KURANGNYA DAERAH RESAPAN AIR DI KAWASAN BANDUNG UTARA
Tineke Andriani – 10040015161 Rizka Rahma Zahira – 10040015162 Prasetyo Raharjo – 10040015163 M. Rafil Hasan – 10040015164 Claudhea Fauzia – 10040015165
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung 2016
1
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah yang berjudul “Kurangnya daerah resapan di Kawasan Bandung Utara” ini. Dalam penulisan makalah ini kami banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan makalah ini. Kami sadar bahwa dalam makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, Hal itu di karenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan kami . Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita. Akhir kata, kami memohon maaf apabila dalam penulisan makalah ini terdapat banyak kesalahan.
Bandung , 28 November 2016
Tim Penulis
2
Daftar Isi KURANGNYA DAERAH RESAPAN AIR DI KAWASAN BANDUNG UTARA..................i BAB I.........................................................................................................................................1 PENDAHULUAN......................................................................................................................1 1.1 Latar Belakang.................................................................................................................1 1.2. Identifikasi Masalah........................................................................................................2 BAB II........................................................................................................................................3 PEMBAHASAN........................................................................................................................3 A.
Pengertian Daerah Resapan Air...................................................................................3
B.
Penyebab dan Dampak dari Berkurangnya Daerah Resapan Air di Kawasan
Bandung Utara.......................................................................................................................4 C.
Upaya dalam mengatasi permasalahan kurangnya Daerah Resapan Air.....................5
BAB III.......................................................................................................................................7 PENUTUP..................................................................................................................................7 A.
Kesimpulan..................................................................................................................7
B.
Saran............................................................................................................................7
Daftar Pustaka............................................................................................................................8
3
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kawasan Bandung Utara merupakan suatu wilayah yang dikembangkan sebagai Kawasan Lindung atau Kawasan Konservasi berlandaskan pada kebijakan pemerintah Provinsi dan Kabupaten yaitu pada Surat Keputusan Gubernur No. 181 Tahun 1982 tentang Peruntukan Lahan Di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara ditetapkan sebagai Hutan Lindung, Pertanian Tanaman Keras, dan Pertanian Non Tanaman Keras. Sehingga daerah resapan air dapat diartikan daerah masuknya air dari permukaan tanahke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanahyang mengalir ke daerah yang lebih rendah. Kawasan Bandung Utara (KBU) mempunyai fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan di Cekungan Bandung, yaitu sebagai daerah resapan dan penyimpan cadangan air bagi daerah bawahannya. Sebagai Kawasan Lindung, KBU juga berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan keberlanjutan Fungsi utama dari daerah resapan air yaitu sebagai penyaring air tanah, ketika air masuk ke daerah resapan maka akan terjadi proses penyaringan air dari partikel-partikel yang terlarut di dalamnya, jadi memungkinkan perjalanan air dalam tanah menjadi sangat lambat dan oleh karenanya memerlukan waktu yang relatif lama. Daerah Resapan Air sendiri merupakan sebuah daerah yang disediakan untuk masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air di dalam tanah. Juga berfungsi untuk menampung debit air hujan yang turun di daerah tersebut. Secara tidak langsung daerah resapan air memegang peran penting sebagai pengendali banjir dan kekeringan di musim kemarau Faktanya telah terjadi alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara yang menyebabkan berkurangnya Daerah Resapan Air karena sudah banyak daerah yang digunakan untuk lahan pariwisata, apartemen, lahan ekonomi lainnya sehingga terjadi alih fungsi lahan yang sama sekali tidak sesuai dengan fungsi atau peran awalnya. Namun jika akan melakukan pemanfaatan kawasan lindung sebaiknya melihat dahulu beberapa ketentuan KBU yang terdapat dalam
1
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 11 Pemanfaatan ruang Kawasan Lindung di KBU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut seperti :
Pemanfaatan ruang harus tetap mempertahankan fungsi Kawasan Lindung
atau Kawasan Konservasi Wilayah-wilayah yang layak dan potensial dikembangkan untuk kegiatan budidaya dapat diarahkan sebagai kawasan budidaya dengan tetap mempertahankan fungsi lindung Daerah Kawasan Bandung Utara.
Oleh karena itu, kami tertarik memilih judul pada makalah kami yaitu “Pengelolaan Daerah Resapan Air di Kawasan Bandung Utara”
1.2. Identifikasi Masalah 1. Bagaimanakah pengaturan pengelolaan daerah resapan air di KBU berdasarkan Perda Jawa Barat No 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung? 2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menanggulangi berkurangnya daerah resapan air di Kawasan Bandung Utara akibar alih fungsi lahan berdasarkan Perda Jawa Barat No 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara?
