MAKALAH AKUISISI TANAH PEMBEBASAN LAHAN PEMUKIMAN MASYARAKAT DALAM PROYEK WADUK JATIGEDE Dosen Pengampu : Inggrid Multi Rezeki ST,.MT
Disusun Oleh : Arianda
(114130080)
Dini Nuraini
(114130017)
Hasna Fadilah
(114130040)
Nur Fauziah
(114130069)
Teguh Iman Saputra
(114130048)
Wibi Prasetia
(114130023)
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul “PEMBEBASAN
LAHAN PEMUKIMAN MASYARAKAT DALAM
PROYEK WADUK JATIGEDE ’’
dapat terselesaikan.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi sempurnnya makalah ini. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih, semoga makalah ini yang berjudul “Ilmu Sosial Budaya Dasar dan Peradaban Manusia’’ dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.
Cirebon, Oktober 2017
Penulis
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
Akuisisi Tanah merupakan cara para investor atau perusahaan untuk mengambilalih sejumlah tanah dengan luas tertentu yang dikuasai atau dimiliki oleh beberapa masyarakat (perorangan ataupun badan hukum) untuk dipergunakan dalam pembangunan property ataupun pariwisata. Namun pada kenyataannya, ketika investor atau perusahaan ingin melakukan akuisisi tanah banyak sekali terjadi hambatan yang dialami, untuk itu diperlukan adanya mekanisme dalam melakukan akuisisi tanah, sehingga proses akuisisi lahan dapat berjalan dengan baik dan juga meminimalisir segala resiko hukum yang ada dikemudian hari. Mengakuisisi tanah atau melakukan expansi terhadap tanah yang kita anggap bagus untuk dimiliki, baik dalam rangka investasi atau dalam rangka pengembangan, bukan hanya masalah seberapa banyak uang yang kita miliki. Tetapi juga sangat berkaitan dengan seberapa benar kita melakukan Akuisisi tanah tersebut.
1.2 LATAR BELAKANG MASALAH
Megaproyek Waduk dan Bendungan Jatigede yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah berdiri siap untuk membendung sungai Cimanuk dan akan merendam lahan seluas 4941 ha. Pengadaan tanah seluas itu meliputi kawasan hutan seluas 1362 ha dan lahan yang dimiliki penduduk seluas 3580 ha. Lahan lahan produktif ini akan direndam begitu saja untuk mengisi bendungan yang diklaim sebagai proyek bendungan terbesar se Asia Tenggara. Desa Cipaku, salah satu desa yang akan terendam dalam megaproyek ini, yang juga merupakan Kabuyutan atau desa adat asal muasal Sumedang Larang yang menjadi Kabupaten Sumedang saat ini. Dengan nilai kebudayaan dan sejarah ini. Tentu masyarakat sangat ingin mempertahankan desa Cipaku tersebut. Desa Cipaku yang hijau dan makmur memiliki lahan sawah yang produktif dan selalu berhasil panen. Bisa diperkirakan sangat besar kerugian pangan dan lainnya yang akan dituai dalam megaproyek bendungan Jatigede. Belum lagi masalah dimana dan bagaimana mereka akan bermukim jika proyek ini benar-benar terlaksana. Desa Cipaku yang juga disebut sebagai Kabuyutan Cipaku merupakan sebuah desa yang memiliki sejarah yang penting dalam perkembangan kebudayaan Sunda dimana dulunya Kabuyutan Cipaku merupakan asal usul dari Kerajaan Sumedang Larang. Sumedang sebagai puseur sunda atau pusat kebudayyan sunda seharusnya mampu dipertahankan sejarahnya. Di Kabuyutan Cipaku sendiri setidaknya ada 8 situs dengan 17 objek dari 42 situs dan 92 objek yang terinventaris peninggalan kerajaan Sumedang Larang. Pemindahan situs direncanakan dan dikumpulkan pada satu tempat diluar area genangan, namun tentu saja hal itu merusak sejarah bahkan memutuskan sejarah walau masih mengakuinya.
