Kewenangan MPR Dalam Membuat ketetapan MPR yang bersifat mengatur
KONTRA Pendahuluan Aman Amande deme men n ke-4 ke-4 pada pada D D !"4# !"4# tela telah h memb membaw awaa peru peruba baha han n yang yang fundam fundament ental al dalam dalam strukt struktur ur ketata ketatanega negaraa raan n $nd%nes $nd%nesia& ia& Dimana Dimana MPR bukan bukan lagi lagi sebagai pen'elmaan dari kedaulatan rakyat(hal ini karena status MPR setelah setelah adanya perubahan ini bukan lagi men'adi lembaga tertinggi Negara melainkan hanya sebagai lembag lembagaa tinggi tinggi negara negara yang yang memil memiliki iki keduduka kedudukan n yang sama sama dengan dengan lembaga lembaga-lemb lembag agaa ting tinggi gi lain lain seper seperti ti MA(M MA(MK( K( Pres Presid iden( en( DPR( DPR( DPD DPD dan )PK& )PK& Denga Dengan n kedudukan yang se'a'ar antara MPR dengan lembaga tinggi yang lain memiliki akibat terwu'udnya *he*ks and balan*es pada *abang kekuasaan Negara sehingga dapat meminimalisir dari adanya penyalahgunaan wewenang( pelanggaran k%nstitusi dan kebi'akan yang represif atau %t%ritas pada sebuah lembaga negara $mpl $mplik ikas asii dari dari adan adanya ya peru peruba baha han n ini ini memi memili liki ki k%ns k%nsek ekue uens nsii terh terhad adap ap kewenangan MPR dalam pembentukan pr%duk h%kum& Dimana apabila berbi*ara meng mengen enai ai pr%s pr%spek pek kewe kewenan nanga gan n MPR MPR meng mengel elua uark rkan an Kete Keteta tapa pan n yang yang bers bersif ifat at mengatur( kita harus kembali melihat status dan kedudukan MPR& Melihat dengan realita MPR yang ada saat ini tampaknya akan sulit 'ika MPR diberikan kewenangan lagi untuk membuat pr%duk h%kum terutama dalam bentuk ketetapan yang bersifat mengatur& Alasanya sederhana( kembali lagi bahwasanya MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi Negara dengan kekuasaan yg besar yang dimilikinya pada masa lalu& Dimana kewenangan yang semula dipengang %leh MPR banyak yang dipreteli seperti memilih presiden dan wakil presiden dan menetapkan +),N& Pr%duk h%kum dari MPR berupa Ketetapan MPR ini mempunyai arti bahwa suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan %leh MPR yang memiliki kekuatan h%kum yang mengikat baik mengikat keluar maupun kedalam& ementara pengelemp%kkan materi materi muatan TAP TAP MPR menurut menurut ,ernandi ,ernandi Affandi Affandi hasil elab%rasi pendapat )agir Manan Manan dan ri %mant %mantri ri terdap terdapat at lima lima materi materi muatan muatan TAP MPR yang yang bersif bersifat at mengatur yakni antara lain. !& /& 0& 4& #&
Men' Men'aba abark rkan an ndan ndangg-n nda dang ng Mengis Mengisii kek% kek%s%n s%ngan gan h%kum h%kum D D !"4# Membuka Membuka 'alan 'alan penye penyelen lengga ggaraa raan n Negara Negara Membuat Membuat harm%n harm%nis isasi asi kelemb kelembaga agaan an Men* Men*ip ipta taka kan n tert tertib ib ,uku ,ukum m
Perlu kita *ermati se*ara seksama bahwasanya ruang bagi TAP MPR yang bersifat mengatur ini sudah tidak memiliki ruang lagi( hal ini ter'adi karena semua aspe aspek k keta ketata tane nega gara raan an suda sudah h diat diatur ur dala dalam m D D !"4# !"4# atau atau nda ndang ng-u -und ndan ang g pelaksanya& Oleh karena k arena itu nampaknya TAP MPR yang bersifat mengatur tidak lagi diperlukan karena sudah kehilangan urgensinya&
1urnal !.
