Dalam Konvensi Cape Town 2001 dijelaskan latar belakang, Konvensi Cape Town 2001 yang meliputi pengertian kepentingan internasional (international interest), ratifikasi, objek perjanjian yang terdiri atas kerangka pesawat udara, mesin baling-baling (propeller) pesawat terbang, helikopter; penyerahan objek perjanjian; pilihan hukum dan yurisdiksi (jurisdiction and choice of laws), lex spesialis; kantor pendaftaran; cidera janji; surat kuasa tidak dapat ditarik kembali; tagihan dan eksekusi. Pada hakikatnya, kepentingan internasional (international interest) adalah suatu lembaga jaminan berdasarkan pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, sewa guna usaha yang diciptakan oleh Cape Town Convention of 2001,' karena itu untuk dapat mengerti dengan baik kepentingan internasional dalam peralatan bergerak yang diatur dalam Cape Town Convention of 2001 tersebut, perlu dijelaskan secara historis apa yang dimaksud dengan lembaga jaminan. Secara historis,lembaga jaminan telah lahir jauh sebelum abad Masehi. Pada masa Yunani, setiap debitur yang mempunyai utang wajib membayar kembali utangnya kepada kreditor, bilamana tidak membayar kembali utangnya dikenakan sanksi. Pada saat itu, para budak belian merupakan objek perjanjian yang dapat dijual belikan. Sebagai objek jual beli, budak belian merupakan alat pelunasan perjanjian. Para budak belian dapat dipaksa untuk bekerja untuk melunasi utang majikan. Pada masa kerajaan, perhiasan raja atau ratu se bagai jaminan utang dengan bentuk gadai. Raja atau ratu yang tidak dapat membayar utangnya, perhiasan yang digadaikan dilelang di depan umum. Secara yuridis utang merupakan kewajiban bagi debitur untuk membayar kembali kepada kreditur. Debitur yang tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya kepada kre ditur dapat dipaksa untuk bekerja seperti budak belian, bahkan debitur meninggal dunia yang masih mempunyai utang jenazahnya tidak boleh dimakamkan, karena masyarakat pada saat itu berpendapat bahwa debitur yang masih mempunyai utang, arwahnya tidak dapat masuk surga. Pandangan atau filosofi demikian sampai saat ini masih terasa, karena itu pada saat pemakaman umumnya ada pesan siapa yang mempunyai piutang kepada almarhum/almarhumah agar menghubungi keluarga atau ahli warisnya untuk penyelesaian utangnya. Filosofi demikian menginspirasi perumusan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd.) yang dirumuskan di Eropa pada tahun 1848 atau abad ke-19. KU HPerd. tersebut berdasarkan asas konkordansi berlaku pula di Indonesia. Menurut KUHPerd. debitur yang tidak dapat atau tidak mau membayar utangnya kepada kreditur dapat disandera dan dipenjarakan oleh kreditur, namun ketentuan demikian, mengingat bertentangan dengan Pancasila dan hak-hak asasi manusia, lembaga sandera dihapuskan dan tidak berlaku di Indonesia. Akibat penghapusan lembaga sandera tersebut, muncul usaha paksa non-formal yang dikenal sehari-hari dengan istilah "debt collector". Lembaga paksa nonformal atau debt collector tersebut memaksa debitur yang tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya dengan melakukan berbagai cara yang bersifat membujuk atau te ror sehingga debitur mau membayar utangnya kepada kreditur. Sebenarnya bilamana para debitur jujur selalu membayar kewajibannya, lembaga paksa baik formal maupun tidak formal tidak akan terjadi, namun demikian kenyataannya menjadi lain. Dalam perkembangannya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di negara-negara yang menganut Common Law System maupun Continental Law System dikenal berbagai lembaga jam inan dengan istilah yang berbeda-beda seperti hipotek pesawat udara, mortgage, lien, fiduciare eigendom overdrach, security agreement, guarantee, g uarantee, insurance, hak-hak kebendaan atas pesawat udara, kepentingan internasional, dan lain-lain