Upaya pembebasan lahan yang penuh dengan masalah dan juga ketidak pastian ini sungguh membuat permasalah perumahan dan pemukiman yang baru sebagai akibat dari sebuah megaproyek yang sarat unsur politis. Hampir 7300 KK dalam 24 desa produktif hilang harus di korbankan nasib hidupnya dalam mewujudkan mimpi proyek sebesar ini. Dalam ketidak jelasan penggantian kerugian, juga kekhawatiran penduduk akan kehidupan mereka selanjutnya. Ntah dimana mereka akan tinggal selanjutnya pun tidak tau akan bagaimana nantinya.
BAB II PEMBAHASAN Waduk Jatigede yang sudah direncanakan proyeknya sejak tahun 1985, terus dilakukan. Waduk yang akan membendung sungai Cimanuk yang merupakan sungai terbesar kedua di Provinsi Jawa Barat. DAS Waduk Jatigede seluas 1460 km 2 dengan panjang sungai 101,45 km. Populasi penduduk yang tinggal dalam DAS Cimanuk sebanyak 2,780.680 orang (Kantor Statistik Jawa Barat 2001) dengan kota kota utama di kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, dan Indramayu. Tata guna lahan (Bappeda Provinsi Jawa Barat 1991) adalah hutan (22,76%), sawah (35,99%), lahan pertanian (29,76%), pemukiman (6,55%), permukaan air (0,01%) dan lainnya (4,93%). Luas DAS Bendungan Jatigede 1460 km 2, memiliki volume aliran permukaan sebesar 2,5 milyar m 3 pertahun (BBWS 2009) dengan fungsi yang diharapkan ; 1. Menyuplai kebutuhan irigasi untuk 90.000 ha. 2. Membangkitkan listrik tenaga air dengan kapasitas 110 MW. 3. Menyuplai kebutuhan air baku sebesar 3500 liter per detik. 4. Mengendalikan banjir untuk luasan 14.000 ha.
a. Sosial Ekonomi Budaya Hal hal yang belum tuntas seperti pembebasan lahan sekaligus relokasi pemukiman penduduk, situs cagar budaya dan fasilitas umum social lainnya yang tentu menghambat proses pengisian waduk. b. Geologi Daerah proyek yang memiliki strukstur geologi tektonik yang intensif dan kompleks. Daerah ini menjadi rawan bencana dan lonsor akibat dari gerakan lempengan dalam bumi.
c. Erosi dan Sedimentasi Laju erosi dan sedimentasi yang tinggi dan semakin kritis, sehingga jika tanpa penanggulangan usia waduk hanya 24-41 tahun saja/ d. Kualitas Air Kualitas air yang sudah menunjukkan gangguan akibat dari limbah rumah tangga dan pertanian, walaupun limbah industry belum separah DAS Citarum. Sertifikat Amdal yang diperoleh tahun 2003. Ditahun 2008 dilakukan review terkini dan disahkan pada tahun yang sama. Pengadaan
tanah
untuk
pembagunan
waduk
Jatigede
dilaksanankan dengan menggunakan beberapa Peraturan Dasar sejak pengadaan tanah awal yang dilakukan pada tahun 1982. Beberapa peraturan tersebut adalah : (i) Peraturan Mentri Dalam Negeri no.15 Tahun 1975, (ii) Keputusan Presiden no 55 Tahun 1993, (iii) Keputusan Presiden no 36. Tahun 2005 dan (iv) Keputusan Presiden no 65. Tahun 2006. Lahan yang dibutuhkan untuk membangun waduk Jatigede seluas 4941 ha terdiri dari kawasan hutan seluas 1361 ha dan lahan yang dimiliki oleh penduduk seluas 3580 ha. Akhir tahun 2010 sudah 77,9% lahan yang dibebaskan dengan total 3849,57 ha yang terdiri dari 98,65 % dari 3580 ha lahan penduduk dan lahan pengganti kawasan hutan 23,36% dari 1361 ha. Kesulitan membebaskan kawasan hutan karena tebentur banyak aturan yang membentengi. Dan fakta yang terjadi di lapangan lahan masyarakat pun sebenarnya tidak benar-benar sudah di bebaskan karena banyak sekali manipulasi data yang dilakukan di dalamnya, dan masyarakat banyak yang tidak setuju akan pembebasan lahan mereka untuk pembangunan waduk Jatigede tersebut.
