MAKALAH ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI “ADVOKAT”
DOSEN PENGASUH :RICKY DARMAWAN, SH.MH
Di susun Oleh:
NAMA
NIM
TTD
1. PEBRIANDI
EAA 110 015
............
2. ERIK SOSANTO
EAA 110 039
............
3. FERRY ERYANDI SIAHAAN EAA 110 021
............
4. STEVEN BELKA LAMBUNG EAA 110 031
............
5. PEBRIANTO
............
EAA 110 043
KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS HUKUM TAHUN 2012 i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur atas limpahan berkat dan Rahmat-Nya dari Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan makalah mengenai etika dan tanggung jawab profesi hukum advokat. Makalah ini disusun berdasarkan sumber dari buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan etika dan tanggung jawab profesi hukum advokat. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman dan menambah wawasan bagi orang yang membacanya. Penulis menyadari akibat keterbatasan waktu dan pengalaman penulis, maka tulisan ini masih banyak kekurangan.Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Harapan penulis semoga tulisan yang penuh kesederhanaan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya tentang etika dan tanggung jawab profesi hukum advokat.
Palangka Raya, 3 April 2012
Penyusun
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................. ....................................................... ................................................................ .........
i
KATA PENGANTAR ............................................... ....................................................... ................................................................ .........
ii
DAFTAR ISI..................................................... ........................................................................................................... ......................................................................... ...................
iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................. ....................................................... ................................................................ .........
1
1.2. Perumusan Masalah .................................................... ........................................................................................................ ...................................................... ..
2
1.3. Tujuan Penulisan ............................................... ....................................................... ................................................................ .........
2
1.4. Metode Penulisan .............................................. ....................................................... ................................................................ .........
2
1.5. Manfaat Penulisan ............................................. ....................................................... ................................................................ .........
2
BAB 2 PEMBAHASAN 2.1. Sebutkan dan jelasakan Karakteristik Profesi Hukum Advokat Dari Profesi Lain ..........
3
2.2. Sebutkan Dan Jelaskan poin-poin Norma Dan Kode Etik Profesi Advokat .....................
4
2.3. Sanksi Norma Etika Dari Kode Etik Profesi Advokat ......................................................
5
BAB 3 PENUTUP 3.1. Kesimpulan .............................................. ...................................................... ......................................................................... ...................
8
3.2. Saran ............................................... ...................................................... .................................................................................. ............................
8
DAFTAR PUSTAKA
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Modernisasi telah mengundang kegerahan seorang Guru besar kriminologi dari Universitas Indonesia, Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara yang menyebut fenomena perkembangan hukum di Indonesia sebagai „law as a tool of crime‟ crime‟ berarti Hukum yang berfungsi sebagai alat kejahatan. Beliau bahkan juga berpendapat: juga berpendapat: “ Proses hukum menjadi ajang beradu teknik dan keterampilan. Siapa yang lebih pandai menggunakan hukum akan keluar sebagai pemenang dalam pemenang dalam berperkara. Bahkan, advokat dapat membangun konstruksi hukum yang dituangkan dalam kontrak sedemikian canggihnya sehingga kliennya meraih kemenangan tanpa melalui pengadilan.” pengadilan.” Pada jaman modern seperti sekarang tidak jarang kejahatan yang kerap kali terjadi belakangan ini motivnya karena keadaan ekonomi, sosial maupun moral. Selain itu juga kejahatan membuat masyarakat menjadi resah dan takut serta dapat pula merusak tatanan hidup masyarakat. Dengan semakin terbukanya mata masyarakat terhadap masalah hukum makaperan advokat menjadi semakin penting. Hal ini menempatkan kedudukan advokat menjadi sama pentingnya dengan lembaga penegakan hukum lainnya seperti Kepolisian, Jaksa dan Hakim. Kondisi masyarakat yang seperti ini menuntut para advokat untuk semakin meningkatkan kemampuan dan profesionalitas mereka. Advokat mempunyai tugas memberi jasa hukum antara lain berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, ataupun mendampingi dan membela klien, di luar maupun di dalam pengadilan baik itu Badan Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Militer. Oleh karena itu peran advokat merupakan suatu profesi yang penting dan mulia sepanjang dilakukan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Dikatakan penting karena advokat merupakan salah satu unsur dalam peradilan. Untuk dapat menjawab realita profesi hukum ini seobyektif mungkin,maka mau tak mau harus kita tengok kembali konsep-konsep etika profesi hukum yang melandasi tindakan profesional hukum tersebut. Sekaligus dalam rangka mempersiapkan diri sebagai seorang profesional dalam bidang hukum serta untuk mengetahui tentang bagaimana cara memperaktikkan hukum, sehingga kami memilih judul “Etika dan Tanggung Jawab Profesi Advokat” yang merupakan Tugas Mata Kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi . 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : a. Karakteristik Profesi Hukum Advokat Dari Profesi Lain ? b. Norma Dan Kode Etik Profesi Advokat ? c. Sanksi Norma Etika Dari Kode Etik Profesi Advokat ?
