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat atau orang tersebut. Dan berkewajiban menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawah. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesai,seseorang berkewajiban menghormati hak orang lain, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara selain itu juga berhak untuk memperoleh seperti apa yang ada dalam tujuan negara yang terdapat pada batang tubuh UUD 1945. B. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam sila-sila pancasila
Hak Asasi Manusia tertuang dalam Pancasila. Dan teramalkan dalam setiap sila dalam Pancasila. Dibawah ini merupakan pembahsan Hak Asasi Manusia dalam Pancasila yang terbahas sila demi sila (Priyono, 2011): 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengakuan terhadap Tuhan dan sebagai relasi akan setiap orang untuk mendapat perlindungan dalam memeluk agama. Setiap warga negara diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakuakan kegiatan peribadatan agama yang dipeluknya. Akan tetapi, ada batasan terhadap setiap warga yaitu tak ada paksaan dari golongan atau perseorangan tehadap orang lain dalam memeluk agama tertentu dan melakukan propaganda anti agama. 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan mausia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Karena dengan kerukunan dan saling bersosial terhadap sesama, kita akan menjadi makhluk yang adil. Pada prinsipnya Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar, dan berbudaya. Di dalam sila ke II “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” telah tersimpul cita -cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh hakikat manusia. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia). Dengan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, maka setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama-sama terhadap Undang-Undang Negara, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga Negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orangorang seorang, dengan Negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia. 2. Sila Persatuan Indonesia Bentuk nyata pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat kita lakukan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Mengamalkan sila ketiga Pancasila dengan berbahasa Indonesia secara baik dan benar, maksudnya adalah kita selalu konsisten untuk
menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi pemakaian dan sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam bahasaIndonesia. Bentuk pengamalan ini berarti, dengan berbahasa Indonesia, kita sudah berusaha memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa kita dan sekaligus kita sudah ikut membangun bangsa ini kearah kemajuan dengan salah satu landasan tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga memahami segala bentuk paham antar golongan maupun perseorangan yang berbeda sehingga tercipta suatu kerhamonisan dalam masyarakat melalui Bahasa Indonesia. 3. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan Hakikat sila ini adalah demokrasi dan demokrasi merupakan salah satu bentuk dalam menghargai Hak Asasi Manusia. Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Jika demokrasi diartikan sebagai kekuatan, maka kekuatan terbesar dalam suatu Negara bereda ditangan rakyat. Secara sederhana, pembahasan sila ke 4 adalah demokrasi. Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, atau yang bersifat jamani sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif, bijaksana, jujur, adil, atau yang bersifatrihani. Jadi, pemimpin yang hikmat- kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) dan juga dewasa(bijaksana). Itu semuanegara demokratis yang dipimpin oleh orang yang seperti itu dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai Negara demokrasi- perwakilan yang dipimpin oleh orang yang hikmat dan bijaksana melalui suatu sistem musyawarah. 4. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia “Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan”. Pemikiran Bung Karno tentang keadilan sosial ini sungguh jelas, tepat, sistematis dan tegas. Tampak sekali bahwa Seoekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sudah tentu,
lahirnya gagasan tentang definisi keadilan sosial ini merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Di dalam bentuk keadilan sosial setiap orang berhak atas “kebutuhan manusia yang mendasar” tanpa memandang perbedaan “buatan manusia” seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Untuk mencapai itu antara lain harus dilakukan penghapusan diskriminasi sebagai bentuk penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan dengan demikian warga Negara Indonesia dapat hidup layak, adil dan tentram di dalam Negara Indonesia. C. Implementasi Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara di Negara pancasila Dalam pelaksaannya hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran- pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh Negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan, untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut (LPIDB, 2016). Terdapat 3 Hal Penting Dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban: 1. Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai- nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal- hal yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting, daun dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya mudah memudar, namun juga akan kehilangan arah, seakan-akan sudah melaksanakan Pancasila padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Hal ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalisneoliberalis dan perpolitikan yang bernapaskan individualis bukan kolektifis. 2. pedoman pelaksanaan.
Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warganegara mengerti apa yang musti dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri- sendiri sehingga terjadi absurditas (kebingungan). Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Contoh kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 65 adalah bahwa pedoman tersebut bersifat kaku, tertutup dan doktriner, hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila, sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep- konsep baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki tidak kemudian dibuang sama sekali. 3. perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas- aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Membuka ruang- ruang dialog agar tumbuh kesadaran ber-Pancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila. Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara: 1. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, memuliakan serta menjaga keharmonisannya 2. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengamalan kehidupan politik nasional 3. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun.
4. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya
BAB IV. PENUTUP A. Kesimpulan Hak Asasi Manusia tertuang dalam Pancasila. Dan teramalkan dalam setiap sila dalam Pancasila yaitu keTuhanan Yang Maha Esa, kemanuiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permudsyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam pelaksaannya hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Terdapat 3 Hal Penting Dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban pertama Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai- nilai yang terkandung di dalamnya. Kedua pedoman pelaksanaan, ketiga perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