Setiap jenis lembaga jaminan mempunyai dasar hukumnya, subjeknya objeknya, pendaftarannya, eksekusinya, waktunya, prosedurnya berbeda-beda sebagai ber ikut. Ratifikasi Konvensi Cape Town 2001
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Cape Town 2001 beserta prtokolnya dan sekaligus dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, untuk membantu pengadaan dan memodernisasi armada pesawat udara nasional. Ratifikasi tersebut mempunyai keuntungan bagi kreditor atau lessor, debitur atau le ssee. pemerintah Indonesia dan masyarakat pengguna jasa angkutan udara. Bagi kreditur atau lessor keuntungannya adalah memberikan kepastian hukum. sehingga bilamana debitur atau lessee melakukan cedera janji (wanprestasi kreditur atau lessor dapat merealisasi jaminan hak kebendaan atas modal barang bergerak, yang berupa kerangka pesawat udara, mesin pesawat terbang dan helikopter sebagai objek perj anjian, sehingga kreditur atau lessor mau menanamkan modal mereka di Indonesia; kepercayaan lessor meningkat karena dijamin oleh pemerintah bilamana debitur atau lessee cedera janji (wanprestas). pemerintah akan melepaskan pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara yang bersangkutan. Keuntungan bagi debitur atau lessee adalah dapat meningkatkan posisi tawar-menawar untuk mencari sumber dana kredit pada sektorpenerbangan untuk pengadaan, memodernisasi armada pesawat udara beserta per- lengkapannya. Untuk memperoleh dana tersebut biasanya kreditur meng gugat adanya jaminan hak kebendaan (chargor) yang pasti atas barang modal bergerak, termasuk pesawat udara. Dengan meratifikasi Konvensi Cape Town 2001, Indonesia dapat meyakinkan kepada kreditur atau le ssor bahwa bilamana debitur atau lessee melakukan cedera janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, k reditur atau lessor dapat segera mengambil pesawat udara yang digunakan sebagai obj ek perjanjian. Berdasarkan ratifikasi tersebut, perusahaan penerbangan dapat memanfaatkan kemudahan fasilitas ini dalam rangka pengadaan pesawat udara dan memodernisasi armada mereka, sehingga secar a tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia. Posisi perusahaan penerbangan di Indonesia, pada umumnya sebagai lessee, lebih percaya diri karena dukungan pemerintah terhadap jaminan hak kebendaan atas pesawat udara sehingga dapat mencegah ter jadinya default letter Di samping itu, biayai jaminan risiko akan turun, ke percayaan kreditur atau lessor meningkat, sehingga biaya pengadaan pesawat udara turun yang tiba gilirannya masyarakat dapat menikmati jasa transportasi udara dengan tersebut harga yang wajar . Keuntungan bagi pemerintah Indonesia dapat menunjukkan kepada atau dunia internasional bahwa Indonesia ikut menumbuh-kembangkan hukum udara perdata internasional dalam pergaulan internasional, bahwa Indonesia dapat mengakui status pesawat udara sebagai benda tetap dan menunjukkan itikad baik terhadap dunia internasional yang tidak mempersulit pelepasan pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara bilamana debitur atau lessee melakukan cedera janji (wanprestasi), apalagi Indonesia sekarang ini sedang mencari dukungan internasional untuk menjadi anggota Dewan Harian (ICAO-Council) dalam pemilihan tahun 2013 yang akan datang. Keuntungan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara adalah menurunnya biaya pengangkutan melalui udara, harga barang dapat diturunkan dan masyarakat dapat membeli barang yang relatif lebih murah, sehingga pada akhirnya akan meningkat kesejahteraan masyarakat dan dengan berkurangnya biaya pengangkutan maka ongkos untuk me ngangkut pun dapat diturunkan sehingga menguntungkan bagi pengguna jasa transportasi udara.
