Latihan 1 1. Jekaskan pengertian pajak internasional!
Pajak Internasional adalah “Kesepakatan perpajakan yang berlaku diantara negara -negara yang
mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dan pelaksanaanya dilakukan berdasarkan itikad baik b aik sesuai degan konvensi konv ensi wina (pacta sunt servanda). serv anda). Atau dapat juga diartikan sebagai “Sistem pemajakan yang dikenakan terhadap WNA dan/atau
Badan asing atas penghasilan yang diterima dari Indonesia dan terhadap WNI dan/atau Badan dalam negeri atas penghasilan yang diterima dari luar negeri dengan berdasarkan pada UU domestik, UU negara lain, dan perjanjian pajak (tax treaty). 2. Jelaskan dimensi aturan yang menjadi ruanhg lingkup pajak internasional!
Pada dasarnya dimensi aturan yang menjadi ruang lingkup Pajak Internasional cukup luas, namun terdapat 3 aturan pernting terkait ruang llingkup dari pajak internasional itu sendiri, diantaranya meliputi; 1. Aturan pajak internasioanl yang sudah ada dalam UU pajak Indonesia (domestik) 2. Aturan perpajakan yang ada di UU pajak negara lain yang bersinggungan, serta 3. Persetujuan perpajakan (tax tretay) yang dibuat dan disepakati oleh kedua negara 3. Sebutkan 3 tujuan dari Internastional tax policy!
1. Memaksimalkan penerimaan negara (National wealth maximization) dengan adanya kebijakan tersebut maka yang dikenai pajak adalah baik SPDN maupun SPLN 2. Mewujudkan kesetaraan keadilan (tax equity of fairness)
dengan
pemberlakuan
pajak yang sama antara penghasilan pen ghasilan dalam negeri maupun ma upun luar negeri 3. Efisiensi ekonomi (Economic efficiency)
kaitannya dengan dibentuknya desain
pajak internasioanl yang bersifat netral sehingga dapat mendorong investasi di suatu negara. 4. Sebutkan 2 contoh kebijakan pajak internasioanl terkait dengan “inward investment” investment” untuk menciptakan “capital import neutrality”! neutrality” !
1. Perlakuan yang sama atas aliran entitas yang masuk ke Indonesia, maksudnya ialah darimanapun investasi itu berasal baik dari dalam maupun luar negeri maka perlakuan pajaknya pun sama. Contohnya berdasarkan pasal 2 ayat 1(a) UU PPh manyatakan bahwa BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya disamakan dengan
SPDN. Dimana BUT dan Badan dalam negeri dikenai tarif yang sama sebesar 25% berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh. Misalnya PT. Always smile di AS, AS, mendirikan BUT di Indonesia, maka penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan dikenai pajak dengan tarif 25% sama halnya dengan tarif pajak badan. 2. Pemberlakuan sistem witholding tax sesuai pasal 26 2 6 UU PPh No.36 tahun 2008 apabila merupakan kegiatan sementara (dan tidak melalui BUT) misalnya; Mr. Janson merupakan SPLN yang memeproleh penhasilan berupa dividen dari pperusahaan yang ada di Indonesia, maka atas penghasilannya tersebut dipotong sesuai dengan pasal 26 dengan sistem witholding tax. 5. Sebutkan 2 contoh kebijakan pajak internasional terkait dengan “outward investment” investment” untuk menciptakan “capital export export neutrality”! neutrality”!
1. Menerapkan World Wide Income (WWI), sehingga terdapat pemberlakuan pajak yang sama baik jika kita berinvestasi ke luar maupun di dalam negeri. Seperti yang dirumuskan dalam PPh pasal 24 UU PPh yang mengatur kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan di dalam negeri. Contohnya; jika saya berinvestasi di salah satu perusahaan yang ada ad a di Singapura, lalu ketika pembagian dividen div iden maka bagan dividen div iden yang saya terima akan diperhitungkan juga kedalam penghasilan lainnya yang saya terima di dalam negeri yang kemudian dikenai tarif progresif pasal 17 UU PPh. 2. Selanjutnya masih terkait dengan pemberlakuan PPh pasal 24 tentang kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan di dalam negeri, sehingga dengan mekanisme tersebut terciptalah capital export neutrality terkait outward investment akibat diberlakukanya kebijakan pajak internasional. 6. SOAL NARASI
Caline Dion seorang penyanyi berkewarganegaraan Kanada, bertempat tinggal tetap di Nevada, AS. Pada suatu saat Celine Dion melakukan sebuah konser amal di Perancis yang disponsori oleh sebuah perusahaan asal Jerman. Pada kasus diatas Celine Dion dapat dipajaki berdasarkan 4 azas yurisdiksi pemajakan. Sebutkanlah keempat yurisdiksi tersebut. 1. 2. 3. 4.
Azas kewarganegaraan : Kanada Azas domisili : Amerika Serikat Azas teritorial : Prancis Azas sumber : Jerman
Lathian 2 1. Jelaskan pengertian economic double taxation!
Pajak berganda yang terjadi apabila terhadap subjek pajak yang berbeda dikenakan pajak lebih dari satu kali atas suatu penghasilan yang sama. 2. Berikan contoh economic double taxation!
Pengahasilan berupa gaji yang dterima oleh karyawan dikenakan PPh pasal 21, kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karyawan tersebut membelanjakan uangnya untuk belanja konsumsi yang yan g kemudian dikenai PPN atas konsumsinya kons umsinya tersebut 3. Sebutkan 4 cara untuk mencegah economic double taxation?
