1
Konflik-konflik Sumberdaya Alam di Kalangan Nelayan (Studi Kasus di Balikpapan, Kalimantan Timur) PENDAHULUAN A. Latar Latar Belakan Belakang g Indonesia memiliki wilayah perairan laut seluas 5.8 juta km 2 dengan garis pantai 81 000 km dan 17 508 gugusan gugusan pulau pulau yang yang menyeb menyebabk abkan an Indone Indonesia sia menjadi menjadi negara negara kepulau kepulauan an terbes terbesar ar di dunia. dunia. Dengan Dengan wilaya wilayah h laut laut yang yang luas, luas, Indone Indonesia sia menyim menyimpan pan keragaman hayati laut yang sangat tinggi. Keanekaragaman hayati pesisir dan laut adalah seluruh keanekaragaman bentuk kehidupan di pesisir dan laut, beserta interaksi di antara kehidupan tersebut dan antara bentuk kehidupan dengan lingkungannya. Potensi pesisir dan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia antara lain adalah ikan, rumput laut, terumbu karang, mangrove, tambang, mineral, dan lain sebagainya. Produksi perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 4 701 933 ton pada tahun 2008 (BPS 2009). Laut Laut adalah adalah sumber sumberday dayaa yang yang bersif bersifat at milik milik umum umum atau atau disebu disebutt juga juga dengan dengan (CPRs) yaitu yaitu sumbe sumberda rdaya ya yang yang dimili dimiliki ki bersam bersamaa dan dapat dapat common-pool resources (CPRs) diakses secara umum tanpa ada kepemilikan secara pribadi, karenanya dikenal sebagai Jika tidak tidak dikelo dikelola la secara secara seksam seksamaa maka maka dalam dalam pemanf pemanfaat aatann annya ya dapat dapat open access access. Jika timbul kehancuran kehancuran bersama bersama (collective collective destructive destructive mechanism mechanism) dan kemudian hal ini menjadi menjadi tantangan tantangan dalam mewujudkan mewujudkan pembanguna pembangunan n keberlanjuta keberlanjutan n pada pengelolaan pengelolaan sumberdaya laut. Karena sifatnya yang terbuka dan milik umum maka seringkali terjadi konflik dalam pemanfaatan sumberdaya laut. Nelayan sebagai pihak yang memanfaatkan sumberdaya laut tidak selalu memiliki hubungan yang harmonis, baik dengan sesama nelayan maupun dengan pihak-pihak lain yang bukan nelayan. Di berbagai daerah di Indonesia sering terjadi konflik kenelayanan baik yang bersifat laten maupun terbuka. Di perairan Bangkalan terjadi konflik antara dua kelompok nelayan akibat perebutan daerah penangkapan ikan hingga melibatkan bentrok fisi fisik k (Kus (Kusna nadi di 2000 2000). ). Peri Perist stiwa iwa ini ini terj terjad adii pada pada tangg tanggal al 12 Juli Juli 1995 1995 di pera perair iran an Karangjamuang, Bangkalan Utara. Konflik terjadi antara nelayan lokal dengan nelayan Lamongan. Di Bangka pun pernah terjadi konflik sumberdaya alam yang melibatkan kalangan nelayan. Meluasnya penggunaan peralatan sondong tarik telah menimbulkan prote protess nelaya nelayan n yang yang menggu menggunak nakan an alat alat tangka tangkap p tradis tradision ional. al. Salah Salah satu satu kasus kasus protes protes kehadiran sondong tarik adalah protes yang dilakukan oleh nelayan Desa Kundi terhadap Desa Sungaiselan pada tahun 1998 (Wahyono & Adhuri 2004). Mengingat Mengingat pentingnya pentingnya mencegah konflik konflik di kalangan kalangan nelayan nelayan menjadi menjadi bersifat bersifat destruktif, maka perlu dilakukan kajian-kajian mengenai konflik-konflik tersebut. Hal ini dimaks dimaksudk udkan an untuk untuk menget mengetahu ahuii pola pola konfli konflik k serta serta pengel pengelola olaan an yang yang tepat tepat untuk untuk mengatasinya. B. Rumusa Rumusan n Masalah Masalah Kalimantan Timur adalah provinsi yang menduduki peringkat kedua dalam hal jumlah produksi sektor perikanan laut (tangkap) tertinggi setelah Kalimantan Selatan di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 92 176 ton pada tahun 2008 (BPS 2009). Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah produksi sektor perikanan laut Kalimantan Timur pada tahun 2005 yaitu 99 692 ton. Hal ini menunjukkan telah adanya penurunan jum jumlah lah sumb sumber erda daya ya peri perika kana nan n laut laut yang yang dapa dapatt dima dimanf nfaa aatk tkan an oleh oleh masy masyar arak akat at.. Balikp Balikpapa apan n sebaga sebagaii salah salah satu satu kota kota di provin provinsi si Kalima Kalimanta ntan n Timur Timur yang yang sebagi sebagian an penduduknya bermata bermata pencaharian sebagai nelayan nelayan tentunya tidak terlepas terlepas dari isu ini.
