LAPORAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI REKAPITULA SI DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
MAUMERE JULI 2018
BAB 1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Dengan berpedomaan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2016
Nomor
130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) adalah dasar pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta bupati dan Wakil Bupati serta merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Tahapan
Pencalonan
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sikka telah memasuki tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan, perlu dilakukan pengawasan secara intensif oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi
Penghitungan
Suara
dan
Penetapan
Hasil
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Dalam rangka menghasilkan Pemilihan Umum di Kabupaten Sikka yang berkualitas dan Bermartabat, tentunya dibutuhkan pengawasan yang intensif oleh Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Sikka. Berangkat dari
itu,
pemungutan
dan
penghitungan
suara
menjadi
fokus
pengawasan yang intensif oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sikka,
perlu
dibentuk
Kelompok
Kerja
Pengawasan
Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.
B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Pengawasan
Rekapitulasi
Penghitungan
Suara
dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi
Hasil
Penghitungan
Suara
dan
Penetapan
Hasil
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan terbentuknya Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yaitu; Menjaga kemurnian suara dari hak pilih masyarakat yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara. Perbaikan yang dilakukan hanya pada informasi pemilih karena kesalahan penjumlahan atau penulisan dan tidak merubah hasil yang telah ditetapkan di TPS.
BAB II ISI LAPORAN
A. PELAKSANAAN KEGITAN Penghitungan suara setelah dilakukan pemungutan suara di masing-masing
TPS
berbeda-beda
waktu
tergantung
berakhirnya
pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah mendaftar sebelum berakhirnya pukul 13.00 WITA. pelaksanaan penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS yang disaksikan langsung oleh setiap saksi pasangan calon Gubernur dan Bupati serta diawasi oleh pengawas TPS berjalan dengan baik. Dalam proses penghitungan suara, surat suara yang dikeluarkan oleh petugas KPPS dari dalam kotak suara yang merupakan hasil pencoblosan pemilih diperlihatkan kepada semua saksi yang ada, pengawas TPS dan masyarakat setempat yang menyaksikan untuk kemudian
dipastikan
apakah
surat
suara
mengalami
kesalahan
pencoblosan ataupun rusak serta paslon yang dicoblos yang kemudian di inventaris sesuai dengan suara masing-masing paslon hingga pada hasil yang terakhir yaitu selesainya penghitungan surat suara. Setelah selesai dilakukan perhitungan suara, selanjutnya dibuat berita acara perhitungan suara yang dituangkan dalam formulir Model C-KWK, catatan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dituangkan dalam Model C1-KWK, hasil perolehan suara setiap paslon dituangkan pada formulir Model C2-KWK kemudia dituangkan pada Nodel C1-KWK sertifikat hasil penghitungan suara paslon. Model C1-KWK yang merupakan sertifikat perolehan suara pasangan calon selanjutnya dibagikan satu-satu rangkap kepada setiap saksi pasangan calon dan pengawas TPS. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terbaru disebutkan bahwa, rekapitulasi dilakukan tingkatan paling bawah hanya ada di Kecamatan, selanjutnya rekapitulasi dilanjutkan ke tingkat kabupaten
berdasarkan
hasil
pleno
rekapitulasi
kecamatan
dan
kemudian pleno kabupaten diteruskan untuk dilakukan pleno tingkat provinsi.
Ada beberapa masalah dalam perhitungan suara yaitu;
Penulisan hasil perhitungan suara ke dalam formulir Model C1-KWK sertifikat hasil perolehan suara paslon yang masih banya kekeliruan;
Penjumlahan angka yang keliru;
PENUTUP
A. KESIMPULAN Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada serentak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 pada tanggal 27 Juli 2018 telah berlangsung dengan baik walaupun terdapat beberapa kekurangan dan kekeliruan yang dilakukan oleh petugas pemungutan dan penghitungan suara. Sebagai Kabupaten
penyelenggara,
Sikka
telah
Panitia
berkerja
Pengawas
sama
dengan
Pemilihan jajaran
Umum
pengawas
pemilihan untuk memaksimalkan pengawasan sehingga mengurangi resiko terjadinya pelanggaran. Fokos pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang terbentuk dalam Kelompok Kerja Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 telah memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan baik dan aman walaupun masih terdapat kekurangan ditempat-tempat tertentu tempat pemungutan dan penghitungan suara.
B. SARAN Tingkat koordinasi dan komunikasi antara KPUD Kabupaten Sikka bersama
jajarannya
bersama
Panitia
Pengawas
Pemilihan
Umum
Kabupaten Sikka lebih ditingkatkan guna pelaksanaan pengawasan yang terstruktur dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu yang bermartabat.
Meumere,
Juli 2018
Harun Al-Rasyid, M.Pd
