Jepang-China awalnya memiliki hubungan persahabatan yang erat, hingga hubungan tersebut berubah menjadi perang setelah Jepang berhasil membangun negaranya yang kuat. Perang Jepang-China berawal dari Jepang yang ingin menguasai Manchuria dan kawasan Asia lainnya (Agung, 2012:129).
Perang China-Jepang II berlangsung pada 1937-1945 M, dimana perang tersebut secara serentak dilakukan oleh seluruh rakyat China untuk mengambil kembali daerah mereka yang telah dirampas Jepang (Agung, 2012:18).
Pembantaian Manchuria Nanking mengakibatkan banyaknya orang China yang tewas, tiap tahunnya orang China melakukan sebuah Ceremony untuk menghormati mereka yang tewas dalam pembantaian tersebut. Hasil pembantaian tersebut melahirkan sebuah sikap anti-Jepang bagi orang China (Berayu, 2014:1-2).
Hubungan diplomatik Jepang dan China mulai dibuka setelah kedua negara menandatangani Komunike Shanghai pada tahun 1972 dengan sikap China yang memutuskan untuk mencabut tuntutannya atas ganti rugi perang dari Jepang (Handayani, 2012:24-25).
Togo Kazuhiko (2005) dalam Agnita Handayani, 2011:124-125.
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Jepang dan China merupakan dua negara yang letaknya berdekatan secara geografis, yakni kedua-duanya berada di kawasan Asia Timur. Posisi kedua negara tersebut dipisahkan oleh Laut China, Laut Kuning dan Laut Jepang Timur. Keduanya pula merupakan negara dengan andil besar di Asia. Meski secara geografis yang berdekatan, tak menjadikan keduanya memiliki kedekatan secara emosional, justru kebalikannya. Baik dari Jepang ataupun China, memiliki runtutan catatan sejarah di masa lampau yang menjelaskan masih adanya persaingan dan perseteruan.
Penjelasan adanya perseteruan Jepang dan China tersebut yakni dari berlangsungnya perang dari kedua negara tersebut pada akhir abad ke-19 yakni pada tahun 1894 hingga 1895 yang mana kemenangan perang berada di pihak Jepang dengan menyisakan duka pada China. Setelah adanya peristiwa perang pada akhir abad ke-19 tersebut kian terputus dan meruncinglah hubungan antara Jepang dengan China bahkan hingga saat ini.
Dari Jepang maupun dari China memiliki ambisi untuk berlomba-lomba menjadikan negaranya maju dan dapat menguasai seluruh daratan Asia. Di masa kuno yakni pada masa Dinasti Ming, Jepang begitu mengagumi China yang dianggapnya sebagai negara dengan berbudaya tinggi. Jepang banyak mengambil sari budaya sehingga dapat diistilahkan bahwa China merupakan seorang guru bagi Jepang dalam memahami ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Dampaknya yakni China sering melakukan kerjasama yakni hubungan perdagangan dengan Jepang.
Perang antara Jepang dengan China rupanya tak berakhir pada akhir abad ke-19 tahun, namun masih berlanjut pada Perang China-Jepang kedua yang berlangsung selama delapan tahun yakni dari tahun 1937 hingga 1945. Tidak jauh berbeda dengan tujuan pada Perang I, Perang II itu pula dikarenakan kehausan Jepang yang tak hanya bisa menguasai Manchuria semata.
Pembantaian Nanking telah menjadi sebuah simbol perperangan dari keduanya, sebuah contoh paradigma akan kebrutalan Jepang terhadap Cina. Perdebatan atas jumlah korban yang terbunuh masih menjadi satu elemen kontroversial.
Sejarah hubungan Jepang dan Cina yang menciptakan opini publik khususnya di Cina akan terus mempengaruhi kebijakan Cina terhadap Jepang begitu pula sebaliknya. Sejak tragedi pada saat perang dunia kedua hingga tahun 1972 tercipta sebuah Deklarasi normalisasi hubungan bilateral Jepang & Cina, serta diiringi oleh Cina yang mulai menyaingi kekuatan ekonomi Jepang.
