Lampiran I Juknis P3-TGAI 2018

BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
P3-TGAI dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional
sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor
strategis ekonomi domestik sebagaimana termuat dalam program nawa
cita ke tujuh melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan
jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan
jaringan irigasi secara partisipatif di wilayah pedesaan.
Perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan
peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif tersebut merupakan
bagian dari pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan
sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi.
Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi,
pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran
serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

II. Sasaran
Sasaran dari P3-TGAI yaitu:
a. pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan teknis perbaikan jaringan
irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan
irigasi;
b. perbaikan jaringan irigasi untuk mengembalikan kondisi dan fungsi
saluran dan/atau bangunan irigasi seperti semula secara parsial;
c. rehabilitasi jaringan irigasi untuk perbaikan jaringan irigasi guna
mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula; dan
d. peningkatan jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi dan kondisi
jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal
pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan
mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

III. Prinsip dan Pendekatan
P3-TGAI dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. Partisipatif
Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi yang diwujudkan mulai dari pemikiran awal,
pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan,
peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
Partisipasi masyarakat petani dapat diwujudkan dalam bentuk
sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
2. Transparansi
Manajemen dan administrasi penggunaan dana diketahui oleh seluruh
anggota masyarakat petani yang terlibat.
3. Akuntabilitas:
Kegiatan program yang dilaksanakan oleh masyarakat petani harus
dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ketepatan sasaran, waktu,
pembiayaan, dan mutu pekerjaan.
4. Berkesinambungan
Hasil kegiatan yang didanai program dapat memberikan manfaat
langsung kepada masyarakat petani secara berkelanjutan
(sustainable), sehingga dapat dilanjutkan dan dikembangkan secara
mendiri oleh P3A/GP3A/IP3A.
IV. Indikator Kinerja
Indikator kinerja dalam pelaksanaan P3-TGAI meliputi:
1. terlaksananya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat petani dalam
kegiatan teknis perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan
irigasi atau peningkatan jaringan irigasi; dan
2. meningkatnya kondisi jaringan irigasi.

BAB II
TAHAPAN PELAKSANAAN P3-TGAI

Pelaksanaan P3-TGAI terdiri atas tahapan:
a. persiapan;
b. perencanaan;
c. pelaksanaan; dan
d. penyelesaian kegiatan.
Kegiatan P3-TGAI dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, kesulitan,
dan aspirasi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan termasuk
lansia, kelompok disabilitas, dan berkebutuhan khusus lainnya, sehingga
tercipta kesetaraan dan keadilan gender. Untuk itu akses partisipasi,
kontrol dan manfaat harus dibuka seluas-luasnya pada seluruh kelompok
masyarakat baik laki-laki, perempuan termasuk lansia, kelompok
disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya di setiap tahapan kegiatan.
Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan usulan prioritas yang telah disusun
melalui proses musyawarah desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat
petani juga bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian
masyarakat petani dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi.
Tahap pelaksanaan kegiatan P3-TGAI sebagaimana dapat dilihat pada Gambar
1.
Gambar 1 :
Bagan Alir Kegiatan P3-TGAI

1. Tahap persiapan
Tahap persiapan P3-TGAI terdiri atas:
a. pembentukan TTP
TTP ditetapkan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada Direktur
Jenderal Sumber Daya Air untuk penandatanganan pembentukan TTP.
b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI
TTP menyusun petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam pedoman umum yang ditetapkan oleh
Menteri.
Petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI tersebut ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
c. pembentukan TPB
TPB dibentuk oleh Kepala BBWS/BWS yang terdiri atas unsur BBWS/BWS,
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atau dengan nama lain atau Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota atau dengan nama lain, serta dapat
dibantu oleh Pengamat dan Juru Pengairan.
d. pengadaan KMP, KMB, dan TPM
Pengadaan KMP, KMB, dan TPM dilakukan melalui mekanisme pengadaan
barang dan jasa.
Untuk pengadaan KMP diproses melalui Satuan Kerja Direktorat Bina
Operasi dan Pemeliharaan.
Sedangkan untuk pengadaan KMB dan TPM diproses melalui pengadaan
barang dan jasa pada Satuan Kerja yang diberi penugasan untuk
melaksanakan P3-TGAI.
e. penjaringan usulan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI
Penjaringan usulan lokasi P3-TGAI dilakukan oleh TPB untuk
menghimpun data berdasarkan surat usulan perbaikan jaringan
irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan
irigasi P3-TGAI dari Kepala Desa melalui Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten/Kota atau dengan nama lain.
Dalam hal usulan lokasi penerima P3-TGAI diberikan langsung kepada
BBWS/BWS atau Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atau dengan nama lain,
maka TPB akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten/Kota atau dengan nama lain.
Format surat usulan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi
jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi P3-TGAI
sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran II.
f. validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3-TGAI
Validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3-TGAI dilaksanakan
oleh TPB untuk memastikan kelayakan lokasi daerah irigasi calon
penerima P3-TGAI.
g. penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI
Berdasarkan hasil validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3-
TGAI yang dilakukan oleh TPB, Kepala BBWS/BWS mengajukan daftar
usulan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan tembusan ke
Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan untuk ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
h. sosialisasi kegiatan P3-TGAI di tingkat pusat
Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang penetapan lokasi daerah irigasi penerima
P3-TGAI, TTP melaksanakan sosialisasi kegiatan P3-TGAI yang
meliputi sosialisasi Pedoman Umum P3-TGAI dan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan P3-TGAI kepada Kepala BBWS/BWS, Kasatker, PPK, dan TPB.

i. ToT kepada TPB dan/atau KMB
ToT dilaksanakan oleh TTP kepada TPB dan/atau KMB dalam rangka
pembekalan pelaksanaan P3-TGAI.

j. pelatihan kepada TPM
Untuk memberikan pembekalan pendampingan TPM kepada P3A/GP3A/IP3A
dalam pelaksanaan P3-TGAI, TPB melakukan pelatihan kepada TPM
dengan difasilitasi oleh Kasatker.
Materi pelatihan tersebut antara lain berisi petunjuk teknis P3-
TGAI, tata cara pelaksanaan pekerjaan secara swakelola, tata cara
desain serta pengawasan pekerjaan perbaikan jaringan irigasi,
rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi.
k. sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS
Sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS dilaksanakan oleh TPB
kepada Camat, Kepala Desa, Pengamat dan Juru Pengairan pada daerah
irigasi penerima P3-TGAI.
Dalam hal diperlukan, BBWS/BWS dapat melibatkan TPM dalam
sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS.
l. sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-TGAI
Sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-TGAI dilaksanakan oleh
TPM untuk memberikan penjelasan petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI
dan pakta integritas kepada P3A/GP3A/IP3A dan aparatur desa.
Format berita acara sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-TGAI
m. musyawarah desa I
Musyawarah desa I dilaksanakan di tingkat desa dengan didampingi
oleh TPM untuk melakukan pemilihan dan penetapan P3A/GP3A/IP3A
calon penerima P3-TGAI serta pembentukan Tim Swakelola. Dalam
pembentukan Tim Swakelola agar melibatkan peran perempuan.
Hasil musyawarah desa I tersebut dituangkan dalam berita acara.
Format berita acara musyawarah desa I sebagaimana tercantum dalam
Format 3 Lampiran II.

