UPT Puskesmas Cadasari dr. H. Joko Suryanto NIP. 19690711.200604.1.006 Suatu Pengertian
panduan
manajemen
mutu
pengendalian yang
dokumen
mencakup
kebijakan
pembuatan,
sistem
distribusi,
penggunaan, perubahan dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam prosedur ini
Tujuan Kebijakan
Terkendalinya
kerahasiaan,
proses
perubahan,
penerbitan,
distribusi dan sirkulasi dokumen kebijakan Kepala Puskesmas Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan
Referensi
Tingkat Pertama,Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan , Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Tahun 2015
Prosedur
1. Identifikasi penyusunan atau perubahan dokumen kebijakan. 2. Penyusunan dokumen kebijakan. Kepala Puskesmas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan identifikasi atau perubahan serta penyusunan dokumen kebijakan. 3. Pengesahan dokumen kebijakan Kepala Puskesmas mengesahkan dokumen kebijakan. 4. Sosialisasi dokumen kebijakan Kepala Puskesmas melakukan sosialisasi dokumen kebijakan kepada seluruh pelaksana supaya dapat diketahui dan dijalankan. 5. Pencatatan, distribusi dan penarikan dokumen kebijakan Sekretaristim akreditasi bertugas dalam pengendalian dokumen kebijakan meliputi : a. Penomoran dokumen kebijakan b. Pencatatan dalam daftar dokumen eksternala tau internal
c. Menyerahkan dokumen kebijakan kepada pelaksana untuk menggandakan d. Mendistribusikan dokumen kebijakan yang sudah diberi stempel terkendali e. Menarik dokumen kebijakan lama apabila dokumen ini adalah dokumen kebijakan pengganti serta mengisi format usulan penambahan atau penarikan dokumen kebijakan f. Mengarsipkan dokumen induk yang sudah tidak berlaku dengan membubuhkan stempel “kedaluwarsa” dan menyimpan dokumen kebijakan tersebut selama 2 tahun g. Memusnahkan dokumen kebijakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 6. Penyimpanan dokumen kebijakan a. Dokumen kebijakan asli ( masterdokumen kebijakan yang sudah dinomori dan sudah ditandatangani) disimpan di secretariat tim akreditasi. b. Dokumen kebijakan fotokopi disimpan di masing-masing unit puskesmas c. Dokumen kebijakan harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat, diambil dan mudah dibaca oleh pelaksana 7. Penataan dokumen kebijakan Penataan dokumen kebijakan dikelompokkan menurut kelompok pelayanan 8. Revisi atau perubahan dokumen kebijakan a. Dilaksanakan setelah proses pengkajian serta mendapat pengesahan sesuai pejabat yang berwenang b. Setiap kali revisi seluruh halaman akan mengalami perubahan c. Isi revisi atau perubahan harus tercatat pada riwayat perubahan dokumen d. Tanggal terbit dokumen kebijakan ditulis di atas yang menandatangani
2/3
Identifikasi penyusunan atau perubahan dokumen kebijakan
Penyusunan dokumen kebijakan
Pengesahan dokumen kebijakan
Sosialisasi dokumen kebijakan
Pencatatan ,distribusi dan penarikan dokumen kebijakan