Seiring berlalunya dari masa ke masa rupanya masih menyisakan kepiluan berupa sikap fluktuatif baik dari pihak China maupun dari Jepang. Dari Jepang misalnya telah menetapkan China sebagai sebuah ancaman utama, hal tersebut dikarenakan oleh tiga hal yakni Nasionalisme yang ada di China berlebihan yang dapat menyebabkan adanya sikap agresif, China yang kian mengembangkan persenjataan dan kian menyaingi Jepang. Yang terakhir yakni kemajuan ekonomi maupun industri di China.
Tahun 1972 merupakan momentum dimana Jepang dan China melakukan hubungan bilateral, karena pada tahun tersebut normalisasi hubungan bilateral kembali dijalin dari keduanya. Namun adanya normalisasi belum pula dapat meredam akan adanya persengkataan dan sikap fluktuatif terutama pada masalah persengketaan mengenai Kepulauan Senkaku yang terjadi hingga 41 tahun. Lamanya persengketaan tersebut dikarenakan karena kurang baiknya hubungan bilateral Jepang – China. Namun sikap fluktuatif masih lekat dalam benak dan ideologi masing-masing.
RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini yakni antara lain :
Bagaimana hubungan Jepang-China sebelum tahun 1972?
Bagaimana konflik kepentingan terhadap kepulauan Senkaku / Daioyu tahun 1972-2013?
Bagaimana dampak hubungan internasional dari adanya sengketa kepulauan Senkaku / Daioyu bagi Jepang dan China?
TUJUAN
Adapun tujuan dalam makalah ini yakni antara lain :
Untuk mendeskripsikan hubungan Jepang-China sebelum tahun 1972.
Untuk mendeskripsikan konflik kepentingan terhadap kepulauan Senkaku / Daioyu tahun 1972-2013.
Untuk mendeskripsikan dampak hubungan internasional dari adanya sengketa kepulauan Senkaku / Daioyu bagi Jepang dan China.
BAB II
PEMBAHASAN
HUBUNGAN JEPANG – CHINA SEBELUM TAHUN 1972.
Hubungan antara Jepang dengan China pada masa sebelum tahun 1972 yang notabennya sebagai momentum membaiknya hubungan Jepang dan China yakni kurang baik atau harmonis. Kondisi tersebut dikarenakan melekat eratnya sikap fluktuatif diantara kedua belah pihak seperti telah dijelaskan sebelumnya. Kondisi tersebut bermula dari majunya Jepang sebagai negara yang mempelopori pembangunan dalam hal memperkuat negaranya. Jepang percaya dengan memperkuat negaranya maka negara-negara di sekitarnya akan takluk dibawah kepemimpinannya.
Atas dasar itulah Jepang menginginkan adanya ambisi untuk menguasai yakni Manchuria (China sebelum revolusi) yang berada tak jauh dari Jepang. Dengan keikutsertaan Jepang pada Perang Dunia I dan berbuah sebuah kekalahan, tak lantas membuat Jepang menyerah dan tetap kukuh terutama saat dibombardirkannya Perang Dunia II yang ditandai dengan dibomnya pangkalan udara Amerika Serikat di Pearl Harbour dan juga China oleh Jepang.
Momentum lainnya yang berbekas adanya ketidakharmonisan hubungan antara Jepang dan China yakni perbedaan ideologi sebagai kekuatan utama yang menyokong negara mereka. China yang condong nasionalis dengan latar induk yakni Uni Soviet sedangkan Jepang yang pasca Perang Dunia II lebih condong liberalis dengan latar Amerika Serikat karena telah mendapat banyak bantuan dari Amerika Serikat. Keduanya bersitegang terutama pada saat peristiwa penumpasan komunisme oleh Amerika Serikat dengan bantuan Jepang di kawasan Asia Pasifik yang ditujukan kepada China. China pun meminta bantuan kepada Uni Soviet (Agung, 2012:50).
KONFLIK KEPENTINGAN TERHADAP KEPULAUAN SENKAKU / DAIOYU TAHUN 1972-2013.