2
Berkurangnya sumberdaya perikanan laut dapat meningkatkan intensitas konflik sosial di kalangan nelayan di Indonesia di masa yang akan datang. Beberapa faktor yang kerap kali menjadi dasar pecahnya konflik sosial di kalangan nelayan Balikpapan adalah adanya perbedaan penggunaan teknologi penangkapan ikan dan adanya kekuatan lain di luar kalangan nelayan yang mendesak kepentingan nelayan. Nelayan di Balikpapan terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan. Tidak jarang terjadi persinggungan wilayah penangkapan ikan (f ishing ground ) yang kemudian memicu terjadinya konflik. P erbedaan teknologi yang digunakan juga menimbulkan perbedaan hasil tangkapan sehingga hal ini dapat memicu kecemburuan terhadap kelompok lain. Biasanya yang terjadi adalah ketidaksukaan nelayan “tradisional” terhadap nelayan “modern”. Hal ini juga dapat menjadi pemicu pecahnya konflik. Konflik yang terjadi antar kelompok-kelompok ini merupakan kelompok internal karena melibatkan sesama nelayan. Selain itu terdapat juga konflik eksternal yang merupakan konflik antara kalangan nelayan dengan pihak lain non-nelayan, dalam hal ini adalah pihak swasta. Berbagai faktor di atas mengarah kepada satu isu yaitu terganggunya aktivitas dan keberadaan para nelayan di Balikpapan dalam usaha meningkatkan perekonomian hidupnya. Masing-masing individu nelayan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumberdaya yang sama yaitu laut. Kajian mengenai konflik yang terjadi di kalangan nelayan Balikpapan perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konflik sehingga dapat diambil langkah yang tepat dalam penanganannya. Pengelolaan konflik nelayan di Balikpapan dimaksudkan untuk mencegah konflik menjadi bersifat destruktif. Sesuai dengan uraian di atas, maka dapat disusun beberapa pertanyaan terkait dengan studi kasus konflik sosial di kalangan nelayan di Balikpapan, Kalimantan Timur, yaitu: 1. Apa penyebab konflik sosial yang terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan laut tangkap di Balikpapan, Kalimantan Timur? 2. Bagaimana variasi konflik sosial dalam pemanfaatan sumberdaya alam perikanan laut tangkap di Balikpapan, Kalimantan Timur? 3. Apa akibat dari konflik sosial dalam pemanfaatan sumberdaya alam perikanan laut tangkap di Balikpapan, Kalimantan Timur? 4. Bagaimana pengelolaan konflik sosial dalam pemanfaatan sumberdaya alam perikanan laut tangkap di Balikpapan, Kalimantan Timur? TEORI KONFLIK
Menurut Pruitt dan Rubin (2004) konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan ( perceived divergence of interest ), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Sedangkan Fisher et al. (2001) berpendapat bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Selain itu, Wiradi (2003) memberikan definisi konflik sebagai suatu situasi proses interaksi antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam memperebutkan objek yang sama demi kepentingannya. Dalam kata lain konflik adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Dari berbagai definisi konflik di atas, maka pemahaman konflik secara umum melibatkan dua aspek. Pertama, aspek psikologis yang berkenaan dengan persepsi mengenai perbedaan kepentingandan perbedaan cara pandang terhadap suatu objek tertentu (konflik laten). Kedua, aspek konfrontasi fisik berupa perkelahian, peperangan, dan perjuangan di mana ada upaya untuk menyingkirkan , menghancurkan, dan membuat tidak berdaya oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain (konflik terbuka/manifes).