Ketetapan MPR merupakan suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan %leh MPR baik itu mengikat keluar ataupun mengikat kedalam MPR& Ketetapan MPR R$ N%m%r $2MPR2/330( adalah Ketetapan Ma'elis Permusyawaratan Rakyat tentang Penin'auan terhadap Materi dan tatus ,ukum Ketetapan MPR dan Ketetapan MPR R$ Tahun !"3 sampai dengan Tahun /33/& Tu'uan pembentukan Ketetapan MPR tersebut adalah untuk menin'au materi dan status hukum setiap TAP MPR dan TAP MPR( menetapkan keberadaan 5eksistensi6 Lex Administratum( TAP MPR dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang( serta untuk memberi kepastian h%kum& 7akil Ketua MPR 8ukman ,akim yaeffudin menuturkan ke depan MPR memang tak bisa lagi menerbitkan TAP MPR yang bersifat mengatur 5regeling 6& Lex Administratum( Pas*a amandemen D !"4#( MPR tak lagi memiliki kewenangan menetapkan +aris )esar ,aluan Negara 5+),N6& 9Menerbitkan TAP itu adalah kewenangan turunan dari menetapkan +),N&ehingga sekarang tak bisa menerbitkan lagi TAP yang bersifat regeling (: Menteri ,ukum dan ,AM Pada saat itu Patrialis Akbar menuturkan bahwa dimasukannya TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang hanya untuk memperkuat kekuatan hukum TAP MPR yang sudah diterbitkan se'ak dahulu& ;akni( TAP MPR N%&$2MPR2/330&
1urnal /.
etelah ter'adi perubahan D!"4#( kewenangan MPR dikurangise*ara signifikan& Kewenangan yang di*abut dari MPR antara lain memilih Presiden dan 7akil Presiden serta tidak lagi menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara 5termasuk di dalamnya +),N6& etelah dilakukan perubahan D !"4#( kedudukan MPR sudah se'a'ardan sama dengan kedudukan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Presiden dan DPR& ;ang membedakan antarlembaga negara tersebut adalah tugas dan wewenangnya yang berbeda& Dengan k%nstruksi k%nstitusi yang mense'a'arkan antarlembaga negara maka terwu'ud system saling meng%ntr%l dan mengimbangi 5checks and balances6 antar*abang kekuasaan negara sehingga dapat di*egah atau diminimalisir
1urnal 0.
Menurut Mahfud MD( di masa lalu menempatkan TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan dalam dera'at kedua 5di bawah D !"4#6 dalam Ketetapan MPR N%m%r <<2MPR2!" sebenarnya hanyalah tafsiran MPR sa'a( sebab D sendiri tidak menyebutkan bahwa TAP MPR itu harus berisi pengaturan 5regeling 6 dan berbentuk peraturan perundangundangan etidaknya terdapat 0 5tiga6 implikasi mendasar akibat perubahan D !"4# terhadap kedudukan dan kewenangan MPR( antara lain . 1. MPR tidak lagi men'adi lembaga tertinggi Negara sebagai perwu'udan Pasal ! ayat / D !"4#( yakni men'adi representasi abs%lut dari kedaulatan rakyat $nd%nesia& MPR pas*a perubahan D !"4#( kini memiliki kedudukan sedera'at dengan lembaga tinggi Negara lainnya( yakni 8embaga Kepresidenan( Dewan Perwakilan Rakyat 5DPR6( Dewan Perwakilan Daerah 5DPD6( )adan Pemeriksa Keuangan 5)PK6( Mahkamah Agung dan Mahkamah K%nstitusi& 2. ebagai k%nsekuensi MPR yang tidak lagi men'adi lembaga tertinggi Negara( maka MPR bukanlah lembaga perwakilan( akan tetapi *endrung men'adi 9 joint sesion: antara angg%ta DPR dan angg%ta DPD yang memiliki fungsi bersifat lembaga k%nstituante yang bertugas merubah dan menetapkan ndang-undang Dasar& e*ara implisit( r%h atau eksistensi MPR men'adi ada atau diadakan 'ika berkenaan dengan kewenangan yang diberikan %leh D Negara Republik $nd%nesia Tahun !"4#& ebagaimana pendapat 1imly Asshidi=ie yang menyatakan bahwa( %rgan MPR itu sendiri baru dikatakan ada 5actual existence6 pada saat kewenangan atau fun*tie-nya sedang dilaksanakan>& Dalam p%la Negara kesatuan sebagaimana dianut %leh $nd%nesia( supremasi parlemen yang memegang fungsi legislasi( hanya ada ditangan DPR dan DPD bukan ditangan MPR lagi 3. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan yang bersifat mengatur (regelling). MPR asca erubahan !!" 1#$% han&a diberikan ke'enangan dalam membuat ketetaan &ang bersiat keutusan (beshickking). "ihilangkann&a ke'enangan MPR untuk menetakan aris*garis +esar ,aluan -egara berarti aturan dasar -egara kita berlaku secara singular atau tunggal &ang bertumu keada !!" -egara Reublik /ndonesia 0ahun 1#$%. MPR kini tidak lagi ber'enang menerbitkan aturan dasar -egara (grundnorm) di luar !!" -R/ 0ahun 1#$% &ang bersiat mengatur.