Berdasarkan Musyawarah Desa I di atas, Ketua P3A/GP3A/IP3A
menyampaikan usulan calon penerima P3-TGAI dan susunan keanggotaan
Tim Swakelola beserta dokumen administrasi pendukung lainnya yang
diperlukan kepada PPK.
Format surat usulan calon penerima P3-TGAI sebagaimana tercantum
dalam Format 4 Lampiran II.
n. verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI
Verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI dilakukan oleh KMB.

KMB menyampaikan hasil verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-
TGAI tersebut kepada PPK.
Verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI tersebut dilakukan
dengan memeriksa kelengkapan administrasi.
Pelaksanaan verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI
tersebut, dilakukan untuk memeriksa:
1) keabsahan administrasi identitas calon P3A/GP3A/IP3A penerima
P3-TGAI sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pedoman
ini;
2) kelengkapan dan keabsahan data pengurus P3A/GP3A/IP3A
(dilengkapi kartu tanda penduduk masing-masing pengurus yang
masih berlaku);
3) nomor rekening pada bank pemerintah atas nama P3A/GP3A/IP3A
(bukan Bank Perkreditan Rakyat dan tidak atas nama
perseorangan); dan
4) data pengalaman dan kompetensi P3A/GP3A/IP3A dalam
melaksanakan pekerjaan perbaikan jaringan irigasi/
rehabilitasi jaringan irigasi/peningkatan jaringan irigasi.
o. penetapan dan pengesahan P3A/GP3A/IP3A
Berdasarkan hasil verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI
yang dilakukan oleh KMB, PPK melakukan penetapan P3A/GP3A/IP3A
penerima P3-TGAI untuk selanjutnya disahkan oleh Kasatker.
Format surat keputusan penetapan P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI
2. Tahap perencanaan
Tahap perencanaan P3-TGAI terdiri atas:
a. survai perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi
atau peningkatan jaringan irigasi
Survai perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi
atau peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A
dengan didampingi oleh TPM dengan tujuan untuk pengumpulan data
kondisi jaringan irigasi.
Pengumpulan data kondisi jaringan irigasi tersebut digunakan untuk
melakukan penyusunan usulan perbaikan jaringan irigasi,
rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi,
sket lokasi, sket desain, serta rencana anggaran dan biaya.
b. musyawarah desa II untuk menentukan prioritas kegiatan
Musyawarah desa II untuk menentukan prioritas kegiatan dilaksanakan
oleh P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi oleh TPM bertujuan untuk
menentukan prioritas perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi
jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi yang akan
dilaksanakan dalam kegiatan P3-TGAI.
Musyawarah desa II dilaksanakan dalam rangka mencapai kesepakatan
mengenai:
1) permasalahan irigasi pada lokasi tersebut;
2) beberapa usulan penanganan masalah irigasi;
3) pemilihan upaya penanganan masalah berdasarkan urutan
prioritas;
4) kejelasan prosedur dan mekanisme pelaksanaan P3-TGAI;
5) kesepakatan perihal pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi,
rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan
irigasi secara swakelola;
6) kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pakta
Integritas; dan
7) prosedur serta tata cara pengorganisasian dalam hal pengawasan
pekerjaan oleh P3A/GP3A/IP3A.
Hasil Musyawarah Desa II dituangkan dalam Berita Acara.
Format berita acara pelaksanaan musyawarah desa II sebagaimana
tercantum dalam Format 6 Lampiran II.
c. penyusunan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A
Penyusunan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A dilaksanakan oleh P3A/GP3A/ IP3A
dengan didampingi TPM yang berisi rencana kerja pelaksanaan P3-
TGAI.
Format RKP3A/RKGP3A/RKIP3A sebagaimana tercantum dalam Format 7
Lampiran II.
RKP3A/RKGP3A/RKIP3A tersebut meliputi:
1) sket lokasi dan sket desain
Format sket lokasi sebagaimana tercantum dalam Format 8
Lampiran II;
2) jenis dan kuantitas kegiatan perbaikan jaringan irigasi,
rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan
irigasi yang akan dilaksanakan, berupa perhitungan volume
pekerjaan
Format perhitungan volume sebagaimana tercantum dalam Format 9
Lampiran II;
3) rencana anggaran dan biaya
Format rencana anggaran biaya sebagaimana tercantum dalam
Rencana anggaran dan biaya dilampiri:
a) daftar satuan bahan, material, alat bantu, dan tenaga
kerja
Format harga satuan bahan, material, alat bantu, dan
tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Format 11
Lampiran II.
b) analisa harga satuan
Format analisa harga satuan sebagaimana tercantum dalam
4) jadual pelaksanaan P3-TGAI
Format jadual pelaksanaan P3-TGAI sebagaimana tercantum dalam
Format 13 Lampiran II;
d. usulan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A
RKP3A/RKGP3A/RKIP3A beserta lampirannya disampaikan kepada PPK.
e. verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A
Verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A dilaksanakan oleh KMB dan hasil
verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A disampaikan kepada PPK.
Pelaksanaan verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A tersebut, meliputi:
1) pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian RKP3A/RKGP3A/ RKIP3A
dengan kriteria perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi
jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi;
2) penentuan urutan prioritas kegiatan perbaikan jaringan
irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan
jaringan irigasi yang dilengkapi dengan dokumen administrasi
dan teknis (kelengkapan administrasi dan RKP3A/RKGP3A/
RKIP3A); dan
3) jenis pekerjaan yang diusulkan dalam RKP3A/RKGP3A/ RKIP3A
harus sesuai dengan kemampuan teknis kelompok masyarakat
pelaksana pekerjaan. Hasil verifikasi RKP3A/ RKGP3A/RKIP3A
dilaporkan kepada PPK.
f. persetujuan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A
Berdasarkan hasil verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A dari KMB, PPK
memeriksa dan menyetujui RKP3A/RKGP3A/RKIP3A.
3. Tahap pelaksanaan
Tahap pelaksanaan P3-TGAI terdiri atas:

