BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan dibidang industry sangat cepat, Penataan industri nasional yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan persyarat terbentuknya masyarakat adil dan makmur sejahtera sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila. Pembangunan industry (termasuk industri kendaraan bermotor) yang diarahkan pada penguatan dan pendalaman struktur industri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industry serta untuk mendorong ekspor non migas, sehingga dapat meningkatkan devisa negara yang sangat besar peranannya dalam proses pembangunan selanjutnya. Konsekwensi dari proses pembangunan industri ini adalah meningkatnya limbah yang dikeluarkan oleh indutsri tersebut, limbah udara yang dapat merubah kualitas udara ambien, sehingga pencemaran udara dapat terjadi di mana-mana, misalnya, di dalam rumah, sekolah, kantor atau yang sering disebut sebagai pencemaran dalam ruang (indoor pollution). pollution ). Selain itu, gejala ini secara akumulatif juga terjadi di luar ruang (outdoor ( outdoor pollution) pollution ) mulai dari tingkat lingkungan rumah, perkotaan, hingga ke tingkat regional, bahkan saat ini sudah menjadi gejala global, dan yang sangat penting adalah berubahnya struktur atmosfir bumi yang ditandai dengan menipisnya lapisan ozon mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Proses inilah yang dikenal sebagai greenhouse effect (efek rumah kaca). Pencemaran udara selain menyebabkan penyakit bagi manusia, misalnya masalah pemapasan bahkan gejala kanker, juga mengancam secara langsung eksistensi tumbuhan dan hewan, maupun secara tidak langsung ekosistem di mana mereka hidup. Beberapa unsur pencemar ( pollutant ) kembali ke bumi melalui deposisi asam atau salju yang mengakibatkan sifat korosif pada bangunan,
tanaman, hutan, di samping itu juga membuat sungai dan danau menjadi suatu lingkungan yang berbahaya bagi ikan-ikan karena nilai pH yang rendah. Berbagai program pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara termasuk upaya pemulihan mutu udara misalnya Program Langit Biru (KEP 15/MENLH/4/1996) telah dilakukan. Demikian juga terbitnya berbagai Undang - Undang dan peraturan pemerintah tentang lingkungan hidup termasuk pencemaran udara di Indonesia, itu artinya Indonesia sebenarnya telah mempunyai acuan dan rujukan formal dalam menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran udara agar tetap berada pada batas kualitas nilai baku mutu udara yang sehat. B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengertian Ekonomi Hijau ? 2. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang Ekonomi hijau ? 3. Bagaimana Konsep Ekonomi Hijau dalam pengaturan lingkunanga di Indonesia untuk mendukung pembanguna berkelanjutan ?
BAB 2 PEMBAHASAN A. Pengertian Ekonomi Hijau
Ekonomi Hijau adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Sedangkan ekonomi hijau ekologis merupakan sebuah model pembangunan ekonomi yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan dan pengetahuan ekonomi ekologis (Wikipedia). Menurut Surna Tjahja Djajadiningrat dkk (2011) Ekonomi hijau adalah suatu paradigma pembangunan yang didasarkan kepada efisiensi pemanfaatan sumber daya (resources
efficiency), pola konsumsi dan produksi yang
berkelanjutan ( sustainable consumption and production pattern) serta internalisasi biaya-biaya lingkungan dan sosial (internalization the externalities). Program Lingkungan PBB (UNEP;
United
Nations
Environment
Programme) dalam laporannya berjudul Towards Green Economy menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Kemudian apa bedanya ekonomi hijau ( green economy) dengan pembangunan berkelanjutan ( sustainable development )?. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga
dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Hijau Tema Hari Lingkungan Hidup 2012 .
