KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN
TUGAS AKUNTANSI MANAJEMEN
ANALISIS KASUS TRANSFER PRICING PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA (TMMIN)
Diajukan oleh : LUQMAN MAULANA ARFA NPM : 144060006141 Kelas VII B Reguler Reguler / No. Absen 22
FEBRUAR FEBRUARII 2015
Untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Akuntansi Manajemen Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi Kurikulum Khusus dan Reguler Semster VII T.A. 2014/2015
ANALISIS KASUS TRANSFER PRICING PADA PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA (TMMIN) A. KONSEP TEORI DAN CONTOH APLIKASI Memasuki era perdagangan bebas, persaingan dalam dunia bisnis tampak semakin meningkat dan kompetitif. Hal ini menyebabkan manajemen dalam setiap perusahaan berusaha dengan segala cara untuk menghadapi kerasnya persaingan di pasar bebas. Kelangsungan hidup perusahaan di era kompetisi global seperti saat ini menuntut manajemen untuk menyusun perencanaan strategis dalam menghadapi perubahanperubahan yang telah dan akan terus terjadi. Perusahaan yang tidak mampu bersaing untuk mempertahankan kinerjanya lambat laun akan tergusur dari lingkungan industrinya dan akan mengalami kebangkrutan. Fenomena perdagangan bebas dalam dunia bisnis secara tidak langsung mendorong merebaknya divisionalisasi atau departementasi pada perusahaan multinasional. Globalisasi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi perdagangan lintas negara atau cross-border transaction. Arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja juga semakin mudah dan lancar antarnegara. Dalam lingkungan perusahaan multinasional serta divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, dan lain sebagainya. Dalam perusahaan tersebut, biasanya sebagian besar aktivitas bisnis terjadi diantara mereka sendiri. Dalam menentukan harga, imbalan, dan lain sebagainya antar mereka biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan harga transfer (transfer pricing) yang ditentukan oleh perusahaan induk atau holding company yang dapat sama atau tidak sama dengan harga pasar. Praktik transfer pricing ini pada mulanya dilakukan oleh perusahaan dengan maksud untuk menilai kinerja antar divisi perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompetitif, praktik transfer pricing juga dipakai untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Transfer Pricing ini telah menuai banyak sekali masalah di berbagai negara karena dalam praktiknya mereka menggunakan hal-hal yang sangat bertentangan dengan aturan yang ada. Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu intra company dan inter company transfer pricing. Intra company transfer pricing merupakan transfer pricing antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan inter company transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (domestic transfer pricing), maupun dengan negara yang berbeda (international transfer pricing) Intra Company Transfer Pricing Transfer
International Transfer Pricing
Pricing Inter Company Transfer Pricing
Domestic Transfer Pricing
Hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan kekurangwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Transfer pricing tersebut
dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/ atua biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, terutama dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara-negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Kekurangwajaran tersebut dapat terjadi pada: harga penjualan harga pembelian alokasi biaya administrasi dan umum (biaya overhead) pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham pembayaran komisi, lisensi, waralaba, sewa, royalti, imbalan jasa manajemen, imbalan jasa teknik, dan imbalan jasa lainnya Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar; Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (seperti: dummy company, letter box company atau reinvoicing center) Selain itu, ada pula indikator dari manipulasi harga transfer, yaitu antara lain: SPT Tahunan PPh Badan melaporkan rugi dalam beberapa tahun berturut-turut Peredaran usaha tinggi tapi laba yang diperoleh kecil Transaksi hubungan istimewa yang cukup besar Rugi yang tidak dapat dijelaskan
B. CONTOH KASUS
