Kisi-kisi Supervisi Dokkes Polri

SUPV_DKP.RSB. 01.2

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KISI-KISI SUPERVISI DOKKES POLRI BIDANG DOKPOL TAHUN 2017 RUMKIT BHAYANGKARA

LokasiSupervisi WaktuPelaksanaan Tim Pelaksana Ketua Anggota

: : : : :

1. 2.

PEDOMAN SUPERVISI KEMAMPUAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU DI RUMKIT BHAYANGKARA STANDAR 1. KEMAMPUAN DOKPOL DI RUMKIT BHAYANGKARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU

S.1.P.1. S.1.P. 1. Pimpinan Rumkit Bhayangkara mengetahui kemampuan bidang Dokpol dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan bidang Dokpol. Skor 0 = 1

=

2

=

3

=

4

=

Karumkit Bhayangkara belum mengetahui kemampuan bidang Dokpol dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu. Karumkit Bhayangkara sudah mengetahui kemampuan bidang Dokpol dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu namun belum mensosialisasikan kepada anggotanya dan juga belum mengaplikasikan mengaplikasikan untuk kegiatan pelayanan kesehatan tertentu. Karumkit Bhayangkara sudah mengetahui kemampuan bidang Dokpol dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu, tetapi tidak mensosialisasikan kepada anggotanya namun sudah mengaplikasikan sebagian untuk kegiatan pelayanan kesehatan tertentu. Karumkit Bhayangkara sudah mengetahui kemampuan bidang Dokpol dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dan sudah mensosialisasikan kepada anggotanya namun belum mengaplikasikannya mengaplikasikannya sepenuhnya untuk kegiatan pelayanan kesehatan tertentu. Karumkit Bhayangkara sudah mengetahui kemampuan bidang Dokpol dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu, sudah mensosialisasikan kepada anggota, serta sudah mengaplikasikannya untuk kegiatan pelayanan kesehatan tertentu.

DO

Pelayanan Dokpol Yankes tertentu tertent u adalah pelayanan Kedokteran Kepolisian pada kegiatan pelayanan kesehatan tertentu dari tingkat Mabes Polri (Biddokpol Pusdokkes Polri sebagai Pusat Rujukan dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kedokteran Kepolisian) sampai kewilayahan (Polda, Polrestro/ Polrestabes/ Polresta dan Polres) serta Rumkit Bhayangkara. Bhayangkara.

CP

D =

Peraturan Peratur an Kapolri Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian 1

O = W=

Rumkit Bhayangkara, Bidyandokpol Karumkit Bhayangkara,Kabidyandokpol

Jumlah nilai / Skor: Catatan/ Keterangan :

S.1.P.2.

Untuk dapat terlaksananya kegiatan Dokpol dalam rangka pelayanan kesehatan tertentu di RumkitBhayangkara, diperlukan SDM yang sesuai baik kualitas maupun kuantitasnya, yang dapat diperoleh melalui berbagai cara.

Skor a =

1

b

=

1

c

=

1

d

=

1

DO a. b. c.

d.

CP

mengajukan permohonan penambahan personel yang berkualifikasi Dokpol dan atau melaksanakan mutasi terhadap personel yang memiliki kualifikasi Dokpol. mengadakan kerjasama dengan kemitraan dengan berbagai institusi ilmu pengetahuan (Universitas) setempat dan institusi terkait lainnya, baik Pemerintah/Non Pemerintah, di dalam maupun di luar negeri. mengirim anggotanya untuk mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) Dokpol atau pendidikan/pelatihan lain bidang Dokpol menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan bidang Dokpol kepada anggotanya

Kualifikasi Dokpol adalah personel Dokpol yang telah mengikuti pendidikan spesialis Dokpol, pelatihan DVI, pelatihan-pelatihan Dokpol lainnya atau telah mengikuti pendidikan Spesialis Dokter Forensik/DFM. Kerjasama dengan kemitraan adalah kerjasama antara Rumkit dengan mitra terkait untuk pelayanan Dokpol yang dikuatkan dengan adanya MOU. Dikbangspes Dokpol adalah Pendidikan pengembangan spesialis Kedokteran Kepolisian dimana para personel kesehatan Polri diberikan pendalaman materi tentang Dokpol agar dapat memahami dan melaksanakan tugas bidang Dokpol Sosialisasi dan pelatihan Dokpol adalah suatu kegiatan penyegaran ilmu Dokpol, yang dapat berupa pelatihan singkat, maupun seminar. D = O = W=

