BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dilakukan untuk tanah-tanah yang belum didaftarkan atau belum pernah disertifikatkan, hal ini sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1961 dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Maka untuk menjamin kepastian hukum, maka mendaftarkan hak atas tanah ta nah merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah serta pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Pendaftaran tanah dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di wilayah kabupaten/kota. Di Indonesia sistem pendaftaran tanah masih menimbulkan meni mbulkan polemik. Masih banyak masyarakat Indonesia yang sukar untuk dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Sebagian besar penduduk mengira masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan uang. Cara instan ataupun cepat yang dilakukan dengan semakin besar mereka mengeluarkan uang maka akan semakin cepat pula penyelesaiannya. Padahal sesuai kenyataan, cara yang diambil ini salah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menjadi oknum menyelesaikan urusan dalam pendaftaran tanah tanah menyatakan “uang yang diminta dari para pendaftaran tanah mereka akan masuk ke dalam kas negara dan bukan masuk ke saku pribadi p ribadi dan proses ini biasa disebut sebagai uang administrasi”. Sedangkan dibidang pembangunan tanah merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya da ya yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup. Setiap negara akan memilih dan menerapkan strategi pembangunan tertentu yang dianggap tepat untuk mewujudkan hal tersebut. Yang dimaksud sejahtera adalah situasi manakala kebutuhan dan hak dasar rakyat telah terpenuhi tidak semata – mata terkait dengan tingkat konsumsi dan akses kepada layanan public yang diberikan
1
pemerintah,
tetapi
juga
pada
kesempatan
untuk
berpartisispasi
dan
menyampaikan aspirasi dalam rangka r angka pembangunan untuk kepentingan umum. Tanah merupakan modal dasar pembangunan, hampir tidak ada kegiatan pembangunan yang tidak memerlukan tanah. Oleh karena itu tanah memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Kegiatan pembangunan terutama untuk kepentingan umum selalu membutuhkan tanah sebagai wadah untuk diletakkannya pembangunan tersebut. Kini pembangunan terus meningkat dan tiada henti tetapi persediaan tanah semakin sulit dan terbatas. Kondisi seperti ini diperlukan upaya pengaturan yang bijaksana dan adil guna menghindari konflik – konflik konflik yang terjadi di masyarakat karena hal tersebut. Pemerintah yang dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan telah melakukan upaya dengan mengeluarkan peraturan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan dalam rangka kepentingan umum. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Tetapi dalam implementasi dan pelaksanaanya sering menemui kendala atau hambatan yang berujung pada kebuntuan sehingga proses pembangunan menjadi terhambat. Dalam makalah ini, penulis akan menjelaskan tentang pengertian pendaftaran tanah, dasar dasar hukum pendaftaran pendaftaran tanah, asas dan tujuan pendaftaran tanah, system pulikasi dalam pendaftran tanah, serta pokok – pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan pendaftaran tanah ? 2. Apa yang menjadi dasar hukum pendaftaran tanah? 3. Apakah asas dan tujuan dari pendaftaran tanah ? 4. Bagaimana system publikasi dalam pendaftaran tanah ? 5. Bagaimana pokok – pokok – pokok pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah ?
2
C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui pengertian dari pendaftaran tanah 2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar hukum pendaftaran tanah 3. Untuk mengetahui asas dan tujuan pendaftaran tanah 4. Untuk mengetahui system publikasi dalam pendaftaran tanah 5. Untuk mengetahui pokok – pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah
D. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat makalah yang penulis susun ini adalah: 1. Secara teoris, Makalah ini bermanfaat untuk membawa para pembaca untuk mengetahui ilmu prosedur pendaftaran tanah dan dapat di jadikan sebagai refrensi atau rujukan dalam menghadapi kasus pendaftaran tanah 2. Secara praktis, bagi para keluarga yang bermasalah atas tanah, Makalah ini dapat bermanfaat sebagai bahan efaluasi secara baik sesuai aturan negara yang sudah di terapkan selama ini.