1
1.3 Tujuan Penulisan Dari kajian yang akan dilakukan dalam makalah ini, penulis bertujuan untuk : a. Mengetahui Apa yang dimaksud dengan sanksi norma etika dari kode etik profesi advokat dan Sanksinya ? b. Mengetahui dan memahami karakteristik profesi hukum ad vokat dari profesi lain ? 1.4 Metode Penulisan
Metode yang di gunakan dalam penulisan makalah ini yang bersumber pada buku-buku referensi yang berhubungan dengan hukum kepegawaian dan situs internet.
1.5 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat makalah ini adalah sebagai berikut : a. Sebagai media untuk menambah wawasan. b. Bahan referensi aktual . c. Bahan bacaan dan pengetahuan.
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Sebutkan dan jelasakan Karakteristik Profesi Hukum Advokat Dari Profesi Lain
Didalam pengertiannya, Advokat diartikan sebagai suatu pekerjaan dibidang hukum yang didasari oleh keahlian dan sumpah atau ikrar atau komitmen untuk bersedia bekerja demi tujuan hukum, kebenaraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keahlian disini diartikan sebagai suatu kecakapan khusus berdasarkan pengetahuan dan pengalaman profesi advokat. Sedangkan sumpah atau ikrar diartikan sebagai janji profesi untuk memegang idealisme, moral, dan integeritas yang dimuat dalam kode etik profesi. Jika kedua hal penting yang mendasar tersebut diatas dimiliki dan dilaksanankan oleh advokat, maka tercapai apa yang disebut profesionalisme. Sebelum kita membahas karakterristik profesi hukum advokat, kita mencoba memahami pengertian advokat sebagaimana dimaksud dalam d alam undang-undang No 18 tahun 2003 tentang advokat dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 1 “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini” ini”. Adapun yang dimaksud Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum , menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sedangkan menurut kode etik advokat indonesia, profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kod e etik profesi. Ada beberapa karakteristik profesi hukum advokat dari profesi lain apabila kita telaah dalam undang-undang no 18 tahun 2003 tentang advokat sebagai berikut. 1. Pasal 5 ayat (1) “ Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan . 2. Pasal 14 Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan . 3. Pasal 15 Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan . 4. Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan . 5. Pasal 17 Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan . ”
“
”
“
”
“
”
“
”
3
2.2 Sebutkan Dan Jelaskan poin-poin Norma Dan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 26 ayat 1 yang berbunyi Untuk Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat . Yang dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia terdiri dari : 1. Advokat Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam melakukan tugasnya menjujung tinggi hukum berdasarkan kepribadian pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatannya. 2. Advokat harus bersedia memberikan bantuan hukum kepada siapa saja yang memelurkan, tanpa memandang agama, suku, ras, keturunan, kedudukan sosial dan keyakinan politiknya, juga tidak semata-mata untuk mencari imbalan materi. 3. Advokat harus bekerja bebas dan mandiri serta wajib memperjuangkan hak asasi manusia. 4. Advokat wajib memegang teguh solidaritas sesama rekan advokat. 5. Advokat wajib menjujung profesi advokat sebagai profesi terhormat. 6. Advokat harus bersikap teliti (correct) dan sopan terhadadap para pejabat penegak hukum. “
”
Selain mengatur kepribadian advokat, dalam kode etik ini juga diatur norma mengenai hubungana advokat dengan klien secara lebih rinci, demikian juga dengan sesame profesi. Kemudiann terdapat pula pengaturan tentang cara bertindak dalam menangani perkara. Didalamnya tampak jelas bahwa seorang advokat harus benar-benar menegakan nilai kejujuran, dalam berpekara. Sebagai contoh seorang advokat tidak boleh menghubungi saksi-saksi pihak lawan jaga tidak boleh menghubungi hakim kecuali sama-sama dengan advokat pihak lawan. Dalam ketentuan-ketentuan lain disebutkan misalnya advokat tidak boleh mengiklankan diri untuk promosi, termasuk melalui perkara. Untuk menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, seorang advokat yang sebelumnya menjadi hakim atau panitera disuatu pengadilan, tidak dibenarkan memegang perkara di pengadilan yang bersangkutan, paling tidak selama tiga tahun sejak ia berhenti dari pengadilan tersebut.