Berdasarkan keuntungan bagi kreditur atau lessor, debitur atau lessee, keuntungan pemerintah maupun masyarakat tersebut diatas, maka Indonesia meratifikasi Konvensi Cape Town 2001 untuk membantu pengadaan dan memodernisasi armada pesawat udara nasional yang dicantumkan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Per aturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007, karena itu, dalam tulisan ini perlu menelusuri ketentuan Konvensi Cape Town 2001 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007, objek yang dapat dibebani kepentingan internasional adalah kerangka pesawat udara, mesin pesawat terbang dan helikopter sebagai jaminan berdasarkan perjanjian bersyarat (tittle reservation agreement pemberian hak kebendaan (chargor), dan sewa guna usaha (leasing). 2. Maksud dan Tujuan Konvensi Cape Town 2001
Konvensi Cape Town 2001 merupakan hasil kerja sama antara International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) dengan International Civil Aviation Organization (ICAO) dan Inte rnational Air Transport Association (IATA) yang telah membentuk Aviation Working Group sejak 1988. Kerja sama tersebut telah melahirkan 3 (tiga) buah produk hukum, masing-masing Convention on International Interests in Mobile Equipment, Protocol to the Convention on Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment, dan Consolidated Text of the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft. Ketiga produk hukum tersebut telah disahkan pada konferensi Diplomatik yang diselenggarakan di Cape Town, Afrika Selatan pada bulan November 2001, bermaksud memberikan kepastian hukum kepada para kreditur atau lessors yang memberi modal agar ada jaminan bilamana debitur atau melakukan cedera janji, pihak kreditur atau lessor dapat memulihkan atas haknya barang bergerak berupa pesawat udara yang terdiri atas kerangka pesawat udara, mesin pesawat terbang dan helikopter yang menjadi objek jaminan utang debitur tersebut. Di samping itu, Ko nvensi Cape Town 2001 bertujuan membentuk unifikasi hukum perdata internasional tentang hak-hak j aminan kebendaan secara internasional khususnya hak kebendaan atas pesawat udara yang tercantum dalam ke Protokolnya. 3. Pengertian Kepentingan Internasional Kepentingan internasional
International interest adalah suatu kepentingan yang diperoleh kreditur atau lessors yang timbul akibat perjanjian hak kebendaan, perjanjian bersyarat dan/atau perjanjian sewa guna usaha yang tunduk pada Konvensi Cape Town 2001 tentang Convention International Interest in Mobile Equipment beserta Protocol to the Convention International Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment. Jaminan hak kebendaan tersebut diberikan oleh pemberi jaminan hak kebendaan (chargor) yang memberi atau menyetujui untuk memberikan kepada penerima jaminan hak kebendaan (chargee) suatu kepentingan atas objek pesawat udara untuk menjamin pemenuhan atas kewajiban yang terjadi atau yang akan terjadi dari pemberi jaminan hak kebendaan atau pihak ketiga, sedangkan perjanjian bersyarat (title reservation agreement adalah suatu perjanjian penjualan ke rangka pesawat udara, mesin pesawat terbang atau helikopter dengan ketentuan bahwa ke pemilikan (ownership) tidak akan beralih sampai terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam perjanjian yang bersangkutan. Perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement) adalah suatu perjanjian di mana se seorang (pemberi
sewa guna usaha atau lessor) memberikan hak kepada orang lain (penerima hak guna usaha atau lessee ) untuk menguasai suatu objek pesawat udara (dengan atau tanpa opsi untuk membeli dengan kompensasi berupa uang sewa atau bentuk pembayaran lainnya. 4. Obiek Kepentingan Internasional