3
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Pendaftaran Tanah
Pengertian pendaftaran tanah Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak – hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah dilakukan dalam bentuk peta dan daftar. Demikian pula dapat kita ketahui bahwa salah satu rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pemeliharaan data fisik dan data yuridis yang juga dilakukan dalam bentuk peta dan daftar yang memuat data fisik dan data yuridis dari bidang – bidang tanah dan satuan rumah susun. 1. Data Fisik Data fisik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat 6 PP No. 24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang – bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bangunan lain di atasnya. Dari definisi di atas dapat diketahiu bahwa yang menjadi obyek – obyeknya adalah bidang tanah dan satuan rumah susun mengenai letak batas luas serta bangunan yang ada di ataasnya. 2. Data Yuridis Data yuridis sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 7 PP No. 24 Tahun 1997 adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak nya dan hak pihak lain serta beban lain yang membebaninya.
4
B. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah
Yang menjadi dasar hukum pendaftaran tanah di Indonesia adalah : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 ( UUPA ), Pasal 19, 23, 32, dan 38. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Hal ini akan diuraikan sebagai berikut; 1. Pendaftaran tanah menurut ketentuan UUPA Pasal 19 ayat 1 menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 ayat 2 menentukan Pendaftaran tanah tersebut meliputi : a) Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah b) Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut c) Pemberian surat – surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Pasal 23 ayat 1 UUPA menentukan bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak – hak lain harus di daftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Pasal 23 ayat 2 menetukan bahwa pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.
Pasal 32 ayat 1 UUPA menentukan bahwa hak guna usaha, termas uk syarat – syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Pasal 32 ayat 2 menetukan bahwa pendaftaran
5
yang dimaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.
Pasal 38 ayat 1 UUPA menetukan bahwa hak guna usaha bangunan, termasuk syarat – syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Pasal 38 ayat 2 pendaftaran tanah yang dimaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.
2. Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan peraturan peksananaan dari pasal 19 UUPA tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan
Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendafataran Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini diatur hal – hal sebagai berikut: a) Asas dan tujuan pendaftaran tanah b) Penyelenggara dan pelaksana pendafataran tanah c) Objek pendaftaran tanah d) Satuan wilayah dan tata usaha pendaftaran tanah e) Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk yang pertama kali f) Pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis g) Pembuktian hak dan pembukuannya h) Penerbitan sertifikat i) Penyajian data fisik dan data yuridis j) Penyimpanan daftar umum dan dokumen k) Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak l) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya m) Penerbitan sertifikat pengganti
6
n) Biaya pendaftaran tanah o) Sanksi hukum p) Ketentuan peralihan q) Ketentuan penutup
C. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah
1. Asas – asas pendaftaran tanah Adapun
asas – asas
penyelenggaraan
Pendaftaran
Tanah
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut : a) Asas Sederhana, bahwa dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan – ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat di pahami oleh pihak – pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. b) Asas Aman, bahwa dalam pendaftaran tanah di maksudkan agar di selenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. c) Asas Terjangkau, bahwa dalam pendaftaran tanah di maksudkan agar terjangkau bagi pihak pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. d) Asas Mutakhir, bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adanya kelengkapan yang memadai dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatn perubahan – perubahaan yang terjadi di kemudian hari. Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertahanan selalu sesuai dengan
7
keadaan nyata di lapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. e) Asas Terbuka, bahwa dalam pendaftarn tanah hendaknya selalu bersifat terbuka bagi semua pihak, sehingga bagi yang yang membutuhkan informasi tentang suatu tanah akan mudah untuk
memperoleh
keterangan – keterangan yang diperlukan.
2. Tujuan pendaftaran Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk itu pemegang hak diberi sertifikat. b) Untuk
menyediakan
informasi
kepada
pihak – pihak
yang
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukam dalam mengadakan perbuatan hukum mengenal bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun yang sudah terdaftar. c) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum pada nomor 1 merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA. Di samping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang – bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun yang sudah didaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.
8
D. Pokok – Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah
1. Penyelenggara dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah a) Penyelenggara Pendaftaran Tanah Pasal
19
UUPA
menentukan
bahwa
pendaftaran
tanah
diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan Jawatan Pendaftaran Tanah ( Pasal 1). Sedangkan dengan berlakunya PP No. 24 Tahun 1997, pasal 5 menentukan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kemudian dengan terbentuknya PP No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, maka tugas penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Deputi Bidang Hak Tanah dan Pee ndaftaran Tanah. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah secara garis besa rmeliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua hal tersebut sama – sama pentingnya, karena jika salah satunya kurang diperhatikan maka menimbulkan hal – hal yang tidak diharapkan di kemudian hari.