4
2.3 Sanksi Norma Etika Dari Kode Etik Profesi Advokat
Sebelum mengulas sanksi norma etika dari kode etik profesi advokat, kita ulas apa yang dimaksud dengan etika. Apabila kita runut Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos atau ta etha yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan atau adat istiadat.Kata yang agak dekat dengan pengertian etika adalah moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan cara hidup. Secara etimologi, kata etika (bahasa Yunani) sama dengan arti kata moral (bahasa Latin), yaitu adat istiadat mengenai baik-buruk suatu perbuatan. Yang dimaksud etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan professional. Fungsi dan Peranan Advokat Secara garis besar dapat disebutkan di bawah ini mengenai fungsi dan peranan advokat antara lain sebagai berikut: 1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. 2. Memperjuangkan hak asasi manusia. 3. Melaksanakan Kode Etik Advokat. 4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. 5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas). 6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat. 7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (continuous legal education) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum. Makna, Fungsi dan Peranan Kode Etik Advokat Indonesia Tiap profesi, termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari. Hal senada diungkapkan oleh Bertens yang menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di dalam masyarakat. Sedangkan Subekti menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah untuk menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materil para anggotanya. Senada dengan Bertens, Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaedah prilaku sebagai pedoman yang harus dpatuhi dalam mengembankan suatu profesi. Dengan demikian maka paling tidak ada 3 maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yaitu : 1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral; 2. Menjaga dan mengingkatkan kualitas keterampilan teknis; dan 5
3. Melindungi kesejahteraan materiil dari para pengemban profesi. Sebenarnya kode etik tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi hukum atau pun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam masyarakat. Pada intinya, kode etik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk mejawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat.. Penegakan kode etik diartikan sebagai kemampuan komunitas advokat dan organisasinya untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan-ketentuan etik bagi para anggotanya, memproses dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan menindak anggota yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kode etik. Beberapa pelanggaran kode etik yang sering dilakukan oleh advokat antara lain : 1. Berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat antar sesama advokat seperti merebut klien, memasang iklan, menjelek-jelekkan advokat lain, intimidasi terhadap teman sejawat. 2. Berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap klien, seperti konspirasi dengan advokat lawan tanpa melibatkan klien, menjanjikan kemenangan terhadap klien, menelantarkan klien, mendiskriminasikan klien berdasarkan bayaran, dan lain sebagainya. 3. Melakukan praktek curang seperti menggunakan data palsu, kolusi dengan pegawai pengadilan dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas seringkali terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman seorang advokat mengenai substansi kode etik profesi advokat, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Selain itu, apabila kita telaah kode etik advokat Indonesia, tidak ada pengaturan mengenai sanksi dalam kode etik advokat Indonesia sehingga hal ini juga yang merupakan hambatan pokok bagi penegakan kode etik. Namun, bila dilihat dari sudut pandang lain, kelemahan substansi kode etik bukan berasal dari tidak adanya sanksi, tapi lebih pada ketidakmampuan norma-norma dalam kode etik tersebut untuk menimbulkan kepatuhan pada para advokat anggotanya. Dalam kode etik sebenarnya ada bagian khusus yang memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik, yaitu antara lain berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemberhentian selamanya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Masing-masing sanksi ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dan sifat pengulangan pelanggarannya. Dengan demikian yang seharusnya dianalisis adalah apakah muatan dalam kode etik advokat yang ada sekarang ini memang tidak menyediakan secara memadai kebutuhan akan nilai-nilai profesi yang mampu memantapkan fungsi dan peran advokat di dalam sistem hukum dan interaksinya dengan masyarakat. Faktor lain yang menentukan efektivitas penegakan kode k ode etik adalah “budaya” advokat adv okat Indonesia dalam memandang dan menyikapi kode etik yang diberlakukan terhadapnya. “Budaya” solidaritas korps disinyalir merupakan salah satu penghambat utama dari tidak berhasilnya kode etik ditegakkan secara efektif. Solidaritas ini lebih dikenal dengan “Spirit of the Corps” yang bermakna luas sebagai 6