Konflik Kepulauan Senkaku Antara Cina-Jepang. Dalam hubungan internasional antara Cina-Jepang, konflik menjadi salah satu hal yang mengisi perjalanan panjang hubungan kedua negara. Di dalam hal ini, konflik Cina-Jepang difokuskan pada hubungan internasional kedua negara atas Kepulauan Senkaku, pulau yang diperebutkan kedua negara. Negara Jepang dan China telah lama memperebutkan Kepulauan Senkaku atau bangsa China lebih mengenalnya sebagai Kepulauan Diaoyutai. Lebih dari 30 tahun lamanya mereka tetap pada pendiriannya masing-masing yang mengklaim kepemilikan dari kepulauan tersebut.
Kepulauan Senkaku ini terletak tidak jauh dari wilayah Jepang maupun China. Kepulauan ini tidak berpenghuni tepatnya terletak di Perairan Laut China Timur 120 mil dari wilyah Taiwan dan dari wilayah Jepang terletak di 240 mil barat daya pulau Ryukyu.
Sumber : globalsecurity.org dalam China dan Jepang dalam Sengketa Kepulauan Senkaku 1970-2006 (Izato Millati 2009: 31)
Di kepulauan ini terdapat beberapa pulau kecil yang diantaranya memiliki nama masing-masing dari kedua negara yakni Jepang dan China. Pulau yang paling besar bernama Uotsuri/Diaoyu, kemudian adapula pulau-pulau kecil disektiarnya yang bernama Kobisho/ Huangwei Yu dan Akao-sho/Chiwei Yu. Bila dilihat dari letak geografi maupun keadaannya yang tidak berpenghuni pulau ini tidak memiliki kistimewaan, namun tidak bagi negara Jepang dan China. Dibalik itu semua kepulauan Diaoyutai ternyata memiliki potensi yang sangat besar. Area disekitar Kepulauan Diaoyutai adalah area yang kaya akan hasil laut terutama ikan, dan selain itu kepulauan Diaoyutai juga memiliki sumber daya alam yang berharga.
Konflik diantara kedua negara ini tercetus setelah ada penelitian yang dilakukan pihak UNCAFE (UN Economic Commission for Asia and the Far East) yang merilis informasi bahwa di Kepulauan Senkaku ini terdapat potensi Sumber Daya Alam yang sangat besar yakni kandungan minyak dan gas alamnya yang besar, bahkan SDA di kepulauan ini jika dieksplor akan menjadi potensi minyak dan gas alam terbesar di dunia Maria Fedorova (Millati, 2009:47). Ini menjadikan semakin memanas diantara kedua negara yang bersengkata untuk tetap mengeklaim kepemilikan dari Kepulauan Senkaku.
Sebelum tahun 1970-an Kepulauan Senkaku ini termasuk dalam kekuasaan dari pihak Amerika Serikat pada saat berlangsungnya perang dunia ke II. Namun kenyeataannya saat berlangsungnya perang dunia ke II Kepulauan Senkaku tidak menjadi perebutan diantara pihak Jepang dan China. Dan sengketa terjadi hanya setelah tahun 1968-1970, tahun dimana telah ditemukan dan dipastikannya kandungan SDA potensial disekitar Kepulauan Senkaku. Akan tetapi ketika dipublikasikannya mengenai sumber daya alam yang dimiliki oleh Kepulauan Senkaku barulah Cina dan Jepang dan pula Taiwan berlomba-lomba untuk mengklaim Kepulauan Senkaku sebagai milik masing-masing negara. Selain SDA yang melimpah di Kepulauan Senkaku, nilai strategis Kepulauan Senkaku pun perlu dipertimbangkan. Letak geografis Kepulauan Senkaku diprediksikan dapat memberikan keuntungan bagi Cina dan Jepang baik di bidang ekonomi maupun pertahanan.
Dalam perjalanan sejarahnya Jepang dan China pun pernah melakukan beberapa perjanjian demi memperebutkan Kepulauan Senkaku. Beberapa perjanjian diantaranya adalah:
Perjanjian Shimonoseki 1895
Perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yakni Jepang dan China, semua ini dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Selain itu perlu diketahui bahwa saat perjanjan ini berlangsung kedua negara berada pada situasi peperangan. Didalam perjanjian Shimonoseki terdapat beberapa poin yang penting, tepatnya pada pasal 2, disebutkan bahwa China menyerahkan kepada Jepang Pulau Formosa (Taiwan) dan pulau-pulau lainnya yang berada disekitar Pulau Formosa, Kepulauan Senkaku juga termasuk didalamnya (Millati, 2009). Selain itu China juga menyerahkan gudang senjata dan aset-aset Negara yang lain (Treaty of Shimonoseki, 2008).