a. penandatanganan pakta integritas dan PKS
Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh Ketua P3A/GP3A/
IP3A dengan disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh PPK.
Pakta integritas tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan
ketentuan:
1) rangkap pertama disimpan oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A;
2) rangkap kedua disimpan oleh Kepala Desa; dan
3) rangkap ketiga disimpan oleh PPK.
Penandatanganan PKS dilaksanakan oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A dengan
PPK.
Format PKS sebagaimana tercantum dalam Format 15 Lampiran II.
b. penyaluran atau pencairan dana P3-TGAI
Penyaluran atau pencairan dana P3-TGAI dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam BAB V.
c. pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan
irigasi atau peningkatan jaringan irigasi
Pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan
irigasi atau peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh
P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi oleh TPM.
Proses pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi
jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi tersebut antara
lain:
1) pekerjaan persiapan (misalnya pengukuran lapangan, pembersihan
lapangan, dan penyiapan lokasi);
2) pengadaan material dan barang
Pengadaan material dan barang harus sesuai dengan spesifikasi
atau rincian material dan barang yang telah disepakati dan
disetujui dalam RKP3A/RKGP3A/RKIP3A. Material yang akan
digunakan harus diperiksa oleh Tim Pengawas.
Proses pengadaan material dan/atau barang dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengadaan material dan/atau barang dapat dibeli langsung
kepada penyedia material dan/atau barang dengan bukti berupa:
a) nota pembelian/bukti pembelian untuk pengadaan material
dan/atau barang dengan nilai sampai dengan Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
b) kuitansi dengan materai secukupnya untuk pengadaan
material dan/atau barang dengan nilai sampai dengan Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
c) surat perintah kerja untuk pengadaan material dan/atau
barang dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
Material harus disimpan sedemikian rupa untuk menjamin
perlindungan kualitas dan mudah diperiksa.
3) pelaksanaan konstruksi;
Dalam pelaksanaan konstruksi, dilakukan pengawasan kuantitas
dan kualitas serta memeriksa bahan-bahan yang ditempatkan,
dipindahkan, atau yang terpasang.
4) pengaturan tenaga kerja
Jadual kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target
jumlah dan waktu. Bila kondisi pekerjaan diperkirakan tidak
bisa diselesaikan, maka tenaga kerja perlu ditambah;
5) pengendalian waktu (jadual pekerjaan)
Jadual pekerjaan tersebut dijabarkan ke dalam target harian,
kemudian diperiksa terhadap pencapaian target hariannya.
Apabila target harian tidak terpenuhi maka selisih volume
harus diprogramkan untuk hari berikutnya; dan
6) pengendalian dana dan/atau biaya.

d. pelaporan dan dokumentasi
Pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan P3-TGAI dilakukan oleh
P3A/GP3A/IP3A dengan didampingi TPM.
Hasil pelaporan dan dokumentasi tersebut disampaikan kepada PPK.
e. tahap pengawasan dan evaluasi
1) pengawasan
Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A melalui Tim
Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari tahap persiapan
sampai dengan tahap penyelesaian kegiatan.
Pengawasan tersebut meliputi pengawasan administrasi,
pengawasan teknis, dan pengawasan keuangan.
Pengawasan administrasi, pengawasan teknis, dan pengawasan
keuangan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap
dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
b) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan
untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan,
meliputi:
i) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan,
pemakaian, dan sisa bahan;
ii) pengawasan terhadap penggunaan peralatan atau suku
cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di
lapangan; dan
iii) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja atau ahli
agar pelaksanaan pekerjaan sesuai yang direncanakan;
dan
c) pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta
efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan.
Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Pengawasan
administrasi, pengawasan teknis, dan pengawasan keuangan
tersebut ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil
tindakan.
2) evaluasi
Evaluasi terhadap pelaksanaan P3-TGAI dilaksanakan oleh Tim
Pengawas.
Tim Pengawas tersebut melakukan evaluasi terhadap:
a) pengadaan dan penggunaan material atau bahan;
b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja;
c) pengadaan dan penggunaan peralatan;
d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
e) pelaksanaan fisik; dan
f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan.
Hasil evaluasi tersebut berupa masukan dan rekomendasi yang
disampaikan kepada Ketua P3A/GP3A/IP3A.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut P3A/GP3A/IP3A melakukan
perbaikan dan peningkatan pelaksanaan P3-TGAI.
4. Tahap penyelesaian kegiatan
Tahap penyelesaian kegiatan P3-TGAI terdiri atas:
a. musyawarah desa III
Musyawarah desa III diawali dengan pelaksanaan survai oleh
P3A/GP3A/IP3A terhadap pekerjaan fisik yang telah mencapai 100%
(seratus persen).
Musyawarah desa III dilaksanakan dalam rangka melaporkan hasil
pekerjaan P3-TGAI oleh P3A/GP3A/IP3A kepada masyarakat desa,
Musyawarah desa III tersebut dilaksanakan dalam hal:
1) kondisi pada saat seluruh jenis kegiatan dinyatakan telah
selesai dilaksanakan (100%); dan
2) rangkuman penggunaan dana, dan pelaksanaan kegiatan (memuat
volume, jumlah hari orang kerja, gambar-gambar/as built
drawing) berdasarkan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A dan kondisi aktual di
lapangan.
Hasil musyawarah desa dituangkan dalam bentuk berita acara
musyawarah desa III.
Format berita acara musyawarah desa III sebagaimana tercantum dalam
b. laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI
Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI disusun oleh
P3A/GP3A/IP3A untuk disampaikan kepada PPK,
Format laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI
laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI dengan
melampirkan:
1) laporan kemajuan fisik yang telah mencapai 100% (seratus
persen) yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan hasil
pekerjaan P3-TGAI.
Format laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI
sebagaimana tercantum dalam Format 24 Lampiran II;
Format berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan P3-TGAI
sebagaimana tercantum dalam Format 26 Lampiran II;
2) foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan 100%(seratus persen);
3) berita acara musyawarah desa III beserta lampirannya.
4) data pendukung posisi progres 50% (lima puluh persen) sampai
dengan 100% (seratus persen) berupa:
a) catatan harian, laporan 2 (dua) mingguan dan bulanan.
Format laporan penggunaan bahan sebagaimana tercantum
Format laporan kondisi cuaca sebagaimana tercantum dalam
b) salinan absensi tenaga kerja
Format absensi tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam
Format 23 Lampiran II;
c) buku kas yang dilampiri salinan bukti pembelian (nota)/
kuitansi
Format laporan keuangan/buku kas P3A/GP3A/IP3A sebagaimana
tercantum dalam Format 25 Lampiran II;
c. surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI
Surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI dibuat
oleh P3A/GP3A/IP3A dan disampaikan kepada PPK.
Format surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (SP3K) P3-
TGAI sebagaimana tercantum dalam Format 29 Lampiran II.
d. penyerahan hasil pekerjaan dari P3A/GP3A/IP3A
Penyerahan hasil pekerjaan dari P3A/GP3A/IP3A dilakukan oleh
P3A/GP3A/IP3A setelah pekerjaan selesai kepada PPK.
Penyerahan hasil pekerjaan tersebut dituangkan dalam berita acara
penyerahan hasil pekerjaan.
Format berita acara penyerahan hasil pekerjaan oleh P3A/GP3A/IP3A
e. pemeliharaan pekerjaan
Pemeliharaan pekerjaan wajib dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A.
Pemeliharaan pekerjaan bertujuan untuk memelihara hasil pelaksanaan
P3-TGAI.
f. tindak lanjut penyelesaian pekerjaan yang belum selesai
Tindak lanjut penyelesaian pekerjaan yang belum selesai dilakukan
dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terdapat
kekurangan dalam pelaksanaan termasuk administrasi, maka PPK
memerintahkan kepada P3A/GP3A/IP3A untuk menyelesaikan kegiatan
dan/atau melakukan perbaikan.
g. penyerahan hasil pekerjaan dari PPK
Penyerahan hasil pekerjaan dari PPK kepada Kasatker yang dituangkan
dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan.
Format berita acara penyerahan hasil pelaksanaan P3-TGAI oleh PPK
kepada Kepala Satuan Kerja sebagaimana tercantum dalam Format 31
Lampiran II.
h. penyerahan hasil P3-TGAI
Berdasarkan hasil serah terima pekerjaan dari PPK kepada Kasatker,
Kasatker tersebut menyerahkan hasil P3-TGAI kepada Pemerintah Desa
yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan.
Format berita acara penyerahan hasil pelaksanaan P3-TGAI oleh
Kepala Satuan Kerja sebagaimana tercantum dalam Format 32 Lampiran
II.

