KB 2 Konsep Kewarganegaran Kewarganegaran Indonesia, Warga Negara Global, dan Nilai Kehidupan Masyarakat Masyarakat Multikultur dalam Era Globalisasi
A. Konsep Kewarganegaraan Indonesia 1. Hakikat Warga Negara
Secara etimologis, warga negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu staatsburger; bahasa Inggris, yaitu citizen; dan bahasa Perancis, yaitu citoyen. citoyen. Warganegara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warganegara dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hakhak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Menurut AS Hikam, warga negara merupakan terjemahan dari citizenship citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Secara singkat, Koerniatmanto S, mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam bukunya yang berjudul Civics: Citizen in Action, Turner (1990) menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu. Adapun hukum tersebut dibuat atau disusun dan diselenggarakan oleh orang-orang yang memerintah atau yang menguasai dengan tujuan untuk mengatur kelompok masyarakat. Inilah yang selanjutny akan disebut pemerintah (government). Lebih lanjut Turner menegaskan bahwa dalam aturan-aturan pemerintah (a member of a group living under the rule of government) government) Dalam pengertian warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 26, 27, 28 dan 30, 31, yaitu sebagai berikut:
a. Pasal 26 ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. b. Pasal 27, ayat (1) Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. c. Pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. d. Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaa negara. dan ayat (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. e. Pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warganegara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, membela tanah air, membela pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan, dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warganegara adalah terlibatnya warga (langsung atau perwakilan) dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri. 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Seorang warga negara pasti memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan aturan neagranya masing-masing. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajibannya yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak merupakan sesuatu yang boleh kita dapatkan, miliki, dan bukanlah menjadi keharusan. Kansil (1989) membedakan hak ke dalam dua jennis hak, yakni: a. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghhormati hak tersebut. Misalnya hak untuk hidup dan hak untuk memeluk agama. Selnajutnya hak mutlah terbagi ke dalam tiga macam hak, yaitu: 1) Hak asasi manusia, misalnya hak untuk hidup dan melanjutkan keturunan.
2) Hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. 3) Hak keperdataan, misalnya hak marital. b. Hak nisbi atau hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hak ini biasanya berada dalam hukum perikatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam menggunakan haknya, setiap orang harus memerhatikan aspek berikut ini (Halim, 1988, hlm. 178): a. Aspek kekuatan, yaitu kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan hak tersebut. b. Aspek perlindungan hukum atau proteksi hukum yang melegalisir atau mensahkan aspek kekuasaan dan wewenang yang memberi kekuatan bagi pemegang hak mutlak untuk menggunakan haknya tersebut. c. Aspek pembatasan hukum (restriksi hukum) yang membatasi dan menjaga jangan sampai terjadi penggunaan hak oleh suatu pihak yang melampaui batas kelayakan dan kepantasan sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi pihak lain. Dalam melakasanakan haknya, seseorang dibatasi oleh kewajibannya sendiri dan hak orang lain. Dengan kata lain, perlaksanaan hak seseorang harus memeprtimbangkan hak orang lain pula. Alangkah lebih baik, sebelum menuntut hak harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban seorang warga negara misalnya membayar pajak dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Dalam melaksanakan kewajiban, maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah (Wuryan & Syaifullah, 2008, hlm. 117): a. Aspek kemungkinan dalam arti kelogisan bahwa pihak berkewajiban itu sungguh mungkin dan mampu untuk dapat mengemban kewajibannya dengan sebagaimana mestinya. b. Aspek perlindungan hukum yang melegalisir atau mensahkan kedudukan pihak yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai orang atau pihak yang harus dilindungi dari adanya tuntutan atau gugatan terhadapnya, bila ia telah melaksanakan kekwajibannya dengan baik.
