Landasan Hukum Hubungan Internasional dan Subjek Hubungan Internasional
Indonesia dalam membina hubungan internasional menerapkan prinsip-prinsip
politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan bagi kepentingan
nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial. Prinsip bebas artinya Indonesia bebas
menentukan sikap dan pandangannya terhadap masalah-masalah internasional
dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara
ideologis bertentangan (Timur dengan komunisnya dan Barat dengan
liberalnya). Adapun prinsip aktif berarti Indonesia aktif memperjuangkan
kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia dan aktif
ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.
Dalam membina hubungan internasional indonesia mempunyai tujuan untuk
meningkatkan persahabatan, dan kerjasama bilateral, regional, dan
multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan
kemampuan nasional. Untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil,
dan sejahtera, negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri
yang bebas dan aktif.
Landasan hukum hubungan internasional Indonesia adalah :
1. Landasan Idiil
Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang
mengandung unsur bahwa bangsa Indonesia merupakan dirinya bagian dari umat
manusia di dunia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati
dan bekerja sama dengan bangsa lain.
2. Landasan Konstitusional / Struktural
UUD 1945, terutama dalam pembukaan (Alinea I dan IV) dan batang tubuh
(pasal 11 dan 13).
3. Landasan Operasional
a. Ketetapan MPR, yaitu GBHN dalam bidang hubungan luar negeri
b. Kebijaksanaan presiden, yang dituangkan dalam Keppres.
c. Kebijaksanaan/peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri luar negeri.
Hubungan internasional ditandai dengan dimulainya pembukaan utusan
(konsuler atau diplomatik) yang bersifat bilateral. Hubungan internasional
diselenggarakan oleh korps diplomatik sebagai unsur Departemen Luar Negeri
yang harus mampu menjabarkan aspirasi nasional luar negeri. Sebagai negara
yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki kebijakan
tersendiri yang mengatur hubungan internasional, yaitu hubungan Indonesia
dengan bangsa-bangsa lain.
Dalam hubungan internasional terdapat aktor yang melakukan hubungan
internasional, aktor pelaku hubungan internasional disebut sebagai subjek
hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah orang atau
badan/lembaga yang dianggap mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum
yang diatur dalam hukum internasional dan dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum internasional atas perbuatannya tersebut. Hukum internasional
pada dasarnya dijalankan oleh subjek hukum internasional. Dalam hal ini
bukan hanya aktor tetapi juga non negara.
Berikut beberapa subjek hukum internasional :
1. Negara
Negara merupakan subjek utama dala hukum internasional, yaitu bahwa negara
menjadi pelaku penting dalam hubungan internasional.
2. Organisasi Internasional
Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional karena dapat
melakukan hubungan dengan organisasi atau negara lain. Organisasi
internasional misalnya organisasi-organisasi antar pemerintah atau IGO
(Inter-Governmental Organizations) diantaranya PBB, OPEC, ASEAN, GNB, OKI,
dan sebagainya. Organisasi non pemerintah atau NGO (Non Governmental
Organizations) seperti kelompok pecinta lingkungan Green Peace,
Transparency International.
3. Pihak yang Bersengketa
Pihak yang bersengketa dalam suatu negara disebut sebagai subjek hukum
internasional karena dianggap mewakili pihak dalam hubungan internasional.
Misalnya adalah gerakan pembebasan seperti PLO.
4. Perusahaan Internasional
Perusahaan yang bersifat transnasional atau multinasional diperhitungkan
sebagai aktor hubungan internasional yang cukup strategis karena aset atau
kekayaannya yang sangat besar. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki
jaringan usaha di seluruh dunia seperti ini, dapat melakukan hubungan
internasional. Misalnya perushaaan tambang Freeport, Mac Donald, perusahaan
minyak Exxon.
5. Tahta Suci
Pengakuan Tahta Suci di Roma, Italia sebagai subjek hukum internasional
karena warisan sejarah. Hal ini disebabkan karena Paus dianggap sebagai
kepala negara Vatikan dan kepala Gereja Roma Katolik. Vatikan juga memiliki
perwakilan-perwakilan diplomatik di negara lain.
6. Individu
Individu yang dapat menjadi subjek hukum Internasional adalah individu yang
bisa mengadakan hubungan dengan suatu negara. Meskipun eksistensi individu
sebagai aktor masih belum tegas mewakili misi siapa, namun harus diakui
bahwa dalam hubungan internasional kontemporer individu dapat menjadi aktor
yang bisa menentukan perubahan-perubahan kebijakan internasional.
Landasan Hubungan Internasional
Indonesia merupakan salah satu negara yang terbuka untuk
melakukan kerjasama dengan negara lain. Yakni berdasarkan landasan-landasan
berikut ini;
Pembukaan UUD
Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi "…..ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdarnaian abadi, dan keadilan
sosial".
Piagam PBB
Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan ketentuan-
ketentuan tentang hal-hal berikut.
1. PBB inenciptakan perdamaian dan keamanan internasional serta berusaha
mencegah timbulnya bahaya yang mengancam perdamaian dan keamanan.
2. PBB mengembangkan persahabatan antarbangsa atas dasar persamaan dan
hak menentukan nasib sendiri dalarn rangka perdamaian dunia.
3. PBB mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka memecahkan
persoalan-persoalan ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, serta
menghormati hak-hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, jenis
kelamin, bahasa, dan agama.
PBB menjadi pusat penyelesaian-penyelesaian masalah
internasional.Perjanjian internasional (traktat = treaty) adalah suatu
persetujuan (agreement) yang dinyatakan secara formal antara dua negara
atau lebih mengenai penetapan serta ketentuan tentang hak dan kewajiban
masing-masing pihak. Kemudian, pihak-pihak tersebut terikat oleh
kesepakatan, baik masa damai maupun pada masa perang. Pada umumnya, traktat
ditaati oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena adanya asas pacta stint
servanda (persetujuan antarnegara harus dihormati).
Deklarasi Juanda, tentang hukum laut internasioanal
Secara khusus terdapat dalam hukum laut internasional. Indonesia sejak 13
Desember 1957 memperjuangkan Deklarasi Juanda yang di dalamnya menyatakan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibatasi oleh garis lurus dengan jarak
12 mil dan garis pangkal lurus yang ditarik dari titik terluar pulau-pulau
terluar sebagai laut teritorial. Deklarasi ini diakui PBB pada tanggal 10
Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang
No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.
Oleh karena itu, terdapat beberapa asas dalam hubungan antarbangsa yang
dipegang negara Indonesia.
Asas teritorial
Asas ini berdasarkan kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini,
hukum negara berlaku bagi semua orang dan semua barang yang berada di
wilayahnya, baik warga negara asli maupun warga negara asing. Sebaliknya,
jika berada di luar wilayah negaranya, berlakulah hukum lain.
Asas kebangsaan
Asas ini berdasarkan asas kebangsaan/kewarganegaraan kekuasaan negara pada
warga negaranya. Menurut asas ini setiap warga negara di mana pun berada
tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Dengan demikian, asas ini
mempunyai daya berlaku ekstrateritorial. Artinya, hukum negara tetap
berlaku bagi setiap warga negara, walaupun berada di negara lain.
Asas kepentingan umum
Asas ini berdasarkan wewenang negara untuk melindungi dan mengatur
kepentingan dalam kebidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, negara dapat
menyesuaikan diri dengan semua keadaan yang berkaitan dengan kepentingan
umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.