BAB III
ORGANISASI DAN TUGAS PELAKSANA P3-TGAI

I. Struktur Organisasi
Struktur organisasi dalam pelaksanaan kegiatan P3-TGAI sebagaimana
dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2 :
Struktur Organisasi P3-TGAI

II. Organisasi dan Tugas Pelaksana di Tingkat Pusat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan
penyelenggara P3-TGAI. Pelaksana P3-TGAI pada tingkat pusat terdiri
atas TTP dan KMP.
TTP ditetapkan oleh Menteri. Menteri dalam pelaksanaannya dapat
mendelegasikan penandatanganan pembentukan TTP kepada Direktur
Jenderal Sumber Daya Air.
1. TTP
TTP bertugas:
a. menyusun kebijakan penyelenggaraan P3-TGAI;
b. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan P3-TGAI;
c. menyusun program dan anggaran P3-TGAI secara keseluruhan;
d. melakukan sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS;
e. melakukan ToT kepada TPB dan/atau KMB dengan dibantu oleh KMP;
f. melaksanakan pembinaan teknis terhadap TPB;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan P3-
TGAI;
h. memantau pelaksanaan kegiatan KMP; dan
i. meyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan P3-TGAI di
tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber
Daya Air paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. KMP
KMP bertugas:
a. memberikan pendampingan manajemen dalam penyelenggaraan P3-
TGAI di tingkat pusat;
b. membantu TTP dalam setiap tahapan pelaksanaan P3-TGAI;
c. membantu TTP dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P3-TGAI
di tingkat BBWS/BWS; dan
d. membantu TTP dalam penyusunan pelaporan pelaksanaan P3-TGAI di
tingkat pusat.
III. Organisasi dan Tugas Pelaksanaan P3-TGAI di Tingkat BBWS/BWS
1. Pelaksana P3-TGAI pada tingkat BBWS/BWS terdiri atas:
a. TPB;
b. Kasatker;
c. PPK; dan
d. KMB.
2. Keanggotaan TPB terdiri atas unsur:
a. BBWS/BWS, yang terdiri atas Kepala Bidang pada Balai Besar
Wilayah Sungai atau Kepala Seksi pada Balai Wilayah Sungai,
dan staf pendukung;
b. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atau dengan nama lain, terdiri
atas Kepala Bidang atau Kepala Seksi, dan dapat dibantu oleh
Pengamat dan Juru Pengairan; dan
c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota atau dengan nama lain,
terdiri atas Kepala Bidang atau Kepala Seksi, dan dapat
dibantu oleh Pengamat dan Juru Pengairan.
3. Tugas pelaksana P3-TGAI pada tingkat BBWS/BWS:
a. TPB, bertugas:
1) mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas perbaikan
jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau
peningkatan jaringan irigasi dalam rangka P3-TGAI;
2) melakukan validasi usulan daerah irigasi penerima P3-TGAI;
3) mengusulkan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI kepada
Kepala BBWS/BWS, selanjutnya Kepala BBWS/BWS mengajukan
daftar lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan
tembusan kepada Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan;
4) melakukan pelatihan (training) dalam bidang administrasi
dan teknis terhadap TPM dengan dibantu oleh KMB;
5) melakukan sosialisasi P3-TGAI kepada Camat, Kepala Desa,
Pengamat, dan Juru Pengairan pada daerah irigasi penerima
P3-TGAI;
6) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BBWS/BWS
apabila sewaktu-waktu diperlukan; dan
7) berkoordinasi dengan Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan setempat.
b. Kasatker, bertugas:
1) mengesahkan Surat Keputusan Penetapan P3A/GP3A/IP3A
penerima P3-TGAI dari PPK;
2) bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran
dana P3-TGAI kepada P3A/GP3A/IP3A;
3) melakukan pengawasan penyaluran dana P3-TGAI dan dapat
melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional;
4) menyusun laporan pertanggungjawaban untuk menjamin
akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana P3-TGAI
(paling sedikit memuat jumlah dana P3-TGAI yang
disalurkan, realisasi dana P3-TGAI yang telah disalurkan,
dan sisa dana P3-TGAI yang disetorkan ke rekening kas umum
negara serta melampirkan data bukti transfer/tanda terima
penerima dana P3-TGAI);
5) menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI
berdasarkan laporan dari PPK kepada Kepala BBWS/BWS dengan
tembusan kepada TTP;
6) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan melalui
e–monitoring; dan
7) menyerahkan hasil pekerjaan P3-TGAI kepada Pemerintah Desa
yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil
pekerjaan.