semangat untuk membela kelompok atau korpsnya. Selain semangat membela kelompok, ada faktor perilaku advokat yang dipandang lebih menonjol ketika ia menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh teman sejawatnya atau oleh aparat penegak hukum lainnya, yakni budaya skeptis. Kecenderungan untuk berperilaku tidak acuh tampak jelas. Hal ini disebabkan karena berkembangnya ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan yang sudah sangat korup dan rasa segan untuk bertindak “heroik‟ secara individual dalam tekanan suatu komunitas yang justru seringkali bergantung pada rusaknya sistem peradilan itu sendiri. Akibatnya, para advokat cenderung untuk berpraktek di luar pengadilan dan/atau membentuk kelompoknya sendiri
7
BAB III PENUTUP 1.1 Kesimpulan Dengan apa yang sudah diterangkan diatas, maka kami sebagai penulis akan menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu Standar etika profesi advokat saat ini sudah mulai seragam meskipun dalam enforcementnya tetap kembali pada organisasi advokat masing-masing, padahal tujuan semula KKAI membentuk kode etik tunggal adalah agar pengawasan perilaku para advokat diawasi oleh suatu Dewan Kehormatan yang dibentuk bersama, agar a gar pengawasan advokat menjadi efektif mengingat kesemerawutan pengawasan selama ini karena adanya delapan organisasi profesi advokat.Etika dirupakan dalam bentuk aturan (code (code)) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada; dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common (common sense) sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Kode etik profesi ini akan dipakai sebagai rujukan (referensi) normatif dari pelaksanaan pemberian jasa profesi kepada mereka yang memerlukannya. Seberapa jauh norma-norma etika profesi tersebut telah dipatuhi dan seberapa besar penyimpangan penerapan keahlian sudah tidak bisa ditenggang-rasa lagi, semuanya akan merujuk pada kode etik profesi yang telah diikrarkan oleh mereka yang secara sadar mau berhimpun kedalam masyarakat ( society) society) sesama profesi itu. 1.2 Saran
1. Pasal 5 Undang-Undang tentang Advokat, jika dibaca bersamaan dengan Pasal 4 UU Advokat tentang Sumpah Advokat, akan terlihat, profesi advokat yang dikenal sebagai officium nobelium adalah profesi luhur, mulia, dan bermartabat. Sumpah itu antara lain berbunyi, "Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara yang sedang atau akan saya tangani" . Bila Sumpah Advokat ini dibaca dengan teliti, kita seharusnya tak melihat advokat berkolusi dengan polisi, jaksa, hakim, atau sesama advokat. Seharusnya tak ada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merongrong wajah penegakan hukum kita sehingga organisasi seperti Transparency International menggarisbawahi International menggarisbawahi betapa maraknya judicial maraknya judicial corruption corruption (mafia peradilan) di Indonesia. 2. Disinilah sebenarnya peran Dewan Kehormatan Advokat dibutuhkan yang telah ditunjang oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kita pun sebagai bagian dari masyarakat tidak boleh membiarkan penyimpangan perilaku advokat yang semakin „menggila‟ ini. Dengan adanya Dewan Kehormatan Advokat, kita bisa
8
melaporkan penyimpangan tersebut sekaligus mengawasi kerja Dewan Kehormatan Advokat dalam menangani laporan yang telah kita berikan. 3. Disisi lain, perlunya persatuan organisasi advokat dalam satu wadah organisasi akan lebih memudahkan Dewan Kehormatan Advokat dalam mengawasi perilaku advokat agar sesuai dengan Kode Etik Profesi Advokat. Selain itu, tidak akan terjadi konflik kepentingan antar organisasi profesi advokat. 4. Dengan banyaknya perilaku menyimpang profesi advokat tersebut, semoga saja kita yang saat ini sebagai mahasiswa Fakultas Hukum akan memperbaiki kinerja di bidang hukum agar lebih baik dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Amin… Amin… Terkait dengan saran diatas tentang harapan wajah hukum Indonesia, maka ijinkanlah penulis mengutip kata-kata mutiara dari sang motivator kampus FHUNPAK (Bpk Iwan Darwaman), Harapan dan cita-cita adalah suatu taman yang indah bagi setiap manusia, oleh sebab oleh sebab itu ia diburu siang dan malam. Seperti halnya kita sebagai insan akademisi yang mengemban visi misi keillahian selalu berharap tentang hokum yang ideal tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga menimbulkan keteraturan, ketertiban, dan kesejahteraan.
9
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Mohamad Irfan, Etika Irfan, Etika & Tanggung Jawab Profesi, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, 2009
http://sukasuka.student.umm.ac.id/2010/07/14/kode-etik-advokat/
10