UNEP
menetapkan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2012 adalah Green Economy: “
Does it include you?”. Dalam konteks Indonesia, tema tersebut diadaptasi sebagai Tema Hari Lingkungan Hidup Indonesia 2012 menjadi “Ekonomi Hijau: Ubah perilaku, tingkatkan kualitas lingkungan”. Dengan ditetapkannya Ekonimi Hijau sebagai Tema Hari Lingkungan 2012 oleh UNEP, disini terlihat pentingnya perubahan paradigma dan perilaku untuk selalu mengambil setiap kesempatan dalam mencari informasi, belajar dan melakukan tindakan demi melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Dengan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar. Menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Tentunya konsep ekonomi hijau baru akan membuahkan hasil jika kita mau mengubah perilaku (UNEP, 2012). B. Kebijakan Pemerintah Tentang Ekonomy Hijau
Ekonomi hijau sebagai konsep sudah lama digulirkan oleh berbagai lembaga internasional khususnya UNEP, dan diterapkan oleh berbagai negara dengan berbagai keragamannya. Telaah tentang ekonomi hijau di Indonesia sudah pula dilakukan oleh berbagai pihak, dan salah satunya adalah kajian Kementerian PPN/Bappenas. Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan sudah bukan hal baru, karena Indonesia telah mempertimbangkan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan sejak tahun 1972, oleh Prof. Otto Sumarwoto. Berdasarkan analisa penulis, alasan mengapa pembangunan berkelanjutan sudah saatnya untuk diterapkan secara konkrit dan sistematis: Pertama , pembangunan berkelanjutan diperlukan karena selama ini selalu
ada benturan kepentingan antara pemanfaatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, dan berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang sudah kita alami, seperti:
1. Terkurasnya
sumber
daya
alam
untuk
kepentingan
ekonomi.
Pembangunan Indonesia secara terencana sejak awal Repelita I, yang berpedoman pada Trilogi Pembangunan yaitu: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan, telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Berkurangnya kemampuan lingkungan dalam menetralisir bahan-bahan pencemar juga terjadi, yang antara lain ditunjukkan oleh status kualitas air sungai di Indonesia. Saat ini, sekitar 75 persen dari jumlah titik pantau terhadap 411 sungai di Indonesia memiliki status tercemar berat. Secara alami sungai-sungai yang ada sudah tidak dapat menetralisir limbah yang ada di sungai, dan bahkan jenis-jenis biota yang membantu proses penguraian limbahpun sudah mati (KLH, 2013) 3. Deforestasi hutan, laju kerusakan hutan di Indonesia terus meningkat sejak era tahun 1970an. Sampai saat ini, hutan masih menjadi sasaran eksploitasi ekonomi, tidak hanya pada hutan produksi namun juga perambahan pada hutan konservasi dan hutan lindung yang masih terjadi. Kelemahan akurasi pemetaan dan penerapan di lapangan, lambatnya proses penyelesaian tata ruang serta lemahnya penegakan hukum mempercepat deforestasi hutan. 4. Eksploitasi sumber daya mineral dan laut yang tidak berkelanjutan dan ramah lingkungan juga terjadi. Ekosistem laut mengalami degradasi, karena penangkapan yang melebihi daya tumbuh maupun penangkapan sumberdaya perikanan (terutama tuna, cakalang, dan kakap laut dalam) secara ilegal oleh nelayan asing. Kedua, dalam sepuluh tahun terakhir, Pemerintah sudah menempuh
strategi pembangunan pro-growth, pro-job, pro-poor,pro-environment.Namun pelaksanaan keempat strategi tersebut belum berjalan seimbang, dan keterpaduan terutama strategi pro-lingkungan ke dalam strategi pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja belum terjadi. Setelah keluarnya UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah terjadi banyak kemajuan dalam penetapan standar kualitas pencemaran lingkungan namun penegakan hukum masih terkendala. Kesadaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi juga masih rendah.