c. Aspek pembatasan hukum, yang membatasi dan mnejaga agar pelaksanaan kewajiban oleh setiap pihak yang bersangkutan jangan sampai kurang dari batas minimalnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. d. Aspek pengecualian hukum, yang merupakan suatu aspek yang memuat pertimbangan jiwa hukum dalam menghadapi pelaksanaan kewajiban oleh seseorang atau suatu pihak yang tidak memadai. Seorang warga neagra harus pandai melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan tidak bertentangan dengan hak orang lain. Dalam kehidupannya, seorang warga negara juga dituntut untuk selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkambangan masyarakat masa kini. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Budimansyah & Suryadi (2008, hlm. 42) bahwa sebagai seorang warga negara, kita harus meningkatkan: a. Kapasitas kita untuk berpikir secara kritis dan sistematis; b. Pemahaman dan kepekaan kita terhadap masalah-masalah perbedaan-perbedaan budaya; c. Pilihan kita terhadap pemecahan dan penyelesaian masalah yang bertanggung jawab, kooperatif, dan tanpa kekerasan; d. Keinginan kita untuk melindunggi lingkungan, membela hak asasi manusia, dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat.
3. Kewarganegaraan Indonesia
Starke, dalam Komalasari & Syaifullah (2009, hlm. 4) menyatakan bahwa dalam konteks internasional status kewarganegaraan menimbulkan hak-hak sebagai berikut: a. Memperoleh perlindungan diplomatik di luar negeri yang merupakan atribut nasional; b. Negara dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak berhasil mencegah warga negara melakukan kejahatan-kejahatan atau tidak berhasil menghukum yang bersalah; c. Kewajiban setiap negara menerima kembali dalam wilayah negara terhadap warga negara; d. Nasionalitas membawasertakan kesetiaan dan salah satu akibat utama kesetiaan itu adalah menjalankan dinas ketentaraan; e. Negara berwenang untuk menolak kewarganegaraannya sendiri;
f. Status sebagai musuh dalam waktu perang dapat ditentukan oleh nasionalitas seseorang; dan g. Negara-negara dapat menjalankan yurisdiksi atas dasar nasionalitas. Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut: a. Anak yang lahir dari pernikahan seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia; b. Anak yang lahir dari pernikahan seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing; c. Anak yang lahir dari pernikahan seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia, yang keduanya tetap memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya; d. Anak yang lahir di luar nikah dari seorang ibu warga negara Indonesia; e. Anak yang lahir di luar nikah yang diakui oleh ayahnya seorang warga negara Indonesia; f. anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya; g. anak yang baru lahir yang diketemukan di wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui; h. anak dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia. Ashiddiqqie (2007, hlm. 2) menyatakan perlunya diadakan pengaturan bahwa status kewarganegaraan itu ditentukan atas dasar kelahiran dan melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Adapun cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, meliputi: a. Karena Kelahiran, artinya bisa membuktikan dengan adanya akta kelahiran. b. Karena Pengangkatan, yaitu adanya Kutipan Pernyataan Sah Buku Catatan Pengangkatan Anak Asing. c. Karena dikabulkannya permohonan, yaitu adanya Petikan Keputusan Presiden tentang permohonan tersebut (tanpa pengucapan sumpah dan janji setia). d. Karena Pewarganegaraan, yaitu adanya Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia. e. Karena perkawinan. f. Karena turut ayah dan atau ibu.
g. Karena
pernyataan,
yaitu
adanya
Surat
Edaran
Menteri
tentang
Memperoleh/kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan. UU No. 12 Tahun 2006 menyatakan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pewarganegaraan, adopsi, dan pemberian. Berikut adalah penjelasannya: a. Pewarganegaraan,
yaitu
tata
cara
bagi
orang
asing
untuk
memperoleh
kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling sedikit 15 tahun berturut-berturut atau selama 20 tahun tidak berturut-turut. 3) Sehat jasmani dan rohani. 4) Cakap berbahasa Indonesia dan mempunyai pengetahuan tentang UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejarah Indonesia. 5) Tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana paling singkat 1 (satu) tahun. 6) Apabila memperoleh kewarganegaraan Republilk Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7) Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. 8) Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. b. Adopsi, yaitu anak warga negara asing yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, yang diangkat secara sah menurut keputusan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia, apabila tidak mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. c. Orang asing yang telah berjasa kepada Negarra Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. UU No. 12 Tahun 2006 dalam Bab IV Pasal 23 menyatakan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; b. Tidak menolak dan melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di
luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan; d. Masuk dalam dinas tentara asing tanapa izin terlebih dahulu dari presiden; e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara lain, yang jabatan dalam dinas semacam itu di indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia; f.
Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
g. Tidak diwajibkan tetapi ikut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; i.
Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terusmenerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan
padahal
perwakilan
Republik
Indonesia
tersebut
telah
memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer. Selain itu, Pasal 31 menyatakan bahwa seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9-18 dan pasal 22 UU No. 12 tahun 2006. Selanjutnya, dalam pasal 32 UU tersebut menyatakan: (1) Warga negara Indoonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paxal 23 huruf i, dan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia degnan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17.
(2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. (3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusnya perkawinan. (4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemohonan. Selain dari cara yang telah dijelaskan di atas, terdapat pula cara memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan suatu negara dengan, yaitu: a. Stelsel aktif, yaitu agar seseorang dapat menjadi warga negara diperlukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. b. Stelsel
pasif,
artinya
seseorang
memperoleh
atau
kehilangan
suatu
kewarganegaraannya tanpa berbuat apapun dan tidak berusaha secara aktif. Seseorang secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Stelsel aktif dan stelsel pasif berimplikasi pada hak yang ditimbulkannya, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Soetoprawiro (1994, hlm. 10) mengemukakan “hak opsi adalah hak seseorang untuk memilih dan menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu. Sedangkan hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu.” Cara
memperoleh
kewargenegaraan
dengan
kelahiran
terdapat
dua
asas
(Komalasari & Syaifullah, 2009, hlm. 6), yaitu asas keturunan (ius sanguinis) dan asas tempat kelahiran (ius soli). Ius sanguinis beranggapan bahwa seseorang adalah warga negara jika dilahirkan dari orang tua warga negara tersebut (melalui pewarisan/citizenship by heritance). Asas ini dapat memudahkan bagi adanya solidaritas. Namun, tidak semua negara
menggunakan
asas
tersebut,
sebab
meskipun
suatu
negara
mengatur
kewarganegaraan berdasarkan persamaan keturunan, namun ikatan antara negara dengan warga negara dapat menjadi tidak erat jika warga negara tersebut tinggal lama di negara lain. Sedangkan menurut ius soli, seseorang yang dilahirkan dalam wilayah suatu negara adalah warga negara dari negara tersebu (melalui wilayah/citizenship by territory).
Biasanya asa inii digunakan leh negara muda yang masih berkembang dan membutuhkan rakyat pendatang.
4. Permasalahan Status Kewarganegaraan
Adanya perbedaan asas kewarganegaraan dan cara memperoleh serta kehilangan kewaganegaraan berimplikasi pada timbulnya permasalahn kewarganegaraan yang baru. Milsanya cara memperoleh kewarganegaraan dengan kelahiran dan perkawinan, seringkali menyebabkan permasalahan kewarganegaraan berupa bipatride dan apatride, terutama bagi mereka pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “ perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Selanjutnya, Pasal 58 menyebutkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan
perkawinan
campuran,
dapat
memperoleh
kewarganegaraan
dari
suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Oleh karena itu, kita perlu merujuk pada UU No. 12 Tahun 2006 tentang, mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hal tersebut diatur di dalam Pasal 26, yang berbunyi: (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung Jadi,
jika kita melihat ketentuan Pasal 26 ayat (1)
dan ayat (3)
UU
Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa apabila hukum negara asal si suami memberikan kewarganegaraan kepada pasangannya akibat perkawinan campuran, maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI. Di dalam ketentuan UU Kewarganegaraan, tidak ditentukan bahwa seorang WNA yang kawin dengan WNI maka secara otomatis menjadi WNI, termasuk jika menetap di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan oleh si WNA selama tinggal di Indonesia adalah harus memiliki izin tinggal. Jika si WNA telah menetap tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, barulah dia memenuhi syarat mengajukan diri untuk menjadi WNI jika ia menghendaki (Pasal 9 huruf b UU Kewarganegaraan). Perkawinan campuran ini seringkali meninmbukan persoalan baru, mengenai sttatus perkawinannya dan status anak mereka nantinya. Hukum kewarganegaraan juga mengenal dua asas yang erat kaitannya dengan masalah perkawinan (Komalasari & Syaifullah, 2009, hlm. 7), yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum bertolak dari hakikat suami istri ataupun ikatan dalam keluarga. Dalam menyelenggarakan