1. Exemption at the corporate level 2. Exemption at the shareholder level 3. Full integration of the corporate profit and shareholder income 4. Full imputation of corporate profit to shareholders 4. Jelaskan ketentuan domestik Indonesia untuk mencegah economic double taxation!
5. Jelaskan pengertian juridical double taxation!
Pajak berganda yang terjadi apabila terhadap subjek pajak yang sama dan penghasilan yang sama dikenai pajak lebih dari satu kali di negara yang berbeda. 6. Jelaskan ketentuan domestik Indonesia mencegah juridical double taxation!
Dengan menerapkan aturan dalam pasal 24 Undang-undang PPh yaitu, metode pengkreditan pajak yang dibayar diluar negeri untuk dapat dijadikan kredit pajak dalam negeri sesuai dengan batas perhitungan yang dihitung berdasarkan berdasark an tarif yang berlaku. Sehingga dengan begitu dapat menghindari pajak berganda internasional yang telah dibayar sebelumnya dinegara tempat penghasilan tersebut b erasal 7. Dalam hal bagaimana deduction method lebih menguntungkan wajib pajak?
Ketika tarif yang ditetapkan oleh negara tempat sumber penghasilan (Luar Negeri) jauh lebih besar dari tarif yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia. Sehingga besarnya pajak yang dapat dibiayakan ( yang menjadi pengurang bagi penghasilan totalnya) juga menjadi sangat besar.
8. Jelaskan dan berikan contoh source-residence conflict!
Terjadi ketika atas suatu pengahasilan seseorang atau badan dipajaki sebanyak lebih dari satu kali, misalnya atas Penghasilan berupa pendapatan bunga dan royalti yang berasal dari negara A yang diterima oleh Tuan X yang bertempat tinggal di negara B dikenai pajak baik di negara asalnya berdasarkan UU domestik dengan azas domisili, dan juga dikenai pajak oleh negara A sebagai negara tempat sumber penggasilan. 9. Jelaskan dan berikan contoh residence-residence residence-residence conflict!
Dalam situasi ini Wajib pajak digambarkan sebagai “penduduk ganda". Misalnya menurut
negara A, PT. X dapat dipajaki di negaranya karena perusahaan tersebut didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut, namun disisi lain kantor manajemen dari perusahaan tersebut berada di negara B sehingga negara tersebut juga dapat mengklaim bahwasanya perusahaan tersebut perlu melaksanakan kewajiban perpajakannya perpajakann ya kepada negara B. Akibatnya, pembayar pajak tersebut menderita pajak dua kali atas penghasilannya di kedua negara : sekali di negara A yang menegaskan bahwa itu adalah negara tempat tinggal wajib pajak dan lagi di negara B yang juga mengklaim sebagai negara ne gara tempat tinggal wajib pajak paj ak 10. Jelaskan dan berikan contoh source-source conflict!
Dimana setiap negara berpendapat bahwa mereka berhak mengenakan pajak atas penghasilan pembayar pajak yang bersumber dari negara mereka. Misal berdasarkan UU negara A menyatakan bahwa pendapatan operasi perkapalan tersebut berasal dari negara A jika terdapat kapal yang melewati wilayah teritorialnya. Sementara dalam UU negara B mengatur bahwa pendapatan dari d ari operasi pelayaran dianggap dian ggap berasal dari negara B jika kargo atau penumpang dari kapal tersebut berangkat menuju negara B (sebagai destinasi tujuan) 11. Doctrine of economic alegiance?
Teori atau doktrin yang relevan dengan pernyataan bahwa wajib pajak sudah selayaknya membayar pajak di suatu negara sesuai dengan kepentingan ekonomis yang didapatnya di negara tersebut 12. Benefit theory?
Teori atau doktrin yang relevan dengan pernyataan bahwa wajib pajak sudah selayaknya membayar pajak disuatu negara karena memanfaatkan public goods/services (barang/jasa publik) yang disediakan disedi akan oleh negara tersebut. tersebut .
13. Jelaskan pengertian dari dua aspek mendasar dalam PI, yaitu “Source jurisdiction dan residence jurisdiction”
Source jurisdiction of taxation maksudnya adalah basis pemajakan yang didasarkan atas darimana penghasilan tersebut berasal. Sedangkan residence jurisdiction of taxation berarti basis pemajakannya didasarkan kepada tempat tinggal dari subjek pajak tersebut. 14. Soal narasi
1. A Ltd adalah penduduk negara R. A Ltd memperoleh penghasilan bersumber dari negara S sebesar $300.000. Sedangkan penghasilan yang diperoleh dari negara R sebesar $900.000. tarif pajak negara S sebesar 40% tarif pajak negara R sebesar 30%
Jika negara R menerapkan deduction method, berapa pajak yang harus dibayar di negara tersebut? $324.000
2. A Ltd adalah penduduk negara R. A Ltd memperoleh penghasilan bersumber dari negara S sebesar $400.000. Sedangkan penghasilan yang diperoleh dari negara R sebesar $700.000. Tarif pajak negara S sebesar 40% dan negara R sebesar 30%
-
Jika negara R menerapkan full credit method, berapa pajak yang harus dibayar di negara R? $170.000
-
Dan berapa jika negara R menerapkan ordinary credit method? $210.000
3. A Ltd adalah penduduk negara R. A Ltd memperoleh penghasilan bersumber dari negara S sebesar $500.000. Sedangkan penghasilan yang diperoleh dari negara R sebesar $400.000. Tarif pajak negara S sebesar 20%, tarif pajak negara R sebesar 35% untuk penghasilan %800.000 dan 45% untuk penghasilan sebesar $1.000.000
-
Jika negara R menerapkan full exemption method, berapa pajak yang harus dibayar di negara R? $140.000
-
Dan berapa jika negara R menerapkan exemption with progression method? $260.000
Latihan 3 1. Tax treaty indonesia disebut juga dengan istilah P3B yaitu?