Masalah lingkungan masih menjadi faktor exogenousyang harus diatasi, bukan dampak yang sebetulnya dapat dicegah dalam setiap langkah kehidupan. Keterpaduan ini yang sangat perlu diterapkan mulai saat ini, dan bukan mengatasi dampak yang semakin sulit dikendalikan. Ketiga,sebagai negara yang memasuki negara berpendapatan menengah
(middle income country), Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pertumbuhan dari sektor sumberdaya alam primer, namun sudah harus menginjak pada sektor sekunder yang memiliki nilai tambah tinggi.Penekanan pada nilai tambah tinggi ini diperlukan untuk menopang tingkat pertumbuhan yang terus meningkat seiring dengan
peningkatan
kebutuhan
masyarakat
yang
juga
semakin
tinggi
kesejahteraannya.Peningkatan nilai tambah tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak akan dapat dipenuhi pemanfaatan sektor primer yang semakin terbatas ruang dan kapasitasnya. Konsumen menengah ke atas juga memerlukan barang dan jasa yang semakin besar, semakin beragam, dan menuntut kualitas bagus. Apabila perekonomian Indonesia, terutama sektor produksi tidak mengikuti kebutuhan konsumen, maka akan semakin banyak kebutuhan harus dipenuhi dari negara lain/impor. Dengan demikian, apabila kita tidak dapat membangun keseimbangan antara dinamika dan tingkat konsumsi dengan sektor produksi, maka peningkatan status ekonomi negara tidak akan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keempat, dengan semakin majunya tingkat kualitas masyarakat tercermin
pada tingkat pendapatan dan juga kapasitas SDM. Pada saat ini semakin tersedia tenaga terdidik yang memerlukan jenis pekerjaan dan profesi yang berkaitan dengan sektor modern (sekunder) dan sektor yang berbasis pengetahuan (knowledge base sector ). Kondisi ini memerlukan sector sekunder dan tersier yang lebih “ sophisticated ” dan supply of services yang sesuai selera masyarakat yang semakin tinggi. Sektor ini akan terbangun karena permintaan masyarakat yang pendapatannya semakin tinggi. Apabila kita tidak membangun supply sektor ini, pemenuhan kebutuhan sektor jasa ini akan dipenuhi oleh tenagaasing, dan sebagai akibatnya SDM terdidik kita tidak mendapat tempat (menganggur).
Ekonomi hijau perlu dibangun untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan sektor produksi, baik primer, sekunder maupun tersier dan sekaligus menampung lulusan dan tenaga kerja yang semakin terdidik (dan sudah tidak mau bekerja di sektor primer). Fenomena pengangguran muda dan terdidik merupakan indikasi kearah ketidak seimbangan ini. Dengan keempat alasan tersebut, Indonesia sudah harus menginjak pada pembangunan berkelanjutan secara konkrit dan
mengembangkan
ekonomi
hijau
yang
mengandalkan
pada
fisiensi
sumberdaya dan struktur ekonomi yang lebihramah lingkungan. Dalam kaitan ini, dalam berbagai skala dan tingkatan, Indonesia telah melakukan berbagai langkah konkrit yang dikategorikan kepada ekonomi hijau, baik di tingkat Pemerintah maupun masyarakat, namun masih lambat (berpacu dengan degradasi lingkungan hidup dan pertumbuhan kebutuhan yang terus terjadi) serta belum merupakan langkah yang dapat memberikan hasil signifikan. kebijakan Pemerintah tentang pengendalian pencemaran udara yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999. Pengendalian Pencemaran Udara ini : 1. Bertujuan untuk meningkatkan pengendalian pencemaran udara agar berada pada kualitas baku mutu udara ambien sehingga dapat bermanfaat dengan sebaikbaiknya terhadap makhluk hidup ( manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan), bangunan/harta benda dan estetika. 2. Kebijaksanaan ini berusaha agar udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. 3. Dan didasarkan atas Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; dan UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Setelah tujuan ditetapkan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran yang lebih kuantitatif maka dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan kebijakan yaitu suatu pegangan/petunjuk yang dapat memberi arah bagi pelaksanaan kegiatan maupun yang dapat dijadikan pegangan
bagi upaya atau usaha mengatasi hambatan yang senantiasa berulangulang timbul dalam proses pelaksanaan rencana. Kegiatan yang diarahkan pada upaya penanggulangan pencemaran udara pada dasarnya ditujukan dalam rangka peningkatan mutu udara untuk kehidupan, meliputi kegiatan: 1. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran. 2. Pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambient dan pencegahan dari sumber-sumber pencemar. 3. Penanggulangan keadaan darurat akibat pencemaran udara. Kegiatan yang diarahkan pada pencemaran udara di lingkungan perkotaan maupun industri yang cenderung meningkat dan merupakan salah satu isu strategis lingkungan hidup secara nasional. Kegiatan yang masuk dalam rangka ini antara lain: 1. Penghapusan bensin bertimbal (Pb). 2. Penggunaan energi ramah lingkungan. 3. Pengembangan dan penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk industry dan kendaraan bebas polusi. 4. Pemantauan kualitas udara ambien. 5. Penandatanganan Surat Pernyataan (Super) dari kalangan industri peserta Program Langit Biru. 6. Penggunaan alat pengendalian pencemaran udara. Penerapan prinsip hijau/ramah lingkungan/berkelanjutan yang disusun secara sistematis adalah langkah penurunan emisi GRK. Berdasarkan komitmen Presiden untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen (p ada tahun 2020) yang disampaikan pada tahun 2009, sudah dijabarkan ke dalam kerangka pelaksanaan. Untuk pelaksanaan di tingkat nasional pada tahun 2011 telah berhasil dirumuskan penjabaran komitmen penurunan emisi dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 61/2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Perpres ini diiringi pula dengan Peraturan Presiden Nomor 71/2011 tentang Inventarisasi
Penurunan
Emisi
Gas
Rumah
Kaca.