3
Istilah common-pool resources menjelaskan bahwa sumberdaya memiliki dua karakteristik utama (Ostrom 1990). Pertama, memiliki sifat substractibility atau rivalness di dalam pemanfaatannya, dalam arti setiap konsumsi seseorang atas sumberdaya akan mengurangi kemampuan/jatah orang lain dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut, di mana semakin banyak orang dalam satu ruang akan menyebabkan kesesakan dan ketidaknyamanan. Kedua, adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk membatasi akses sumberdaya pada pihak-pihak lain untuk menjadi pemanfaat. Sedangkan menurut Hardin (1970) tragedy of commons dapat terjadi ketika seseorang/kelompok membatasi penggunaan sumberdaya yang terbatas namun tetangganya (pihak lain) tidak melakukannya. Akibatnya sumberdaya akan mengalami penurunan dan orang yang membatasi penggunaan sumberdaya tadi akan tetap kehilangan keuntungan jangka pendek akibat alokasi yang dilakukannya. Mengingat ketersediaan sumberdaya perikanan laut yang kian hari kian berkurang, maka dapat diperkirakan bahwa akan terjadi peningkatan intensitas konflik sosial di kalangan nelayan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori MacNeill et al . (1991) yang menyebutkan bahwa: “ Conflict based on climate change, environmental disruption, and water and other resource scarcities could well become endemic in the world of the future”. Selain itu, konflik tersebut kemungkinan melibatkan kekerasan pula (HomerDixon 1999). PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian Kinseng (2007), konflik di kalangan nelayan di Balikpapan terdiri dari dua kategori utama yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Uraian mengenai kasus-kasus konflik sumberdaya perairan di kalangan nelayan Balikpapan disajikan pada Tabel 1. Tabel 1
Kasus-kasus konflik sosial di kalangan nelayan di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kinseng 2007) Konflik internal
Nelayan mini trawl /dogol vs perengge
Nelayan pejala vs pebagan perahu
Konflik eksternal
Nelayan Nelayan pemancing vs “tradisional” pembom vs “modern”
Laten Terbuka Ketegangan/ Clash ancaman
Terbuka
Kedalaman konflik
Terbuka Bentrok/ clash
Usaha penyelesaian yang diambil
Melibatkan aparat keamanan
Kesepakatan Pelaporan wilayah kasus ke tangkap DPRD, keterlibatan tokoh masyarakat nelayan
Melibatkan Polres Balikapapan dan polisi perairan
Tipe konflik
Keterangan
-
-
-
Clash
Nelayan modern adalah nelayan
Penabrakan perahu & alat tangkap (nelayan vs kapal besar)
Terbuka Terbuka/clash
Pembangunan Survei seismik dermaga PT perusahaan THS multinasional (nelayan vs PT Uncl THS) (nelayan vs Uncl) Terbuka Terbuka
Terbuka/clash
Munculnya Pertemuan gerakan antara nelayan perjuangan dengan PT kolektif, THS, pelaporan kasus pembentukan ke DPRD forum bersama nelayan, tuntutan ganti rugi bagi nelayan Alat tangkap yang dimaksud adalah bagan tancap, jaring
Terbuka/clash Ganti rugi bagi nelayan yang dirugikan
-
4
dengan kapal purse seine
dogol, rengge, dan perahu nelayan
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kasus konflik yang terjadi di kalangan nelayan Balikpapan adalah bersifat konflik terbuka atau manifes dan hanya satu kasus saja yang merupakan konflik laten. Meskipun bersifat laten, kasus antara nelayan pejala dan pebagan perahu sangat berpotensi untuk berubah menjadi konflik terbuka yang sewaktu-waktu dapat meledak. Kedalaman konflik pada kasus-kasus konflik terbuka semuanya telah sampai pada tahap clash atau bentrok. Pada tahun 1985 bisa terjadi pembakaran dua atau tiga dogol/ mini trawl setiap hari dalam kasus konflik antara nelayan dogol/mini