War Time Declaration (Deklarasi Kairo)
Deklarasi Kaito ini memuat tentang hak sekutu yang sedang melakukan peperangan demi untuk memberikan sanksi kepada Jepang dan untuk mengendalikan agresi Jepang (Declaration of the Cairo Conference, 2008). Perjanjian ini juga disetujui oleh beberapa tokoh penting dari negara lain yakni China Chiang Kai Shek, presiden AS Franklin Roosvelt kemudian adapula perdana menteri Inggirs yaiti Winston Churchill. Namun disini Jepang ternyata harus tunduk dengan keputusan yang ada, seperti yang dilansir di International Law and The Island Dispute bahwa Jepang mau tidak mau harus menerima segala ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh para kepala Negara seperti, Presiden Amerika Serikat, China dan Perdana Menteri Inggris, pada 26 Juli 1945 di Postdam.
San Francisco Peace Treaty 1951
Tidak cukup pada perjanjian-perjanjian sebelumnya ternyata kedua negeara ini masih bersengketa dan kembali diadakan perjanjian San Fransisco Peace Treaty 1951. Inti dari perjanjian ini adalah Jepang harus melepaskan semua haknya terhadap Formosa atau Taiwan kemudian termasuk juga Pulau Pescadores (International Law and The Island Dispute, 2008). Namun menariknya disini Jepang melakukan pembantahan atas perjanjian San Fransisco yang tidak menyebutkan secara rinci tentang Kepulauan Senkaku. Bahwa sampai dengan tahun 1985 pihak Jepang tidak mau mengakui Kepulauan Senkaku.
Kedua negara tersebut sama-sama ingin menjadikan Senkaku sebagai basis militer demi membangun pertahanan akan ancaman yang datang juga dari kedua negara tersebut. Hal ini jelas membuktikan bahwa setiap negara berkepentingan untuk melindungi kedaulatan negaranya dan menjaga keamanan negaranya (self preservation dan territorial integrity).
Bila dilakukan pendekatan maka pihak China memiliki alasan khusus tentang klaim kepemilikan dari Kepulauan Senkaku. China mengatakan bahwa Kepulauan Senkaku sudah ada di dalam wilayah China sejak Dinasti Ming pada tahun 1403, karena wilayah Kepulauan Senkaku telah masuk ke dalam peta pemerintah Ming (Park Choon-ho, 1983). China lebih mendasari argumennya dari sejarah-sejarah di masa lalu. China menganggap bahwa pihak mereka mempunyai beberapa arsip-arsip sejarah dizaman Kerajaan China, yang mana arsip-arsip tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 1373 China telahmenduduki dan juga menggunakan serta memanfaatkan Kepulauan Senkaku. Kedua, China menyatakan bahwa pada abad keenambelas disaat Dinasti Ming menguasai daratan China, Kepulauan Senkaku telah dimasukkan kedalam wilayah China sebagai salah satu daerah pertahanan pantai China (Millati, 2009).
Muncul beberapa krisis terkait dengan sengketa kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu. Krisis ini berhasil diredam karena muncul perjanjian "Sino-Japanese Treaty of Peace and Friendship. Krisis bisa diredakan setelah Sino-Japanese Treaty of Peace and Friendship disepakati pada tahun 1978, di mana kedua negara bersepakat untuk menyisihkan isu Daioyu dan menyelesaikannya kelak (Balqis. 2014:53).
Setelah itu konflik Jepang dan Cina mulai memanas lagi. Sehingga pada pertemuan tahun 1997, Jepang mengajukan pembahasan tentang kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu sesuai dengan kesepakatan Sino-Japanese treaty of Peace and Friendship.