Kerangka
penerapan
pembangunan rendah emisi GRK terutama identifikasi kegiatan dan langkah pengukuran penurunannya juga sudah disusun untuk tingkat provinsi. Sebagai tindak lanjut dari komitmen untuk penurunan emisi GRK, dalam 2 tahun setelah keluarnya komitmen, disusun kerangka pelaksanakan penurunan emisi. Di tingkat nasional, dapat disepakati rumusan langkah-langkah penurunan emisi yang dituangkan dalam Perpres No. 61/2011. Di dalam Perpres tersebut dijabarkan komitmen penurunan emisi GRK ke dalam aksiaksi/ kegiatandi 5 (lima) sektor utama yaitu: sektor kehutanan dan lahan gambut, sektor pertanian, sektor energi dan transportasi, sektor industri dan sektor (pengelolaan) limbah Langkah penurunan emisi GRK ini disepakati oleh K/L penanggungjawab dan sudah dimasukkan ke dalam RPJMN 2010-2015. Dengan kata lain, kegiatan akan dilaksanakan dalam rencana kerja pemerintah
dan
masuk
dalam
kegiatan
pembangunan
dan
pendanaan
pembangunan setiap tahunnya. Untuk mengkoordinasikan pela ksanaan penurunan emisi ini, juga dibentuk Tim Koordinasi Perubahan Iklim yang diketuai oleh Wamen PPN/Bappenas dan beranggotakan pejabat K/L yang menjadi pelaksana kegiatan/aksi penurunan emisi GRK. Mengingat di K/L juga mempunyai Tim Perubahan iklim, maka Ketua Tim perubahan iklim menjadi ketua Pokja di dalam Tim Koordinasi, dengan demikian ada keterkaitan erat pelaksanaan penurunan emisi GRK di tingkat K/L dengan aksi keseluruhan agar ada keselarasan dan koordinasi yang baik. Pengendalian pencemaran adalah langkah yang perlu ditingkatkan pelaksanaanya sebagaimana dijelaskan di atas. Namun demikian, yang lebih penting adalah mengurangi produksi bahan pencemar dengan menerapkan cara berproduksi maupun berkonsumsi secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan dengan menerapkan efisiensi penggunaan sumber daya dan hidup bersih (minimum limbah) di berbagai bidang kehidupan.Penerapan rendah emisi yang diharuskan sesuai dengan langkah-langkah dalam RAN GRK, perlu diperluas menjadi rendah limbah (hidup bersih) baik pada pelaku produksi/produsen, maupun pola atau perilaku konsumsi (rumah tangga,industri, dan perusahaan).