trawl dengan perengge, hingga diperkirakan dogol/ mini trawl yang dibakar mencapai 50 buah pada saat itu. Bentrokan terbesar yang terjadi dari contoh-contoh kasus konflik nelayan di Balikpapan di atas kemungkinan adalah peristiwa dibakarnya kapal milik nelayan purse seine dari Juwana (Jawa Tengah), KM Mutiara Sakti, oleh nelayan lokal pada tanggal 16 Januari 2006. Hal ini adalah puncak dari ketidaksenangan nelayan terhadap keberadaan kapal-kapal “modern” tersebut di wilayah tangkap mereka ( fishing ground ). Sedangkan pada konflik eksternal, bentrokan yang terjadi ditunjukkan dalam bentuk penyanderaan dan pemblokiran kapal perusahaan, pemukulan, penikaman oleh pisau, penghancuran rumah nelayan, dan demonstrasi. Berbagai cara dilakukan baik oleh masing-masing kelompok nelayan maupun pihak di luar kalangan nelayan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Mulai dari perundingan antara kedua belah pihak yang bertikai, melibatkan aparat keamanan, pemerintah setempat (DPRD, walikota, camat), tokoh masyarakat nelayan, pihak kepolisian, hingga membentuk dan melibatkan gerakan perjuangan kolektif nelayan. Gerakan perjuangan kolektif nelayan yang terlibat dalam kasus konflik eksternal yaitu Amanat Aliansi Masyarakat Nelayan (AAMN), Forum Bersama Nelayan Korban THS (FBNKT), dan Serikat Nelayan Balikpapan (SNB). Biasanya satu kelompok nelayan memiliki tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkonflik dengannya, sebagai contoh tidak ingin adanya persinggungan wilayah tangkap (f ishing ground ) masingmasing kelompok, pengurangan atau penghilangan penggunaan alat tangkap yang dianggap mendominasi, dan tuntutan ganti rugi atas rusak atau hilangnya wilayah tangkap dan alat tangkap. Penyelesaian yang berlarut-larut cenderung memicu konflik kekerasan. Hal ini sejalan dengan pendapat White (1989), jika jalan damai tidak berhasil, maka pihak yang merasa dirugikan cenderung akan mengambil jalan kekerasan. Pada konflik internal sebenarnya persoalan pokok bukan terletak pada perbedaan jenis alat tangkap, melainkan adanya perbedaan yang mengandung unsur hierarkis yaitu ada pihak yang lebih superior dan ada yang lebih inferior dalam kemampuan memanfaatkan sumberdaya alam. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi dominasi satu kelompok nelayan atas kelompok nelayan lain. Inilah yang sebenarnya memicu sebagian besar konflik sosial dalam pemanfaatan sumberdaya alam di kalangan nelayan di Indonesia. Dalam konteks ini, maka konsep jarak dominasi menjadi penting. Jarak dominasi adalah jarak spasial di mana dominasi nelayan “kelas atas/superior” terhadap nelayan “kelas bawah/inferior” masih terjadi. Sebagai contoh, menurut para nelayan di Balikpapan pada jarak lima mil perngaruh nelayan purse seine masih sangat terasa. Hal ini berarti jarak dominasi nelayan purse seine itu lebih dari lima mil. Terkait dengan sifat sumberdaya laut yang merupakan sumberdaya alam milik bersama (common-pool resources), maka baik nelayan “besar” maupun “kecil” samasama berhak mengambil ikan dari sumber yang saling berhubungan erat satu sama lain bahkan yang sama sekalipun. Hal ini kan mendorong terjadinya the tragedy of common seperti yang diungkapkan oleh Garret Hardin (Hardin 1970). Bailey (1988) menyebutkan
5