Persetujuan penghindaran pajak berganda 2. Jelaskan pengertian dari P3B!
P3B atau yang disebut dengan persetujuan penghindaran pajak berganda adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemenrintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan penghindaran pajak. 3. Jelaskan tujuan P3B!
Tujuan P3B terdiri 3 (tiga) dasar yaitu; 1) Avoiding double taxation (Pencegahan Pajak Berganda) Dengan adanya source-source conflict, source-residence conflict, dan residenceresidence conflict dapat menyebabkan timbulnya masalah pajak berganda dalam transaksi lintas negara. Maka dengan adanya P3B pengenaan pajak berganda tersebut akan diminialisir sehingga tidak memberatkan wajib pajak. 2) Allocating of tax (pengalokasian perpajakan) Setiap negara berhak memungut pajaknya masing-masing berdasarkan yurisdiksinya kepada wajib pajak. P3B mengatur keputusan agar masing-masing negara tersebut memiliki porsi yang tepat dalam pemajakan dari transaksi lintas batas tersebut sehingga akan tercipta keadilan bagi warga negara yang terlibat dalam P3B. 3) Preventing tax evasion on international transaction (mencegah penghindaran pajak ) Dengan danya P3B, penghindaran pajak dapat terminimalisir karena diniilai lebih tidak memberatkan bagi wajib pajak. Adapun ketentuan dalam P3B P3B mengenai pencegahan penghindaran pajak tersebut meliputi bagian hubungan istimewa dan pertukaran informasi antar negara. 4. Sebutkan 2 model P3B yang paling berpengaruh penyusunanya terhadap tax treaty antar negara! Dan sebutkan orientasi kepentingan dari masing-masing model tersebut!
a. Organization for Economic Cooperation and Development Model (OECD Model)
Dimana orientasi kepentingan dari OECD model adalah untuk melindungi hak pemajakan negara domisili dan dikembangkan oleh negara-negara negara-negar a maju yang melatarbelakangi kepentingan negara-negara industri b. United Nation Model (UN Model) Orientasi kepentingan UN Model lebih condong kepada perlindungan hak pemajakan negara sumber dan dikembangakan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang. 5. Apakah Yang dimaksud multilateral double tax treaty? Berikan contohnya!
Multilateral tax treaty atau perjanjian pajak multilateral adalah persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) yang dilakukan di lakukan oleh ole h lebih dari dua negara dalam suatu lingkup tertentu untuk u ntuk mencegah terjadinya pajak berganda dan penghindaran pajak oleh negara-negara yang berkepntingan tersebut. ters ebut. 6. Jelaskan kedudukan P3B dihadapan aturan domestik perpajakan di Indonesia? Dan berikan contohnya!
kedudukan P3B terhadap aturan perpajakan domestik di Indonesia, yaitu diatur dalam Undangundang Pajak Penghasilan (UU PPh) menurut penjelasan pasal 32 UU tersebut dalah sejalan dengan asas lex specialist derogat legi generale yang artinya aturan khusus mengesampingkan aturan yang berlaku umum. Bila terjadi perbedaan pengaturan antara UU PPh dan P3B, maka ketentuan yang diberlakukan adalah sesuai dengan P3B (tax treaty superseding domestic tax laws). Misalnya, ketentuan UU PPh menyatakan bahwa BUT di Indonesia diberlakukan sama dengan wajib pajak badan dalam negeri yaitu dikenai pajak dengan tarif 25%. Apabila ketentuan dalam P3B menyatakan hal yang berbeda, semisal dikenai pajak 10% oleh nagara asal dan 15% oleh negara Indonesia, maka ketentuan yang berlaku dalah sesuai dengan P3B.
Latihan 4 1. P3B yang komprehensif pada umumnya memuat 7 ketentuan, sebutkan ketentuan tersebut!
1) Ruang lingkup P3B yang mengatur tentang (scope provision); a. Jenis pajak b. Subjek pajak yang memanfaatkan; dan c. Negara yang dicakup 2) Ketentuan yang mengatur istilah-istilah dalam P3B (definition provision) 3) Ketentuan yang mengatur tentang hak pemajakn suatu negara atas suatu jenis penghasilan (subtantive (subtant ive provision) 4) Ketentuan yang mengatur tentang pemberian fasilitas eliminasi/keringanan pajak berganda (provision for f or the elimination of double dou ble taxation) 5) Ketentuan yang mengatur tentang pencegahan penghindaran pajak/pengelakkan pajak (anti avoidance provision) yang terdiri atas; a. Ketentuan tentang transaksi hubungan istimewa b. Ketentuan tentang kerjasama antar otoritas pajak (mutual agreement procedures) c. Ketentuan tentang pertukaran informasi (exchange of informations) 6) Ketentuan khusus (special provision) 7) Ketentuan penutup/saat dimulai dan berakhirnya suatu P3B (final provision)
2. Jelaskan Jelaskan maksud terminologi “shall be taxable only” dalam P3B!
Maksud dari terminologi tersebut adalah menyatakan hak pemajakan hanya berada pada satu negara saja, yaitu kepada negara tempat domisili yang dikenakan terhadap Subjek Pajak dalam negerinya. Maka dari itu, negara yang lainnya tidak diperkenankan untuk mengenakan pajak. Sehingga isu tentang pajak berganda atas suatu penghasilan yang diatur melalui penggunaan terminologi ini seharusnya tidak terjadi karena hak pemajakannya diberikan hanya kepada satu negara, sehingga negara lain tidak diperkenankan mengenakan pajak.
