Komitmen Global Promkes

KATAPE PENGANTARKEPALAPUSATPR PROMOSI

KATAPE PENGANTAR

Promosi Kesehatan menurut Piagam Ottawa diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan dan mengontrol derajat kesehatannya, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat. Piagam tersebut telah menjadi tonggak perjalanan ( milestone ) percepatan pembangunan kesehatan kesehatan di seluruh dunia yang merespon upaya kesehatan melalui pendekatan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Lima strategi yang direkomendasikan direkomendasikan dalam piagam tersebut terjalin efektif untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan lembaga dalam peningkatan derajat kesehatan. Lima strategi yang direkomendasikan dalam Piagam Ottawa (1986) yang mengambil tema Menuju Kesehatan Masyarakat Baru ( The Move Towards a New Public Health ) merumuskan makna/arti dari gerakan kegiatan promosi kesehatan yang meliputi : 1. 2. 3. 4. 5.

Mengembangk Mengemb angkan an Keb Kebijak ijakan an Publik Berwa Berwawasa wasan n Sehat Sehat (Build Healthy Public Policy ) Menci Me ncipta ptakan kan Ling Lingkun kunga gan n yang yang Mendu Mendukun kung g ( Supportive Environment ) Mempe Me mperku rkuat at Ge Gerak rakan an Mas Masyar yaraka akatt (Strengthen Strengthening ing Community Action ) Penge Pen gemba mbang ngan an Ketr Ketram ampil pilan an Pero Peroran ranga gan n ( Develop Personal Skill ) Reori Re orient entasi asi Sist Sistem em Pela Pelayan yanan an Kese Kesehat hatan an ( Reorient Health Services )

Konferensi selanjutnya di Adelaide, Australia, 1988 dengan rekomendasi mengembangkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Sehat ( Build Healthy Public Policy ); ); di Sundvall, Swedia, 1991 menghasilkan Pernyataan “Supportive Environment for Health ” ; di Jakarta, Indonesia 1997 dengan Deklarasi “New Players for the New Era” ; di Mexico City, 2000 dengan kesepakatan “Bridging the Equity Gap” ; di Bangkok, Thailand, 2005 dengan Piagam “Health Promotion in the Globalized World “; di Nairobi, Kenya, 2009 dengan Kesepakatan “Promoting Health and Development : Closing the Implementation Gap” yang ditutup dengan pernyataan “Nairobi Call to Action” to Action” . Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada tim penyusun dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yaitu : Prof. DR. Soekidjo Notoatmodjo, DR. Tri Krianto, Drs. Anwar Hasan, MA dan dr. Zulazmi Mamdy, MPH. Terima kasih yang setulusnya kepada Ibu Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH dan Bapak dr. Sjafii Ahmad, MPH (Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI) yang banyak memberikan dukungan. Juga kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan.

PROMOSI KESEHATANK NKOMIT ITMENG NGLOBALOTTAWA-J -JAKARTA-N -NAIR IROBI

i

KATAPENGANTARK RKEPALAPUSATPR PROMOSI

Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam upaya memajukan Promosi Kesehatan di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Terima Kasih. Jakarta, 12 November 2009 Kepala Pusat Promosi Kesehatan

Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM,M.Kes

ii


KATAPENGANTARPENULIS

KATAPENGANTAR Buku Promosi Kesehatan: Komitmen Global, Dari Ottawa-Jakarta-Nairobi merupakan kumpulan hasil Konferensi Internasional Promosi Kesehatan, dari yang pertama di Ottawa-Kanada sampai yang ketujuh di Nairobi-Kenya. Konferensi yang ke-4 di Jakarta sengaja dicantumkan dalam judul buku ini, sekedar untuk mengingatkan kepada kita, terutama para generasi muda, praktisi dan akademisi Promosi Kesehatan bahwa kota Jakarta pernah dijadikan tempat penyelenggaraan “ event” internasional yang sangat penting ini. Hasil konferensi internasional Promosi Kesehatan ini dituangkan dalam bentuk, piagam, deklar asi, pernyataan, atau kesepakatan. Secara kronologis tempat penyelenggaraan konferensi Internasional Promosi Kesehatan berturut-turut adalah: Ottawa-Kanada (pertama), Adelaide-Australia (ke dua), Sundsvall-Swedia (ke tiga), Jakarta-Indonesia (ke empat), Kota Meksiko-Meksiko (ke lima), Bangkok-Thailand (ke enam), dan Nairobi-Kenya (ke tujuh). Buku ini, di samping menyajikan setiap hasil konferensi dalam berbagai bentuk seperti tersebut di atas, juga dilengkapi pembahasan terhadap hasil-hasil setiap konferensi serta rangkuman perjalanan konferensi global, sehingga membentuk pilar-pilar Promosi Kesehatan. Buku ini disusun atas kerjasama Pusat Promosi Kesehatan, Departemen Kesehatan RI dengan Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Harapan kami buku ini menjadi referensi atau acuan bagi para praktisi Promosi Kesehatan di lapangan, dan juga bagi para akademisi dalam mengembangkan konsep promosi kesehatan sejalan dengan komitmen global promosi kesehatan. Terima kasih kepada Pusat Promosi Kesehatan, R.I, yang telah memberikan kepercayaan kepada para penulis buku ini.

Jakarta, 12 November 2009 Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, M.CommH DR. Dr. Tri Krianto, M.Sc Drs. Anwar Hassan, M.Sc Dr. Zulazmi Mamdy, MPH

PROMOSI KESEHATANKOMITMENGLOBALOTTAWA-JAKARTA-NAIROBI

iii

iv


SAMBUTANSEKRETARISJENDERAL

SAMBUTAN SEKRETARISJENDERAL

Paradigma sehat dalam era reformasi digunakan sebagai paradigma pembangunan kesehatan yang lebih mengutamakan upaya-upaya promotif dan preventif disamping upaya kuratif dan rehabilitatif demi terwujudnya kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehat dalam definisi WHO (1957), adalah suatu keadaan sejahtera sempurna fisik, mental, sosial, yang tidak hanya terbatas pada bebas dari penyakit dan kelemahan. Dalam Piagam Ottawa (1986) disebutkan bahwa sehat itu bukan tujuan hidup, namun merupakan alat untuk hidup produktif. Agar upaya untuk mendapatkan hal tersebut bisa konsisten dan tumbuh secara bermakna dan capaian program-program menjadi semakin kuat dan pasti, sesuai yang telah disepakati di dalam Piagam Ottawa, Piagam Jakarta, dan Kesepakatan Nairobi, maka semua pengelola program maupun pembuat kebijakan perlu memahami pendekatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Patut disyukuri perkembangan Promosi Kesehatan di Indonesia selalu mengikuti perkembangan di dunia global dan disesuaikan dengan struktur sosial, budaya, dan kebutuhan lokal spesifik bangsa Indonesia. Promosi Kesehatan juga merupakan proses pemberdayaan individu dan masyarakat agar mampu mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Buku Promosi Kesehatan; Komitmen Global dari Ottawa-Jakarta-Nairobi Menuju Rakyat Sehat , akan memberikan pemahaman yang semakin baik sekaligus optimisme kita di dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini sebagai bukti keberadaan Promosi Kesehatan diakui di dunia global begitupun di Indonesia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH,Dr.PH, sangat menekankan agar perhatian dalam pendekatan promotif dan preventif semakin ditingkatkan disamping pendekatan kuratif dan rehabilitatif.


v

SAMBUTANSEKRETARISJENDERAL

Kepada Pusat Promosi Kesehatan beserta para penggagas, kontributor dan editor, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas karya besar ini, semoga bermanfaat bagi peningkatan kualitas Pembangunan Kesehatan. Jakarta, 12 November 2009 Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI

dr. H.Sjafii Ahmad, MPH

vi


SAMBUTANMENTERI KESEHATANRI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI KESEHATANRI Assalamualaikum wr. wb., Indonesia sebagai bagian dari dunia tentu mengikuti berbagai perkembangan, aturan dan kesepakatan yang bersifat mengikat maupun yang tidak mengikat, seperti kesepakatan MDGs ( Millenium Development Goals ) dan Primary Health Care termasuk promosi kesehatan.

Sejak Konferensi Alma Ata tahun 1978 yang menghasilkan deklarasi pelayanan kesehatan dasar, promosi kesehatan (dulu dipakai istilah pendidikan kesehatan) diakui sangat penting peranannya dalam mencapai “kesehatan untuk semua” (Health for All). Dengan demikian, promosi kesehatan menjadi bagian penting dan tidak dapat dipisahkan (bagian integral) dari program-program kesehatan; yang keberadaannya harus didukung dan dioptimalkan untuk mencapai perubahan perilaku dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Saya menyambut baik diterbitkannya buku ini yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk para penentu kebijakan, praktisi promosi kesehatan, para akademisi (dosen dan mahasiswa), sebagai bahan acuan dan referensi dalam mengembangkan promosi kesehatan di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan kesehatan untuk semua seperti yang diamanatkan oleh Konferensi Alma Ata. Saya sangat menghargai upaya para penyusun yang telah berusaha mengumpulkan hasil–hasil Konferensi Internasional Promosi Kesehatan sekaligus melengkapi materinya terkait dengan hasil-hasil kesepakatan dunia dalam promosi kesehatan. Kepada pemrakarsa yaitu Pusat Promosi Kesehatan beserta seluruh kontributor, saya mengucapkan terima kasih atas diterbitkannya buku ini. Wassalaamualaikum warahamatullaahi wabarakatuh Jakarta, 12 November 2009 Menteri Kesehatan RI

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH,DR.PH PROMOSI KESEHATANKOMITMENGLOBALOTTAWA-JAKARTA-NAIROBI

vii

SAMBUTANMENTERI KESEHATANRI

viii


DAFTARISI

DAFTARISI

Halaman Kata Pengantar Kepala Pusat Promosi ................................................................... i Kata Pengantar Penulis ........................................................ ..................................

iii

Sambutan Sekretaris Jenderal ..................................................... ..........................

v

Sambutan Menteri Kesehatan RI ...........................................................................

vii

Daftar Isi ............................................................... .................................................

ix

Bab 1 Pendahuluan : Alma Ata ke Ottawa .......................................................... ..........................

1

Bab 2 Piagam Ottawa : Gerakan Menuju Kesehatan Masyarakat Baru ............................................

17

Bab 3 Rekomendasi Adelaide : Membangun Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan .............................

33

Bab 4 Pernyataan Sundsvall : Menciptakan Lingkungan Yang Mendukung ..............................................

53

Bab 5 Deklarasi Jakarta : Pemeran baru di Era Baru ...........................................................................

71

Bab 6 Kesepakatan Meksiko : Menjembatani Kesenjangan Pemerataan ...................................................

87

Bab 7 Piagam Bangkok : Promosi Kesehatan Dalam Globalisasi ........................................................ 101 Bab 8 Kesepakatan Nairobi : Meningkatkan Kesehatan dan Pembangunan, Menghapus Kesenjangan Pelaksanaan ...................................................... 117 Bab 9 Dari Ottawa Sampai Nairobi : Pilar-Pilar Promosi Kesehatan ................................................................. .... 129 Daftar Pustaka ........................................................... ............................................ 143


ix

x


2


PENDAHULUANALMAATAKEOTTAWA

BAB1

PENDAHULUAN ALMAATAKEOTTAWA KESEHATANDANHAKAZASI MANUSIA Pembangunan bangsa pada prinsipnya bertujuan untuk memenuhi hak-hak azasi warga negaranya dalam mencapai kesejahteraan, termasuk hak azasi kesehatan. Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB menyatakan: “Everyone has right to standard of living adequate for health and well being of himself and his family, including food, clothing, housing and medical care” . Deklarasi ini jelas menyebutkan bahwa setiap orang atau warga dari suatu bangsa mempunyai hak yang sama dalam memproleh standar hidup yang layak untuk kesehatannya, yakni sekurang-kurangnya makanan dan minuman, pakaian, dan tempat tinggal atau “pangan”, “sandang” dan “papan” dan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, deklarasi tersebut dipertegas dalam Konstitusi WHO tahun 1946 tentang hak azasi kesehatan bagi setiap orang atau warga bangsa, sebagai berikut: a. Hak atas informasi kesehatan b. Hak atas privasi c. Hak untuk menikmati teknologi kesehatan d. Hak atas ketersediaan makanan dan gizi e. Hak untuk mencapai jaminan standar hidup optimal f. Hak atas jaminan sosial Hak azasi manusia terkait dengan pelayanan kesehatan ini juga telah ditindak lanjuti dan dirumuskan dalam Deklarasi Alma Ata tahun 1978, tentang Primary Health Care.

DEKLARASI ALMAATA Deklarasi Alma Ata tahun 1978 merupakan bentuk kesepakatan bersama antara 140 negara (termasuk Indonesia), adalah merupakan hasil Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) di kota Alma Ata, negara Kazahstan (sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet). Konferensi Internasional “Primary Health Care” ini disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi PBB untuk Anak (Unicef). Isi pokok dari deklarasi ini, bahwa Pelayanan Kesehatan Primer (Dasar) adalah merupakan strategi utama untuk pencapaian kesehatan untuk semua (health for all), sebagai bentuk perwujudan hak azasi manusia. Deklarasi Alma Ata ini selanjutnya terkenal dengan: Kesehatan semua untuk tahun 2000 atau “Health for all by the year 2000”. Bentuk


3

PENDAHULUANA NALMAATAKEOTTAWA

opersional dalam mencapai kesehatan untuk semua (kesuma) tahun 2000 di Indonesia adalah “PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa). Meskipun sebenarnya di Indonesia “cikal bakal” atau “embrio” PKMD sudah berkembang sejak tahun 1970 an, di Solo dan Banjarnegara yang diprakarsai oleh Yakkum, dalam bentuk dana sehat, pos obat desa, arisan rumah sehat, dan sebagainya. Deklarasi Alma Ata juga menyebutkan menyebutkan bahwa untuk mencapai kesehatan untuk semua tahun 2000 adalah melalui Pelayanan Kesehatan Kesehatan Dasar, yang sekurang-kurangnya mencakup mencakup 8 pelayanan dasar, yakni: a. b.

Pendid Pend idik ikan an kes eseh ehat atan an (health education) Pening Pen ingkat katan an pen penyed yediaa iaan n mak makana anan n dan dan giz gizii (promotions of food supplies and proper nutrition) c. Pen Penyed yediaa iaan n air air bersih bersih yan yang g cukup cukup dan san sanitas itasii dasar dasar (adequate supply of safe water and basic sanitation) d. Pela Pelayana yanan n keseh kesehatan atan ibu dan dan anak anak term termasuk asuk kel keluarg uargaa berenc berencana ana (maternal and child care, including family planning) e. Imunisasi (immunization against the major infectious diseases) f. Pen Penceg cegaha ahan n dan dan pem pembera beranta ntasan san pen penyak yakit it ende endemik mik (prevention and control of locally endemic diseases) g. Pe Peng ngoba obatan tan pen penya yakit kit-pe -peny nyak akit it umum umum (appropriate treatment of common diseases and injuries) h. Pe Peny nyed edia iaan an ob obat at es esen ensi sial al (provision essential drugs) Dari 8 pelayanan kesehatan dasar tersebut diatas, pendidikan kesehatan (sekarang promosi kesehatan) ditempatkan ditempatkan pada urutan pertama. pert ama. Ini berarti bahwa sejak konfrensi Alma Ata tahun 1978, para delegasi 140 negara tersebut telah mengakui mengakui betapa pentingnya peran promosi promosi kesehatan dalam mencapai kesehatan kesehatan untuk semua. Oleh sebab itu dalam Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang pertama di Ottawa, yang menghasilkan Piagam Ottawa (Ottawa Charter) ini, Deklarasi Alma Ata dijadikan dasar pijakannya. pijakannya. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Piagam Ottawa Ottawa yang menyebutkan:: “The first International Conference on Health Promotion, meeting in Ottawa menyebutkan this 21st day of November 1986, hereby present this charter for action to achieve Health for All by the year 2000 and beyond”. Dalam pernyataan ini tersirat bahwa para delegasi atau peserta dari semua negara, melalui piagam atau “charter” tersebut bersepakat untuk melanjutkan pencapaian “Sehat untuk semua” tahun 2000 dan sesudahnya, seperti yang telah dideklarasikan dalam piagam Alma Ata. Hal tersebut adalah merupakan bentuk komitment semua negara untuk melanjutkan terwujudnya kesehatan untuk semua (health for all) melalui promosi kesehatan. Lebih jelas lagi dalam pendahuluan Piagam Ottawa Ottawa juga disebutkan: disebutkan: “……It built on the progress made through the Declaration on Primary Health Care at Alma Ata, the World Organization’s target for Health for All the World Organization’s target for Health for All document, and the recent debate the World Assembly on intersectoral action for health”. 4



Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sejarah promosi promosi kesehatan pada akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 yang dimulai dengan Konfrensi Internasional Promosi Kesehatan Keseha tan yang pertama di Ottawa, Canada ini tidak terlepas dari Deklarasai Alma Ata.

KESEHATANDANTUJUANPEMBANGUNANMILLE LENIU IUM: M: Kesepakatan global yang terdiri dari 189 negara termasuk Indonesia bertekad untuk menghapuskan kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan di dunia dalam era millenium. Kesepakatan global ini merumuskan target-target yang akan dicapai sampai dengan tahun 2015, yang dirumuskan dalam 8 “Tujuan Pembangunan Milenium” atau “Millenium Development Goals” yakni : (Biran Affandi, 2006) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pemberan Pembe rantasa tasan n kemis kemiskin kinan an dan dan kelap kelapara aran n Menca Me ncapai pai pen pendid didika ikan n dasar dasar unt untuk uk semu semuaa Mendoro Mend orong ng keseta kesetaraan raan gen gender der dan dan pemberd pemberdayaa ayaan n perempu perempuan an Menur Me nurunk unkan an ang angka ka ke kemat matian ian ana anakk Meni Me ning ngka katk tkan an kes keseh ehat atan an ibu ibu Memerang Meme rangii HIV/AIDS HIV/AIDS,, malaria, malaria, dan peny penyakit akit menu menular lar lainn lainnya ya Menj Me njam amin in keb keber erla lanj njut utan an hid hidup up Mengemba Meng embangka ngkan n kem kemitraan itraan glo global bal untuk pemba pembangun ngunan an

Delapan tujuan pembangunan millenium tersebut sebenarnya sasaran akhirnya adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dari 8 target atau tujuan pembangunan millenium ini adalah merupakan sasaran antara pembangunan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya dari dari target-targ target-target et dalam rangka mewujudkan mewujudkan kualitas SDM tersebut, tersebut, 4 target target diantaranya adalah berkaitan dengan sektor kesehatan. Dari kesepakatan global tentang pembangunan millenium tersebut tersebut dapat dilihat betapa pentingnya peran kesehatan kesehatan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai aset utama pembangunan suatu bangsa. Pada akhir abad ke 20 terjadi pergeseran paradigma pembangunan, dari paradigma pembangunan ekonomi ke paradigma pembangunan baru, yakni paradigma pembangunan sumber daya manusia. Dalam paradigma pembangunan lama, ekonomi merupakan panglima pembangunan, dimana keberhasilan pembangunan ditentukan oleh perkembangan ekonomi ekonomi yang diukur dari meningkatnya pendapatan per kapita. Dalam paradigma pembangunan baru, maka secara bersama-sama antara ekonomi, kesehatan, kesehatan, dan pendidikan merupakan penentu untuk mencapai kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya kualitas sumber daya manusia merupakan indikator pembangungan bangsa. Namun demikian, apabila kita simak dari tujuan pembangunan millenium, kesehatan memegang posisi kunci. Kelemahan apabila keberhasilan pembangunan diukur dengan menggunakan parameter ekonomi, khususnya pendapatan per kapita sebagai indikatornya, tidak akan mencerminkan pemerataan pemerataan dan keadilan. Karena dengan dengan tingginya pendapatan per kapita suatu bangsa, belum dijamin terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. PROMOSI KESEHATANK NKOMIT ITMENG NGLOBALOTTAWA-J -JAKARTA-N -NAIR IROBI

5


Oleh sebab itu paradigma ekonomi ini oleh Program Pembangunan PBB (United Nation Development Programes) digeser ke paradigma baru yakni paradigma pembangunan sumber daya manusia. Dalam paradigma pembangunan Sumber Daya Manusia ini keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari income per kapita, melainkan dengan menggunakan indeks kualitas sumber daya manusia atau “Human Development Index” (HDI). Selanjutnya HDI ini ditentukan oleh 3 komponen utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan diukur dari tinggi rendahnya rata-rata tingkat pendidikan penduduk, kesehatan diukur antara antara lain dari angka harapan hidup hidup (life expectancy ), ), Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu karena melahirkan, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan ekonomi diukur dari income per kapita. Dengan menggunakan HDI, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bangsa-Bangsa (UNDP) melakukan penelitian pada tahun 2002, dan hasilnya posisi Indonesia berada di peringkat 111 dari 177 negara anggota PBB. Di Asia Tenggara sendiri, kualitas SDM Indonesia berada di peringkat ke 6 dari 10 anggota Asean (Indonesia Health Profiles, 2005). Melihat setiap komponen komponen indeks kualitas SDM Indonesia dewasa dewasa ini, indikator bidang kesehatan antara lain angka harapan hidup rata-rata ( life expectancy ) bangsa Indonesia sudah mencapai 67,6 tahun, dibandingkan dengan Singapura yang paling tinggi angka harapan hidup diantara negara-negara Asean 78,0 tahun. Di bidang pendidikan angka melek huruf orang dewasa (adult literacy) adalah 87,9 %, dibandingkan angka melek huruf diantara negara Asean yang paling tinggi adalah Brunei Darusalam 93,9%. Sedangkan, penduduk yang telah memasuki sekolah rata-rata ( attendance school rate) 65% dibandingkan dengan Singapura yang paling tinggi di negara-negara Asean 87%. Sedangkan di bidang ekonomi, produk domestik kasar (gross domestic product atau GDP) sebesar US$ 3.230 per tahun, dibandingkan dengan GDP Singapura US$ 24.040 per tahun yang paling tinggi diantara negara-negara negara-nega ra Asean. Untuk mengetahui posisi HDI bangsa Indonesia diantara Negara-negera lain dapat dilihat tabel berikut :

HUMANDEVELOPMENTIN INDEX( X(HDI) RANK HDI RA RANK

COUNTRIES

LIFE EXPECTANCY

LITERACY RATE

SCHOOL AT TENDACE

ANNUAL GDP(US$)

3

Australia

79,1

..

99

28.260

9

Japan

81,5

..

84

26,940

25

Singapura

78,0

92,5

87

24.040

33

Brunei

76,2

93,9

73

19.210

59

Malysia

73,0

88,7

70

9.120

76

Thailand

69,1

92,6

73

7.010

83

Philippines

69,8

92,6

81

4.170

111

Indonesia

66,6

87,9

65

3.230

Oleh sebab itu dalam rangka pembangunan pembangu nan Bangsa Indonesia dengan mengacu kepada paradigma pembangunan baru, maka 3 sektor tersebut, yaitu (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) harus memperoleh keseimbangan perhatian oleh pemerintah. Untuk

6



meningkatkan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam UU, yakni dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran belanja negara, meskipun realisasi dari kebijakan ini masih jauh dari yang diharapkan. Sedangkan untuk meningkatkan peran sektor kesehatan dalam pembangunan bangsa adalah meningkatkan pelayanan kesehatan utamanya pelayanan preventif dan promotif, tanpa meninggalkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.

PARADIGMABARU KESEHATAN Kesehatan bukanlah “statis’, bukan sesuatu yang dikotomi sehat dan sakit, tetapi dinamis, progesif dan kontinum. Hal ini telah disadari oleh WHO, yang akhirnya pada tahun 1988 merumuskan kembali definisi kesehatan. Kemudian rumusan WHO tersebut diangkat dalam UU.No.23/1992 yakni:” Kesehatan atau sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap oranghidup produktif baik secara ekonomi maupun sosial”. Hal ini berarti bahwa kesehatan tidak hanya mempunyai dimensi fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi. Artinya, meskipun seseorang secara fisik, mental dan sosial sehat, tetapi tidak produktif secara ekonomi atau sosial maka orang tersebut tidak sehat. Produktif secara ekonomi dapat diukur dari pekerjaan, sedangkan produktif secara sosial diukur dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup pribadinya sendiri atau orang lain atau masyarakat melalui aktivitas atau kegiatankegiatan positif. Oleh sebab itu agar pelayanan kesehatan relevan dengan peningkatan derajat kesehatan bangsa perlu kebijakan-kebijakan baru dalam pelayanan kesehatan. Dengan perkataan lain paradigma pelayanan kesehatan harus diubah. Orientasi pelayanan kesehatan harus digeser dari pelayanan kesehatan yang konvensional (paradigma sakit) ke pelayanan kesehatan yang sesuai dengan paradigma baru (paradigma sehat). Pelayanan Kesehatan Konvensional yang mempunyai karakteristik : (Konsursium Ilmu Kesehatan Indonesia, 2003) a. b. c. d. e. f.

Sehat dan sakit dipandang sebagai dua hal seperti “hitam” dan “putih” Pelayanan kesehatan diasosiasikan dengan pengobatan dan penyembuhan Pelayanan kesehatan diidentikkan dengan rumah sakit dan poliklinik Tujuan pelayanan kesehatan untuk meringankan penderitaan dan menghidarkan dari kesakitan dan kematian Tenaga pelayanan kesehatan utamanya dokter Sasaran utama pelayanan kesehatan adalah individu yang sakit

Oleh sebab itu program-program pelayanan kesehatan hanya untuk kelangsungan hidup saja (Health Programs for Survival), dan harus digeser ke Pelayanan Kesehatan Paradigma Baru atau Paradigma Sehat, yang mempunyai karakteristik :


7


a. b. c. d. e. f.

Sehat dan sakit bukan sesuatu yang hitam dan putih, sehat bukan berarti tidak sakit, dan sakit tidak berarti tidak sehat Pelayanan kesehatan tidak hanya penyembuhan dan pemulihan, tetapi mencakup preventif dan promotif Pelayanan kesehatan bukan hanya Rumah Sakit, dan Poliklinik Tujuan pelayanan kesehatan utamanya peningkatan kesehatan (promotif), dan pencegahan penyakit (preventif) Tenaga pelayanan kesehatan utamanya : untuk kesehatan masyarakat Sasaran utama pelayanan adalah kelompok atau masyarakat yang sehat.

Dari pergeseran paradigma pelayanan kesehatan ini maka program-program kesehatan diarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia (Health Programs for Human Development). Oleh sebab itu, indikator kesehatan juga harus dilihat dari perspektif “paradigma sehat”. Indikator kesehatan yang sesuai dengan paradigma sehat semestinya menggunakan indikator positif, bukan indikator negatif seperti yang selama ini digunakan. Indikator kesehatan harus digeser dari indikator negatif (kesakitan, cacat, kematian, dan sebagainya), ke indikator-indikator positif, antara lain : a. Ada tidaknya kelainan patofisiologis b. Kemampuan fisik, misal : aerobik, ketahanan dan kelenturan sesuai umur, kebugaran c. Penilaian atas kesehatan sendiri d. Ideks Masa Tubuh (IMT) atau BMI (Body Mass Index), dan sebagainya Kesehatan adalah merupakan potensi dasar dan alami dari setiap individu yang sangat diperlukan pada awal kehidupan dan pertumbuhan manusia. Apabila seorang anak lahir dan berkembang dalam kondisi yang tak terpenuhinya unsur dasar tersebut akan menghambat pertumbuhan dan atau perkembangan fisik dan mental. Hal ini berarti mutu sumber daya manusia tersebut rendah. Dengan perkataan lain seseorang yang sejak di dalam kandungan sampai usia pertumbuhan dan perkembangannya dalam kondisi dan lingkungan yang tidak sehat, maka hasilnya kualitas SDM tersebut juga rendah (Departemen Kesehatan RI, 2005). Mengingat pentingnya posisi pembangunan kesehatan dalam pembangunan SDM suatu bangsa seperti yang telah dirumuskan dalam MDG’s, maka pembangunan kesehatan harus diarahkan untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi dan atau sosial. Dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas ini peran promosi kesehatan sangat penting.

8



PERANPROMOSI KESEHATAN Sampai saat ini masih terjadi distorsi pemahaman promosi kesehatan. Promosi kesehatan masih dipahami semata-mata sebagai pengganti istilah Pendidikan Kesehatan. Secara institusional mungkin benar bahwa promosi kesehatan itu merupakan pengganti pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Tetapi secara konsep berbeda, maka lebih baik dikatakan bahwa promosi kesehatan merupakan revitalisasi pendidikan kesehatan. Terminologi “promosi” dalam promosi kesehatan sekurang-kurangnya mengandung 4 pengertian sekaligus, yakni : a). Peningkatan seperti halnya dalam “five level of prevention” dari Leavels and Clark dalam Hanlon (1974), dimana pencegahan tingkat pertama adalah “ health promotion”. Terminologi ini juga seperti digunakan dalam dunia akademik (promosi doktor), atau dunia pekerjaan (promosi jabatan). Dalam konsep 5 tingkat pencegahan (five levels of prevention), pencegahan tingkat pertama dan utama adalah promosi kesehatan (health promotion) . Secara lengkap adalah: 1. Promosi kesehatan (health promotion) 2. Perlindungan khusus melalui imunisasi (specific protection) 3. Diagnosisi dini dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt treatment) 4. Membatasai atau mengurangi kecacatan (Disablity limitation) 5. Pemulihan (Rehabilitation) b). Memasarkan atau menjual, seperti yang berlaku di dunia bisnis, sehingga muncul istilah dalam fungsi “sales promotion girls” yang adalah seseorang bertugas memasarkan dan atau menjual suatu produk tertentu. Bahkan disuatu perusahaan menciptakan jabatan struktural “Manajer Promosi/Pemasaran”. c). Dalam literatur lama (zaman Belanda), dijumpai istilah “propaganda kesehatan”, yang sebenarnya adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain atau masyarakat untuk melakukan hal-hal yang sehat misalnya: makan makanan yang bergizi, minum air yang direbus, buang air besar di jamban, dan sebagainya. Istilah propaganda kesehatan ini masih dipakai juga sampai awal kemerdekaan Republik Indonesia, oleh dr. J. Leimena, Menteri Kesehatan pada waktu itu. d). Belakangan muncul dilapangan atau dalam praktisi promosi kesehatan, bahwa promosi kesehatan itu dilakukan dan identik dengan penyuluhan kesehatan. Tidak keliru memang, karena dalam penyuluhan tersebut terjadi proses peningkatan pengetahuan kesehatan bagi masyarakat. Dengan peningkatan pengetahuan tersebut diharapkan akan berakibat terjadinya peningkatan sikap dan perilaku (praktek) hidup sehat. Demikian juga telah tejadi dalam penyuluhan (promosi) kesehatan tersebut terjadi penjulan “produk”. Produk yang dimaksud disini bukanlah produk komersial, tetapi produk sosial. Yang dimaksud produk sosial adalah “cara hidup sehat” atau “perilaku hidup sehat” yang sifatnya tidak kasat mata (intangible). Produk-produk sosial yang kasat mata


9


(tangibles) seperti: imunisasi, tablet Fe, garam beryodium, kondom, IUD, abate, dan sebagainya. Produk-produk yang kasat mata yang dirasakan tidak nyaman/enak bagi masyarakat, namun berguna bagi kesehatan mereka. Dengan direvitalisasinya Pendidikan Kesehatan menjadi Promosi Kesehatan ini sebenarnya diharapkan bukan hanya berbeda dalam konsep, tetapi juga berbeda dalam implementasi atau aplikasinya. Kalau dahulu Pendidikan Kesehatan hanya diartikan sebagai kegiatan atau upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan sikap, yang berujung pada perubahan perilaku masyarakat saja. Tetapi Promosi Kesehatan secara konseptual adalah berbagai upaya untuk melakukan intervensi terhadap semua determinan kesehatan, termasuk diterminan perilaku. Dimensi perubahan perilakupun bukan hanya perubahan perilaku masyarakat saja, tetapi juga perubahan perilaku para pemegang otoritas atau penentu kebijakan. Dengan perkataan lain Promosi Kesehatan tidak hanya melakukan pendekatan perubahan perilaku masyarakat (behavior change) semata-mata, tetapi juga perubahan perilaku pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain, dan perubahan determinan kesehatan yang lain. Perubahan konsep ini sudah dimulai oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak tahun 1984. Dalam Strategi Global Promosi Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 1984) merumuskan bahwa Promosi kesehatan sekurang-kurangnya mengandung 7 prinsip, yakni: a. Perubahan Perilaku (Behavior change) b. Perubahan Sosial (Social change) c. Pengembangan Kebijakan (Policy development) d. Pemberdayaan (Empowerment) e. Partisipasi Masyarakat (Community participation) f. Membangun Kemitraan (Building partnership and alliance)

PerubahanPerilaku: Seperti telah disebutkan diatas bahwa Pendidikan Kesehatan mempunyai tujuan fokus utama perubahan perilaku. Promosi Kesehatan tetap masih men “targetkan” perubahan perilaku. Namun perubahan perilaku yang dimaksudkan oleh Promosi Kesehatan bukan semata-mata perilaku masyarakat saja (sasaran primer), melainkan perilaku “ stake holder ” yang lain, yakni perilaku tokoh masyarakat (sasaran sekunder), dan tidak kalah pentingnya perilaku para pembuat keputusan (sasaran tertier), di berbagai jenis maupun tingkat institusi baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Dimensi perubahan perilaku yang diharapkan terhadap ketiga sasaran tersebut (primer, sekunder, tertier) memang berbeda, yakni: 1. Untuk masyarakat (sasaran primer) diharapkan mempunyai pemahaman (pengetahuan) yang benar tentang kesehatan. Dengan pengetahuan yang benar tentang kesehatan ini mereka akan mempunyai sikap positif tentang kesehatan, dan selanjutnya diharapkan akan terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku disini mempunyai 2 makna, yakni : a). Bagi yang belum/tidak mempunyai perilaku sehat 10



diharapkan (dirubah) agar berperilaku sehat, dan b). Bagi yang sudah mempunyai perilaku atau berperilaku sehat tetap berperilaku sehat (misalnya yang tidak merokok tetap tidak merokok). 2. Untuk tokoh masyarakat (sasaran sekunder), perubahan perilaku yang diharapkan juga seperti pada sasaran primer, yakni mereka ini berperilaku sehat ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya tokoh masyarakat yang berperilaku sehat ditengah-tengah masyarakat ini merupakan “role model” atau perilaku contoh bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini sesuai dengan budaya “paternalistic” bangsa Indonesia pada umumnya. Masyarakat selalu memandang tokoh masyarakat (formal dan informal) sebagai panutan atau acuannya. Artinya apapun yang dilakukan tokoh masyarakat, termasuk perilaku kesehatan akan ditiru atau dicontoh oleh masyarakat sekitarnya. Misalnya ibu-ibu akan mengimunisasikan anak balitanya, apabila ibu-ibu tokoh atau isteri-isteri tokoh masyarakat telah mengimunisasikan anaknya. 3. Untuk para penentu kebijakan atau para pejabat pemerintahan setempat (sasaran tertier), perilaku yang diharapkan mencakup 3 hal, yakni : a. Berperilaku sehat, untuk kepentingan dirinya sendiri. b. Para penjabat yang berperilaku sehat ini sendirinya juga akan menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Karena para pejabat pada hakekatnya adalah juga merupakan tokoh masyarakat (formal) yang juga mejadi perilaku contoh (role model) bagi masyarakat sekitarnya. c. Sikap dan perilaku yang sangat penting diharapkan adalah berkaitan dengan kewenangannya sebagai pemegang otoritas atau pejabat, baik eksekutif maupun legislatif (tingkat pusat maupun daerah) untuk membuat kebijakan-kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Diharapkan para penjabat ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang dampaknya dapat mempengaruhi peningkatan kesehatan masyarakat. Misalnya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kesehatan, membuat program-program sarana dan prasarana untuk menunjang kesehatan, misalnya : pengadaan air bersih, sanitasi lingungan, peningkatan pendapatan keluarga, dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya adalah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berwawasan kesehatan (healthy public policy), misalnya undang-undang, peraturan-peraturan, atau ketentuan-ketentuan yang melindungi masyarakat dari ancaman atau gangguan kesehatan (asap rokok, asap kendaraan bermotor, penggunaan bahan-bahan beracun, dan sebagainya).

PerubahanSosial : Kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu di beberapa negara Departemen Kesehatan dan Sosial digabung menjadi satu, dengan nama Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Department of Heath and Social Welfare). Pada Pemerintahan Abdurrachman Wahid (Gus Dur) Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial ini juga pernah digabung menjadi satu Departemen saja.


11


Seperti telah disebutkan di atas bahwa Promosi Kesehatan tidak hanya sekedar berurusan dengan perubahan perilaku semata, sebagai salah satu determinan kesehatan, tetapi juga determinan kesehatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kasehatan yang lain. Faktor sosial diantaranya sistem sosial disamping sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku secara langsung, tetapi juga mempengaruhi kesehatan masyarakat secara tidak langsung. Oleh sebab itu sebagai intervensi terhadap faktor sosial ini, Promosi Kesehatan juga berkepentingan untuk melakukan perubahan sosial (social change). Dalam melakukan perubahan sosial tidak dapat dilakuan intervensi pada tataran keluarga atau individu, tetapi terhadap komunitas atau entitas masyarakat tertentu. Pendekatan perubahan sosial yang paling sering digunakan dalam program kesehatan adalah pengembangan komunitas (community development). Pengembangan masyarakat sebagai kegiatan Promosi Kesehatan, tidak semata-mata untuk kepentingan kesehatan, apalagi perilaku kesehatan, tetapi untuk pengembangan masyarakat yang utuh dalam suatu komunitas. Oleh sebab itu titik masuk (entry point) untuk pengembangan masyarakat tidak harus saja kesehatan mungkin juga pertanian, peternakan, pengairan, dan sebagainya. Prinsip pengembangan masyarakat, adalah tumbuh dari bawah (bottom up) bukan dituntun dari atas (top down). Peran petugas atau “provider ” dalam hal ini hanya sebagai motivator dan fasilitator saja. Masyarakat dimotivasi, dibimbing, dan difasilitasi sehingga mereka mampu: a.

Melakukan identifikasi kebutuhan, masalah, dan kemampuan mereka sendiri, antara lain melalui “survai mawas diri” (Ida Bagus Mantra, 1984) b. Merencanakan kegiatan untuk mengatasi masalah dan atau untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (termasuk kesehatan) c. Melakukan kegiatan sesuai dengan yang mereka rencanakan, termasuk melakukan pendekatan (advokasi) kepada pemangku kepentingan ( stakeholder ) program kesehatan tersebut d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mereka sendiri, dan seterusnya

PerubahanLingkunganFisik: Lingkungan fisik, termasuk sarana dan prasarana untuk kesehatan sangat penting perannya dalam mempengaruhi kesehatan, dan juga perilaku kesehatan. Karena dengan penyuluhan kesehatan atau pemberian infomasi kesehatan hanya mampu meningkatkan pengetahun kesehatan kepada masyarakat. Karena untuk terwujudnya pengetahuan kesehatan menjadi perilaku (praktek atau tindakan) kesehatan memerlukan sarana dan prasarana (lingkungan fisik). Contoh : masyarakat sudah tahu buang air besar di jamban itu sehat, makan makanan yang bergizi itu sehat, kalau sakit berobat ke dokter itu baik, dan sebagainya. Tetapi kalau masyarakat tidak punya uang untuk membuat jamban tetap akan buang air besar di kali, tidak punya uang untuk membeli makanan bergizi, dan tidak punya uang untuk berobat ke dokter, mereka tetap berobat ke dukun yang murah, atau tidak berobat sama sekali.

12



Oleh sebab itu Promosi Kesehatan harus juga melakukan kegiatan bagaimana supaya masyarakat terfasilitasi sarana dan prasarana untuk mewujudkan perilaku sehatnya. Hal ini bukan berarti masyarakat diberikan sarana dan prasarana tersebut seper ti halnya memberikan “ikan” kepada mereka. Tetapi yang lebih penting adalah memberikan “pancing” supaya masyarakat memperoleh ikan sendiri. Oleh sebab itu Promosi Kesehatan dalam hal ini dapat melakukan dua hal: a.

b.

Memberikan pelatihan keterampilan berusaha, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya (income generating). Dengan pendapatan keluarga yang meningkat ini diharapkan masyarakat mampu mengadakan sarana dan prasaran untuk mewujudkan perilaku sehat, misalnya : mampu membuat jamban dirumahnya, mampu membeli makanan yang bergizi, mampu membuat jendela rumahnya, dan sebagainya. Melakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholder ), khususnya kepada para pembuat keputusan masyarakat setempat, agar mereka membantu masyarakat yang bersangkutan untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. Dengan sarana dan prasarana tersebut masyarakat dapat mewujudkan perilaku sehat.

PengembanganKebijakan: Otoritas pengembangan kebijakan berada dalam tangan para pemegang kekuasan masyarakat, utamanya adalah pemerintah pusat dan daerah, baik eksekutif (Presiden/Para Menteri, Gubernur, Bupati, dan seterusnya), dan legislatif (DPR, dan DPRD Tingkat I dan Bamus setempat). Dalam hal ini Promosi Kesehatan melakukan advokasi kepada para pemegang otoritas ini, agar mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (healthy public policy). Para penjabat ini diharapkan mengeluarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, sampai dengan surat edaran atau surat peraturan dari Lurah/Kepala Desa, yang berisi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesehatan. Kebijakan yang berwawasan kesehatan yang ada antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri atau Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan zat pewarna makanan, napza, larangan merokok ditempat-tempat umum, ketentuan peringatan bahaya merokok pada bungkus rokok, larangan membuang sampah, dan sebagainya. Pengembangan kebijakan yang berwawasan kesehatan ini sebenarnya tidak hanya keluar dari para penjabat pemerintah baik pusat maupun daerah saja, tetapi juga dapat dikeluarkan oleh para pimpinan atau pemegang otoritas unit kerja atau tempat kerja, misalnya : perusahaan, pabrik, lembaga pendidikan seperti kampus, sekolah dan pesantren, pengelola tempat-tempat umum seperti : pasar, terminal, bandara, pelabuhan, mall, perkantoran, dan sebagainya. Misalnya sebuah otoritas perusahan melarang pegawainya merokok, kewajiban menggunakan alat pelindung kerja, mewajibkan karyawan makan di kantin yang tersedia supaya hygiene dan kebersihan makanan serta gizinya dapat diawasi, dan sebagainya.