Direktorat Jenderal Pajak mencurigai adanya praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) setelah secara simultan melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada tahun 2005. Selain itu, perhitungan dan penyampaian pajak pada tahun 2007 dan 2008 juga tidak luput dari pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Permeriksaan ini dilakukan karena Toyota merasa bahwa pada tahun tersebut mereka kelebihan dalam membayar pajak, sehingga meminta negara untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajaknya tersebut (restitusi). Berdasarkan pemeriksaan pada SPT tahun 2005, ditemukan sejumlah kejanggalan, yakni turunnya laba bruto lebih dari 30 persen, dari sebelumnya Rp.1,5 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp.950 miliar pada tahun 2004. Selain itu, rasio gross margin atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga menurun dari 14,59 persen pada tahun 2003 menjadi hanya 6,58 persen di tahun 2004. Pada pertengahan tahun 2003, Astra menjual sebagian besar sahamnya di Toyota Astra Motor kepada Toyota Motor Corporation Jepang. Alasan penjualan saham tersebut adalah, Astra mempunyai utang jatuh tempo yang tidak bisa ditangguhkan lagi. Sehingga saat ini, Toyota Motor Corporation Jepang menguasai 95 persen saham Toyota Astra Motor. Nama perusahaan berubah menjadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Untuk menjalankan fungsi distribusi di pasar domestik, Astra dan Toyota Motor Corporation Jepang kemudian mendirikan perusahaan agen tunggal pemegang merek (ATPM) dengan nama lama, Toyota Astra Motor (TAM). Pada perusahaan ini, Astra menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51 persen saham. Sisanya milik Toyota Motor Corporation Jepang. Setelah restrukturisasi pada tahun 2003 itulah, laba gabungan kedua perusahaan Toyota anjlok. Melorotnya keuntungan Toyota membuat setoran pajaknya pada pemerintah juga berkurang. Sebelumnya, perusahaan ini bisa membayar pajak sampai setengah triliun rupiah. Pada 2004, pasca-restrukturisasi, dua perusahaan Toyota (TMMIN dan TAM) hanya membayar pajak Rp 168 miliar. Anehnya meski laba turun, omzet produksi dan penjualan
mereka pada tahun itu justru naik 40 persen. Yang patut dipertanyakan adalah, kemana keuntungan Toyota menguap?. Pemeriksa pajak mulai menemukan jawabannya ketika memeriksa struktur harga penjualan dan biaya Toyota dengan lebih seksama. Di sinilah jejak transfer pricing perseroan ini mulai terdeteksi. Toyota diduga ‘memainkan’ harga transaksi dengan pihak terafiliasi di luar negeri dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar. Berdasarkan dokumen laporan pajak PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) pada tahun 2007. Sepanjang tahun itu, Toyota Motor Manufacturing Indonesia tercatat mengekspor 17.181 unit Fortuner ke Singapura. Dari pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota sendiri, petugas pajak menemukan bahwa harga pokok penjualan atau cost of goods sold (COGS) Fortuner itu adalah Rp 161 juta per unit. Anehnya, dokumen internal Toyota menunjukkan bahwa semua Fortuner itu dijual 3,49 persen lebih murah dibandingkan nilai tersebut. Artinya, Toyota Indonesia menanggung kerugian dari penjualan mobil-mobil itu ke Singapura. Temuan yang sama juga terlacak pada penjualan mobil Innova diesel dan Innova bensin, yang masing-masing dijual lebih murah 1,73 persen dan 5,14 persen dari ongkos produksinya per unit. Pada ekspor Rush dan Terios, Toyota Motor Manufacturing memang meraup untung, tapi tipis sekali yakni hanya 1,15 persen dan 2,69 persen dari ongkos produksi per unit. Padahal untuk penjualan di dalam negeri, mobil yang persis sama dilepas ke pasar dengan nilai keuntungan bruto sebesar 3,43 - 7,67 persen. (Sumber : http://investigasi.tempo.co/toyota/ )
C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan kasus transfer pricing yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di atas, penulis akan mencoba untuk menganalisis dari segi akuntansi manajemen, khususnya materi yang berkaitan dengan transfer pricing. Dugaan transfer pricing yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mulai terlihat setelah adanya restrukturisasi perusahaan pada tahun 2003, sehingga Komposisi kepemilikan saham di perusahaan ini adalah Astra International hanya menguasai sebesar 5 persen dan Toyota Motor Corporation Jepang yang merupakan perusahaan induk atau holding company menguasai sebesar 95 persen kepemilikan saham atas PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Indikasi terkait adanya transfer pricing dapat terlihat dari beberapa kejanggalan pada penurunan