3. Jelaskan maksud termnologi “may be taxed” dalam P3B!
Terimnologi ini digunakan untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan diberikan baik kepada negara domisili maupun negara sumber. Sehingga negara sumber juga berhak utnuk mengenakan pajak. Maka apabila masing masing negara mengenakan
pajak terhadap satu jenis penghasilan, tentunya akan terjadi isu pajak berganda. Lalu untuk menghindari hal tersebut negara domisili diwajibkan memberikan keringanan pajak berganda baik melalui metode pembebasan pembeb asan (exemption method) method ) atau metode credit (credit method) yang bergantung pada ketentuan domestik negara domisili.
4. Berikan 3 contoh hak pemajakan dalam P3B yang menggunakan “shall be taxabl e only”!
1) Laba usaha
hanya
dikenakan pajak di negara domisili, kecuali jika laba usaha
tersebut diperoleh dari kegiatan bisninsnya di negara lain melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT). 2) Penghasilan Direktur; dan 3) Capital gains
dapat
dikenakan pajak di negara domisili atas capital gains yang
tunduk pada pasal 13 ayat (5)
5. Berikan 3 contoh hak pemajakan dalam P3B yang menggunakan “may be taxed”!
1) Dividen 2) Bunga; dan 3) Penghasilan direktur
6. Dalam OECD Model Tax Convention, terdapat bagian berupa “Reservation” dan “Observation”, “Observation”, jelaskan keduanya!
Terdapat istilah yang biasa digunakan dalam menyampaikan pandangan terhadap perbedaan pendapat tertentu tert entu baik atas suatu pasal pas al maupun penjelasan, diantaranya dian taranya yaitu; a. Reservation : memuat perbedaan pandangan suatu negara atas ketentuan yang diatur dalam suatu pasal/article tertentu b. Observation : perbedaan pandangan suatu negara atas suatu penjelasan / commentaries dalam suatu pasal tertentu.
7. Ada beberapa perbedaan perbedaan dalam struktur OECD Model dan UN Model. Sebutkan hal yang diatur dalam OECD Model namun tidak ada dalam UN Model ! Sebutkan pula hal yang diatur dalam UN Model namun tidak ada dalam OECD Model !
1) Diatur dalam OECD Model namun tidak ada dalam UN Model, yaitu; a. article 29 : entitlement to benefits b. article 30 : territorial extension
2) yang diatur dalam UN Model namun tidak ada dalam OECD Model, yaitu; yaitu tetang independent personal services
8. Dalam beberapa P3B Indonesia terdapat "protocol". Jelaskan maksud dan kegunaan protocol !
Protokol adalah sebuah aturan yang membimbing bagaimana sebuah aktivitas selayaknya dijalankan terutama dalam bidang diplomasi. Dalam hukum dan hubungan internasional, protokol adalah sebuah perjanjian atau persetujuan internasional yang menambah perjanjian atau persetujuan internasional yang telah ada sebelumnya. Protokol dibuat dalam perjanjian terpisah, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam P3B. Protokol digunakan untuk memberi penjelasan/klarifikasi serta menginformasikan hal-hal yang menjadi pengecualian. Protocol sendiri sen diri terdiri atas : a. Classifications b. Deviations c. Updates d. Modifications
Latihan 5 1. Jelaskan maksud pengaturan pengaturan paragraph 1 dari article 23A OECD Model !
Apabila penduduk suatu Negara yang memiliki perjanjian dengan negara lain (negara domisilinya) memperoleh penghasilan yang dapat dikenakan pajak di negara sumber penghasilan atau negara yang lain yang terikat dalam suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi ini, maka negara domisili harus memberikan pembebasan pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak di negara sumber penghasilan. 2. Mr John adalah seorang penduduk negara R. Mr John mempunyai harta tak gerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di negara S. Oleh Mr John tanah dan bangunan tersebut disewakan kepada Mr Smith seorang penduduk negara S dengan penghasilan sebesar $200.000. Atas penghasilan tersebut dikenakan pajak sesuai aturan domestik negara S dengan tarif 10%. Mr John memperoleh penghasilan di negara R sebesar $800.000 (penghasilan bersih setelah semua pengurangan yang diperbolehkan sesuai aturan perpajakan). Ketentuan pajak di negara R mengenakan pajak dengan tarif progresif untuk lapisan penghasilan sampai dengan $500.000 dikenakan tarif 10%, lapisan penghasilan lebih dari $500.000 sampai dengan $800.000 dikenakan tarif 20% dan lapisan penghasilan diatas $800.000 dikenakan tarif 30%. Berapa pajak yang harus dibayar Mr John di negara R
Ph. DN Ph. LN Total Ph.KP Pajak Terutang 500.000 x 10% = 50.000 300.000 x 20% = 60.000 Total PT = 110.000