13


Pemberdayaan: Tujuan dari pemberdayaan dibidang kesehatan adalah masyarakat baik secara individu, keluarga dan kelompok atau komunitas mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Oleh sebab itu terkait dengan uraian sebelumnya maka agar masyarakat berdaya dalam arti mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya mereka harus diberikan “pancing”, bukan diberi ikan. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus diberikan kemampuan untuk memfasilitasi dirinya sendiri untuk hidup sehat. Dalam rangka mewujudkan kemampuan masyarakat hidup sehat, memang sektor kesehatan tidak dapat berjalan sendiri, dan harus melakukan kerja sama atau kemitraan dengan sektor lain. Misalnya, sektor kesehatan tidak mempunyai kemampuan bidang pertanian dan peternakan dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, maka harus kerja sama dengan Dinas Pertanian atau Perternakan. Sektor kesehatan tidak mempunyai kemampuan pengadaan air bersih, maka harus kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum misalnya, untuk terwujudnya air bersih sehingga masyarakat dengan mudah mengakses air bersih ini.

Partisipasi Masyarakat : Keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan, seperti kader kesehatan, arisan membuat jamban, Dana Sehat, Posyandu, Polindes, Pos Kesehatan Desa, dan sebagainya adalah merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dibidang kesehatan. Di Indonesia kegiatan - kegiatan tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970, dimulai oleh Yakum di Solo, Klampok-Banjarnegara. Filosofi partisipasi masyarakat dibidang kesehatan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan tersebut adalah “pelayanan kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat”. Partisipasi masyarakat dibidang kesehatan ini juga telah dituangkan dalam “Deklarasi Alma Ata”, September 1978, pasal 4 sebagai berikut: “The people have the right and duty to participate individually and collectively in planning and implementation of their health care”.

Kutipan ini menekankan secara khusus dalam pelayanan kesehatan masyarakat baik secara individu maupun kolektif perlu dilibatkan (partisipasi), karena memang partisipasi ini merupakan hak dan kewajiban masyarakat. Apabila digeneralisasikan batasan tersebut dalam program kesehatan secara umum, bahwa partisipasi masyarakat adalah merupakan hak dan kewajiban bagi setiap individu, kelompok atau komunitas/masyarakat dalam mewujudkan kesehatannya. Oleh sebab itu dalam kegiatan promosi kesehatan selalu melibatkan masyarakat, dan masyarkat bukan semata-mata sebagai obyek (sasaran), tetapi sebagai subyek dan juga sebagai pelaku promosi kesehatan. Partisipasi masyarakat berbeda dengan mobilisasi. Apabila mobilisasi masyarakat juga merupakan bagian dari pengembangan masyarakat, tetapi tidak akan terjadi pembelajaran pada masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai obyek, diorganisasikan, digerakkan untuk mencapai tujuan perbaikan masyarakat itu sendiri, tetapi masyarakat hanya sebagai pelaksana kegiatan saja, tanpa dilibatkan dalam perencanaan sampai evaluasinya. Sedangkan dalam

14



partisipasi masyarakat, masyarakat dilibatkan mulai perencanaan kegiatan sampai dengan evaluasi proses dan hasil kegiatan tersebut.

MembangunKemitraan: Telah disebutkan diatas bahwa sektor kesehatan tidak mungkin dapat berjalan sendiri dalam menjalankan program-programnya (termasuk promosi kesehatan) dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Demikian pula promosi kesehatan dalam mewujudkan perilaku hidup sehat serta sarana dan prasarana untuk hidup sehat memerlukan dukungan dari luar program dan sektor yang lain. Untuk itulah maka Promosi Kesehatan mencakup kegiatan untuk membangun kemitraan dan aliansi dengan pihak lain, baik didalam sektor kesehatan sendiri (lintas program) maupun diluar sektor kesehatan (lintas sektor). Tujuan utama membangun kemitraan ini adalah untuk memperoleh dukungan sumber daya (man, money, material) bagi terwujudnya sarana dan prasarana guna memfasilitasi perilaku hidup sehat masyarakat. Dalam mengembangkan kemitraan prinsip umum yang harus dipahami bersama antara sektor kesehatan dengan mitra kerja adalah : a.

b.

c.

Persamaan (equity) : Dalam menjalin kemitraan, masing-masing institusi atau lembaga harus menempatkan diri setara atau sama satu dengan yang lain. Tidak ada satu pihakpun yang merasa lebih tinggi, lebih baik, lebih penting dan sebagainya dibandingkan dengan pihak yang lain. Keterbukaan (transparancy ) : Dalam memulai kemitraan dengan pihak yang lain, proses kemitraan sampai dengan memonitor dan mengevaluasi kegiatan bersama masing-masing pihak harus terbuka terhadap yang lain, terutama dalam hal sumber daya untuk pelakasanaan kegiatan bersama. Saling menguntungkan (mutual benefit) : Dalam menjalin kemitraan, masing-masing pihak harus diuntungkan dengan adanya kegiatan atau hasil kegiatan bersama tersebut.

Dalam kemitraan tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan karena adanya kemitraan tersebut. Mengingat luasnya dimensi Promosi Kesehatan sebagai upaya intervensi terhadap semua determinan kesehatan (bukan hanya perilaku), maka sejak tahun 1984 WHO telah berupaya untuk memperluas konsep dan merevitalisasi Pendidikan Kesehatan menjadi Promosi Kesehatan. Sehingga Devisi “Health Education” didalam organisasi WHO dikembangkan menjadi Divisi Pendidikan dan Promosi Kesehatan (Health Education and Promotion Division).


15


KONFERENSI INTERNASIONALPROMOSI KESEHATAN Sebagai upaya terus menerus dalam rangka pengembangan konsep dan aplikasi Promosi Kesehatan di tingkat internasional, maka diselenggarakan Konferensi Internasinal tentang Promosi Kesehatan (International Conference on Health Promotion). Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang diprakarsai oleh WHO ini diselenggarakan setiap 2 - 4 tahun sekali, dan Indonesia selalu aktif berpartispasi dalam konferensi tersebut. Sebagai dokumentasi dan referensi Promosi Kesehatan di Indonesia, buku ini akan menguraikan secara kronologis dari Konferensi ke konferensi meliputi : 1. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan Pertama di Ottawa, Canada, tanggal 17-21 November 1986 dengan menghasilkan Piagam Ottawa atau “Ottawa Charter”. Delegasi dari Indonesia diwakili oleh Ida Bagus Mantra 2. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan Kedua di Adelaide, Australia tanggal 5-9 April 1988, dengan menghasilkan Rekomendasi Adelaide atau “ Adelaide Recommendation” 3. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan Ketiga, di Sundsvall, Sweden, tanggal 9-15 Juni 1991, dengan menghasilkan Pernyataan Sundsvall atau “Sundsvall Statement” . Delegasi dari Indonesia diwakili oleh Hadi Winoto 4. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan Keempat di Jakarta, Indonesia tanggal 21-25 Juli 1997, dengan menghasilkan Deklarasi Jakarta atau “Jakarta Declaration”. Delegasi dari Indonesia diwakili oleh Haryono Suyono, Sujudi, dan Emil Salim, (narasumber) Broto Wasito, I. Nyoman Kumara Rai, Dachroni, Umar Fahmi, Zulazmi, Ida Bagus Mantra, dan Soekidjo Notoatmodjo, (peserta) 5. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan Kelima di Kota Mexico, Mexico, tanggal 5-9 Juni 2000, dengan tema “Bridging the Equity Gap”. Konferensi Mexico ini menghasilkan Pernyataan Kementerian Mengenai Promosi untuk Kesehatan : Dari Gagasan ke Tindakan (aksi) atau “Mexico Minsterial Statement for Promotion of Health : From Ideas to Action”. Delegasi dari Indonesia diwakili oleh : Ahmad Suyudi, Azrul Azwar, Dachroni, Andung Prihadi Sentosa, Bob Susilo Kusumobroto, dan BPP. Gultom 6. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan Keenam di Bangkok, Thailand, tanggal 7-11 Agustus 2005, dengan menghasilkan Piagam Bangkok untuk Promosi Kesehatan di Dunia yang Mengglobal atau “The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World”. Delegasi dari Indonesia diwakili oleh : Bambang Hartono, Dachroni, Ismoyowati, Susilowati Soebekti, Zulazmi Mamdy, Zuraida, Iskandar Zulkarnaen, Ruflina Rauf, Dyah Erti Mustikawati, James Johnson, Anis Abdul Muis, Hafni Rochmah, Rahmat Kurniadi, Tanti Herawati, Purjanto, dan Sri Siswati dari Sumbar 7. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan Ketujuh di Nairobi, Kenya : tanggal 26-30 Oktober 2009. Delegasi dari Indonesia diwakili oleh : Abidinsyah Siregar, Bambang Setiaji Hasil secara rinci dan pembahasannya dari masing-masing konferensi tersebut dapat diikuti pada bab-bab selanjutnya dalam buku ini.

16



17

18


PIAGAMOTTAWA

BAB2

PIAGAMOTTAWA

GERAKANMENUJUKESEHATANMASYARAKATBARU Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang pertama di laksanakan di Ottawa, Canada, yang berlangsung tanggal 17 – 21 November 1986. Konferensi Promosi Kesehatan yang pertama ini mengambil tema “Menuju Kesehatan Masyarakat Baru” (The Move Towards a New Public Health). Konferensi diikuti oleh perwakilan dari kurang lebih 100 negara, baik yang berasal dari negara-negara maju dan maupun negara berkembang. Konferensi Promosi Kesehatan yang pertama ini tidak terlepas dari Deklarasi Alma Ata tahun 1978 tentang “Pelayanan Kesehatan Dasar atau Primary Health Care”. Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam konferensi ini merupakan peletakan dasar pembaharuan Promosi Kesehatan, dalam konteks seperti tema konferensi ini, yakni Gerakan Menuju Kesehatan Masyarakat Baru. Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam Piagam Ottawa (Ottawa Charter ). Isi Piagam Ottawa beserta pembahasannya dapat diikuti dalam uraian dibawah ini.

BATASANPROMOSI KESEHATAN Menurut Piagam Ottawa, Promosi Kesahatan adalah suatu proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali (control) atas kesehatannya, dan meningkatkan status kesehatan mereka (Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health). Untuk mencapai status kesehatan paripurna baik fisik, mental dan kesejahteraan sosial, setiap individu atau kelompok harus mampu mengidentifikasi setiap aspirasi, untuk memenuhi kebutuhan , dan mengubah atau mengantisipasi keadaan lingkungan. Kesehatan, sebagai sumber kehidupan sehari-hari, bukan sekedar tujuan hidup. Kesehatan merupakan konsep yang positif yang menekankan pada sumber-sumber sosial dan personal, sebagaimana halnya kapasitas fisik. Karena itu, promosi kesehatan bukan saja tanggung jawab sektor kesehatan, tapi juga meliputi sektor-sektor lain yang mempengaruhi gaya hidup sehat dan kesejahteraan sosial.

DETERMINANKESEHATAN Teori klasik yang dikembangkan oleh Blum (1974) mengatakan bahwa adan 4 determinan utama yang mempengaruhi derajat kesehatan individu, kelompok atau PROMOSI KESEHATANKOMITMENGLOBALOTTAWA-JAKARTA-NAIROBI

19

PIAGAMOTTAWA

masyarakat. Empat determinan tersebut secara berturut-turut besarnya pengaruh terhadap kesehatan adalah: a). lingkungan, baik lingkungan fisik, maupun lingkungan non fisik (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya), b). perilaku, c). pelayanan kesehatan, dan d). keturunan atau herediter. Determinan lingkungan ini lebih lanjut dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni lingkungan fisik (cuaca, iklim, sarana dan parasarana, dan sebagainya), dan lingkungan non fisik, seperti lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagianya. Derajat kesehatan dalam pengertian tersebut di atas jelas dibedakan antara derajat kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena derajat kesehatan perorangan (individu), kelompok dan masyarakat memang berbeda. Determinan untuk kesehatan kelompok atau komunitas mungkin sama, tetapi untuk kesehatan individu, disamping empat faktor tersebut, juga faktor internal individu juga berperan, misal nya : umur, gender, pendidikan, dan sebagainya, disamping faktor herediter. Bila kita analisis lebih lanjut determinan kesehatan itu sebenarnya adalah semua faktor diluar kehidupan manusia, baik secara individual, kelompok, maupun komunitas yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia itu. Hal ini berarti, disamping determinan-determinan derajat kesehatan yang telah dirumuskan oleh Blum tersebut masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi atau menentukan terwujudnya kesehatan seseorang, kelompok atau masyarakat. Faktor-faktor atau determinan-determinan yang menentukan atau mempengaruhi kesehatan baik individu, kelompok atau masyarakat ini, dalam Piagam Otawa (Ottawa Charter ) disebut prasyarat untuk kesehatan (prerequisites for health). Piagam Ottawa, 1986 mengidentifikasikan prasayarat untuk kesehatan ini dalam 9 faktor, yakni: a. b. c. d. e. f.

Perdamaian atau keamanan (peace) Tempat tinggal (shelter ) Pendidikan (education) Makanan (food) Pendapatan (income) Ekosistem yang stabil dan seimbang (a stable eco-sistem) g. Sumber daya yang berkesinambungan (sustainable resources) h. Keadilan sosial (social justice) i. Pemerataan (equity ) Faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi kesehatan tidaklah berdiri sendiri melainkan bersama-sama atau secara akumulatif, karena masing-masing faktor tersebut saling mempengaruhi. Seperti rincian yang akan diuraikan berikut ini.

20


PIAGAMOTTAWA

Perdamaian: Perdamaian, termasuk didalamnya keamanan ditempatkan pada urutan pertama dalam Piagam Ottawa, karena perdamaian merupakan prakondisi yang diperlukan oleh semua sektor, termasuk kesehatan. Dalam kondisi aman dan damai semua sektor kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik untuk mencapai visi dan misinya masing-masing. Dalam kondisi masyarakat yang aman dan damai maka semua sektor perekonomian (pertanian, perindustrian, perdagangan, perbankan, dan sebagainya) dapat berjalan dengan baik, tanpa hambatan. Lancarnya perekonomian baik di tataran individu, keluarga dan masyarakat jelas akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan keluarga dan masyarakat maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, baik untuk makanan, gizi, perumahan, dan kebutuhan hidup yang lain termasuk meningkatnya daya beli pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Disamping itu perdamaian dan kemanan secara psikologis dan sosiologis, akan berpengaruh kepada menurunnya sumber stress masyarakat, yang akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan, terutama kesehatan mental. Sebaliknya, kondisi masyarakat tidak aman dan damai, terjadinya konflik sosial dan politik, terjadinya petikaian sosial dan politik dalam masyarakat, baik secara horizontal maupun vertikal akan menggangu proses perekonomian di masyarakat. Para buruh, petani dan nelayan tidak bisa bekerja secara optimal, sehingga produktifitas menurun, para pedagang dan pengusaha baik di sektor formal maupun informal terganggu usahanya dan menurun produktivitasnya. Dengan kondisi perdamaian dan keamanan yang tidak kondusif ini jelas akan menurunkan daya beli masyarakat. Daya beli yang rendah baik untuk makanan, perumahan, pendidikan, pelayanan (termasuk pelayanan kesehatan) , dan sebagainya akan berpengaruh kepada rendahnya tingkat kesehatan masyarakat.

Perumahan(Shelter ) : Sebagian besar hidup manusia, lebih-lebih pada usia dini di habiskan di dalam keluarga, atau lebih jelasnya lagi di tempat tinggal atau rumah masing-masing anggota keluarga yang bersangkutan. Di tempat tinggal atau rumah tangga inilah sebenarnya kesehatan kita dibentuk atau ditentukan. Oleh sebab itu apabila ada ungkapan bahwa kesehatan diciptakan dalam kehidupan sehari-hari (health is created in everyday life ) adalah tepat sekali. Kehidupan sehari-hari manusia sebagian besar waktunya dihabiskan didalam rumah atau tempat tinggal (shelter ). Kesehatan kita pada saat ini secara jujur adalah merupakan hasil kumulasi lingkungan rumah tangga, keluarga atau tempat tinggal kita masing-masing. Rumah tangga atau tempat tinggal disini, bukan dalam arti bangunan dan fasilitas fisik saja, tetapi juga semua orang dimana kita berinteraksi sehari-hari dalam rumah tangga atau keluarga kita.


21

PIAGAMOTTAWA

Suatu kondisi tempat tinggal seseorang baik fisik maupun non fisik adalah merupakan prasyarat untuk terwujudnya derajat kesehatan seseorang. Derajat kesehatan seseorang sebenarnya telah ditentukan bukan hanya dari sejak lahir saja, bahkan sejak dalam kandungan ibu. Seorang anak yang dikandung, dilahirkan, dan dibesarkan dalam suatu rumah tangga atau tempat tinggal yang secara fisik (rumah yang memenuhi syarat kesehatan), dan nonfisik (ekonomi yang baik, rukun, damai, dan sebaginya) akan menjadi orang dengan derajat kesehatan yang optimal. Sebaliknya seorang anak yang dikandung, dil ahirkan, dan dibesarkan dalam lingkungan tempat tinggal yang kurang menguntungkan, baik secara fisik maupun non fisik akan menjadi seseorang yang derajat kesehatannya rendah.

Pendidikan: Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index ) yang dikembangkan oleh Badan Pembangunan-Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mencakup 3 indikator, yakni: pendidikan (education ), kesehatan ( health), dan ekonomi (economy ). Hal ini sangat beralasan, karena memang ketiga faktor ini bukan hanya karena saling tekait dan mempengaruhi, tetapi saling melengkapi dalam membentuk kulitas hidup manusia. Oleh sebab itu rendahnya ketiga indikator tersebut, jelas akan menimbulkan masalah di masyarakat. Kalau kita amati dalam masyarakat, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini 3 masalah sosial yaitu : a). kebodohan (ignorancy ) - akibat rendahnya pendidikan, b). berbagai macam penyakit (diseases) - akibat rendahnya derajat dan pelayanan kesehatan, dan c). kemiskinan (proverty ) - akibat rendahnya ekonomi. Ketiga hal ini saling mempengaruhi dan membentuk lingkaran setan : a. Kebodohan --- kemiskinan --- penyakit (sakit-sakitan) b. Kemiskinan --- penyakit (tak mampu-memelihara kesehatannya) --- kebodohan Penyakit --- kemiskinan (tak produktif) --- kebodohan (tak mampu sekolah) Oleh sebab itu solusi untuk memutus mata rantai tersebut dapat dilakukan melaui ketiga upaya secara bersama, yang hasilnya juga akan saling berpengaruh : a. Pendidikan : bertujuan untuk memerangi kebodohan, dapat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan berusaha atau bekerja, yang selanjutnta dapat meningkatkan pendapatan (ekonomi). Demikain akan dapat meningkatkan kemampuan mencegah penyakit, meningkatkan kemampuan, memelihara dan meningkatkan kesehatannnya. b. Ekonomi : bertujuan untuk peningkatkan pendapatan per kapita untuk memerangi kemiskinan, dapat berpengaruh terhadap peningakatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang tinggi. Masyarakat yang berpendidikan tinggi dapat berpengaruh terhadap meningkatnya kemampuan mencegah penyakit, meningkatkan kemampuan memelihara dan meningkatkan kesehatan. c. Kesehatan : bertujuan untuk memerangi penyakit dapat meningkatkan derajat kesehatan. Derajat kesehatan yang tinggi dapat berpengaruh terhadap meningkatnya produktivitas. Selanjutnya produktivitas tinggi berarti ekonomi meningkat, dan dengan tingka ekonomi yang tinggi akan meningkatkan akses terhadap pendidikan yang tinggi pula, yang berarti kebodohan menurun.

22


PIAGAMOTTAWA

Tingkat pendidikan masyarakat yang dihitung dari rata-rata lama sekolah adalah merupakan prasyarat untuk derajat kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui ekonomi. Uraian tentang hubungan yang saling mempengaruhi antara: penyakit - kebodohan - kemiskinan, dan : kesehatan - pendidikan -ekonomi sebagai upaya atau kegiatan intervensi terhadap 3 faktor tersebut dapat diilustrasikan diagram berikut :

HUBUNGANANTARAPENYAKIT, KEBODOHANDANKEMISKINAN KESEHATAN

PENYAKIT

KEMISKINAN

KEBODOHAN

EKONOMI

PENDIDIKAN

Makanan: Makanan dan gizi merupakan asupan utama untuk kesehatan. Tanpa asupan makanan yang cukup baik kualitas (gizi seimbang) maupun kuantitasnya (jumlah asupan) niscaya orang dapat mencapai derajat kesehatan yang optimum. Makanan, disamping diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel yang rusak, juga diperlukan untuk mempertahankan tubuh dari berbagai ancaman dari luar termasuk bibit penyakit. Kecukupan asupan makanan kedalam tubuh, dalam tataran individu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan makanan dalam keluarga. Ketersediaan makanan dalam keluarga pada gilirannya dipengaruhi oleh pendapatan keluarga yang bersangkutan. Pada tataran kelompok atau masyarakat, ketersediaan makanan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain sistem pengelolaan pangan oleh pemerintah setempat, tingkat pendapatan daerah, keadaan geografi, dan iklim. Secara global, kecukupan ketersediaan makanan bagi penduduk sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan, yang biasanya diukur dengan pendapatan nasional bruto (gross national product) . Secara statistik memang terbukti bahwa makin tinggi pendapatan nasional bruto, makin baik tingkat kesehatan penduduknya. Dibawah ini dikutipkan pendapatan nasional bruto, angka harapan hidup, dan angka kematian balita yang merupakan bagian dari derajat kesehatan masyarakat dari beberapa negara di Asia. Dari 5 negara di Asia, angka kematian bayi (AKB) paling tinggi adalah Indonesia, pendapatan nasional bruto per kapita paling rendah, dan angka harapan hidup bersama dengan Philipina juga paling rendah.


23

PIAGAMOTTAWA

Pendapatan Nasional Bruto, Angka HarapanHidup, AngkaKematianBalitadi 5NegaraAsia PENDP.NAS.BRUT (GNP: US$)/CAP

ANGKA KEMATIAN BALITA

UMUR HARAPAN HIDUP (TAHUN)

Singapura

31.710

3/1000

80

Malaysia

11.300

12/1000

74

Thailand

9.140

8/1000

71

Filipina

5.980

32/1000

69

Indonesia

3.950

34/1000

69

NEGARA

EkosistemYangStabil : Manusia hidup didunia ini adalah dalam suatu sistem yakni bumi dan seisinya. Masing-masing isi dunia atau bumi mempunyai sistem sendiri, antara lain manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup, dan ciptaan Tuhan yang lain, yakni : tanah, air, dan udara. Semuanya baik makhluk hidup maupun yang tidak hidup berada di dalam suatu sistem ekosistem. Semua sistem yang menyatu dalam ekosistem ini, masing-masing mempunyai peran dalam menyeimbangkan sistem yang besar. Apabila salah satu dari sistem terganggu, akan berakibat terhadap sistem yang lain. Contoh tumbuh-tumbuhan atau hutan berfungsi untuk menyerap zat sisa pembakaran (CO2) dari udara sehingga udara yang dihirup manusia tetap bersih, disamping itu, hutan juga berfungsi menyerap air hujan. Tetapi kalau pohon-pohonan berkurang atau hutan gundul jelas akan menggangu penyerapan CO2 dan air tersebut, sehingga menyebabkan polusi udara, erosi tanah dan banjir. Akibat lebih lajut jelas akan mengganggu kesehatan manusia, yang berarti mengganggu sistem kehidupan manusia. Contoh lain, apa akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dalam suatu komunitas atau negara, jelas akan mengganggu sitem yang lain. Antara lain penggundulan hutan untuk lahan transmigrasi, kurangnya lahan pertanian akibat digunakan untuk perumahan. Pertumbuhan penduduk yang besar juga dapat merusak lahan untuk dieksploitasi, karena sempitnya mata pencaharian yang lain. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa ekosistem yang tidak “stable” akan mengganggu kesehatan, karena memang kesehatan memerlukan prasyarat ekosistem yang seimbang.

Sumber DayaYangBerkesinambungan: Sumber daya yang mencakup sumber daya fisik yang terdiri dari sumber daya alam (natural resources) dan sumber daya yang berupa hasil cipataan manusaia yang berupa teknologi, serta sumber daya manusia (human resources). Dalam suatu komunitas, 24


PIAGAMOTTAWA

seyogyanya senantiasa terjadi kesinambungan sumber daya dari waktu ke waktu, dan dari zaman ke zaman. Hal ini penting karena sumber daya inilah merupakan aset pembangunan disemua sektor, termasuk kesehatan. Oleh sebab itu para pihak yang mempunyai otoritas untuk pengelolaan sumber daya ini harus bertanggung jawab terjadinya kesinambungan sumber daya. Kesinambungan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, adalah tanggung jawab dari para penguasa dalam hal ini adalah pemerintahan diberbagai tingkat, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai yang paling bawah. Sumber daya alam yang terdiri dari tanah, air udara dan yang terkandung di dalamnya adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengeksploitasi dan pengelolaannya, agar senantiasa berkesinambungan dalam mendukung kehidupan masyarakatnya. Apabila disuatu komunitas berhenti mengeksplotasi sumber daya alamnya demi untuk kesejahteraan rakyatnya terhenti, maka sumber daya manusia di dalamnya harus mempersiapkan sumber daya lain (man made resources ) demi kesinambungan sumber daya guna mendukung semua sektor pembangunan, utamanya kesehatan.

KeadilanSosial : Terjadinya kesenjangan sosial disuatu masyarakat akan jelas menggangu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat akan terwujud apabila terjadi kesempatan yang sama untuk hidup sehat bagi semua orang. Hal ini akan tercapai apabila keadilan sosial terwujud dalam masyarakat itu. Selama keadilan beluam ada, mustahil terjadi pemerataan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk hidup sehat. Keadilan sosial bukan berarti setiap orang atau keluarga berada dalam tingkat ekonomi yang sama, dan memperoleh hak yang sama. Keadilan sosial terjadi apabila setiap orang memperoleh hak utuk memenuhi secara minimal kebutuhan hidupnya secara layak, termasuk pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Apabila di dalam masyarakat masih terjadi kesenjangan sosial yang dalam, disatu pihak sangat berlebihan untuk terpenuhi kebutuhan hidup, tetapi dipihak lain untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari saja tidak cukup. Oleh sebab itu jelas dalam kondisi masih adanya kesenjangan sosial yang dalam, adalah merupakan kendala terwujudnya kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan kesehatan memang memerlukan prasyarat adanya “keadilan sosial”.

Pemerataan: Berbeda dengan keadilan sosial, pemerataan adalah adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pelayanan. Pemerataan terjadi apabila semua orang atau keluarga bisa membeli sembako yang terjangkau. Namun apabila disemua tempat tersedia sembako, tetapi ada beberapa orang atau keluarga meskipun dekat dengan penjualan sembako tetapi tidak mampu membeli, maka hal ini belum terjadi pemerataan. Pada umumnya pemerataan terkait dengan kesejahteraan sosial. Apabila masih terjadi kesenjangan sosial di masyarakat, maka sulit adanya pemerataan. Oleh sebab itu untuk terwujudnya kesehatan masyarakat memang diperlukan adaya pemerataan, utamanya pemerataan bidang ekonomi. Memang PROMOSI KESEHATANKOMITMENGLOBALOTTAWA-JAKARTA-NAIROBI

25

PIAGAMOTTAWA

secara statistik pelayanan kesehatan di Indonesia sudah tersebar diseluruh tanah air, namun masih banyak anggota masyarakat yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan tersebut. Bukan semata-mata karena terjangkau jaraknya, tetapi terjangkau biayannya. Namun dipihak lain, bagi masyarakat golongan mampu, mereka dapat mengakses pelayananan yang semahal mungkin, bahkan di luar negeri sekalipun. Untuk terwujudnya kesehatan masyarakat memerlukan prasyarat tersebut diatas. Namun sebaliknya, kesehatan masyarakat yang baik menentukan fondasi yang mantap untuk terwujudnya prasyarat tersebut. Sehingga terjadi hubungan timbal balik antara faktor-faktor prayarat tersebut dengan kesehatan. Dalam mewujudkan prasyarat sehingga kondusif untuk kesehatan diperlukan 3 hal yang merupakan misi dari promosi kesehatan, yakni : advokasi (advocacy ), memampukan (empower ), dan mediasi (mediate).

MISI PROMOSI KESEHATAN Dalam Ottawa Charter secara implisit dirumuskan 3 hal yang penting untuk mengimplementasikan Promosi Kesehatan, atau dapat juga disebut sebagai misi Promosi Kesehatan, yakni :

Advokasi (Advocacy): Kesehatan yang baik merupakan sumber utama untuk perkembangan sosial, ekonomi, dan personal, dan merupakan dimensi penting dari kualitas hidup. Faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, perilaku dan biologis, yang semuanya.

MemampukanatauMemperkuat : Promosi Kesehatan fokus pada pencapaian kesetaraan atau keadilan d alam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Aksi atau gerakan promosi kesehatan bertujuan untuk mengurangi perbedaan di dalam status kesehatan dan menjamin sumber dan kesempatan yang sama yang memungkinkan semua orang mencapai potensi kesehatan yang seluas-luasnya. Ini menliputi fondasi keamanan pada lingkungan yang mendukung, akses terhadap informasi, kesempatan memperoleh kemampuan dan kesempatan untuk menentukan pilihan untuk menjadi sehat. Orang tidak dapat mencapai potensi kesehatan yang utuh, kecuali mereka mampu mengendalikan hal-hal yang menentukan kesehatan mereka. Hal ini harus berlaku sama pada pria dan wanita.

Menjembatani : Persyaratan dasar dan prospek kesehatan tidak dapat diselenggarakan oleh sektor kesehatan saja. Lebih penting lagi, Promosi Kesehatan membutuhkan aksi yang terkordinasi dengan sektor lain: oleh pemerintah, sektor kesehatan, sektor sosial, ekonomi dan dengan organisasi-organisasi pemerintah lainnya seperti relawan, swasta, pemerintah daerah, sektor

26


PIAGAMOTTAWA

industri serta media. Sepanjang perjalanan hidupnya, orang selalu terlibat, baik sebagai individu, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Para professional, kelompok-kelompok sosial dan petugas kesehatan memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan mediasi atau menjembatani antara kepentingan manyarakat dengan berbagai pihak untuk mencapai hidup sehat masyarakat. Strategi-strategi dan program promosi kesehatan sebaiknya di sesuaikan dengan kebutuhan lokal, sesuai dengan sistem sosial, budaya dan ekonomi setempat. Berbagai pemangku kepentingan atau “Stakeholders” perlu dilibatkan dalam upaya promosi kesehatan . Oleh karena itu betapa pentingnya mengembangkan mekanisme institusional untuk menyatupadukan “stakeholders” tersebut.

STRATEGI PROMOSI KESEHATAN Berdasarkan pada 3 hal tersebut sebagai arahan atau dapat dikatakan sebagai misi promosi kesehatan, Piagam Otawa merumuskan makna atau arti dari gerakan kegiatan promosi kesehatan. Selanjutnya gerakan ini dapat dipandang sebagai strategi promosi pesehatan, sebagi pelengkap dari strategi promosi kesehatan yang telah dirumuskan oleh WHO tahun 1984. Gerakan atau strategi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan Kebijakan Publik Berwawasan Sehat (Build Healthy Public Policy ): Promosi kesehatan tidak sekedar pada tingkat pelayanan kesehatan semata. Promosi kesehatan menempatkan kesehatan pada agenda di tingkat pengambil keputusan di berbagai sektor di tiap lapisan sistem sosial, mengarahkan mereka untuk menyadari konsekuensi kesehatan dari keputusan yang mereka ambil serta menerima tanggung jawab mereka dalam upaya kesehatan. Kebijakan promosi kesehatan mengkombinasikan pendekataan yang berbeda, tapi saling terkait, mencakup perubahan perundang-undangan, pengukuran fiskal, pajak dan perubahan organisasi. Harus ada aksi yang terkordinir yang mengarah pada kebijakan kesehatan, penghasilan dan kebijakan umum (sosial) yang mempercepat upaya kesetaraan/keadilan yang lebih baik. Kerja sama aksi membantu jaminan pelayanan yang lebih aman dan lebih sehat, lebih bersih dan lingkungan yang lebih nyaman. Kebijakan promosi kesehatan membutuhkan upaya identifikasi hambatan-hambatan dalam mengadopsi kebijakan umum yang sehat untuk sektor non kesehatan, dan cara mengatasi hambatan tersebut. Dalam menentukan sasaran harus dapat menciptakan berbagai pilihan yang lebih sehat dan lebih mudah bagi pembuat kebijakan. 2. Menciptakan Lingkungan yang Mendukung (Supportive Environment) Masyarakat kita sangat kompleks, saling terkait, saling mempengaruhi dan saling tergantung. Kesehatan tidak dapat dipisahkan dari tujuan hidup lainnya. Kaitan yang tak terpisahkan antara manusia dan lingkungannya merupakan dasar pendekatan


27

PIAGAMOTTAWA

sosio-ekologis untuk kesehatan. Seluruh prinsip dasar bagi dunia, negara, wilayah dan masyarakat pada umumnya merupakan suatu kebutuhan untuk mendorong saling menjaga, saling menolong sesama anggota masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Konservasi lingkungan alam di kawasan dunia harus ditekankan sebagai tanggung jawab global. Perubahan gaya hidup, cara kerja dan kegiatan rekreasi mengandung dampak yang signifikan terhadap kesehatan. Aktivitas kerja dan rekreasi seharusnya merupakan sumber kesehatan manusia. Cara masyarakat mengatur pekerjaan harus membantu menciptakan masyarakat sehat. Promosi kesehatan menggerakan kondisi kerja dan kehidupan yang aman, merangsang, memuaskan serta nyaman. Perkiraan yang sistematik dari dampak kesehatan yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan yanga cepat, khususnya di bidang teknologi, pekerjaan, produksi bahan bakar dan urbanisasi merupakan hal penting dan harus diikuti oleh aksi untuk menjamin manfaat yang positif bagi kesehatan masyarakat. Pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam harus dicanangkan dalam setiap strategi Promosi kesehatan. 3. Memperkuat Aksi/Gerakan Masyarakat (Strengthening Community Action) Mekanisme promosi kesehatan berfungsi melalui aksi atau gerakan masyarakat yang konkrit dan efektif dalam penetuan prioritas, pengambilan keputusan, strategi perencanaan serta penerapannya untuk mencapai status kesehatan yang lebih baik. Inti dari proses ini adalah Pemberdayaan Masyarakat (empowerment) - kepemilikan serta kendali (control ) terhadap keinginan dan nasib mereka. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk mencari potensi diri dan sumber data materi yang ada dalam masyarakat guna meningkatkan kemandirian ( self-help) dan dukungan sosial (sosial support) yang ada dalam masyarakat guna meningkatkan kemandirian dan dukungan sosial untuk mengembangkan sistem yang fleksibel guna merangsang keterlibatan masyarakat dalam setiap program kesehatan. Hal ini membutuhkan akses yang memadai terhadap informasi, kesempatan belajar yang luas dan terus menerus serta penggalian sumber dana. 4. Pengembangan Keterampilan Perseorangan ( Develop Personal Skills) Promosi kesehatan menunjang pengembangan personal dan sosial melalui penyediaan akses informasi, pendidikan kesehatan serta peningkatan keterampilan diri. Dengan demikian, maka promosi kesehatan dapat memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi anggota masyarakat menggunakan kendali ( control) terhadap kesehatan dan lingkungan, serta menentukan pilihan yang bermanfaat bagi kesehatan. Adalah penting memahami kondisi tubuh seseorang untuk mengenal kapan dan mengapa terjadi masalah. Perubahan kecil yang terjadi pada salah satu fungsi tubuh dapat menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang salah, sehingga memungkinkan untuk pencegahan risiko penyakit dan tetap sehat. 28


PIAGAMOTTAWA

Menyediakan kemungkinan orang untuk belajar, melalui pengalaman hidup sehari-hari, menyiapkan diri menghadapi masalah penyakit dan kecelakaan merupakan hal yang sangat penting. Kesempatan ini dapat difasilitasi pada tatanan sekolah, rumah tangga, tempat kerja serta pada tataanan masyarakat umum. Aksi-aksi ini diperlukan melalui institusi pendidikan, profesi, komersial dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). 5. Reorientasi sistem Pelayanan Kesehatan (Reorient Health Services) Tanggung jawab promosi kesehatan dalam pelayanan kesehatan menyebar di tingkat individual, keluarga, masyarakat, kelompok, petugas kesehatan, institusi pelayanan kesehatan dan pemerintah. Semua harus bekerja sama dalam upaya pelayanan kesehatan demi terciptanya status kesehatan yang optimal. Sistem pelayanan kesehatan tidak lagi berorientasi kuratif, tetapi juga mencakup upaya-upaya preventif, rehabilitatif dan promotif, disamping upaya-upaya lainnya yang memungkinkan berbagai pihak terlibat dalam memecahkan masalah kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Peran sektor pelayanan kesehatan harus bergerak dengan cepat mengikuti arah perkembangan program-program promosi kesehatan disamping tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan klinis dan kuratif. Pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan kepekaan sosiobudaya seperti adat, tradisi dan kebiasaan serta kebutuhan masyarakat setempat. Reorientasi upaya pelayanan kesehatan juga harus menaruh perhatian pada riset-riset kesehatan serta perubahan yang terjadi, arah pendidikan profesi dan pendidikan keterampilan Orientasi ini harus dapat menciptakan atau merangsang suatu perubahan sikap, perilaku, dan perubahan organisasi pelayanan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan total individu sebagai manusia seutuhnya.

BERGERAKMENUJUMASADEPAN Kesehatan terbentuk dan tumbuh dalam dalam diri setiap individu melalui pengalaman hidup sehari-hari, ketika mereka belajar, bekerja, bermain atau saling mencintai sesama . Kesehatan terbentuk dengan kepedulian diri dengan orang lain. Dengan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memelihara lingkungan hidup dan dengan jaminan bahwa setiap orang di masyarakat dapat menjaga lingkungan hidup, baik fisik maupun sosial budaya. Kepedulian, kebersamaan dan ekologi merupakan isu penting dalam pengembangan strategi promosi kesehatan. Dengan demikian, mereka yang terlibat harus memegang prinsip dasar dalam fase-fase perencanaan, implementasi dan evaluasi kegiatan promosi kesehatan, pria dan wanita harus menjadi mitra yang setara. Masa depan merupakan tanggung jawab bersama dan harus diraih serta diupayakan agar semua orang, semua pihak, peduli dan mau bekerja sama, saling menjaga, tolong menolong untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan sehat.


29

PIAGAMOTTAWA

KOMITMENTERHADAP PROMOSI KESEHATAN Konferensi Ottawa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan komitmen terhadap Promosi Kesehatan ke depan, sebagai berikut: 1. Memusatkan sasaran ke arah kebijakan publik berwawasan kesehatan, dan melakukan advokasi untuk memperoleh komitmen politik yang jelas terhadap kesehatan dan kesetaraan/keadilan di seluruh sektor 2. Melakukan perlawanan atau penolakan terhadap tekanan-tekanan yang berasal dari produk-produk berbahaya, pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab, kondisi lingkungan hidup yang tidak nyaman untuk kesehatan, gizi, serta memusatkan perhatian pada isu-isu global seperti polusi, kecelakaan dan keselamatan kerja pengadaan perumahan dan pembentukan pemukiman yang aman dan sehat. 3. Merespon kesenjangan dalam pelayanan kesehatan yang ada di dalam masyarakat dan menjembatani kesenjangan tersebut dengan kebijakan dan peraturan-peraturan yang dapat mendorong terciptanya kesetaraan atau keadilan, baik untuk mendapatkan kesempatan dalam pelayanan kesehatan maupun fasilitas atau kesempatan lainnya, seperti pekerjaan, jaminan asuransi kesehatan dan sebagainya. 4. Menempatkan manusia sebagai subyek utama kesehatan, untuk mendorong dan memungkinkan mereka menjaga kesehatan diri, keluarga, teman, baik secara finansial maupun dukungan lainnya, serta menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang esensial dalam meningkatkan status kesehatan, kondisi kehidupan dan kesejahteraan sosial mereka. 5. Melakukan reorientasi dalam sistem pelayanan kesehatan dan sumber daya yang ada demi peningkatan status kesehatan, serta berbagi peran dengan sektor dan disiplin lain, terutama dengan anggota masyarakat itu sendiri. 6. Menempatkan kesehatan dan pemeliharaannya sebagai investasi sosial utam, mengamanatkan isu ekologis kehidupan masyarakat secara menyeluruh. 7. Konferensi ini mendorong fihak yang berkepentingan utnuk bekerja sama dengan mereka sebagai mitra kesehatan masyarakat yang kuat.

HIMBAUANTERHADAP GERAKANINTERNASIONAL Konferensi Ottawa menghimbau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi dunia lainnya untuk menyokong atau mendukung promosi kesehatan di setiap forum-forum internasional serta membantu negara-negara yang membutuhkan dalam mengembangkan strategi dan program-program untuk promosi kesehatan.

30


PIAGAMOTTAWA

Konferensi ini menekankan, apabila setiap orang sepanjang perjalanan hidupnya, organisasi-organisasi pemerintah dan swasta, WHO serta seluruh institusi yang berkepentingan secara bersama mengembangkan dan memperkenalkan strategi promosi kesehatan sejalan dengan nilai dan moral sosial masyarakat dan dapat membangun fondasi dari kesepakatan yang dihasilkan, yaitu “Sehat untuk Semua pada tahun 2000 dan setelahnya dapat menjadi kenyataan. Tentu saja pencapaian ini sangat ideal dan tidaklah mudah untuk diupayakan. Namun dengan indikator-indikator yang terukur, dan dukungan dari berbagai fihak hal ini dapat direalisasikan


31

34


REKOMENDASI ADELAIDE

BAB3

REKOMENDASI ADELAIDE MENGEMBANGKANKEBIJAKANBERWAWASANSEHAT Konferensi Internasional Promosi Kesehatan ke dua dilaksanakan di Adelaide, Australia pada tanggal 5 - 9 April 1988. Konferensi yang diadakan hanya kurang lebih 2 tahun setelah Konferensi Promosi Kesehatan yang pertama di Ottawa ini diikuti oleh hampir sama dengan negara-negara yang hadir di Konferensi di Ottawa. Konferensi Promosi Kesehatan yang kedua ini mengambil tema Membangun Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan, merupakan strategi Promosi Kesehatan yang pertama dari Ottawa Charter. Dipilihnya tema ini sebenarnya untuk lebih mengoperasionalkan strategi promosi kesehatan dalam Ottawa Charter tersebut, sehingga lebih memudahkan implementasi di negara-negara peserta konferensi. Hasil kesepakatan Konferensi Promosi Kesehatan di Adelaide ini dituangkan dalam rekomendasi Adelaide ( Adelaide Recommendation), yang isi dan pembahasannya dapat diikuti dalam uraian berikut ini.