2
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Daerah Resapan Air Daerah resapan air adalah daerah masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanahyang mengalir ke daerah yang lebih rendah. Daerah ini memiliki kandungan komposisi mineral dan komposisi garam yang lebih rendah dari daerah luahannya dalam satu aliran air tanah yang sama dan mengalami penurunan tekanan air yang berlawanan dengan kenaikan tekanan air di daerah luahannya dalam satu aliran air tanah yang sama. Daerah resapan air juga terdapat perbedaan distribusi tumbuh-tumbuhan Untuk kawasan lindung, kriteria umumnya dalah sebagai berikut:
Ketinggian > 1500 m di atas permukaan laut (dpl). Kemiringan lahan > 40 % Tanah sangat peka/ peka terhadap erosi. Curah hujan > 1500 mm/tahun Penggunaan lahan sebagai hutan.
Adapun untuk indikator sebuah wilayah untuk mempunyai daerah resapan air yaitu menurut Perda Jawa Barat No 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 10 sebagai berikut:
Curah hujan >1000 mm/th, Pasir halus min 1/16 mm, Kecepatan air 1 m/hr, Kedalaman muka air tanah >10 m, lereng <15%, Kedudukan muka air dangkal > tinggi dari muka air dalam.
Kemudian yang terdapat dalam Pasal 9 Perda Jawa Barat No 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menjelaskan bahwa “Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.”
3
Berdasarkan Perda Jawa Barat No 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara. Pada Pasal 35 dijelaskan bahwa, Setiap orang dilarang : a. mendirikan bangunan di KBU tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. mengubah fungsi pemanfaatan ruang di kawasan lindung; c. melakukan alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis; d. melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Jika telah mengubah kawasan atas atau hulu yang seharusnya menjadi daerah resapan air menjadi sarana
perekonomian maka pelaku usaha pun harus memperhatikan dan memberi
perlindungan terhadap kawasan bawahannya melalui :
Mempertahankan dan memperluas hutan lindung yang telah ada, serta memperluas areal hutan bagi daerah-daerah yang memenuhi kriteria hutan lindung.
Daerah-daerah yang memenuhi kriteria sebagai hutan lindung, dapat digunakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mempertahankan fungsi hidrologis sebagaimana hutan lindung.
Pengendalian kegiatan budidaya yang terlanjur ada, selama tidak mengganggu fungsi lindung.
Pengendalian terhadap pengembangan kegiatan budidaya
4
B. Penyebab dan Dampak dari Berkurangnya Daerah Resapan Air di Kawasan Bandung Utara Terjadinya berkurangnya daerah resapan air di Kawasan Bandung Utara yang disebabkan oleh alif fungsi lahan menyebabkan terjadinya banjir di Kota Bandung dan Kawasan Bandung Selatan. Hal ini dibuktikan dengan tesis dari Indragiri Jatikusuma, yang menyatakan bahwa lahan kritis di KBU meningkat selama lima tahun terakhir dari 3.42% menjadi 9.06%. Peningkatan ini juga diperparah dengan semakin meningkatnya lahan terbangun, khususnya perumahan dan apartemen. Pada awalnya, KBU diperuntukan untuk menjadi kawasan konservasi reservoir alami. Namun, jika fungsi alami ini diganggu dengan maraknya pembangunan, maka resapan air di KBU akan semakin berkurang. Dampak yang lain yakni kekeringan diwaktu musim kemarau. Ini terjadi karena air hujan yang turun di musim hujan tidak tertampung di dalam tanah akibatnya air tanah sedikit bahkan tak ada lagi Hal ini dikarenakan, pada musim kemarau terjadi ancamanan kekeringan yang kronis. Sedangkan pada musim hujan, air melimpah tak terserap. Hal ini karena fungsi KBU, kawasan yang awalnya merupakan daerah resapan air bagi cekungan Bandung, bergeser menjadi kawasan pemukiman. Daur air yang awalnya terjamin secara alami, malah terus berkurang. Semua itu berujung pada semakin berkurangnya koefisien limpasan (daya serap tanah) yang berimbas pada meningkatnya aliran sungai Cikapundung dan Citarum. Tidak heran, sungai-sungai meluap dan terjadi banjir. Di satu sisi, buruknya birokrasi pemerintah dalam menentukan pembangunan juga mengkhawatirkan, rencana pembangunan yang ada tidak sesuai dengan rekomendasi peruntukan lahan yang sudah diajukan oleh akademisi, dan adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan dimana akan direncakan pembangunan belasan apartemen, yang sebelumnya tidak terdapat dalam rencana. Ditambah lagi dengan kejadian yang belum lama ini, daerah Kota Bandung lebih tepatnya daerah Pagarsih dan Pasteur mengalami musibah banjir yang cukup parah. Dengan demikian, jika ingin mengurangi ancaman banjir di Bandung, salah satu yang harus diperhatikan adalah KBU. Apalagi sebagian daerah Pasteur, yang sempat terdendam air hingga setinggi 1,5 meter, memang termasuk dalam KBU. Sayangnya, kondisi KBU saat ini sungguh jauh dari kata ideal. Tak terkendalinya industri properti dalam bentuk perumahan, resort, hotel, dan proyekproyek sejenisnya, membuat KBU tak berfungsi sebagai daerah resapan.
