ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI JAKSA.docx

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Indonesia

dalam

memberikan

jamininan

kepastian,

ketertiban,

dan

perlindungan hukum tentunya membutuhkan upaya konkret agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggung jawaban negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Indonesia dikatakan sebagai negara hukum. Indonesia meletakkan hukum sebagai kekuatan tertinggi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berdasarkan atas kebenaran dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari hukum, sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (ubi societas ibi ius). Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum bertujuan untuk menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Sehingga, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini

1

The world's largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, Notaris, Advokat, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (officium nobile). Oleh karena hal tersebut, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum. Namun, ironisnya para profesi hukum kurang memiliki kesadaran dan kepedulian sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari para pakar hukum menjadi orang-orang sewaan yang dibayar mahal oleh kliennya, pelayanan hanya diberikan kepada orang-orang yang berdiut saja. Salah satu penegak hukum yang saya angkat dalam makalh ini adalah profesi jaksa. Dimana profesi Jaksa yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun social terutama ketaatan terhadap norma – norma – norma norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk ada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum yang sudah ada.

1.2.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yaitu : 1. Bagaimana tanggung jawab Jaksa dalam menjalankan profesinya? 2. Bagaimana Kode Etik Profesi Hukum Jaksa?







3. Apakah tugas dan wewenag kejaksaan sesuai Undang – Undang – undang undang 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan?

1.3.

Tujuan

Tujuan dari pembutan makalah ini yaitu ; 1. Untuk dapat mengetahui tanggung jawab Jaksa dalam menjalankan profesinya. 2. Untuk dapat mengetahui mengenai Kode Etik Profesi Hukum Jaksa 3. Untuk dapat mengetahui tugas dan wewenang Kejaksaan sesuai Undang – Undang – Undang no.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.







BAB II

PEMBAHASAN

2.1.

Tanggung jawab Profesi Jaksa Profesi jaksa sudah ada dan dikenal sejak lama sebelum Indonesia merdeka,

bahkan sebelum ada negara Indonesia. Pada masa Kerajaan Majapahit, jaksa dikenal dengan ilstilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa. Dhyaksa dikatakan sebagai pejabat negara yang dibebani tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan di bawah pengawasan Majapahit. Gajah Mada selaku pejabat adhyaksa, sedangkan dharmadhyaksa berperan sebagai pengawas tertinggi dari kekayaan suci dalam urusan kepercayaan, dan menjabat sebagai ketua pengadilan. Kata dhyaksa ini kemudian menjadi jaksa. Setelah Indonesia merdeka, lembaga jaksa tetap dipertahankan, yakni dengan mengambil alih peraturan yang pernah berlaku pada masa penjajahan Jepang. Jaksa adalah pejabat fungsional dari lembaga pemerintahan, berbeda dengan hakim, pengangkatan dan pemberhentian jaksa tidak dilakukan oleh kepala negara, tetapi oleh jaksa agung sebagai atasannya.







Agar kejaksaan dapat mengemban kewajibannya dengan baik, maka berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No. Kep-052/J.A/8/1979 ditetapkan pula tentang Doktrin Adhyaksa Tri Krama Adhyaksa. Doktrin tersebut berunsurkan Catur Asana, Tri Atmaka, dan Tri Krama Adhyaksa. Catur Asana merupakan empat landasan yang mendasari eksistensi, peranan, wewenang, dan tindakan kejaksaan dalam mengemban tugasnya baik di bidang yustisial, nonyustisial, yudikatif, maupun eksekutif. Landasan idiilnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945, dan landasan peraturan perudangan yang lainnya. Tri Atmaka merupakan tiga sifat hakiki kejaksaan yang membedakan dengan alat negara lainnya. Tiga sifat itu adalah tunggal, mandiri, dan mumpuni. Bersifat tunggal karena kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang mewakili pemerintah dalam urusan pengadilan dan dengan sistem hierarki tindakan setiap jaksa dianggap sebagai tindakan seluruh korps. Dikatakan mandiri karena ka rena kejaksaan merupakan lembaga yang berdiri sendiri terlepas dari Departemen Kehakiman, dan mandiri dalam arti memiliki kekuasaan istimewa sebagai alat penegak hukum yang mewakili pemerintah dalam bidang yudikatif, satu-satunya aparat yang berwenang mengenyampingkan perkara, menuntut tindak pidana di pengadilan, dan berwenang melaksanakan putusan pengadilan. Kekhususan ini merupakan ciri khas lembaga kejaksaan yang membedakan dirinya dari lembaga atau badan penegak hukum







