Larangan Mengambil Foto Di Ruang Pelayanan Dan Ruang Rawat Inap

LARANGAN MENGAMBIL FOTO DI RUANG PELAYANAN DAN RUANG RAWAT INAP

13

FEB 2018

Salam Sehat, Di era ini, hampir semua gadget  yang ada memiliki kamera. Hanya dengan telepon genggam, kita sudah bisa dengan mudahnya mengambil foto setiap saat. Namun, tidak di semua tempat seseorang boleh mengambil foto tanpa izin. Salah satunya adalah di rumah sakit, di ruang pelayanan dan perawatan khususnya terkait dengan pelayanan dan tindakan medis. Berikut dasar hukum atas peraturan larangan mengambil gambar di ruang pelayanan dan perawatan rumah sakit :



Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 29, Pasal 32 huruf i, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1)



 

Peaturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

36

Tahun

2012,

Pasal

4

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014, Pasal 28 huruf a dan c. Dan dasar hukum lain yang relevan atau terkait.

Atas dasar hukum di atas, larangan pengambilan gambar di rumah sakit penting sebagai upaya untuk : 1. Menjaga rahasia kedokteran mencakup data dan informasi mengenai: a. identitas pasien; b. kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran; dan c. hal lain yang berkenaan dengan pasien. 2. Menghormati hak-hak pasien dan pengunjung lain 3. Menghormati hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit. Semoga bermanfaat, kerjasama Anda adalah kenyamanan kita

bersama.

Kamis, 01 Mei 2014

Pembahasan UU RI No. 36 Tahun 1999 (Pasal 40) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang ini membahas mengenai aturan-aturang yang mengenai telekomunikasi, baik bagi pihak penyelenggara telekomunikasi dan pemakai telekomunikasi. Pada UU ini terbagi menjadi 9 BAB dan 64 Pasal yang didalamnya masih terdapat ayat-ayatnya. Pada kesempatan ini, pasal yang akan dibahas yaitu pasal 40 mengenai pengamanan telekomunikasi.

"Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui  jaringan telekomu telekomunikasi nikasi dalam dalam bentuk bentuk apapun" apapun"

Di atas merupakan bunyi Pasal 40 dari Undang-undang RI No. 36 Tahun 1999. Dapat dilihat dari bunyi pasal tersebut bahwa setiap orang dilarang memasang alat atau perangkat tambahan pada  jaringan telekomu telekomunikasi nikasi yang bertujuan melakuka melakukan n penyada penyadapan pan agar mendap mendapatkan atkan informas informasii dengan cara tidak sah. Karena pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang. Terlebih jika seseorang yang menyadap informasi akan menggunakan informasi tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang yang berhak atas informasi tersebut.

Referensi: http://dittel.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2013/06/36-TAHUN-1999.pdf Diposting oleh Rahmansyah Zulfachrein di 14.59