Konsep Pengelolaan SDM di RS PTN dan Wahana Pendidikan, Penelitian, dan Pelayanan Draft Tim RS PTN, Oktober 2016 Ditjen Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2016
Aspek Legal yang Terkait 1. UU No.44/2009 tentang RS 2. UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran 4. UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2. 3. 4. 5.
Perpres No.77/2015 tentang Pedoman Organisasi RS PP No. 74/2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU PP No.4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PT PP No.93/2015 tentang RSP RPP tentang Pelaksanaan UU No.20/2013 (bab Dosen)
Permenkes No.971/2009 tentang Standar kompetensi pejabat struktural kesehatan Permendikbud No.84/2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS Permenpan No. 17/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Permenkes No.56/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No.2/2016 tentang Registrasi Pendidik di PT RPM tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (bab standar dosen)
• Perlu aspek legal khusus tentang RS PTN
SKEMA POSISI RS PTN
REKTORAT PT Kelembagaan Keuangan Aset SDM Program
Fak.Kedokteran
RS PTN
Fak. Kesehatan Fak. Non Kesehatan
LPP/LPM
LAB/UPT Lain
Status PTN tiap RS PTN • PTN BH : 7 PT (UI, UGM, USU, UNAIR, UNPAD, UNDIP, UNHAS) • PTN BLU : 10 PT (UNUD, UB, UNRAM, UNRI, UHO, UNAND, UNS, UNILA, UNTAD, UNIB) • PTN yang belum BLU (Satker murni) : 7 PT (UNTAN, UNSRAT, UNJA, UNCEN, UNEJ, UNDANA, UNIMALI)
Lingkup Pembahasan Konsep Pengelolaan SDM di RS PTN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SOTK RS PTN Peruntukan SDM (jabatan fungsional) Jumlah dan jenis SDM sesuai fungsi Klasifikasi SDM Kualifikasi SDM Rekrutmen SDM Jenjang Karir SDM Sistem Remunerasi Sumber Pendanaan untuk Pengelolaan SDM
(1) SOTK RS PTN • Kepemilikan : Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri disebut RS PTN didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah dalam hal ini Kemristedikti. • Kedudukan di Kemristekdikti : RS PTN dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan penelitian dibawah kendali oleh Kemristekdikti. • Kelembagaan RS PTN dapat berbentuk: 1. UPT Pendidikan Tinggi 2. UPT Pendidikan Tinggi dengan PK BLU 3. UPT PTN BH (badan hukum)
(1) SOTK RS PTN • Organisasi RSPTN paling sedikit terdiri atas: – – – – – – – – – –
Kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit; Unsur Pendidikan Unsur Pelayanan Medis; Unsur Penelitian Unsur Keperawatan; Unsur Penunjang Medis; Unsur Administrasi Umum dan Keuangan; Komite Medis; Komite Koordinasi Pendidikan Satuan Pemeriksaan Internal
(2) Peruntukan SDM (jabatan fungsional) Peruntukan SDM dalam RS PTN sesuai dengan Fungsi RS PTN meliputi : • Fungsi Pendidikan • Fungsi Penelitian • Fungsi Pelayanan Medik • Fungsi Pelayanan Penunjang Medik • Fungsi Manajemen Rumah Sakit • Fungsi Hospital Engineering
(3) Jumlah dan jenis SDM sesuai fungsi • Untuk RSPTN maka setiap Departemen/Bagian harus melaksanakan Fungsi Pendidikan, Pelayanan dan Penelitian. • Dihubungkan dengan beban sks untuk 12 sks : – Pendidikan 6 sks – Pelayanan 4 sks – Penelitian 2 sks
• Dengan demikian ada 3 orang / kelompok smf yaitu: – Dr. Spes yang bertugas pokok Pendidikan melakukan juga pelayanan – Dr. Spes yang bertugas pokok Pelayanan melakukan juga manajemen Bagian/Departemennya.. – Dr. Spes yang bertugas Penelitian melakukan juga Pelayanan.
(3) Jumlah dan jenis SDM sesuai fungsi
Jumlah dan jenis SDM setara dengan RSU Kelas B. (Permenkes No.56/2014)
(4) Klasifikasi SDM A. DOSEN (TENAGA PENDIDIK)
(4) Klasifikasi SDM B. TENAGA KEPENDIDIKAN
• Perlu nomenklatur dan terminologi untuk tenaga pelaksana medik atau penunjang medik yang tidak melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian • Tenaga kesehatan yang tidak melakukan fungsi pendidikan masuk ke tenaga kependidikan ? • Pengadaan SDM bisa melalui mekanisme outsourcing
(4) Klasifikasi SDM B. TENAGA KEPENDIDIKAN
• Perlu nomenklatur dan terminologi untuk tenaga pelaksana medik atau penunjang medik yang tidak melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian • Tenaga kesehatan yang tidak melakukan fungsi pendidikan masuk ke tenaga kependidikan ? • Pengadaan SDM bisa melalui mekanisme outsourcing
(4) Klasifikasi SDM C. PENELITI • Perlu kejelasan tentang tupoksi peneliti murni di RS PTN • Perlu aturan penyetaraan angka kredit peneliti
(5) Kualifikasi SDM A. TENAGA KESEHATAN (FUNGSI PELAYANAN) - Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis. - Asisten Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan - Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan
(5) Kualifikasi SDM B. TENAGA KESEHATAN (FUNGSI PENDIDIKAN) • Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. • Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran harus memenuhi kriteria paling sedikit: - dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi spesialis-subspesialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang dibutuhkan; - memiliki Surat Izin Praktik dan melaksanakan pelayanan kesehatan; - telah teregistrasi sebagai dosen sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; - memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan kedokteran; dan - memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran atau dekan fakultas kedokteran gigi.
(5) Kualifikasi SDM C. TENAGA KEPENDIDIKAN
• Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. • Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi. • Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. • Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
(6) Rekrutmen SDM A. TENAGA KESEHATAN (FUNGSI PELAYANAN) • Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. • Aspek pemerataan merupakan upaya distribusi Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan melalui proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan.
(6) Rekrutmen SDM B. TENAGA KESEHATAN (FUNGSI PENDIDIKAN) • Calon Dosen yang memenuhi kriteria diusulkan oleh dekan Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi kepada pemimpin perguruan tinggi. • Calon Dosen yang berasal dari Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran dan berstatus pegawai negeri, proses pengusulannya harus dengan persetujuan satuan administrasi pangkalan (pimpinan instansi asal). • Dosen yang berasal dari Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran ditetapkan sebagai Dosen oleh pemimpin perguruan tinggi. • Kegiatan Dosen yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dosen Warga Negara Asing yang berasal dari Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Jenjang Karir SDM • Jenjang karir SDM RSPT mengikuti jenjang karir yang diatur oleh Peraturan dan Perundang-undangan untuk lingkungan Kemenristekdikti - Apakah ada aturan di dikti yang mengatur mengenai jenjang karir? Baik PNS mapun non PNS(P3K)
(8) Sistem Remunerasi • Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. • Remunerasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota atas usulan menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya. Catatan : Apakah dikementerian sudah ada peraturan/kebijakan yang mengatur mengenai sistem remunerasi di lingkungan kemristekdikti?
(8) Sistem Remunerasi Hak SDM RS PTN berdasarkan UU No.5/2014
Hak SDM RS PTN berdasarkan Permenristekdikti No 2/ 2016
(9) Sumber Pendanaan untuk Pengelolaan SDM
Catatan : • Perlu re-check asal SDM dan NIDK • Apakah ada aturan khusus mengenai pengelolaan Tenaga Kependidikan ?