LINGKUNGANDANPERILAKUKONDUSIF BAGI KESEHATAN Pemerintah di semua negara menempati peran yang sangat strategis dalam menanggulangi masalah-masalah sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang membedakan adalah seberapa dominan pemerintah mengatur, dan di sisi lain seberapa besar kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Semakin tinggi kemampuan masyarakat, maka seharusnya peran pemerintah diarahkan pada fungsi pengaturan dan pengawasan. Meskipun demikian, hingga kini jumlah negara dengan masyarakat yang berkemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan sangat sedikit. Dengan kata lain sebagian besar negara tergolong pada kategori negara sedang berkembang, bahkan pada beberapa belahan dunia, utamanya di Afrika, Asia dan sebagian Amerika Selatan tergolong sebagai negara terbelakang. Bagi negara-negara tersebut peran pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan kesehatan masih besar. Untuk mempercepat sekaligus meningkatkan keberhasilan program, pemerintah harus berkomitmen penuh dalam memimpin pelaksanaan program-program kesehatan. Dengan demikian masuk akal walaupun lima strategi dari Deklarasi Ottawa tersebut saling terkait, namun kebijakan publik berwawasan sehat juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 4 strategi yang lain.


35


Konferensi kedua promosi kesehatan ini menghasilkan seperangkat strategi guna mendukung terciptanya masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat dan berperilaku sehat. Strategi tersebut meliputi: a) b) c) d) e) f)

Kebijakan publik berwawasan kesehatan Mendorong terwujudnya revitalisasi nilai-nilai asasi kesehatan Kemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Akuntabilitas dalam program kesehatan Meningkatkan program melampaui “pelayanan” Kemitraan

MENGEMBANGKANKEBIJAKANPUBLIKBERWAWASANKESEHATAN Kebijakan publik berwawasan kesehatan adalah seperangkat kebijakan, peraturan maupun regulasi yang menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Adanya kebijakan publik ini akan mendorong segera terwujudnya lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial budaya yang mendukung, yang memungkinkan setiap insan hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat. Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan diharapkan mampu mendorong setiap sektor, utamanya sektor pemerintah untuk senantiasa mengedepankan pentingnya kesehatan dalam setiap formulasi kebijakannya. Setuju atau tidak setuju, peran pemerintah dalam menyelenggarakan program kesehatan masih sangat penting. Pemerintah memiliki jangkauan program yang sangat luas, serta ditunjang oleh anggaran yang besar. Oleh karena keberhasilan program-program kesehatan juga masih diwarnai oleh besarnya peran, komitmen serta kebijakan pemerintah. Satu hal terpenting yang menjadi kewenangan pemerintah adalah menghasilkan kebijakan publik berwawasan kesehatan. Banyak kebijakan publik yang seharusnya dibuat pemerintah, misalnya terkait dengan pertanian, pendidikan, perdagangan, industri, keselamatan berlalu lintas, penggunaan transportasi massal, serta pengendalian tembakau, yang tak dapat dipungkiri sebagai kebijakan publik yang banyak ditunggu oleh masyarakat. Salah satu contoh yang masih sangat relevan adalah merokok. Banyak orang tahu bahwa rokok adalah barang konsumsi yang mengakibatkan berbagai persoalan kesehatan, di antaranya penyakit jantung koroner, kanker dan berbagai penyakit lain, yang sudah dicantumkan dalam bungkusnya oleh perusahaan rokok, atas instruksi pemerintah. Semestinya peringatan pemerintah dapat menurunkan konsumsi rokok, namun permintaan (demand) rokok tidak kunjung berkurang. Jumlah produksi rokok di Indonesia bahkan terus meningkat, 194 milyar batang (2004), 202 milyar (2005), 220 milyar (2006), 226 milyar (2007) dan 230 milyar (2008). Bahkan pemerintah mengagendakan road map industri hasil tembakau dan kebijakan cukai tahun 2007-2020 di mana produksi rokok akan ditingkatkan menjadi 260 milyar batang. Oleh karenanya tidak mengherankan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga dalam jumlah perokoknya, yaitu 65 juta orang, atau

36



28% dari jumlah penduduknya (WHO 2008). Rata-rata setiap perokok mengkonsumsi sekitar 3500 batang rokok per tahun, atau 10 batang rokok per hari. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan dari segi besarnya kerugian kesehatan akibat rokok. Di Indonesia, sikap pemerintah pusat terbelah, di satu sisi berusaha mencegah agar rakyat tidak merokok, namun di sisi yang lain masih mengharapkan cukai rokok. Oleh karenanya road map pemerintah tersebut diprediksi akan : a) meningkatkan rerata jumlah rokok yang dikonsumsi per hari, dan atau b) menambah jumlah perokok pemula. Pada tahu n 2007 jumlah produksi rokok 226 milyar batang, dan pada tahun 2008 menjadi 230 milyar batang. Dengan demikian terjadi kenaikan produksi sebesar 1,8%. Dengan kenaikan jumlah penduduk Indonesia pada kisaran 2%, maka asumsi pemerintah menaikkan produksi rokok paling dominan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain pemerintah “membiarkan” rakyat merokok. Oleh karenanya patut diapresiasi pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten yang mengambil sikap tegas mengendalikan konsumsi rokok. Beberapa pemerintah daerah berusaha melakukan pengendalian rokok pada beberapa tatanan, sekolah, sarana pelayanan kesehatan, tempat umum dan tempat kerja. Penelitian Fichtenberg, Chaloupka dan Saffer, serta Wakefield menunjukkan bahwa pengendalian rokok di tempat kerja tergolong efektif, walaupun masih di bawah efektivitas pengendalian pada tingkat rumah tangga. Kebijakan publik berwawasan kesehatan adalah suatu konsep yang dapat diinterpretasikan memiliki dua pengertian, yang pertama sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dikonsumsi, namun di sisi lain dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengancam, terutama bagi yang tidak memperoleh manfaat langsung dari kebijakan tersebut. Konsep yang pada awalnya digunakan di bidang kesehatan masyarakat tahun 1847, mulai disebarluaskan oleh WHO tahun 1980 an. Sudah lama diketahui bahwa kebijakan publik yang berwawasan kesehatan mempunyai dampak yang besar terhadap status kesehatan masyarakat. Sebagai contoh yang lain, kebijakan yang mewajibkan para penumpang pesawat terbang untuk menggunakan sabuk pengaman ketika sedang terbang terbukti memberikan sumbangan yang bermakna terhadap keselamatan dan kesehatannya. Kebijakan mempunyai pengertian yang sangat luas, dan bervariasi, melibatkan hukum, peraturan serta pedoman dan prioritas anggaran. Di bidang kesehatan, bahkan wujud kebijakan ini lebih kaya. Hartsfield mengidentifikasi paling tidak ada 107 aturan kesehatan masyarakat pada 16 topik. Paling banyak adalah kebijakan terkait dengan rokok, pencegahan cedera dalam keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kesehatan sekolah, kebisingan, pencegahan penyakit jantung, infrastruktur kesehatan masyarakat serta pengendalian rabies. Yang perlu dicatat, bahwa semua kebijakan tersebut bersifat kompleks, di mana dalam perumusannya sangat tergantung pada aspek sosial, ekonomi, politik serta keilmuan.


37


Kebijakan dapat dianalisis menggunakan 3 domain, yaitu: a) proses terbentuknya kebijakan b) isi kebijakan yang dihasilkan c) dampak kebijakan yang diambil Terbentuknya kebijakan adalah suatu proses yang kompleks, didasari bukan hanya berdasarkan pada data atau evaluasi atas berlangsungnya suatu program, namun juga oleh berbagai faktor lain . Kingdon mencatat setidaknya terdapat 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat kebijakan. Pertama adalah menilai seberapa besar masalah yang menimpa, sejauh mana agenda program yang ada, serta bagaimana komitmen pemerintah mengatasinya. Kedua, kebijakan yang ada, maupun alternatif kebijakan yang memungkinkan diambil. Adapun yang ketiga adalah pertimbangan politik. Pertimbangan politik meliputi sejauh mana suatu isu populer di masyarakat, bagaimana komitmen kekuatan-kekuatan politik, serta desakan-desakan pihak lain. Prinsipnya adalah kebijakan publik yang akan diambil tidak hanya secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, namun dari sisi politik dan administratif layak. Advokasi adalah alat yang ampuh untuk mendorong dihasilkannya kebijakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa advokasi akan berlangsung efektif apabila pesan yang disampaikan jelas, sasarannya tepat dan komunikasi yang digunakan bersifat persuasif. Untuk itu diperlukan kemitraan yang kuat antara aspek penelitian dan aspek advokat. Dal am membuat kebijakan dapat digunakan dua pendekatan, yaitu: a) pendekatan berdasarkan bukti kuantitatif dan b) pendekatan berbukti kualitatif. Bukti kuantitatif terdiri dari informasi ilmiah di jurnal-jurnal, surveilans, sampai dengan evaluasi program. Informasi yang tersedia sangat kaya. Moulton dkk melakukan analisis terhadap 65 artikel dalam jurnal dan menemukan dari 52 kebijakan kesehatan masyarakat, 27 terbukti efektif, 23 kurang efektif, satu berisiko, dan satu lagi tidak efektif. Adapun bukti kualitatif dikumpulkan melalui obser vasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Hasil dari pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk menetapkan prioritas masalah, mempengaruhi aspek emosional dalam proses advokasi. Pendekatan kualitatif juga perlu dilengkapi pendekatan kuantitatif agar dapat diverifikasi sehingga kredibilitasnya terjaga . Beberapa studi telah menunjukkan bahwa kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif mempunyai dampak paling kuat dalam mempengaruhi dihasilkannya kebijakan. Isi kebijakan berfokus pada identifikasi atas elemen-elemen spesifik kebijakan suatu kebijakan yang tampak lebih efektif. Oleh pengambil kebijakan, isi suatu kebijakan harus dirumuskan berdasarkan data dan fakta, kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian pengambil kebijakan harus mempunyai kompetensi tertentu, misalnya kemampuan melakukan sistematic review serta riset ilmiah termasuk analisis isi atas berbagai informasi sebelum suatu kebijakan diambil. Sebagai contoh, untuk menghasil kan kebijakan agar setiap anak sekolah memperoleh pendidikan jasmani, seorang pengambil kebijakan harus mengkaji secara mendalam berapa lama waktu yang diperlukan untuk berolah raga, apa bentuk olah raganya, bagaimana kesiapan guru-guru atau instrukturnya, bagaimana ketersediaan lingkungannya. Bukti-bukti yang digunakan harus relevan dengan kebijakan yang akan diambil. 38



Adapun dampak kebijakan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi hulu (upstream), sisi tengah (midstream) dan sisi hilir (downstream). Dalam kasus kebijakan pendidikan jasmani untuk anak sekolah, sisi hulu dampak kebijakan dinilai dari sejauh mana dihasilkannya wilayah-wilayah di sekolah yang dapat digunakan untuk berolahraga. Di sisi tengah dampak kebijakan dinilai dari terbentuknya kelas-kelas pendidikan jasmani, dan di hilir diukur dari tingkat aktivitas fisik. Pendekatan kuantitatif banyak digunakan untuk mengukur dampak di hilir. Salah satu kerangka kerja yang banyak digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan dampaknya adalah RE-AIM. Dengan lima komponen yaitu : 1). 2). 3). 4).

Reach (jangkauan; siapa dan seberapa banyak yang terkena kebijakan) Effectiveness (efektivitas serta konsekuensi yang ditimbulkan) Adoption (tersebarluasnya kebijakan dan dampaknya pada partisipasi sasaran) Implementation (implementasi yang berimplikasi pada biaya, daya paksa dan kepatuhan) 5) Maintenance (pelembagaan kebijakan atau program)

Membuat kebijakan bukanlah proses yang sekali jadi. Kebijakan dibuat berdasarkan proses yang teratur, terus menerus (continue) bahkan bersifat ulang alik (recursive), melibatkan berbagai pendekatan, secara ilmiah dan mempertimbangkan faktor-faktor lain. Pengumpulan bukti ilmiah dan fakta empirik terkait dengan proses pengambilan kebijakan, isi serta dampak harus dilakukan berulangkali, Tujuannya untuk melihat bagaimana dampak kebijakan publik tersebut terhadap perubahan perilaku pada tingkatan sistem di komunitas maupun tingkat individu. Demikian pula hubungan antara proses, isi dan dampak pengaruh-pengaruh lainnya.

PROSESMENGEMBANGKANKEBIJAKAN BUKTI-BUKTI ILMIAH (Kualitatif dan kuantitatif)

PROSES

ISI

DAMPAK

(Pengulangan umpan balik, kemasan isu, saluran diseminasi)

PENGARUH-PENGARUH LAINNYA (Sumber data, pengalaman personal, ideology, kelompok kepentingan, organisasi advokasi


39


Hambatan-hambatan dalam menerapkan kebijakan berwawasan kesehatan : a.

Inkonsistensi dalam pelaksanaan, misalnya disadari bahwa promosi kesehatan dengan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M (menguras, menutup, mengubur) penting untuk menurunkan kejadian demam berdarah, namun program yang dibiayai justru pengasapan b. Ketidakcukupan bukti ilmiah yang diperoleh beberapa waktu sebelumnya tidak cocok lagi dengan kondisi terkini c. Ketidaksepadanan memilih kebijakan, proses menghasilkan kebijakan serta waktunya tidak sepadan d. Kuatnya minat-minat (interest pribadi), misalnya kepentingan pabrik rokok e. Ketidakterlibatan peneliti dalam proses penyusunan kebijakan f. Proses pembuatan kebijakan dapat terjadi cukup rumit g. Tidak semua orang mengerti proses pembuatan kebijakan h. Para praktisi tidak dapat mempengaruhi lahirnya kebijakan berwawasan kesehatan

REVITALISASI NILAI AZASI KESEHATAN Kesehatan adalah hak dasar sekaligus adalah investasi sosial individu. Pada awalnya yang dimaksud dengan kesehatan hanya mencakup aspek fisik manusia saja. Sehat diberikan makna sebagai suatu keadaan sejahtera fisik, terbebas dari penyakit dan kecacatan, tidak merasa sakit dan secara klinis tidak sakit, serta semua organ tubuh berfungsi normal dan optimal. Namun konsep sehat berkembang demikian pesat, sehingga ranah kesehatan meliputi pula sehat secara mental, emosional, spiritual, sosial, bahkan seksual. Sehat mental terdiri dari : a. sehat pikiran; keadaan di mana individu mampu berfikir secara rasional, logis dan sistematis, b. sehat emosional; keadaan di mana individu dapat mengekspresikan emosinya secara normal, yaitu : takut, berani, gembira, sedih, c. Sehat spiritual; kesediaan dan kebiasaan mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai keadaan. Sehat sosial adalah keadaan di mana individu mampu berhubungan (berinteraksi) dengan orang lain, kelompok masyarakat yang lebih luas dan bervariasi latar belakang sosial budaya, politik dan sebagainya. Sehat ekonomi diberikan makna sebagai suatu keadaan di mana individu produktif walaupun dengan parameter yang ber variasi, misalnya mampu mencari nafkah, rajin pergi sekolah, giat belajar, cerdik melihat peluang usaha. Adapun sehat secara seksual adalah suatu keadaan di mana individu memiliki kemampuan melakukan aktivitas seksual, serta reproduksi, dalam batas-batas normatif dan etika sosial yang disepakati. Aktivitas seksual seharusnya tidak berkait dengan perilaku berisiko, misalnya penggunaan narkotika. Studi yang dilakukan Prestage (2009) menunjukkan bahwa kelompok berisiko tertular HIV/AIDS pada awalnya menginginkan memiliki aktivitas seksual yang normal. Untuk itu mereka menggunakan methamphetamine dan oral erectile dysfunction medications (OEM) termasuk narkotika . 40



Perkembangan ilmu kesehatan telah sedemikian rupa meningkatnya, sehingga para ahli menjelaskan bahwa determinan kesehatan semakin kompleks. Pada awal perkembangannya, Hendrik L Blum menjelaskan bahwa status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, pelayanan dan herediter. Namun pada tahun 1991, Dahlgren dan Whitehead menjelaskan bahwa determinan kesehatan terdiri dari: a) Aspek sosial budaya dan lingkungan b) Kondisi kehidupan dan pekerjaan (terdiri dari pangan, pendidikan, lingkungan pekerjaan, pengangguran, ketersediaan air bersih dan kualitas sanitasi, pemukiman dan kualitas pelayanan) c) Jejaring sosial dan komunitas d) Gaya hidup perorangan e) Umur, jenis kelamin dan faktor keturunan Berkembangnya ilmu kesehatan tersebut merupakan konsekuensi logis, sekaligus antisipasi dari semakin kompleksnya problematika kesehatan. Antisipasi tersebut mulai dilakukan oleh banyak ahli mengikuti rekomendasi strategi WHO tahun 1986 dalam menanggulangi masalah kesehatan (Benzeval, 1995). Menurut WHO, problematika kesehatan dapat diatasi melalui : a. Penguatan kapasitas masyarakat b. Penguatan keterampilan individu c. Perluasan akses (masyarakat) terhadap fasilitas dan pelayanan d. Mendorong tumbuhnya kebijakan berwawasan kesehatan Rekomendasi tersebut sekaligus merupakan pengakuan dan juga tantangan terhadap promosi kesehatan dalam memecahkan persoalan kesehatan. Hal ini sejalan dengan konsep 5 tingkat pencegahan (yaitu promosi kesehatan, pencegahan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan yang tepat, pembatasan kecacatan, dan pemulihan) yang dikemukakan oleh Levell dan Clark. Oleh karenanya pemerintah perlu mendorong terciptanya kebijakan publik yang berwawasan kesehatan serta melaksanakan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan seluruh warga negaranya. Semua penduduk harus mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukannya, guna menjaga tingkat produktivitas sosial dan ekonominya. Oleh karena itu berbagai upaya yang bersifat terpadu dalam mata rantai kebijakan kesehatan, sosial, politik dan ekonomi perlu diselenggarakan.

PEMERATAAN, AKSESDANPENGEMBANGAN Ketidak adilan dalam kesehatan berakar dari adanya ketidakmerataan yang berlangsung di masyarakat. Untuk menjembatani antara kelompok masyarakat yang kurang beruntung dengan kelompok yang lebih beruntung sekaligus mengurangi ketidakadilan dibutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta


41


menciptakan lingkungan yang mendukung. Kelompok yang kurang beruntung perlu memperoleh prioritas program. Hardeman dkk mengidentifikasi, setidaknya ada 4 faktor yang menjadi kendala utama untuk menjangkau pelayanan kesehatan, yaitu : a) Finansial b) Geografis, c) Keterpaparan informasi d) Persoalan internal rumah tangga Bigdeli dan Annear mengidentifikasi ada 5 hal yang menjadi kendala dalam menjangkau pelayanan, yaitu: a) Hambatan fisik (transportasi, keterbatasan jam layanan, dan lamanya menunggu) b) Hambatan finansial (langsung/tak langsung), serta hilangnya kesempatan ekonomi c) Kualitas pelayanan (termasuk di dalamnya keterampilan petugas, ketersediaan obat-obatan, kelengkapan alat d) Pengetahuan pengguna tentang ketersediaan pelayanan, jaminan kerahasiaan e) Hambatan sosial budaya (gender, umur, kepercayaan, dan preferensi budaya Di Indonesia, jumlah kelompok kurang beruntung ini masih cukup banyak. Berbagai faktor telah menyebabkan kekurang beruntungan, atau dengan kata lain tertinggal dibandingkan bangsa-bangsa lain. Harus diakui, bahwa sebagai salah satu bangsa yang paling demokratis di dunia, sudah banyak pencapaian atau kemajuan yang dialami bangsa ini. Namun harus diakui bahwa dalam menghadapi peradaban dan tantangan yang semakin kompleks termasuk problematika kesehatan, misalnya karena munculnya penyakit-penyakit baru (misalnya H1N1), sebagian masyarakat masih berada pada kondisi : 1. Bodoh 2. Kekakuan tradisi 3. Tidak terampil 4. Konsumtif 5. Tidak mampu alih teknologi 6. Salah penempatan

1. Kebodohan Kebodohan ( illiteracy ), adalah suatu keadaan di mana jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan, minimal pendidikan dasar, sangat sedikit. Meskipun Indonesia sudah mengenal program pemberantasan 3 buta (buta aksara angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar), namun berbagai krisis ekonomi yang mendera bangsa ini, membuat pendidikan harus direvitalisasi oleh pemerintah. Bencana alam yang silih berganti di Indonesia, menyebabkan kerusakan infrastruktur pendi dikan. Akibatnya sangat mengganggu proses pendidikan, dan secara akumulasi berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

42



2. Kekakuan tradisi (tradition rigidity ) Kakunya tradisi adalah suatu keadaan di mana sebagian masyarakat masih mempertahankan pandangan maupun sikap yang sudah tidak relevan dengan keadaan kini. Berbagai hal tergolong pada kakunya tradisi, misalnya orientasi tempat kerja. Meskipun dari berbagai data dan pemberitaan sudah cukup banyak orang yang mau bekerja di tempat-tempat jauh (misalnya di luar negeri), namun masih ada orang yang inginnya hanya bekerja di tempat yang dekat. Faktor lain adalah keengganan orang untuk berwirausaha. Pada sebagian masyarakat masih ada pandangan bahwa kelas sosial tertinggi bukanlah wirausaha. Motivasi berwirausaha semakin rendah karena lembaga pendidikan justru memberikan tawaran mudah bekerja di satu tempat, bukan didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan. 3. Penduduk yang tidak terampil (unskilled people) Dalam kurun waktu 60 tahun, pendidikan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Puluhan bahkan ratusan ribu sarjana di wisuda setiap tahunnya. Dari sisi jumlah penduduk yang well educated cukup banyak. Namun apabila ditelaah dari kecukupan jumlah penduduk yang terampil, maka bangsa Indonesia ke depan akan mengalami masalah. Sekolah kejuruan, yang mengajarkan keterampilan diganti dengan sekolah umum (SMA). Berbagai lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan swasta semakin sedikit yang menyelenggarakan program diploma. Tentu ini bukan kesalahan sepenuhnya lembaga pendidikan, melainkan juga karena tuntutan masyarakat. Masyarakat Indonesia lebih menyukai gelar daripada keterampilan. Bukan sepenuhnya salah masyarakat, namun pemerintah perlu menjelaskan tentang arti strategis pendidikan ahli madya. 4. Konsumtif (consumptive) Konsumtif adalah ancaman paling serius terhadap kemajuan suatu bangsa. Beberapa negara tetangga dengan jitu senantiasa menyampaikan peringatan tentang bahaya dari sifat konsumtif. Indonesia adalah negara besar, dengan jumlah penduduk banyak, serta menurut banyak negara-negara maju, adalah pasar yang sangat menjanjikan. Hal ini adalah tantangan yang sangat serius, sebab kalau terus menerus menjadi serta bangga pengguna, maka proses transfer teknologi , yang akan meningkat nilai tambah bangsa tidak tercapai. Kondisi ini makin diperparah dengan tidak adanya sistem penelitian dan pengembangan yang benar. Insentif penelitian sangat rendah. 5. Tidak mampu alih teknologi/waralaba (disfranchised) Hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan negara kita meyakinkan negara-negara investor untuk mempercepat pelaksanaan tranfer teknologi, karena negara kita daya saingnya sangat rendah, sumber data manusia kurang dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan, disiplinnya rendah, keinginannya untuk terus berkembang juga relative kurang. Budaya instan telah merasuki segenap segi kehidupan, bahkan seringkali tampak tidak rasional.


43


6. Salah penempatan/ penggunaan di bawah kemampuan (under/wrong utilization) Kesalahan utilisasi adalah suatu keadaan di mana banyak tenaga yang seharusnya berkategori ahli ternyata bekerja bukan pada bidang yang sesuai. Sebagai contoh banyak lulusan fakultas pertanian yang tidak bekerja di bidang pertanian, melainkan di bank. Dengan demikian mudah dipahami bahwa makin lama sektor pertanian kita semakin menurun kualitasnya. Adapun under utilization adalah seperti gambaran pola rekrutmen pegawai negeri. Pengangkatan pegawai negeri baru bukan karena kebutuhan yang seharusnya dilakukan secara spesifik, melainkan karena pertimbangan jumlah anggaran bahkan politis. Konsekuensi logisnya, dalam upaya mengatasi keterbelakangan, diperlukan upaya komprehensif yang diarahkan pada berbagai determinan yang dapat diidentifikasi. Persoalan keterbelakangan dan kemiskinan akan membuat sebagian masyarakat Indonesia yang kurang beruntung semakin tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan. Oleh karena itu dalam rangka menjembatani akses masyarakat terhadap kesehatan, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu: a) melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat b) mendekatkan pelayanan sehingga mudah dijangkau Namun sejalan dengan penguatan kapasitas masyarakat, upaya pemerintah perlu didukung oleh peran serta masyarakat secara langsung maupun melalui lembaga swadaya masyarakat. Baqui dkk menunjukkan bahwa peran serta lembaga swadaya masyarakat dapat meningkatkan kemerataan pelayanan program kesehatan ibu dan bayi di pedesaan India. Meskipun demikian, apresiasi terhadap keunikan adat istiadat, etnik maupun kekhasan situasi dan kondisi masyarakat harus dilakukan, sebab masyarakat hidup dalam lingkungan sosial, ekonomi dan budaya tertentu.

AKUNTABILITASUNTUKKESEHATAN Ragam rekomendasi dalam konferensi hanya dapat dilaksanakan apabila pemerintahan pada setiap tingkat melaksanakannya, sesuai dengan kewenangannya. Akuntabilitas publik adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam menumbuhkan kebijakan publik berwawasan kesehatan. Kebijakan yang diambil harus dikomunikasikan kepada publik, serta dapat dipertanggungjawabkan dari sisi peningkatan derajat kesehatan. Publik harus mudah memahami bagaimana kebijakan tersebut diukur keberhasilannya, dan bagaimana hasilnya. Evaluasi terhadap dampak kebijakan adalah hal yang esensial. Aksi masyarakat adalah buah dari kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik yang akuntabel berciri: a) kebijakan tersebut rasional b) menjangkau khalayak yang luas c) efektif untuk mengatasi persoalan d) oleh masyarakat dapat diterima Sehingga kebijakan publik yang akuntabel juga akan menghasilkan aksi masyarakat yang kondusif. 44



Bergerakmelampaui pelayanankesehatan Kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dibuat merupakan respons dari terjadi nya dinamika problematika kesehatan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Banyak masalah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Pada awalnya pendekatan yang digunakan dalam kesehatan adalah kuratif (currative), dan rehabilitatif. Namun kini pendekatan promotif dan preventif semakin mengemuka, bersama dengan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Meningkatnya biaya pengobatan turut serta mendorong terjadinya revitalisasi aspek promotif dan preventif. Oleh karena itu, kebijakan publik yang akan didorong seharusnya menempatkan aspek promotif dan preventif pada posisi yang penting. Kebijakan publik berwawasan kesehatan harus dilakukan di berbagai bidang. Di Indonesia keberadaan kebijakan tersebut dapat dilihat pada berbagai sektor di antaranya pemukiman dan prasarana wilayah, transportasi, komunikasi dan sektor-sektor lain. Sinkronisasi pembangunan prasarana wilayah masih kurang, di mana hal ini dapat dilihat pada kurangnya koordinasi antara bina marga dengan bidang telekomunikasi, perusahaan air minum bahkan dengan perusahaan listrik negara. Ketika bina marga selesai memperbaiki jalan raya, tidak lama kemudian pihak-pihak tertentu membuat galian tanah untuk listrik, air minum maupun telekomunikasi. Pekerjaan penggalian seringkali menyebabkan polusi debu maupun kecelakaan yang banyak menimpa pengendara sepeda motor karena licinnya tanah liat yang tersiram hujan.

Mitradalamproseskebijakan Harus diakui bahwa peran pemerintah dalam kebijakan kesehatan sangat penting, namun tidak dapat dipungkiri bahwa peran pihak lain, misalnya organisasi masyarakat, dunia usaha, juga tidak kurang pentingnya. Semua pihak perlu di dorong untuk mengembangkan jejaring dan kemitraan. Kemitraan menjadi isu penting dalam promosi kesehatan, karena beberapa alasan di antaranya: SASARAN

KARAKTERISTIK

POTRET PROGRAM KINI

Orang/individu

Aspirasinya bervariasi

Diperlakukan sama

Masyarakat

Jumlahnya banyak

Belum terjangkau semua

Organisasi

Rumit, aturan beda

Egoisme sektoral

Lingkungan

Dana besar

Dana terbatas

Memperhatikan ringkasan di atas terlihat bahwa dalam menjalankan program kesehatan, persoalannya cukup kompleks, aspirasi dan pengalamannya bervariasi, ditambah bahwa kemampuan pemerintah semakin terbatas. Dengan demikian sudah saatnya kemitraan di dorong sebagai semangat dalam mempromosikan kesehatan atau melakukan perubahan perilaku masyarakat.


45


Kemitraan sebenarnya merupakan manifestasi karakter asasi manusia, sebab: 1. Secara kodrati kita diciptakan Tuhan bersama dengan manusia lain dan mahluk hidup lain 2. Manusia adalah mahluk Tuhan yang sempurna tetapi mempunyai banyak kelemahan (lihat anggota badan kita) 3. Secara tradisional nenek moyang kita sudah mengajarkan tentang perlunya bermitra, pendekatan gotong royong 4. Semakin menyusutnya peradaban yang bercorak egosentris dan mengarah pada globalisasi Dari sisi teori “Social Exchange” yang dikemukakan Thibaut dan Kelley, nuansa kemitraan adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik (dyadic) adalah pertukaran sosial rewards (saling memberi dan menerima reinforcement). Hubungan akan bertahan lama jika kedua pihak saling merasa diuntungkan, tetapi akan putus jika salah satu pihak merasa (persepsi subyektif, tidak selalu nyata) dirugikan. Contoh sosial exchange adalah pertemanan, perkongsian, jual beli, perkawinan, dan juga kemitraan. Dengan demikian kemitraan dalam promosi kesehatan juga akan berlangsung secara lestari apabila semua pihak yang terlibat merasakan manfaat dari kerjasama tersebut. Namun mengembangkan kemitraan sehingga semua pihak merasakan manfaat tidak mudah, sebab pada dasarnya mitra itu hampir tidak pernah ada yang sama persis dengan kita. Terbanyak para mitra tersebut adalah dalam kondisi agak berbeda, hampir sama dan kompatibel. Kemitraan memiliki beberapa ciri, yaitu: a. Kerjasama pada berbagai jenjang (individu, kelompok, institusi) b. Adanya kesepakatan tentang peran dari tiap pihak c. Bersama-sama mencapai tujuan tertentu d. Saling menanggung risiko dan manfaat Menerima manfaat bersama relative lebih mudah disampaikan kepada mitra. Namun menanggung risiko tidaklah mudah. Berikut ini disampaikan beberapa persoalan dan kendala dalam kemitraan, dilihat dari 3 sisi pelaku kemitraan, yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. a.

Kendala bermitra di pihak pemerintah 1. Asimetris, pemerintah merasakan dirinya sebagai patron, sebab menyandang dana, mengatur, mempunyai SDM yang baik. Dalam jangka panjang bahkan kerap terjadi superiority complex di kalangan pemerintah. 2. Orientasi pemerintah tidak berdasarkan benar-benar suatu kebutuhan (felt needs), tetapi hanya berdasarkan intuisi saja, dan seringkali implementasi proyek tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan kapasitas SDM yang kuat, pemerintah mempunyai kemampuan prediksi. 3. Egosentrisme sektoral 4. Birokratis (menghambat proses sosial exchange)

46



b.

Kendala bermitra di pihak masyarakat 1. Asimetris (masyarakat menunggu saja, primordialisme, euforia-rakyat kecil merasa paling berhak) 2. Tidak merasakan need sendiri (tidak merasa bahwa dirinya punya masalah, merasa ada masalah tetapi tidak sepakat dengan penyelesaian yang ditawarkan pemerintah, berbeda persepsi) 3. Motivasi tidak sesuai dengan tujuan program (ikut program untuk mencari pekerjaan, menambah penghasilan dsb) 4. Egoisme individu, kelompok, LSM, etnik (etnosentrisme), agama

c.

Kendala bermitra di pihak swasta 1. Asimetris (merasa sebagai klien pemerintah, dipaksa untuk melayani masyarakat) 2. Tidak merasakan need sendiri (tidak merasa bahwa dirinya punya masalah, belum melihat manfaat program bagi kepentingan usahanya, manfaat langsungnya belum dapat dilihat segera) 3. Motivasi tidak sesuai dengan tujuan program (ikut program untuk menggalang koneksi dengan pemerintah, takut didemo masyarakat) 4. Egoisme individu, kelompok (merasa lebih hebat, lebih tinggi dibandingkan masyarakat)

Pertanyaan yang selalu berkembang pada setiap kegiatan program (promosi kesehatan) berbasis kemitraan adalah bagaimana model kemitraan yang cocok atau sesuai. Jawabannya sangat tergantung pada ragam jawaban atas seperangkat pertanyaan berikut, yaitu : a.

b. c.

Bagaimana (aparat) pemerintah melihat nilai tambah dari kemitraan ini. Adakah dan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh pemerintah, dan adakah kerugian yang bakal dialami jika bermitra dengan pihak lain (non pemerintah). Bagaimana swasta menyadari pentingnya terlibat dalam program kesehatan dan bagaimana pihak mitra (pemerintah dan pihak lain) memperlakukan dirinya. Bagaimana masyarakat merasakan manfaat program yang dilakukan dengan kemitraan tersebut.

Setelah program berjalan diperlukan evaluasi dari sisi proses maupun hasilnya. Beberapa kemungkinan dapat saja terjadi, misalnya hasilnya tidak seperti yang diinginkan, prosesnya tidak berlangsung mulus, kemitraan yang terjadi ternyata dinilai ti dak atau kurang setara, bahkan dapat saja muncul suatu konflik.

AREAUTAMAKEBIJAKANPUBLIKBERWAWASANKESEHATAN Konferensi yang diselenggarakan di Adelaide 5-9 ini juga mengidentifikasi 4 area utama yang harus menjadi prioritas kebijakan berwawasan kesehatan, yaitu :


47


1. Dukungan terhadap (program) kesehatan perempuan Perempuan adalah promotor kesehatan utama di dunia, utamanya dalam mewujudkan derajat kesehatan keluarga yang setinggi-tingginya, namun banyak diantara mereka mengalami berbagai diskriminasi, termasuk di antaranya upah yang rendah pada perempuan yang bekerja. Jejaring antar organisasi perempuan adalah model yang baik untuk mengelola promosi kesehatan. Seharusnya perempuan mendapatkan akses informasi, jejaring dan pendanaan. Dengan demikian seluruh perempuan memperoleh hak untuk menentukan sendiri kesehatannya, serta ikut merumuskan kebijakan berwawasan kesehatan. Konferensi juga mengusulkan agar semua negara mengembangkan kebijakan dan program yang berwawasan kesehatan di mana perempuan menjadi fokusnya. Untuk itu perlu ada : a) Keadilan memperoleh kesempatan ekonomi, atau mendapatkan pekerjaan b) Hak melahirkan kebutuhan dan preferensinya c) Kesempatan menjalankan fungsi mengasuh anak-anaknya d) Kebebasan menentukan pelayanan kesehatan

2. Pangan dan gizi Pangan dan gizi adalah tujuan fundamental kebijakan publik berwawasan kesehatan. Kebijakan ini harus menjamin bahwa pertanian, ekonomi dan lingkungan yang mempunyai dampak pada kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah. Penghapusan kelaparan dan kekurangan gizi adalah tujuan fundamental kebijakan pu blik berwawasan kesehatan. Kebijakan pemerintah yang dibuat harus menjamin terbukanya akses masyarakat terhadap makanan sehat dalam jumlah yang cukup dengan cara-cara yang dapat diterima secara kultural. Kebijakan pangan dan gizi yang diperlukan adalah yang menjamin terintegrasinya faktor produksi dan distribusi makanan oleh swasta dan publik, sehingga dicapai harga yang adil dan terjangkau. Prinsipnya, makanan dan gizi yang terintegrasi menunjukkan mutu kebijakan pertanian, ekonomi, dan faktor-faktor lingkungan. Seluruhnya diperlukan untuk memastikan bahwa strategi penyediaan pangan secara nasional berdampak positif terhadap kesehatan. Pangan yang berdampak positif terhadap kesehatan telah menjadi parameter keberhasilan pemerintahan secara internasional. Pemerintah harus melindu ngi segenap rakyatnya dalam kecukupan pangan. Bentuknya bermacam-macam, di antaranya melakukan kebijakan pajak dan subsidi pangan yang mendukung kemudahan untuk memperoleh makanan sehat. Konferensi merekomendasikan agar semua pemerintahan segera mengambil tindakan untuk menjamin bahwa pasokan makanan pada tatanan tertentu (seperti katering di rumah sakit, sekolah, pusat penitipan anak, pelayanan kesejahteraan dan tempat kerja) dapat disediakan bagi konsumen.

3. Tembakau dan alkohol Penggunaan tembakau (rokok) dan penyalahgunaan alkohol adalah dua bahaya kesehatan utama yang patut mendapat tindakan segera melalui pengembangan kebijakan publik yang sehat. Konsumsi tembakau tidak hanya merugikan kesehatan si 48



perokok, namun juga merugikan lingkungan di sekitarnya (perokok pasif). Alkohol berkontribusi sangat besar pada kriminalitas, trauma fisik dan mental, termasuk juga memberikan sumbangan terhadap terjadinya perselisihan sosial. Di sisi lain, penggunaan tembakau sebagai komoditas ekonomi kelompok miskin berimplikasi serius pada aspek ekologis, sehingga turut serta memberi kontribusi pada krisis dunia dalam produksi dan distribusi pangan. Sebagai bahan yang kurang direkomendasikan untuk dikonsumsi, kedua komoditas tersebut telah dibebani cukai. Namun yang menjadi persoalan, banyak pemerintah yang justru menggantungkan pendapatannya pada cukai tembakau dan alkohol. Tidak tepat apabila proyeksi pendapatan cukai rokok didasarkan pada pertumbuhan penduduk. Tantangan terbesar bagi para penggiat kampanye anti rokok adalah meyakinkan pemerintah, bahwa cukai rokok yang diperoleh tidak sepadan dengan biaya kesehatan yang bakal ditanggung.

4. Menciptakan lingkungan yang mendukung Banyak orang yang hidup dalam lingkungan fisik, kimia dan biologi yang berbahaya bagi kesehatannya. Secara klasik, lingkungan adalah determinan utama status kesehatan. Berbagai penyakit disebabkan buruknya lingkungan. Namun mengelola lingkungan adalah persoalan yang tidak sederhana. Dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup terdapat setidaknya dua prinsip dasar, yaitu harus dapat melindungi kesehatan manusia dari langsung dan tidak langsung efek samping dari faktor-faktor biologi, kimia, dan fisik, serta harus mengakui bahwa perempuan dan laki-laki adalah bagian dari ekosistem yang kompleks. Sebagaimana diketahui, bahwa perindustrian telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap kemajuan peradaban manusia. Namun di sisi lain, industri yang ada dikembangkan dengan memanfaatkan sumber alam yang ada, yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu kebijakan publik berwawasan kesehatan dapat diimplementasikan apabila lingkungannya mendukung. Kondisi ini dapat dicapai apabila pemerintah memiliki strategi pengelolaan ekologi yang tepat, berdasarkan standar pengelolaan lingkungan global, regional dan lokal. Dalam mengelola lingkungan, komitmen semua tingkat dan lini pemerintahan diperlukan. Mengkoordinasikan upaya lintas sektoral diperlukan untuk memastikan bahwa paradigma sehat dianggap sebagai bagian integral dalam pembangunan berbagai bidang, misalnya pembangunan industri dan pertanian. Terkait dengan konsep masyarakat global, peranan kelembagaan internasional dalam memfasilitasi tumbuhnya kebijakan berwawasan kesehatan tidak dapat diabaikan. Organisasi Kesehatan Dunia harus memainkan peran utama dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dan dicapainya pembangunan berkelanjutan (sustainable development).


49


A. Aliansi baruuntukkesehatan Agar kebijakan berwawasan kesehatan terwujud diperlukan serangkaian konsultasi dan negosiasi. Oleh karenanya kemampuan melakukan advokasi sangat penting. Kerjasama lintas sektor, lintas lembaga perlu didorong untuk beradaptasi terhadap perubahan. Lembaga-lembaga pendidikan, misalnya fakultas kesehatan masyarakat harus merespons kebutuhan segera dari kesehatan masyarakat dengan mereorientasi kurikulumnya melalui penguatan keterampilan advokasi, mediasi dan pemberdayaan. Pemerintah juga perlu membuka diri untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki, apabila pendekatan yang digunakan selama ini kurang tepat. Lembaga swadaya masyarakat tanpa harus kehilangan kekritisannya tetap harus membantu pemerintah menyelenggarakan program-program kesehatan. Sinergi berbagai pihak dapat meningkatkan kualitas dan sustainabilitas program. Konferensi yang diselenggarakan di bagian selatan Benua Australia juga menyarankan tentang perlunya lembaga-lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional maupun internasional menyelenggarakan: a. Upaya-upaya menyebarluaskan pengalaman dalam melaksanakan praktik-praktik promosi kesehatan sebagai upaya meningkatkan kemampuan semua pihak dalam melaksanakan program, melalui pendirian clearing house. b. Jejaring sumber data promosi kesehatan dalam riset, pelatihan, dan program yang menjadi implementasi kebijakan berwawasan kesehatan

B. Komitmenuntukkesehatanmasyarakatglobal Agar kesehatan dan kesejahteraan tercapai diperlukan beberapa syarat, yaitu perdamaian, makanan bergizi, air bersih, pendidikan, perumahan, peran sosial yang j elas, pendapatan, serta dukungan ekosistem. Untuk mencapainya diperlukan kesungguhan dan komitmen semua pihak, semua negara untuk melaksanakan pembangunan, saling membantu, bekerjasama secara global. Kerjasama dan semangat untuk berkembang bersama akan mendorong semua bangsa mengatasi ketertinggalannya, mempercepat kemajuan peradaban, serta dapat mengatasi berbagai persoalan kesehatan yang menimpa. Perlu disadari bahwa problematika kesehatan sudah berkembang sedemikian rupa, dari bersifat lokal sampai kini sudah bersifat global. HIV/AIDS, Avian Influenza (H5N1) sampai H1N1 sudah menjadi pandemi, meluas di banyak negara. Di dunia terdapat tiga jenis influenza, yaitu influenza tipe A yang biasanya berjangkit pada unggas, dan influenza tipe B dan C yang biasa terdapat pada manusia. Influenza A mempunyai beberapa karakter, yaitu:

50



a) unggas adalah reservoir alamiah dari virus influenza A b) Virus influenza A dapat mereplikasikan dirinya di dalam saluran pencernaan unggas c) memiliki variasi virus yang luas, yaitu 16 hemaglutinin (H1-H16) dan 9 neuraminidase (N1-N9), dengan demikian secara matematis ada 144 jenis influenza A dan kini sudah ditemukan 105 jenis (varian). Perkembangan terkini influenza A sudah berjangkit manusia. Paling tidak ada beberapa jenis: a) H1N1 yang sering disebut sebagai flu Spanyol yang pada tahun 1918-1919 pernah menyebabkan terjadinya pandemi serta menewaskan 40 juta orang, b) H2N2 yang disebut juga sebagai flu Asia, yang berjangkit tahun 1957 serta memakan korban meninggal hingga 2-4 juta orang, c) H3N2 yang disebut juga sebagai flu Hong Kong, berjangkit tahun 1968 dan 1-2 juta orang meninggal karenanya. Dari beragam virus ini, H5 dan H7 adalah jenis influenza A yang patogenitasnya paling tinggi dan mampu mengakibatkan infeksi secara sistemik (highly pathogenic avian influenza/HPAI). Dimulai dari terjadinya gejala penularan pada manusia, terdapat 10 fakta seputar pengendalian influenza A, yaitu : 1. Vaksinnya belum tersedia, 2. Sektor kesehatan masyarakat yang seharusnya bertanggungjawab pada aspek promotif dan preventif belum siap, 3. Ketanggapdaruratan dari berbagai pemerintah kurang dilandasi pendekatan yang bersifat ilmiah, 4. Tidak tersedia cukup informasi bagi masyarakat sebagai dasar kesiapsiagaan menghadapi influenza a, 5. Pelayanan kuratif tidak dirancang untuk terjadinya outbreak penyakit, 6. Tindakan masyarakat masih berdasarkan pada kepanikan, 7. Beragam langkah pencegahan masih terkendala banyak masalah, 8. Komunikasi antara sektor kesehatan masyarakat dan pelayanan kuratif belum berjalan secara baik, 9. Berbagai peringatan dari otoritas berwenang dan segenap stakeholder justru membingungkan, 10. Tiap tingkat koordinasi pengendalian, di tingkat pusat maupun daerah masih rumit.