Objek kepentingan internasional (international interest) dalam peralatan bergerak, khususnya pesawat udara, diatur dalam Bab IX dari Pasal 71 sampai dengn Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Pasa-pasal tersebut mengatur objek perjanjian yang dapat dibebani dengan kepentingan internasional masing-masing mengenai kerangka pesawat udara (aircraft frame), mesin pesawat t erbang (propellers) dan helikopter. a. Kerangka Pesawat Udara (Aircraft Frame)
Kerangka pesawat udara yang dapat dibebani dengan kepentingan internasional adalah kerangka pesawat udara yang tidak digunakan untuk pesawat udara militer, bea cukai dan dinas kepolisian (state aircraft) yang apabila dipasang sesuai dengan kerangka pesawat udara tersebut telah disertifikasi oleh pejabat penerbangan sipil yang berwenang dan mampu mengangkut paling sedikit 8 (delapan) orang termasuk awak pesawat udara atau barang-barang yang diangku lebih dari 2.750 kg beserta seluruh per lengkapannya, komponen dan peralatan yang terpasang dimasukkan atau terkait (selain mesin pesawat udara) dan seluruh data, buku petunjuk dan catatan-catatan yang bersangkutan dengan itu. Persyaratan pesawat udara sebagai jaminan kepentingan internasional (international interest) secara umum mengacu kepada Konvensi Chicago 1944 yang harus mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan berdasarkan hukum nasional negara tempat didaftarkan, tanda pendaftaran dan kebangsaan tersebut harus ditampilkan, sedangkan secara khusus adalah berupa kerangka (airframe) dengan mesin-mesin pesawat udara yang terpasang pada pesawat udara atau helikopter, Dengan demikian, pesawat udara yang dapat digunakan sebagai jaminan adalah kerangka pesawat udara (air frame). mesin pesawat terbang (engine) dan helikopter. Persyaratan pesawat udara sebagai jaminan dalam rangka implementasi Konvensi Cape Town 2001 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Menurut Pasal 71 UURI No.1 Tahun 2009 ada 3 (tiga) jenis pesawat udara yang dapat digunakan sebagai objek perjanjian masing-masing kerangka pesawat udara (air frame), mesin pesawat terbang (propeller), dan he likopter Kerangka pesawat udara dapat dibebani dengan kepe ntingan internasional yang timbul akibat perjanjian, pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perianjian sewa guna usaha. Kerangka tersebut adalah kerangka pesawat udara yang tidak digunakan untuk pesawat udara negara (state aircraft) yang apabila dipasang sesuai pada rangka pesawat udara itu disertifikasi oleh pejabat yang berwenang untuk mengangkut paling sedikit 8 (delapan) orang te rmasuk awak pesawat udara atau mengangkut barang-barang yang beratnya lebih dari 2.750 kg beserta seluruh perlengkapannya, komponen dan peralatan yang terpasang dimasukkan atau terkait (selain mesin pesawat udara) dan seluruh data buku petunjuk dan catatan yang bersangkutan dengan itu. b. Mesin Pesawat Terbang
Mesin pesawat terbang yang dapat dibebani dengan kepentingan internasional adalah mesin pesawat terbang yang tidak digunakan untuk pesawat terbang militer, bea cukai dan dinas
kepolisian (State aircraft) yang digerakkan oleh tenaga propulsi jet atau turbin atau teknologi piston dan bilamana mesin pesawat terbang tersebut digerakkan dengan propulsi mempunyai daya dorong sedikitnya 1.750 lbs atau yang setara dengan itu bilamana mesin pesawat terbang ter sebut yang diberi tenaga oleh turbin atau piston, mempunyai daya dorong sedikitnya 550 tenaga kuda yang digunakan untuk tinggal landas rata-rata atau yang setara dengan itu, beserta seluruh modul dan perlengkapan, komponen dan peralatan lain yang terpasang, dimasukkan atau terkait dan seluruh data, buku petunjuk dan catatan-catatan yang berhubungan dengan itu. c.
