BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis kepada Pancasila dan didukung oleh UUD 1945. Pancasila pun menjadi sebuah landasan dalam penentuan prinsip dan pandangan hidup. Namun dewasa ini semakin banyak penyimpangan nilai – nilai Pancasila berdasarkan butir – butir yang terkandung di dalamnya. Nilai tersebut serasa hilang jika dibandingkan dengan kehidupan Bangsa pada zaman ini. Penyimpangan pun sudah dianggap hal yang biasa dilakukan, dianggap sebagai sesuatu yang ‘bisa dilanggar’ menjadi ‘biasa dilanggar’. Namun butir atau nilai yang terkandung dalam sila tersebut semakin hilang dan tersamarkan artinya. Contoh kecil adalah semakin berkurangnya sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai Negara Indonesia, kita menganut sistem Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. 1.2 Rumusan Masalah Dalam makalah kami berikut beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas : 1. Apa makna yang terkandung dari sila ke-4 dalam Pancasila? 2. Nilai-nilai dan butir-butir apa yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila? 3. Apa implementasi dari sila ke-4 Pancasila bagi Indonesia? 4. Apa penyimpangan yang terjadi pada sila ke-4? 1.3 Tujuan Penulisan Makalah Di dalam penyusunan makalah ini ada beberapa tujuan yang ingin kami paparkan antara lain sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Memahami pengertian pancasila secara umum. Memahami makna yang terkandung dari sila ke-4 dalam Pancasila Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-4 dalam Pancasila Dapat mengetahui dan menjalankan implementasi dari makna yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila. 5. Mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada sila ke-4 dalam Pancasila di Negara Indonesia khususnya korupsi.
BAB II
1
PEMBAHASAN 2.1 MAKNA LIMA SILA PANCASILA Dalam kedudukannya sebagai etika politik kenegaraan, ditegaskan bahwa makna lima sila dalam Pancasila: 1. Sila pertama, negara wajib: a) Menjamin kemerdekaan setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dengan menciptakan suasana yang baik. b) Memajukan toleransi dan kerukunan agama c) Menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab yang suci. 2. Sila Kedua, mewajibkan: a) Negara untuk mengakui dan memperlakukan semua warga sebagai manusia yang dikaruniai martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban kewajiban asasi b) Semua bangsa sebagai warga dunia bersama-sama membangun di dunia baru yang lebih baik berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
3. Sila ketiga mewajibkan negara untuk membela dan mengembangkan Indonesia sebagai suatu negara yang bersatu, memiliki solidaritas yang tinggi dan hidup rukun, membina dan menjunjung tinggi kebudayaan dan kepribadian nasional, serta memperjuangkan kepentingan nasional.
4. Sila keempat mewajibkan negara untuk mengakui dan menghargai kedaulatan rakyat serta mengusahakan agar rakyat melaksanakan kedaulatannya secara demokratis tanpa diskriminasi melalui wakil-wakilnya. Negara wajib mendengarkan suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat.
2
5. Sila Kelima mewajibkan negara untuk: a) Mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya b) Membagi beban dan hasil usaha bersama secara proporsional di antara semua warha negara dengan memperhatikan secara khusus mereka yang lemah kedudukannya agar tidak terjadi ketidakadilan serta kewenangwenangan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. 2.2 PENGERTIAN SILA KE-4 PANCASILA Setiap sila (dasar/ azas) dalam pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Nilai Pancasila bersumber dari penjabaran norma-norma dalam masyarakat. Segala sesuatu prilaku masyarakat berakar pada Pancasila. Pada sila ke-4 inilah semua beraturan baik prilaku, hak, dan kewajiban berasal. Dengan adanya sila ke4, maka segala sesuatu mengenai masyarakat dan rakyat Indonesia diatur dan ditata akar dapat saling bertoleransi dengan baik. Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai kemanusiaan yang dail dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dan kelima nilai-nilai ini harus kita amalkan, salah satunya adalah nilai kerakyatan yaitu sila ke-4 pancasila.“Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.”Setiap manusia Indonesia harus menghayati dan menjungjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimannya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau
3
golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil- wakil yang dipercayanya. Nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembagalembaga perwakilan. Nilai ini menganut paham demokrasi. Akan tetapi, saat ini Indonesia sudah menggunakan paham liberalis, yaitu dimana setiap individu mempunyai hak penuh untuk menentukan pilihan. Dan cara pemilihan ini biasanya dengan cara votting. Makna Simbol “Kepala Banteng” Banteng (latin: Bos Javanicus ) atau biasa disebut dengan lembu liar merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Kepala banteng juga dimaknai sebagai lambang tenaga rakyat Secara Luas, simbol Kepala Banteng ini mengandung makna-makna sebagai berikut : Paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.\ Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.\ Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Mentaati nilai-nilai kerakyatan agar tercipta dan terjaga selalu kebersamaan dan kekeluargaan rakyat Indonesia. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepadaTuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentinganbersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. 2.3 MAKNA SILA KE-4 PANCASILA Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia sudah mulai tergeser fungsi dan kedudukannya pada zaman modern ini. Sebuah sila dari Pancasila yang hampir tidak diterapkan lagi dalam demokratisasi di Indonesia yaitu Sila ke-4 Pancasila
4
berbunyi ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan perwakilan”. Sila ke-4 merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara Indonesia.Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan. Berkat sifat persatuan dan kesatuan dari Pancasila, sila ke-4 mengandung pula sila-sila lainnya, sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-4 yang mana berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.Sebuah kalimat yang secara bahasa membahasakan bahwa Pancasila pada sila ke 4 adalah penjelasan Negara demokrasi. Dengan analisis ini diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis yang diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, sila ini menjadi banyak acuan dari setiap langkah pemerintah dalam menjalankan setiap tindakannya. Kaitannya dengan arti dan makna sila ke 4 adalah sistem demokrasi itu sendiri.Maksudnya adalah bagaimana konsep demokrasi yang berarti setiap langkah yang diambil pemerintah harus ada kaitannya dengan unsur dari, oleh dan untuk rakyat. Disini, rakyat menjadi unsur utama dalam demokrasi. Itulah yang seharusnya menjadi realita yang membangun bangsa. Arti dan makna Sila ke 4 sebagai berikut : 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. 2. Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebikjasanaan.Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebikjasanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu. 3. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama.Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada
5
permusyawaratan.Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Hal ini tidak menjadi kebiasaan bangsa Indonesia, bagi kita apabila pengambilan keputusan secara bulat itu tidak bisa tercapai dengan mudah, baru diadakan pemungutan suara.Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak.Jika demokrasi diartikan sebagai kekuatan, maka dari pengamatan sejarah bahwa kekuatan itu memang di Indonesia berada pada tangan rakyat atau masyarakat. Secara sederhana, pembahasan sila ke 4 adalah demokrasi. Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada halhal yang bersifat fisik atau jasmaniah, sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis atau rohaniah. Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana). Itu semua negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang dewasa profesional dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan.Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai Negara demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa melalui sistem musyawarah. Sebuah kesadaran bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Besar menurut keyakinan beragama masing-masing, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan ke atas harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan penguatan dan pelestarian kesatuan nasional menuju keadilan sosial. 2.4 FAKTOR PENYIMPANGAN TERHADAP SILA KE-4: Banyak sekali penyimpangan yang kita lihat di masyarat terhadap sila ke-4, tentunya itu semua mempunyai faktor pendukung, diantaranya : 1. Banyak warga Negara/masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajibannya didalam hukum. 2. Ketidak transparannya lembaga-lembaga yang ada didalam Negara Indonesia dalam sistem kelembagaannya yang menyebabkan masyarakat enggan lagi percaya kepada pemerintah. 3. Banyak para wakil rakyat yang merugikan Negara dan rakyat, yang seharusnya mereka adalah penyalur aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan Negara Indonesia. 4. Banyak keputusan-keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai dengan asas untuk mencapai mufakat,sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan. 5. Banyak masyarakat yang kurang bisa menghormati adanya peraturanperaturan yang dibuat oleh pemerintah. 6. Demonstrasi yang dilakukan tanpa melapor kepada pihak yang berwajib. 7. Kasus kecurangan terhadap pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari kuantitas. 6
8. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat 9. Menciptakan perilaku KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). 10. Pejabat – pejabat Negara yang diangkat cenderung dimanfaat untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden.
Dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan sila ke empat Pancasila terkadang tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila tersebut. Hal ini akan berakibat pada berubahnya sikap masyarakat Indonesia. Jika masyarakat Indonesia bersikap tidak sesuai dengan nilai dan norma Pancasila, maka bisa dikatakan bangsa tersebut kehilangan jati diri bangsanya. Jika suatu bangsa kehilangan jati diri, mudah bangsa lain untuk menjajah bangsa Indonesia. Perilaku yang dipedomankan sebagaii pengamalan Pancasila beserta pengamalan di masyarakat dan pemerintahan Indonesia diantaranya : a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Kita hidup berada dilingkungan Indonesia. Sebagai manusia biasa yang memiliki rasa individualis dan egoistis, kita selaku warga negara Indonesia harus mempunyai sifat rasa tolong-menolong dan selalu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Karena jika sikap ini ditumbuh kembangkan, warga Indonesia akan mempunyai rasa keterkaitan emosional yang lebih. Tetapi masih banyak orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi seperti orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan sikap tersebut bertentangan dengandengan nilai Pancasila. b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Terkadang sebagai manusia kita suka berbuat sesuai keinginan kita. Tetapi, sikap tersebut tidak baik dan tidak mencermikan nilai Pancasila. Jika mempunyai suatu usulan atau sebagainya, sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dan tidak baik jika memaksakan kehendak sendiri tanpa persetujuan orang lain. c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Bermusyawarah dalam mengambil keputusan sudah dilakukan bangsa kita sejak dahulu. Kegiatan itu pun sudah menjadi ciri-ciri bangsa kita yang mempunyai budaya demokrasi yang sangat tinggi. Tapi ironisnya, pada era sekarang para pemimpin yang telah kita pilih sebagai wakil rakyat banyak yang bertengkar dan parahnya lagi terkadang jika bermusyawarah tidak mendapat solusi apa-apa. d.
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan Melanjutkan contoh yang telah kami kemukakan diatas, musyawarah seharusnya menjadi wadah untuk kesejahteraan umum. Tetapi banyak yang
7
menyelewengkannya dan hanya menargetkan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. e. Dengan itikad dan tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah Sebagaimana yang kita ketahui, setiap yang telah dimusyawarahkan haruslah dilaksanakan sesuai isi musyawarah yang telah ditetapkan bersama.Contohnya musyawarah yang dilakukan oleh ketua DPR beserta anggotanya mengenai absen sidik jari yang akan diberlakukan di sekitar kantor DPR. f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur Setiap pengambilan keputusan dalam melaksanakan suatu musyawarah haruslah sesuai dengan akal sehat dan sesuai hati nurani agar keputusan tersebut dapat diterima oleh semua kalangan yang berkaitan dengan isi musyawarah tersebut. Kenyataannya banyak yang tidak sinkron antara keputusan dengan hasil yang nantinya akan dicapai. Penyebabnya yaitu tentu karena mereka yang membuat keputusan tidak memikirkan secara matang dan terburu-buru sehingga menimbulkan bagi semuanya. g. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung harkat dan martabat manusia serta nilainilai kebenaran dan keadilan Melanjutkan penjelasan dari pernyataan sebelumnya, musyawarah dan keputusan itu selain harus sesuai akal sehat serta hati nurani, keputusan pun harus selalu dipertanggung jawabkan dan menjunjung harkat martabat dan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Contoh yang nyata pada pernyataan ini yaitu, setiap pemimpin yang mengambil keputusan haruslah yang bermanfaat dan yang berpengaruh terhadapnya. Selain itu, pancasila sering disebut way of life atau pandangan hidup khususnya adalah pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini pancasila menjadi pedoman hidup yang diamalkan sehari-hari dan sebagai petunjuk arah seluruh kegiatan di segala bidang. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah banyak diberitakannya kasus korupsi di Indonesia yang manjerat satu persatu petinggi kita. Korupsi dikatakan menyimpang dari nilai pancasila karena perbuatan tersebut tidak mencerminkan jiwa pancasila, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Kasus suap dan korupsi telah menjadi masalah serius di Indonesia Baru-baru ini, KPK berhasil membongkar kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Kasus ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap nilai-nilai pancasila, khusunya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan berarti mampu melaksanakan keputusan 8
bersama dengan tanggungjawab dan iktikad baik. Selain itu, juga mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai kebenaran dan sosial. Dalam hal ini, Akil Mochtar selaku ketua Mahkamah Konstitusi, seharusnya menjadi seorang penegak hokum dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan adil. Seorang pemimpin Mahkamah Konstitusi seperti Akil Mochtar, seharusnya dapat menindak tegas pelanggaran terhadap amanatrakyat di bidangkonstitusi.