b) Pelaksanaan pendaftaran tanah Berdasarkan ketentuan Pasal 6 pelaksanaan
pendaftaran
PP No. 24 Tahun 1997 bahwa
tanah dilakukan oleh Kepala
Kantor
Pertanahan, kecuali kegiatan – kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang – undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. Yang dimaksud dengan kegiatan – kegiatan tertentu yang pelaksanaannya ditugaskan dengan pejabat lain adalah kegiatan yang pemanfaatannya bersifat rasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, Misal pengukuran dasar teknik, pemetaan fotogrametri dan sebagainya. Dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk ( Pasal 8 ayat (1)). Penunjukan
9
Panitia Ajudikasi untuk membantu tugas Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sistematik dimaksud agar tugas – tugas rutin para kepala kantor pertanahan tidak terganggu. Susunan panitia Ajudikasi yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terdiri atas ( Pasal 8 ayat (2)) : 1) Seorang ketua panitia.merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional; 2) Beberapa anggota yang terdiri dari: a. seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftarn tanah; b. seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak – hak atas tanah; c. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuk;
2. Obyek Pendaftaran Tanah Adapun obyek pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 meliputi: a) Bidang – bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Adapun yang dimaksud dengan : 1) Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. 2) Hak Guna Usaha adalah
hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak
dan
teknik
pengusahaan
perkembangan zaman.
10
yang
baik,
sesuai
dengan
3) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. 4) Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memunguthasil dari tanah yang dikuasai langsung negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan – ketentuan Undang – undang. b) Tanah Hak Pengelolaan, yaitu hak menguasai negara yang kewengan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian – bagian dari tanah tersebut kepadda pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga c) Tanah Wakaf, yaitu tanah hak milik yang sudah diwakafkan. d) Hak Milik atas Tanah Satuan Rumah Susun e) Hak Tanggungan f) Tanah Negara Pendaftaran tanah yang obyeknya bidang tanah yang berstatus tanah negara dilakukan dengan mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertifikat.
3. Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah Adapun satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 adalah desa atau kelurahan. Sedangkan khusus pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak
11
tanggungan, dan tanah negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/ Kotamadya ( Pasal 10 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 ).
4. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pelaksanaan pendaftran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali ( Pasal 13 PP No. 24 Tahun 1997 ) dilakukan melalui dua cara, yaitu: a) secara sistematik, didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah – wilayah yang ditetapkan oleh menteri b) secara sporadic, pendaftaran tanah dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pendaftaran tanah secara sistematik, didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah – wilayah yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Pertanahan Nasional. Apabila suatu kelurahan / desa belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran secara siste matik, maka pendaftaran dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadic, yang dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali ( Pasal 12 PP No. 24 Tahun 1997 ) meliputi : a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik b) Pembuktian hak dan pembukuannya c) Penerbitan sertifikat d) Penyajian data fisik dan data yuridis e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen Sedangkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi ;
12
a) Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak b) Pendaftran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
a) Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik
Pengumpulan dan pengolahan data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik, dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan pengukuran dan pemetaan ( pasal 14 PP No. 24 Tahun 1997) meliputi : 1) Pembuatan peta dasar pendaftaran 2) Penetapan batas – batas bidang tanah 3) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran 4) Pembuatan daftar tanah 5) Pembuatan surat ukur
b) Pembuktian Hak dan Pembukuannya
Dalam hal ini kegiatan meliputi : 1) Pembuktian hak baru 2) Pembuktian hak lama 3) Pembukuan hak
c) Penerbitan Sertifikat
Untuk menjamin hak atas tanah yang telah didaftarkan maka diterbitkan sertifikat yang merupakan tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
13
Sertifikat Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah atau juga disebut Sertifikat Hak terdiri dari salinan Buku Tanah atau Surat Ukur yang dijilid dalam 1 (satu) sampul yang memuat : 1) Data Fisik: letak, batas-batas, luas, keterangan fisik Tanah dan beban yang ada di atas Tanah; 2) Data Yuridis: Jenis hak (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan) dan siapa pemegang hak. Menurut PP No. 24 Tahun 1997, sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing – masing udah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan. Menurut PP No. 10 Tahun 1961, yang disebut sertifikat adalah salinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang dijahit menjadi satu bersama – sama dengan suatu kertas sampul yang di tetapkan oleh menteri agrarian. Dengan demikian Sertifikat Tanah terdiri atas : 1) Salinan Buku Tanah 2) Salinan Surat Ukur 3) Kertas sampul
d) Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis
Penyajian data fisik dan data yuridis merupakan kegiatan tata usaha pendaftaran tanah. Penyajian data fisik dan data yuridis oleh Kantor Pertanahan terdiri dari: 1) Peta Pendaftaran Tanah, yaitu peta yang menggambarkan bidang atau bidang – bidang tanah untuk keperluan pembukuan 2) Daftar Tanah, yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu system penomoran 3) Surat Ukur, yaitu dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian
14
4) Buku Tanah, yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya 5) Daftar Nama, yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang
memuat
keterangan mengenai pengusaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perorangan atau badan hukum
e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen
Dokumen – dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Badan Pertanahan. Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama, dan dokumen – dokumen diatas harus tetap berada di Kantor Pertanahan atau di tempat lain yang di tetapkan oleh Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk mencegah hilangnya dokumen tersebut, maka apabil a ada instansi yang menganggap perlu untuk memeriksanya, pemeriksaan wajib dilakukan di Kantor Pertanahan.