Awal dari upaya penyelesaian sengketa ini mula-mula diajukan oleh Jepang pada tahun 1997 ketika Cina dan Jepang pertama kali bertemu membahas perjanjian perikanan antara Cina dan Jepang di Laut Cina Timur sejak hubungan kedua negara kembali memanas (Rahmanto.2014:72). Dalam pembahasan pertemuan yang dihadiri oleh tiga negara (Jepang, Cina dan Korea Selatan), Cina menolak penyelesaian konflik yang diajukan oleh Jepang, karena menurut Cina saat ittu bukanlah forum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa karena pada dasarnya ketiga negara datang untuk membahas batas zona memancing tiap negara.
Tahun 1998, ketika diadakan pertemuan untuk membahas (Zona Ekonomi Eklusif) ZEE muncul gagasan untuk menyelesaikan sengketa. Saat itu juga belum menghasilkan kesepakatan terkait kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu. "Cina bersikeras bahwa ia menggunakan asas natural prolongation dalam menentukan batas kedaulatan terluar negaranya. Namun berbeda dengan Cina, Jepang memilih untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian sesuai garis equidistance. Karena perbedaan inilah maka upaya penyelesaian sengketa melalui delimitasi ZEE tidak bisa dilanjutkan (Rahmanto.2014:73).
Jepang mengusulkan pembagian wilayah berdasar garis tengah di zona ekonomi seklusifnya (berjarak 200 mil dari garis dasar/baseline), sedangkan Cina mengacu pada kelanjutan alamiah dari lantas kontinennya (berjarak di luar 200 mil) (Awani Irewati (2012) dalam Sunarto Efendi (2014).
Belum tercapainya kesepakatan terkait kepemilikan kepulauan Senkaku/Daioyu membuat Cina dan Jepang bertemu untuk membicarakan kebijakan terkait kepulauan Senkaku pada tahun 2004. Pertemuan ini berlangsung selama 4 tahun hingga tahun 2008. Pertemuan menghasilkan dua poin kebijakan terkait kepulauan Senkaku/Diaoyu.
Join Development yang tidak lain adalah tahap awal dari normalisasi hubungan kedua negara yang akan dilakukan di utara Laut Cina Timur.
Partisipasi dari Jepang untuk turut serta dalam pengembangan ladang gas dan minyak Chunxiao berdasar pada hukum Cina.
Reinhard Driftie( 2009: 2) dalam Rahmanto (2014: 73).
Penyelesaian konflik kepemilikan kepulauan Senkaku/Daioyu sejak tahun 2013 terhambat. Hal ini dikarenakan kenaikan perekonomian Cina. Peningkatan perekonomian Cina juga dibarengi dengan kenaikan kekuatan militer Cina. Sehingga Jepang merasa harus sensitif dengan isu sengketa kepulauan Senkaku/Daioyu.
DAMPAK SENGKETA KEPULAUAN SENKAKU / DAIOYU BAGI JEPANG DAN CHINA.
3.1 Dampak politik
Hubungan China dan Jepang mulai membaik setelah tahun 1972. Normalisasi hubungan diplomatik Jepang dan China terjadi setelah kedua negara menandatangani perjanjian Sanghai di tahun 1972. Berbeda dengan negara lain, setelah normalisasi Cina mencabut tuntutan ganti rugi perang atas dasar kesepakatan bersama Jepang dan Cina.
Hubungan China dan Jepang terkait pulau Senkaku/Diaoyu adalah sebuah hal yang rumit. China menginginkan Senkaku, begitu pula dengan Jepang. Sengketa kepulauan ini menjadi bahasan dalam hubungan bilateral kedua negara. Dalam beberapa kasus sengketa kadang terjadi pemutusan hubungan kerjasama. Begitu pula yang terjadi antara China dan Jepang terkait sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu. pada tahun 2012 melakukan pembatalan peringatan 40 tahun hubungan diplomatik. Kedua negara melakukan pembatalan peringatan 40 tahun hubungan diplomatik kedua negara, yang semestinya dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012 (Roza, 2012:7).