2.5 PENGERTIAN KORUPSI Menurut KBBI pngertian korupsi didefinisikan : korupsi/ko·rup·si/ n penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain;-- waktu cak penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi;
2.6 DAMPAK DAN CARA MENGATASI KORUPSI Dampak Korupsi Dampak korupsi terhadap negara negara maju, baik sosialis maupun kapitalis, tidak membawa bencana yang terlalu besar apabila dibandingkan dengan dampak korupsi yang ditimbulkan terhadap negara negara terbelakang, baik sosialis maupun negara non sosialis. Dampak korupsi yang lebih sedikit terhadap negara maju mungkin terjadi disebabkan oleh kualitas masyarakat yang telah maju yang lebih tahu teknologi dan efisiensi sehingga mampu mengimbangi (tetap stabil) akibat dampak buruk organisasi diperusahaan swasta. Pada masyarakat terbelakang seperti di Negara Indonesia, korupsi memiliki dampak yang sangat keras dikarenakan sistem yang dibangun memang tidak efisien. Korupsi memberikan dampak ket ergantungan pada berbagai manifestasi, memantapkan cengkeraman vested interest di dalam negeri suatu negara. Satu contoh, pemilikan dan penguasaan sumber daya alam kita. Sangat banyak terjadi, baik perseorangan maupun perusahaan swasta, diizinkan untuk mengeskploitasi tambang dan hutan semaunya saja. Hal ini merupakan dampak korupsi yang terjadi pada elit politik dan administrasi lokal dalam bentuk suap. Dampak korupsi yang lain adalah merupakan penghalang industrialisasi yang nyata, yaitu yang memberikan keuntungan untuk rakyat dari segenap lapisan. Pejabat pemerintah lokal pedagangan dan perusahaan di masa kolonial, menjual bahan mentah dan mengimpor barang dari barat dewasa inipun masih tetap memainkan peranan lama mereka dalam bentuk baru berkat adanya ikatan keuangan yang mereka jalin bersama elit yang memerintah. Selain itu, dampak korupsi merambah kebagian perekonomian dibagian harga barang dan jasa diberbagai negara dunia ketiga. kerap terjadi pada pengusaha pabrik atau agen besar menyuap pemerintah untuk meningkatkan keuntungan 9
mereka dengan berusaha mempermainkan harga barang dan jasa menurut teori ekonomi yang khususnya pada sembako yang sekarang ini pun bisa jadi merupakan dampak dari korupsi di Indonesia.Selain naik atau turunnya harga barang dan jasa, dampak korupsi juga mengakibatkan jatuhnya mutu barang dan jasa. Para perusahaan menyediakan barang dan jasa dengan tidak memperhatikan mutu dan penampilan karena telah menyuap para elit atau pejabat ataupun karena pejabat telah memeras mereka untuk seperti itu. Hal ini sering mengakibatkan dampak korupsi yang lebih besar lagi yaitu kekacauan dalam suatu kelompok bahkan negara yang sekarang ini tanpa kita rasa terjadi di Indonesia Sebenarnya masih banyak dampak dampak lain dari korupsi khususnya yang terjadi di Indonesia, akan tetapi, perlu kita lihat bahwa dampak korupsi diatas merupakan dampak utama yang sudah sangat menghancurkan negara Indonesia ini yang akan melahirkan dampak dampak korupsi lainnya. Cara Mengatasi Korupsi di Pemerintahan Korupsi terjadi dikarenakan oleh adanya pemusatan kekuasaan, birokrasi yang tidak sehat, orientasi masyarakat untuk mengonsumsi, gaji yang rendah, pengeluaran pemerintah yang luar biasa besaranya, persaingan dalam pemilihan, dan tidak adanya hukum yang efektif. Cara terbaik dalam mengatasi korupsi ataupun menciptakan iklim anti korupsi dalam pemerintahan dan masyarakat adalah dengan menegakkan negara khilafah atau yang sesuai dengan syariah Islam. Selain itu dalam langkah pemerintah yang taktis adalah desentralisasi. cara mengatasi korupsi dengan pembagian kekuasaan atau penyebaran kekuasaan. Bila kondisi yang benar dan ideal terjadi, korupsi akan semakin sempit terjadi dan pengawasan lebih mudah dan penanganan kasus korupsi pun lebih mudah. Selain itu budaya kebebasan pers ataupun jurnalistik dan mengajukan pendapat yang bertanggung jawab harus dilindungi kebebasannya. Kapan hak Pers dan mahasiswa dalam bersuara, berkumpul dan berpendapat dikurangi dan dibatasi maka saya yakin korupsi akan merajalela.