kehidupannya, suatu keluarga ataupun suami istri yang baik perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat dalma keluarga. Oleh karena itu, anggota keluarga harus tunduk pada hukum yang sama. Asas persamaan derajat menentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak. Pihak suami maupun istri tetap berkewarganegaraan asal negaranya. Akan tetapi, penggunaan asas kewarganegaraan ini menimbulkan status bipatride dan apatride. Misalnya negara X menganut asas kesatuan hukum, sedangkan negara Y menganut asas persamaan derajat. Apabila ada seorang laki-laki warga negara X menikah dengan seorang wanita yang berkewarganegaraan Y, si wanita akan berkewargangeraan ganda (bipatride). Karena menurut ketentuan negaranya (negara Y) ia tidak diperkenankan untuk melepaskan kewaarganegaraan Y-nya. Sementara itu, menurut ketentuan negara suaminya (negara X), ia harus menjadi warga negara X mengikuti status suaminya. Sebaliknya,
apabila
si
wanita
warga
negara
X
sementara
suaminya
berkewarganegaraan Y, ia akan berstatus apatride. Ia ditolak oleh negara suaminya (negara
Y), karena menurut ketentuan negara Y suatu perkawinan tidka menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Sedangkan di negaranya sendiri (negara X), kewarganegaraannya telah lepas. Karena perkawinannya dengan laki-laki asing, ia harus melepaskan kewarganegaraan X-nya untuk menggikuti kewarganegaraan s uaminya. Anak yang lahir dari pasangan suami istri perkawinan campuran menimbulkan persoalan mengenai status kewarganegaraannya. Misalnya negara X menganut ius sanguinis dan negara Y menganut ius soli. Maka setiap orang yang lahir di negara Y dari orang tua berkewarganegaraan X akan mempunyai status kewarganegaraan bipatride. akan tetapi apabila orang tersebut lahir di negara X dari orang tua warga negara Y, maka ia akan berstatus apatride. Ia ditolak oleh negara orang tuanya (negara Y) karena ia tidak lahir disana. Ia pun ditolak oleh negara tempat ia lahir (negara X) karena negara itu menganut asas keturunan.
B. Karakteristik Warga Negara dalam Konteks Kewarganegaraan Indonesia
Warga negara menurut Aristoteles, dalam Wuryan & Syaifullah (2008, hlm. 108) adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang bisa berperan sebagai orang yang diperintah, dna orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Orang yang diperintah dan yang memerintah itu sewaktu-waktu dapat bertukar peran. Jadi, warga negara harus sanggup memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara (Rapaar, 1993, hlm. 67). Cogan
(1998)
juga
berpendapat
ciri-ciri
kewarganegaraan
akan
berbeda
berdasarkan hakikat sistem politik yang dianutnya, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: 1. Perasaan identitas; 2. Memiliki hak-hak tertentu; 3. Pemenuhan kewajiban-kewajiban; 4. Tingkat kepentingan dna keterlibatan dalam berbagai urusan publik; 5. Penerimaan nilai-nilai masyarakat yang mendasar. Di samping itu, Cogan (1998) mengemukakan tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara adalah: 1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai aggota masyarakat global. 2. Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggung jawab terhadap peran dan kewajiban dalam masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan toleransi terhadap keragaman budaya. Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggung jawab terhadap peran dan kewajiban dalam masyarakat 4. Kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan kritis. 5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik secara damai. 6. Keinginan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup dan konsumtif untuk menjaga lingkungan. 7. Kemampuan yang sensitif dan mempertahankan hak-hak asasi manusia. 8. Keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal, nasional, dan internasional. Karakteristik warga negara tersebut tidak lepas dari kecenderungan global bangsa bangsa abad 21 yang berdampak dan berimplikasi dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai kecenderungan global tersebut dapat diklasifikasikan menjadi (Cogan, 1998): 1. Kesenjangan ekonomi diantara negara antara orang di dalam negara secara signifikan akan semakin lebar. 2. Secara dramatis, teknologi informasi akan mengurangi masalah privasi atau hakhak individu. 3. Secara dramatis, ketidakmerataan antara yang punya akses kepada teknologi informasi dan yang yang tidak memiliki akses akan semakin meningkat. 4. Konflik
kepentingan
antara
negara
maju
dan
negara
berkembang
akan
meningkatkan kerusakan lingkungan. 5. Penggundulan hutan secara dramatis akan mempengaruhi keragaman dalam kehidupan, udara, tanah, dan air. 6. Dalam negara-negara berkembang pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan peningkatan yang dramatis dalam persentase penduduk, khususnya anak-anak yang hidup dalam kemiskinan.