bahwa “...the situation in fisheries is even worse than in agriculture because fishers directly compete with one another over a finite resource”. Kesamaan yang didapatkan dari kasus-kasus konflik eksternal di kalangan nelayan Balikpapan adalah terganggunya aktivitas atau kegiatan para nelayan dalam usaha memanfaatkan sumberdaya alam. Dengan kata lain telah terjadi marginalisasi kaum nelayan oleh kekuatan di luar kalangan nelayan yang lebih kuat atau mendominasi. Dari uraian di atas dapat ditarik persamaan dari konflik internal dan eksternal di dalam pemanfaatan sumberdaya alam oleh kalangan nelayan di Balikpapan yaitu mengenai pemicu terjadinya konflik. Persoalan pokok yang mendasari terjadinya konflik di kalangan nelayan adalah terganggunya mata pencaharian atau aktivitas nelayan dalam mencari penghidupan sehingga menyebabkan penurunan pendapatan mereka. Penurunan ini berakibat pada memburuknya kehidupan atau “ life chances” para nelayan tersebut. Beberapa solusi alternatif yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus konflik di kalangan nelayan Balikpapan antara lain adalah: 1. Pengaturan zona penangkapan yaitu dengan memperhatikan jarak dominasi 2. Pemberian pengakuan secara legal hak khusus sekelompok nelayan atas wilayah tangkap tertentu (pemberian status property right ). Hal ini merupakan langkah awal dari pengakuan secara legal “hak pemanfaatan tradisional” nelayan lokal 3. Perlu adanya badan yang mengawasi usaha penangkapan di setiap wilayah tangkap 4. Penguatan organisasi nelayan 5. Kombinasi penguasaan pribadi/swasta dengan kolektivisme negara. Dengan hal ini semua pihak dihargai kehadirannya dalam menguasai dan mengelola sumberdaya alam. KESIMPULAN
Konflik yang terjadi di kalangan nelayan di Balikpapan, Kalimantan Timur terbagi menjadi konflik internal dan konflik eksternal. Sebagian besar konflik tersebut bersifat terbuka dan melibatkan bentrokan atau kekerasan. Kesenjangan teknologi alat tangkap telah menimbulkan dominasi nelayan “besar/modern” terhadap nelayan “kecil/tradisional”. Nelayan di Balikpapan juga menghadapi dominasi kekuatan eksternal yang mengganggu mata pencaharian mereka. Berbagai strategi telah dilakukan oleh nelayan dalam usaha mempertahankan haknya, mulai dari perundingan damai, demo, penyanderaan, hingga tindakan kekerasan seperti pembakaran atau pemukulan. DAFTAR PUSTAKA
Bailey C. 1988. The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia. Indonesia No. 46 (Oct). Cornell Southeast Asia Program. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. Produksi perikanan tangkap menurut provinsi dan subsektor, 2005-2008 . Jakarta: BPS. Fisher S et al . 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak . Jakarta: British Council. Hardin G. 1970. The tragedy of commons. Di dalam: Bell G de, editor. The Environmental Book . New York: Intext. Homer-Dixon, TF. 1999. Environment, Scarcity, and Violence. New Jersey: Princeton Univ Pr. Kinseng RA. 2007. Konflik-konflik sumberdaya alam di kalangan nelayan di Indonesia. J Sosio, Komunikasi, Ekol Manusia 1(1): 87-104.. Kusnadi. 2000. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan. Yogyakarta: LKIS. Macneill J, Winsemius P, Yakushiji T. 1991. Beyond Interdependence: The Meshing of the World’s Economy and the Earth’s Ecology. New York: Oxford Univ Pr.
6
Ostrom E. 1990. Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge Univ Pr. Pruitt DG, Rubin JZ. 2004. Teori Konflik Sosial . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Wahyono A, Adhuri DS. 2004. Konflik-konflik Kenelayanan di Bangka Belitung. Di dalam: Adhuri et al. Konflik-konflik Kenelayanan: Distribusi, Pola Akar Masalah, dan Resolusinya. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 83-118. White RW. 1989. From peaceful protest to Guerrilla War: micromobilization of the provisional Irish Republican Army. American J Socio 94(6). Wiradi G. 2003. Konflik Agraria Topik Relevan untuk Diteliti. Jakarta: LIPI.