c. PPK, bertugas:
1) melakukan proses seleksi, penentuan dan penetapan
P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI;
2) melakukan pengadaan KMB dan TPM yang diproses melalui
pengadaan barang dan jasa;
3) menandatangani PKS bersama dengan P3A/GP3A/IP3A;
4) melaksanakan pencairan dana P3-TGAI yang diajukan oleh
Ketua P3A/GP3A/IP3A setelah dinyatakan memenuhi syarat;
5) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan P3-
TGAI sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6) memberikan arahan kepada KMB dan TPM dalam pelaksanaan P3-
TGAI;
7) memeriksa, mengevaluasi, dan menyetujui
RKP3A/RKGP3A/RKIP3A;
8) menyusun laporan tengah bulanan dan akhir bulanan untuk
disampaikan kepada Kasatker mengenai progres fisik dan
keuangan, dilengkapi dengan foto dokumentasi pelaksanaan
kegiatan P3-TGAI serta laporan yang bersifat khusus;
9) membuat dokumentasi kegiatan berupa foto paling sedikit
pada saat progres fisik 0% (nol persen), 50% (lima puluh
persen), 100% (seratus persen), dan sampel video sebelum
pelaksanaan, pada saat dilakukan pelaksanaan kegiatan dan
pada saat selesai pelaksanaan kegiatan P3-TGAI;
10) memantau pelaksanaan kegiatan KMB;
11) melakukan verifikasi persyaratan dalam pencairan dana
Tahap I dan Tahap II;
12) memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh
P3A/GP3A/IP3A;
13) menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kasatker yang
dituangkan dalam berita acara serah terima hasil
pekerjaan; dan
14) melakukan pencatatan hasil pelaksanaan P3-TGAI.
d. KMB, bertugas:
1) membantu TPB dalam pelaksanaan P3-TGAI;
2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi
P3A/GP3A/IP3A;
3) memberikan bantuan teknis dan administrasi kepada TPM
untuk melaksanakan pendampingan terhadap P3A/GP3A/IP3A
pada saat melakukan:
a) survai perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi
jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi
dan gambar kerja;
b) penyusunan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A;
c) pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan fisik di
lapangan;
d) rapat berkala di lapangan;
e) proses musyawarah desa dan penyiapan berita acaranya;
f) penandatanganan pakta integritas dan PKS;
g) administrasi pengajuan pencairan dana;
h) administrasi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
secara swakelola;
i) administrasi penyelesaian dan penyerahan pekerjaan;
dan
j) administrasi persiapan audit pekerjaan;
4) melakukan verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A sebelum
ditetapkan oleh PPK;
5) membantu TPM dalam penyelesaian permasalahan di lapangan;
6) memantau aktivitas dan peran TPM dalam pendampingan
pelaksanaan P3-TGAI dan penyelesaian masalah, baik di
tingkat persiapan, pelaksanaan kegiatan fisik, penarikan
atau pencairan dana, dan pencapaian progres di lapangan;
7) secara berkala melakukan bimbingan kepada TPM dalam proses
pendampingan terhadap P3A/GP3A/IP3A;
8) menyusun laporan bulanan kepada PPK yang berisi:
a) progres pelaksanaan fisik dan keuangan dari masing-
masing P3A/GP3A/IP3A;
b) catatan masalah yang terjadi di setiap P3A/GP3A/IP3A
beserta upaya penanganan yang telah dan akan
dilakukan;
c) pengaduan masyarakat yang terjadi; dan
d) dokumentasi pelaksanaan kegiatan per masing-masing
P3A/GP3A/IP3A paling sedikit pada saat progres fisik
0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100%
(seratus persen);
9) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
dalam rangka pengajuan pembayaran termijn oleh
P3A/GP3A/IP3A; dan
10) membantu PPK dalam memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan
yang dibuat oleh P3A/GP3A/IP3A.
IV. Organisasi dan Pembagian Tugas Pelaksana di Tingkat Penerima P3-TGAI
1. Pelaksana P3-TGAI pada tingkat penerima P3-TGAI terdiri atas:
a. P3A/GP3A/IP3A, paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris,
Bendahara, dan Anggota; dan
b. TPM.
2. TPM minimal berpendidikan Diploma Tiga (D3) atau yang setara
diutamakan Teknik Sipil/Pengairan dan tidak terikat kontrak kerja
dengan instansi pemerintah.
TPM hanya dapat melakukan pendampingan pada lokasi penerima P3-TGAI
maksimal 2 (dua) tahun berturut-turut pada desa penerima P3-TGAI
yang sama
3. Tugas pelaksana P3-TGAI pada tingkat penerima P3-TGAI:
a. P3A/GP3A/IP3A, bertugas:
1) menandatangani dan mentaati pakta integritas yang
disetujui Kepala Desa dan diketahui PPK;
2) membentuk Tim Swakelola yang terdiri atas Tim Perencana,
Tim Pembelian Bahan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas;
3) mengikuti setiap tahapan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk
teknis pelaksanaan P3-TGAI;
4) mengikuti musyawarah desa dan menandatangani berita acara
musyawarah desa;
5) mengajukan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A dilengkapi dengan KAK
kepada PPK;
6) membuka rekening dalam rangka pelaksanaan P3-TGAI
(rekening harus dual account yang terdiri atas Ketua dan
Bendahara P3A/GP3A/IP3A);
7) menjamin dan memfasilitasi transparansi kegiatan;
8) menandatangani dan mentaati PKS;
9) mengajukan surat permohonan pencairan dana P3-TGAI kepada
PPK dibantu oleh TPM;
10) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara swakelola
sesuai dengan pakta integritas dan PKS;
11) melaporkan secara berkala kepada PPK;
12) menghimpun bukti-bukti pengeluaran pelaksanaan P3-TGAI,
termasuk biaya persiapan, koordinasi, perencanaan, rapat
pelaksanaan, pelaporan, dan dokumentasi (paling banyak 5
%);
13) menyusun laporan kemajuan pelaksanaan;
14) menyusun laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-
TGAI;
15) membuat surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan
P3-TGAI;
16) menyimpan seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan
secara baik untuk kepentingan audit;
17) bertanggungjawab penuh terhadap penyelesaian pekerjaan
baik fisik, keuangan, dan pelaporan;
18) menyerahkan hasil pekerjaan P3-TGAI kepada PPK setelah
disepakati dalam musyawarah desa III dan mendapatkan
persetujuan dari Kepala Desa;
19) membuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan P3-TGAI;
dan
20) berkewajiban untuk memelihara hasil pelaksanaan pekerjaan
P3-TGAI.
Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, P3A/GP3A/IP3A dibina oleh
Kepala desa.
b. TPM bertugas:
a. mengikuti pelatihan (training) yang diselenggarakan oleh
TPB;
b. melaksanakan sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-
TGAI;
c. memotivasi P3A/GP3A/IP3A untuk berpartisipasi secara aktif
sesuai peran dan tanggungjawabnya;
d. membantu penyusunan laporan dan dokumentasi P3A/GP3A/IP3A
dalam pelaksanaan P3-TGAI;
e. membantu P3A/GP3A/IP3A dalam pengajuan surat permohonan
pencairan dana P3-TGAI dan kelengkapannya;
f. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
dalam rangka pengajuan pembayaran termijn oleh
P3A/GP3A/IP3A;
g. mendampingi P3A/GP3A/IP3A dalam:
1) musyawarah desa;
2) survai perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi
jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi
dan pembuatan gambar kerja;
3) penyusunan rencana kerja P3A/GP3A/IP3A;
4) pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi
jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi;
dan
5) pelaporan pekerjaan selesai;
h. menginformasikan sesegera mungkin kepada KMB apabila
terjadi permasalahan di lapangan yang tidak dapat
diselesaikan TPM;
i. berkoordinasi dengan KMB dalam hal pelaporan; dan
j. membuat catatan harian, laporan 2 (dua) mingguan, dan
laporan bulanan serta menyampaikannya kepada PPK.
4. P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim
Swakelola.
Tim Swakelola tersebut terdiri atas Tim Perencana, Tim Pembelian
Bahan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas.
a. Tim Perencana, bertugas:
1) survai perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan
irigasi atau peningkatan jaringan irigasi;
2) penyusunan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A yang dilengkapi KAK yang
meliputi kegiatan pembuatan desain sederhana, metode
pelaksanaan pekerjaan, dan jadual pelaksanaan; dan
3) penyusunan RAB, yang dilengkapi dengan:
a) analisa harga satuan; dan
b) perhitungan volume pekerjaan.

b. Tim Pembelian Bahan, bertugas melakukan pengadaan barang yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola. Dalam penyusunan RAB,
Tim Pembelian Bahan juga bertugas menyusun daftar harga satuan
bahan, material, alat bantu dan tenaga kerja;
c. Tim Pelaksana, bertugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
RKP3A/RKGP3A/RKIP3A yang telah disetujui PPK dan membuat
laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Ketua P3A/GP3A/IP3A.
Laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Ketua P3A/GP3A/IP3A
tersebut, memuat:
1) rencana penggunaan dana untuk pengajuan pencairan dana;
2) laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI (tengah
bulanan dan bulanan); dan
3) absensi tenaga kerja.
d. Tim Pengawas, bertugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan dan pelaporan (baik fisik maupun
administrasi pekerjaan P3-TGAI) kepada ketua P3A/GP3A/IP3A.
Laporan tersebut, meliputi:
1) laporan penggunaan bahan; dan
2) laporan kondisi cuaca.