TANTANGAN MASADEPAN Tantangan yang dihadapi oleh semua bangsa semakin lama semakin berat, semakin besar. Beberapa tantangan yang akan dihadapi yaitu : a. Keadilan dan pemerataan dalam penguasaan dan kepemilikan sumber data ekonomi b. Terjaminnya keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya


51


c. d. e.

52

Pengembangan jejaring internasional dalam mewujudkan perdamaian, keadilan sosial, hak asasi manusia, konservasi lingkungan serta pembangunan berkelanjutan Terwujudnya komitmen semua pihak dari beragam latar belakang aspirasi sosial politiknya dalam menumbuhkan kebijakan berwawasan kesehatan. Memastikan bahwa kemajuan teknologi dalam kesehatan harus membantu meningkatkan tercapainya masyarakat yang sehat, bukan menghambatnya.



53

54


PERNYATAANSUNDSVALL

BAB4

PERNYATAANSUNDSVALL MENCIPTAKANLINGKUNGANYANGMENDUKUNGKESEHATAN Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang ketiga, dilaksanakan di Sundsvall, Swedia, tanggal 9 - 15 Juni 1991. Tema Konferensi yang ketiga ini adalah : Menciptakan Lingkungan yang Mendukung Kesehatan atau “Supportive Enviromant For Health”. Tema ini adalah merupakan strategi yang kedua promosi kesehatan dan telah dirumuskan dalam Piagam Ottawa (Ottawa Charter ). Oleh sebab itu konferensi di Sundsvall adalah merupakan penjabaran yang lebih rinci tentang pengembangan lingkungan yang mendukung kesehatan. Konferensi hanya dihadiri oleh 318 orang peserta atau perwakilan dari 81 negara, baik dari negara maju maupun negara berkembang. Hasil konferensi promosi kesehatan yang ke tiga ini dirumuskan dalam pernyataan Sundsvall (Sundsvall Statement). Isi dan pembahasan pernyataan Sundsvall dapat diikuti dalam uraian dibawah ini. Konferensi diselenggarakan berjarak 3 tahun setelah konferensi kedua di Adelaide, Autralia, dan 5 tahun setelah konferensi pertama di Ottawa. Sesuai dengan tujuan yang disusun sejak awal perencanaan konferensi, konferensi memang dimaksudkan untuk memfokuskan diri pada hal yang bersifat kegiatan, “action” . Untuk itu, peserta yang datang ke konferensi ini membawa dan menyajikan pengalaman mereka tentang upaya-upaya yang sudah berhasil dijalankan berkenaan dengan “lingkungan yang mendukung kesehatan”. Ada tujuh isu pokok tentang lingkungan yang mendukung ini, dan didiskusikan melalui seri lokakarya : pendidikan, makanan dan gizi, rumah dan lingkungan rumah tangga, pekerjaan dan tempat kerja, transportasi, dan dukungan sosial.

MODELPRAKTIKPROMOSI KESEHATAN Dari konferensi ini, selain sebuah pernyataan, juga dihasilkan sebuah “handbook” yang berisi “cerita” berbasis pengalaman disajikan oleh para peserta konferensi. Selain itu, dihasilkan pula tiga model praktis untuk dijalankan dalam upaya promosi kesehatan. Model-model tersebut adalah 1.

Health Promotion Strategy Analysis Model (HELPSAME), Model ini berguna untuk menganalisis pengalaman dalam menciptakan lingkungan yang mendukung.

Dengan menyediakan struktur analisis, HELPSAME dapat dipakai sebagai alat analisis dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Dengan menyediakan stru ktur analisis, HELPSAME dapat dipakai sebagai alat analisis dalam mengklarifikasi strategi PROMOSI KESEHATANKOMITMENGLOBALOTTAWA-JAKARTA-NAIROBI

55

PERNYATAANSUNDSVALL

dan unsur-unsur yang penting untuk dipakai dalam menjalankan kegiatan promosi kesehatan. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam HELPSAME mencakup “bagaimana?” (pendekatan, prosedur, alat), “siapa?” (pelaku). “untuk siapa” (kelompok sasaran), “dimana?” (tingkat atau arena), dan “untuk menghasilkan apa?” (hasil yang diharapkan) 2.

Sundsvall Pyramid of Supportive Environment, yang didasarkan pada 6 topik yang didiskusikan: makanan, rumah dan lingkungan tetangga, makanan dan transportasi sebagai alas piramid, dan pendidikan dan dukungan sosial sebagai dinding piramid.

3.

Supportive Environment Action Model. (SESAME) Model ini berperan dalam memfasilitasi kegiatan, dan dapat dilihat sebagai sebuah spiral. HELPSAME dan SESAME bersifat saling melengkapi, tidak masing masing eksklusif dan tidak pula dapat saling mengganti. Delapan langkah dalam model ini dapat dilihat pada diagram di bawah :

DIAGRAM SUPPORTIVEENVIRONMENTSACTIONMODEL (SESAME)

Sumber :

56

Creating supportive environment for health: stories from the Third International Conference on Health Promotion, Sundsvall, Sweden


PERNYATAANSUNDSVALL

LINGKUNGANYANGMENDUKUNGKESEHATAN Kerangka Pernyataan Sundsvall tentang Lingkungan yang mendukung kesehatan terdiri dari : (semacam) Preambul, Himbauan untuk bertindak, Dimensi Tindakan, Usulan untuk Bertindak, Memperkuat Aksi Sosial, Perspektif Global dan Upaya Menggapai Akuntabilitas Global. Pada bagian preambul (walau tidak disebut secara eksklusif dengan judul preambul) konferensi ini menghimbau dan mendesak setiap rakyat di semua bagian dunia untuk terlibat secara aktif di dalam upaya membuat lingkungan menjadi lebih mendukung bagi kesehatan. Himbauan ini tidak hanya berlaku bagi para pejabat, penguasa, pekerja kesehatan dan lingkungan serta para aktivis dan pekerja yang bergerak dalam upaya pelestarian lingkungan, tetapi seluruh masyarakat, baik belum mengalami maupun sudah mengalami yang berkenaan dengan masalah lingkungan. Ini didasarkan pada kenyataan yang sepenuhnya disadari para peserta konferensi tentang sulitnya mencapai tujuan “kesehatan untuk semua pada tahun 2000, antara lain berkenaan dengan masalah lingkungan ini. Artinya jutaan orang hidup dalam kemiskinan dan keterpurukan yang amat dalam di tengah kemunduran lingkungan yang semakin parah mengancam kesehata n mereka. Dapat dikatakan, kemiskinan, lingkungan yang buruk dan ancaman kesehatan saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, konferensi melihat bahwa upaya ke depan hanyalah membuat lingkungan yang mendukung kesehatan ketimbang menghancurkannya. Konferensi mengkategorikan lingkungan menjadi 3 macam, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial-ekonomi, dan lingkungan politik, Di dalam literatur, lazim digambarkan hubungan timbal balik antara lingkungan, perilaku dan kesehatan, tanpa melihat dimensi dari lingkungan. Green misalnya menggambarkannya sebagai berikut.

DIAGRAM HUBUNGANANTARALINGUNGAN, PERILAKUDANKESEHATAN


57

PERNYATAANSUNDSVALL

Akan tetapi, bila lingkungan dielaborasi menjadi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan politik, maka dapat dilihat bahwa lingkungan politik tidak akan berpengaruh secara langsung pada kesehatan, melainkan melalui lingkungan sosial, perilaku dan/atau lingkungan fisik. Peragaan 3 memperlihatkan bagaimana hubungan antara 4 dimensi lingkungan itu dengan perilaku dan kesehatan. Diagram dibawah ini menggambarkan 3 Hubungan : Lingkungan Sosial, Lingkungan Ekonomi, Lingkungan Politik dan Lingkungan Fisik dengan Kesehatan.

DIAGARAM PERILAKU, LINGKUNGANDANKEBIJAKAN

Meskipun dikeluarkan hampir 20 tahun yang lalu, kaidah dan pernyataan yang dikemukakan di dalam preambul Pernyataan Sundsvall ini masih sangat relevan saat ini dan mungkin sampai beberapa dasawarsa ke depan dengan sejumlah modifikasi. Konferensi Sundsvall ini mengidentifikasi sejumlah contoh dan pendekatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, dan dapat digunakan para pembuat kebijakan, pembuat keputusan aktivis komunitas di sektor kesehatan dan lingkungan. Konferensi ini juga mengakui bahwa setiap orang mempunyai peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Konferensi Sundsvall yakin bahwa proposal untuk penerapan strategi kesehatan untuk Semua harus mencerminkan dua prinsip dasar: 1. Pemerataan harus menjadi prioritas dasar dalam percepatan lingkungan yang mendukung bagi kesehatan, dengan mengeluarkan energi dan kekuatan kreatif dan mengajak semua orang dalam upaya yang unik ini. Semua kebijakan yang dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan harus diarahkan pada pembangunan harus diarahkan pada prosedur-prosedur baru yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai distribusi tanggung jawab dan sumber data yang merata. Semua tindakan dan alokasi sumber daya harus didasarkan pada

58


PERNYATAANSUNDSVALL

prioritas yang jelas dan komitmen terhadap kelompok minortitas yang sangat miskin dan terpinggirkan, dan orang-orang yang tidak berdaya. Dunia industri harus membayar dosa lingkungan dan kemanusiaan yang sudah menumpuk melalui eksploitasi dunia yang sedang berkembang. 2.

Kegiatan publik untuk lingkungan yang mendukung bagi kesehatan harus mengakui saling ketergantungan diantara semua makhluk hidup dan harus menatalaksana semua sumber daya alam, dengan memperhatikan kebutuhan generasi masa depan. Masyarakat lokal memiliki hubungan spiritual dan budaya yang unik dengan lingkungan fisik yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi bagian lain dunia. Karena itu, sangatlah penting melibatkan masyarakat lokal dalam aktivitas pembangunan yang berkesinambungan, dan tawar-menawar dlakukan berkenaan dengan hak mereka terhadap tanah dan warisan budaya Dengan menggunakan contoh-contoh yang disajikan, konferensi berhasil mengidentifikasi empat strategi kegiatan kunci kesehatan masyarakat untuk meningkatkan penciptaan lingkungan yang mendukung pada tingkat komunitas. a. Menguatkan advokasi melalui kegiatan komunitas, khususnya melalui kelompok-kelompok yang diorganisasikan oleh kaum perempuan. b. Upaya memampukan komunitas dan individu untuk mengendalikan kesehatan dan lingkungannya melalui pendidikan dan pemberdayaan. c. Membangun kemitraan bagi kesehatan dan lingkungan yang mendukung dalam rangka memperkuat kerjasama antara kampanye dan strategi kesehatan dan lingkungan. d. Menjembatani berbagai konflik kepentingan di dalam masyarakat dalam rangka menjamin akses yang merata terhadap lingkungan yang mendukung. Membahas masalah lingkungan yang mendukung kesehatan, tidak dapat dipisahkan dengan determinan kesehatan yang utama, yakni kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah prasyarat utama tercapainya kesehatan penduduk atau masyarakat dunia ini. Bukti empirik dari berbagai negara, di antaranya di China menunjukkan bahwa perbaikan lingkungan bersama-sama dengan peningkatan perilaku adalah upaya strategik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di Mexico, lingkungan yang sehat dan aksi komunitas adalah dua komponen yang paling kuat pengaruhnya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Lingkungan yang sehat adalah keadaan atau gambaran lingkungan yang optimum, yang berpengaruh positif pada terwujudnya status kesehatan masyarakat yang diinginkan. Beberapa gambaran tersebut, di antaranya adalah pemukiman dan prasarana wilayah yang bersih, memenuhi kaidah kesehatan, kecukupan air bersih, sistem sanitasi dan pengelolaan sampah, bebas dari hewan-hewan ( vector ) penyakit. Diperlukan berbagai upaya yang komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan lingkungan sehat. Namun mewujudkan lingkungan sehat bukan hal yang mudah, diperlukan berbagai upaya advokasi, koordinasi, serta sosialisasi.


59

PERNYATAANSUNDSVALL

Dengan diselenggarakannya konferensi internasional promosi kesehatan yang ke tiga di Sundsvall, Swedia dapat dimaknai sebagai upaya meneguhkan eratnya kaitan antara promosi kesehatan dan lingkungan sehat. Konferensi ini pada hakekatnya merupakan rangkaian: a). Kegiatan ilmiah dalam rangka mewujudkan kesehatan bagi semua tahun 2000 (Health for All Year 2000) sebagaimana yang dinyatakan oleh WHO tahun 1977, b). Konferensi internasional Primary Health Care di Alma Ata tahun 1978 yang diselenggarakan oleh UNICEF/WHO, dan c). Konferensi promosi kesehatan yang pertama di Ottawa, 1986, konferensi promosi kesehatan ke dua di Adelaide 1988. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa sejalan dengan berkembangnya kesadaran masyarakat dan bangsa-bangsa di berbagai negara, tumbuh pula kekhawatiran masyarakat akan ancaman terhadap lingkungan global. Hal i ni terlihat dari dikeluarkannya pernyataan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (Our Common Future) yang memberikan pemahaman baru tentang imperatif pembangunan berkelanjutan. Konferensi Promosi Kesehatan berskala global di Sundsvall ini menyerukan agar segenap warga bangsa meningkatkan peran sertanya dalam usaha menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesehatan. Bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa status kesehatan yang buruk pada sebagian masyarakat di berbagai belahan dunia ti dak terlepas dari lingkungan yang semakin buruk. Konferensi menunjukkan bahwa jutaan orang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, tinggal dalam lingkungan yang buruk dan semakin rusak yang mengancam kesehatannya. Akibatnya jelas, buruknya kesehatan akan mengakibatkan visi Kesehatan Untuk Semua Tahun 2000 (Health for All Year 2000 ) sangat sulit dicapai. Tentu saja bahwa segenap masyarakat perlu bekerja keras, dan bekerja cerdas, bahu membahu menciptakan lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi yang lebih baik serta lebih mendukung kesehatan. Kerja keras bersama-sama ini harus dilakukan oleh para pembuat kebijakan di semua sektor dan semua tingkatan. Gerakan untuk menciptakan lingkungan sehat juga harus diikut i oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat, pemerhati dan aktivis lingkungan serta para penggiat hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kesemuanya perlu bergandengan tangan, bekerjasama, membentuk aliansi yang kuat dalam rangka mendorong tercapainya kesehatan bagi semua. Oleh karenanya: a) tindakan nyata untuk menyebarluaskan informasi (lingkungan sehat) perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat di berbagai belahan dunia, b) komitmen untuk dan kerjasama antar berbagai organisasi internasional, di bawah PBB, perlu dilakukan guna menjamin tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

60


PERNYATAANSUNDSVALL

DIMENSI-DIMENSI AKSI UNTUKMENCIPTAKANLINGKUNGANYANGMENDUKUNG Dalam konteks kesehatan, lingkungan yang mendukung mencakup aspek fisik, sosial, dan budaya di mana masyarakat tinggal, beraktivitas, serta dengan siapa saja mereka berinteraksi. Oleh karena itu konsep lingkungan tidak dapat dipisahkan dari : a) besarnya akses terhadap sumber data dan daya dukung yang memadai untuk kehidupannya, dan b) seberapa besar peluang bagi masyarakat untuk diberdayakan. Dengan demikian, dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, setidaknya terdapat beberapa dimensi, yaitu melakukan perubahan fisik, perubahan sosial, meningkatkan aspek spiritual, serta mendorong peningkatan kualitas ekonomi dan politik. Semua dimensi saling terkait membentuk interaksi yang dinamis. Sebagai contoh, terjadinya perubahan fisik lingkungan dari desa menjadi kota juga disertai oleh perubahan dalam hubungan sosial antar warga masyarakat, perubahan pranata sosial, perubahan aktivitas ekonomi. Efek perubahan dapat bersifat positif, namun tidak kurang juga yang negatif. Stover menunjukkan bahwa perubahan (krisis) ekonomi yang melanda sebagian belahan bumi ini telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan, sosial dan kesehatan yang serius. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan rumahnya, anak-anak kehilangan pendidikannya, dan banyak orang tidak mampu memperoleh pelayanan kesehatan, bahkan yang minimal. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat di berbagai negara perlu mencermati terjadinya perubahan, sekaligus melakukan berbagai tindakan proaktif dan antisipatif yang cerdas, serta empatik. Berbagai aksi perlu dirancang dengan cermat, dan koordinasi pada tingkat lokal, regional, nasional dan tingkat global harus dilakukan agar solusi yang diperoleh tepat dan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Konferensi ini mengupas empat dimensi dalam lingkungan yang mendukung kesehatan, yaitu :

1. Dimensi sosial budaya : Dimensi sosial meliputi nilai dan norma, adat kebiasaan serta proses-proses sosial di masyarakat yang mempengaruhi kesehatan. Dalam masyarakat tradisional berbagai praktik sosial budaya dapat mengancam kesehatan. Salah satu contoh adalah praktik sunat perempuan (female genital cutting). Laporan WHO menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang disunat mempunyai risiko obstetrik lebih besar dibandingkan yang tidak di sunat. Selain gangguan kesehatan pada ibu, praktik sunat perempuan juga mengancam jiwa bayinya . Namun praktik sunat perempuan masih ada di beberapa negara, utamanya negara-negara di Benua Afrika. Studi Eldin dkk di Mesir menunjukkan bahwa mereka disunat ketika berumur 8-12 tahun. Prevalensi murid-murid perempuan di Mesir yang disunat adalah 50,3%, yang tersebar di sekolah pemerintah di perkotaan 46,2%, sekolah swasta 9,2%, dan sekolah di pedesaan 61,7%. Di Indonesia, praktik sifon di Nusa Tenggara Timur juga meningkatkan risiko terjangkitnya infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Demikian pula halnya yang terjadi pada rokok, di mana pada sebagian masyarakat telah menjadi budaya.


61

PERNYATAANSUNDSVALL

Di sisi lain, terdapat juga budaya masyarakat yang berdampak positif pada kesehatan, misalnya kebiasaan bergotong royong masyarakat. Berdasarkan penelitian oleh ahli hukum adat berkebangsaan Belanda yang bernama Van Vollenhoven abad-18, di wilayah kelautan/kemaritiman (Archipelago) yang disebut sebagai nusantara terdapat 17 wilayah hukum adat (het adat recht). Van Vollenhoven menyimpulkan bahwa di semua wilayah hukum adat tersebut terdapat adat kebiasaan yang menyerupai gotong royong. Dengan demikian gotong royong dapat dikatakan sebagai kebudayaan masyarakat. Seorang ahli antropologi bernama Margaret Mead melakukan analisis lintas kebudayaan (cross cultural analisis) terhadap beberapa suku bangsa di dunia, dan ternyata gotong royong bersifat universal. Dengan demikian gotong royong dapat diimplementasikan untuk memudahkan kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. Kebudayaan adalah salah satu dari 12 determinan kesehatan, bersama dengan pendapatan, jejaring dukungan sosial, pendidikan, pekerjaan, lingkungan sosial, lingkungan fisik, perilaku, pengembangan kesehatan anak, warisan genetik, pelayanan kesehatan, serta gender . Dimensi sosial masyarakat harus dipahami dengan mengapresiasi beberapa konsep yang terkait, yaitu budaya, etnisitas, ras, pluralisme dan relativisme budaya. Budaya diberi makna sebagai kombinasi antara gaya hidup, kepercayaan, nilai, pengetahuan, aturan dan benda-benda yang memberikan pedoman pada pengikutnya, berwujud pemikiran dan tindakan, dan berkelanjutan, kumulatif dan progresif . Etnisitas adalah suatu konsep yang merupakan kombinasi antara budaya, organisasi, gagasan, sikap dan perilaku, yang seringkali memberikan identitas tertentu yang dirasakan oleh pengikutnya berbeda dari budaya lain. Ras adalah ciri-ciri fisik dan biologis yang termanifestasikan dalam warna kulit, golongan darah dan struktur tulang, di mana secara sosiobiologis akan menghasilkan tiga kelompok yaitu kaukasoid, mongoloid dan negroid. Pluralisme budaya adalah suatu pandangan yang mengakui bahwa bangsa-bangsa manusia di muka bumi ini diciptakan beragam, sehingga tidak pada tempatnya terjadi diskriminasi antar etnik atau budaya.

2. Dimensi politik Sejalan dengan tumbuh kembangnya demokrasi, terjadi pergeseran perspektif hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, dari suatu keadaan kewenangan mutlak pemerintah atas rakyatnya ( the state society ) menjadi partisipasi rakyat dalam mengelola negara (civil society ). Untuk itu pemerintah harus menjamin peran serta masyarakat dalam mengambil keputusan, menumbuhkan tanggung jawabnya sekaligus mendesentralisasikan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan. Untuk itu pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia, perdamaian, serta mencegah terjadinya perlombaan senjata antar bangsa. Selain di tingkat nasional, pergeseran politik telah mendorong terjadinya pergeseran dalam kerjasama internasional, utamanya bidang kesehatan. Ravishankar dkk menunjukkan bahwa kini berbagai lembaga dan organisasi non pemerintah tingkat inter nasional hadir dan melengkapi kehadiran lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa

62


PERNYATAANSUNDSVALL

(PBB/UN). Terlepas dari berbagai kekurangan dan persoalan yang menyertainya, kehadiran lembaga-lembaga internasional telah memberikan sumbangan yang besar dalam pembangunan kesehatan yang bersifat global dan berkelanjutan.

3. Dimensi ekonomi Ekonomi adalah determinan utama kesehatan, untuk menjamin tercapainya kesehatan untuk semua dan pembangunan berkelanjutan diperlukan peningkatan dan redistribusi ekonomi, termasuk di dalamnya penggunaan teknologi yang aman dan terpercaya. 4. Dimensi Gender Sejalan dengan terjadinya perkembangan peradaban, berbagai pihak perlu melihat secara lebih berimbang tentang persoalan gender. Berbagai peran dalam pembangunan seharusnya harus terbebaskan dari diskriminasi gender. Perempuan mempunyai kemampuan yang tidak kalah dari laki-laki. Semua pihak perlu mengakui pengetahuan dan keterampilan perempuan pada berbagai sektor. Perempuan mempunyai kemampuan menghasilkan kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi, dalam rangka mengembangkan infrastruktur yang mendukung lingkungan. Komunitas perempuan harus bersuara lebih lantang dalam pengembangan struktur dan kebijakan promosi kesehatan. Untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung kesehatan, Konferensi Sundsvall merumuskan pelaksanaan promosi kesehatan yang berdasarkan 2 prinsip utama, yakni : a) Ekuitas (pemerataan) Ekuitas harus menjadi prioritas utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kesehatan. Semua daya upaya dan sumber data serta kekuatan kreatif dapat digunakan oleh semua pihak dalam upaya ini. Semua kebijakan yang bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan harus memenuhi kelayakan serta dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka mencapai pemerataan pembagian tanggung jawab dan sumber daya. Semua tindakan dan alokasi sumber daya harus berdasarkan pada prioritas yang jelas dan komitmen terhadap kelompok masyarakat yang sangat miskin, meringankan penderitaan sebagian masyarakat yang terpinggirkan, kelompok minoritas, dan penyandang cacad. Diperlukan kebijakan global dalam rangka mengurangi eksploitasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, dalam rangka membayar hutang akibat kerusakan lingkungan dan kemanusiaan yang diperbuat. b) Keseimbangan ekologis dan sustainabilitas Berbagai tindakan publik dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung kesehatan harus: (i) menghargai adanya ketergantungan ekologis antara semua makhluk hidup, dan (ii) mengatur pemanfaatan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Masyarakat adat mempunyai tatacara spiritual dan budaya dalam menjaga hubungan dengan lingkungan fisik, yang kesemuanya merupakan pelajaran berharga. Karena itu sangat penting untuk mendorong agar masyarakat terlibat dalam upaya melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, di atas tanah dan kebudayaan mereka. PROMOSI KESEHATANKOMITMENGLOBALOTTAWA-JAKARTA-NAIROBI

63

PERNYATAANSUNDSVALL

MEMPROMOSIKANLINGKUNGANYANGMENDUKUNG Berdasarkan contoh-contoh yang disajikan, konferensi Sundsvall mengidentifikasi empat strategi utama di tingkat masyarakat dalam mempromosikan terciptanya lingkungan yang mendukung kesehatan, yaitu: a. Penguatan advokasi melalui tindakan masyarakat, khususnya melalui kelompok yang diorganisir oleh kaum perempuan. b. Memungkinkan masyarakat dan individu mengontrol kesehatan dan lingkungannya melalui pendidikan dan pemberdayaan. c. Membangun aliansi untuk kesehatan da lingkungan yang mendukungnya sejalan dengan kerjasama dalam strategi dan kampanye kesehatan dan lingkungan. d. Melakukan mediasi antara berbagai kepentingan masyarakat yang bertentangan guna menjamin akses yang adil untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung kesehatan. Singkatnya, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat harus dilihat sebagai faktor penting dalam pendekatan promosi kesehatan yang demokratis sert a mendorong terciptanya kemandirian dan pembangunan.

Advokasi Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh dukungan politis dalam kebijakan dan implementasi program. Berdasarkan kepentingannya, sasaran advokasi dapat dikelompokkan menjadi:1). pengambil kebijakan utama, 2). legislatif 3). stakeholder, 4). publik figure, dan 5). asosiasi/organisasi profesi. Adapun tujuan advokasi adalah: a). meningkatkan jumlah kebijakan publik yang selaras dengan yang diharapkan, b). meningkatkan opini masyarakat dalam mendukung program, dan c). teratasinya masalah yang menimpa banyak orang. Untuk itu dalam rangka memenuhi syarat dasar melakukan advokasi, pada waktu memilih sasaran advokasi hal-hal berikut perlu diperhatikan: 1) bentuk i nstrumen kebijakan publik yang diinginkan (apakah berbentuk peraturan, anggaran, atau hal lain), 2) kompetensi dan jangkauan kewenangan unsur atau instansi yang hendak diadvokasi , dan 3) ciri dan kondisi spesifiknya sebagai sasaran komunikasi.

Substansi advokasi Agar jelas perbedaan antara sesuatu hal yang bersifat biasa dan yang penting, sehingga perlu diadvokasikan, maka pengelola program perlu memahami adanya beberapa syarat tertentu agar suatu substansi/program tertentu dapat diadvokasikan, yaitu: 1. CREDIBLE - Program yang diajukan dapat dipercaya 2. FEASIBLE - Secara teknis program layak untuk dilaksanakan 3. RELEVANT - Program memenuhi kebutuhan masyarakat dan benar-benar memecahkan masalah 4. URGENT - Program harus segera dilaksanakan 5. HIGH PRIORITY - Program mempunyai prioritas tinggi 64


PERNYATAANSUNDSVALL

Komponenadvokasi Dalam melakukan advokasi, beberapa komponen advokasi perlu dipertimbangkan dan dirumuskan secara matang, yaitu : 1. Analisis terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders) . Dalam analisis ini perlu diperoleh kejelasan: a) siapa yang hendak diadvokasi, b) sejauh mana pengetahuan stakeholders tentang masalah yang akan diatasi dengan program tersebut, c) saluransaluran yang dapat digunakan untuk menjangkau pengambilan keputusan, d) keahlian khusus advokat (kompetensi memahami stakeholders), dan e) besarnya dukungan yang diperoleh namun juga sekaligus besarnya potensi penentangan. 2. Analisis terhadap jejaring (network ) dalam pengambilan keputusan/pemberian dukungan. Dalam analisis ini diidentifikasi kelompok organisasi maupun perorangan yang saling bekerjasama untuk memperjuangkan perubahan dalam kebijakan / proogram yang berkaitan dengan masalah atau isu advokasi. Terdapat beragam jejaring, di antaranya koalisi, aliansi, dan sebagainya. 3. Merumuskan strategi advokasi, dengan sistematika: a) identifikasi dan analisis isu, b) identifikasi dan analisis stakeholder, c) rumuskan tujuan, d) kembangkan pesan utama advokasi, e) kembangkan strategi, f) kembangkan rencana aksi , dan g) rencanakan pengawasan, pemantauan dan penilaian. 4. Pendekatan kunci dalam advokasi. Advokasi memerlukan beberapa teknik, misalnya: lobi politik, petisi, negosiasi , berdebat , seminar / presentasi , dan liputan media. Namun yang paling penting bahwa advokasi harus dilakukan berdasarkan data yang up to date, valid dan akurat, disertai analisis yang kuat dari segi deskripsi, dan proyeksi.

Pendidikandanpemberdayaanmasyarakat: Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses dan sebagai hasil. Sebagai hasil, pemberdayaan masyarakat adalah suatu perubahan yang signifikan dalam aspek sosial politik yang dialami oleh individu dan masyarakat, yang seringkali berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, bahkan seringkali lebih dari 7 tahun (Raeburn, 1993). Sebagai suatu proses, Jackson (1989) dan Rissel (1994) mengatakan pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa komponen berikut, yaitu pemberdayaan personal, pengembangan kelompok kecil, pengorganisasian masyarakat, kemitraan dan aksi sosial dan politik. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat mempunyai spektru m yang cukup luas, meliputi jenjang sasaran yang diberdayakan (level of objects), kegiatan internal masyarakat/ komunitas maupun eksternal berbentuk kemitraan (partnership) dan jejaring (networking ) serta dukungan dari atas berbentuk kebijakan politik yang mendukung kelestarian pemberdayaan.


65

PERNYATAANSUNDSVALL

Pemberdayaaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah: 1. Menetapkan tujuan. Tujuan promosi kesehatan biasanya dikembangkan pada tahap perencanaan dan biasanya berpusat pada mencegah penyakit, mengurangi kesakitan dan kematian dan manajemen gaya hidup melalui upaya perubahan perilaku yang secara spesifik berkaitan dengan kesehatan. Adapun tujuan pemberdayaan biasaya berpusat pada bagaimana masyarakat dapat mengontrol keputusannya yang berpengaruh pada kesehatan dan kehidupan masyarakatnya. 2. Merancang program, termasuk di dalamnya kerangka waktu kegiatan, ukuran program, sumber data serta memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Perancangan program dilakukan menggunakan pendekatan partisipatoris, di mana antara agen perubahan (pemerintah dan LSM) dan masyarakat bersama-sama menyusun perencanaan. Banyak program pemberdayaan yang dimulai dari kebutuhan nyata di masyarakat. Program-program yang pada umumnya berskala kecil banyak yang dinilai berhasil. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki kemampuan untuk melaksanak an program-program tersebut. Program yang berskala besar juga membutuhkan kemampuan masyarakat yang juga besar. Prinsipnya adalah ukuran program berimplikasi pada besar sumber data dan kompetensi sumber data yang diperlukan. Keterampilan yang dibutuhkan juga banyak dan bervariasi. Gruber dan Trickett (1987) dan Barr (1995) menyarankan agar program pemberdayaan sebaiknya difokuskan pada program yang kecil pada sebagian kecil masyarakat. 3. Memilih strategi pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang terdiri dari lima pendekat an, yaitu: pemberdayaan, pengembangan kelompok kecil, pengembangan dan penguatan pengorganisasian masyarakat, pengembangan dan penguatan jaringan antar organisasi, dan tindakan politik. Strategi pemberdayaan meliputi: pendidikan masyarakat, fasilitasi kegiatan yang berasal dari masyarakat, mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat sebagai prasyarat pokok tumbuhnya tanggung jawab sebagai anggota masyarakat (community responsibility ), fasilitasi upaya mengembangkan jejaring antar masyarakat, serta advokasi kepada pengambil keputusan (decision maker ). 4. Implementasi strategi dan manajemen. Implementasi strategi serta manajemen program pemberdayaan dilakukan dengan cara: a) meningkatkan peran serta pemercaya (stakeholder ), b) menumbuhkan kemampuan pengenalan masalah, c) mengembangkan kepemimpinan lokal, d) membangun keberdayaan struktur organisasi, e) meningkatkan mobilisasi sumber data, f) memperkuat kemampuan stakeholder untuk “bertanya mengapa ?”, g) meningkatkan kontrol stakeholder atas manajemen program, dan h) membuat hubungan yang sepadan dengan pihak luar.

66


PERNYATAANSUNDSVALL

Kemitraan: Kemitraan adalah tema yang mulai sering dibicarakan sejalan dengan adanya kesadaran tentang dunia yang mengglobal, serta diperlukannya kerjasama di berbagai jenjang dari lokal hingga internasional dalam mengatasi berbagai persoalan, kemiskinan, hak asasi manusia, hingga kesehatan. Kesehatan adalah masalah yang cukup kompleks. Dalam kesehatan, tema kemitraan semakin menguat setelah dilaksanakannya konferensi internasional promosi kesehatan ke 4 di Jakarta, Indonesia, dengan tema The New Players for The New Era (pemeran-pemeran baru untuk era baru) .

Mediasi: Promosi kesehatan adalah kegiatan yang besar, luas, sekaligus berat. Promosi kesehatan dilaksanakan dengan berpedoman pada 6 faktor: a) masalah, b) nilai-nilai, c) teori, d) fakta, e) strategi, dan f) aksi. Penyebab masalah terdiri dari prasyarat tercapainya kesehatan dan serta faktor sosiobudaya dan ekonomi. Nilai-nilai meliputi norma sosial, kemerataan/keadilan, partisipasi, dan semuanya harus dipandang sebagai suatu keseluruhan yang kompleks. Teori terdiri dari teori-teori promosi kesehatan, dan teori yang relevan dengan praktik promosi kesehatan. Yang dimaksud teori yang relevan dengan praktik kesehatan meliputi teori yang berhubungan dengan kesehatan, dan teori tentang pengaruh individual dan sosial terhadap terbentuknya perilaku. Fakta (bukti) diperoleh melalui pengalaman dan riset (kualitatif dan kuantitatif). Strategi terdiri dari strategi umum dan str ategi khusus. Strategi umum meliputi pendidikan kesehatan, komunikasi, pengembangan organisasi, pengorganisasian masyarakat, pengembangan kebijakan, advokasi, dan kerjasama intersektoral. Adapun strategi khusus meliputi pemberdayaan masyarakat. Wilayah aksi promosi kesehatan meliputi penguatan aksi masyarakat, membangun kebijakan berwawasan kesehatan, menciptakan lingkungan yang mendukung, mengembangkan keterampilan personal, dan reorientasi pelayanan kesehatan. Pada setiap komponen promosi kesehatan rentan terjadi konflik. Berbagai pihak, sebagai pelaku, maupun sasaran seringkali mempunyai perbedaan bahkan pertentangan pandangan. Perbedaan pandangan kadangkala diperlukan sebagai salah satu cara meningkatkan kuali tas program, namun tidak kurang pula yang berakibat negatif terhadap pelaksanaan program. Oleh karenanya keterampilan mediasi sangat penting. Peserta konferensi mengakui bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia dan merupakan elemen kunci dalam membawa membawa perubahan politik, ekonomi dan sosial yang memungkinkan terwujudnya kesehatan bagi semua. Pendidikan harus dapat diakses sepanjang hidup manusia dan dibangun di atas dasar prinsip keadilan dan menghargai keragaman budaya, kelas sosial dan gender.


67

PERNYATAANSUNDSVALL

PERSPEKTIF GLOBAL Perspektif global adalah cara pandang yang melihat semua mahluk dari berbagai belahan dunia adalah bagian yang integral dari ekosistem bumi. Demikian pula halnya dengan kesehatan, adalah bagian tak terpisahkan dari lingkungan hidupnya. Pengaruh lingkungan terhadap kehidupan mahluk hidup sangat besar. Oleh karena itu untuk mempertahankan kualitas hidupnya, manusia harus berperilaku yang selaras dengan upaya melestarikan dan mengelola lingkungan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi umat manusia, di tengah berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan yang dipicu oleh ketimpangan yang besar dalam pendapatan masyarakat antar bangsa telah menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan dalam akses masyarakat dalam kesehatan, lingkungan hidup, pemukiman, air bersih dan sanitasi. Pengambilan keputusan politik dan pengembangan industri lebih sering didasarkan pada perencanaan jangka pendek dan keuntungan ekonomi yang tidak memperhitungkan risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan. Berbagai penyelesaian hutang telah menguras sumber data negara-negara miskin. Belanja militer meningkat, dan peperangan telah menyebabkan kematian, kecacatan, dan kini menyebabkan terjadinya vandalism ekologis. Eksploitasi tenaga kerja, pembuangan limbah zat-zat berbahaya, terutama di negaranegara miskin, serta pemborosan sumber daya (energy) menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan perlu segera diperbaiki. Etika serta kesepakatan untuk hidup berdampingan secara damai serta kemerataan dalam pemanfaatan sumber daya alam harus segera diwujudkan. Pada tingkat internasional, perbedaan pendapatan perkapita yang besar menyebabkan ketidak-merataan bukan saja dalam akses terhadap kesehatan tetapi juga dalam kapsitas masyarakat dalam memperbaiki situasi mereka dan memeligara kualitas hidup yang layak bagi generasi mendatang. Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan secara drastis meningkatkan jumlah orang yang hidup di daerah perkampungan kumuh, dengan masalah-masalah yang menyertainya termasuk langkanya air bersih dan sanitasi. Pembuatan keputusan politik dan pembangunan industri seringkali didasarkan pada perencanaan dan perihan ekonomi berjangka pendek yang tidak mempertimbangkan biaya kesehatan rakyat yang sesungguhnya dan lingkungan. Dosa internasional tengah menyedot sumber data yang langka dari negeri-negeri miskin. Pembiayaan militer meningkat, dan perang, selain menambah penyebab kematian, sekarang tengah memperkenalkan bentuk baru vandalisme ekologis. Eksploitasi tenaga kerja, eksportasi dan dumping bahan-bahan berbahaya, khususnya pada bangsa-bangsa yang lemah dan miskin dan konsumsi sumber data dunia secara mubazir, mendemonstrasikan bahwa pendekatan pembangunan yang ada merupakan sebuah krisis. Diperlukan pengembangan etika baru dan perjanjian global yang didasarkan pada hidup bersama secara damai guna memungkinkan distribusi dan penggunaan yang merata dari sumber data bumi yang terbatas ini.

68


PERNYATAANSUNDSVALL

MENCAPAI AKUNTABILITASGLOBAL Konferensi Sundsvall menyerukan kepada masyarakat internasional agar memantapkan mekanisme baru dalam program kesehatan dan akuntabilitas ekologi yang dibangun di atas prinsip-prinsip pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan berbagai inisiatif, etika dan kebijakan pada tingkat global dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu di antaranya adalah dalam mengendalikan perdagangan dan pemasaran dan produk zat berbahaya yang bagi kesehatan dan lingkungan. Berbagai lembaga donor internasional dan multilateral, misalnya Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional didesak untuk menggunakan panduan tentang pembangunan berkelanjutan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan menilai proyek-proyek pembangunan. Negara-negara miskin dan berkembang perlu dibantu sehingga lebih mandiri dalam mengambil keputusan yang mereka perlukan. Konferensi Sudsvall telah menunjukkan kembali bahwa isu-isu kesehatan, lingkungan dan pembangunan manusia tidak dapat dipisah-pisahkan. Pembangunan harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, sambil menjaga kelestarian lingkungan. Kemitraan global diperlukan untuk menjamin masa depan kehidupan umat manusia dimuka bumi ini.


69

70



71

72


DEKLARASI JAKARTA

BAB5

DEKLARASI JAKARTA PEMERANBARUDI ERABARU Jakarta adalah merupakan tempat penyelenggaraan Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang ke empat, dan merupakan yang pertama kali konferensi ini diselenggarakan di negera berkembang. Konferensi diselenggarakan pada tanggal 21 - 25 Juli 1997, dengan mengambil tema : Pemeran Baru Pada Era Baru atau “ New Player for a New Era” . Konfernesi sebelumnya diselenggarakan dinegara maju, yakni Kanada, Asustalia dan Swedia. Konferensi dihadiri sekitar 250 orang peserta yang berasal dari Negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Hasil konferensi dituangkan dalam Deklarasi Jakarta (Jakarta declaration).