800.000 200.000 (dibebaskan) 1.000.000 800.000
3. Jelaskan maksud pengaturan pengaturan paragraph 2 dari article 23A OECD Model !
Merupakan ketentuan pengecualian pengecuali an dari prinsip umum yang diatur pada ayat (1). Beberapa jenis penghasilan tertentu, seperti halnya bunga dan dividen, negara domisili tidak memberikan pembebasan pajak atas penghasilan tersebut, melainkan tetap mempertahankan hak untuk mengenakan pajak yang negara domisili miliki dan harus memberikan pengurangan (kredit pajak) atas pajak yang telah dipungut di negara sumber berdasarkan pasal 10 ayat a yat 2 dan pasal 11 ayat 2 OECD Model. 4. Mr John adalah seorang penduduk negara R. Mr John mempunyai penyertaan saham pada S Co sebuah badan usaha yang merupakan penduduk negara S. Mr John menerima dividen yang dibayar oleh S Co sebesar $200.000. Atas penghasilan tersebut dikenakan pajak di negara S sesuai dengan ketentuan P3B. Mr John memperoleh penghasilan di negara R sebesar $800.000 (penghasilan bersih setelah semua pengurangan yang diperbolehkan sesuai aturan perpajakan). Ketentuan pajak di negara R mengenakan pajak dengan tarif progresif untuk lapisan penghasilan
sampai dengan $500.000 dikenakan tarif 10%, lapisan penghasilan lebih dari $500.000 sampai dengan $800.000 dikenakan tarif 20% dan lapisan penghasilan diatas $800.000 dikenakan tarif 30%. Berapa pajak yang harus dibayar Mr John di negara R?
Ph. DN Ph. LN Total Penghasilan
800.000 200.000 1.000.000
Ph. KP Pajak Terutang 500.000 x 10% = 50.000 300.000 x 20% = 60.000 200.000 x 30% = 60.000 Total PT = 170.000 KP = 30.000 Ymh dibayar di R = 140.000
1.000.000 KP = 200.000 X 15% = 30.000 Batas maks = 200.0000 x 170.000 = 34.000 1.000.000
5. Jelaskan maksud pengaturan pengaturan paragraph 3 dari article 23A OECD Model !
Mempertahankan hak dari negara domisili untuk tetap memperhitungkan penghasilan dari negara sumber yang dibebaskan di negara domisili dalam menentukan tarif pajak yang diberlakukan di negara domisili (disebut juga dengan provisio safeguarding progression). Kalimat penghasilan yang dibebaskan dalam ayat 3 ini mengacu pada kalimat penghasilan yang dibebaskan berdasarkan pasal 23A ayat 1 OECD Model. 6. Mr John adalah seorang penduduk negara R. Mr John mengikat kontrak pemerintah negara S untuk bekerja sebagai pegawai kontrak di sebuah lembaga pemerintah di negara S. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut mengharuskan mengharuskan Mr John selama 2 bulan tinggal di negara S. Mr John menerima gaji dari pemerintah negara S sebesar $200.000. Atas penghasilan tersebut dikenakan pajak di negara S sesuai aturan domestik negara S dengan tarif 20%. Mr John memperoleh penghasilan di negara R sebesar $800.000 (penghasilan bersih setelah semua pengurangan yang diperbolehkan sesuai aturan perpajakan). Ketentuan pajak di negara R mengenakan mengenakan pajak dengan tarif progresif untuk lapisan penghasilan sampai dengan $500.000 dikenakan tarif 10%, lapisan penghasilan lebih dari $500.000 sampai dengan $800.000 dikenakan tarif 20% dan lapisan penghasilan diatas $800.000 dikenakan tarif 30%. Berapa pajak yang harus dibayar Mr John di negara R?
Ph. DN Ph. LN Total Penghasilan Ph. KP Pajak Terutang 500.000 x 10% 100.000 x 20% 200.000 x 30% Total PT
800.000 200.000 1.000.000 800.000 = 50.000 = 20.000 = 60.000 = 130.000
7. Jelaskan maksud pengaturan paragraph paragraph 4 dari article 23A OECD Model !
Apabila terdapat sengketa interpretasi ketentuan P3B dan sengketa dalam mengevaluasi fakta yang mengakibatkan suatu penghasilan atau modal dibebaskan dari pengenaan pajak di negara sumber, negara domisili tidak lagi diwajibkan untuk memberikan pembebasan pajak atas penghasilan tersebut. Atau dengan kata lain, pasal 23A ayat 1 tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Selain itu pembatasan kewajiban pemberian pe mbebasan pajak oleh negara domisili bedasarkan pasal 23 ayat 4 OECD Model juga diterapkan ketika negara sumber memberlakukan pajak atas penghasilan berupa dividen atau bunga 8. R Co adalah sebuah badan usaha penduduk negara R. R Co mempunyai cabang yang terletak di negara S. Laba yang diperoleh R Co dari usaha di negara S sebesar $200.000. Atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak di negara S, karena negara S menganggap tidak ada bentuk usaha tetap. R Co memperoleh penghasilan di negara R sebesar $800.000 (penghasilan bersih setelah semua pengurangan yang diperbolehkan sesuai aturan perpajakan). Ketentuan pajak di negara R mengenakan pajak dengan tarif progresif untuk lapisan penghasilan sampai dengan $500.000 dikenakan tarif 10%, lapisan penghasilan lebih dari $500.000 sampai dengan $800.000 dikenakan tarif 20% dan lapisan penghasilan diatas $800.000 dikenakan tarif 30%. Apabila otoritas pajak negara R menganggap R Co mempunyai bentuk usaha tetap di negara S, berapa pajak yang harus dibayar R Co di negara R?