kinerja keuangan perusahaan tersebut, yakni pada saat omzet produksi dan penjualan mengalami kenaikan sebesar 40 persen, namun justru terdapat penurunan pada kinerja keuangan perusahaan yakni sebagai berikut: Laba bruto turun lebih dari 30 persen, pada tahun 2003 sebesar Rp.1,5 triliun kemudian pada tahun 2004 turun menjadi Rp.950 miliar. Rasio gross margin (perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan) pada tahun 2003 sebesar 14,59 persen kemudian pada tahun 2004 turun menjadi 6,58 persen. Setoran pajak pada tahun 2003 berkisar Rp.500 miliar kemudian pada tahun 2004 turun sekitar Rp332 miliar sehingga menjadi Rp.168 miliar Selain dari aspek kinerja keuangan yang menurun, indikasi bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) telah melakukan transfer pricing semakin dikuatkan dengan temuan fakta berupa penjualan kepada pihak terafiliasi di luar negeri, dalam hal ini adalah PT. Toyota Asia Pasific yang berlokasi di singapura dengan penjualan rata-rata dibawah harga pokok penjualan atau cost of goods sold (COGS). Atas penjualan tersebut maka dapat dipastikan bahwa Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menanggung kerugian atas penjualannya kepada PT. Toyota Asia Pasific yang berlokasi di
singapura. Adapun rincian beberapa penjualan kepada PT. Toyota Asia Pasific yang berlokasi di singapura adalah sebagai berikut: Penjualan mobil fortuner dari PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) kepada PT. Toyota Asia Pasific yang berlokasi di Singapura dengan harga penjualan 3,49 persen dibawah COGS. Penjualan mobil inova diesel dari PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) kepada PT. Toyota Asia Pasific yang berlokasi di Singapura dengan harga penjualan 1,73 persen dibawah COGS. Penjualan mobil inova bensin dari PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) kepada PT. Toyota Asia Pasific yang berlokasi di Singapura dengan harga penjualan 5,14 persen dibawah COGS. Penjualan mobil rush dari PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) kepada PT. Toyota Asia Pasific yang berlokasi di Singapura dengan harga penjualan 1,15 persen diatas COGS. Penjualan mobil terios dari PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) kepada PT. Toyota Asia Pasific yang berlokasi di Singapura dengan harga penjualan 2,69 persen diatas COGS. Sudah merupakan hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan multinasional seperti Toyota, bahwa praktik transfer pricing digunakan untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, yakni dengan cara memindahkan keuntungan ke perusahaan terafiliasi yang berada di luar negeri, tentunya dengan tarif pajak yang lebih rendah. Skema penjualan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) ke luar negeri adalah sebagai berikut:
PT. Toyota Motor Philippines Corporation PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)
PT. Toyota Asia Pasific Singapura PT. Toyota Motor Thailand Co.,Ltd
Penjualan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) kepada PT. Toyota Asia Pasific yang berlokasi di Singapura dengan harga di bawah COGS adalah sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pengenaan tarif pajak yang tinggi di Indonesia, yakni sebesar 25 persen dan mengalihkan laba tersebut kepada perusahaan terafiliasi di negara lain, yakni PT. Toyota Asia Pasific yang berlokasi di Singapura, karena sebagaimana kita ketahui bahwa tarif pajak penghasilan di Singapura merupakan yang terendah di ASEAN yakni sebesar 17 persen. Sedangkan untuk penjualan di dalam negeri, yakni dari PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) kepada PT. Toyota Astra Motor (TAM) untuk tipe mobil yang persis dijual dengan nilai keuntungan bruot sebesar 3,43 – 7,67 persen. Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki peraturan tentang tranfer pricing, yang secara umum diatur dalam pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa
dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (arm’s length principle) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan ini disebutkan pengertian arm’s length principle yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. dalam hal ini otoritas pajak berhak menentukan kewajaran harga penjualan suatu perusahaan dengan cara membandingkan harga tersebut dengan transaksi perusahaan sejenis di luar negeri. Peraturan ini merujuk pada Transfer Pricing Guideline yang disusun Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Petugas pajak kemudian menggunakan lima perusahaan otomotif yang dianggap memiliki karakteristik serupa sebagai pembanding untuk Toyota. Kelima perusahaan itu adalah Hindustan Motors (India), Yulon Motor (Taiwan), Force Motor Limited (India), Shenyang Jinbei, dan Dongan Heibao (Cina). Dari penelaahan atas transaksi afiliasi kelima perusahaan itu, pemeriksa menetapkan bahwa kisaran keuntungan bruto yang dapat dinilai wajar ( arm’s length range) untuk perusahaan otomotif yang melakukan ekspor adalah 3,22 - 13,58 persen. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa pajak mengkoreksi harga pada transaksi PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) kepada Toyota Motor Asia Pacific di Singapura, yang menyebabkan omzet penjualan mereka pada tahun 2007 meningkat sekitar Rp.500 miliar menjadi Rp.27,5 triliun. Pada tahun 2008 modus ekspor dengan nilai yang tidak wajar kembali berulang, atas hal tersebut petugaspajak kembali melakukan koreksi sehingga omzet penjualan meningkat sebesar Rp.1,7 triliun menjadi Rp.27,5 tril iun. D. KESIMPULAN
Praktek transfer pricing sering digunakan oleh banyak perusahaan sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Adanya hubungan istimewa merupakan kunci dari dilakukannya praktek transfer pricing dalam bidang perpajakan. Hubungan istimewa dalam perpajakan ditandai dengan adanya hubungan antara dua atau lebih Wajib Pajak yang berada di bawah pemilikan atau penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung, adanya hubungan antara Wajib Pajak yang mempunyai penyertaan 25 persen atau lebih pada pihak yang lain. Kekurangwajaran dan harga transfer ( non arm's length price) yang ditimbulkan dengan adanya praktek transfer pricing dapat terjadi atas: harga penjualan; harga pembelian; alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost); pembebanan bunga atas pemberi pinjaman oleh pemegang saham; pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalty, imbalan alas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lain; pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar; penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memitigasi dan meminimalkan risiko kehilangan penerimaan negara akibat dari praktik abuse of transfer pricing adalah:
a) Memperkuat sumber daya manusia yang ahli dalam bidang transfer pricing. Untuk itu pelatihan-pelatihan tentang transfer pricing harus semakin diperbanyak dan cakupan pegawai yang diberi pelatihan juga harus lebih banyak khususnya untuk petugas pajak yang bertugas di KPP-KPP tempat terdaftarnya perusahaan multinasional. b) Memperkuat institusi yang khusus mengurusi tentang transfer pricing. Saat ini, di DJP hanya ada satu unit khusus yang menangani transfer pricing. Itu pun hanya setingkat seksi, yaitu Seksi Transfer Pricing yang berada dibawah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus. Menurut penulis, hal tersebut belum mencukupi, mengingat jumlah potensi kehilangan penerimaan pajak yang ada sangat besar (Rp1.300 triliun/tahun). c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas database serta accessibility terhadap database tersebut. Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan ketersediaan database yang ada selama ini baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu hal yang paling penting adalah ketika database tersebut telah tersedia maka harus dapat diakses dengan mudah oleh petugas pajak terutama oleh petugas pajak yang berada di KPPKPP tempat terdaftarnya perusahaan multinasional. d) Menerapkan Advance Pricing Agreement (APA) dengan Wajib Pajak maupun dengan negara lain. Saat ini belum ada Wajib Pajak ataupun negara lain yang bersepakat dengan DJP untuk menerapkan APA walaupun aturan perpajakan yang ada sudah memungkinkan untuk itu (diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 69 Tahun 2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer/APA). e) Menerapkan Mutual Agreement Procedure (MAP) dengan negara lain dengan lebih intensif. dengan MAP diharapkan terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua negara dan penerimaan pajak yang diperoleh oleh kedua negara yang melakukan agreement menjadi lebih fair. DAFTAR PUSTAKA
Hansen and Mowen. 2007. Manajerial Accounting 8th Edition. South Western Thomson Garrison, Noreen and Brewer (2007). Akuntansi Manajerial. Penerbit Salemba Empat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