SEJARAHBARU Penyelenggaraan Konferensi Internasional Promosi Kesehatan ini merupakan bagian sejarah tersendiri, karena Konferensi ini dilaksanakan hampir 20 tahun setelah negara-negara anggota WHO mendeklarasikan “Kesehatan untuk Semua tahun 2000” atau “Health for All by the year 2000” di Alma Ata. Deklarasi ini lebih dikenal dengan Deklarasi Alma Ata, disamping merupakan pendeklarasian kesehatan bagi semua tahun 2000, juga prinsip-prinsip Pelayanan Kesehatan Dasar atau “Primary Health Care”. Tentang kaitan antara deklarasi Alma Ata dengan Konferensi Internasional Promosi Kesehatan ini telah dibahas dalam bab 1 buku ini. Disamping itu, Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Jakarta diselenggarakan sepuluh tahun setelah Konfensi Internasional Promosi Kesehatan yang pertama yang menghsilkan Piagam Ottawa atau “Ottawa Charter” yang terkenal itu. Piagam Ottawa Charter dapat adalah merupakan kesepakatan antara Negara-negara anggota WHO (peserta konferensi) dalam mengembangkan program-program Promosi Kesehatan di mas ing-masing negara. Dapat dikatakan bahwa Ottawa Charter ini merupakan fondasi dalam membangun Promosi Kesehatan kedepan dalam menindak lanjuti kesehatan untuk semua (health for all) . Termasuk dalam Ottawa Charter ini adalah dikembangkannya Strategi Global Promosi Kesehatan, sebagi pelengkap dari Strategi Global yang telah dikembangkan oleh WHO sebelumnya (tahun 1984). Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Jakarta, disamping mempunyai kespesifikan dan “moment ” atau peristiwa historis seperti disebukan diatas, juga mempunyai keunikan yang lain, yakni dengan melibatkannya pihak swasta (non government organization ). Apabila pada konferensi-konferensi sebelumnya hanya PROMOSI KESEHATANKOMITMENGLOBALOTTAWA-JAKARTA-NAIROBI

73

DEKLARASI JAKARTA

melibatkan pihak-pihak praktisi kesehatan pemerintahan dan swasta dan pihak-pihak akademisi dari perguruan tinggi, tetapi koferensi internasional Promosi Kesehatan di Jakarta ini, disamping keterlibatan unsur-unsur diatas tersebut, juga melibatkan pihak sawasta. Pentingnya melibatkan swasta (dibaca: perusahaan-perusahaan swasta) dalam progam-program kesehatan adalah dalam rangka perwujudan dari “corporate sosial responsibility) bagi pihak swasta, khususnya dalam membantu program-program kesehatan. Selain itu juga merupakan tanggung jawab sosial bagi dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh pihak swasta, misalnya limbah: baik air, udara, tanah, dan udara yang ditimbulkan oleh sektor swasta ini. Kita tahu bahwa hampir semua sektor pembangunan ini mempunyai produk, dan dan dampak ikutan dari produk tersebut terhadap kesehatan. Oleh sebab itu dalam rangka menangani masalah-masalah kesehatan, termasuk Promosi Kesehatan, pihak swasta harus dilibatkan. Itulah sebabnya maka pada Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Jakarta ini melibatkan sektor swasta (baca: perusahaan swasta) bukan hanya sebagai peserta konferensi, tetapi juga dalam perencanaan dan pembiayaan konfrenesi. Maka wajarlah apabila tema Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang keempat di Jakarta adalah “Pemain Baru Dalam Era Baru” atau “New Player for The New Era”. Pemain baru disini dimaksudkan adalah keterlibatan sektor swasta dalam program kesehatan. Dari Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang keempat di Jakarta ini, disepakatinya “Deklarasi Jakart a tentang Promosi Kesehatan Abad 21” atau “The Jakarta Declaration on Health Promotion into the 21stCentury”.

Promosi Kesehatan: Investasi swastayangBerharga Memasuki abad ke 21 ini kesehatan menghadapi tantang luar biasa besarnya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memang manusia memperoleh kemudahankemudahan yang luar biasa dalam hidupnya, mulai dari makanan, tempat tinggal, hiburan, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Namun disisi lain dampak dari kemudahan itu juga mengancam kesehatan manusia itu sendiri. Dengan adanya kemajuan teknologi pangan dan minuman misalnya, kita bisa menikmati makanan dan minuman secara mudah dan dalam waktu yang singkat. Makanan tersebut juga dapat kita simpan dalam waktu lama sehingga tidak merepotkan lagi pengolahannya. Dengan teknologi komunikasi dan transportasi dalam waktu singkat kita bisa mengetahui informasi dari belahan bumi yang lain, bahkan dari planet lain, dan seterusnya. Namun dipihak yang lain teknologi-teknologi tersebut mempunyai risiko tinggi terhadap kesehatan. Kemudahan-kemudah yang dicapai oleh manusai juga berakibat terhadap gaya hidup yang berisiko kesehatan, antara lain makan dengan menu yang tidak seimbang, minuman yang mengandung alkohol, kurang aktivitas atau gerak fisik, kerja keras kurang istirahat (akibat workoholic) dan kurang rekreasi dan relaksasi. Dapat disimpulkan bahwa dampak yang diakibatkan oleh pekembangan ilmu dan teknologi kedepan, khususnya abad ke 21 ini juga berkembambangnya perilaku-perilaku yang berisiko tinggi terhadap kesehatan. Dipihak lain, masyarakat tidak atau kurang siap mengantisipasi dampak dari perkembangan tersebut,

74


DEKLARASI JAKARTA

maka orang menjadi rentan terhadap faktor risiko kesehatan. Kurang siapnya dan kurangnya antisipasi terhadap dampak perkembangan teknologi tersebut, berarti orang tersebut perilakunya berisiko terhadap ancaman kesehatan. Cara untuk mengeliminir faktor perilaku yang berisiko terhadap kesehatan ini yang paling utama adalah dengan promosi kesehatan. Karena dengan promosi kesehatan, bukan hanya perilaku masyarakat yang dipersiapkan untuk menghadapi risiko kesehatan, tetapi juga pihak-pihak yang menimbulkan terjadinya faktor risiko kesehatan. Misalnya untuk membuat agar masyarakat tidak mempunyai perilaku berisiko seperti merokok dan minuman beralkohol, tetapi juga pihak pembuat kebijakan yang bisa mengeluarkan peraturan bagaimana supaya perilaku berisiko masyarakat (merokok atau minum minuman keras) ini bisa menurun, bahkan berhenti sama sekali untuk berperilaku berisiko tersebut. Promosi Kesehatan, dengan berbagi kegiatan dan strategi, dengan berbagai metoda dan teknik berupaya untuk memerangi perilaku-perilaku masyarakat yang berisiko dan mengembangkan perilaku hidup sehat. Apabila upaya ini berhasil berarti masyarakat bukan sekedar tahu dan mau hidup sehat, tetapi mampu untuk hidup sehat. Masyarakat yang mampu hidup sehat artinya masyarakat, baik individu, kelompok maupun komunitas mampu memelihara dan meningkatnya kesehatan mereka. Hal ini berarti juga bukan hanya meningkatnya perilaku sebagi salah satu determinan kesehatan, tetapi juga meningkatnya determinan kesehatan yang lain sehingga berpengaruh positif terhadap kesehatan. Dengan kata lain promosi kesehatan merupakan investasi yang sangat berharga dalam rangka meningkatnya derajat kesehatan dimanapun juga. Menyadari akan pentingnya Promosi Kesehatan ini, maka para peserta Konferensi Internasinal Promosi Kesehatan yang keempat di Jakarta ini berupaya melibatkan semua pihak yang bekepentingan terhadap kesehatan atau “stake holder ” termasuk pihak swasta guna menggalang komitmen guna menghadapi dan mengatasi determinan-determinan kesehatan pada abad ke 21 ini.

DeterminanKesehatan: TantanganBaru Dalam uraian sebelumnya telah disinggung, bahwa determinan kesehatan telah berkembang sedemikian pesatnya. Dipihak yang lain dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan berpengaruh terhadap meningkatnya kemudahan-kemudahan kehidupan manusia. Pada gilirannya dengan meningkatnya kemudahan-kemudahan kehidupan manusia juga membawa dampak yang berupa faktor risiko kesehatan, yang juga merupakan determinan kesehatan. Kalau teori HL.Blum (1974), hanya menyebutkan hanya 4 determinan kesehatan, yakni: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan herediter, tetapi apabila diurai dan dikaitkan dengan kondisi saat ini, determinan kesehatan ini sudah sedemikian luasnya. Dalam Deklarasi Jakarta tentang Promosi Kesehatan, masalah-masalah kesehatan dan deteminan-determinan kesehatan telah diidentifikasikan, dan bila disederhanakan dapat dikelompokkan menjadi:


75

DEKLARASI JAKARTA

a.

Prasyarat untuk Kesehatan: Prasyarat untuk terwujudnya derajat kesehatan yang juga merupakan determinan secara kumulatif terhadap kesehatan masyarakat ini mencakup: 1) Perdamaian 2) Perumahan 3) Pendidikan 4) perlindungan sosial 5) hubungan kemasyarakatan 6) pangan 7) pendapatan 8) pemberdayaan perempuan 9) Ekosistem yang mantap 10) Pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, keadilan sosial, penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia 11) Persamaan.

Apabila kita perhatikan prasyarat kesehatan dalam Deklarasi Jakarta ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari rumusan prasyarat kesehatan dalam Ottawa Charter, hasil Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang pertama. b. Kecenderungan Demografi: Struktur atau pola demograsi pada abad 21 sudah barang tentu akan mengalami perubahan disebabkan antara lain karena: 1) Kenaikan jumlah penduduk usia lanjut sebagai kelompok yang rentan terhadap masalah kesehatan, akibat meningkatnya harapan hidup. Sementara itu kelompok penduduk yang rentan lainnya, yakni anak balita masih tinggi. 2) Urbanisasi yang tinggi akibat ketimpangan pembangunan antara desa dan kota akan memperberat masalah kesehatan perkotaan ( urban health). 3) Perbandingan antara jumlah penduduk wanita dan laki-laki yang tidak seimbang, jumlah penduduk wanita cenderung lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini akan menyebabkan tingginya paritas pada wanita, yang juga merupakan hambatan bagi keluarga berencana dan berpengaruh negatif terhadap kesehatan wanita (woman health). 4) Sementara itu juga terjadi perubahan perilaku, sosial, dan biologis seperti: kebiasaan kurang gerak (sedentary), kebal antibiotik dan obat-obatan, penyalah gunaan obat, kekerasan baik didalam keluarga maupun di masyarakat, dan sebagainya merupakan ancaman kesehatan dan kesejahteraan manusia. c.

Faktor antar bangsa: Faktor-faktor antar bangsa juga mempunyai dampak berarti terhadap kesehatan, antara lain: ekonomi global, pasar uang dan perdagangan, akses kemedia teknologi komunikasi dan juga degradasi lingkungan akibat penggunaan sumber daya secara tidak bertanggung jawab.

76


DEKLARASI JAKARTA

d.

Masalah kesehatan utama: Penyakit Penyakit infeksi (menular): Penyakit-penyakit baru yang dulu tidak ada, tetapi belakangan muncul (new emerging diseases), seperti HIV/AIDS, Flu Burung, dan Flu Babi. Sementara itu penyakit-penyakit lama yang sudah menurun bahkan sudah tidak ada, tetapi meningkat atau muncul lagi (emerging diseases), seperti TB Paru dan Cacar.

Penyakit tidakmenular: Di negara-negara berkembang menghadapi beban ganda masalah kesehatan. Di satu sisi masih tingginya penyakit-penyakit infeksi (menular), tetapi dipihak yang lain penyakitpenyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung dan pembuluh darah cenderung meningkat. Perubahan-perubahan dan masalah-masalah tersebut membawa perubahan terhadap norma, gaya hidup dan lingkungan tempat tinggal bagi semua orang diseluruh dunia. Pada gilirannya perubahan-perubahan faktor tersebut akan menjadi determinan yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Semua determinan dan perubahan yang terjadi didalamnya serta masalah kesehatan yang ditimbulkan jelas akan membawa perubahan terhadap visi, misi dan strategi promosi kesehatan, dan sekaligus merupakan tantangan Promosi Kesehatan di abad 21 ini.

PendekatanBaruPromosi Kesehatan: Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang ke empat di Jakarta melalui penyajian dan diskusi-diskusi selama konferensi tersebut, yang kemudian dirumuskan dalam Deklarasi Jakarta, antara lain menyebutkan bahwa : a.

Dari penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti dari berbagai Negara memberikan bukti bahwa Promosi kesehatan mempunyai pengaruh dalam menunjang keberhasilan program kesehatan yang lain, antara lain meningkatkan cakupan imunisasi, meningkatkan cakupan ibu hamil yang melakukan “ante natal care”, meningkatkan masyarakat dalam penggunaan jamban dan air bersih, dan sebaginya.

b.

Strategi promosi kesehatan yang telah dirumuskan dalam Ottawa Charter, yakni: 1). Mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan, 2). Menciptakan lingkungan yang mendukung, 3). Memperkuat kegiatan masyarakat dalam kesehatan, 4). Meningkatkan ketrampilan perorangan dan memelihara kesehatan, 5). Reorientasi pelayanan kesehatan,


77

DEKLARASI JAKARTA

Dapat mengembangkan dan merubah gaya hidup, kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan, dan sebagainya adalah prasyarat untuk kesehatan (prerequisite for health) serta mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa Promosi Kesehatan adalah merupakan pendekatan yang praktis untuk mencapai pemerataan yang lebih baik dalam pelayanan kesehatan. Berangkat dari pengalaman keberhasilan promosi kesehatan, termasuk penerapan strategi promosi kesehatan yang dirumuskan dalam Piagam Ottawa ini, maka peserta Konferensi di Jakarta merumuskan pendekatan baru. Pendekatan baru promosi kesehatan yang dimaksud di dalam Deklarasi Jakarta ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan komprehensif: Pendekatan komprehensif yang dimaksud disini adalah melaksanakan kelima strategi “Ottawa Charter” secara bersamaan dalam Promosi Kesehatan. Dalam melaksanakan Promosi Kesehatan akan lebih efektif bila kelima startegi tersebut digunakan secara bersama sesuai dengan sasarannya. Untuk startegi mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan, menciptakan lingkungan yang mendukung, reorientasi pelayanan kesehatan ditujukan kepada para pembuat keputusan (sasaran tertier) dan tokoh masyarakat (sekunder). Sedangkan untuk strategi memperkuat kegiatan masyarakat, meningkatkan ketrampilan perorangan sasaran utamanya adalah masyarakat dalam berbagai jenis kelompok dan tatanan (saran primer), dan juga tokoh masyarakat (sasaran sekunder). b. Pendekatan melalui tatanan: Untuk lebih mengefektifkan memfokuskan Promosi Kesehatan, dalam pelaksanaan atau implementasinya diarahkan pada tatanan-tatanan (settings ) tertentu. Tatanan- tatanan Implementasi Promosi Kesehatan dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, antara lain: 1) Tatanan administrasi pemerintahan, misalnya: kabupaten/kota, kecamatan, desa atau keluarahan, pulau, dan sebagainya. Dari masing-masing tatanan administrasi pemerintahan ini diharapkan programprogram promosi kesehatan yang terfokus pada tingkat tatanan tersebut, misalnya : Provinsi Sehat, Kabupaten Sehat, Kecamatan Sehat, Desa Sehat, Pulau Sehat, dan sebagainya. Dalam implementasi lokal, mungkin akan muncul misalnya : Depok Sehat, Banten Sehat, Ciganjur Sehat, dan sebaginya. 2) Institusi pendidikan: Sekolah, Madrasah, Perguruan Tinggi. Promosi Kesehatan ditatanan ini, diharapkan muncul program “health promoting school” atau sekolah yang mempromosikan kesehatan, atau “ health promoting university ”. 3) Institusi pelayanan kesehatan : Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan sebagainya. Promosi kesehatan di tatanan institusi pelayanan kesehatan, berarti menerapkan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Poliklinik, dan sebagainya. Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit atau Poliklinik bukan untuk mengurangi arti dari pelayanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi justru untuk menunjang pelayanan ini. Karena dengan melaksanakan Promosi Kesehatan di tempat-tempat pelayanan ini justru meningkatkan kualitas pelayanan. Perlu diingat

78


DEKLARASI JAKARTA

bahwa pasien berobat ke RS atau Poliklinik bukan hanya untuk mencari kesembuhan saja, tetapi juga untuk dipenuhinya hak untuk memperoleh informasi tentang penyakit dan kesehatannya. 4) Tempat-tempat kerja: pabrik, perusahaan, kantor, dan sebaginya. Promosi Kesehatan di tempat kerja adalah wajib dilaksanakan oleh pemilik atau manajmen tempat-tempat kerja untuk mencapai tempat kerja yang sehat (healthy work place). Pentingnya promosi kesehatan ditempat kerja bukan semata-mata untuk kepentingan karyawan, tetapi juga untuk kepentingan perusahaan. Dengan promosi kesehatan di tempat kerja akan menghasilkan tiadanya kecelakaan kerja ( zero accident), akan meningkatkan kesehatan para karyawan, akan menurunkan angka “absen masuk kerja” akibat sakit, dan sebaginya. Apabila terjadi demikian maka yang diuntungkan adalah juga perusahaan, yakni meningkatnya produktivitas kerja. 5) Tempat-tempat umum: Pasar, terminal, mall, stasiun kereta api, dan sebagainya. Di tempat-tempat umum sepeti ini biasanya orang tidak memperdulikan risiko kesehatannya. Orang menjadi lengah, tidak peduli terhadap orang lain, bahkan terhadap dirinya sendiri. Namun dipihak yang lain, karena “tempat umum” atau publik maka orang sering memerlukan informasi-informasi, termasuk informasi tentang keselamatan dan kesehatan. Itulah maka Promosi Kesehatan perlu dilaksanakan di tempat-tempat umum. 6) Keluarga, sebagai unit masyarakat terkecil : Keluarga atau rumah tangga adalah merupakan tempat promosi kesehatan yang pertama dan utama. Di dalam keluarga ini anak mulai dibentuk dan dikembangkan perilakunya, termasuk perilaku kesehatan. Pendidikan atau promosi kesehatan didalam keluarga yang paling berperan adalah orang tua (ayah dan ibu), terutama ibu. Oleh sebab itu dasar-dasar perilaku hidup sehat harus mulai ditanam oleh orang tua harus mulai ditanam sejak balita, bahkan sejak bayi.

c.

Peran serta masyarakat: Peran serta masyarakat adalah merupakan pendekatan promosi kesehatan yang efisien dan efektif. Karena dengan peran serta masyrakat diberbagai kegiatan atau program kesehatan, mereka belajar bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Dengan peran serta masyarakat dalam program kesehatan, mereka akan menyadari bahwa kesehatan atau pelayanan kesehatan sebenarnya adalah berasal dari dan oleh mereka sendiri. Kesehatan bukan sesuatu yang diberikan dari luar, dari puskesmas, atau dari p emerintah.

d. Pembelajaran kesehatan: Promosi Kesehatan adalah merupakan pembelajaran kesehatan oleh masyarakat. Pembelajaran harus datang dari dalam diri yang belajar atau masyarakat. Pihak luar, dalam hal ini petugas kesehatan atau petugas lain yang berkepentingan kesehatan hanya sebagai fasilitator dan dinamisator. Hasil dari pembelajaran kesehatan bagi masyarakat, adalah bahwa kesehatan adalah sumber kehidupan mereka, yang perlu di sambung dan ditingkatkan. Tanpa kesehatan, seseorang, kelompok, atau masyarakat tidak berarti apa-apa. (health is not everything, but without health is nothing).


79

DEKLARASI JAKARTA

Untuk menghadapi berbagai tantangan akibat meluasnya determinan kesehatan, serta penerapan terhadap pendekatan baru promosi kesehatan tersebut diperlukan bentuk kegiatan baru, utamanya menjalin kerja sama atau kemitraan dengan semua pihak. Tantangan pada tahun-tahun mendatang adalah menggali potensi yang ada diberbagai sektor non kesehatan, dan kelompok organisasi-organisasi di masyarakat, termasuk keluarga yang berkaitan dengan promosi kesehatan. Untuk menggali potensi yang ada diberbagai sektor tersebut, tidak lain melalui kerja sama atau kemitraan. Guna menghadapi tantangan teresbut, jelas memerlukan pendobrakan terhadap sekat-sekat atau dinding-dinding yang selama ini meghambat terwujudnya kerja sama tersebut. Sekat-sekat yang selama ini menghambat kerja sama atau kemitraan bukan hanya berada diluar sektor kesehatan saja, tetapi sering juga terjadi dalam program-progam di dalam sektor kesehatan itu sendiri. Oleh karena “ego” sektor dan “ego” sektor, maka sering program kesehatan, termasuk Promosi Kesehatan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dipihak yang lain keterlibatan sektor non pemerintahan, lebih spesifiknya lagi sektor swasta dalam progam kesehatan publik masih kurang. Oleh sebab itu untuk menghadapi tantangan kedepan maka keterlibatan sektor-sektor ini dalam program kesehatan perlu diintensifkan. Lebih tegas lagi diperlukan pengembangan mitra baru dibidang kesehatan dalam menghadapi era baru abad ke 21 ini.

PRIORITASPROMOSI KESEHATANABAD21 Dalam menghadapi berbagai tantangan baik yang berkaitan dengan perubahan dan perluasan determinan kesehatan, dan juga guna penerapan dan pengembangan strategi dan pendekatan Promosi Kesehatan dalam abad ke 21 ini di pihak yang satu, dan dipihak yang lain untu memperoleh efesiensi dan efektivitas promosi kesehatan, maka perlu adanya prioritas-prioritas. Dalam kaitan dengan ini, maka Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang ke empat di Jakarta ini menetapkan prioritas sebagai berikut. 1. Meningkatkan tanggung jawab sosial dalam kesehatan: Telah kita ketahui bersama bahwa hamper semua sektor pembangunan baik dinegara maju maupun Negara berkembang selalu mempunyai dampak bagi kesehat an manusia. Sektor industri, pertanian, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan seterusnya mempunyai dampak sampingan terhadap kesehatan. Oleh sebabnya sudah sewajarnyalah apabila sektor-sektor tersebut juga ikut bertanggung jawab untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Sekarang ini memang sudah disadari, khususnya oleh sektor swasta, khususnya industri atau perusahaan dibidang apapun, dengan dicantumkannya program tanggung jawab sosial perusahaan, atau “corporate sosial responsibility ”, antara lain dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. Secara lebih spesifik tanggung jawab sosial dalam kesehatan yang perlu direalisasikan oleh setiap pemangku kepentingan atau “stake holder ” kesehatan, termasuk sektor industry dan perdagangan adalah sebagai beriku : 80


DEKLARASI JAKARTA

a. b. c.

Menghindari hal-hal yang dapat merugikan kesehatan orang lain (masyarakat) Melindungi lingkungan dan menjamin terus dimanfaatkannya sumber daya. Membatasi produksi dan perdagangan barang-barang yang berbahaya seperti tembakau dan senjata, termasuk juga membatasi praktik pemasarannya yang tidak sehat. d. Menjaga keselamatan masyarakat, baik ditempat umum maupun di tempat kerja. e. Memasukkan dampak kesehatan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan. 2. Meningkatkan investasi untuk pembangunan kesehatan: Program kesehatan adalah merupakan investasi untuk pengembangan sumber daya manusia. Oleh sebab itu kualitas sumber manusia sangat ditentukan oleh kesehatan, disamping pendidikan dan ekonomi. Selama ini investasi pemerintah untuk pembangunan kesehatan yang “nota bene” investasi untuk pembangunan sumber daya ini sangat rendah. Hal ini tercermin dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Dari tahun ke tahun semenjak zaman Orde Baru sampai orde Reformasi ini, anggaran untuk kesehatan hanya antara 2,5% sampai dengan 4,0% saja dari APBN. Sementar itu anggaran kesehatan di negaranegara maju mencapai 10,0% , bahkan lebih dari APBN. Tinggi rendahnya anggaran untuk kesehatan baik nasional maupun daerah, sangat tergantung dari kebijakan pemerintah dan parlemen (DPR/DPRD). Selanjutnya keluarnya kebijakan ini sangat tergantung dari kegiatan advokasi para penjabat kesehatan. Promosi kesehatan diharapkan mampu memfasilitasi para pimpinan sektor kesehatan untuk melakukan advokasi ini. Selain dari pada itu investasi pembangunan kesehatan juga dapat diartikan memprioritaskan program-program kesehatan untuk kelompok-kelompok yang strategis. Karena kelompok-kelompok ini akan mempunyai daya ungkit yang besar bagi peningkatan kualitas sumber daya. Kelompok-kelompok yang memperoleh prioritas dan yang sebagai upaya meningkatkan investasi untuk pembangunan kesehatan adalah: wanita dan anak-anak. Hal ini disebabkan karena kedua kelompok ini merupakan penentu kualitas sumber daya pembangunan di masa yang akan datang. 3. Meningkatkan kemitraan untuk kesehatan: Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia, khususnya di Jawa terkenal dengan budaya “gotong royong”. membangun rumah, memperbaiki jalan, saluran air, membangun balai desa dikerjakan secara gotong royong. Gotong royong ini sebanarnya merupakan aplikasi dari kemitraan ini. Dalam program kesehatan prinsip gotong royong atau kemitraan ini juga sudah berjalan dimasyarakat kita. Mayarakat bergotong royong membangun Pos Obat, Polindes, Dana Sehat, dan sebagainya adalah merupakan praktik kemitraan dalam kesehatan. Dalam skala yang lebih besar dalam upaya mengatasai masalah-masalah kesehatan masyarakat di Indonesia ini tidak mungkin hanya dari sektor kesehatan saja.


81

DEKLARASI JAKARTA

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menu lar, peningkatan gizi masyarakat, pengadaan air bersih dan sebagainya memerlukan kemitraan dengan sektor di luar kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Dengan perkataan lain kemitraan dengan semua sektor perlu dibangun, dikembangkan, dan d itingkatkan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 4. Meningkatkan kemampuan perorangan dalam memberdayakan masyarakat: Pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, dimaksudkan agar masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Sedangkan unit masyarakat terkecil adalah keluarga, dan selanjutnya keluarga ini terdiri dari individu-individu atau perorangan. Oleh sebab itu masyarakat yang mandiri itu terwujuda kalau masing-masing perorangan dalam masyarakat tersebut juga mandiri, atau sebagian besar anggota masyarakat tersebut mandiri. Bila diterapkan di bidang kesehatan, berarti setiap perorangan atau individu itu harus mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Dimensi mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan ini mencakup berperilaku atau berupaya tetap sehat, mencegah dari serangan penyakit, mencari pertolongan atau pengobatan kesarana atau fasilitas kesehatan yang tepat, serta berupaya kesehatannya lebih baik lagi. Untuk mencapai individu yang semacam ini, tidak hanya memerlukan pemberian informasi tentang kesehatan melalui penyuluhan atau media, tetapi juga kemampuan berusaha guna memperoleh sarana dan prasarana untuk mewujudkan perilaku sehat. Untuk mewujudkan kemampuan seperti tersebut diatas maka Promosi Kesehatan harus dilaksanakan “oleh” dan “dengan” masyarakat, bukannya “untuk” dan “kepada” masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan baik kemampuan perorangan untuk berbuat, maupun kemampuan kelompok, organisasi, serta masyarakat luas dalam mempengaruhi determinan kesehatan. Di samping itu, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat diperlukan juga pendidikan praktis, latihan ketrampilan, dan akses ke sumber daya. Sedangkan untuk memberdayakan perorangan memerlukan akses yang lebih konsisten dan terpercaya dalam proses pembuatan keputusan, di samping ketrampilan dan pengetahuan yang sangat diperlukan untu menghasilkan dampak perubahan. 5. Mengembangkan infrastruktur untuk promosi kesehatan: Infrastruktur promosi kesehatan termasuk media sangat penting, khususnya untuk meyebar luaskan informasi kesehatan. Tanpa infrastruktur yang memadai niscaya promosi kesehatan dapat menjalankan program-programnya. Untuk mengembangkan infrastruktur promosi kesehatan harus dicari mekanisme pembiayaan baru baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Insentif dan rangsangan serta upaya-upaya advokasi yang lain harus diciptakan untuk memperoleh dukungan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyrakat, institusi pendidikan dan sektor lain dalam program-program promosi kesehatan.

82


DEKLARASI JAKARTA

Berbagai tatanan kesehatan merupakan dasar kelembagaan untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan dalam promosi kesehatan. Tantangan-tantangan baru di bidang kesehatan menunjukkan bahwa jaringan kerja yang baru perlu diciptakan untuk mencapai kerja sama dan kemitraan lintas sektor. Jaringan kerja tersebut harus membantu kerja sama, baik didalam maupun antar negara, dan mepermudah pertukaran informasi tentang strategi yang efektif untuk setiap tatanan. Pelatihan dan praktik kepemimpinan lokal pada setiap tatanan harus didorong untuk menunjang kegiatan promosi kesehatan. Dokumentasi berbagai pengalaman promosi kesehatan dari berbagai penelitian dan laporan kegiatan promosi kesehatan harus ditingkatkan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam menjalin kerja sama, khususnya untuk mengembangkan infrastruktur Promosi Kesehatan ini, semua Negara peserta Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Jakar ta ini kedepan harus menyesuikan diri dengan lingkungan politik, hukum, pendidikan, sosial dan ekonomi masing-masing negara yang bersangkutan.

TINDAKANYANGPERLUDIAMBIL Para peserta Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang keempat di Jakarta besepakat untuk menyampaikan hasil konferensi ini kepada pemerintah masing-masing, kepada berbagai institusi dan seluruh masyarakat masing-masing Negara. Selanjutnya masing-masing Negara melalui institusi kesehatan yang diberi wewenang untuk itu, menyusun rencana kegiatan promosi kesehatan dan melaksanakannya. Hasil dari kegiatan Promosi Kesehatan tersebut diharapkan dilaporkan pada Konferensi Internasional Promosi Kesehatan berikutnya (yang kelima). Untuk mempercepat kemajuan promosi kesehatan seluruh dunia, para peserta menyetujui pembentukan aliansi promosi kesehatan dunia, yang bertujuan untuk menindaklanjuti berbagai prioritas kegiatan promosi kesehatan yang dituangkan dalam deklarasi ini. Prioritas aliansi ini diarahkan untuk : 1. Membangkitkan kesadaran tentang adanya perubahan determinan kesehatan : atau tidak ada kebijakan yang berwawasan kesehatan dari sektor pemerintahan yang berwewenang untuk mengatur masalah ini. Maka kedepan promosi kesehatan harus intensif meningkatkan kesadaran terhadap masalah-masalah ini. 2. Mendukung pengembangan kerja sama dan jaringan kerja untuk pembangunan kesehatan: Dalam pengembangan kerja sama dan jejaring kerja untuk pembangunan kesehatan kedepan, sektor kesehatan merupakan sektor yang harus memimpin (leading sektor ). Mengenai sektor mana yang perlu dijalin kerja sama, tidak ada pilihan lain kecuali semua sektor yang terkait dengan determinan kesehatan. Hal ini tidak perlu penjelasan yang panjang dan lebar, karena telah disinggung berkali-kali dalam tulisan ini bahwa semua


83

DEKLARASI JAKARTA

sektor pembangunan mempunyai kontribusi terhadap masalah kesehatan. Oleh sebab itu dalam mengatasi masalah kesehatan semua sektor harus ikut bertanggung jawab melalui kerja sama dan jaringan kerja yang dibentuk oleh sektor kesehatan. 3. Mobilisasi sumber daya bagi promosi kesehatan: Sumber daya promosi kesehatan yang mencakup “man, money, material, and method” adalah merupakan motor penggerak promosi kesehatan dalam menunjang program kesehatan yang lain. Sumber daya ini sebenarnya tidak hanya berada di sektor kesehatan saja, tetapi tersebar disemua sektor. Oleh sebab itu para penanggung jawab program kesehatan, utamanya promosi kesehatan harus menggalinya dan memobilasikan sumber daya tersebut untuk promosi kesehatan. Metoda dan teknik untuk menggali sumber daya yang paling efektif adalah melalui advokasi terhadap para penentu atau pembuat kebijakan (pemegang otoritas). 4. Mengakumulasi pelajaran dari pengalaman: Salah satu kelemahan kita bangsa Indonesia adalah tidak mau belajar dari pengalaman. Padahal menurut petuah orang tua kita, pengalaman adalah guru yang paling baik. Menengok kembali pengalaman dari praktik Promosi Kesehatan di Indonesia (dalam bentuk : propaganda, penyuluhan atau pendidikan kesehatan), banyak hal yang bisa petik pelajarannya, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Apabila pengalamanpengalaman tersebut kita akumulasikan, dan ditarik kesimpulannya, maka hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang baik bagi kita para praktisi promosi kesehatan. Sayangnya disamping kita tidak mau belajar dari pengalaman itu, juga karena pengalaman-pengalaman tersebut tidak tertulis atau terdokumentasikan dengan baik. Kembali belajar dari pengalaman ini maka seyogyanya semua kegiatan promosi kesehatan yang telah dilakukan, apakah berhasil atau tidak perlu didokumentasikan, baik dalam bentuk tertulis maupun audio dan visual. 5. Meningkatkan pertukaran pengalaman: Anak kecil dapat bicara karena “meniru” dari ibu atau orang dewasa disekitarnya. Fenomena ini juga terjadi pada orang dewasa, dimana sikap, perilaku kesuksesan hidup, dan sebagainya banyak terjadi karena meniru orang lain. Itulah pentingnya mendengarkan atau melihat pengalaman orang lain. Banyak terjadi di masyarakat untuk mencapai juara dari suatu lomba desa misalnya, karena beberapa waktu yang lalu para tokoh masyarakat desa tersebut melakukan kunjungan, atau anjang sana ke desa lain yang lebih dahulu menjadi juara. Kunjungan atau anjang sana ke daerah atau kedesa lain, atau ke negara lain yang sekarang diistilahkan “studi banding”, mempunyai pengaruh positif. Studi banding memang pada hakekatnya bertukar pkiran, gagasan dan pengalaman dengan pihak lain. Oleh sebab itu dalam Promosi Kesehatan ini perlu saling “beranjang sana” ke daerah atau negara lain. Bertukar pikiran memang tidak harus dengan studi banding, tetapi bisa dengan cara lain, misalnya melalui diskusi panel, seminar atau cara lain.

84


DEKLARASI JAKARTA

6. Meningkatkan solidaritas dalam berbagai kegiatan : Kegiatan Promosi Kesehatan tidak harus dilakukan oleh sektor kesehatan, khususnya bagian atau unit Promosi Kesehatan. Promosi kesehatan dapat dilakukan oleh semua program kesehatan, bahkan dapat dilakukan oleh semua sektor atau oleh siapa saja yang peduli terhadap kesehatan. Namun dalam pelaksanaan dilapangan para praktisi Promosi Kesehatan ini harus solider satu terhadap yang lain, tidak saling menimbulkan kecemburuan satu dengan yang lain. Media promosi kesehatan misalnya bisa dipakai bersama, karena semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat. 7. Mendorong keterbukaan dan tangung jawab sosial dalam promosi kesehatan: Promosi kesehatan dilaksanakan secara terbuka, dan ditujukan bagi semua orang tanpa membedakan agama, suku, pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya. Namun demikian semuanya itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Artinya promosi kesehatan harus membawa perubahan perilaku kearah yang positif, dan tidak bertendensi negative. Misalnya promosi kesehatan dalam penaggulangan HIV/AIDS dengan menggunakan kondom, bukan bertendensi untuk menjual kondom dan berdampak seks bebas. Kesimpulan akhir Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Jakarta, yang juga menjadi tema dari konferensi ini adalah: menghimbau kepada setiap pemerintah di negara manapun, untuk mengambil inisiatif dam memelihara dan mensponsori jaringan kerja sama bagi promosi kesehatan, baik di dalam maupun antar negara, baik instusi pemerintahan maupun swasta. Instansi yang terakhir ini (swasta) inilah yang dikatakan sebagai “pemeran baru dalam Promosi kesehatan”, yang selama ini kurang dilibatkan. Para peserta konferensi Promosi Kesehatan di Jakarta juga menghimbau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengambil kepemimpinan dalam pembentukan aliansi promosi kesehatan dunia dan memberdayakan para anggota untuk melaksanakan hasilhasil konferensi Promosi Kesehatan Jakarta. Peran kunci WHO adalah untuk menggandeng pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, bank-bank pembangunan, badan-badan PBB, badan-badan antar-regional, lembaga bilateral, serikat pekerja dan badan koperasi, juga pihak swasta untuk memajukan prioritas kegiatan promosi kesehatan.


85

88


KESEPAKATANM NMEKSIK IKO

BAB6

KESEPAKATANMEKSIK IKO MENJE JEMBATANI KESENJA JANGANPEMERATAAN Konferensi Internasional Promosi Kesehatan Konferensi Kesehatan yang ke lima diselenggarakan diselenggarakan di Kota Meksiko (mexico City), Keksiko, pada tanggal 5-9 Juni 2000. Konferensi ini mengambil tema: Menjembatani kesenjangan pemerataan atau “Bridging the equity gap”, dengan dihadir oleh para peserta dari sekitar 100 negara, baik dari negera-negara negera-negara maju maupun negara-negara berkembang. Konfe Konferensi rensi global ke lima ini agak berbeda dengan ke empat empat konferensi konferensi sebelumnya, karena konferensi melibatkan program-program Kementrian, yang memungkinkan para menteri dan delegasinya berbagi pengalaman serta tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan mempromosikan kesehatan di Negara Negara masing-masing. Para Menteri dan delegasinya diundang untuk mengesahkan Pernyataan Kementrian Meksiko Meksi ko tentang Promosi kesehatan. Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh sekitar 100 negara dengan tingkat komitmen politik yang tinggi. tinggi. Di bawah ini adalah butir-butir kesepakatan kesepakatan dan rencana rencana gerakan (aksi) yang dihasilkan oleh Konfer Konferensi ensi Meksikio.

DARI IDEKEAKSI (TIN INDAKAN): Kesepakatan tingkat Menteri sebagai hasil Konferensi Promosi Kesehatan di Kota Meksiko, dan merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide menjadi tindakan-tindakan. Kesepa Kesepakatan katan upaya untuk mewujudkan mewujudkan ide-ide tersebut secara lengkap adalah sebagai sebagai berikut: 1. Mengharg Menghargai ai bahwa pencapa pencapaian ian standar standar kesehata kesehatan n setinggi setinggi mungkin mungkin merupaka merupakan n aset positif bagi kenyamanan hidup dan penting bagi pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi ekono mi dan pemerataan. 2. Meny Menyadar adarii bahwa promosi promosi keseha kesehatan tan dan pembang pembangunan unan sosial sosial merupaka merupakan n kewajiban kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh sektor yang ada di dalam masyarakat. 3. Menga Mengakui kui bahwa bahwa beberapa beberapa tahun tahun terakhir terakhir ini, melalui melalui upaya upaya yang yang serius serius dari dari pemerintah pemerintah dan masyarakat telah terjadi perbaikan dan kemajuan di bidang pelayanan kesehatan. kesehatan. 4. Meny Menyadar adarii bahwa walaupun walaupun telah telah terjadi terjadi peningka peningkatan, tan, berbaga berbagaii masalah masalah kesehata kesehatan n belum teratasi sehubungan dengan pembangunan pembangunan sosial ekonomi. Oleh karena itu hal ini bersifat “urgent ” dan perlu cermati dalam mencapai kesetaraan di dalam pelayanan kesehatan. 5. Per Perlu lu pula disimak disimak bahwa bahwa pada pada saat saat yang sama, sama, pertumbuh pertumbuhan an dan terjad terjadinya inya penya penyakit kit infeksi baru telah mengurangi keberhasilan yang dicapai di bidang kesehatan. 6. Meny Menyadar adarii pentingnya pentingnya dete determina rminan n sosial sosial ekonom ekonomii dan lingkung lingkungan an bagi keseh kesehatan atan dan dan hal ini membutuhkan mekanisme kolaborasi yang kuat untuk mempromosikan kesehatan kesehata n di berbagai sektor dan di setiap tatanan masyarakat. PROMOSI KESEHATANK NKOMIT ITMENG NGLOBALOTTAWA-J -JAKARTA-N -NAIR IROBI

89

KESEPAKATANM NMEKSIKO

7. Sepakat Sepakat bahwa bahwa promosi promosi keseh kesehatan atan harus harus menjadi menjadi kompon komponen en dasar dasar kebijaka kebijakan n dan kegiatan publik di setiap negara untuk mencapai kesetaraan dan kesehatan yang lebih baik untuk semua. 8. Menu Menunjuka njukan n ada bukti bukti kuat bahwa bahwa strategi strategi promos promosii kesehatan kesehatan dalam dalam mempr mempromos omosikan ikan kesehatan cukup efektif Berdasarkan Berdasarka n pernyataan di atas, maka diperlukan aksi atau gerakan sebagai berikut: 1. Menempatkan Menempatkan promos promosii kesehatan kesehatan sebagai sebagai prioritas utama baik baik di tingkat lokal, region regional, al, nasional maupun di tingkat internasional. 2. Meng Mengambil ambil peran peran utama dalam dalam pengemba pengembangan ngan partisipa partisipasi si aktif di setiap setiap sektor sektor terkai terkaitt dan di kalangan masyarakat madani, di dalam implementasi gerakan gerakan-gerakan -gerakan promosi kesehatan dengan memperkuat memperkuat memperluas kemitraan di bidang kesehatan. 3. Memp Memperkua erkuatt persiapan persiapan rencana rencana kegia kegiatan tan di kabupaten kabupaten/ko /kota ta di seluruh seluruh dunia, bila bila di butuhkan. Rencana ini akan berbeda sesuai sesu ai dengan konteks negara yang bersangkutan, namun akan mengikuti pedoman yang disepakati, yakni: a. Ident Identifikas ifikasii skala skala prioritas prioritas untu untu memperku memperkuat at kebijak kebijakan an publik publik yang yang berwawa berwawasan san kesehatan dan program-program program-program lain yang dibutuhkan. b. Dukun Dukungan gan rise risett dengan dengan tekno teknologi logi terba terbaru ru terhadap terhadap prior prioritas itas pilihan pilihan.. c. Mobi Mobilisas lisasii finasial finasial dan sumbe sumberr daya daya operasio operasional nal untuk untuk memban membangun gun kapasi kapasitas tas sumber data manusia dan institusi untuk pengembangan, implementasi, monitoring dan evaluasi rencana kegiatan di kota/kabupaten 4. Memba Membangun ngun dan dan memperkua memperkuatt jaringan jaringan promosi promosi keseh kesehatan atan di tingka tingkatt nasional nasional dan intenasional. 5. Melak Melakukan ukan advok advokasi asi terhada terhadap p lembaga lembaga lembaga lembaga ddi dalam dalam PBB yang peduli peduli yang yang peduli akan dampak kesehatan agar menjadi agenda mereka. 6. Mem Member berika ikan n infor informas masii kepad kepadaa Dierkt Dierktora orat. t. Jendral organisasi kesehatan dunia (WHO) agar dicantumkan dalam laporan Badan eksekutif tentang perkembangan program-program program-program di atas. Kesepakatan ini ditanda tangani di Kota Meksiko pada tanggal 5 Juni 2000 dalam bahasa b ahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia. Portugis dan Spanyol.

KERANGKAKERJA(R (RENCANAAKSI) I) TIN INGKATNASIONAL Konferensi ke lima di Meksiko juga menghasilkan kerangka kerja rencana aksi (plan of action) program promosi promosi kesehatan tingkat nasional nasional : Menjembatani kesenjangan kesenjangan dalam kesetaraan merupakan merupakan tantangan terbesar terbesar bagi promosi kesehatan. kesehatan. Promosi kesehatan kesehatan merupakan salah satu strategi strategi yeng efektif efektif untum mengurangi kesenjangan kesenjangan ini. Untuk mencapai kesehatan bagi semua, harus fokus pada upaya peningkatan kondisi yang kondusif pada kelompok-kelompok marjinal di tiap lapisan masyarakat, baik di negara-negara berkembang maupun di negara maju.