Pembebasan Lahan Milik Penduduk di daerah genangan Waduk Jatigede, memiliki sejarah yang sangat panjang dan alot sejak tahun 1982 hingga saat ini dan telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Rentang waktu yang panjang telah memanfaatkan empat Peraturan Pembebasan Tanah yaitu a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/75 yang mengatur bahwa pembebasan lahan harus disertai dengan relokasi pemukiman bagi lahan pemukiman dan rumah yang dibebaskan. b. Keputusan Presiden No.55/93, pembebasan lahan tidak ada kewajiban relokasi. Panitia Pembebasan Tanah diketuai oleh Institusi Pertanahan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota Madya. c. Peraturan Presiden No.36/2005, pembebasan lahan tidak ada kewajiban untuk relokasi. Badan Pertanahan Nasional tidak masuk dalam Panitia Pembebasan Tanah (PPT). PPT diketuai oleh Pemerintah Daerah. d. Keputusan Presiden No. 65/2006, pembebasan lahan tidak ada kewajiban untuk relokasi, PPT diketuai oleh Pemerintah Daerah, namun BPN masuk kedalam anggota. Pembebasan lahan milik penduduk sangat sarat dengan masalah social, ditambah dengan rentang waktu yang sangat panjang. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres No. 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, yang didalamnya terdapat perintah untuk menyegerakan penangangan dampak social bagi masyarakat yang lahannya dibebaskan (28 desa dalam 4 kecamatan) dan masyarakat sekitarnya dan ditangani oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan verivikasi dan validasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Pembagian tugas dan kewajiban pun harsu jelas dan sesuai sesuai fungsinya masing-masing seperti dalam gambar di bawah.
Dalam
realisasi
pembebasan
lahan
tersebut
tidak
jauh
dari
perencanaannya namun pertembahan biaya terus menerus meningkat sebagai pengangan masalah rumah tumbuh, tanah yang terlewat pendataannya, relokasi jalan, pembangunan jalan dan jembatan relokasi jalan, penyediaan lahan pemukiman, perumahan dan infrastrukturnya.
Gambar diatas menunjukan beberapa situs yang akan terendam oleh Proyek Waduk Jati Gede.
BAB III PENUTUP
Kesimpulan :
Mega Proyek Waduk Jatigede yang telah berjalan 50 tahun
Kabuyutan Cipaku, Pakualam, Karangpaku yang merupakan asal
muasal dari kerajaan Sumedang Larang tentu menyimpan memori kolektif yang dalam dan akan di tenggelamkan di W aduk Jatigede .
Kebutuhan akan tempat tinggal yang layak untuk masyarakat yang direlokasi juga belum pasti.
Saran ;
Seharusnya pola relokasi harus memperhatikan kondisi social, budaya, ekonomi, politik, kondisi georafis juga geologis nya. Sehingga masyarakat masih mampu hidup seperti cara biasa dan mampu lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru.
Pemerintah harus memperhatikan lahan pekerjaan masyarakat setelah direlokasi karena pada umumnya mereka bercocok tanam.
Pembayaran ganti rugi seharusnya dilakukan secepatnya karena banyak masyarakat yang sudah digusur dan belum mendapatkan pergantian biaya tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber ;
-
http://www1.pu.go.id/uploads/berita/ppw0909031.htm
-
http://www.liputan6.com/tag/waduk-jatigede
-
http://bisnis.liputan6.com/read/2158460/kena-dampak-waduk jatigede-warga-28-desa-dapat-rumah-pengganti?p=1
-
http://bisnis.liputan6.com/read/2148184/makam-keramat-di-waduk jatigede-tak-mungkin-ditenggelamkan
-
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/11/20/nfcby7waduk-jatigede-siap-digunakan-pertengahan-2015