Helikopter
Helikopter yang dapat dibebani dengan k epentingan internasional adalah helikopter yang tidak digunakan oleh pesawat udara negara (tates aircrft, yaitu pesawat udara militer, bea cukai dan dinas kepolisian yang telah disertifikasi oleh pejabat penerbangan sipil yang berwenang untuk mengangkut sedikitnya lima orang termasuk awak pesawat udara atau mengangkut barang yang lebih dari 450 kg beserta seluruh perlengkapan, komponen dan peralatan terpasang dimasukkan atau terkait (termasuk rotor-rotor) dan seluruh data, buku petunjuk dan catatan-catatan yang perhubungan dengan itu. 5. Penyerahan Objek Perjanjian
Pengadilan, curator, pengurus kepailitan debitur (lessee) dan/atau harus menyerahkan kerangka pesawat udara, mesin pesawat terbang atau helikopter yang dibebani kepentingan internasional kepada kreditur (lessor) dalam waktu sesuai dengan deklarasi yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Convention on International Interest in Mobile Equipment dan Protocol to the International on Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment. 6. Pilihan Hukum dan Yurisdiksi Jurisdiction and Choice of Laws)
Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, para pihak chargor vs chargee atau lessor vs lessee dapat mengadakan pilihan hukum (choice of laws) yang akan digunakan dalam perjanjian bersyarat (title reservation agreement atau perjanjian pemberian hak kebendaan atau perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement) sesuai dengan asas hukum perdata internasional (private international air law). Berdasarkan asas hukum perdata internasional tersebut para pihak dapat memilih hukum yang akan mengatur hak dan kewajiban kontraktual mereka berdasarkan perjanjian tersebut dengan atau tanpa adanya titik taut antara hukum yang dipilih dengan salah satu pihak pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut. Para pihak dalam perjanjian tersebut juga diberikan kebebasan untuk memilih yurisdiksi pada pengadilan dari negara peserta Konvensi Cape Town 2001 tersebut dengan atau tanpa adanya titik taut antara dipilih dengan para pihak atau dengan transaksi yang timbul dari perjanjian tersebut. Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 juga mengatur persyaratan perjanjian. Menurut Pasal 73 UndangUndang Nomor Tahun 2009 tersebut bahwa setiap perjanjian bersyar at, perjanjian pemberian hak kebendaan atau perjanjian sewa guna usaha tunduk pada hukum Indonesia perjanjian tersebut harus dibuat dalam akta autentik yang paling tidak mengandung identitas para pihak, identitas dari objek pesawat udara baik berupa kerangka, mesin pesawat ter bang maupun helikopter dan hak serta kewajiban para pihak yang membuat perjanjian.
7. Lex Spesialis
Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, bilamana Convention on International Interest in Mobile Equipment dan Prototol to the Convention on Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft ada perbedaan atau pertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maka Convention on International Interest in Mobile Equipment dan Protocol to t he Convention on Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft merupakan lex specialis dari hukum yang berlaku di Indonesia. 8. Kantor Pendaftaran
Setiap kepentingan internasional termasuk pengalihan dan/atau sub ordinasinya harus didaftarkan pada kantor pendaftaran kepentingan inter- nasional. Pendaftaran kepentingan internasional tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas, sehingga memperoleh prior itas terhadap pelaksanaan pemulihan objek pesawat udara. Kantor pendaftaran tersebut merupakan satu-satunya untuk keperluan Convention on International Interest in Mobile Equipment dan Protocol to the Convention on interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment. 9. Cedera Janji
Kreditur atau lessor dapat meminta penetapan sementara se suai dengan perjanjian, pemberian hak kebendaan, perjanjian bersyarat (reservation agreement) perj anjian sewa guna usaha (leasing) kepada pengadilan yang dipilih bilamana debitur atau lessee cedera janji atau kreditur (lessor) dapat juga penetapan tindakan sementara sesuai dengan perjanjian pemberian hak kebendaan, perjanjian bersyaratan (reservation agreement perjanjian sewa guna usaha (leasing) kepada pengadilan yang kompeten bilamana debitur atau lessee cedera janji. Pengadilan yang dipilih atau pengadilan Indonesia yang kompeten di mana kerangka pesawat udara, mesin pesawat terbang dan helikopter yang dibebani kepentingan internasional, paling lama 10 hari memberikan perlindungan kepada kreditur (lessor) sesuai dengan ConventiononInternational Interest in Mobile Equipment dan Protocoltothe Convention on International Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment. 10. Surat Kuasa Tidak Dapat Ditarik Kembali