90


KESEPAKATANMEKSIKO

Promosi kesehatan selama ini telah banyak berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan baik vertikal seperti perbedayaan kaya-miskin, maupun horizontal seperti perpedaan perlakuan jender dan perbedaan kesempatan lainnya. Kontribusi ini diselenggarakan melalui perencanaan partisipatif. Semua ini harus dipertimbangkan dalam pencapaian kesempatan sama dalam peluang kesehatan secara global. Secara umum, penjelasan tentang konferensi ini bertujuan memberikan gagasan untuk pengembangan suatu kerangka kerja (framework ) perencanaan kegiatan di tingkat kota/kabupaten untuk menindak lanjuti kesepakatan yang dihasilkan oleh konferensi Promosi Kesehatan di Meksiko. Secara khusus, kerangka kerja ini bertujuan: 1. Menempatkan kesehatan sebagai dasar hak azasi manusia serta sebagai sumber untuk pembangunan sosial ekonomi 2. Memobilisasi dana dan sumber data teknis untuk membangun kelangsungan hidup masyarakat, kapasitas manusia dan institusi untuk menentukan determinan kesehatan pokok. 3. Mengarahkan perhatian pada kesetaraan sosial dan kesetaraan jender di setiap tingkat pemerintahan maupun berbagai sektor yang ada dalam masyarakat. 4. Menunjang pengembangan pengetahuan dan pemahaman untuk membangun potensi sumber data manusia dan kapasitas institusi/organisasi. 5. Meningkatkan partisipasi dan memelihara lingkungan yang kondusif untuk memperkuat kohesi atau kesatuan masyarakat serta modal sosial. 6. Mengintegrasikan program promosi kesehatan ke dalam agenda reformasi sistem pelayanan kesehatan.

PrinsipPencapaianKeberhasilan Rencana aksi tersebut akan akan berhasil secara efektif bila memenuhi prinsip-prinsip anatara lain sebagai berikut: 1. Mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas 2. Peran dan tanggung jawab “stakeholder ” sudah diklarifikasi dan diterima 3. Mekanisme yang transparan untuk akuntabilitas 4. Strategi yang dikembangkan telah difahami (komprehensif) 5. Perencanaan meliputi mekanisme untuk monitoring dan evaluasi Pertimbangan-pertimbangan kunci dalam mewujudkan rencana aksi tersebut di atas juga di rumuskan, dan rumusan tersebut mencakup : 1. Partisipasi: Publik, perorangan dan sektor-sektor yang ada di setiap lapisan masyarakat akan dirangsang untuk terlibat aktif dalam tahap persiapan rencana aksi yang difasilitasi oleh Menteri Kesehatan. 2. Adaptabilitas: Rencana aksi harus tanggap terhadap kebutuhan lokal. Setiap negara akan mempersiapkan perencanaan berdasarkan kondisi lingkunngan, tatanan, program dan investasi yang tersedia di negara masing-masing.


91

KESEPAKATANMEKSIKO

3. Feasibilitas: aktivitas yang diajukan harus memperhitungkan waktu yang sesuai, sehingga memungkinkan sumber data yang ada, dukungan ekonomi, kebijakan legal dan sosial serta kapasitas yang tersedia untuk memperkuat kemitraan dan aliansi. 4. Terukur: Evaluasi proses dan dampak harus dilakukan 5. Inovasi: Proses pengembangan rencana harus melibatkan pendekatan baru dalam komunikasi dan dapat merangsang tumbuhnya kegiatan kreatif sert a dialog.

DukungandanFasilitas Pengembangan rencana aksi ini harus dapat membangun atau memperkuat infrastruktur yang ada, seperti jaringan institusi, Program-program pengembangan pengetahuan dan keterampilan, penelitian yang terpusat pada implementasi. Hal ini menggambarkan bahwa dukungan akan diperoleh, terutama dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia pada setiap negara, termasuk sektor non-kesehatan. Menteri Kesehatan memiliki komitmen untuk mendukung dan memfasilitasi proses ini. Mereka harus dapat berkordinasi dengan departemen dan kementrian lain di tingkat yang lebih tinggi. Mitra-mitra lain yang dianggap relevan untuk juga perlu dilibatkan, seperti WHO. PAHO, organisasi-organisasi bilateral dan multi lateral, akademisi, Pusat Promosi Kesehatan, Yayasan Prormosi Kesehatan Nasional, IUHPE dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya, sektor swasta, kelompok asuransi sosial, koperasi dan sebagainya.

Keluaran(outcomes) yangdiharapkan Berdasarkan pernyataan hasil konferensi Promosi kesehatan di Meksiko, maka langkah-langkah di bawah ini perlu diambil: 1. Memperkuat jaringan nasional, regional dan internasional dalam rangka promosi kesehatan. 2. Melakukan advokasi tentang tentang dampak kesehatan dari agenda masingmasing. 3. Melaporkan secara periodik kepada panitia regional dan pertemuan organisasi kesehatan dunia tentang kemajuan yang dihasilkan oleh rencana aksi tersebut di atas. Proses perkembangan dan implementasi rencana di tiap Negara akan menghasilkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama sehingga dapat meningkatkan kapasitas untuk menjembatani kesenjangan dalam pemerataan.

92


KESEPAKATANMEKSIKO

STRATEGI OPERASIONAL 1. Proses Perencanaan: a. Penilaian Kebutuhan (needs assessment) meliputi: “ Identifikasi skala prioritas isu-isu kesehatan yang penting “ Identifikasi asset-aset yang ada, seperti kebijakan, legislasi, sumber data manusia dan sumber daya alam yang tersedia “ Identifikasi kapasitas sumber data manusia dan infrastruktur yang tersedia. Rencana aksi di tingkat nasional sebaiknya dikembangkan berdasarkan data dan pengalaman yang terpercaya. Definisi masalah meliputi telaah ( review): (a) Informasi epidemiologis dan demografis, (b) Riset perilaku dan sosial mengenai determinan kesehatan, (c) Kebutuhan masyarakat sesuai dengan skala prioritas . Proses identifikasi kebutuhan dan penentuan skala prioritas harus melibatkan anggota masyarakat dan sektor-sektor publik dan swasta yang relevan, yang meliputi: a. b. c. d.

Tujuan yang jelas dan hasil yang diharapkan sesuai dengan waktu yang tersedia. Dampak yang diharapkan dan indikator pencapaian harus diidentifikasi secara jelas. Kontribusinya terhadap pengembangan perencanaan nasional, terutama di bidang kesehatan harus nyata Keterlibatan “stakeholder ” dan kontributor kunci harus diarahkan pada tingkat yang tepat, mencakup anggota masyarakat, LSM,sektor swasta, akademisi, lembaga-lembaga agama, WHO, PAHO, UN serta penyandang dana.

Diantara perangkat yang digunakan untuk identifikasi masalah, kebutuhan dan isu-isu merupakan “pohon masalah”, meliputi konsultasi bagi anggota masyarakat, Diskusi Kelompok Terarah (DKT) dan survei-survei lainnya. Dalam rangka mencari solusi dan ide-ide untuk aksi yang diajukan, perlu menelaah teori-teori sosial dan perilaku serta model-model intervensi, analisis fakta dari program-program lain. Tujuan akhir rencana promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat dan individu serta uintuk mencapai tingkat kesetaraan dalam kesempatan kesehatan. Kombinasi strategi untuk menjembatani kesenjangan kesetaraan dalam rencana aksi promosi kesehatan merupakan suatu yang vital. Perangkat yang dapat memberikan diskriminasi positif untuk mengurangi perbedaan adalah mengarahkan sasaran pada: kegiatan spesifik kelompok spesifik. Kriteria untuk menentukan sasaran tergantung pada kebutuhan dan keluaran yang diharapkan. b.

Menentukan skala prioritas, tujuan dan hasil yang diharapkan. Langkah dalam tahap ini biasanya terdiri dari daftar masalah yang harus diselesaikan, kebanyakan memerlukan pengukuran untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyakit yang spesifik. Fokus dari pencegahan penyakit dan promosi kesehatan sedikit berbeda. Tujuan pencegahan untuk meniadakan penyakit, sedangkan promosi kesehatan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang


93

KESEPAKATANMEKSIKO

kondusif bagai kesehatan, penjaminan perlindungan pada tingkat kebijakan dan komunitas, penyelenggaraan pendidikan keterampilan diri serta mengembangkan kondisi dan gaya hidup sehat. Namun keduanya berkontribusi dalam penyelenggaraan sistem kesehatan secara menyeluruh. Ketika skala prioritas telah tersusun, maka tujuan dan hasil yang diharapkan dapat ditentukan. Dengan proses ini maka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pihak-pihak yang terlibat: anggota masyarakat, sektor terkait dan institusi lainnya. Telah sumber-sumber dan aset yang tersedia merupakan suatu yang penting. Selama proses berlangsung, upaya penyadaran masyarakat dan lobi politik. Konsultasi dan komunikasi juga perlu ditingkatkan, terutama kepada jaringan yang lebih luas, seperti pengambil keputusan dan pembuat kebijakan. c.

Pemilihan strategi dan intervensi yang paling efektif Upaya ini meliputi pemilihan dan pertimbangan arah gerakan yang sesuai dengan situasi obyektif, subyek utama (target sasaran), tujuan yang diharapkan, bentuk dan mekanisme intervensi, teknik intervensi (mekanisme penjenjangan), serta setting tempatnya. Promosi Kesehatan pada prinsipnya diarahkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, akibat yang ditimbulkan serta faktor risiko, bukan pada konsekuensi yang ditimbulkan faktor-faktor tersebut. Mengingat keragaman faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, kerja sama lintas sektor merupakan keharusan. Terutama antar sektor ekonomi, sosial budaya dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan yang aman dan sehat. Disamping itu, adanya tumpang tindih antar sektor juga harus diperhitungkan dengan teliti ketika merencanakan suatu strategi promosi kesehatan. Strategi Promosi Kesehatan yang terbukti sangat efektif adalah kombinasi gerakan atau aksi-aksi komplementer yang berasal dari sektor-sektor berbeda yang ada di dalam masyarakat Mitra yang paling umum dalam gerakan tersebut adalah agenagen pemerintah, institusi kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Sekolah dan Universitas, Media massa, kelompok-kelompok tokoh agama serta organisasi kemasyarakatan dan swasta. Selanjutnya rencana aksi yang telah dibuat perlu dilakukan uji coba ( pre-test) metode dan bahan-bahan yang akan digunakan. Gerakan Promosi Kesehatan sering kali menggunakan strategi pendidikan seperti pendidikan informal bagi masyarakat, usaha kesehatan sekolah, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan diri, pendidikan pada pasien, penguatan kelompok keluartga pendukung. Strategi komunikasi sosial yang meliputi program penyiaran dan media cetak, juga sangat efektif. Sedangkan strategi mobolisasi sosial, yang meliputi pengembangan masyarakat, penguatan jaringan kelompok pendukung, fasilitasi kelompok, komunikasi masa spesifik dan sebagainya kerap digunakan untuk memperkuat gerakan promosi kesehatan. Advokasi merupakan strategi yang sangat penting penting, yang mencakup lobi, pendekatan terhadap kelompok-kelompok politik,

94


KESEPAKATANMEKSIKO

aktivis dan birokrasi, pencarian pemimpin masyarakat yang potensial mampu untuk mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin terjadi. 2.

Implementasi Dalam implementasi penekanan harus pada penguatan kapasitas masyarakat di setiap lapisan, pengembangan aset dan sumber data, dan jaminan infrastruktur yang tepat untuk promosi kesehatan. Sekali kebutuhan dan skala prioritas telah ditentukan maka tujuan dan hasil yang diharapkan sudah dapat dikembangkan. Kemudian perencanaan dengan mudah dapat di rancang dengan baik, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan. Perencanaan untuk monitoring dan kendali mutu juga harus dikembangkan, lengkap dengan mekanisme untuk melakukan kaji ulang hasil yang telah dicapai. Dalam implementasi, semua sumber harus memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dengan semangat kerja sama yang setara. Rencana aksi upaya promosi kesehatan yang efektif harus melibatkan berbagai macam kegiatan seperti di bawah ini: a. Peningkatkan kesadaran public dan para pelaku politik diberbagai lapisan, seperti tingkat pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kecamatan, bahkan di tingkat desa b. Bagaimana pesan-pesan promosi kesehatan dapat dikomunikasikan secara efektif. c. Menawarkan atau mengusulkan kebijakan public yang berwawasan kesehatan d. Memperkuat gerakan masyarakat dalam upaya kesehatan e. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan serta merangsang terciptranya gaya hidup sehat di setiap lapisan masyarakat.

3. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang sedang berlangsung serta melakukan telaah (review) secara berkala dapat memberikan informasi atau peringatan secara dini terhadap masalah atau kendala yang dihadapi. Informasi ini dapat dij adikan dasar untuk melakukan pengarahan kembali untuk rencana kegiatan selanjutnya. Evaluasi hasi l (Outcome evaluation) harus dapat mengukur indikator yang berbeda dari hasil yang diharapkan. Akibat atau hasil kegiatan yang tidak diharapkan juga harus dicatat dengan teliti dan segera dicari solusinya. Ada beberapa pendekatan dalam melakukan evaluasi. Salah satunya menganggap bahwa dalam menentukan tujuan dan kegiatan yang harus dilakukan tergantung pada keputusan masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan lain menyatakan bahwa setiap keputusan tergantung pada sponsor, politisi dan akademisi secara luas, harus terukur secara spesifik. Ukuran hasil dari upaya promosi kesehatan dapat mencakup beberapa indikator, antara lain seperti di bawah ini: a. Ukuran tentang pemahaman tentang kesehatan, yang meliputi tingkat pengetahuan, sikap, motivasi, tendensi perilaku, keterampilan personal dan kepercayaan diri. PROMOSI KESEHATANKOMITMENGLOBALOTTAWA-JAKARTA-NAIROBI

95

KESEPAKATANMEKSIKO

b.

Ukuran pengaruh dan gerakan masyarakat, yang meliputi unsur partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, norma sosial dan opini publik c. Ukuran yang mencakup unsur kebijakan public yang berwawasan kesehatan yang meliputi pernyataan politik, legislasi, regulasi, alokasi sumber daya, unsur budaya dan perilaku. d. Ukuran kondisi kesehatan dan gaya hidup sehat (healthy lifestyle) yang meliputi unsur-unsur penggunaan tembakau, pilihan dan kesempatan untuk memperoleh makanan sehat, aktivitas fisik, alcohol, narkoba, rasio tentang faktor-faktor yang protektif dan berisiko pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. e. Ukuran efektivitas pelayanan kesehatan, yang meliputi penyediaan pelayanan pencegahan, akses ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, serta faktor-faktor sosial budaya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. f. Ukuran lingkungan sehat, yang meliputi membatasi akses dalam penggunaan tembakau, alkohol, obat-obat terlarang, penyediaan lingkungan positif bagi anakanak dan kelompok usia lanjut, kebebasan dari kekerasan dan berbagai bentuk penyalahgunaan. g. Ukuran dampak sosial yang meliputi kualitas hidup, kemandirian, jaringan dukungan sosial, diskriminasi positif dan pemerataan atau keadilan. h. Ukuran dampak kesehatan yang meliputi penurunan tingkat kesakitan,kematian dan ketidak mampuan,kompetensi psiko sosial serta keterampilan diri. i. Ukuran pengembangan kapasitas (capacity building) yang meliputi ukuran kelangsungan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan.

MEKANISMEAKSI (MECHANISMFORACTION) Lima (5) Mekanisme aksi pelengkap yang di usulkan dalam konferensi ini adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan Merupakan sebuah mekanisme untuk melakukan infestasi di bidang kesehatan dan pengembangan sumber data manusia dan sosial yang berkelanjutan. Kebijakan publik yang sehat merupakan merupakan mekanisme kunci untuk menjamin prasyarat kesehatan yang mencakup kesempatan kerja, situasi aman dan damai, pemerataan pendidikan, keadilan sosial dan persamaan hak. Pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan meliputi idendifikasi faKtor-faktor perlindungan lingkungan fisik dan psiko sosial yang berkontribusi terhadap perbaikan determinan kesehatan. Determinan ini mencakup : 1) Kesempatan kerja 2) Keamanan finansial 3) Perumahan yang memadai 4) Akses terhadap pendidikan yang berkualitas 5) Makanan yang aman dan sehat

96


KESEPAKATANMEKSIKO

6) 7) 8) 9)

Akses terhadap informasi, Tersedianya transportasi yang aman, Ketersediaan fasilitas rekreasi dan aktivitas fisik, Kesempatan untuk mengembangkan keterampilan diri

Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan sering kali diterjemahkan dalam perundang undangan yang dapat melindungi kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan gaya hidup sehat. Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan melindungi masyarakat, keluarga dan individu dari faktor risiko dan kondisi yang memungkinkan pilihan sehat menjadi lebih mudah. Kebijakan harus tercermin di berbagai tingkat. Di tingkat lokal, peraturan yang dibuat berfungsi ganda, di satu sisi, peraturan-peraturan tersebut dapat menyediakan berbagai instrument untuk mempraktikan aspek-aspek konkrit dari kebijakan nasional. Di sisi lain, peraturan tersebut merupakan alat untuk memutuskan tanggung jawab politis tertentu di tingkat ini, dan mengadopsinya untuk kebutuhan lokal. Di tingkat nasional, isu-isu legislatif yang menyangkut kesehatan jelas bukan tanggung jawab Departemen atau kementrian kesehatan saja. Pedoman yang ada perlu mengadopsi pendekatan yang tepat untuk mengidentifikasi instrument pengukuran di tingkat lokal dan pengukuran yang terkait dengan makro ekonomi dan kebijakan umum yang berhubungan dengan kesehatan. Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan merupakan dekrit , peraturan dan norma-norma yang diadopsi oleh negara untuk menjaga stabilitas kondisi sosial ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat 2. Menciptakan lingkungan yang mendukung Pada tahun 2010, mayoritas populasi dunia dan aktivitas ekonomi akan berada di daerah perkotaan. Situasi ini akan meningkatkan kekhawatiran dalam hal alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan pemerataan pelayanan, seperti air bersih, sanitasi dan pencegahan polusi. Kemiskinan dan ketidak merataan menimbulkan masalah lingkungan psikososial, di mana kekerasan merupakan isu utama. Pada situasi seperti ini, promosi kesehatan memberikan beberapa inisiatif untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan kemitraan di antara otoritas lokal tertpilih, perwakilan dari sektor yang berbeda, pemimpin masyarakat dan swasta untuk mengembangkan rtencana aksi serta menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif. Tim multi sektor di seluruh dunia harus berjuang bersama untuk merencanakan strategi yang akan menciptakan lingkungan yang mendukung dan meningkatkan status kesehatan di setiap lapisan masyarakat, di rumah, sekolah, tempat bermain dan sebagainya. Lingkungan yang sehat dan aman tercipta oleh berbagai investasi sektor-sektorn yang terkait dengan kesehatan. Keterkaitan antara lingkungan sosia l dan lingkungan psikologis juga harus benar-benar dipertimbangkan.


97

KESEPAKATANMEKSIKO

3. Reorientasi Pelayanan Kesehatan Reorientasi sistem pelayanan kesehatan merupakan suatu proses adaptasi atau penyesuaian struktur dan fungsi terhadap permintaan baru daalam kesehatan. Komponen yang paling umum adalah: 1. Pengukuran upaya preventif 2. Strategi pertumbuhan (pembangunan) kesehatan 3. Keterlibatan lintas sektor 4. Partisipasi masyarakat 5. Peningkatan kesetaran dan 6. Memperluas desentralisasi Seperti telah diketahui bersama, bahwa kesehatan ditentukan oleh faktor biologis, gaya hidup dan faktor lingkungan. Konsekuensinya adalah, pelayanan kesehatan harus bekerja daalam satu aliansi dengan sektor-sektor lain yang terkait dengan kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan dasar, petugas kesehatan memegang peran penting dalam melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan membantu mereka untuk berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan. Di tingkat lokal, hal ini berarti merubah bentuk pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan di tingkat nasional, hal ini merupakan jaminan bahwa para petugas kesehatan ditempatkan secara tepat untuk menciptakan dan memlihara mekanisme yang dapat memberdayakan individu, keluarga, populasi dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep yang utuh tentang kesetaraan di dalam pelayanan kesehatan harus menghasilkan bukan saja mencakup seluruh populasi, menciptakan kesempatan yang sama dalam akses dalam pemanfaatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu tetapi juga harus dalam hal penelitian dan koreksi-koreksi terhadap faktor-faktor negatif yang dapat menghambat pelayanan kesehatan dan partisipasi masyarakat. 4. Memperkuat Gerakan Masyarakat Gerakan masyarakat merupakan konsep yang menarik dan kompleks. Pada kenyataannya, terminologi “Komunitas” atau masyarakat mempunyai art i dalam konteks yang berbeda. Secara tradisional, pengertian komunitas sebagai suatu area geografis dengan institusi-institusi formal seperti tempat ibadah, tempat-tempat untuk kegiatan masyarakat dan sekolah, dimana keluarga menetap dengan tradisi dan kebiasaankebiasaan historis. Hal ini telah merubah hambatan geografis dengan adanya bantuan teknologi komunikasi dan transportasi. Manusia tidak lagi tinggal dekat dengan tempat kerja dan fasilitas pendukung tidak lagi menjadi hambatan geografis. Hal ini harus menjadi pertimbangan untuk melakukan evaluasi dan analisis yang cermat guna memperkuat gerakan masyarakat. Pemberdayaan memberikan suatu gagasan untuk melakukan kendali secara personal dan kemampuan untuk melakukan perubahan kondisi sosial dan kesehatan melalui mobilisasi kolektif dan menghilangkan rasa ke tidak berdayaan atau ketidakmampuan.

98


KESEPAKATANMEKSIKO

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan sangat menggairahkan bukan saja dari sudut pandang etis, tetapi juga dalam jaminan efektivitas kegiatan atau aksi masyarakat. 5. Pengembangan Keterampilan Individu. Walaupun banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesehatan berada di luar jangkauan individu, pilihan gaya hidup seseorang, seperti penggunaan tembakau dan alkohol, diet, latihan kebugaran tubuh dan perilaku seksual juga dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. Pilihan seseorang dapat dimulai dengan suatu gerakan untuk memperkuat ketahanan pada kelompok-kelompok yang rentan. Perbedaan antara pemberdayaan perorangan dengan kelompok lebih pada tatanan teori ketimbang realitas. Pemahaman masalah mengenai kemampuan individu dalam menghadapi masalah yang menimpanya merupakan dasar dari gerakan kolektif untuk terjadinya suatu perubahan sosial. Di dalam jaringan pendukung sosial, setiap individu harus menjaga identitas sosialnya ketika menerima materi pendukung, pelayanan, informasi dan kontaksosial yang baru. Jauh dari berbagai bentuk ketergantungan, 5 (lima) mekanisme aksi ini. Dalam promosi kesehatan merupakan pelengkap. Pencapaian tujuan-tujuan promosi kesehatan tergantung pada implementasi strategi yang tepat di dalam lima area ini.


99

102


PIAGAMBANGKOK

BAB7 PIAGAMBANGKOK PROMOSI KESEHATANDALAMGLOBALISASI Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang ke enam dilaksanakan di Bangkok-Thailand, tanggal 7-11 Agustus 2005. Konferensi diikuti oleh sekitar perwakilan peserta dari sekitar 90 negara, dengan tema : promosi kesehatan dalam dunia yang mengglobal atau “Health Promotion in a globalized world” . Konferensi ini menghasilkan Piagam Bangkok ( Bangkok Charter) tentang promosi kesehatan untuk dunia yang mengglobal. Lingkup piagam ini adalah mengidentifikasi aksi, komitmen dan janji yang diperlukan untuk mengatasi berbagai problematika kesehatan di era globalisasi melalui promosi kesehatan.

KEMITRAANDALAMKONTEKSGLOBAL Tujuan dihasilkannya Piagam Bangkok adalah untuk menegaskan bahwa kemitraan adalah strategi yang sangat penting untuk meningkatkan kesehatan, kesetaraan dan keadilan, di tengah arus pembangunan nasional dan global. Secara alamiah globalisasi kerapkali diberikan makna sebagai suatu proses dan gejala hilangnya sekat-sekat negara dalam percaturan dunia, yang seringkali membawa ekses persaingan bebas, kapitalisme, serta penindasan oleh pihak yang satu pada pihak yang lain. Kesehatan telah dinyatakan sebagai hak dasar manusia, sehingga semua negara dan pemerintahan wajib melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan status kesehatan warga negaranya, sehingga dapat hidup lebih lama dalam kondisi yang baik atau berkualitas. Namun upaya tersebut tidaklah mudah. Hendrik L Blum (1974), yeperti telah disebutkan juga pada bab sebelumnya, mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan, yaitu: a) lingkungan, b) perilaku, c) pelayanan kesehatan, dan d) keturunan. Dari sisi kesehatan masyarakat, faktor perilaku dan lingkungan menempati kedudukan yang sangat strategis. Secara sederhana penjelasannya adalah tidak ada masalah kesehatan tanpa peran perilaku manusia. Berbagai masalah kesehatan, misalnya ketidakbugaran, kesakitan, kekurangan dan kelebihan gizi, sampai dengan HIV/AIDS disebabkan oleh perilaku. Diare dapat terjadi karena orang tidak mau (perilaku) minum air yang telah di masak. Wabah flu burung terjadi karena manusia memelihara unggas secara tidak higienis, serta dugaan adanya PROMOSI KESEHATANKOMITMENGLOBALOTTAWA-JAKARTA-NAIROBI

103

PIAGAMBANGKOK

mutasi gen pada virus yang tadinya hanya menyerang burung menjadi patogen bagi manusia akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia juga. Gangguan pernafasan yang membuat orang menderita emfisema ketika berusia lanjut, diakibatkan karena kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang lama. Semua masalah tersebut, dapat menurunkan Usia Harapan Hidup (UHH), menurunkan kualitas hidup manusia, menyebabkan penderitaan serta merugikan secara sosial ekonomi (memiliki sosial cost dan mengakibatkan economic loss). Oleh karena, sebab dan peran penting faktor perilaku pada kejadian dan berkembangnya masalah kesehatan yang dapat meluas menjadi masalah sosial yang lebih besar, sehingga tidak mungkin faktor perilaku tidak hadir sebagai pilar dalam setiap pemecahan masalah kesehatan. Oleh karenanya peran strategis promosi kesehatan dalam pemecahan masalah kesehatan semakin mengemuka. Sebagaimana diketahui, konferensi internasional promosi kesehatan pertama yang menghasilkan deklarasi Ottawa tahun 1986 adalah tonggak penting yang mensinergikan peran pemerintah, akademisi dan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Implementasi Deklarasi Ottawa dalam bentuk program promosi kesehatan terbukti mampu mengatasi berbagai masalah kesehatan. Jong-Wook menunjukkan bahwa peran signifikan dari promosi kesehatan, yaitu: a) Memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sasaran program kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya konferensi promosi kesehatan di Sundsvall tahun 1991 yang memberikan tekanan terhadap kelestarian lingkungan yang mendukung. b) Di Karelia Utara-Finlandia, promosi kesehatan terbukti dapat meningkatkan praktik diet dan aktivitas fisik para pria, sehingga berkontribusi pada menurunya kematian karena penyakit jantung lebih dari 73% dalam 25 tahun. c) Di California, Amerika Serikat, promosi kesehatan dalam pengendalian (konsumsi) tembakau dapat mengurangi kejadian kanker paru sekitar 14% dalam 10 tahun. d) Di Australia, promosi kesehatan untuk keselamatan berkendara dapat mengurangi kematian akibat kecelakaan hingga 31% dalam kurun waktu 1989-1994. Promosi kesehatan juga terbukti dapat menurunkan infeksi baru HIV/AIDS di Brazil, Thailand dan Uganda, meningkatkan peran masyarakat Singapura dalam berolahraga, dan menurunkan kejadian diare pada kelompok miskin melalui peningkatan praktik cuci tangan. Deklarasi Ottawa juga dapat dilihat sebagai pernyataan yang bersifat jauh ke depan, terkait dengan pembangunan kesehatan masyarakat desa, kesehatan untuk semua, serta gerakan masyarakat pada berbagai area, misalnya kesehatan perempuan, lingkungan dan hak asasi manusia. Deklarasi ini sekaligus menjadi penanda perubahan pendekatan promosi kesehatan, dari pendekatan yang menempatkan individu sebagai penyebab masalah, bergeser membidik

104


PIAGAMBANGKOK

determinan-determinan kesehatan perubahan ini tidak mudah, sebab memerlukan berbagai peningkatan, misalnya peningkatan dalam informasi dan pengetahuan, pembiayaan, jejaring dan kemitraan, serta kebijakan. Sebagai suatu konsep, pemberdayaan masyarakat mengemuka sejak dicanangkannya Strategi Global WHO (World Health Organization/Organisasi Kesehatan se Dunia) tahun 1984, yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi dalam Piagam Ottawa (1986). Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa promosi kesehatan dilakukan melalui 5 strategi, sebagai pelengkap dari strategi promosi Ksehatan yang telah di rumuskan oleh WHO tahun 1984. Pemberdayaan telah diadopsi sebagai salah satu tujuan promosi kesehatan. Piagam Ottawa (1986) telah menyatakan bahwa “partisipasi adalah elemen utama dalam definisi promosi kesehatan”. Pada saat yang sama berkembang pendekatan gerakan “Kota Sehat” (HEALTHY CITY ) dengan pendekatan promosi kesehatan. Wallerstein dan Bernstein (1988) menyatakan bahwa pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kesehatan. Wallerstein (1992) mengatakan pemberdayaan diadopsi ke dalam promosi kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas program, dan menjaga kelestarian ( sustainability ) program. Deklarasi Jakarta (1997) antara lain juga menyatakan bahwa pemberdayaan dari individu-individu sebagai tujuan dari promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya meningkatkan kemampuan individu untuk mengontrol tingkah laku dan lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan. Pemberdayaan dapat dilihat sebagai upaya promosi kesehatan. Berikutnya Nutbeam mengatakan bahwa pemberdayaan adalah inti dari promosi kesehatan (1998). Piagam Bangkok dirumuskan berdasarkan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan strategi promosi kesehatan yang dideklarasikan dalam Piagam Ottawa untuk promosi kesehatan, serta direkomendasikan oleh World Health Assembly.

PENEGASANKEMBALI PERANPROMOSI KESEHATAN Konferensi Bangkok juga menegaskan kembali tentang peran promosi kesehatan dalam menanggulangi berbagai permasalahan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam konferensi tersebut dinyatakan: a.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap manusia yang harus dapat diperoleh tanpa diskriminasi. b. Promosi kesehatan dilakukan berdasarkan pemenuhan hak asasi manusia serta mencakup berbagai upaya meningkatkan kualitas hidup, serta mencakup pula upaya meningkatkan kesehatan mental dan spiritualnya. c. Promosi kesehatan adalah proses membantu masyarakat untuk meningkatkan kontrol atas determinan kesehatannya. Dengan demikian, individu dapat terhindar dari berbagai ancaman kesehatan dan penyakit, menular maupun tidak.


105

PIAGAMBANGKOK

Dibandingkan dengan pada awal perkembangannya, promosi kesehatan telah berkembang sedemikian rupa karena berbagai faktor, di antaranya : 1. Kesenjangan intra dan antar negara Ekses globalisasi telah sedemikian dalam, yaitu sebagian negara yang dahulu disebut negara-negara utara, yang berkonotasi negara maju, semakin berkembang semakin jauh meninggalkan kemajuan peradaban negara-negara selatan. Dengan demikian terjadi peningkatan kesenjangan di dalam dan antar negara. Tidak mengherankan status kesehatan masyarakat di negara-negara maju jauh lebih tinggi dari pada negara-negara yang sedang berkembang, atau lebih tepat disebut negara terbelakang. Bahkan pada negara-negara maju, resesi ekonomi tidak berpengaruh besar pada tingkat mortalitas. Bezruchka menunjukkan bahwa pada negara yang kaya, mortalitas pada saat resesi justru turun lebih cepat dibandingkan pada saat mereka baru mulai membangun. Implikasinya adalah bahwa problematika kesehatan masyarakat di negara berkembang jauh lebih involutif (rumit, kompleks) dari pada negara maju, padahal negara-negara berkembang justru mempunyai tabungan anggaran yang jauh lebih kecil. Jha dan Chen menyarankan agar negara-negara berkembang dan miskin menempuh 4 strategi dalam rangka mengurangi beban kesehatan, utamanya karena penyakit kronis, yaitu: a) mengendalikan konsumsi tembakau, b) vaksinasi hepatitis B, c) skrining dan vaksinasi untuk melawan kanker serviks, dan d) penggunaan obat-obatan yang murah untuk penyakit pembuluh darah . 2. Pola baru dalam konsumsi dan komunikasi Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, di satu sisi memberikan banyak harapan akan meningkatnya keberdayaan dan independensi masyarakat di berbagai belahan bumi dalam memilih dan menindaklanjuti perilaku yang dipandang paling tepat guna meningkatkan kesehatannya, namun disisi lain juga menjadi ancaman baru dalam bidang kesehatan. Globalisasi telah menyertai meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Berbagai penyakit degenerative, misalnya penyakit jantung koroner, obesitas, serta penyakit lain telah membebani kesehatan masyarakat pada berbagai negara terbelakang. Pola konsumsi sebagian masyarakat telah berubah. Secara perlahan masyarakat mulai berkenalan dengan makanan dari luar negeri yang mungkin kurang cocok secara ekologis dan akhirnya berakibat buruk bagi kesehatannya. Keterpajanan pada informasi melalui media komunikasi massa serta kurangnya kontrol pemerintah terhadap siaran televisi menjadi salah satu penyebabnya.

106


PIAGAMBANGKOK

Bahkan studi antar negara yang dilakukan oleh WHO juga menunjukkan bahwa semakin sering menonton televisi juga disertai dengan meningkatnya konsumsi makanan yang manis dan soft drink serta menurunnya konsumsi sayur dan buah. Demikian pula meningkatnya akses komunikasi, di satu sisi menjadi stimulan perkembangan peradaban suatu bangsa, namun pada sisi yang lain juga berpengaruh pada meningkatnya berbagai penyakit, misalnya infeksi menular seksual, HIV/AIDS, serta berbagai penyakit dan ancaman kesehatan lain. Faktor lain yang tidak kalah besar pengaruhnya adalah dampak penggunaan alat-alat komunikasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa jeda teknologi dalam penggunaan alat komunikasi, misalnya menggunakan telepon sambil mengemudikan kendaraan terbukti meningkatkan ancaman kesehatan dan mengakibatkan menurunnya produktivitas masyarakat. Kesadaran akan kondisi jalanan dan respon pengemudi mengerem kendaraannya terganggu akibat menggunakan mobile phone . Fenomena ini turut serta mendorong agar promosi kesehatan senantiasa memperbaharui diri. 3. Komersialisasi Komersialisasi adalah dampak dari kapitalisme. Berbagai persoalan kesehatan yang solusinya adalah keadilan dalam akses pelayanan seringkali dihambat oleh komersialisasi. Sebagai contoh, pada awalnya pelayanan kesehatan dapat dianggap sebagai produk sosial, di mana pelayanan kesehatan lebih tampak sebagai institusi yang membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Tujuannya adalah agar semua warga negara terjamin hak-haknya untuk memperoleh pelayanan tanpa ada diskriminasi. Namun perubahan dalam arus utama peradaban telah menggeser wajah pelayanan dari institusi penolong menjadi institusi komersial. Kesehatan yang semula adalah produk sosial berubah menjadi komoditas yang bernilai komersial . Pemerintah Indonesia juga melihat kecenderungan ini, oleh karenanya telah dilakukan berbagai program untuk menjamin masyarakat tetap terlayani kebutuhannya akan pelayanan kesehatan. Namun ketidakmerataan masih tetap terjadi, sehingga dari sisi promosi kesehatan yang dapat dilakukan adalah mendorong agar masyarakat senantiasa menjaga kesehatannya. 4. Perubahan lingkungan global Dalam pandangan klasik, lingkungan adalah determinan utama status kesehatan. Berbagai penyakit disebabkan oleh kualitas lingkungan. Malaria, demam berdarah, diare, serta berbagai penyakit yang kerapkali menjadi persoalan kesehatan disebabkan lingkungan. Yang terjadi sekarang adalah bahwa lingkungan terus berubah, bahkan cenderung semakin menurun kualitasnya. Oleh karena itu berbagai penyakit yang


107

PIAGAMBANGKOK

berbasis lingkungan juga terus ada dan sulit dikendalikan. Sebagai contoh adalah penyakit malaria, encephalitis, dan demam berdarah dengue (DBD). Penyakit demam berdarah dengue sudah dikenal sejak abad ke XVII, serta sangat mudah. Oleh karena itu masuk akal apabila urbanisasi digolongkan sebagai salah satu faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya. Beragam masalah kesehatan yang timbul memerlukan strategi penanggulangan yang tidak mungkin seragam. Demikian pula halnya dengan strategi promosi kesehatan yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak buruk urbanisasi. Selain lima hal di atas, di kemudian hari promosi kesehatan akan menghadapi tantangan-tantangan baru, di antaranya adalah: a) Faktor-faktor ekonomi, sosial dan budaya yang berpengaruh pada lingkungan dan kondisi kerja, lingkungan belajar, pola kekeluargaan serta corak sosial budaya masyarakat. Perubahan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi dapat berpengaruh buruk pada derajat kesehatan. b) Buruknya pengaruh akibat perubahan ekonomi, sosial dan budaya berbeda antar jender. Perempuan biasanya merasakan akibat yang lebih berat. Untuk itu diperlukan strategi promosi kesehatan yang tepat untuk mengurangi dampak buruk pengaruh tersebut pada perempuan, sekaligus mengurangi jumlah anak yang rentan terhadap masalah kesehatan, mengurangi pengucilan dan peminggiran orang cacat, serta meningkatkan apresiasi keberadaan masyarakat adat. Meskipun demikian, berbagai persoalan tersebut bukan tak terpecahkan. Kemajuan peradaban dan globalisasi telah membuka peluang untuk terselenggaranya kerja sama antar negara guna mengatasi persoalan serta meningkatkan kesehatan. Kemajuan peradaban telah mendorong : a. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga antar warga bangsa dapat saling berkomunikasi, bertukar pengalaman, meningkatkan pengetahuan, sekaligus menjalin kesepakatan untuk menanggulangi problematika kesehatan dan kemanusiaan. b. Perbaikan mekanisme tata kelola global serta saling berbagi pengalaman. Secara alamiah kemampuan setiap bangsa dalam mengelola berbagai problematika, utamanya kesehatan, sangat bervariasi. Sebagian negara mempunyai pengalaman yang kaya, sebagian lagi tidak demikian. Dalam tatanan dan semangat sebagai warga dunia, maka saling berbagi pengalaman adalah hal yang utama. Sebagai contoh, persoalan demam berdarah banyak menimpa negara-negara tropis, di semua belahan bumi. Beberapa negara yang sudah cukup berhasil mengendalikannya, namun masih cukup banyak negara yang belum berhasil. Oleh karenanya dengan semangat meningkatkan derajat kesehatan semua, sejalan dengan prinsip kesehatan untuk semua (health for all) maka sudah semestinya negara yang berhasil berbagi pengalaman dengan negaranegara lainnya. Untuk itu peran teknologi informasi dan komunikasi sangat menunjang.

108


PIAGAMBANGKOK

KEBIJAKANKOHERENSI Berbagai problematika kesehatan yang kini banyak menimpa bangsa-bangsa, misalnya malaria menuntut tersedianya kebijakan penanggulangan di tingkat global, yang harus melibatkan pertalian (koherensi) di tingkat pemerintahan setiap negara, badan-badan organisasi dunia, serta organisasi-organisasi masyarakat, termasuk kalangan swasta. Koherensi dalam menyusun kebijakan tingkat global akan lebih menjamin kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan program. Di daerah sub Sahara, Afrika, morbiditas dan mortalitas akibat malaria terus meningkat lebih dari dua dasa warsa terakhir. Oleh karena itu WHO menggulirkan inisiatif Roll Back Malaria (RBM). Inisiatif yang bersifat global dengan pendekatan kemitraan dalam pengendalian dan pencegahan malaria diarahkan untuk menurunkan hingga 50% kejadian malaria global. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah mengadopsi penggunaan kelambu berinsektisida. Kebijakan yang dibuat sebagai warisan pengalaman dalam perang dunia II serta tergolong cukup efektif tersebut aman bagi manusia. Dalam kurun waktu sekitar 20 tahun, promosi kesehatan telah berhasil menempatkan kesehatan sebagai isu utama pembangunan, termasuk menempatkannya sebagai sasaran dalam Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s). Harus diakui bahwa banyak negara belum mampu mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan, namun yang lebih penting adalah bahwa untuk mencapai MDG’s partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Berbagai pengalaman telah menunjukkan bahwa kemajuan ke arah kehidupan yang lebih sehat memerlukan komitmen dan tindakan politik yang kuat, partisipasi masyarakat yang luas dan advokasi yang berkelanjutan. Lebih lanjut untuk semakin meningkatkan kemajuan dalam kesehatan, semua sektor perlu membuat tindakan untuk: a. advokasi untuk kesehatan dilakukan berdasarkan pada hak asasi manusia dan solidaritas b. investasi dalam kebijakan, tindakan dan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mengontrol determinan kesehatan c. membangun kapasitas untuk pengembangan kebijakan, kepemimpinan, praktik promosi kesehatan, alih pengetahuan, riset dan paham kesehatan d. mengatur dan membuat perundangan untuk menjamin perlindungan tingkat tinggi atas bahaya dan memungkinkan kesempatan yang sama bagi semua orang dalam kesehatan dan kesejahteraan e. bermitra dan membangun aliansi dengan berbagai kalangan publik, swasta, organisasi non-pemerintah dan internasional serta masyarakat sipil untuk menciptakan tindakan yang berkelanjutan. Dalam kesehatan masyarakat, advokasi adalah hal yang penting serta perlu terus dilakukan. Butir pertama dari Deklarasi Ottawa yang berbunyi membangun kebijakan yang berwawasan kesehatan, membawa konsekuensi logis tentang perlunya keahlian advokasi pada tenaga promosi kesehatan.