melingkupi bidang-bidang yustisial dan nonyustisial dengan dilengkapi kewenangan yang cukup dalam menunaikan tugasnya. Tri Krama Adhyaksa adalah sikap mental yang baik dan terpuji yang harus dimiliki oleh jajaran kejaksaan, yang meliputi sifat satya, adi, dan wicaksana. Profesi jaksa adalah sebuah profesi dalam posisi yang sangat penting dalam penegakan hukum di peradilan. Lembaga kejaksaan secara umum dan jaksa secara khusus adalah lembaga independen yang mewakili pemerintah dalam hal peradilan. Kedudukan ini membuat banyak sorotan terhadap kinerja jaksa dalam menjalankan profesinya. Profesi Hukum dapat menjadikan kegiatan bisnis dengan segi tujuan berapa yang harus dibayar bukan berapa yang harus dikerjakan terutama profesi hokum dibidang pelayanan. Dikarenakan terdesak oleh bisnis karena imbalan atas pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan nilai kebutuhan yang layak. Tanpa terkecuali Profesi Jaksa. Posisi jaksa sangat riskan menghadapi tantangan baik dari internal maupun tantangan eksternal. Jaksa mudah saja memanfaatkan posisinya untuk mencari keuntungan pribadi. Ini adalah tantangan eksternal, yang berasal dari luar diri jaksa dimana pihak-pihak yang sedang dalam perkara dalam peradilan meminta jaksa agar memberi keringanan dalam tuntutan dengan memberi sejumlah imbalan/hadiah. Tantangan internal adalah sikap moral, hati nurani, dan perasaan yang dimiliki









mudah terpengaruh untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Sebagai contoh nyata adalah terungkapnya dugaan penyuapan yang diterima Jaksa Urip Tri Gunawan yang sedang menangani kasus BLBI. Kasus ini seolah mengungkap betapa carutmarutnya lembaga kejaksaan dan jaksa yang ada di dalamnya. Betapa tidak, kedudukan jaksa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi, bukannya menjaga wibawa negara dan menegakkan nilai-nilai keadilan. Menjaga idealisme dan etika profesi jaksa berkaitan dengan moral dan hati nurani seorang jaksa. Peraturan hukum dan undang-undang yang ada hanya sebagai jalur dan rambu-rambu untuk jaksa dalam melaksanakan tugasnya. tugasn ya. Sebagus apapun peraturan, saat diri pribadi jaksa tidak mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menegakkan nilai-nilai hukum. Sebaliknya, dengan peraturan yang tidak terlalu banyak namun ada moral dan hati nurani yang baik, peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik pula. Nilai-nilai hukum dapat ditegakkan dan dijunjung tinggi.







Sebagai komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum, adalah tepat jika setelah kurun waktu tersebut, kejaksaan kembali merenungkan keberadaan institusinya, sehingga dari perenungan ini, diharapkan dapat muncul kejaksaan yang berparadigma baru yang tercermin dalam sikap, pikiran dan perasaan, sehingga kejaksaan tetap mengenal jati dirinya dalam memenuhi panggilan tugasnya sebagai wakil negara sekaligus wali masyarakat dalam bidang penegakan hukum. Kejaksaan merupakan salah satu pilar birokrasi hukum tidak terlepas dari tuntutan masyarakat yang berperkara agar lebih menjalankan tugasnya lebih profesional dan memihak m emihak kepada kebenaran. Sepanjang S epanjang yang diingat, belum pernah rasanya kejaksaan di dalam sejarahnya sedemikian merosot citranya seperti saat ini . Sorotan serta kritik-kritik tajam dari masyarakat, yang diarahkan kepadanya khususnya kepada kejaksaan, dalam waktu dekat tampaknya belum akan surut, meskipun mungkin beberapa pembenahan telah dilakukan. Sepintas lalu, masalah yang menerpa kejaksaan mungkin disebabkan merosotnya profesionalisme di kalangan para jaksa, baik level pimpinan maupun







ialah rasa keadilan masyarakat atau keadilan itu sendiri, tidak dapat sepenuhnya dijangkau perangakat hukum yang ada. Pada ujungnya, keadilan itu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri, bagaimana mewujudkannya secara ideal. Di sinalah maka penegak hukum itu menjadi demikian erat hubungannya dengan perilaku, khususnya aparat penegak hukum, antara lain termasuk jaksa. Hukum bukan sesuatu yang bersifat mekanistis, yang dapat berjalan sendiri. Hukum bergantung pada sikap tindak penegak hukum. Melalui aktivasi penegak hukum tersebut, hukum tertulis menjadi hidup dan memenuhi tujuan-tujuan yang dikandungnya. Profesionalisme seorang jaksa sungguh sangat penting dan mendasar, sebab sebagaimana disebutkan di atas, bahwa antara lain di tangannyalah hukum menjadi hidup, dan karena kekuatan atau otoritas. Mungkin bagi orang yang berpikiran normatif, ungkapan ini agak berlebihan. Akan tetapi, secara sosiologis hal ini tidak dapat dimungkiri kebenarannya, bahkan beberapa pakar sosiologi hukum acap menyebutkan bahwa hukum itu tidak lain adalah perilaku pejabat-pejabat hukum.