Surat permohonan pengajuan, MOU dengan mitra terkait, laporan daftar personel yang sudah mengikuti dikbangspes Dokpol, laporan kegiatan sosialisasi dan dokumentasi kegiatan. Bidyandokpol Kabidyandokpol

Jumlah nilai / Skor :

Catatan/ Keterangan :

2

S.1.P.3. Skor a = b = c = d =

Pengembangan Kemampuan untuk pelayanan Dokpol di RumkitBhayangkara.

1 sudah mampu berperan sebagai pusat rujukan, Litbang dan Diklat Kompartemen Dokpol khususnya Instalasi Forensik. 1 sudah mampu berperan sebagai pusat rujukan, Litbang dan Diklat Kompartemen Dokpol khususnyaPusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 1 sudah mampu berperan sebagai pusat rujukan, Litbang dan Diklat Kompartemen Dokpol khususnya pemeriksaan dan perawatan kesehatan tahanan. 1 sudah mampu berperan sebagai pusat rujukan, Litbang dan Diklat Kompartemen Dokpol khususnya perawatan korban penyalahgunaan Narkotika.

DO

Pengembangan Kemampuan untuk Pelayanan Kedokteran Kepolisian adalah pengembangan kemampuan Kedokteran Kepolisian dari tingkat Mabes Polri (Pusdokkes Polri) sampai kewilayahan (Polda, Polrestro/ Polrestabes/ Polresta dan Polres) serta Rumkit Bhayangkara

CP

D = O = W=

Laporan kegiatan, foto-foto dokumentasi Bidyandokpol Kabidyandokpol

Jumlah nilai / Skor :


STANDAR 2. PEMENUHAN UNSUR SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG DOKPOL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU

S.2.P.1.

Pemenuhan unsure Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Dokpol pada Rumkit Bhayangkara

Skor a =

1

b

=

1

c

=

1

d

=

1

DO

Pejabat yang membidangi Kedokteran Kepolisian di Rumkit Bhayangkara adalah sarjana kesehatan yang sudah sesuai dengan standar SDM Dokpol yang memiliki kemampuan dan keterampilan Dokpol dan/atau yang setara dengan S2 (diutamakan Spesialis Forensik atau DFM) Pelaksana lapangan urusan Kedokteran Kepolisian di Rumkit Bhayangkara sudah memiliki kemampuan dan keterampilan dasar Kedokteran Kepolisian melalui Dikbangspes Dokpol untuk tingkat Perwira/Bintara. Pelaksana lapangan urusan Kedokteran Kepolisian di Rumkit Bhayangkara sudah memiliki kemampuan dan keterampilan dasar Kedokteran Kepolisian melalui Latram bidang Dokpol. Pejabat dan Pelaksana lapangan urusan Kedokteran Kepolisian di Rumkit Bhayangkara sudah memiliki kemampuan dan keterampilan dasar Kedokteran Kepolisian melalui Dikbangspes Dokpol dan JCLEC untuk tingkat Perwira dan Latram Bidang Dokpol untuk tingkat Bintara.

Kualifikasi Dokpol adalah personel Dokpol yang telah mengikuti pendidikan spesialis bidangDokpol, pelatihan DVI, pelatihan-pelatihan Dokpol lainnya atau telah mengikuti pendidikan Spesialis Dokter Forensik/DFM 3

CP

D = Laporan kualifikasi personel Dokpol pada Rumkit Bhayangkara O = Bidyandokpol W = Kabidyandokpol

Jumlah nilai / Skor:


STANDAR 3. PEMENUHAN UNSUR MATERIIL DAN FASILITAS KESEHATAN BIDANG DOKPOL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU

S.3.P.1. Skor 1 = 2 = 3 = 4 =

Pemenuhan unsur Materiil dan Fasilitas Kesehatan bidang Dokpol pada Rumkit Bhayangkara

sudah memiliki instalasi forensik, beserta infrastrukturnya. sudah memiliki kesehatan tahanan,beserta infrastrukturnya. sudah memiliki IPWL beserta infrastrukturnya. sudah memiliki PPT beserta infrastrukturnya.