e'alan dengan p%int ke-0 diatas( ,arun Al Rasyid menegaskan bahwa TAP MPR tidak bias di'adikan sebagai peraturan perundang-undangan atau memuat hal-hal yang bersifat regeling 5pengaturan6& 8ebih lan'ut menurut ,arun Al Rasyid( ketetapan MPR b%leh sa'a ada( tetapi ia bukan peraturan perundang-undangan 5regeling6 melainkan sebatas penetapan 5bes*hikking6& Pandangan tersebut kemudian diterima dan dimasukkan kedalam amandemen D !"4#& etidaknya terdapat / 5dua6 alasan yang melatar belakangi MPR tidak memiliki wewenang membuat ketetapan yang bersifat mengatur. Pertama(
perubahan D !"4# membawa k%nsekunsi kewenangan MPR yang tidak lagi dapat membuat ketentuan yang mengatur( ke*uali yang bersifat kedalam %rgan MPR sendiri hal ini ditegaskan dalam idang mum MPR tahun /330( telah diputuskan bahwa TAP MPR tidak lagi mengatur keluar 5mengikat publik6( namun hanya berlaku bagi intern MPR& Dalam siding umum MPR di tahun /330 tersebut ditegaskan bahwa( ketentuan yang mengikat publik( harus diimplementasikan melalui pr%duk ndang-undang& Kedua(
MPR merupakan lembaga yang dapat dikatakan e?ist ketika men'alankan fungsi dan kewenangan yang diberikan %leh D& Dan kewenangan untuk membentuk ( tidak lagi tertuang dalam D pas*a amandemen&
Alasan TAP MPR kembali dimasukkan kedalam hierarki perundang-undangan yang tertuang dalam ndang-undang N%m%r !/ Tahun /3!! tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan@ ,aru dipahami bahwa TAP MPR masih diakui sebagai sumber hukum dalam sistem perundang-undangan $nd%nesia& ,al ini diperkuat %leh ndang-undang Dasar Negara Republik $nd%nesia Tahun !"4# pada bagian Aturan Tambahan Pasal $ yang menyatakan bahwa( 9Ma'elis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan penin'auan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Ma'elis Permusyawaratan Rakyat ementara dan Ketetapan Ma'elis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Ma'elis Permusyawaratan Rakyat tahun /330:&
1urnal 4 .
Philipus M& ,ad'%n membagi 'enis aturan hukum meliputi 0 5tiga6 pr%duk hukum utama( yaitu. 5!6 ndang-ndang Dasar DB( 5/6 ndang-ndang 56( dan 506 Peraturan&
Perubahan D !"4# telah mengubah kedudukan dan status hukum Tap MPR&Perubahan tersebut akibat dari pergeseran kedudukan MPR dan perubahan fungsi serta wewenang MPR& Dengan ter'adinya pergeseran kedudukan dan perubahan fungsi serta wewenang MPR( berimplikasi pada / 5dua6 hal. Pertama( pr%duk peraturan yang dibuat MPR setelah perubahan D !"4# hanya meliputi 5!6 penetapan atau perubahan DC dan 5/6 ketetapan MPR dan keputusan MPR( tanpa +),N& edua( perubahan terhadap sifat dari pr%duk MPR( terutama yang berkaitan dengan Tap MPR yang semula bersifat mengikat ke luar dan ke dalam( men'adi hanya bersifat mengikat ke dalam sa'a )erdasarkan ketentuan Pasal > ayat 5!6 ndang-ndang N%m%r !/ Tahun /3!! tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun ndang-ndang N%m%r !/ Tahun /3!! mengkateg%rikan Tap MPR termasuk bagian dari 'enis dan hierarki peraturan perundang-undangan( namun tidak berarti MPR masih mempunyai wewenang untuk membentuk Tap MPR yang baru pas*a perubahan D !"4#& ,al ini bisa dipahami( karena yang dimaksud dengan Tap MPR dalam Pasal > ayat 5!6 ndang-ndang N%m%r !/ Tahun /3!! tersebut hanya terhadap Tap MPR yang dinyatakan masih berlaku berdasarkan Tap N%& $2MPR2/330& Dengan demikian( ketentuan Pasal > ayat 5!6 ndangndang N%m%r !/ Tahun /3!! hanya untuk mengak%m%dasi Tap MPR yang masih dinyatakan berlaku dan bersifat regeling berdasarkan Tap N%& $2MPR2/330 Permasalahan lain berkaitan dengan status dan kekuatan hukum Tap MPR adalah tentang pengu'ian Tap MPR( karena meskipun MPR tidak akan membentuk Tap MPR lagi yang mengatur se*ara umum 5regeling 6( akan tetapi tidak akan menutup kemungkinan bahwa akan terdapat perm%h%nan pengu'ian Tap MPR yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Tap MPR N%m%r !2MPR2/330 %leh warga negara yang mempunyai legal standing dimana hak-hak k%nstitusi%nalnya dilanggar %leh berlakunya Tap MPR yang masih berlaku tersebut& Pertanyaannya adalah lembaga mana yang memiliki wewenang untuk melakukan pengu'ian (reie') terhadap Tap MPR tersebut Menurut 1imly Ashsiddi=ie( 9e*ara k%nstitusi%nal MPR tidak memiliki landasan untuk melakukan persidangan dalam rangka pembahasan tentang pen*abutan terhadap Tap MPR2 yang diwarisi masa lalu ataupun membuat Ketetapan MPR yang baru& idang MPR hanya dapat dilaksanakan untuk men'alankan salah satu keempat kewenangan MPR