3.2 Dampak ekonomi
Dasarnya perekonomian Jepang ke China dan sebaliknya adalah saling menguntungkan. Hal ini terkait dengan kebijakan (Official Development Assistance) ODA sejak tahun 1979 yang di keluarkan Jepang kepada Cina. Normalisasi hubungan Jepang dan China juga membawa efek positif bagi perdagangan kedua negara. Sebagai partner dagang penting China, Jepang mengekspor sumber yang terpenting untuk teknologi maju dan barang-barang modal seperti besi, baja, alat-alat mesin, serta mesin-mesin untuk alat transportasi pertambangan, dan pupuk kimia dari Jepang yang sangat penting bagi pertanian China. Sementara itu, Jepang mengimpor tekstil, bahan makanan, bahan-bahan mentah, dan minyak bumi (Handayani, 2011:24).
Namun perlu disadari bahwa konflik antara China dan Jepang terkait kepemilikan pulau Senkaku/Daioyu terjadi sejak tahun 1969. Sengketa Kepulauan Senkaku ini sesungguhnya sudah terjadi sejak lama khususnya pada tahun 1969 setelah Economic Comission for Asia and Far East (ECAFE) melakukan survei dan menemukan potensi cadangan minyak dan gas yang cukup besar di sekitar perairan Kepulauan Senkaku (Rahmanto, 2014:68).
Dilihat dari segi ekonomi, terdapat banyak cadangan minyak di kepulauan Senkaku/Diaoyu maka pemilik dari kepulauan ini akan sangat diuntungkan. Hal ini terkait dengan munculnya China dan Jepang sebagai negara industri yang adidaya/kuasa di Asia terlebih di Asia Timur. China merupakan negara pengonsumsi minyak bumi terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat. Sedangkan Jepang sendiri tidak memiliki/sedikit sumber daya alam berupa minyak bumi.
Salah satu penggerak dari modal industri adalah minyak bumi. Sehingga siapapun pemilik dari pulau Senkaku/Daioyu mendapat keuntungan besar dari produksi minyak bumi. Kepulauan Senkaku/Daioyu juga memiliki sektor perikanan yang besar. Banyak nelayan yang tidak jarang mencari ikan di sekitar wilayah sengketa. Potensi perikanan juga menjadi salah satu faktor sosio-ekonomi yang menjadikan kepulaun Senkaku/Diayou disengketakan.
3.3 Dampak Miiliter/Geohistori
Kepulauan Senkaku/Daioyu merupakan sebuah kepulauan yang terletak 170 km dari Taiwan, 330 km dari China, 170 km dari Ishigaki (Jepang) dan 410 km dari Okinawa (Jepang) di Laut China Timur, tepatnya berada pada garis koordinat 15°74 53 Lintang Utara dan 124°03 21 Bujur Timur, kepulauan ini hanya memiliki luas 7 km2.
Pulau ini apabila dimiliki oleh China akan dijadikan basis pertahanan terhadap Jepang khususnya karena keberadaan pangkalan militer milik Amerika Serikat di pulau Okinawa. China akan menggunakan basis di kepulauan Senkaku sebagai pertahanan terhadap Jepang dan Amerika.
"Bentuk ancaman yang paling serius dalam perspektif China adalah aliansi pertahanan yang dibangun Jepang dengan Amerika Serikat. Bangunan aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat sudah dimulai sejak tahun 1951 yang bertujuan untuk membendung gerakan anti-Soviet di kawasan Asia pasifik selama berlangsungnya perang dingin. Aliansi tersebut pasca berakhirnya perang dingin masih berjalan secara intensif." (Purwanto, 2010).
Sedangkan bagi Jepang, pulau Senkaku akan menjadi salah satu basis pertahanan di barat. Kemajuan ekonomi China juga menjadi pertimbangan Jepang untuk mewaspadai Cina sebagai pengganggu dominansinya di Asia Timur. Kemajuan ekonomi Cina mengakibatkan naiknya anggaran militer Cina dan proyek modernisasi angkatan laut milik (People's Liberations Army) PLA China yang kemudian menjadi faktor pentingnya kepulauan Senkaku bagi Jepang.