Dalam berbagai literatur dan terutama istilah yang sudah sering digunakan adalah Sustainable consumption and production (SCP). Dalam konteks Indonesia, produksi berkelanjutan dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang produksi seperti produsen/produksi di bidang pertanian, energi dan pertambangan. Selanjutnya pada sisi konsumsi, para pelaku seperti individu dan rumah tangga, perusahaan/korporasi baik perusahaan kecil, menengah dan besar dituntut memilikigaya hidup berkelanjutan baik dalam kehidupan pribadinya maupun pada waktu di tempat publik/terbuka. Dengan pembagian bidang-bidang seperti ini maka penerapan SCP dapat dimulai dari bidangbidang terutama yang sudah siap terlebih dahulu, sehingga dapat dilakukan secara bertahap. Di Indoneia industry hijau yang diterjemakan sebagai: “industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat”. Berkaitan dengan itu, secara umum industri hijau didefinisikan sebagai: Industri Hijau mengubah sektor manufaktur dan jenis industri lainnya untuk berkontribusi lebih efektif dalam pembangunan industri yang berkelanjutan, dan merupakan sector strategis untuk merealisasikan ekonomi hijau dan pertumbuhan hijau di sektor industri. Penerapan prinsip berkelanjutan untuk membentuk industri hijau sangat penting untuk mendukung penerapan
ekonomi hijau dan pembangunan
berkelanjutan secara lebih luas. Hal ini disebabkan oleh sumbangan sektor industri yang cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia. Sektor industri, selama ini memberikan sumbangan kepada PDB Indonesia dalam jumlah yang cukup signifikan, yaitu sekitar 25-28 persen. Kebijakan lain yang mendorong penerapan ekonomi hijau pada sektor industri adalah Perpres No, 28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, yang menetapkan visi pembangunan di bidang industri yaitu: “Menjadikan Indonesia sebagai negara Industri Tangguh di Dunia pada Tahun 2025.
C. Konsep Ekonomi hijau dalam pengaturan lingkunga di Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
Konsep
ekonomi
hijau
menjadi
paradigm
dalam
pembangunan
berkelanjutan yang penting dalam menanggulangi dampak perubahan iklimyang terjadi. Ekonomi hijau kurang lebih menjadai jawaban dari ekonomi coklat, yaitu kegiatan ekonomi yang memproduksi banyak karbon. Ekonomi coklat merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan energy secara tidak efisien tetapi secara sosial tidak cukup inklusif, yaitu tidak melibatakan banyak orang dalam mengambil keputusannya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan bahan tambang dan mineral batu bara misalnya, kegiatan ekonomi cokelatsanagat dominan. Selain berdmpak buruk pada lingkungan, munculnya kasus – kasus pertambangan di Freeport menunjukkan bahwa secara sosial masih sanagat eksklusif, tidak mewujudkan kegiatan sosial. Manfaat dari eksploitasi tambang tersebutsebagian dinikmati hanya oleh sebagian kecil orang/kelompok dalam bentuk izin atau hak-hak pemanfaatannya yang diperoleh. Padahala dampak negative dari kegiatan pertambanagan tersebut justru ditanggung oleh masyarakat sekitar yang menanggung kerusakan lingkungan. Hal inilah yang ingin diminimalisir/dihindari melalui pembangunan berparadigma ekonomi hijau. Dalam kaitanyan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, ekonomi hijau harus dapat merubah pola pemanfaatan sumber daya alam yang eksploratif dan berjangka pendek ke pola pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi jangka panjang mengacu pada 3 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu, ekonomi,sosial, dan ekologi, serta bertumpu pada daya dukung daya tamping lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pada pilar ekonomi, sosial dan ekologi merupakan syarat penting mewujudkan pembangunan berkelanjuta, sebagaiamana disepakati dalam KTT pembangunan berkelanjutan di Johannesburg tahun 2OO2. Ketiga pilar tersebut harus dijalankan secara terintegrasi dan saling memperkuat satu sama lain. Implementasinya memang tidak mudah, karena yang sering terjadi adalah justru pertentanagan diantara ketiga pilar pembangunan
tersebut. Dalam kaitannya dengan implementasi ketiga pilar tersebut, maka konsep ekonomi hijau menjadi motor pergerakan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau menurut Cato, mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: a.
Suatu ekonomi hijau merupakan ekomi berbasi local.
b.
Dalam ekonomi hijau, orang-orang akan berhubungan satu dengan yang lain lebih dulu dan baru kemudian berdagang. Pasar dipandang sebagai tempat bersosialisasi dan persahabatan yang menyenangkan di mana berita dan pandangan politik dipertukarkan seperti halnya barang dan uang;
c.
Ekonomi hijau sangat mungkin melibatkan distribusi aset dengan menggunakan harta warisan yang ditingkatkan dan pajak capital gain;
d.