Ph. DN Ph. LN Total Ph.KP Pajak Terutang 500.000 x 10% = 50.000 300.000 x 20% = 60.000 200.000 x 30% = 60.000 Total PT = 170.000
800.000 200.000 1.000.000 800.000
9. R Co adalah seorang penduduk negara R. R Co mempunyai penyertaan saham pada S Co sebuah badan usaha yang merupakan penduduk negara S. R Co menerima dividen yang dibayar oleh S Co sebesar $200.000. Atas penghasilan tersebut dikenakan pajak di negara S sebesar 5% sesuai pembatasan tarif pada article 10 (2). R Co memperoleh penghasilan di negara R sebesar $800.000 (penghasilan bersih setelah semua pengurangan yang diperbolehkan sesuai aturan perpajakan). Ketentuan pajak di negara R mengenakan pajak dengan tarif progresif untuk lapisan penghasilan sampai dengan $500.000 dikenakan tarif 10%, lapisan penghasilan lebih dari $500.000 sampai dengan $800.000 dikenakan tarif 20% dan lapisan penghasilan diatas $800.000 dikenakan tarif 30%. Jika otoritas pajak negara R menganggap bahwa dividen tersebut punya hubungan efektif dengan BUT sehingga seharusnya dikenai pajak tapi tidak t idak dengan pembatasan tarif, berapa pajak yang harus dibayar R Co di negara R?
Ph. DN Ph. LN Total Penghasilan
800.000 200.000 1.000.000
Ph. KP Pajak Terutang 500.000 x 10% = 50.000 300.000 x 20% = 60.000 200.000 x 30% = 60.000 Total PT = 170.000 KP = 30.000 Ymh dibayar di R = 140.000
1.000.000 KP = 200.000 X 15% = 30.000 Batas maks = 200.0000 x 170.000 = 34.000 1.000.000
10. Jelaskan maksud pengaturan pengaturan paragraph 1 dari article 23B OECD Model !
Mengatur penerapan metode kredit sebagai metode eliminasi pajak beragnda untuk semua jenis penghasilan p enghasilan yang dapat dikenakan pajak di negara sumber. sumbe r. Berdasarkan Berdasa rkan metode meto de ini negara domisili diperbolehkan untuk mengenakan mengenak an pajak atas penghasilan yang berasal dari negara sumber. Namun, harus memberikan pengurangan atas pajak yang telah dipungut atas penghasila tersebut di negara sumber. 11. Mr John adalah seorang penduduk negara R. Mr John mempunyai harta tak gerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di negara S. Oleh Mr John tanah dan bangunan tersebut disewakan kepada Mr Smith seorang penduduk negara S dengan penghasilan sebesar $200.000. Atas penghasilan tersebut dikenakan pajak sesuai aturan domestik negara S dengan tarif 20%. Mr John memperoleh penghasilan di negara R sebesar $800.000 (penghasilan bersih setelah semua pengurangan yang diperbolehkan sesuai aturan perpajakan). Ketentuan pajak di negara R mengenakan pajak dengan tarif progresif untuk lapisan penghasilan sampai dengan $500.000 dikenakan tarif 10%, lapisan penghasilan lebih dari $500.000 sampai dengan $800.000 dikenakan tarif 20% dan lapisan penghasilan diatas $800.000 dikenakan tarif 30%. Berapa pajak yang harus dibayar Mr John di negara R?
Ph. DN Ph. LN Total
800.000 200.000 1.000.000
Ph.KP Pajak Terutang 500.000 x 10% = 50.000 300.000 x 20% = 60.000 200.000 x 30% = 60.000 Total PT = 170.000 KP Maks = 34.000 Ymh dibayar di R= 136.000
1.000.000
12. Jelaskan maksud pengaturan pengaturan paragraph 2 dari article 23B OECD Model !
Ketentuan ini sama dengan yang telah diatur dalam pasal 23A ayat 3 OECD Model, yaitu negara domisili diberikan hak untuk memperhitungkan penghasilan dari negara sumber yang dibebaskan dari pengenaan pajak, dalam menentukan tarif progresif yang akan diberlakukan ketika menghitung pengenaan pajak di negara domisili.
13. Mr John adalah seorang penduduk negara R. Mr John mengikat kontrak pemerintah negara S untuk bekerja sebagai pegawai kontrak di sebuah lembaga pemerintah di negara S. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut mengharuskan mengharuskan Mr John selama 2 bulan tinggal di negara S. Mr John menerima gaji dari pemerintah negara S sebesar $200.000. Atas penghasilan tersebut dikenakan pajak di negara S sesuai aturan domestik negara S dengan tarif 20%. Mr John memperoleh penghasilan di negara R sebesar $800.000 (penghasilan bersih setelah semua pengurangan yang diperbolehkan sesuai aturan perpajakan). Ketentuan pajak di negara R mengenakan pajak dengan tarif progresif untuk lapisan penghasilan sampai dengan $500.000 dikenakan tarif 10%, lapisan penghasilan lebih dari $500.000 sampai dengan $800.000 dikenakan tarif 20% dan lapisan penghasilan diatas $800.000 dikenakan tarif 30%. Berapa pajak yang harus dibayar Mr John di negara R?