Tahap Proses Permohonan
Tata cara permohonan dan pemberian hak atas tanah berlan gsung dalam tahap sebagai berikut: 1. Persyaratan Persyaratan dan proses pendaftaran hak atas tanah kepada perseorang berbeda dengan persyaratan dan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi badan hukum,yakni sebagai berikut:
15
a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup b. Surat Kuasa apabila dikuasakan c. Foto copy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket d. Foto copy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket e. Bukti perolehan tanah/Alas Hak f. SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional g. Surat ijin untuk memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional h. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket i.
Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
Waktu : a. 38 (tiga puluh delapan) hari untuk
Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2
b. 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:
Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 5.000 m2
c. 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:
Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m2
2. Mengajukan permohonan tertulis Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan hak yang dimohon memberikan hak yang dimohon,
16
melalui Kantor Sub Direktorat Agraria setempat. Formulir surat permohonan telah disediakan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria. (kantor agraria tingkat Kabupaten/Kotamadya). Keterangan: Formulir permohonan memuat: a. Identitas diri b. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon c. Pernyataan tanah tidak sengketa d. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik Catatan: a. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK b. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari. Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya
3. Kantor Sub Direktorat Agraria memeriksa dan minta dipersiapkan suratsurat yang diperlukan, antara lain: a. Surat keterangan pendaftaran tanah b. Gambar situasi/surat ukur c. Fatwa tata-guna tanah d. R isalah pemeriksaan tanah oleh panitia ”A” Berkas permohonan yang lengkap oleh Kantor Sub Direktorat Agraria dikirim kepada Gubernur/Kepala Daerah setempat melalui Kantor Agraria Provinsi setempat. Kalau wewenang pemberian hak yang dimohon ada di tangan Gubernur/Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubenur mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH).
17
Jika wewenang dimaksud ada di tangan Menteri Dalam Negeri, maka berkas permohonan yang lengkap disertai pertimbangan setuju atau tidak oleh Kepala Direktorat Agraria dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Agraria. Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak. 1. Surat Keputusan Pemberian Hak Diserahkan kepada pemohon. 2. Pemohon memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak. 3. Hak atas tanah itu didaftarkan oleh pemohon di Kantor Sub Direktorat Agraria setempat. 4. Kantor Sub Direktorat Agraria mengeluarkan sertifikat hak atas tanah dan menyerahkannya kepada pemegang hak
18
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Pengertian pendaftaran tanah Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak – hak tertentu yang membebaninya. Yang menjadi dasar hukum pendaftaran tanah di Indonesia adalah : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 ( UUPA ), Pasal 19, 23, 32, dan 38. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun asas – asas penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut : 1. Asas Sederhana, 2.
Asas Aman,
3. Asas Terjangkau, 4. Asas Mutakhir, 5.
Asas Terbuka, Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 24
Tahun 1997 adalah sebagai berikut: 1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk itu pemegang hak diberi sertifikat.
19
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukam dalam mengadakan perbuatan hukum mengenal bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Pokok – Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah meliputi : 1. Penyelenggara dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 2. Obyek Pendaftaran Tanah 3. Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah 4. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
B. Saran
Demikian makalah ini kami buat dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Agraria dengan harapan semoga makalah ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai Pendaftaran Tanah. Makalah ini juga terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun penyampaian, maka kami selaku pemakalah mengharap saran dan kritik kepada dosen dan pembaca semuanya karena kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan.
20