Dalam ekonomi hijau, pajak kemungkinan digunakan juga secara strategis untuk mempengaruhi kekuasaan dan perilaku bisnis. Dominasi neoliberal dari pembuatan keputusan mengakibatkan pergeseran pajak dari korporasi ke pendapatan dari penduduk swasta;
e.
Ekonomi hijau akan dipandu oleh nilai keberlanjutan daripada oleh nilai uang;
f.
Ekonomi hijau akan meninggalkan kecanduan pada pertumbuhan ekonomi dan mengarah pada ekonomi steady-state;
g.
Ekonomi hijau akan menjadi ekonomi yang ramah di mana hubungan dan komunitas menjadi pengganti konsumsi dan teknologi;
h.
Ekonomi hijau memberi peran yang lebih luas bagi ekonomi informal dan sistem koperasi dan berbasis komunitas yang saling mendukung;
i.
Dalam ekonomi hijau, sistem kesehatan akan fokus pada pengembangan kesehatan yang baik dan penyediaan perawatan primer, berbasis lokal daripada obat berteknologi tinggi dan perusahaan farmasi yang luas;
j.
Ekonomi hijau akan menggantikan bahan bakar fosil dan sistem pertanian intensif dengan pertanian organik dan berbagai sistem seperti pertanian dengan dukungan komunitas, di mana manusia terhubung lebih dekat dengan sumber pangannya.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memberikan pengertian atau ciri-ciri ekonomi hijau. Namun terkait ekonomi lingkungan (yang tentu saja berbeda maknanya dengan ekonomi hijau), UUPPLH menyinggungnya dalam kaitannya dengan instrumen ekonomi lingkungan. Pasal 1 angka 33 UUPPLH menegaskan bahwa instrumen ekonomi lingkungan adalah
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengertian tersebut tentunya tidak memadai untuk ditafsirkan bahwa kebijakan ekonomi tersebut dalam konteks ekonomi hijau, karena hanya mengarah kepada isu pelestarian fungsi lingkungan saja, belum mengarah pada isu kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai isu utama dalam ekonomi hijau. Namun dalam konteks penafsiran hukum yang memperluas ( extensif interpretatie) maka pemahaman isu pelestarian fungsi lingkungan harus dimaknai termasuk juga isu kesejahteraan dan isu keadilan sosial. Demikian juga halnya dengan pengaturan mengenai instrumen ekonomi lingkungan yang terdapat dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UUPLH. Secara tersurat, kedua pasal tersebut belum memaknai dan memberikan ciri-ciri ekonomi hijau. Namun, jika menelaah penjelasan atas Pasal 42 dan Pasal 43 UUPPLH tersebut, kiranya pada tataran peraturan pelaksanaan UUPPLH dapat mengakomodasikan ciri-ciri ekonomi hijau pada prinsip-prinsip ekonomi lingkungan dan pada akhirnya dapat dituangkan dalam bentuk kaidah antara ( tussennorm) ataupun kaidah pelaksana (casusnorm). Internalisasi aspek instrumen ekonomi ke dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat sekaligus disertai dengan unsur-unsur “ekonomi hijau”nya, sehingga pengaturan itu tidak saja mencakup aspek pelestarian lingkungan saja tetapi juga aspek kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagai ciri utama ekonomi hijau. Pasal 42 dan Pasal 43 UUPPLH dapat dimaknai sebagai kaidah antara (tussennorm) yang menjembatani prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan termasuk di dalamnya prinsip-prinsip ekonomi hijau, sebagai kaidah dasar ( grundnorm) dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sebagai kaidah antara (tussennorm), Pasal 42 dan Pasal
43 UUPPLH harus dapat menjadi cantolan (ratio legis/reasoning ) terbentuknya kaidah-kaidah pelaksana (casusnorm) dari pengaturan tentang ekonomi hijau dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian internalisasi konsep ekonomi hijau dalam pembangunan nasional mempunyai dasar hukum yang baik. Misalnya penegasan Pasal 42 UUPPLH yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah “wajib” mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan. Ketentuan ini harus dimaknai dengan penafsiran sistematis dan penafsiran sosiologis. Secara sistematis maksudnya bahwa memaknai ketentuan tersebut harus beserta mengkaji dan memaknainya dengan sumber-sumber
hukum
formal
lainnya
seperti
hukum