1urnal #. Pada Perkembangannya meskipun MPR kini telah kehilangan kewenangan untuk mengeluarkan pr%duk hukum yang bersifat regeling ( yang dapat mengikat kedalam maupun keluar seperti ketetapan-ketetapan diatas( bukan berarti saat ini MPR tidak bisa mengeluarkan ketetapan-ketetapannya lagi( dalam beberapa hal keadaan ini masih memiliki dasar k%nstitusi%nal seperti( !& Menetapkan 7akil Presiden sebagai Presiden apabila Presiden mangkat( berhenti( diberhentikan dari 'abatannyaC /& Memilih dan menetapkan 7akil Presiden apabila ter'adi keks%ngan 'abatan 7akil PresidenC 0& Memilih dan menetapkan Presiden dan 7akil Presiden apabila Presiden dan 7akil Presiden mangkat( berhenti( diberhentikan atau tidak dapat lagi melakukan kewa'ibannya se*ara bersama-sama&
Dalam ketiga hal inilah Ketetapan MPR dapat dikeluarkan
Pr%f& Mahfud MD( dalam bukunya di'elaskan bahwa( Adanya penggarisan bahwa Tap MPR itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan dapat dengan mudah digali dan dipahami dari / pasal didalam D yakni pasal /4E ayat 5!6 Lex Administratum( dan Pasal !aturan tambahan serta Tap MPR N%m%r $2MPR2/330 dan ndang-ndang N%&!3 Tahun /334.
Pasal /4 E ayat 5!6 menggariskan bahwa 9Mahkamah K%nstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengu'i undang-undang terhadap undang-undang dasarF(dst& $ni berarti bahwa peraturan perundang-undang yang langsung berada dibawah D adalah & Kalau seandainya ada Tap MPR dibawah D maka ketentuan pengu'iannya tentu akan menentukan MK mengu'i Tap MPR terhadap D dan2atau mengu'i terhadap Tap MPR dengan demikian( 'elas bahwa Tap MPR bukanlah peraturan perundangundangan& Aturan tambahan pasal ! D hasil amandemen menentukan bahwa 9Ma'elis Perumusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan penin'auan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Ma'elis Permusyawaratan Rakyat ementara dan Ketetapan Ma'elis Perumusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang tahunan MPR tahun /330&:ketentuan ini 'elas memerintahkan kepada MPR untuk menin'au dan menentukan status baru bagi emua Tap MPR2MPR yang sudah ditetapkan bukan sebagai peraturan perundang-undangan lagi& 1adi ketentuan Aturan Tambahan ini dibuat karena Tap MPR bukan lagi sebagai peraturan Perundang-undangan sehingga harus dibuat status baru untuk yang sudah ada dan yang terlan'ur men'adi peraturan perundang-undangan& )erdasarkan ketentuan D hasil amandemen atas status Tap MPR dan Tap MPR itu maka sidang Tahunan MPR tahun /330 telah mengeluarkan Tap MPR N%& $2MPR2/330 yang se*ara p%pular disebut 'uga sebagai Tap MPR apu'agat&
Maria Farida mengatakan daklah tepat jika Tap MPR dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan dengan alasan, Ketetapan MPR merupakan Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (Staatsgrundgesetz). eper juga dengan !atang Tu"uh ##D $%&', maka Ketetapan MPR ini juga "erisi garis-garis "esar atau pokok-pokok ke"ijakan Negara, si(at norma hukumn)a masih se*ara garis "esar, dan merupakan norma hukum tunggal dan dak dileka oleh norma sanksi+ Dengan demikian Ketetapan MPR dak termasuk dalam Peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk dalam aturan Dasar Negara/aturan Pokok Negara (Staatsgrundgesetz) Ketetapan MPR pada hakikatn)a dak dapat digolongkan kedalam peraturan perundang-undangan karena mengandung jenis norma )ang le"ih nggi dan "er"eda daripada norma )ang terdapat dalam
#ndang-undang+ i(at norma hukum dalam Ketetapan MPR adalah sengkat le"ih rendah daripada norma-norma dalam !atang Tu"ung ##D $%&'+