BAB IV
JENIS KEGIATAN DAN URUTAN PRIORITAS PELAKSANAAN P3-TGAI

I. Jenis Kegiatan P3-TGAI
Jenis kegiatan P3-TGAI terdiri atas:
a. perbaikan jaringan irigasi, merupakan usaha untuk mengembalikan
kondisi dan fungsi saluran dan/atau bangunan irigasi seperti semula
secara parsial;
b. rehabilitasi jaringan irigasi, merupakan kegiatan perbaikan
jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi
seperti semula; dan
c. peningkatan jaringan irigasi, merupakan kegiatan meningkatkan
fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan
menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada
dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah
irigasi.

II. Pelaksanaan Perbaikan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi,
dan Peningkatan Jaringan Irigasi
Pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi,
dan peningkatan jaringan irigasi meliputi kegiatan:
a. pengerukan sedimen tanpa menggunakan alat berat pada saluran
pembawa dan/atau saluran pembuang;
b. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan berupa lining beton,
pasangan batu pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang;
c. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan tanggul pada saluran
pembawa dan/atau saluran pembuang;
d. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan bangunan air, bangunan
bagi/sadap, box tersier, atau box kuarter; dan
e. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan bangunan pelengkap antara
lain berupa gorong-gorong, bangunan terjun, jembatan layanan,
tangga cuci, tempat mandi hewan, dan jalan inspeksi.

III. Obyek P3-TGAI
Pelaksanaan kegiatan P3-TGAI yang berupa perbaikan jaringan irigasi,
rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi
dilaksanakan pada:
a. daerah irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 (seratus lima
puluh) ha dan/atau irigasi desa; atau
b. jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
kota.
Kegiatan pada huruf a dan huruf b tidak boleh tumpang tindih dengan
kegiatan lain.

IV. Urutan Prioritas Kegiatan P3-TGAI
Dalam hal pada desa calon penerima P3-TGAI terdapat beberapa jenis
jaringan irigasi, P3-TGAI diberikan berdasarkan urutan prioritas:
a. irigasi permukaan;
b. irigasi rawa (pasang surut dan lebak);
c. irigasi air tanah;
d. irigasi pompa; atau
e. irigasi tambak.
Urutan prioritas sebagaimana dimaksud di atas, diberikan sesuai dengan
kondisi pada masing-masing desa calon penerima P3-TGAI.

V. Kegiatan Yang Dikecualikan Dalam Kegiatan P3-TGAI
Penggunaan dana P3-TGAI dikecualikan untuk:
a. semua kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi;
b. kegiatan yang berbahaya dan/atau merusak lingkungan;
c. pembelian lahan, kendaraan, dan peralatan elektronika;
d. pembelian mesin pompa dan/atau pengeboran sumur air tanah; dan
e. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran P3-
TGAI.
BAB V
PEMBIAYAAN

I. Sumber Dana
Pembiayaan P3-TGAI bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
Negara tahun anggaran berjalan dalam:
a. DIPA Satuan Kerja Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan dan
b. DIPA Satuan Kerja yang diberi penugasan untuk melaksanakan P3-TGAI
di tingkat BBWS/BWS.

II. Penerima P3-TGAI
P3-TGAI diberikan kepada P3A/GP3A/IP3A yang memenuhi syarat sesuai
Pedoman Umum, yang ditetapkan oleh PPK serta disahkan oleh Kasatker,
untuk perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau
peningkatan jaringan irigasi.
Penerima P3-TGAI diberikan dengan syarat dan urutan prioritas :
a. P3A/GP3A/IP3A yang telah berbadan hukum;
b. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
c. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan dengan Akta Notaris; atau
d. P3A yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.

III. Alokasi Anggaran
1. Alokasi Dana P3-TGAI pada P3A/GP3A/IP3A
Dana P3-TGAI dialokasikan paling banyak sebesar Rp 195.000.000,-
(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sudah termasuk pajak per
P3A/GP3A/IP3A.
Dana P3-TGAI digunakan oleh P3A/GP3A/IP3A untuk perbaikan jaringan
irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan
irigasi yang dikerjakan atau dihasilkan sendiri oleh P3A/GP3A/IP3A
secara swakelola.
Jumlah dana tersebut, sudah termasuk biaya yang dikeluarkan oleh
P3A/GP3A/IP3A sendiri untuk persiapan, koordinasi, perencanaan,
rapat pelaksanaan, pelaporan, dan dokumentasi. paling banyak
sebesar 5 % (lima per seratus).
2. Alokasi Dana Belanja Barang pada KMB dan TPM
Selain untuk gaji atau upah, PPK mengalokasikan biaya operasional
dan kegiatan bagi KMB maupun untuk TPM sesuai dengan ketersediaan
dana.
Biaya operasional untuk KMB tersebut terdiri atas:
a. biaya mobilisasi dan demobilisasi;
b. biaya komunikasi;
c. biaya sewa kendaraan;
d. biaya transportasi (BBM);
e. biaya penyusunan laporan serta dokumentasi; dan
f. biaya penyelenggaraan pelatihan bagi TPM.
Biaya operasional dan pelaksanaan untuk TPM tersebut terdiri atas:
a. biaya komunikasi;
b. biaya transportasi; dan
c. biaya penyusunan laporan yang menjadi tugas TPM.
3. Alokasi Dana Belanja Barang untuk Operasional Satker. dan TPB
Biaya yang digunakan untuk operasional Satker. dan TPB terdiri
atas:
a. biaya pengadaan/tender konsultan;
b. biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan pemantauan;
c. biaya alat tulis kantor;
d. biaya rapat/pertemuan/sosialisasi (misalnya snack/makan, sewa
ruangan);
e. honor rapat/transport lokal;
f. biaya penyusunan laporan; dan
g. biaya dokumentasi.