kebiasaan/adat,
traktat/perjanjian ataupun yurisprudensi. Tidak cukup hanya sebatas peraturan perundang-undangan yang terkait. Secara penafsiran sosiologis maksudnya bahwa memaknai ketentuan tersebut harus sejalan dengan tujuan dan manfaat ketentuan itu dibuat. Dengan demikian harus memperhatikan aspek kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Dengan memaknai Pasal 42 UUPPLH disertai penafsiran hukum sistematis dan sosiologis, maka hakikat dasar dari ekonomi hijau untuk pelestarian lingkungan dapat termasuk didalamnya. Uraian mengenai instrumen ekonomi lingkungan yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan serta insentif dan/atau disinsentif sebagaimana diuraikan pada Pasal 43 UUPPLH beserta penjelasannya, harus ditafsirkan juga dari perspektif penafsiran hukum sistematis dan sosiologis, sehingga paradigma ekonomi hijau dapat termasuk ke dalamnya. Terkait dengan penganggaran kegiatan pembangunan, ketentuan Pasal 45 UUPPLH dapat dimaknai sebagai penganggaran kegiatan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan (green budgeting ), karena Pasal 45 UUPPLH mewajibkan
kepada
Pemerintah
dan
DPR
serta
Pemda
dan
DPRD
mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Selain itu, Pemerintah juga wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
Senada dengan ketentuan Pasal 45 UUPPLH, Pasal 46 UUPPLH pun menetapkan ketentuan yang sama dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan. Dengan demikian, meskipun secara eksplisit kaidah-kaidah pengaturan ekonomi hijau dalam hukum positif Indonesia yang mengatur lingkungan hidup belum ada, namun kiranya kekosongan tersebut dapat dijembatani oleh metodemetode penafsiran hukum yang berlaku. Hal tersebut juga harus ditunjang oleh aparatur pelaksana yang menjalankan peraturan dan kebijakan secara green procurement dan mengedepankan good governance. Dengan demikian, ekonomi hijau dapat menjadi paradigma dalam pembangunan (ekonomi) Indonesia yang berwawasan lingkungan.
BAB 3 PENUTUP
Kesimpulan
Alasan mengapa pembangunan berkelanjutan sudah saatnya untuk diterapkan secara konkrit dan sistematis: 1. pembangunan berkelanjutan diperlukan karena selama ini selalu ada benturan kepentingan antara pemanfaatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, dan berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang sudah kita alami 2. dalam sepuluh tahun terakhir, Pemerintah sudah menempuh strategi pembangunan
pro-growth,
pro-job,
pro-poor,pro-environment.Namun
pelaksanaan keempat strategi tersebut belum berjalan seimbang, dan keterpaduan
terutama
strategi
pro-lingkungan
ke
dalam
strategi
pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja belum terjadi. 3. sebagai negara yang memasuki negara berpendapatan menengah (middle income country), Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pertumbuhan dari sektor sumberdaya alam primer, namun sudah harus menginjak pada sektor sekunder yang memiliki nilai tambah tinggi. 4. dengan semakin majunya tingkat kualitas masyarakat tercermin pada tingkat pendapatan dan juga kapasitas SDM. kebijakan Pemerintah tentang pengendalian pencemaran udara yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999. Penerapan prinsip hijau/ramah lingkungan/berkelanjutan yang disusun secara sistematis adalah langkah penurunan emisi GRK. Berdasarkan komitmen Presiden untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen (pada tahun 2020) yang disampaikan pada tahun 2009, sudah dijabarkan ke dalam kerangka pelaksanaan.
Daftar Pustaka
http://marno.lecture.ub.ac.id/tag/definisi-ekonomi-hijau/ http://www.kompasiana.com/hamidamren/ekonomi-hijau-dan-tata-kelolalingkungan-berkelanjutan_551b98838133116a549de117 Makmun, Green Economy: Konsep, Implementasi dan Peranan Kementerian Keuangan, Artikel dalam Jurnal “Ekonomi dan Pembangunan”, LIPI, volume XIX (2) 2011
Maria Sumardjono, Transnasional Justice atas Hak Sumber Daya Alam, tulisan dalam buku Himpunan tulisan Komnas HAM: Keadilan dalam Masa Transisi, Komnas HAM-Jakarta, 2001