Debitur (lessee) memberi surat kuasa kepada kreditur (lessor) untuk deregistrasi dan ekspor pesawat udara, mesin pesawat terbang dan helikopter yang telah m emperoleh pendaftaran dan kebangsaan Indonesia surat kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali Deregistration and Export Request Authorization (IDERA) kecuali atas persetujuan penerima kuasa (lessor). Surat tersebut tetap berlaku saat debitur atau lessee pailit atau tidak mampu membayar utangnya. Dalam hal debitur atau lessee cedera janji, kreditor atau lessor dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan sesuai dengan kuasa memohon deregistrasi pesawat udara untuk meminta penghapusan pendaftaran dan kebangsaan serta ekspor pesawat udara atau helikopter Berdasarkan permohonan Menteri Perhubungan wajib menghapus tanda pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara atau halikopter paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri Perhubungan. Instansi lainnya harus membantu dan m emperlancar pelaksanaan upaya pemulihan yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan bersyarat
maupun perjanjian sewa guna usaha di mana kerangka pesawat udara, mesin pesawat terbang maupun helikopter sebagai objek yang dapat dibebani kepentingan internasional. Hak-hak kreditur atau lessor atau chargor dan upaya pemulihan (recovery) timbul pada saat ditandatanganinya perjanjian oleh kreditor atau lessor dengan debitur atau lessee atau chargor dengan charge. 11. Prioritas Tagihan
Sehubungan dengan Convention on International Interest in Mobile Equipment dan Protocol to the Convention on International Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment, menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, tagihan yang diprioritaskan adalah gaji karyawan, tagihan pajak atau tagihan lain yang terkait dengan otoritas, sewa guna usaha (leasing) atas objek pesawat udara masing-masing kerangka pesawat udara, mesin pesawat terbang dan helikopter serta biaya perbaikannya. 12. Eksekusi
Menurut keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2009 sebagai pelaksanaan kepentingan internasional, mengatur kuasa memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor yang tidak dapat dicabut kembali (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization (IDERA) dengan mempertimbangkan CASR Part 47). Berdasarkan pada CASR Part 47 telah dikeluarkan staff Instruction (SI47-02). Pemilik atau operator pesawat udara dapat menerbitkan sebuah IDERA kepada pihak yang diberi kuasa atau orang yang ditunjuk. Pihak yang diberi kuasa atau orang yang ditunjuk merupakan sat u-satunya yang berhak melaksanakan pemulihan (recovery). Surat kuasa tersebut tidak boleh dicabut oleh debitur (lessee) tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menerima kuasa. Sebuah IDERA dapat dibatalkan bilamana persetujuan atau kepentingan internasional telah disetujui, debitur di mana negara yang menjadi anggota Konvensi Cape Town 2001. Pemilik atau operator pendaftar pesawat udara harus mengisi formulir 47-03 Direktorat Operasi Pesawat Udara dan Kelaikudaraan (DAAO) formulir IDERA dan menyerahkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang dilampiri salinan sertifikat pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, salinan persetujuan yang menciptakan atau m enimbulkan kepentingan internasional (International interest), sewa guna usaha (leasing agreement) dalam hal operator sebagai penyewa guna usaha (lessee) atau persetujuan jaminan pesawat udara (aircraft security agre ement) dalam hal pendaftar pemilik atau persetujuan reservation dalam hal operator pendaftar adalah pembeli bersyarat. Formulir 4703 harus ditandatangani dengan tinta oleh operator atau pemilik yang mengajukan. IDERA yang didaftarkan oleh DAAO hanya dapat ditarik kembali atas permintaan pihak yang berhak di mana IDERA dibuat. Direktur DAAO akan memproses penarikan kembali IDERA. Pemilik atau operator pendaftar pesawat udara terhadap IDERA didaftar oleh DAAO harus menyelenggarakan penarikan IDERA. Permohonan penarikan IDERA harus diajukan secara tertulis kepada Dire ktur DAAO. Permohonan harus ditandatangani oleh yang berhak secara rinci termasuk nama, alamat, e -mail, fax dan nomor telepon secara lengkap. Sebuah surat penarikan IDERA akan diterbitkan kepada yang berhak bilamana permohonan dapat dipertimbangkan. Bilamana permintaan penarikan diserahkan oleh kuasa y ang bertindak untuk authoirized party, semua surat-menyurat biasanya akan ditujukan kepada atas nama kuasa (the
authorney in fact) Penarikan IDERA akan diajukan dengan Direktur DAAO dan pendaftaran penarikan kembali harus dibuat pada logbook IDERA dan pendaftaran tersebut juga akan dibuat dalam bentuk formulir 47-B DAAO, kartu Pendaftaran Pesawat Udara bilamana diperlukan. Formulir permohonan IDERA dilampirkan dalam SI 47-02.