DO

Material dan fasilitas kesehatan Dokpol adalah segala perlengkapan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan merupakan alat penunjang utama terselenggaranya kegiatan Kedokteran Kepolisian.

CP

D = O = W=

Daftar inventatarisasi peralatan Dokpol Bidyandokpol Kabidyandokpol


STANDAR 4.

PELAYANAN INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK

Pelayanan Instalasi Kedokteran Forensik diselenggarakan untuk pelaksanaan kepentingan tugas operasionalKepolisian bidang Reserse Kriminal antara lain adalah DVI, Patologi Forensik, Odontologi Forensik, Psikiatri Forensik dan pengambilan sampel DNA.

S.4.P.1.

Pelayanan Instalasi Doksik yang dilakukan di Rumkit Bhayangkara adalah berupa kegiatan yang dilaksanakan untuk operasi DVI fase 2, 3 dan 4, Patologi Forensik, Odontologi Forensik, Psikiatri Forensik dan pengambilan sampel DNA dalam rangka membantu proses penyidikan.

4

Skor 0 = 1 =

2

=

3

=

4

=

dalam 1 tahun terakhir tidak ada kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun terakhir telah melaksanakan minimal 1 kali kegiatan yang meliputi Patologi Forensik atau Operasi DVI fase 2,3 dan 4 atau Odontologi Forensik atau Psikitari Forensik atau pengambilan sampel DNA dalam satu tahun terakhir telah melaksanakan minimal 2 kali kegiatan yang meliputi Patologi Forensik dan Odontolgi Forensik dalam satu tahun terakhir telah melaksanakan minimal 3 kali kegiatan yang meliputi Patologi Forensik, Odontolgi Forensik dan Psikiatri Forensik dalam satu tahun terakhir telah melaksanakan minimal 4 kegiatan yang meliputiPatologi Forensik, Odontolgi Forensik Psikiatri Forensik dan pengambilan sampel DNA.

DO

Kegiatan Instalasi Doksik adalah kegiatan untuk pelaksanaan Operasi DVI fase 2,3 dan 4, Patologi Forensik, Odontologi Forensik, Psikiatri Forensik dan pengambilan sampel DNA dalam rangka membantu proses penyidikan.

CP

D = O = W =

Laporan kegiatan, foto-foto dokumentasi Bidyandokpol Kabidyandokpol


S.4.P.2.

Skor 0 = 1 = 2

=

3

=

4

=

Salah satu pelayanan Instalasi Kedokteran Forensik adalah melaksanakan pemeriksaan jenazah atas permintaan penyidik sebagai bagian dari suatu proses penyelidikan dan penyidikan. Rangkaian kegiatan pemeriksaan tersebut berupa pemeriksaan luar jenazah, pemeriksaan dalam/otopsi, odontologi forensik, pengambilan sampel DNA,penerbitan Visum et Repertum dan surat keterangan ahli.

dalam satu tahun terakhir tidak ada kegiatan sebagaimana tersebut di atas. dalam satu tahun terakhir ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan jenazah/ visum secara mandiri 1-6 kali/tahun. dalam satu tahun terakhir ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan jenazah/ visum secara mandiri 7-12 kali/tahun. dalam satu tahun terakhir ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan jenazah/ visum secara mandiri 13-18 kali/tahun. dalam satu tahun terakhir ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan jenazah/ visum secara mandiri lebih dari 18 kali/tahun.

DO

Kegiatan otopsi adalah kegiatan bedah jenazah dalam rangka memperoleh bukti-bukti ilmiah guna kepentingan peradilan

CP

D = O = W=

Laporan kegiatan, foto-foto kegiatan Bidyandokpol Kabidyandokpol 5



S.4.P.3.