"Pada tahun 2000 anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah China adalah 14,6 milliar juta, tahun 2001, 17 milliar dollar lebih besar di bandingkan Korea Selatan dan Taiwan. Kenaikan anggaran pertahanan China pada tahun 2001 dikarenakan konflik yang terjadi di Kosovo dan situasi dunia saat itu. Tahun 2002 anggaran yang dialokasikan sejumlah 20 milliar dollar dan di tahun 2003 naik menjadi 22 milliar dollar. Di tahun 2004 anggaran pertahan China terus meningkat sebesar 2,6 milliar dollar menjadi 24,6 milliar dollar, meskipun pada tahun 2004 China mengalami defisit sebesar 38,7 milliar dollar akibat dari pengeluaran persenjataan yang melebihi anggaran yang telah ditentukan. Tahun 2005 anggaran pertahanan China naik sebesar 12 persen atau sekitar 29,9 milliar dollar dan setahun kemudian 2006 naik sebesar 15 persen senilai 35 milliar dollar. Tahun 2007 meningkat menjadi 45 milliar dollar dan maret 2008 pemerintah China secara resmi mengumumkan kenaikan anggaran pertahanannya menjadi 57,22 milliar" (China's Defense Budget diakses melalui
http//:www.globalsecurity.org).
Kenaikan anggaran ini membuat Jepang harus berpikir masak-masak apabila mengalami konflik militer dengan China. Senkaku juga menjadi salah satu keuntungan bagi China jika sampai mampu memilikinya. Jika China mampu untuk menguasai kepulauan Senkaku, China akan mampu mendekat terhadap Taiwan. Hubungan China dan Taiwan tidak terlalu baik karena Taiwan melepaskan diri dari China, sehingga China ingin mendapatkan kembali Taiwan.
3.4 Dampak Sosial
Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak bisa lepas dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Mulai dari klaim temuan dari ECAFE (UNCAFE) tentang adanya minyak bumi di wilayah yang kemudian disengketakan. Kemudian diawali dengan maraknya klaim terhadap kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu baik oleh Jepang maupun China. Proses klaim ini kemudian menjadi protes baik di wilayah China maupun Jepang. Hal ini terkait dengan proses delimitasi Jepang terhadap kepulauan Senkaku (Zhonqi dalam Rahmanto, 2014:68).
Akibatnya banyak terjadi peristiwa percobaan masuknya penduduk China ke kepulauan Senkaku yang dianggap ilegal oleh pemerintah Jepang. Banyak terjadi peristiwa penangkapan nelayan di sekitar wilayah kepulauan Senkaku oleh pihak militer Jepang. Baik Jepang dan China menempatkan kapal patroli di sekitar wilayah kepulauan Senkaku. Ini menjadi sebuah dilema bagi nelayan yang ingin menangkap ikan di sekitar pulau Senkaku yang kaya akan sumber daya alam perikananannya.
Protes keras terjadi ketika adanya klaim terhadap kepulauan Senkaku/Daioyu. Banyak warga China yang kemudian menentang adanya barang-barang produksi dari Jepang. Skala aksi demonstrasi kali ini merupakan yag terbesar sejak kedua negara menormalisir hubunga diplomatiknya pada tahun 1972. Aksi unjuk rasa yang meluas telah memaksa beberapa perusahaan milik Jepang di Cina seperti Panasonic dan Canon untuk menghentikan operasi mereka, karena aksi-aksi tersebut diikuti pula dengan pengrusakan pada jaringan produksi dan juga serangan terhadap kepentingan usaha Jepang dalam protes anti-Jepang. (Roza, 2012:7).
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Kepulauan Senkaku adalah 5 pulau berkarang yang tidak berpenghuni, namun di sekitar pulau tersebut banyak terkandung cadangan minyak bumi dan gas alam. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kepulauan Senkaku dan di sekitar Kepulauan Senkaku terungkap oleh beberapa peneliti dari berbagai institusi. Terungkapnya kekayaan alam tersebut menimbulkan sengketa antara Negara Jepang dan Negara China. Baik pihak Jepang maupun China sama-sama mengklaim berdasarkan bukti-bukti dengan berbagai pendekatan. Tetapi tidak ada satu pun pihak yang mengalah, dan masing-masing merasa benar dan berhak atas Kepulauan Senkaku.
Di satu sisi, China mengklaim kembali Kepulauan Senkaku yang telah lama dibeli dan dikelola pihak swasta Jepang karena diketahuinya sumber daya alam yang berada di kepulauan tersebut. Di sisi lainnya, pihak swasta Jepang meminta negaranya untuk membeli kepulauan tersebut dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan negara.