Ph. DN Ph. LN Total Penghasilan Ph. KP Pajak Terutang 500.000 x 10% 100.000 x 20% 200.000 x 30% Total PT
800.000 200.000 1.000.000 800.000 = 50.000 = 20.000 = 60.000 = 130.000
14. Supaya insentif pajak dapat efektif, maka negara-negara yang menegosiasikan P3B dapat menyepakati dalam rumusan ketentuan metode eliminasi pajak berganda adanya "tax sparing credit" . Jelaskan yang dimaksud tax sparing credit
Beberapa perjanjian penghindaran pajak berganda memberikan bantuan pajak luar negeri dengan cara menghemat pajak. Tax sparing muncul ketika sebuah negara sumber menawarkan insentif pajak kepada investor (asing), yang mengakibatkan berkurangnya atau tidak ada pajak yang harus dibayar di negara sumber pendapatan investor, dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya dapat dibayarkan di negara tersebut. Potongan pajak tersebut tidak bermanfaat bagi investor asing jika negara tempat tinggal mereka mengenakan pajak atas pendapatan mereka di seluruh dunia dan menawarkan keringanan pajak berganda dengan menggunakan salah satu metode kredit pajak 15. R Co adalah sebuah badan usaha penduduk negara R. R Co mempunyai cabang yang terletak di negara S. Laba yang diperoleh R Co dari usaha di negara S sebesar $200.000. Atas penghasilan tersebut normalnya dipajaki dengan tarif 20%, namun karena R Co melakukan investasi dibidang-bidang tertentu yang diberikan insentif fiskal oleh negara S, maka atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak oleh negara S. R Co memperoleh penghasilan di negara R sebesar $800.000 (penghasilan bersih setelah semua pengurangan yang diperbolehkan sesuai aturan perpajakan). Ketentuan pajak di negara R mengenakan pajak dengan tarif progresif untuk penghasilan sampai dengan $500.000 dikenakan tarif 10%, penghasilan lebih dari $500.000 sampai dengan $800.000 dikenakan tarif 20% dan penghasilan diatas $800.000 dikenakan tarif 30%. Berapa pajak yang harus dibayar R Co di negara R?
Ph. DN Ph. LN Total
800.000 200.000 1.000.000
Ph.KP Pajak Terutang 500.000 x 10% = 50.000 300.000 x 20% = 60.000 200.000 x 30% = 60.000 Total PT = 170.000 KP Maks = 40.000 Ymh dibayar di R= 130.000
1.000.000
Latihan 6 1. Jelaskan pokok-pokok pengaturan pengaturan pada article 1 OECD Model !
Konvensi yang berlaku untuk penduduk dari salah satu atau kedua negara yang terlibat dalam konvensi, yang bertujuan penghasilan yang didapat melalui suatu entitas atau pengaturan lainnya untuk seluruhnya atau sebagian akan dianggap sebagai penghasilan di bawah undang-undang pajak dari salah satu negara tetapi sejauh penghasilan itu benar-benar diatur. Konvensi ini tidak mempengaruhi pengenaan pajak satu negara dengan negara lainnya kecuali yang berhubungan dengan manfaat yang diberikanmenurut diberikan menurut ayat 3 dari Pasal 7, paragraf 2 dari Pasal 9 dan Pasal 19, 20, 23 [A] [B], 24, 25 dan 28. Subjek pajak yang dapat menerapkan P3B harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada article 1 OECD Model yaitu merupakan 'person' yang dapat berupa orang pribadi, badan, atau kumpulan orang pribadi dan badan yang merupakan suatu kesatuan dan bertempat tinggal/berked tinggal/berkedudukan udukan di salah satu negara atau keduanya yang melakukan dan terikat persetujuan. 2. Jelaskan pokok-pokok pengaturan pengaturan pada article 2 OECD Model !
Perjanjian akan berlaku untuk pajak atas penghasilan dan modal yang didapat dari negara yang saling terlibat dalam suatu perjanjian atau dari politik atau pemerintah tanpa melihat dipungut, termasuk juga pajak pada keuntungan dari pemindahtanganan properti bergerak atau tidak bergerak, upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan, serta pajak atas modal apresiasi. Selain itu untuk yang hampir serupa yang diberlakukan setelah tanggal penandatanganan Konvensi. Otoritas yang berkompeten dari Negara Pihak harus saling memberitahukan satu sama lain dari setiap perubahan signifikan yang telah dibuat dalam undang-undang perpajakan mereka.
Ayat 1, menjelaskan bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau negara n egara bagian. Ayat 2, menjelaskan pengenaan pajak dikenakan atas penghasilan dan kekayaan termasuk unsur-unsur yang terkait. Ayat 3, menjelaskan negara mana yang mengaplikasikan persetujuan tersebut. Ayat 4, menjelaskan bahwa isi perjanjian P3B disamping yang telah ditandatangani dalam persetujuan, bilamana terdapat tambahan, atau penggantinya. Pejabat yang memiliki kewenangan di kedua negara wajib memberitahukan perubahan yang terjadi.
3. Jelaskan pokok-pokok pengaturan pengaturan pada article 3 OECD Model !
Menjelaskan istilah-istilah didalam suatu perjanjian yang dilakukan, misalnya definisi dari orang yaitu orang pribadi (individual ); ); (ii) badan (company); dan (iii) kumpulan orang pribadi dan badan yang merupakan satu kesatuan badan (any other body of persons )., , perusahaan, lalu lintas interansional, bisnis, dana pensiun yang diakui, dan lain lainnya yang mana istilahistilah ini sering dimunculkan dan berkaitan erat dengan perjanjian pajak yang disepakati. Dalam penerapannya, apabila terdapat istilah yang tidak didefinisikan di dalam perjanjian, maka dapat menggunakan definisi yang digunakan dalam undang-undang pajak / uu domestik yang berlaku pada setiap negara. Subjek pajak yang dicakup dalam P3B adalah 1. Orang pribadi, 2. Badan, 3. Kumpulan orang pribadi dan badan yang merupakan satu kesatuan. Ketiganya harus yang berkedudukan/bertempat berkedudukan/b ertempat tinggal di salah satu negara yang melakukan persetujuan tersebut atau kedua negara yang melakukan persetujuan tersebut.