IV. Proses Penyaluran atau Pencairan Dana
1. Penyaluran dana P3-TGAI
Penyaluran dana P3-TGAI berupa uang yang secara langsung disalurkan
dari rekening Kas Negara ke rekening P3A/GP3A/IP3A melalui
mekanisme LS sesuai RKP3A/RKGP3A/RKIP3A.
2. Proses pencairan dana
Proses pencairan dana P3-TGAI kepada P3A/GP3A/IP3A sebagai berikut:
a. dalam rangka pelaksanaan P3-TGAI, Ketua bersama bendahara
P3A/GP3A/IP3A diwajibkan untuk membuka rekening di Bank Umum
Pemerintah terdekat. Rekening tersebut dibuat atas nama
P3A/GP3A/IP3A dengan ditandatangani bersama oleh ketua dan
bendahara dengan 2 (dua) identitas diri dan nama yang berbeda;
Bank Umum Pemerintah tersebut bukan merupakan Bank Perkreditan
Rakyat dan sejenisnya;
b. pada saat P3A/GP3A/IP3A menyerahkan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A,
P3A/GP3A/IP3A harus menyampaikan salinan buku rekening
tersebut kepada PPK sebagai lampiran;
c. dalam melakukan pencairan dana, P3A/GP3A/IP3A membawa dan
menunjukkan asli buku rekening tersebut kepada PPK;
d. dalam hal P3A sebagai penerima P3-TGAI yang sudah ditetapkan
oleh PPK masih berbentuk P3A yang disahkan dengan Keputusan
Kepala Desa, maka P3A tersebut wajib mengurus keabsahannya
paling sedikit dengan akta notaris terlebih dahulu guna
dijadikan lampiran pada saat pencairan Tahap I;

e. Proses pencairan dana P3-TGAI dilakukan secara bertahap
setelah pakta integritas ditandatangani oleh Ketua
P3A/GP3A/IP3A dan disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui
oleh PPK serta setelah PKS ditandatangani oleh PPK dan Ketua
P3A/GP3A/IP3A.
Format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Format 14
Lampiran II.
pencairan dana P3-TGAI tersebut dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:
1) tahap I (sebesar 70% dari nilai PKS).
P3A/GP3A/IP3A mengajukan surat permohonan pencairan dana
tahap I kepada PPK.
Format surat permohonan pencairan dana sebagaimana
tercantum dalam Format 17 Lampiran II;
Surat permohonan pencairan dana tahap I dengan
melampirkan:
a) salinan PKS dan buku rekening bank P3A/GP3A/IP3A;
b) rencana penggunaan dana P3-TGAI sebesar 70% (tujuh
puluh persen) dari nilai PKS.
Format rencana penggunaan dana sebagaimana tercantum
c) surat pernyataan telah siap melaksanakan swakelola.
Format surat pernyataan siap melaksanakan swakelola
d) kuitansi tanda terima tahap I yang ditandatangani
Ketua P3A/GP3A/IP3A.
Format kuitansi tanda terima sebagaimana tercantum
e) salinan legalitas P3A paling sedikit dibuktikan
dengan Akta Notaris; dan
f) surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani
oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A.
Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)
2) tahap II (sebesar 30% dari nilai PKS).
Apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai
50% (lima puluh persen), P3A/GP3A/IP3A mengajukan surat
permohonan pencairan dana tahap II kepada PPK.
Format surat permohonan pencairan dana sebagaimana
tercantum dalam Format 17 Lampiran II.
P3A/GP3A/IP3A dalam mengajukan surat permohonan pencairan
dana tahap II harus melampirkan:
a) laporan kemajuan fisik telah mencapai 50% (lima puluh
persen), yang dibuktikan dengan berita acara
pemeriksaan hasil pekerjaan P3-TGAI;
b) rencana penggunaan dana P3-TGAI sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari nilai PKS;
c) Laporan pendukung pencairan dana berupa:
i. dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
ii. salinan buku kas yang dilampirkan salinan bukti
pembelian (nota)/kuitansi; dan
iii. salinan absensi tenaga kerja;
d) catatan harian, laporan 2 (dua) mingguan dan bulanan;

e) kuitansi tanda terima tahap II yang ditandatangani
oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A; dan
f) surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang
ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A.
f. setelah seluruh lampiran surat permohonan pencairan tersebut
di atas telah diterima oleh PPK, PPK melakukan proses
pencairan dana P3-TGAI.
etentuan Perpajakan
Disusun berd

BAB VI
PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan oleh masyarakat dapat dilakukan secara individu maupun melalui
organisasi masyarakat yang ada di wilayah setempat. Pengaduan dapat
disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada BBWS/BWS terkait atau
melalui TPM yang ada di lapangan.
Penanganan pengaduan dilaksanakan oleh BBWS/BWS dibantu oleh KMB sesuai
dengan kewenangannya. Dalam penanganan pengaduan BBWS/BWS dapat
berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi yang terkait dengan pelaksanaan P3-
TGAI dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penanganan pengaduan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Rahasia
Identitas pelapor harus dirahasiakan kecuali yang bersangkutan
menghendaki sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak
pelapor agar merasa aman, nyaman dan tenteram berkaitan dengan masalah
yang dilaporkannya.
2. Transparan
Penanganan masalah harus mengacu pada asas "Dari, Oleh, Untuk
Masyarakat" (DOUM), artinya harus diberitahu dan dilibatkan dalam
proses penanganan pengaduan atau masalah dengan didampingi oleh TPM.
Kemajuan penanganan masalah harus disampaikan kepada seluruh masyarakat
baik melalui forum musyawarah maupun melalui papan informasi dan media
lain yang memungkinkan sesuai kondisi setempat. Masyarakat dimotivasi
untuk berperan aktif dan mengontrol proses penanganan pengaduan atau
masalah yang terjadi. Tugas TPM adalah mendorong dan mengadvokasi serta
memastikan bahwa masyarakat pro-aktif dalam keseluruhan proses
penanganan masalah.
3. Proposional
Penanganan pengaduan harus sesuai dengan cakupan kasus atau masalah
yang terjadi. Jika kasusnya berkaitan dengan penyimpangan prinsip dan
prosedur, maka fokus penanganannya harus mengenai prinsip dan prosedur
tersebut. Jika permasalahannya berkaitan dengan penyimpangan dana, maka
masalah atau kasus yang ditangani harus mengenai penyimpangan prinsip
dan prosedur maupun penyimpangan dana.
4. Akuntabilitas
Proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah serta tindak
lanjutnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang berlaku.
5. Obyektif
Penanganan pengaduan ditangani secara objektif, yang artinya pengaduan-
pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme
uji silang, sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang
sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan kepada
salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang semestinya.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

I. Pemantauan
Pemantauan pelaksanaan P3-TGAI dilaksanakan bersama oleh seluruh
anggota P3A/GP3A/IP3A dan Kepala Desa yang bersangkutan.
Pemantauan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari P3A/GP3A/IP3A
sampai dengan TTP.
PPK/Satuan Kerja yang diberi penugasan untuk melaksanakan P3-TGAI
melakukan pemantauan pelaksanaan P3-TGAI di wilayah kerjanya bersama
dengan TPB dan KMB.
TTP bersama KMP melakukan pemantauan P3-TGAI dalam lingkup nasional.