Cara mencegah korupsi Adapun pencegahan perilaku korupsi sejak dini bisa dilakukan dengan cara: 1. Penanaman kejujuran sejak dini Kejujuran adalah suatu hal yang sangat penting dari pembentukan karakter seseorang, bila kejujuran ditanamkan secara dini, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan pejabat-pejabat pemerintahan yang jujur.
10
2. Kedisiplinan dan taat pada hukum yang berlaku Tidak dipungkiri, kedisiplinan merupakan suatu karakter dari seseorang yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Bila seseorang disiplin dan taat pada hukum yang berlaku, maka perilaku korupsi bisa musnah dengan sendirinya.
3. Kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Bila seseorang lebih mementingkan kepentingan umum, maka dia tidak akan egois tentang kepentingan pribadinya. Jika perilaku korupsi bisa terpinggirkan, maka bukan tidak mungkin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pun terjamin. 4. Penerapan Pajak kekayaan yang tinggi Perilaku korupsi bisa disebabkan oleh keegoisan seseorang dalam meraih kekayaan. Guna mencegah kekayaan yang berlimpah, maka pajak kekayaan yang tinggi akan menjadi solusi yang baik. Dengan begtiu. seseorang enggan untuk menambah kekayaannya. Langkah ini bisa juga dimaksudkan untuk penurunan tingkat korupsi berdasarkan keinginan untuk kaya. 5. Hidup sederhana, dan bersyukur Tekanan ekonomi yang tinggi bisa memunculkan suatu ide dan gagasan seseorang mencari jalan pintas guna meraih kekayaan. Untuk mencegah hal tersebut, perlu ditananmkan kesederhanaan kepada seseorang sejak dini dan tak lupa rasa syukur kepada illahi atas apa yang kita miliki.
11
BAB III Kesimpulan Indonesia adalah Negara yang memiliki dasar Negara yaitu pancasila, suatu lima dasar landasan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Akan tetapi tak banyak dari kita yang mengamalkan pancasila dengan baik, masih banyak masyarakat Indonesia yang mencampakkan nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila, salah satunya adalah korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai pancasila yang di sebabkan oleh lemahnya keimanan seseorang yang menyimpang dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, serta tidak memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradap, tidak terciptanya persatuan Indonesia, tidak terselenggara dengan baik kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta menyimpang dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga seakanakan korupsi adalah sebagai tren di kalangan pejabat yang seharusnya melindungi rakyat Indonesia, yang seharusnya bertugas menjadi wakil rakyat malah terlena dengan kesenangan dunia yang membawa kehancuran bangsa itu sendiri. Maka dari itu untuk menyelamatkan bangsa Indonesia kita perlu untuk berbenah diri, mempelajari sesuatu yang menjadi dasar suatu Negara yaitu pancasila, tidak hanya menghafalnya akan tetapi mengamalkan seluruh sila yang terkandung didalamnya, meningkatkan moral bangsa yang berjiwa pancasila serta memperkokoh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
12
DAFTAR PUSTAKA Darmonodiharjo, Darji; Dekker, Nyoman ,dkk. SANTAJI PANCASILA. Surabayaindonesia: Usaha Nasional, 1981. http://nasional.kompas.com/read/2012/08/02/01150735/Inilah.Lima.Tren.Pembera ntasan.Korupsi.Masa.Depan http://news.okezone.com/read/2011/12/08/367/539803/cegah-korupsi-sejak-dini http://www.apapengertianahli.com/2015/02/pengertian-korupsi-dampak-korupsicara-mengatasi-korupsi.html http://kbbi.web.id/korupsi http://www.pusakaindonesia.org/makna-lima-sila-dalam-pancasila/
13