Skor 0 = 1 = 2 = 3 = 4 =

Pemeriksaan Odontologi Forensik dilakukan olehdokter gigi forensik yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara dalam rangka mendukung pemeriksaan Kedokteran Forensik/Dental Otopsi/ Age Estimation/Pemeriksaan Bite Mark /Identifikasi korban, sejauh mana kegiatan dokter gigi untuk melakukan kegiatan pemeriksaan Odontologi Forensik.

dalam satu tahun terakhir tidak ada kegiatan sebagaimana tersebut di atas. dalam satu tahun terakhir ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan odontologi forensik 1- 3 kali/tahun. dalam satu tahun terakhir ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan odontologi forensik 4 - 6 kali/tahun. dalam satu tahun terakhir ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan odontologi forensik7 9 kali/tahun. dalam satu tahun terakhir ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan odontologi forensic lebih dari 9 kali/tahun. –

DO

Pemeriksaan Odontologi forensik adalah pemeriksaan komponen gigi, mulut dan wajah guna melengkapi pemeriksaan Kedokteran Forensik/DentalOtopsi/ Age Estimation/Pemeriksaan Bite Mark / Identifikasi korban dalam rangka membantu proses penyidikan.

CP

D = Laporan kegiatan, foto-foto kegiatan O = Bidyandokpol W = Kabidyandokpol


S.4.P.4.

Skor a = b = c = d = DO

1 1 1 1

Untuk terlaksananya suatu kegiatan Operasi DVI di Rumkit Bhayangkara minimal membutuhkan peralatan untuk pelaksanaan fase 2 dan peralatan pendukung dan fasilitas untuk pelaksanaan fase 3 dan 4.

sudah memiliki peralatan lengkapdan fasilitas untuk dapat melaksanakan fase 2 ( Post Mortem) sudah memiliki peralatan pendukung dan fasilitas untuk melaksanakan fase 3 ( Ante Mortem) sudah memiliki peralatan pendukung dan fasilitas untuk melaksanakan fase 4 (Rekonsiliasi) sudah memiliki sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Family Assistance Centre (FAC)

Peralatan DVI adalah peralatan yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan dan merupakan alat penunjang utama terselenggaranya kegiatan Operasi DVI yang sudah tercantum dalam

6

Keputusan Kapusdokkes Polri Nomor : Kep/30/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Buku Pedoman Penatalaksanaan DVI bagi Polri (edisi revisi 1) yang dikeluarkan oleh Pusdokkes Polri. CP

D = Daftar inventarisasi peralatan DVI, Buku pedoman tentang penatalaksanaan DVI bagi Polri tahun 2013 O = Subbid Dokpol W = Kasubbid Dokpol


STANDAR 5. PELAYANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) Pelayanan PPT diselenggarakan untuk pelaksanaan kepentingan tugas operasional kepolisian bidang Reserse Kriminal berupa pemeriksaan Kedokteran Forensik Klinik terhadap korban kekerasan terhadap anak dan perempuan/ kekerasan dalam rumah tangga.

S.5.P.1.

Skor 0 = 1 = 2 = 3 = 4 =

Pelayanan PPTyang dilaksanakan oleh personel Dokkes di Rumkit Bhayangkara dengan melaksanakan pemeriksaan Kedokteran Forensik Klinik terhadap korban guna pelaksanaan kepentingan tugas operasional bidang Reserse Kriminal khususnya kekerasan terhadap anak dan perempuan/kekerasan dalam rumah tangga.

tidak ada kegiatan PPT dalam satu tahun terakhir ini melaksanakan kegiatan PPT 1-12 kasus/tahun dalam satu tahun terakhir ini melaksanakan kegiatan PPT 13-24 kasus /tahun dalam satu tahun terakhir ini melaksanakan kegiatan PPT 25-48 kasus /tahun dalam satu tahun terakhir ini melaksanakan kegiatan PPT lebih dari 48 kasus dalam satu tahun

DO

Pelayanan PPT adalah pelayanan pemeriksaan kedokteran forensik klinik dalam rangka melengkapi pemeriksaan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dan anak dalam rangka membantu proses penyidikan.