II. Pelaporan
Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari P3A/GP3A/IP3A, PPK,
Kasatker, Kepala BBWS/BWS, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan,
sampai Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Selain itu TPM, KMB, dan KMP
juga melaksanakan pelaporan secara berjenjang sesuai tugas masing-
masing. Ketentuan pelaporan P3-TGAI sebagai berikut:
1. Pelaporan oleh P3A/GP3A/IP3A
Seluruh laporan disusun oleh P3A/GP3A/IP3A dan biaya penyusunannya
diambil dari biaya manajemen P3A/GP3A/IP3A. Laporan pelaksanaan
kegiatan P3-TGAI oleh P3A/GP3A/IP3A terdiri atas:
a. catatan harian
Laporan catatan harian berupa laporan penggunaan tenaga kerja
(absensi tenaga kerja), pemakaian bahan dan/atau peralatan dan
laporan kondisi cuaca.

b. laporan 2 (dua) mingguan dan laporan bulanan
Laporan 2 (dua) mingguan dan laporan bulanan, berupa laporan
kemajuan fisik dan keuangan.
c. laporan keuangan/buku kas
Laporan Keuangan/Buku Kas dilampiri salinan bukti pembelian
(nota)/kuitansi.
d. dokumentasi pelaksanaan P3-TGAI
Dokumentasi pelaksanaan P3-TGAI merupakan foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan fisik P3-TGAI di lapangan, sekurang-
kurangnya pada saat pekerjaan fisik lapangan mencapai 0%, 50%
dan 100%.
2. Pelaporan oleh TPM, KMB dan KMP
Laporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari TPM di tingkat
desa, KMB di tingkat BBWS/BWS, dan KMP di tingkat Pusat.
a. pelaporan oleh TPM
Laporan TPM secara garis besar terdiri atas:
1) catatan harian;
2) laporan 2 (dua) mingguan;
3) laporan bulanan; dan
4) dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan Lapangan.
Dokumentasi pelaksanaan P3-TGAI oleh P3A/GP3A/IP3A paling
sedikit meliputi kegiatan sosialisasi masyarakat, musyawarah
desa I, survai lokasi, musyawarah desa II, kondisi fisik 0%,
kondisi fisik 50%, kondisi fisik 100%, musyawarah desa III.
b. pelaporan oleh KMB
Jenis laporan KMB disusun sesuai yang dipersyaratkan dalam
KAK.
Laporan bulanan KMB terhadap pelaksanaan P3-TGAI yang
dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A meliputi:
1) progres pelaksanaan fisik dan keuangan dari masing-masing
P3A/GP3A/IP3A;
2) catatan masalah yang terjadi di setiap P3A/GP3A/IP3A
beserta upaya penanganan yang telah dan akan dilakukan;
3) pengaduan masyarakat yang terjadi; dan
4) dokumentasi progres kegiatan per masing-masing
P3A/GP3A/IP3A paling sedikit pada saat progres fisik 0%,
50% dan 100%.
c. pelaporan oleh KMP
Jenis laporan KMP disusun sesuai yang dipersyaratkan dalam
KAK.
Laporan KMP merupakan laporan pelaksanaan P3-TGAI secara
nasional yang bersumber dari laporan KMB.
3. Pelaporan oleh PPK
Jenis laporan PPK dalam pelaksanaan P3-TGAI meliputi:
a. laporan tengah bulanan dan akhir bulanan kepada Kasatker.
mengenai progres fisik dan keuangan, dilengkapi dengan foto
dokumentasi pelaksanaan kegiatan P3-TGAI serta laporan yang
bersifat khusus;
b. dokumentasi kegiatan berupa foto paling sedikit pada saat
progres fisik 0%, 50% dan 100% dan sampel video sebelum
pelaksanaan, pada saat dilakukan pelaksanaan kegiatan dan pada
saat selesai pelaksanaan kegiatan P3-TGAI; dan
c. pencatatan hasil pelaksanaan pekerjaan P3-TGAI.
4. Pelaporan oleh Kasatker.
Kasatker menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI
berdasarkan laporan dari PPK kepada Kepala BBWS/BWS dengan tembusan
kepada TTP.
Laporan Kasatker. berisikan progres fisik, progres keuangan dan
permasalahan, dilengkapi dengan foto dokumentasi pelaksanaan
kegiatan P3-TGAI, serta laporan yang bersifat khusus (bila ada)
yang telah dibuat oleh PPK.
Kasatker membuat Laporan Akhir Pelaksanaan, yang berisi seluruh
proses penyelenggaraan P3-TGAI, termasuk output (buah/m) dan
outcome (ha).
5. Pelaporan oleh TTP
TTP meyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan P3-TGAI di tingkat
pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

-----------------------
LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR
NOMOR 134/SE/D/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI

TAHAP PERSIAPAN

Pelaksanaan ToT kepada TPB dan/atau KMB

Pelaksanaan pelatihan (Training) kepada TPM

Pelaksanaan Sosialisasi P3-TGAI di Tingkat BBWS/BWS

Pelaksanaan Sosialisasi P3-TGAI di Tingkat Penerima P3-TGAI

Pelaksanaan Musyawarah Desa I

B

Usulan Calon Penerima P3-TGAI kepada PPK

Tidak

Ya

Verifikasi
P3A/GP3A/IP3A oleh KMB

Penetapan dan Pengesahan P3A/GP3A/IP3A

A

MULAI

Pembentukan TPB

Penjaringan Usulan
Lokasi P3-TGAI

Tidak Valid

Validasi Lokasi DI. Oleh TPB

Valid

Usulan Lokasi D.I. P3-TGAI dari Kepala BBWS/BWS ke Direktur Jenderal SDA
tembusan ke Direktur Bina O&P

SK Penetapan Lokasi D.I. P3-TGAI

Pengadaan Konsultan Tingkat Pusat dan BBWS/BWS

Pembentukan TTP

A

Sosialisasi Kegiatan P3-TGAI

Penyusunan Petunjuk Teknis P3-TGAI

B

Survei Perbaikan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi atau
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pelaksanaan Musyawarah Desa II

Penyusunan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A

Usulan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A kepada PPK

Pencairan Dana Tahap II

Pencairan Dana Tahap I

Verifikasi
RKP3A/RKGP3A/
RKIP3A

Tidak

Ya

Persetujuan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A oleh PPK

Penandatanganan Pakta Integritas dan PKS

Pelaksanaan, Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi, Pelaporan, dan
Pendokumentasian Kegiatan Perbaikan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Jaringan
Irigasi atau Peningkatan Jaringan Irigasi

Musyawarah Desa III

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan P3- TGAI

Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) P3-TGAI

Penyerahan Hasil Pekerjaan

Pemeliharaan Pekerjaan

SELESAI

TAHAP PERENCANAAN

TAHAP PELAKSANAAN

TAHAP PENYELESAIAN KEGIATAN

MENTERI PU-PR

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR

TIM TEKNIS PUSAT

TIM PELAKSANA BALAI

SATKER

KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT

KONSULTAN MANAJEMEN BALAI

DINAS PROVINSI

DINAS KAB./KOTA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PEMERINTAH DESA

TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT

Masyarakat Petani

P3A/GP3A/IP3A

Keterangan:
Tugas/Perintah
-------- Koordinasi

Lampiran I Juknis P3-TGAI 2018

Recommend Documents