C. Karakteristik Warga Negara Global
Warga negara global adalah warga negara yang bertanggungjawab untuk memenuhi persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat (Korten, 1993). Sementara itu, Mansbach (1997) menggunakan istilah global actors yang membedakannya menjadi dua macam, yaitu intergovernmental organization (IGO) dan international nongovernmental organization (INGO). Menurutnya, kedua aktor ini
memiliki peran yang sangat penting dan telah banyak terlibat dalam kehidupan kewarganegaraan. Lebih lanjut Mansbach (1997) menyatakan terdapat tiga alasan yang berpengaruh terhadap terbentuknya masyarakat global, yakni: 1. Secara historis, kelompok-kelompok organisasi itu telah ada sejak lama. 2. Aktor-aktor global tersebut dituntut berbuat lebih banyak pada pasca era Perang Dingin. 3. Ada beberapa organisasi regional, ada yang bersifat global dengan tujuan ganda. Ketiga alasan ini yang menjadikan warga negara atau masyarakat global ada samapai saat ini, termasuk di Indonesia. Untuk menjadi seorang warga negara global, terlebih dahulu seseorang harus menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab di negaranya. Sifat yang menjadi ciri khas dari seorang warga negara yang bertanggung jawab adalah adanya komitmen terhadap nilai integratif dan penerapan aktif kesadaran kitisnya, yaitu kemampuan untuk berpikir mandiri, kritis, dan konstruktif, kemampuan melihat masalah dalam konteks jangka panjang, dan untuk membuat penilaian berdasarkan suatu komitmen kepada kepentingan masyarakat jangka panjang. Sarana yang dipergunakan unuk menetapkan identitas dan pengakuan sah adalah organisasi sukarela. Cogan (1999) mengidentifkasi karakteristik warga negara yang dikaitkan dengan kecenderungan global saat ini, yaitu: 1. Mendekati masalah dari sudut pandang masyarakat global. 2. Bekerja bersama dengan orang lain. 3. Bertanggung jawab terhadap peran dan tanggung jawab masyarakat. 4. Berpikir secara kritis dan sistematis. 5. Menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan. 6. Mengadopsi cara hidup yang melindungi lingkungan. 7. Menghormati dan mempertahankan hak asasi. 8. Berpartisipasi dalam masalah publik pada semua tingkat pembelajaran dan memanfaatkan teknologi berbasis informasi. Sementara itu, Kanter, dalam Komalasari & Syaifullah (2009) menyatakan terdapat tiga ciri manusia kelas dunia (world class), yaitu: 1. Konsep, berkaitan dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan gagasangagasan mutakhir. 2. Kompetensi, berkenaan dengan pengembangan kemampuan untuk bekerja secara multidisiplin.
3. Koneksi, berhubungan dengan pengembangan jaringan sosial untuk melakukan kerjasama secara informal. Selanjutnya Wisnubrata (2001) menambahkan dua syarat lagi untuk melengkapi syarat manusia kelas dunia, yaitu kredibilitas dan kepedulian. Kredibilitas disini berkaitan dengan integritas yang terdiri atas sikap jujur, perlakuan adil, sehingga akan membangun rasa percaya dan hormatdari orang lain. Kepedulian atau peka dan tanggap terhadap keperluan dan kondisi orang lain, memberi yang terbaik tanpa pamrih, berbagi pengetahuan dan informasi dalam rangka memperkaya wawasan dan mentalitas.