CP

D = O = W=

Laporan kegiatan, foto-foto kegiatan Bidyandokpol Kabidyandokpol



7

STANDAR 6. PELAYANAN KESEHATAN TAHANAN (KESTAH) Kegiatan pelayanan kesehatan tahanan diselenggarakan untuk pelaksanaan kepentingan tugas operasional kepolisian bidang Reserse Kriminal berupa pelayanan perawatan kesehatan tahanan yang berpedoman kepada prinsip dan aturan-aturan yang sesuai dengan standar profesi Kedokteran dengan memperhatikan unsur-unsur HAM.

S.6.P.1.

Perawatan Kesehatan Tahanan yang baik memerlukan kamar/sel khusus dalam rangka memenuhi hak tahanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan unsur-unsur hak azazi manusia (HAM)

Skor 0 = 1 = 2

=

3

=

4

=

sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk perawatan kesehatan tahanan. tidak ada sel/kamar khusus bagi tahanan yang sakit, tetapi perawatan kesehatan tahanan digabung bersama-sama pasien umum lainnya. sudah ada sel/kamar khusus bagi tahanan yang sakit, tetapi tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan. sudah ada sel/kamar khusus bagi tahanan yang sakit, dan sudah memenuhi standar pelayanan kesehatan. sudahmemilikigedungperawatan tahanan yang sudah memenuhi standar pelayanan kesehatan.

DO

Pelayanan perawatan kesehatan tahanan adalah pelayanan kesehatan terhadap tahanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan unsur-unsur hak azazi manusia (HAM).

CP

D = Laporan kegiatan, foto-foto kegiatan O = Bidyandokpol W = Kabidyandokpol



S.6.P.2.

Skor a = b = c = d = DO

Dalam rangka melaksanakan perawatan Kesehatan Tahanan yang baik memerlukan prosedur tetap/kebijakan tentang tata cara perawatan kesehatan tahanan dalam rangka memenuhi hak tahanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan unsur-unsur hak azazi manusia (HAM).

1 1 1 1

sudah memiliki protap pelayanan kesehatan tahanan sudah memiliki protap pengamanan. sudah memiliki personel pelayanan kesehatan khusus tahanan. sudah memiliki personel pengamanan khusus tahanan.

Prosedur tetap/kebijakan tentang tata cara perawatan kesehatan tahanan adalah acuan atau standar di dalam melaksanakan perawatan kesehatan tahanan yang berpedoman kepada buku panduan teknis tentang penilaian kesehatan tahanan (edisi revisi) Nomor : PL/001/VI/2010/Pusdokkes, Juni 2010

8

CP

D = O = W=




STANDAR 7. PELAYANAN PERAWATAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Kegiatan pelayanan perawatan penanganan penyalahgunaan Narkotika diselenggarakan untuk pelaksanaan kepentingan tugas operasional kepolisian bidang Reserse Kriminal berupa pelayanan perawatan penanganan penyalahgunaan Narkotika.

S.7.P.1. Skor: 0 = 1 = 2 = 3 = 4 =

Sejauh mana pelayanan deteksi, IPWL, detoksifikasi, dan rehabilitasi Narkotika dilaksanakan Rumkit Bhayangkara? semua pelayanan deteksi, IPWL, detoksifikasi, dan rehabilitasi Narkotika belum ada yang dilaksanakan hanya pelayanan deteksi saja yang dilakukan hanya pelayanan deteksi dan IPWLyang dilakukan hanya pelayanan deteksi, IPWLdan detoksifikasi yang dilakukan pelayanan yang dilaksanakan meliputi deteksi, IPWL, detoksifikasi dan rehabilitasi

DO

Pelayanan perawatan penanganan penyalahgunaan Narkotika adalah serangkaian perawatan yang diberikan kepada penyalah guna Narkotika agar terlepas dari ketergantungan penggunaan Narkotika.

CP

D = O = W=



JUMLAH NILAI SKOR SKOR TOTAL =

x 100 % =

……………………….

JUMLAH PARAMETER x 4

KARUMKIT BHAYANGKARA Tk . I

SUPERVISOR KA TIM SUPERVISI

9

Kisi-kisi Supervisi Dokkes Polri

Recommend Documents