4. Jelaskan subjek pajak yang dicakup dalam P3B!
Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b OECD Model dan UN Model, didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan persons dapat berupa: (i) orang pribadi pr ibadi (individual ); ); (ii) badan (company); dan (iii) kumpulan orang pribadi dan badan yang merupakan satu kesatuan badan (any other body of persons ). ketentuan mengenai resident (subjek pajak dalam negeri) diatur secara khusus dalam Pasal 4 OECD Model dan UN Model yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Ketentuan tentang subjek pajak dalam negeri diserahkan pengaturannya kepada undangundang domestik dari kedua negara yang mengadakan P3B. Jadi, subjek pajak yang dicakup dalam P3B adalah orang pribadi, badan usaha, dan kumpulan orang pribadi dan badan yang merupakan satu kesatuan badan yang menjadi subjek pajak dalam negeri dari negara yang mengadakan P3B.
5. Untuk mendapatkan manfaat P3B harus diyakini bahwa wajib pajak luar negeri merupakan penduduk negara mitra P3B. Bagaimana cara pembuktian secara administratif bahwa wajib pajak luar negeri merupakan penduduk negara mitra P3B?
Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi adalah Surat Keterangan Domisili yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak: a. menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER - 61/PJ/2009 b. telah diisi oleh WPLN dengan lengkap c. telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B d. telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan
disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Dalam hal WPLN tidak dapat memenuhi ketentuan pada poin d, WPLN dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila ketentuan-ketentuan pada poin a,b,c dan e dipenuhi, dan WPLN melampirkan surat keterangan domisili yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. menggunakan bahasa Inggris b. diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010 c. berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak d. sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN dan e. mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud. e.
6. Jelaskan pajak-pajak apa saja yang dicakup dalam P3B!
P3B mencakup pajak atas penghasilan dan modal oleh orang dalam negara yang saling melakukan perjanjian, penghasilannya dapat dibagi menjadi : Active Income : penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha dan pekerjaan, jenis-jenis penghasilan dari d ari kegiatan kegiata n bisnis, jasa j asa transportasi, transportas i, dari pemberian p emberian jasa profesi yang diberikan individu, gaji pegawai, penghasilan direktur, artis olahragawan, gaji PNS, dan penghasilan yang diterima oleh pelajar. Passive Income : penghasilan yang berasal dari investasi dalam bentuk tangible maupun intangible property , misal dari penghasilan dari harta tidak berg erak, penghasilan dari dividen, bunga, royalti, capital gain, gai n, serta pensiun. Other Income : penghasilan yang tidak dapat digolongkan dalam penggolongan diatas.
7. Jelaskan cakupan teritorial pemberlakuan P3B !
Cakupan teritorial pemberlakuan P3B meliputi wilayah daratan dan perairan suatu negara yang berdaulat dan memiliki yurisdiksi sesuai dengan perjanjian / hukum h ukum internasional yang telah t elah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana cakupan teritorialnya telah dijelaskan dalam perjanjian yang disepakati disep akati itu.
8. Dalam OECD Model diatur mengenai "territorial extension". Jelaskan maksud dari pengaturan tersebut!
Suatu perjanjian dapat diperpanjang baik secara keseluruhan atau lewat modifikasi yang diperlukan untuk setiap bagian wilayah negara A atau B yang dikecualikan dari penerapan perjanjian atau ke wilayah yang mengenakan pajak yang secara substansial mirip dengan yang berlaku pada perjanjian. Perpanjangan berlaku sejak tanggal tersebut dan tunduk pada
modifikasi dan kondisi tersebut, termasuk kondisi-kondisi mengenai pengakhiran, sesuai yang ditentukan dan disepakati antara Negara-negara Pihak dalam catatan-catatan untuk dipertukarkan melalui saluran diplomatik diplomati k atau dengan cara lain apa pun sesuai dengan prosedur konstitusional. Jika disetujui oleh kedua Negara pihak pada Persetujuan, penghentian Konvensi oleh salah satu dari mereka berdasarkan Pasal 32 juga harus berakhir, dengan cara yang diatur dalam Pasal itu.
Latihan 7 1. status "resident" dan "non resident" untuk wajib pajak orang pribadi menurut UU PPH !
Berdasarkan pasal 3 dan 4 UU PPh, "Resident" adalah: - orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, - orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau - orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia Sedangkan "Non resident" adalah: - orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, - orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, baik yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap maupun menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
2. Jelaskan cara penentuan status "resident" dan "non resident" untuk wajib pajak badan menurut UU PPH !
Berdasarkan pasal 3 dan 4 UU PPh, "Resident" adalah: badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi memenu hi kriteria sebagai sebag ai berikut; 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara Sedangkan "Non resident" adalah: Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, baik yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap maupun menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 3. Jelaskan pokok-pokok pengaturan pengaturan pada article 4 OECD Model !
Jika dijelaskan secara singkat sin gkat maksud dari ketiga ayat dalam article 4 OECD model tersebut adalah sebagai berikut; Ayat 1 Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri dalam suatu P3B adalah "person" yang berdasarkan ketentuan domestik dari negara-negara yang mengadakan P3B, terutang pajak di negara-negara tersebut oleh karena domisilinya, tempat kedudukannya, tempat manajemen efektifnya, atau berdasarkan alasan lain. Akan tetapi,
tidak termasuk dalam pengertian sebagai subjek pajak dalam negeri apabila hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam negaranya saja. Ayat 2 Mengatur mengenai subjek pajak dalam negeri ganda (dual resident) dan panduan untuk memecahkan masalah tersebut untuk subjek pajak orang pribadi. Ayat 3 Mengatur mengenai subjek pajak dalam negeri ganda (dual resident) dan panduan untuk memecahkan masalah tersebut untuk subjek pajak selain orang pribadi.