109

PIAGAMBANGKOK

Terdapat berbagai pengertian tentang advokasi, salah satu definisi menyatakan advokasi adalah usaha sistematis untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Ada pula yang mendefinisikan advokasi sebagai upaya mencari dukungan terhadap suatu program (kesehatan) melalui dukungan politis, kebijakan, maupun anggaran. WHO (1989) menyatakan “Advocacy is a combination on individual and action design to gain political commitment, policy support, social acceptance and sistem support for particular health goal or programs”. Dari berbagai definisi tersebut secara umum advokasi harus memuat: a) Upaya pembelaan (terhadap masyarakat melalui) program, b) Dilakukan melalui beragam pendekatan yang rasional, ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan, c) Menggunakan cara-cara yang bersifat personal formal maupun sistemik, d) Dengan hasil akhir berupa dukungan nyata berbentuk kebijakan, anggaran maupun fasilitas tertentu.

KOMITMENUNTUKKESEHATANBAGI SEMUA Dalam rangka mendorong kesehatan sebagai pusat perhatian sektor-sektor lain dalam aktivitas pembangunan, sektor kesehatan memiliki peran kepemimpinan kunci dalam pembangunan kebijakan dan kemitraan untuk promosi kesehatan. Sektor kesehatan harus mendorong terciptanya kebijakan terpadu dalam pemerintahan, serta tumbu hnya komitmen untuk bekerja sama dengan segenap lapisan masyarakat. Beberapa komitmen yang harus ada yaitu menjadikan promosi kesehatan : 1. Menjadikan Promosi Kesehatan Sebagai Pusat Agenda Pembangunan Global Perjanjian antar-pemerintah yang disertai komitmen kuat, yang dapat meningkatkan kesehatan sangat diperlukan. Pemerintah dan badan-badan internasional harus bertindak cepat untuk mengatasi kesenjangan dalam akses dan status kesehatan antara yang kaya dan yang miskin. Untuk itu diperlukan mekanisme yang efektif dalam tata kelola global bidang kesehatan, guna mengatasi semua efek yang membahayakan dari kegiatan: a) perdagangan, b) produk layanan dan, c) strategi pemasaran. Promosi kesehatan harus didorong untuk menjadi bagian integral dari kebijakan domestik dan luar negeri serta hubungan internasional, dalam berbagai situasi, damai, keadaan perang maupun konflik. Hal ini membutuhkan dialog dan kerjasama antar bangsa, pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta. Kesehatan adalah topik universal dari aspek kemanusaiaan segenap warga bangsa, dengan demikian membahas kesehatan dapat terbebas dari sekat-sekat

110


PIAGAMBANGKOK

negara, politik, dan kepentingan yang bersifat parsial. Tidak ada satu orangpun yang menginginkan dirinya sakit. Oleh karenanya melakukan program mencegah penyakit adalah hal yang seharusnya dapat diterima semua orang. Meskipun demikian, tidak semua elemen masyarakat bersepakat tentang cara pencegahannya. Salah satu contoh adalah isu bagaimana mencegah dampak buruk konsumsi tembakau. Tidak mudah, karena belum ada kesamaan pandang antar pihak tentang bagaimana mengendalikan tembakau. Upaya mengendalikan konsumsi tembakau telah dilaksanakan oleh banyak negara yang tergolong maju. Beberapa di antaranya cukup berhasil. Studi yang dilakukan Borland dan Balmford menunjukkan bahwa kampanye tentang bahaya rokok di Australia membuat para perokok mulai berpikir negatif tentang rokok serta berniat untuk berhenti dari kebiasaannya. Dengan demikian seharusnya advokasi kepada pemerintah dalam rangka pengendalian tembakau perlu terus menerus dilakukan. 2. Membuat Promosi Kesehatan Tanggung Jawab Semua Lini Pemerintah Promosi kesehatan adalah program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Meskipun demikian ke depan, promosi kesehatan masih perlu di dorong sehingga lebih menunjukkan peran strategis dalam mengatasi persoalan kesehatan. Di beberapa daerah, desentralisasi dan otonomi yang diberlakukan justru mengakibatkan berkurangnya peran promosi kesehatan. Untuk itu sektor kesehatan, utamanya tenaga promosi kesehatan, harus dapat meyakinkan pihak yang lebih makro tentang pentingnya promosi kesehatan. Pengalaman dan keberhasilan program promosi kesehatan harus disebarluaskan, diadvokasikan. Setiap tingkatan dan sektor pemerintahan harus ditumbuhkan kesadaran dan tanggung jawabnya mengatasi persoalan buruknya kesehatan dan ketidakadilan. Kesehatan adalah determinan utama keberhasilan pembangunan sosial ekonomi dan politik, sehingga pemerintah lokal, regional dan nasional harus: a. memberikan prioritas kepada investasi dibidang kesehatan, di dalam dan di luar sektor kesehatan b. menyediakan pembiayaan yang berkelanjutan untuk promosi kesehatan. Untuk memastikan pelaksanaan kedua hal tersebut, semua tingkatan pemerintahan harus dapat menyusun perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Pemerintah juga harus secara eksplisit menyusun konsekuensi kesehatan dari kebijakan dan perundang-undangan yang dibuat, serta menyusun mekanisme evaluasi program yang memenuhi syarat-syarat benar dan akurat. 3. Menjadikan Promosi Kesehatan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan pengalaman, masyarakat seringkali mengambil inisiatif memulai, membentuk dan melakukan promosi kesehatan. Untuk itu masyarakat perlu mendapatkan hak, sumber daya dan kesempatan yang memungkinkan kontribusi mereka dapat diperkuat dan dipertahankan. Agar dapat memberikan kontribusi yang memadai dalam pembangunan kesehatan, pada masyarakat yang agak terbelakang, dukungan berbagai pihak untuk peningkatan kapasitas sangat penting. Organisasi


111

PIAGAMBANGKOK

dengan tata kelola yang baik dan masyarakat yang terberdayakan sangat efektif dalam mendukung tercapainya kemandirian masyarakat dalam menentukan kesehatan mereka sendiri. Selain itu para promotor kesehatan dapat membuat pemerintah dan sektor swasta lebih bertanggung jawab atas segala konsekuensi kesehatan dari kebijakan dan praktik yang mereka lakukan. Studi yang dilakukan oleh Devine dan kawan-kawan, menunjukkan bahwa keterampilan para promotor kesehatan harus terus ditingkatkan, sebab tuntutan akan peran mereka juga semakin besar . Meningkatkan kapasitas mereka secara berkelanjutan tergolong pada upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan (empowerment ) adalah upaya meningkatkan kemampuan kelompok sasaran sehingga mampu mengambil tindakan tepat atas berbagai permasalahan yang dialami. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dipahami sebagai suatu proses dinamis yang dimulai dari di mana masyarakat belajar langsung dari tindakan. Tujuan pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan hambatan sosial dalam pengambilan tindakan. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan kemampuannya, di antaranya melalui pendayagunaan potensi lingkungan. Menurut Suyono paling tidak ada tiga syarat dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu : a) Kesadaran, kejelasan serta pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan, b) Pemahaman yang baik tentang keinginan berbagai pihak (termasuk masyarakat) tentang hal-hal apa, di mana, dan siapa yang akan diberdayakan, c) Adanya kemauan dan keterampilan kelompok sasaran untuk menempuh proses pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah tema yang penting, apalagi di era demokratisasi menuju terwujudnya civil society (masyarakat madani) di mana peran masyarakat didorong agar tumbuh berkembang. Arah kemajuan bangsa sangat tergantung pada bagaimana tingkat keberdayaan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat utamanya dalam bidang kesehatan perlu dilakukan karena beberapa alasan, di antaranya : a) kontinuitas pemerintah dalam menjalankan tugas terbatas, b) pembangunan kesehatan melalui promosi kesehatan perlu melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat, c) masyarakat harus mempunyai “modal” pengetahuan, keterampilan, kreativitas, inovasi serta yang tidak kalah penting adalah keberanian dan kemampuan mengambil keputusan, d) secara teoritis upaya terbaik dalam menjalankan program kesehatan adalah melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta, serta pihak-pihak lain yang bersedia mengulurkan tangannya.

112


PIAGAMBANGKOK

Oleh karenanya upaya pemberdayaan dapat ditempuh melalui: a) pembelajaran yang harus ditempuh oleh individu sebagai individu, b) menumbuhkan empati sosial dan pengorganisasian masyarakat bagi individu sebagai anggota masyarakat menimbulkan empati sosial, dan c) sedangkan yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat regulasi, memberikan fasilitasi terjadinya pemberdayaan masyarakat serta dukungan politik. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu: 1) pendidikan, 2) pengembangan kelompok kecil, 3) pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, 4) pengembangan jaringan, dan 5) tindakan politik. Adapun dalam implementasinya beberapa prinsip dasar harus dipegang teguh, yaitu : libatkan stakeholder, tingkatkan daya analisis, kembangkan kepemimpinan, berdayakan struktur organisasi, mobilisasikan sumber daya, dorong daya kritis stakeholder , tingkatkan kontrol stakeholder, perluas jaringan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses dan sebagai hasil. Sebagai hasil, pemberdayaan masyarakat adalah suatu perubahan yang signifikan dalam aspek sosial politik yang dialami oleh individu dan masyarakat, yang seringkali berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, bahkan seringkali lebih dari 7 tahun (Raeburn, 1993). Sebagai suatu proses, Jackson (1989), mengatakan pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa komponen berikut, yaitu : a. Pemberdayaan personal b. Pengembangan kelompok kecil c. Pengorganisasian masyarakat d. Kemitraan e. Aksi sosial dan politik Dengan demikian pemberdayaan masyarakat mempunyai spectrum yang cukup luas, meliputi jenjang sasaran yang diberdayakan (level of objects), kegiatan internal masyarakat/ komunitas maupun eksternal berbentuk kemitraan (partnership) dan jejaring (networking ) serta dukungan dari atas berbentuk kebijakan politik yang mendukung kelestarian pemberdayaan.


113

PIAGAMBANGKOK

Untuk itu maka pemberdayaaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah: 1. Merancang keseluruhan program Merancang program termasuk di dalamnya kerangka waktu kegiatan, ukuran program, serta memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Perancangan program dilakukan menggunakan pendekatan partisipatoris, di mana antara agen perubahan (pemerintah dan LSM) dan masyarakat bersama-sama menyusun perencanaan. Perencanaan partisipatoris (participatory planning) ini dapat mengurangi terjadinya konflik yang mungkin muncul antar dua pihak tersebut selama program berlangsung dan setelah program dievaluasi. Sering terjadi apabila suatu kegiatan berhasil, banyak pihak bahkan termasuk yang tidak berpartisipasi, berebut saling klaim tentang peran diri maupun kelompoknya. Sebaliknya jika program tidak berhasil, individu maupun kelompok bahkan yang sebenarnya juga berkontribusi atas kegagalan tersebut, saling menyalahkan. Pada tahap merancang keseluruhan program juga diorganisir berbagai sumber daya material, keuangan, sumber data manusia dan berbagai pengetahuan yang ada, yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Pemberdayaan adalah proses yang bertahap memanfaatkan perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada upaya promosi kesehatan. Untuk masyarakat yang sudah mapan, pemberdayaan membut uhkan waktu yang lebih singkat daripada masyarakat yang belum mapan. Banyak program pemberdayaan yang dimulai dari kebutuhan nyata di masyarakat. Program-program seperti ini banyak yang dianggap berhasil. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki kemampuan untuk melaksanakan program-program tersebut. Adapun program yang berskala besar juga membutuhkan kemampuan masyarakat yang juga besar. Keterampilan yang dibutuhkan juga banyak dan bervariasi. Oleh karenanya Gruber dan Trickett (1987) dan Barr (1995) menyarankan agar program pemberdayaan sebaiknya difokuskan pada program yang kecil pada sebagian kecil masyarakat. Perencana program pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan adanya kelompok masyarakat yang terpinggirkan (termarginalisasi). Marginalisasi adalah suatu proses sejarah masyarakat yang kompleks, yang membuat mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, tidak mempunyai akses yang memadai terhadap sumber data. Oleh karenanya untuk menghindari agar kelompok ini tidak semakin terpinggirkan maka diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif. a.

114

Menetapkan tujuan. Tujuan promosi kesehatan biasanya dikembangkan pada tahap perencanaan dan biasanya berpusat pada mencegah penyakit, mengurangi kesakitan dan kematian dan manajemen gaya hidup melalui upaya perubahan perilaku yang secara spesifik berkaitan dengan kesehatan. Adapun tujuan pemberdayaan biasaya berpusat pada bagaimana masyarakat dapat mengontrol keputusannya yang berpengaruh pada kesehatan dan kehidupan masyarakatnya. PROMOSI KESEHATANKOMITMENGLOBALOTTAWA-JAKARTA-NAIROBI

PIAGAMBANGKOK

b.

Memilih strategi pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang terdiri dari lima pendekatan, yaitu: pemberdayaan, pengembangan kelompok kecil, pengembangan dan penguatan pengorganisasian masyarakat, pengembangan dan penguatan jaringan antar organisasi, dan tindakan politik. Strategi pemberdayaan meliputi: pendidikan masyarakat, fasilitasi kegiatan yang berasal dari masyarakat, mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat sebagai prasyarat pokok tumbuhnya tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ( community responsibility ), fasilitasi upaya mengembangkan jejaring antar masyarakat, serta advokasi kepada pengambil keputusan (decision maker ).

2. Implementasi strategi dan manajemen Implementasi strategi serta manjemen program pemberdayaan dilakukan dengan cara : a) meningkatkan peran serta pemercaya (stakeholder ), b) menumbuhkan kemampuan pengenalan masalah, c) mengembangkan kepemimpinan lokal, d) membangun keberdayaan struktur organisasi, e) meningkatkan mobilisasi sumber data, f) memperkuat kemampuan stakeholder untuk “bertanya mengapa ?”, g) meningkatkan kontrol stakeholder atas manajemen program, dan h) membuat hubungan yang sepadan dengan pihak luar. 3. Evaluasi program Pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung lambat dan lama, bahkan boleh dikatakan tidak pernah berhenti dengan sempurna. Sering terjadi, hal-hal tertentu yang menjadi bagian dari pemberdayaan baru tercapai beberapa tahun sesudah kegiatan selesai. Oleh karenanya, akan lebih tepat jika evaluasi diarahkan pada proses pemberdayaannya daripada hasilnya. Hal-hal yang dapat dievaluasi dalam pemberdayaan, di antaranya : a) jumlah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan, b) jumlah kegiatan yang bersifat pendekatan dari bawah (bottom-up), c) jumlah pelaku kegiatan yang merasa melakukan “belajar sambil bekerja (learning by doing)”.

PROMOSI KESEHATANDANPRAKTIKKORPORASI Sektor koorporasi berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan pada faktorfaktor penentu kesehatan melalui pengaruhnya pada: a) b) c) d)

Pengaturan tingkat lokal, Budaya berskala nasional, Lingkungan, dan Distribusi kekayaan.


115

PIAGAMBANGKOK

Harus disadari bahwa bekerja dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya adalah hak setiap orang. Sebagian besar orang bekerja di berbagai sektor, sebagian besar adalah di perusahaan swasta. Oleh karenanya sektor swasta, juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para karyawan di tempat kerjanya, keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Sektor swasta juga dapat berperan lebih aktif dalam rangka mengurangi dampak kesehatan global yang lebih luas, misalnya yang terkait dengan perubahan lingkungan global. Dengan demikian korporasi harus mentaati berbagai peraturan lokal, nasional dan internasional yang mempromosikan dan melindungi kesehatan semua orang. Etika berusaha serta tanggung jawab perusahaan dalam kesehatan masyarakat perlu diapresiasi oleh masyarakat, dan pemerintah berkewajiban memberikan insentif bagi perusahaan yang bersikap kooperatif terhadap kesehatan. Pada bagian akhir, piagam Bangkok meminta peserta konferensi, WHO, negara-negara anggotanya, bekerja sama secara erat dalam mengalokasikan sumber daya untuk promosi program kesehatan, memprakarsai rencana aksi, mengawasi kinerja semua pihak melalui indikator dan target yang tepat, dan secara teratur melaporkan kemajuan yang dicapai.

116



117

118


KESEPAKATANNAIROBI

BAB8

KESEPAKATANNAIROBI MENINGKATKANKESEHATANDANPEMBANGUNAN Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang ke 7 di Nairobi , Kenya, tanggal 26-30 Oktober 2009 mengambil tema “Mempromosikan Kesehatan dan Pembangunan; Menutup Kesenjangan Implementasi” (Promoting Health and Development; Closing the Implementation Gap). Tema ini berangkat dari kenyataan bahwa pembangunan kesehatan dimanapun saat ini menghadapi berbagai tantangan. Krisis moneter yang terjadi beberapa tahun yang lalu masih menghantui pembangunan ekononi nasional pada umumnya, dan lebih khusus lagi bagi pembangunan kesehatan. Dengan diadakannya konferensi di Nairobi, maka lengkaplah konferensi Internasional Promosi Kesehatan telah merata diselenggarakan di semua benua (5 benua) di dunia. Konferensi yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari hampir 100 negara ini akhirnya menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Nairobi (Nairobi Statement).

KONFERENSI GLOBAL Pemanasan global dan perubahan iklim sebagai akibat dari adanya dampak pembangunan, sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, terlebih terhadap kesehatannya. Dampak pemanasan dan perubahan iklim ini lebih terasa lagi terutama bagi negaran-negara yang miskin, yang pada umumnya terletak di daerah tropis. Ancaman keamanan dimana-mana, baik di negara maju maupun negara berkembang menyebabkan rasa ketidakpastian masyarakat di dunia ini, ketakutan, ketidaknyamanan dan sebagainya. Ketidakamanan ini juga menjadi ancaman ekonomi masyarakat, kerja terganggu, pengangguran bertambah, yang akhirnya produktivitas menurun. Akumulasi dari dampak ancaman keamanan ini adalah kesehatan masyarakat.


119

KESEPAKATANNAIROBI

Tantangan-tantangan baru ini akibatnya menjadi problema pembangunan yang baru, terakumulasikan tantangan-tantangan yang lama yang masih “exist” akan menjadi tantangan dan masalah yang lebih besar lagi. Di bidang kesehatan misalnya, tantangan lama masih ada, seperti penyakit menular tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat, dan juga penyakit kekurangan gizi (manultrisi pada anak balita) . Kemudian ditambah tantangan baru yang muncul, HIV/AIDS, Flu Burung, dan Flu Baru H1N1. Aspirasi kesehatan global makin jauh dari jangkauan, sementara itu beban penyakit semakin meningkat dan penyebarannyapun makin tidak seimbang diantaara kelompok masyarakat disuatu Negara, dan tidak merata diantara negara. Dalam konteks ini promosi kesehatan selalu harus mengambil peran, dan ini telah dilakukan sejak Konferensi Promosi Kesehatan di Ottawa tahun 1986 sampai Konferensi yang ke enam di Bangkok tahun 2005. Pengalamanpengalaman dan juga bukti-bukti nyata telah diidentifikasikan melalui konferensikonferensi tersebut. Hal yang sangat menarik bukti empiris tersebut adalah bahwa promosi kesehatan adalah suatu pendekatan yang terintregasi, dan juga suatu strategi yang sangat efektif, dan merupakan komponen yang penting dalam sistem kesehatan. Dunia saat ini memerlukan suatu implementasi pembelajaran pada dua dekade yang lalu. Telah banyak piagam, deklarasi, pernyataan, dan resolusi yang dihasilkan dalam konferensi-konferensi promosi kesehatan. Dalam deklarasi, piagam dan pernyataanpernyataan tersebut semua peserta dari semua negara bersepakat untuk melaksanaan isi pernyataan tersebut di negara masing-masing. Tetapi implementasai sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu konferensi global promosi kesehatan di Nairobi, akan menunjukkan konferensi yang lebih esensial, suatu pendekatan yang efektif sejalan dengan pembaharuan (renewal) Pelayanan Kesehatan Primer ( Primary Health Care) sebagaimana di “endorsed” oleh Badan Eksekutif WHO, sebagai berikut : 1. Mencapai persetujuan untuk pencapaian pembangunan kesehatan internasional : Dibidang kesehatan tujuan pembanguanan sangat erat hubungannya dengan pemberantasan kemiskinan. Karena kesehatan, ekonomi dan pendidikan adalah 3 hal yang melekat, saling mempengaruhi. Hal ini secara jelas telah diuraikan dalam bab pendahuluan buku ini. Penyakit menular seperti TB paru,malaria, dan HIV/AIDS, tiga penyakit ini dari hasil-hasil penelitian terbukti berhubungan signifikan dengan kemiskinan. Penjelasannya sangat sederhana; orang-orang yang miskin sudah pasti tidak mampu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, akibatnya mereka kekurangan gizi. Orang yang kurang gizi menjadi rentan atau mudah terkena TB dan malaria. Oleh sebab itu pencapaian pembangunan kesehatan, akan tercapai bila dibarengi dengan

120


KESEPAKATANNAIROBI

pembanguanan ekonomi. Promosi kesehatan, dengan menggunakan strategi advokasi, adalah agar para pembuat keputusan di semua sektor pembangunan, utamanya pemegang otoritas pemerintahan baik pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan yang dapat mewujudkan determinan yang kondusif untuk kesehatan. 2. Mengajukan pembahasan tentang kegawat daruratan penyakit-penyakit menular, trauma, gangguan mental, kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya epidemi di negara-negara miskin. Hasil studi dari berbagai negara terungkap bahwa 60% dari penyebab kematian adalah penyakit-penyakit yang dapat dicegah (preventable diseases). Sedangkan pencegahan penyakit yang utama adalah melalui promosi kesehatan. Tetapi ironisnya sistem kesehatan di negara berkembang pada umumnya, anggaran untuk promosi kesehatan sangat kurang. 3. Menangani isu ketidaksetaraan atau ketidak adilan kesehatan : gender, kelas sosial, tingkat pendapatan, etnis, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain masing terjadi di masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Oleh sebab itu tujuan pembangunan harus secara eksplisit meningkatkan pendekatan untuk menuju kesetaran atau keadilan, distribusi secara terbuka atau adil terhadap diterminan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan. Hal ini merupakan bagian dari pembahar uan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) Dalam konferensi Promosi Kesehatan di Nairobi ditandai oleh adanya kesenjangan (gap), yang memerlukan respon dari pembangunan pada umumnya, dan pembangunan kesehatan pada khususnya. Ada 3 kesenjangan utama dalam bidang kesehatan dan pembangunan, yang perlu memperoleh perhatian khusus, yakni : a. Kesenjangan dalam program kesehatan: Dimana penyelenggara promosi kesehatan yang baik seyogyanya lebih memerlukan koordinasi. b. Kesenjangan dalam pembuat kebijakan (policy maker ) dan kemitraan lintas sektor; dimana determinan sosial kesehatan, atau ketidaksamaan dampak kesehatan, belum menjadi pertimbangan. c. Ketidakseimbangan sistem kesehatan (health sistem): Membuat kapasitas sistem kesehatan untuk peningkatan kesehatan dan indikator kinerja.

STRATEGI DANAKSI Dalam Konferensi Nairobi, dihasilkan strategi dan aksi yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) sub-tema, yaitu: Membangun kapasitas promosi kesehatan ( Building Capacity for Health Promotion), Penguatan sistem kesehatan (Strengthening Health System), z

z


121

KESEPAKATANNAIROBI

z z z

Kemitraan dan kerjasama lintas sektor (Partnership and Intersektoral Action), Pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment), Sehat dan perilaku sehat (health literacy and health behavior ).

I. MembangunKapasitasPromosi Kesehatan Membangun infrastruktur dan kapasitas promosi kesehatan secara berkelanjutan pada semua tingkatan untuk memperkecil kesenjangan yang ada. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

A. Memperkuat Kepemimpinan dengan 1. Menciptakan tata pengelolaan yang baik didasari pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas 2. Pengembangan individu dan institusi untuk untuk menciptakan infrastruktur promosi kesehatan yang berkelanjutan 3. Meningkatkan keterampilan dalam advokasi dan pelayanan masyarakat untuk mengurangi pengaruh determinan kesehatan B. Menjamin Pembiayaan yang memadai Tersedianya pembiayaan kesehatan yang stabil dan berkelanjutan pada semua tingkatan termasuk Badan Promosi Kesehatan, penyandang dana baik dari sektor bilateral maupun multilateral C. Meningkatkan kemampuan praktisi yang berbasis keterampilan melalui : 1. Reorientasi pengetahuan dan keterampilan promosi kesehatan pada tenaga kesehatan lainnya. 2. Membangun struktur dan sistem sebagai upaya memperkuat dan mempertahankan kapasitas promosi kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan bagi sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait 3. Penataan akreditasi berbasis kompetensi dan standar promosi kesehatan, dan melakukan revisi kurikulum dan modul yang terkait dengan upaya penguatan keterampilan tenaga kesehatan dengan memasukkan substansi promosi kesehatan didalamnya. 4. Membangun dan memperkuat kapasitas nasional, regional dan intitusional untuk menyelanggrakan pelatihan yang terstruktur dan sistematis dalam meningkatkan mutu dan jumlah praktisi promosi kesehatan sesuai dengan kompetensi promosi kesehatan. 5. Proses peningkatan keterampilan harus berlandasan nilai-nilai dasar, hak azasi manusia dan kesetaraan 6. Menjamin ketersedian akses informasi terkini dan akurat untuk kesiapsiagaan dan respon terhadap kondisi kegawatdaruratan dan bencana. 7. Memperluas dan memperkuat WHO Collaborating Center for Health Promotion di semua regional dalam upaya memenuhi kebutuhan yang mendesak dan yang belum terpenuhi. 122


KESEPAKATANNAIROBI

D. Mengembangkan Metode dan Teknik Promosi Kesehatan 1. Penilaian kapasitas promosi kesehatan dengan menggunakan instrumen yang teruji sebagai suatu kegiatan rutin dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan promosi kesehatan 2. Mengembangkan, mengadaptasi, dan mengaplikasikan pendekatan dan metode yang berkualitas untuk menjamin efektifitas dan kelangsungan intervensi di semua tingkatan E. Meningkatkan kinerja manajemen 1. Memperkuat sistem informasi untuk mengukur dan memantau pelaksanaan promosi kesehatan, kebijakan, proses dan hasil yang di capai 2. Dalam sistem survailans, monitoring dan evaluasi harus mempertimbangkan determinan kesehatan masuk dalam sistem tersebut

II. Memperkuat SistemKesehatan Agar berkelanjutan, intevensi promosi kesehatan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kesehatan. Hal ini untuk menjamin kesetaraan dalam kesehatan dan memenuhi standar kesehatan yang optimal.

A. Memperkuat kepemimpinan melalui : 1. Melakukan advokasi untuk mempromosikan kesehatan yang dilakukan pemerintah di semua sektor dan tatanan, termasuk mendukung kegiatan/aksi intersektoral dan interdisiplin serta menciptakan peluang-peluang melalui pengembangan regulasi dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan 2. Memastikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sistem kesehatan di semua tingkatan 3. Peningkatan pelayanan dan pengawasan yang efektif B. Menyempurnakan kebijakan melalui : 1. Mengitegrasikan promosi kesehatan secara sistematis ke dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan masyarakat lainnya pada semua tingkatan usia. 2. Menempatkan promosi kesehatan sebagai intervensi utama dalam mencapai cakupan program prioritas seperti HIV/AIDS, malaria, tuberkulosis, kesehatan jiwa, kesehatan ibu dan anak, kekerasan dan kecelakaan, penyakit tropis dan penyakit tidak menular seperti diabetes 3. Menetapkan sasaran dan target, sistem monitoring dan evaluasi dan insentif dalam penyelengaraan promosi kesehatan secara sistematis dan berkelanjutan 4. Pengembangan pendekatan khusus yang melibatkanperempuan, karena mereka memiliki peran yang unik dalam memastikan keberhasilan promosi kesehatan 5. Inplementasi strategi promosi kesehatan terhadap penyandang cacat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya


123

KESEPAKATANNAIROBI

C. Menjamin akses secara luas melalui : 1. Sistem kesehatan nasional mampu memberikan /menyediakan pelayanan kesehatan komprehensif, tersedia dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok masyarakat marginal 2. Sistem kesehatan harus mampu menyediakan informasi sumber daya promosi kesehatan yang komprehensif 3. dan dapat diakses dengan mempertimbangkan kearifan lokal, budaya, bahasa, gender, dan umur D. Membangun dan menerapkan dasar dan fakta melalui : 1. Investasi terhadap penelitian dan evaluasi, serta diseminasikannya, untuk menerapkan intervensi yang tepat dalam promosi kesehatan 2. Menyusun data base termasuk didalamnya clearing houses tentang hasil-hasil penelitian dan mekanisme secara tepat untuk memenuhi kebutuhan pembuat kebijakan dan praktisi untuk mengambil keputusan.

III. KemitraandanKerjasamaLintasSektor Meningkatkan kesetaraan dalam kesehatan, memerlukan aksi dan mitra di luar sektor kesehatan dalam bentuk kolaborasi, kooperasi dan integrasi antar sektor :

A. Memperkuat kepemimpinan 1. Melakukan negosiasi dan mengadopsi maksud dan tujuan bersama untuk mencapai hasil yang di harapkan pada setiap tingkatan 2. Memastikan bahwa sektor swasta dan yang lainnya, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan mempromosikan kesehatan bagi klien, pekerja dan masyarakat lainya B. Menyempurnakan kebijakan melalui : 1. Menciptakan momentum politik dan kepemimpinan untuk kesehatan disetiap kebijakan dan tatanan 2. Mengharusutamakan pendekatan pendekatan promosi kesehatan dan determinan social dan kesehatan kedalam seluruh agenda kebijakan, program dan penelitian dengan fokus kepada kesetaraan kesehatan, perencanaan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas dan pengalokasian sumber daya 3. Menjadikan kesetaraan kesehatan sebagai kunci indikator sosial dalam mengukur kinerja berbagai prakarsa lintas sektor 4. Membuat organisasi fungsional pemerintahan tingkat regional, seperti African Health Promotion Partnership untuk menyusun visi dan agenda promosi kesehatan advokasi dan mobilisasi pemberdayaan C. Menyempurnakan implementasi 1. Mengembangkan dan mengadopsi instrumen, mekanisme dan kapasitas untuk menciptakan peluang-peluang bagi lintas sektor disetiap tingkatan untuk meningkatkan kesetaraan dalam kesehatan bermasyarakat 124


KESEPAKATANNAIROBI

2. Mendorong terciptanya suatu model panutan untuk hidup sehat 3. Memperkuat dan mendorong organisasi serta kelompok masyarakat untuk membangun pendekatan yang efektif 4. Menggunakan kesempatan secara luas dalam mempromosikan kesehatan pada event-event besar, seperti kejuaraan olah raga nasional dan internasional 5. Bersikap proaktif dan bekerjasama dengan media dalam pemberian informasi dan dukungan yang bermutu

D. Membangun dan menyerapkan dasar fakta 1. Mengembangkan dan memasukan indikator-indikator kesetaraan dan kegiatan lintas sector yang berfokus pada hasil maupun faktor-faktor kesehatan 2. Mengevaluasi berbagai prakarsa dalam penentuan faktor-faktor penting dalam keberhasilan kesehatan perlu lebih di tingkatkan

IV. PemberdayaanMasyarakat Masyarakat harus berbagi kemampuan, sumber daya, dan pengambilan keputusan untuk memastikan dan mempertahankan kondisi kesetaraan dalam kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

A. Mendorong kemandirian masyarakat 1. Dengan mendengar setiap pendapat dan meyalurkan setiap aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan kegiatan promosi kesehatan 2. Mengenali dan menghargai budaya, tradisi, dan kontribusi penduduk pendatang 3. Menjamin partisipasi dan kontrol yang setara yang bermakna dalam pengambilan keputusan di seluruh kelompok, termasuk pada kelompok marginal secara sosial, ekonomi, dan politik. 4. Melibatkan individu dan kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian, kekuatan, dan pengaruh kedalam sebuah kemitraan untuk perubahan dan peningkatan derajat kesehatan 5. Membangun kapasitas masyarakat selama proses perencanan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi B. Membangun sumber daya yang berkelanjutan Melalui pengembangan sistem pembiayaan yang terkoordinasi,terintegrasi dan memiliki respon secara menyeluruh kepada tujuan yang menjadi kebutuhan masyarakat pada setiap saat


125

KESEPAKATANNAIROBI

C. Membangun dan menerapkan bukti fakta 1. Termasuk bukti emperis, tulis, dan dokumentasi (Succes Story ) dari Pembelajaran 2. Memadukan sistem pengetahuan lokal kedalam kurikulum terencana dan menjadikanya sebagai fokus utama dalam intervensi di masyarakat

V. SadarSehatdanPerilakuSehat Kesadaran merupakan esensi yang penting dalam pembangunan dan promosi kesehatan. Intervensi untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat harus didesain berdasarkan permasalahan kesehatan yangmenjadi prioritas dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Kegiatanikegiatan tersebut adalah :

A. Mendukung pemberdayaan dengan : 1. Memastikan terselenggaranya pendidikan dasar bagi seluruh warga negara 2. Upaya untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk sehat harus di bangun dalam jejaring yang sudah terbentuk dengan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki untuk memastikan sustainabilitas dan peningkatan partisipasi masyarakat. 3. Merancang intervensi peningkatan kesadaran masyarakat berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat didalam konteks politik, sosial, dan budaya dengan tidak mengenyampingkan orang yang memiliki ketidak mampuan fisik B. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi 1. Memformulasikan kerangka strategik Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat meninkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat 2. Memastikan kebijakan publik yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas termasuk wilayah terpencil. 3. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan memaksimalkan penggunaannya. C. Membangun dan Menerapkan Evidence Based 1. Mengembangkan indikator utama sadar sehat berikut dengan instrumennya yang relevan dengan permasalahan kesehatan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. 2. Menyelenggarakan survey dan monitoring sadar sehat pada tingkat individu dan masyarakat. 3. Menata system untuk memantau, mengevaluasi, dokumentasi, dan diseminasi intervensi sadar sehat.

126


KESEPAKATANNAIROBI

AKSI BERSAMA Pada saat ini negara berkembang dan negara maju dihadapkan pada penyebaran penyakit yang seharusnya dapat dicegah, dimana penyakit tersebut menjadi ancaman dan memperlemah pembangunan perekonomian di masa mendatang. 5 tanggung jawab penting bagi pemerintah dan stakeholder, yaitu : 1. Memperkuat kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia promosi kesehatan. 2. Mengarusutamakan promosi kesehatan dalam pembangunan. 3. Memberdayakan masyarakat dan individu. 4. Meningkatkan proses partisipasi masyarakat. 5. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan. The Nairobi call to action for closing the implementation gap in health promotion memperoleh dukungan global, merupakan kebutuhan mendesak yang akan memberikan perubahan penting pada kehidupan manusia.


127

128



129

130


DARI OTTAWASAMPAI NAIROBI PILAR-PILARPROMOSI KESEHATAN

BAB9

DARI OTTAWASAMPAI NAIROBI PILAR-PILARPROMOSI KESEHATAN PERJALANANKONFERENSI PROMOSI KESEHATAN Perjalanan Konferensi Internasinal Promosi Kesehatan dari yang pertama (Ottawa) sampai dengan yang ketujuh (Nairobi) telah diuraiakan dalam bab-bab sebelumnya. Demikian pula ulasan setiap hasil Konferensi yang tertuang dalam piagam, deklarasi, atau pernyataan telah pula dipaparkan. Apabila dilihat dari negara-negara tempat penyelenggaraan konferensi hampir terjadi keseimbangan, antara negara-negara maju dengan negara berkembang. Dari ketujuh konferensi tersebut, 3 konferensi diselenggarakan di negara maju (Canada, Australia, dan Swedia), dan 4 konferensi diselenggarakan di negara berkembang (Indonesia, Mexico, Bangkok, dan Kenya). Akan tetapi bila dilihat selang waktu penyelenggaraan konferensi, antara Konferensi yang pertama dan selanjutnya memang tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.

Konferensi pertama di Ottawa , 17-21 Oktober 1986, ke konferensi kedua Adelaide (5-9 April 1988), dengan selang waktu: 2 tahun 6 bulan Konfrensi kedua (Adelaide) ke konferensi ketiga di Sundsvall (9-15 Juni 1991), dengan selang waktu : 3 tahun 4 bulan. Konferensi ketiga (Sundsvall) ke konferensi keempat di Jakarta (21-25 Juli 1997), dengan selang : waktu : 7 tahun. Konferensi keempat (Jakarta) ke konferensi kelima di Kota Mexico (5-9 Juni 2000), dengan selang waktu : 3 tahun. Konferensi kelima (Kota Meksiko) ke konferensi keenam di Bangkok (8-11 Agustus 2005), dengan selang waktu : 5 tahun. Dari konferensi keenam (Bangkok) ke konferensi ketujuh di Nairobi (26-30 Oktober 2009), dengan selang waktu : 3 tahun.

PILAR-PILARPROMOSI KESEHATAN Rangkaian kesinambungan Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang pertama (Ottawa) sampai dengan yang ketujuh (Nairobi) dapat dilihat dari tema dan deklarasi, piagam atau kesepakatan sebagai hasil masing-masing konferensi tersebut. Tema dan isi kesepakatan, deklarasi atau piagam tersebut adalah merupakan tonggak atau pilar-pilar promosi kesehatan, sebagai berikut : PROMOSI KESEHATANKOMITMENGLOBALOTTAWA-JAKARTA-NAIROBI

131


1. Gerakan Menuju Kesehatan Masyarakat Baru Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang pertama merupakan barometer bagi kemajuan Promosi Kesehatan sejak Deklarasi Alma Ata. Konferensi yang dipandu dengan tema : Gerakan Menuju Kesehatan masyarakat baru (Move toward a new public health) meletakkan dasar pembaruan promosi kesehatan, sebagai pilar utama menuju pembaharuan kesehatan masyarakat. Disamping itu, pada waktu konferensi promosi kesehatan yang pertama di Ottawa tahun 1986, tinggal 4 tahun lagi batas akhir pencapaian kesehatan bagi semua tahun 2000. Hal tersebut menjadikan perhatian dan sekaligus keprihatian dan tantangan bagi para peserta konferensi. Oleh karena itu kesepakatan bersama sebagai hasil konferensi promosi kesehatan yang pertama ini merupakan rencana tindakan (action) untuk mencapai kesehatan bagi semua tahun 2000 dan setelahnya. Kesepakatan bersama ini tertuang dalam piagam Ottawa (Ottawa Charter) yang intinya adalah piagam tindakan (action) untuk mencapai kesehatan bagi semua (tahun 2000 keatas). Dalam mencapai kesehatan bagi semua, diperlukan pembaruan konsep dan tindakan-tindakan atau “aksi” promosi kesehatan dalam rangka menuju pembaruan kesehatan masyarakat baru. Promosi kesehatan sebagai bagian dari aksi atau kegiatan untuk mencapai kesehatan bagi semua dalam lingkup kesehatan masyarakat baru, dengan sendirinya harus mengembangkan konsep dan strategi baru. Untuk itu maka dirumuskan kembali promosi kesehatan yang lebih dinamis dan komprehensif. Rumusan baru tersebut adalah “Health Promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve their health” (Promosi Kesehatan adalah proses memampukan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya). Selanjutnya kesehatan dipandang sebagai sumber daya untuk kehidupan sehari-hari, bukan sebagai obyek atau tujuan kehidupan. Mengingat promosi kesehatan mempunyai jangkauan yang luas, maka selanjutnya peserta konferensi, sebelum merumuskan startegi promosi kesehatan yang baru ini, terlebih melakukan analisis determinan kesehatan terlebih dahulu, antara l ain melakukan identifikasi persyaratan untuk kesehatan (prerequisite for health), yang disebut kondisi dasar sumber daya kesehatan, yakni : suasana damai, papan, pendidikan, makanan, penghasilan, sistem lingkungan yang stabil, sumber daya yang tersedia, dan keadilan sosial kesetaraan. Mengingat prakondisi yang diperlukan untuk kesehatan sangat luas, maka promosi kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan 3 strategi yang telah dikembangkan oleh WHO (1984), yakni : advocacy (advokasi), social suppor t (dukungan sosial), dan empowerment (pemberdayaan) saja. Melengkapi Strategi Promosi Kesehatan yang telah dirumuskan oleh WHO sebelumnya, maka Ottawa Charter juga merumuskan strategi promosi kesehatan yang baru, yakni : a. Membuat kebijakan berwawasan kesehatan (Built healthy public policy ) b. Menciptakan lingkungan yang mendukung (Create supportive environment)

132


DARI OTTAWASAMPAI NAIR IROBI PIL ILAR-PI PILARP RPROMOSI KESEHATAN

c. d. e.

strengthen Memper Memp erku kuat at keg kegia iatan tan mas masya yara raka katt (st rengthen community action) Mengemba Meng embangka ngkan n kem kemampu ampuan/k an/kete eterampi rampilan lan petug petugas as (Develop personal skill) Reori Re orien entas tasii pel pelay ayana anan n ke keseh sehata atan n (Reorient health services).

Dari proses dan pengalaman konferensi Promosi Kesehatan di Ottawa, dapat diambil dua hal penting yakni : a. Ko Konfo nforen rensi si ini merupaka merupakan n peristiwa peristiwa untuk untuk menging mengingatka atkan n kembali kembali terhada terhadap p komitmen komitme n bersama, khususnya negaranegara-negara negara berkem berkembang bang tentang tentang pelaksanaan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Primer untuk mewujudkan : “sehat untuk semua (health for all)”. Di Indonesia disebut “kesuma” (kesehatan (kesehatan untuk semua), dimana pendidikan atau promosi kesehatan menjadi pilar utamanya. b. Ottawa Charter sebagai hasil kese kesepakatan pakatan bersama, adalah merupaka merupakan n “peletakk “peletakkan an dasar pembaharuan promosi promosi kesehatan dan kesinambungannya kesinambungannya “. Karena prinsip dasar Promosi Kesehatan, utamanya adalah strategi Promosi Kesehatan dan implementasinya akan dipantau melalui konferensi-konferensi promosi kesehatan berikutnya. berikutny a. Setiap konferensi konferensi Internasi Internasional onal Promosi Kesehatan, masing-mas masing-masing ing Negara peserta melaporkan perkembangan promosi kesehatan dari masing-masing, termasuk negara Indonesia. 2. Mengemban Mengembangkan gkan Keb Kebijak ijakan an Berwa Berwawasa wasan n Keseh Kesehatan atan (Built Healthy Public Policy ) Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang kedua kedua di Adelaide, Australia A ustralia menindak lanjuti dalam bentuk penjabaran strategi yang diamanatkan dalam Ottawa Ottawa Charter. Maka tema konferensi konferensi yang kedua adalah mengacu kepada strategi pertama per tama Promosi Kesehatan dari Ottawa Char Charter, ter, yakni : “Kebijakan “Kebijakan Berwawasan Kesehatan” atau lebih tegas lagi “Membuat Kebijakan Kebijakan Masyarakat sehat” (built healthy ). Tema healthy public policy ). ini mengarahkan kepada peserta seminar, semi nar, dan juga memandu kepada kesepakatan yang dihasilkan yaitu : adanya dikembangkannya dikembangkannya kebijakan-kebijakan public yang dapat mempunyai dampak positif terhadap kesehatan. Hasil akhir dari kebijakan ini dengan sendirinya adalah “masyarakat sehat”. Hasil Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang kedua dituangkan dalam rekomendasi Adelaide (The Adelaide Recommendation). Membuat kebijakan masyarakat sehat atau kebijakan berwawasan kesehatan sebagai Strategi Promosi Kesehatan Kesehata n yang pertama didasrakan pada asumsi bahwa : a. Ke Keseha sehatan tan adala adalah h tang tanggung gung jaw jawab ab bersam bersamaa diantar diantaraa sektor sektor-sek -sektor tor pemb pembangu angunan nan di setiap negara. Telah disebutkan diatas bahwa semua pembangunan mempunyai dampak ikutan terhadap masalah kesehatan. Oleh sebab itu maka semua sektor juga haru haruss ikut bertang bertangung ung jawa jawab b ter terhadap hadap masa masalah lah kes kesehatan ehatan yang ditimb ditimbulkan ulkannya nya tersebut. Tanggung Tanggung jawab ini antara laian adalah dalam bentuk keluarnya kebijakankebijakan yang mendukung pemecahan masalah atau at au program-program kesehatan. b. Ke Keseha sehatan tan adalah adalah hak hak azasi azasi manusia manusia yang yang sanga sangatt fundamenta fundamentall dan merupak merupakan an investasi sosial. Oleh sebab itu, pemerintah dan para pemegang otoritas dimanapun, serta sektor apapun perlu membuat kebijakan yang berwawasan kesehatan,, atau kebijakan masyarakat sehat. kesehatan


133

DARI OTTAWASAMPAI NAIR IROBI PIL ILAR-P -PIL ILARP RPROMOSI KESEHATAN

c.