D. Konsep Globalisasi dan Permasalahannya
Secara etimologis, globalisasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu globe yang berarti bola dunia dan sasi yang bermakna proses atau keadaan yang sedang berajalan. Jadi globaliasi merupakan proses mendunia atau bersatunya kehdiupan di seluruh dunia. Dahlan (1996) menyampaikan bahwa makna globalisasi adalah proses meluas atau mendunianya kebudayaan manusia, karena difasilitasi media komunikasi dan informasi yang mendukung ke arah perluasan kebudayaan itu. Kedua, globalisasi dimaknai sebagai proses menyempitnya ruang gerak budaya manusia. Sedangkan warga negara global adalah warga negara dimana sikap, komitmen, dan tanggung jawabnya mampu melintasi batas-batas budaya setempat baik lokal maupun nasional kepada budaya masyarakat global (Korten, 1993). Globalisasi saat ini berdampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Huntington meramalkan akan terjadinya benturan antarperadaban akibat faktor politik, sosial, budaya, ekonomi, ras, dan agama. Kemudian Joel Spring (2008, hlm. 303) mengidentifikasi empat interpretasi globalisasi: 1. World culturalist (neo-institutionalist), which sees globalization as a process of all cultures being integrated into a single global culture; 2. World systems theory, which regards globalization as a process to legitimize the powers and actions of rich nations by inculcating their values into periphery nations; 3. Postcolonialist, which views globalization as an effort to impose particular economic and political agendas that benefit rich nations on the global society; and 4. Culturalist, which considers globalization as a process of local actors borrowing from multiple models in the global flow of educational ideas.
Globalisasi merupakan fenomena mendunianya suatu peradaban, yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan barat. Sehingga globalisasi sebenarnya berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalnya dampak negatif globalisasi adalah kebebasan yang tak terbatas atau kebablasan. Tata kelakuan dan pola hidup bangsa timur semakin bergeser mengikuti arus kebarat-baratan (westernisasi). Berikut merupakan permasalahan yang terjadi sebagai dampak dari adanya globalisasi: 1. Bidang politik a. Kebebasan yang tak terbatas, terutama dalam pelaksanaan hak asasi manusia. b. Timbulnya gerakan demokratisasi. c. Adanya ancaman distegrasi bangsa karena fanatisme kedaerahan dan gerakan separatisme. 2. Bidang hukum a. Peran masyarakat yang semakin apatis terhadpa penegakkan hukum di Indonesia. b. Pelaksanaan peradilan hukum yang mandiri dan independen sulit untuk dilakukan. 3. Bidang ekonomi a. Kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang, orang kaya dengan rang miskin. b. Munculnya kaum-kaum kapitalis. c. Terjadinya
liberalisasi
perdagangan
di
Indonesia
yang
menyebabkan
tergerusnya pengusaha-pengusaha lokal dan menengah. 4. Bidang pendidikan a. Tradisi serba instan yang bergantung pada kemudahan teknologi untuk sumber dan media pembelajaran. b. Merosotnya moral siswa akibat pengaruh barat. c. Siswa semakin bangga dengan kebudayaan luar daripada kebudayaan lokal. 5. Bidang sosial budaya a. Menguatnya sikap individualisme, konsumtif, dan liberal b. Hilangnya rasa kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan. c. Bergesernya nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal menjadi nilai-nilai liberalisme.
Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik (to be good citizenship). Warga negara yang baik adalah warga negara yang paham akan kedudukan, hak, dan kewajibannya. Sejalan dengan itu, berikut adalah tujuan mata pelajaran PKn di persekolahan, yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan: 1. Berfikir
secara
kritis,
rasional,
dan
kreatif
dalam
menanggapi
isu – isu
kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia agar dapat hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ditengah-tengah arus globalisasi. Proses pembelajaran PKn di persekolahan harus bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Pembelajarannya pun harus bisa mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dengan menggunakan metode, model serta media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Branson (1998, hlm. 5) bahwa kompetensi yang perlu dikembangkan dalam Pendidikan Kewaarganegaraan adalah: 1. Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), berkaitan dengan apa yang harus diketahui oleh warga negara atau mencakup pengetahuan-pengetahuan seputar negara, warga negara, konsitutusi, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. 2. Keterampilan kewarganegaraan (civic skill), setelah memiliki pengetahuan kewarganegaraan, seorang warga negara dituntut untuk memiliki keterampilan atau kecakapan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Watak kewarganegaraan (civic disposition), berkaitan dengan karakter warga negara, yaitu karakter publik dan privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.