5
C. Upaya dalam mengatasi permasalahan kurangnya Daerah Resapan Air Keterhubungan antara banjir Bandung dan kerusakan alam di Kawasan Bandung Utara harus disikapi serius oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kota & kabupaten yang berada di wilayah Kawasan Bandung Utara, yaitu Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Pemerintah Kota Cimahi. Pihak-pihak yang berwenang harus segera melakukan koordinasi. Jalankan amanat Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan KBU. Perda tersebut memang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian alam, khususnya yang berkaitan dengan KBU. Ditambah lagi Pemerintah Kota Bandung juga sudah membatasi izin-izin pembangunan di Bandung Utara. Maksudnya bukan melarang tapi membatasi. Selain itu, teknologi anti banjir lainnya yang tengah diupayakan adalah pembangunan tol air. Saat ini, tol air pertama telah beroperasi di Kecamatan Gedebage sehingga dalam beberapa hari ini tidak terjadi banjir di kawasan tersebut meski hujan turun deras. Tol air tersebut diklaim telah efektif mengurangi banjir. Tol air yang dibangun Pemerintah Kota Bandung membuat air yang menggenang tersedot masuk ke pipa khusus yang langsung berujung di sungai terdekat tanpa ada gangguan berupa sampah atau endapan tanah.
6
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan Perda Jawa Barat No 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung bahwa, “Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan”. Sehingga untuk mendirikan bangunan dikawasan Bandung Utara disamping memerlukan izin juga memerlukan pengawasan yang tepat karena Kawasan Bandung Utara merupakan Kawasan yang penting bagi Kawasan dibawahnya karena saat Kawasan Bandung Utara mengalami lahan kritis akan berdampak negatif pada Sedangkan upaya pemerintah untuk mengatasinya yaitu dengan menjalankan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan KBU, dimana dalam Perda tersebut memang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian alam, khususnya yang berkaitan dengan KBU dan permbatasan izin-izin pembangunan didaerah KBU.
B. Saran Untuk pemerintah, sebaiknya agar lebih serius dalam menanggapi permasalahan terkait dengan alih fungsi lahan, terutama dalam menetapkan suaut kebijakan dan aturan perundangundangan Dan juga agar daerah di Kawasan Bandung Utara yang berfungsi sebagai daerah resapan air, maka Pemerintah kota harus memperketat izin pendirian bangunan di kawasan resapan air dan seoptimal mungkin memberdayakan alih fungsi lahan tersebut, agar tidak menjadi lahan kritis
7
Dan untuk para Pengusaha, sebaiknya untuk tidak mendirikan usaha nya di daerah resapan air, karena akan membuat air tidak terserap dan akibatnya pada musim kemarau tidak ada cadangan air.
Daftar Pustaka Barat, Dinas Kehutanan Jawa. 2012. “Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Kawasan Lindung Dalam.” Bandung: Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Editor, Tim. 2016. Kurangi Banjir, Pemkot Bandung Perbaiki 19 Ruas Gorong-gorong. 25 October.
Diakses
11
29,
2016.
http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-
raya/2016/10/25/kurangi-banjir-pemkot-bandung-perbaiki-19-ruas-gorong-gorong383152. ITB, Berita KM. 2016. Diskusi Publik KM ITB: Efek Domino Alih Fungsi Lahan Kawasan Bandung Utara. 22 April. Diakses November 29, 2016. https://km.itb.ac.id/diskusipublik-km-itb-efek-domino-alih-fungsi-lahan-kawasan-bandung-utara/. Mardianti, Rina. 2013. “Sikap Masyarakat Terhadap Penambangan Andesit Pada Kawasan Lindung Didesa Mekar Manik.” Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2006 tentang “Pengelolaan Kawasan Lindung” Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 1 Tahun 2008 tentang “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara”
8