Masih terk terkait ait dengan dengan keseh kesehatan atan merupa merupakan kan hak hak azasi azasi manusia, manusia, maka maka perlu perlu adanya adanya pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerataan pelayanan kesehatan perlu untuk mencapai pemerataan derajat kesehatan bagi semua orang seperti yang diamanatkan oleh Alma Ata (health for all). Untuk mencapai pemerataan ini perlu adanya dukungan kebijakan dari para pemegang otoritas diberbagai sektor, dan tingkat atau jenjang adiministrasi pemeritahan dan swasta.

Dengan kebijakan yang berwawasan kesehatan atau kebijakan masyarakat sehat ini penting, karena terkait dengan hak dasar masyarakat masyarakat (hak azasi manusia) . Oleh sebab itu peserta konferensi konferensi dari masing-masing masing-masing negara diharapkan mampu meyakinkan pemerintahnya untuk mengembangkan kebijakan pemerataan pelayananan kesehatan dasar utamanya untuk memprioritaskannya kepada rakyat miskin dan pada kelompok yang rentan ( underprivileged and vulnerable groups). Kelompok-kelompok inilah terutama di Negara-negara berkembang yang tidak memperoleh pemerataan pelayanan kesehatan.. Sehingga jelas kelompok ini tidak kesehatan t idak mempunyai derajat kesehatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Kebijakan yang berwawasan kesehatan kesehatan bukan hanya berarti kebijakan yang langsung berdampak kepada kesehatan masyarakat saja, tetapi juga kebijakan yang tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan. Misalnya, kebijakan terhadap determinan kesehatan antara lain : lingkungan fisik, ekonomi, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. sebagainya. Sebagai Sebagai contoh kebijakan larangan penggunaan bensin tanpa timbal dan larangan penggunaan pupuk kimia untuk mencegah polusi lingkungan lingkungan (udara dan air), larangan merokok merokok di tempat-tempat umum, larangan penggunaan zat pewarna pada makanan, dan sebagainya. kebijakan ini memang tidak langsung akan menyentuh kesehatan masyarakat, tetapi akan bepengaruh secara tidak langsung, antara lain masyarakat akan hidup di lingkungan dan perilaku yang tidak kondusif untuk kesehatan mereka. 3. Mencip Menciptaka takan n Lingkung Lingkungan an Yang Yang Mend Mendukun ukung g Keseh Kesehatan atan (Create supportive Environment) Tema konferensi Internasional Promosi Kesehatan ketiga di Sundsvall, Swedia mengacu strategi kedua Promosi Kesehatan yang tertuang di dalam Ottawa charter. Apabila konferensi konfer ensi yang kedua di Adelaide -Australia merupakan penjabaran strategi pert ama promosi kesehatan dalam Ottawa Charter, Char ter, maka konferensi konferensi ketiga diarahkan untuk lebih mengelaborasi atau penjabaran strategi kedua, yakni terciptanya lingkungan yang mendukung kesehatan (supportive environment ). Tema ini masih merupakan kesinambungan dari tema konferensi Adelaide. Kedua konferensi (Adelaide dan Sundsvall) mengacu kepada strategi 1 dan 2 strategi dalam Ottawa Charter, Charter, maka pokok pembahasan dan rumusannya adalah merupakan bentuk operasionalisasi dari Strategi Promosi Kesehatan dalam Ottawa Charter. Meskipun hasil yang diharapkan sama, yakni terciptanya kondisi yang mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan merata bagi seluruh kelompok masyarakat, tetapi hasil antaranya berbeda :

134



a.

Strategi 1: Mengemba Strategi Mengembangkan ngkan kebijak kebijakan an yang yang berwawas berwawasan an kesehatan kesehatan atau kebijakan kebijakan masyarakat sehat (healthy public policy ). ). Dari hasil Rekomendasi Adelaide yang diharapkan adalah keluarnya atau dikembangkannya kebijakan yang mendukung kesehatan. Kebijakan ini bentuknya perangkat lunak (software ), berupa Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat atau Daerah, Surat keputusan keputusan Presiden, Gubernur, Gubernur, Bupati, atau Camat, dan para penjabat yang memegang memegang otoritas otoritas diberbagai sektor sektor pembangunan baik pemerintah maupun swasta (Industri, Perdagangan, Pertanian, Pendidikan, Perusahaan, dan sebagainya). Undang-Undang atau peraturanperaturan tersebut berisikan : anjuran-anjuran untuk terciptanya terciptanya perilaku dan lingkungan yang sehat, dan larangan tehadap sesuatu yang merugikan kesehatan, atau anjuran-anjuran untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat merugikan kesehatan dirinya sendiri, kesehatan kelompok atau kesehatan masyarakat.

b.

Startegii 2: Men Starteg Mencip ciptaka takan n lingku lingkunga ngan n yang yang mend mendukun ukung g kese kesehatan hatan (supportive environment). Dari Pernyataan Sundsvall hasil atau output yang diharapkan adalah lingkungan (baik fisik maupun non fisik) yang mendukung terhadap terwujudnya kesehatan masyarakat. Lingkungan Lingkungan yang mendukung mendukung kesehatan dalam bentuk bentuk perangkat keras (hardware ), yaitu lingkungan fisik misalnya : jamban keluarga, tersedianya tersedianya air bersih, tersediany tersedianyaa perumahan, tersediannya makanan sehat, dan sebagainya. Disamping itu, lingkungan yang mendukung kesehatan dapat dalam bentuk atau berwujud perangkat lunak (soft ware) misalnya : keamanan, ketenangan, kedamaian,, kesejahte kedamaian kesejahteraan raan sosial, dan sebaginya.

Munculnya pernyataan Sundsvall Sundsval l terkait dengan strategi promosi kesehatan yang kedua adalah karena adanya kesadaran bersama bahwa derajat kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang masih sangat rendah. Disamping itu, terkait dengan isu pemerataan pelayanan kesehatan, kesehatan, terjadi kesenjang kesenjangan an yang sangat lebar antara kelompok kaya dengan kelompok masyarakat miskin. Ketimpangan atau kesenjangan ini dapat dipengaruhi karena terjadinya kesenjangan antara lingkungan yang mendukung, antara negara maju dengan negara berkembang, dan antara kelompok masyarakat masyarakat kaya dan kelompo kelompokk masyarakat miskin disuatu negara. Banyak kelompok masyarakat yang belum terpenuhi dan terakses lingkungan yang mendukung kesehatan, antara lain rumah sehat, air bersih, bers ih, sarana pembuangan limbah, udara bersih dan sebagainya. Sebagian kelompok kelompok masyarakat juga masih banyak yang belum memperoleh lingkungan non fisik yang mendukung, antara lain keamanan, ekonomi, ekono mi, pendidikan dan sebagainya. Namun disisi lain, banyak kelompok masyarakat serba kelebihan, hidup dilingkungan serba mewah, rumah tinggal dengan fasilitas memadai, kemudahan hidup yang berlebihan, dan sebagainya.


135


Kesenjangan lingkungan yang mendukung kesehatan tersebut dapat diperpendek, bahkan dapat dihilangkan sama sekali, apabila pihak atau sektor pembangunan dimasing-masing negara peserta konferensi mengambil bagian. Pengadaan sarana dan prasarana air bersih, pembuangan limbah, perumahan perlu keterlibatan sektor perumahan, pekerjaan umum, keuangan, dan sebagainya. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dari segi sosial, pendidikan, keamanan, kesejahteraan sosial diperlukan keterlibatan sektor sosial, pendidikan, pertahanan dan kemanan, dan seterusnya. 4. Pemeran Baru Pada Era Baru (New Player for The New Era) Konferensi Internasional Promosi Kesehatan keempat di Jakarta dengan tema “Pemeran baru pada era baru : Mengantarkan Promosi Kesehatan pada abad ke 21” ( New player for the new era : Leading health promotion into the 21 century ) merupakan saat yang sangat menentukan dalam pengembangan Strategi Promosi Kesehatan . Seperti telah disebutkan diatas bahwa konferensi Adelaide dan Sundsvall telah membahas dan menjabarkan strategi Promosi Kesehatan (strategi 1 dan 2) yang tertu ang dalam Piagam Ottawa hasil konferensi pertama di Ottawa. Pada konferensi yang ketiga di Jakarta ini dibahas tentang bagaimana melibatkan pihak lain khususnya dunia usaha (sektor swasta) atau para pemegang otoritas untuk mengeluarkan kebijakan berwawasan kesehatan dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan (strategi 2). Untuk menghadapi tantangan promosi kesehatan pada khususnya, dan kesehatan masyarakat pada umumnya untuk memasuki abad ke 21, maka sektor swasta perlu lebih ditingkatkan perannya. Oleh sebab ini dalam Konferensi Promosi Kesehatan yang keempat di Jakarta ini lebih menargetkan “sektor swasta” sebagai pemeran baru dalam promosi kesehatan. Apabila konferensi promosi kesehatan sebelumnya (pertama sampai ketiga) peserta konferensi didominasi oleh perwakilan peserta dari pemerintahan baik dari perguruan tinggi maupun kementerian kesehatan, maka pada konfrensi kempat di Jakarta ini sudah banyak dihadiri oleh perwakilan peserta dari swasta, baik dari LSM (lembaga swadaya masyarakat ), maupun dari perusahaan swasta. Dalam konferensi keempat di Jakarat, promosi kesehatan menghasilkan kesepakatan dan priorita s kegiatan dalam menghadapi tantangan abad ke 21 ini, yakni : a. Untuk sektor kesehatan dan sektor non kesehatan, baik untuk institusi pemerintah maupun swasta, diharapkan meningkatkan tanggung jawab sosialnya, termasuk kesehatan. Ditekankan bahwa kesehatan masyarakat bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga tanggung jawab semua. b. Pembangun kesehatan merupakan investasi sumber daya manusia dalam pembangunan. Oleh sebab itu investasi dalam sektor kesehatan harus ditingkatkan di semua sektor baik pemerintah maupun swasta untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. c. Untuk menghadapi tantangan abad ke 21 ini, promosi kesehatan pada khususnya, dan sektor kesehatan pada umumnya tidak dapat berjalan sendiri. Oleh sebab itu kemitraan dengan sektor lain baik pemerintah maupun swsata perlu dikembangkan dan ditingkatkan. 136



d.

e.

Sasaran promosi kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan adalah masyarakat yang berdaya dalam bidang kesehatan. Yaitu masyarakat yang mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Hal ini berarti setiap orang dalam masyarakat harus berperan dalam pemberdayaan kesehatan mereka. Oleh sebab itu promosi kesehatan harus dilakasanakan “oleh”, “ dengan”, dan “untuk” masyarakat, bukannya untuk dan kepada masyarakat saja. Bahwa semua kegiatan ditujukan untuk masyarakat yang berdaya dalam kesehatan memerlukan sarana dan prasarana atau infrastruktur promosi kesehatan. Untuk terwujudnya sarana prasarana tersebut memerlukan biaya. Adalah kewajiban bagi penyelenggara program kesehatan di setiap negara dan sektor-sektor terkait dengan kesehatan untuk menggali dan memfasilitasi terwujudnya biaya atau dana sarana prasarana guna terlaksananya program promosi kesehatan ini.

5. Menjembatani Kesenjangan Pemerataan (Bridging the Equity gap) Konfrensi Internasional Promosi Kesehatan yang kelima di Kota Mexico mengambil tema : Menjembatani Kesenjangan Keadilan atau Pemerataan atau “ bridging the equity gap”. Diakui bersama bahwa masalah ketidakadilan atau ketidakmerataan itu bukan hanya masalah ekonomi dan kesejahteraan saja. Dalam kesehatanpun terjadi ketidakadilan atau tidaknya pemerataan (equity gap atau inequity ). Keadilan atau pemerataan dalam konteks kesehatan adalah terjaminnya semua orang untuk memperoleh kesempatan untuk hidup sehat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat, terutama di negara-negara berkembang terjadi kesejangan ( gap) untuk memperoleh kesempatan tersebut. Untuk mencapai agar setiap orang mempunyai kesempatan hidup sehat ini, promosi kesehatan mempunyai peran yang sangat penting. Dengan perkataan lain promosi kesehatan diharapkan menjadi jembatan untuk kesenjangan masyarakat dalam memperoleh kesempatan hidup sehat. Konferensi Promosi Kesehatan yang ke-lima memang berbeda dengan konferensikonferensi sebelumnya (yang pertama sampai keempat). Karena dalam konferensi ini diselenggarakan juga program untuk pertemuan para menteri atau setingkat menteri dari negara-negara peserta konferensi. Dalam pertemuan ini, masing-masing menteri atau perwakilan menteri dari negara-negara peserta, diberi kesempatan untuk membagi pengalaman dan tantangan-tantangan yang dihadapi masing-masing negara utamanya dalam pelaksanaan promosi kesehatan. Para menteri atau perwakilan menteri juga diminta untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan terkait dengan Promosi Kesehatan. Selanjutnya hasil pertemuan para Menteri inilah yang menjadi dasar untuk merumuskan hasil konferensi yang ke-lima di Kota Mexico ini. Maka dari itulah hasil Konferensi Promosi Kesehatan yang kelima di Mexico disebut “Mexico Ministerial Statement for the Promotion of Health: From the ideas to action”. Pernyataan ini ditandatangani oleh ratusan lebih dari negara-negara pesert a konferensi, termasuk Indonesia. Pernyataan para Menteri Kesehatan didasari adanya tantangan yang besar terhadap program kesehatan, yakni adanya kesenjangan tingkat kesehatan masyarakat yang tajam. Untuk itu diperukan terobosan-terobosan baru guna menutup


137


kesenjangan tersebut, paling tidak mengurangi atau memperpendek kesenjangan tersebut. Dalam mengurangi atau memperpendek kesenjangan ini promosi kesehatan dituntut kontribusinya lebih besar. Dalam hal ini, upaya-upaya yang dilakukan bukan hanya ditujukan kepada perilaku saja, melainkan ditujukan kepada semua determinan kesehatan. Hal ini penting, karena promosi kesehatan mempunyai strategi intervensi atau pendekatan yang cukup efektif terhadap para pemegang otoritas terhadap determinan-determinan kesehatan tersebut. Pernyataan Menteri-Menteri di Mexico ini diberi sub tema : dari ide-ide menjadi tindakan (from ideas to action). Maka dari itu guna merealisasikan ide-ide menjadi tindakan-tindakan tersebut, dirumuskanlah pernyataan-pernyatan sebagai berikut: a. Memposisikan kesehatan sebagai hal yang prioritas utama dalam kebijakan dan program-program lokal, regional, nasional dan internasional b. Mengambil posisi peran kunci dalam melibatkan atau partisipasi dari semua sektor dan masyarakat madani dalam mengimplementasikan upaya-upaya peningkatan kesehatan dengan cara memperkuat dan memperluas kemitraan dalam kesehatan. c. Mendukung dalam mempersiapkan perencanaan program-program yang dilakukan oleh sektor-sektor dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat, mulai dari identifikasi dan analisis masalah, membantu menentukan prioritas masalah, menyediakan data-data penelitian, dan sebagainya. d. Memantapkan dan memperkuat jaringan kerja baik nasional maupun internasional guna meningkatkan kesehatan masyarakat. e. Melakukan advokasi kepada badan dunia atau bangsa-bangsa, agar lebih bertanggung jawab terhadap dampak setiap sektor pembangunan (pertanian, kehutanan, transportasi, perdagangan, dan sebaginya) terhadap kesehatan. 6. Promosi Kesehatan di Dunia yang Menglobal (Health Promotion in Globalized World) Konferensi Internasinal Promosi Kesehatan yang keenam di Bangkok, Thailand mengambil tema : Promosi Kesehatan di Dunia yang Mengglobal (Health promotion in Globalized World). Hasil konferensi Bangkok dituangkan dalam Piagam Bangkok yang intinya suatu kesepakatan para peserta konferensi dalam memperkuat dan meningkatkan kebijakan dan kemitraan untuk memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan kesehatan dan pemerataan derajat kesehatan mayarakat. Oleh sebab itu masalah pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesehatan dan pemerataan kesehatan adalah merupakan pusat pembangunan global dan nasional. Untuk peningkatan dan pemerataan kesehatan bagi semua orang ini peran Promosi Kesehatan sangat besar. Maka dari itu dikatakan bahawa peran promosi Kesehatan sejak konferensi di Bangkok ini sudah harus menjadi isu dunia atau “mendunia”. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui bahwa mencapai standar atau derajat kesehatan yang setingginya adalah kerupkan hak azasi (fundamental right) bagi setiap bangsa dan setiap orang tanpa adanya perbedaan (diskriminasi). Promosi kesehatan dilaksanakan untuk mempermudah terwujudnya derajat kesehatan yang seoptimal mungkin bagi setiap orang. Hal ini berarti terjaminnya salah satu hak azasi manusia

138



bagi setiap orang. Dalam mewujudkan hak azazi manusia bagi setiap orang ini promosi kesehatan tidak hanya memfokuskan pada tujuan akhirnya yakni derajat kesehatan yang optimal tersebut, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan tersebut (determinants of health). Oleh sebab itu dalam rangka globalisasi promosi kesehatan untuk mewujudkan salah satu hak azazi manusia, konferensi Bangkok ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang kritis dan penting (critical factors) yang mempengrauhi, bahkan sebagai ancaman kesehatan masyarakat global, yakni : a. Meningkatnya ketidakadilan didalam dan antar Negara : Ketidakadilan antar kelompok masyarakat baik dinegara-negara berkembang maupun dinegara-negara maju cenderung meningkat Jurang pemisah antara kelompok yang “beruntung”(kaya) dan “tidak beruntung” (miskin) semakin tajam. Perbedaan antara kedua kelompok ini berdampak juga terhadap perbedaan derajat kesehatan. Ketidakadilan atau kesenjangan terjadi antar negara, juga antara Negara maju (developed countries) dan Negara berkembang (developing countries). Upaya menjembatani kesenjangan ini sebenarnya juga telah dibahas dan bahkan menjadi tema dalam konferensi Promosi Kesehatan yang kelima di Kota Mexico : “bridging the equity gap”. Tetapi dalam perjalan di masing-masing Negara belum terjadi seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu pada konferensi yang keenam di Bangkok ini masih tetap menjadi isu dan masih tetap dibahas. b.

Pola baru konsumsi dan komunikasi : Baik di negara-negara maju maupun dinegara-negara berkembang terjadi kecenderungan atau “trend” baru perilaku masyarakat dibidang konsumsi dan komunikasi. Pola konsumsi makanan cenderung makanan yang tidak sehat (menu tidak seimbang), tinggi lemak dan protein dan rendah karbohidrat, vitamin dan mineral. Karena kesibukan yang meningkat, masyarakat cenderung makan makanan cepat saja dan menggunakan bahan-bahan pengawet makanan. Karena meningkatnya teknologi komunikasi, informasi dari belahan dunia yang satu dengan mudah dan cepat masuk kebelahan dunia yang lain, termasuk juga pengaruh negatifnya.

c.

Komersialisasi: Dengan berkembangnya produk-produk baru dalam bidang alat-alat transportasi, komunikasi, perumahan, pakaian dan sebagainya, orang cenderung membeli sesuatu, termasuk makanan dan minuman bukan didasarkan karena kebutuhan tetapi kesenangan, keinginan, atau “nafsu”. Mengkonsumsi makan dan minuman bukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, tetapi utuk kenikmatan atau kesenangan sesaat. Membeli pakaian, mobil, peralatan rumah tangga dan sebagainya, bukan karena untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi karena kesenangan atu hobinya. Kadang-kadang demi pemenuhan kesenengan tersebut menjadi “bumerang” bagi kesehatan atau hidupnya.


139


d.

Perubahan lingkungan global: Perubahan lingkungan akibat perilaku manusia misalnya hutan yang dibabat untuk lahan pertanian, perkebunan atau perumahan akan menyebabkan banjir, tanah longsor disatu sisi, dan disisi yang lain akan menyebabkan berkurangnya penyerapan CO2. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang berarti meningkatkan penggunaan bahan bakar dan berdampak terhadap meningkatnya polusi udara. Lebih lanjut dari dampak ini semua maka akan menyebabkan perubahan lingkungan global. Perubahan lingkungan global ini selanjutnya menyebabkan perubahan iklim, cuaca, dan curah hujan. Akibat dari perubahanperubahan itu semua yang menerima dampak yang paling akhir adalah kesehatan manusia. Penyakit menular cenderung meningkat kualitas dan kuantitasnya, penyakit-penyakit tidak menular akibat dari polusi udara, kimia (keracunan), kecelakaan, dan sebaginya juga meningkat.

e.

Urbanisasi: Perpindahan penduduk dari desa ke kota tidak hanya terjadi di negara-negara bekembang saja, tetapi juga dinegara maju. Lebih dramatis lagi terj adi perpindahan penduduk dari desa di negara-negara berkembang ke kota di negara-negara maju. Urbanisasi ini akan menimbulkan ketidakseimbangan distribusi penduduk. Di kota-kota kepadatan penduduk sangat tinggi, sebaliknya di desa-desa kepadatan penduduknya sangat rendah. Ketidakseimbangan distribusi penduduk ini juga dapat berakibat terjadinya ketidakseimbangan kesempatan orang untuk memperoleh kesempatan hidup sehat dan pelayanan kesehatan.

7. Meningkatkan Kesehatan dan Pembangunan, Menutup Kesenjangan : Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang ke tujuh di Nairobi, Kenya, dengan tema: Meningkatkan kesehatan dan pembangunan, menutup kesenjangan implementasi “Promoting Health and Development : Closing the Implementation Gap ”. Tema ini sebagai bentuk respons terhadap terjadinya kesenjangan pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan dimanapun juga. Baik kesenjangan pembangunan kesehatan antar negara ( negara-negara maju dengan negara-negara berkembang), maupun kesenjangan pembangunan di dalam masing-masing negara, kesenjangan pembangunan antar provinsi atau negara bagian, antar kabupaten/kota, antar desa dan kota, dan sebagainya. Untuk menutup kesenjangan pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan terebut, konferensi Promosi Kesehatan di Nairobi ini telah berhasil membahas rencana aksi dari berbagai perspektif, yang dikelompokkan menjadi: a. Penguatan lembaga (institusi) Promosi Kesehatan (Capacity Building for Health Promotion ) : Penguatan lembaga atau institusi Promosi Kesehatan sangat strategi dalam pembangunan, utama pembangunan sektor kesehatan. Hal ini didasari pengalaman dari berbagai Negara, bahwa institusi Promosi Kesehatan dimanapun juga, baik antar negara maupun inter institusi didalam suatu negara lemah. Lemahnya institusi

140


DARI OTTAWASAMPAI NAIR IROBI PIL ILAR-PI PILARP RPROMOSI KESEHATAN

ini bukan hanya dilihat dari sumberdaya manusia (tenaganya) saja, tetapi juga sumber daya yang yang lain, yakni infrastruktur yang lain. Oleh sebab itu dalam penguatan lembaga atau institusi Promosi Kesehatan, Kesehatan, infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia manusia perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya upaya-upaya antara lain : a). Memperkuat kepemimpinan Promosi Kesehatan, b). Memperkuat manajemen kerja, c). Meningkatkan pembiayaan atau anggaran anggaran promosi kesehatan, dan sebagainya. b.

Memper Memp erku kuat at sist sistem em kes keseh ehat atan an (strengthe strengthening ning health system) : Setiap Negara, termasuk Indonesia Indonesia mempunyai Sistem Kesehatan yang berbedabeda. Sistem Kesehatan Negara , atau di Indonesia disebut SKN (Sistem Kesehatan Nasional) adalah merupakan panduan pembangunan kesehatan nasional, termasuk pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, guna mencapai tujuan pembangunan, termasuk pembangunan bidang kesehatan maka perlu penguatan sistem kesehatan kesehatan tersebut tersebut antara lain melalui : 1). Menyempur Menyempurnakan nakan kebijakan-ke kebijakan-kebijakan bijakan publik yang terkait dengan isu-isu kesehatan yang strategis yang menjadi mengancam kesehatan penduduk, seperti meluasnya penyebaran HIV/AIDS, menurunnya kesehatan perempuan perempuan yang dapat berakibat terhadap kualitas hidup bagi generasi selanjutnya, meningkatnya populasi lansia, dan sebagainy sebagainya. a. Meningkatnya populasi lanjut usia (lansia) memang merupakan indikator dari meningkatnya kesehatan masyarakat, tetapi dipihak lain (terutama di negara-negara berkembang) kualitas hidup lansia ini rendah. Oleh sebab itu akan menjadi beban ganda dalam angka ketergantung ketergantungan an penduduk. Di negara-negara negara-negara berkembang berkembang populasi anak balita (umur dibawah umur 5 tahun) masih tinggi, sekitar 12,0% dari jumlah penduduk. Kelompo Kelompokk anak balita adalah merupakan merupakan kelompok kelompok ketergantungan terhadap penduduk yang lain. Sementara itu lansia dipihak yang lain, jumlahnya juga meningkat meningkat (sekitar 10,0%) 10,0%) dari jumlah penduduk. Hal ini akan menyebabkan beban ganda bagi penduduk yang produktif meningkat. 2). Menin Meningkat gkatkan kan akses akses pelay pelayanan anan kese kesehatan hatan:: Telah disebutkan di atas bahwa kesenjangan pelayanan kesehatan terjadi di mana-mana, terutama di negara-negara berkembang. Ini berarti bahwa di satu pihak, kelompok masyarakat sangat mudah mengakses pelayanan kesehatan. Tatapi Ta tapi dipihak yang lain banyak kelompok masyarakat yang sulit dan bahkan tidak mampu mengakses pelayanan pelayanan kesehatan, walau pelayanan kesehatan yang sederhanapun. sederhanapun. Oleh sebab itu akses pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan bagi kelompok masyarakat dimanapun harus ditingkatkan. Peningkatan akses pelayanan memang tidak hanya karena jarak yang dekat antara masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga dengan menurunkan “biaya” pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat mampu mengaksesnya mengaksesnya..

c.

Kemitraa Kemit raan n dan dan kerj kerjaa sama sama lint lintas as sect sector or (partnership and intersector action) : Kemitraan dan kerja sama lintas sektor sebenarnya telah dibahas dan telah dihasilkan kesepakatan bersama dalam Konferensi Promosi Kesehatan di Jakarta tahun 1997,


141


dan telah tertuang didalam Deklarasi Jakarta. Dengan hadirnya para peserta dari berbagai latar belakang, baik dari sektor kesehatan maupun non kesehatan, baik dari pemerintahan maupun swasta, adalah merupakan pencerminan pencerminan dari adanya kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Kemudian Konferensi Konferensi Nairobi ini ditekankan kembali pentingnya kemitraan dan kerjasama lintas sektor dalam menutup kesenjangan pembangunan, termasuk kesenjangan pembangunan pelayanan kesehatan. Keterlibatan sektor-sektor non kesehatan dalam pembangunan kesehatan tidak semata-mata dalam bentuk infrastruktur infrast ruktur atau pelayanan kesehatan saja, tetapi juga dalam bentuk kebijakan publik. Misalnya larangan merokok merokok atau penyediaan tempat untuk yang merokok dan yang tidak merokok diruang pubilk adalah juga merupakan merupakan bentuk partisipasi dari mitra sektor kesehatan, kesehatan, utamanya dalam dukungan kebijakan publik. d.

Pember Pemb erda daya yaan an ma masy syar arak akat at (Community Empowerment) : Strategi Promosi Kesehatan dari WHO (1984) menyatakan behwa pemberdayaan (empowerment) ditujukan kepada masyarakat sebagai sasaran utama (primer) Promosi Kesehatan. Hal ini mempunyai makna bahwa tujuan utama Promosi Kesehatan adalah pemberdayaan masyarakat, atau masyarakat yang berdaya (berdaya dalam bidang kesehatan). Kita telah sepakat bahwa masyarakat yang berdaya bidang kesehatan, apabila sesorang atau masyarakat mau dan mampu memelihara kesehatan kesehatan mereka mereka sendiri. Dimensi individu atau masyarakat masyarakat yang berdaya dalam kesehatan mencakup: 1) Bila sakit sakit mau dan dan mampu mampu mengatasi mengatasi masalah masalah keseh kesehatan atannya nya tersebu tersebut, t, baik mandiri atau minta bantuan terhadap terhadap pelayanan kesehatan. kesehatan. 2) Bila sehat sehat mau mau dan mampu mampu mempertaha mempertahankan nkan tingka tingkatt kesehatan kesehatannya nya terseb tersebut ut (mencegah dari penyakit atau masalah kesehatan yang lain, dan meningkatkan kesehatannya).

e.

Melek/sad Melek/ sadar ar kese keseha hatan tan dan per perila ilaku ku sehat sehat (health literacy and health behavior ) : Melek atau sadar akan kesehatan dan berperilaku sehat sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan kesehatan. kesehatan. Artinya seseorang atau masyarakat yang “melek”, “sadar” atau “tahu” kesehatan adalah merupakan prasyarat untuk berperilaku hidup sehat. Berperilaku Berperilaku hidup sehat itu berarti seseorang atau masyarakat masyarakat telah mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri, atau telah berdaya dalam kesehatan. Disamping itu melek kesehatan atau sadar akan kesehatan berarti juga mau memanfaatkan teknologi kesehatan, baik untuk mempertahankan kesehatannya (preventif dan promotif), maupun untuk memperoleh penyembuhan dan pemulihan pada waktu sakit atau terjadinya masalah kesehatan yang lain (kuratif dan rehabilitatif).

142


DAFTARP RPUSTAKA

DAFT FTARPUSTAKA Fichtenberg CM dan Glantz SA. Effect of smoke-free workplaces on smoking behavior: a sistematic review. British Medical Journal 325, 2002:188-191 Chaloupka FJ, Saffer H. The demand for cigarettes and restrictions on smoking in the workplace. National Bureau of Economic Research, 1988. Working paper No. 2663 Wakefield MA, dkk. Workplace smoking restrictions, occupational status and reduced cigarette consumption. J. Occup Med 34, 1992: 693-697 Centers for Disease Control and Prevention. Ten great public health achievements-United States, 1900-1999. 1900-1999. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1999;48 1999;48:241-243.[ :241-243.[Medline] Medline] Hartsfield D, D , Moulton AD, McKie KL. A review of model public health laws. Am J Public Health. 2007;97(Suppl_1):S56-S61 Spasoff RA. Epidemiologic Methods for Health Policy. New York, NY: Oxford University Press; 1999. Ross C. Brownson, Jamie F. Chriqui, and Katherine A. Stamatakis. Understanding Evidence-Based Public Health Policy. Policy. American Journal of Public Health Vol 99, No. 9 Jul 16, 2009 September 2009, | 1576-1583 Choi BC, Pang T, Lin V, et al. Can scientists and policy makers work together? J Epidemiol Community Health. 2005;59:6 2005;59:632-637. 32-637. Kingdon JW. Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York, NY: Addison-Wesley Educational Publishers Inc; 2003. Sallis JF, Cervero RB, Ascher W, Henderson KA, Kraft MK, Kerr J. An ecological approach to creating active living communities. Annu Rev Public Health. 2006;27:297-322. 2006;27:297-322. Friedlaender E, Winston F. Evidence based advocacy. Inj Prev. 2004; 10:324-326. Carlisle S. Health promotion, advocacy and health inequalities: a conceptual framework. Health Promot Int. 2000; 15:369-376. McQueen DV. Strengthening the evidence base for health promotion. Health Promot Int. 2001;16:261-268. Moulton AD, Mercer SL, Popovic T, T, et al.. The scientific basis for law as a public health tool. Am J Public Health. 2009;99:17-24. 2009;99:17-24. Lindsey LLM, Ah Yun K. Examining the persuasive effect of statistical messages: a test of mediating relationships. Commun Stud. 2003;54:306-321. 2003;54:306-321. Allen M, Bruflat R, Fucilla R, et al.. Testing the persuasiveness of evidence: combining narrative and statistical forms. Commun Res Rep. 2000;17:3 2000;17:331-336. 31-336.


143

DAFTARPUSTAKA

Zaza S, Briss PA, Harris KW, eds. The Guide to Community Preventive Services: What Works to Promote Health? New York, NY: Oxford University Press; 2005. Hoehner CM, Soares J, Perez DP, et al. Physical activity interventions in Latin America: a sistematic review. Am J Prev Med. 2008;34:224-233. Kahn EB, Ramsey LT, Brownson RC, et al. The effectiveness of interventions to increase physical activity. A sistematic review. Am J Prev Med. 2002; 22(4 Suppl):73-107. McKinlay JB. Paradigmatic obstacles to improving the health of populations-implications for health policy. Salud Publica Mex. 1998;40:369-379. Green LW. Public health asks of sistems science: to advance our evidencebased practice, can you help us get more practice-based evidence? Am J Public Health. 2006;96:406-409. Halkitis P, Parsons JT, Stirratt MA. Double epidemic: Crystal methamphetamine use in relation to HIV transmission among gay men. J Homosex 2001; 41: 17-35. doi: 10.1300/ J082v41n02_02 Paul JP, Pollack L, Osmond D, Catania JA. Viagra (sildenafil) use in a population-based sample of U.S. men who have sex with men. Sex Transm Dis 2005; 32: 531-3. doi: 10.1097/ 01.olq.00001752 94.76494.77 Prestage, Garrett. Using drugs for sex: playing with risk? Dalam www.publish.csiro.au/journals/sh Dahlgren, Whitehead M. 1991. Policies and Strategies to Promote Sosial Equity in Health. Stockholm: Institute for Future Studies. Benzeval M, Judge K, Whitehead M (eds). 1995. Tackling inequalities in Health: An Agenda for Action. London: King’s Fund. Hanlon, John. 1955. Priciples of Public Health Administration, St. Louis: The CV Mosby Company Hardeman W, van Damme W, van Pelt M, Ir P. Heng Kimvan, Messen B. Access to health care for all? User fees plus a Health Equity Fund in Sotnikum, Cambodia. Health Policy Plan 2004;19:22-32. PMID:14679282 doi:10.1093/heapol/czh003 Bigdeli, Maryam dan Peter Leslie Annear. Barriers to access and the purchasing function of health equity funds: lessons from Cambodia. Bull World Health Organ 2009;87:560-564 | doi:10.2471/BLT.08.053058 Baqui, Abdullah H, Amanda M Rosecrans dkk. NGO facilitation of a government community-based maternal and neonatal health programme in rural India: improvements in equity. Health Policy and Planning 2008;23:234-243 Fieldgrass J. 1992. Partnerships in Health Promotion. London: Health Education Authority Naidoo J, Wills J. 1998. Practising Health Promotion: Dilemmas and Challenges. London: Bailliere Tindall.

144


DAFTARPUSTAKA

Scriven A (ed). 1998. Alliences in Health Promotion: Theory and Practice. Macmillan, Basingstoke Green, Lawrence. 1980.Health education Planning. A Diagnostic Approach. The John Hopki ns University: Mayfield Publishing Co Lee, Albert, Hua Fu, Ji Chenyi. Health promotion activities in China from the Ottawa Charter to the Bangkok Charter: revolution to evolution. Promotion & Education, 2007. Vol 144, Iss. 4 Maria Acosta-Mendez, Lorenza Mariscal-Servitje, Carlos Santos-Burgoa. The present and future of Mexican health promotion. Promotion & Education. 2007. Vol. 14, Iss. 4; p. 224 Stover, Gabriel N. Sosial conditions and health. American Journal of public Health. Aug 2009. Vol. 99, Iss. 8; p. 1355. Washington WHO. Female genital mutilation and obstetric outcome : WHO collaborative prospective study in six African countries. Mohammed A Tag-Eldin, Mohsen A Gadallah, Mahmoud N Al-Tayeb, Mostafa Abdel-Aty, et al. Prevalence of female genital cutting among Egyptian girls. Bulletin of the World Health Organization. Geneva: Apr 2008. Vol. 86, Iss. 4; p. 269 Public Health Agency of Canada. (2006). What determines health? Ottawa : Author. Retrieved June 7, 2006, from http : //www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/phdd/determinants/index.html Racher, Frances E dan Robert C Annis. Respecting culture and honoring diversity in community practice. Research and Theory for Nursing Practice : An International Journal, Vol 21, No. 4, 2007 Fleras, A., & Elliott, J. (2002). Engaging diversity: Multiculturalism in Canada (2nd ed.). Toronto: Nelson Thomas Learning. Driedger, L. (2003). Race and ethnicity: Finding identities and equalities (2nd ed.). Don Mills, ON : Oxford University Press. Birx, H. J. (2006). Encyclopedia of anthropology. Thousand Oaks, CA: Sage. Anonymous.Who runs global health? The Lancet. London : Jun 20-Jun 26, 2009. Vol. 373, Iss. 9681; p. 2083 Raeburn, J. !993. How effectiveis strengthening community action as a strategy for health promotion ? Participaction No. 3. Toronto : University of Toronto Jackson T, Mitchell S, Wright M. 1989. The community development continuum. Community Health Studies 8. Rissel C. 1994. Empowerment the holy grail of health promotion ? Health Promotion International 9. Gruber J, Trickett EJ. 1987. Can we empower others? The paradox of empowerment in the governing of an alternative public school. American Journal of Community Psychology 15.


145

DAFTARPUSTAKA

Barr A. 1995. Empowering communities-beyond fashionable rhetoric? Some reflections on Scottish experience. Community Development Journal 30 International Union of Health Promotion and Education (UHPE), Promotion and Education, Supplement Journal of Health Promotion and Education, Saint-Denis Cedex-France, 2007. Jong-wook, Lee. Opening addresses the 6th global conference on health promotion. Health Promotion International, Vol 21 No. S1, 2007. Catford, J. (2006) (Editorials) Creating political will: moving from the science to the art of health promotion. Health Promotion International, February 1, 2006 21, 1-4 Tang, K. C., Beaglehole, R. and Pettersson, B. (edl) Implementation of the Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World: experience and challenges of selected high income countries in Europe. Sosial and Preventive Medicine, 2006: 51, 254-256. Nutbeam, tt. (dalam Hubley, 2002). Health Empowerment, Health Literacy and Health Promotion Bezruchka, Stephen. The effect of economic recession on population health. Canadian Medical Association Journal. Ottawa: Sep 1, 2009. Vol. 181, Iss. 5; p. 281 Prabhat Jha, Zhengming Chen. Poverty and chronic diseases in Asia: challenges and opportunities. Canadian Medical Association. Journal. Ottawa: Oct 23, 2007. Vol. 177, Iss. 9; p. 1059 Carine A Vereecken, Joanna Todd, Chris Roberts, Caroline Mulvihill, Lea Maes . Television viewing behaviour and associations with food habits in different countries. Public Health Nutrition. Cambridge: Apr 2006. Vol. 9, Iss. 2; p. 244 (7 pages) Sandeep Johal; Fiona Napier; Jenny Britt-Compton; Tim Marshall. Mobile phones and driving. Journal of Public Health; Mar 2005; 27, 1 Consiglio W, Driscoll P, Witte M, Berg WP. Effect of cellular telephone conversations and other potential interference on reaction time in a braking response. Accid Anal Prev 2003; 35: 495-500. Joseph J Fins. Commercialism in the Clinic: Finding Balance in Medical Professionalism. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. New York: Fall 2007. Vol. 16, Iss. 4; p. 425 Vicki Brower. Vector-borne diseases and global warming: are both on an upward swing? Scientists are still debating whether global warming will lead to a further spread of mosquitoes and the diseases they transmit. EMBO Reports; Sep 15, 2001; 2, 9; Academic Research Library, pg. 755. John E Ehiri; Ebere C Anyanwu; Henroy Scarlett. Mass use of insecticide-treated bednets in malaria endemic poor countries: public health concerns and remedies. Journal of Public Health Policy; 2004; 25, 1; Academic Research Librarypg. 9 World Health Organization. Global partnership to roll bac malaria. Scaling-up insecticide-treated netting program in Africa. A strategic framework for coordinated national action. Geneve: WHO, 2002. http://www.who.int/inf-fs/en/InformationSheet02.pdf 146


DAFTARPUSTAKA

World Health Organization. Safety of pyrethroid-treat mosquito nets. WHO Pesticide Evaluation Scheme. http://www.who.int/ctd/whopes/sptmn_eng.pdf R Borland; J Balmford. Understanding how mass media campaigns impact on smokers. Tobacco Control; Sep 2003; 12, Supplement 2; ProQuest Health and Medical Complete pg. II45 Susan G Devine, Lorraine Llewellyn-Jones, Jacqui Lloyd. Impact of a five-day short course on integration of health promotion into practice in north Queensland. Health Promotion Journal of Australia. Maroochydore: Apr 2009. Vol. 20, Iss. 1; p. 69 Raeburn, J. !993. How effectiveis strengthening community action as a strategy for health promotion ?. ParticipACTION No. 3. Toronto: University of Toronto Jackson T, Mitchell S, Wright M. 1989. The community development continuum. Community Health Studies 8. Gruber J, Trickett EJ. 1987. Can we empower others? The paradox of empowerment in the governing of an alternative public school. American Journal of Community Psychology 15. Barr A. 1995. Empowering communities-beyond fashionable rhetoric? Some reflections on Scottish experience. Community Development Journal 30


147

Komitmen Global Promkes

Recommend Documents