pembelajaran tersebut, harus bersifat rasional pula. Sikap ilmiah melakukan pekerjaan ditandai dengan kesediaan memperguanakan metodologi modern yang demikian, diharapkan dapat mengurangi sejauh mungkin sifat subjektif seorang jaksa terhadap perkara-perkara yang harus ditanganinya. Dalam dunia kejaksaan di Indonesia terdapat lima norma kode etik profesi jaksa, yaitu: a. Bersedia untuk menerima kebenaran dari siapapun, menjaga diri, berani, bertanggung jawab dan dapat menjadi teladan di lingkungannya. b. Mengamalkan dan melaksanakan pancasila serta secara aktif dan kreaatif dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan masyarakat adil. c. Bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. d. Berbudi luhur serta berwatak mulia, setia, jujur, arif dan bijaksana dalam diri, berkata dan bertingkah laku. e. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.







Sebab setiap perkara sekalipun tampak serupa, bagaimanapun tetap memiliki keunikan tersendiri. Sebagai penuntut, seorang jaksa dituntut untuk mampu merekosntruksi dalam pikiran peristiwa pidana yang ditanganinya. Tanpa hal itu, penanganan perkara tidaklah total, sehingga sisi-sisi yang justru penting bisa jadi malah terlewatkan. Memang bukan persoalan mudah muda h untuk memahami sesuatu, peristiwa yang kita sendiri tidak hadir pada kejadian yang bersangkutan, apalagi jika berkas yang sampai sudah melalui tangan kedua (dengan hanya membaca berita acara pemeriksaan atau BAP dari kepolisian). Jika pada tingkat analisis telah menderita keterbatasan-keterbatasan, maka sebagai konsekuensi logisnya kebenaran yang hendak kita tegakkan tidaklah dapat diraih secara bulat. Tidak adanya faktor tunggal, menyebabkan setiap perkara memiliki keunikan sendiri. Di dalam mengemban profesi, usaha-usaha yang dilakukan oleh jaksa bukan hanya untuk memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan hukum semata, melainkan apa yang sesungguhnya benar-benar terjadi dan









2.3.

Tugas dan wewenag kejaksaan sesuai Undang – undang 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan

1. Berdasarkan Undang – Undang – Undang Undang nomor 16 Tahun 2004 Berdasarkan pasal 6 Undang Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 jaksa dalam – Undang pelaksanaan tugasa dan wewenangnya adaalah :  Bertindak untuk atas nama Negara bertanggung jawab sesuai saluran

hirarki  Demi keadilan dan kebenaran yang berdasarkan ketuhanan yang

maha

esa,

melakukan

penuntutan

dengan

keyakinan

yang

berdasarkan bukti yang sah.  Senantiasa bertindak berdasarkan hukum, mengindahkan norma –







Adhi adalah kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap tuhan yang maha esa, keluarga dan sesame manusia. Wicaksana adalah bijaksana dalam tutur kta dan tingkah laku, khususnya dalam pengetrapan tugas dan kewenangannaya. 3.

Perilaku Jaksa Seorang jaksa harus dapat mencerminkan tata pikir,tata tutur, tata laku terpuji sebagaimana tercantum dalam kode etik dan sumpah jabatan, antara lain :  Memiliki

kesungguhan

dalam

bekerja,

membedakan suku, agama, ras, dan golongan

berani,

adil,

tidak







 Seorang

jaksa senantiasa membinadan mengembangkan kader

adhyaksa dengan semangat ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani,  Senantiasa menolak atau tidak menerima atau tidak dipengaruhi oleh

campur tangan siapapun juga.







BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang – Undang Undang No.16 tahun 2004, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang – Undang – Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang – Undang – Undang” Undang” Profesi jaksa adalah sebuah profesi dalam posisi yang sangat penting dalam penegakan hukum di peradilan.







DAFTAR PUSTAKA

 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia, Bandung : Citra Umbara, 2004.  Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007

tentang Kode Perilaku Jaksa Jaksa Agung Republik Indonesia.  http://blogspot.com/kode-etik-jaksa_files/comment-iframe.html http://blogspot.com/kode-etik-jaksa_files/comment-iframe.html..  http://myblogspot.com/Tanggung Jawab Profesi Jaksa.html  Supriadi, S.H., Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,

Jakarta : Sinar Grafika, 2010. SH.,MH., Moralitas PROFESI HUKUM, Bandung : PT Refika  Dr. Sidharta, SH.,MH., Moralitas Aditama, 2006.

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI JAKSA.docx

Recommend Documents