Hal ini disetujui oleh pihak pemerintahan Jepang, dan kepulauan tersebut resmi menjadi milik Negara Jepang. Namun hal ini kembali mengalami kebuntuan setelah China menginginkan kejelasan perbatasan wilayah perairan dengan Senkaku. Sehingga kesepakatan bersama (joint agreement) dalam mengelola Kepulauan Senkaku menjadi batal. Jepang telah melakukan berbagai strategi dari dulu hingga saat ini agar kepemilikan atas Kepulauan Senkaku dapat jatuh ketangannya namun strategi yang dilakukan Jepang selalu mendapat aksi protes dari China.
Sengketa tetap berlanjut, salah satu cara menyelesaikannya adalah menyerahkan permasalah tersebut kepada Mahkamah Internasional untuk diselesaikan. Harapannya Mahkamah Internasional dapat memutuskan secara bijak dan adil mengenai kepemilikan Kepulauan Senkaku.
KRITIK DAN SARAN
Dari keseluruhan penulisan makalah yang dibuat penulis ini, tentunya memiliki banyak kekurangan maupun kesalahan yang dibuat penulis sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Itulah mengapa penulis mengharapkan kepada semua pembaca untuk memberi kritik maupun saran yang membangunnya agar nantinya lebih baik untuk makalah berikutnya.
DAFTAR PUSTAKA
Agung S, Leo. 2012. Sejarah Asia Timur 1. Yogyakarta: Ombak.
___________.2012. Sejarah Asia Timur 2. Yogyakarta: Ombak.
Balqis, Ratu Humairoh. 2014. Perubahan Sikap Cina Terhadap Jepang di Era Hu Jintao Terkait Konflik Perebutan Kepulauan Diaoyu. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UGM.
Blackwell synery, 2005. International Law and The Island Dispute. The New Zealand PostGraduate Law E-Journal Issue, (Online), (http://www.google.com/www..i2/ ) diakses 31 Januari 2016.
China's Defense Budget diakses melalui (http//:www.globalsecurity.org).
Declaration of the Cairo Conference, 1943. (Online), (Http://www.google.com/ www.taiwandocuments.org/cairo.htm/
Diaoyu Islands Dispute. (Online), (http://www.google.com/www.ICE Case Studies.com /Diaoyu Islands Dispute /(Juni 1997), diakses pada 29 Januari 2016.
Efendi, Sunarto .2014. Prediksi Penyelesaian Sengketa Antara China-Jepang dalam Perebutan Pulau Daioyu/Senkaku.
Handayani, Agnita. 2011. Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Cina: Studi Kasus Distribusi Official Development Assistance (ODA) Jepang ke Cina Periode 1992-2004. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonesia.
Heflin William B. 2000. DiayouSenkaku Island Dispute: Japan and China Ocean Apart. Asian-Pacific Law and Policy Journal, (Online), (http://www.google.com/www.hawaii.edu/aplpi/ l/) diakses pada 29 Januari 2016.
Johantika, Alfarah. 2014. Dampak Negatif Sengketa Kepulauan Senkaku Terhadap Hubungan Jepang dan Cina: Studi Kasus 2010-2014. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UGM.
Millati, Izzato. 2009. China dan Jepang dalam Sengketa Kepulauan Senkaku 1970-2006. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
Rahmanto, Anugerah Hendri. 2014. Sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang (1998-2013). Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 1.
Roza, Rizki. 2012. Sengketa Kepemilikan Pulau Senkaku/Diaoyu dan Stabilitas Kawasan. Info Singkat Hubungan Internasional Vol. IV. No. 18/II/P3DI/September/2012. ISSN: 2088-2351.
Park Choon-ho, 1983. East Asia and the Law of the Sea. Seoul: National University Press, (Online), (http://www.google.com/www. blackwell synery.i2/) diakses pada 30 Januari 2016.
Purwanto, Adi Joko.2010. PENINGKATAN ANGGARAN MILITER CINA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN DI ASIA TIMUR. SPEKTRUM. Volume 7, No. 1, Juni 2010.
Treaty of Shimonoseki, (Online), (http://www.google.com/ www.taiwandocuments.org/shimonoseki01.htm), diakses pada 31 Januari 2016.
