Berdasarkan Permenhut Permenhut No. 18/Menhut-II/2011 18/Menhut-II/2011 dan SK IPPKH No.497/Menhut-II/2013 No.497/Menhut-II/2013 tanggal 15 Juli 2013, perusahaan pemegang IPPKH memiliki beberapa kewajiban, yaitu 1.
2. 3. 4. 5. 6.
Melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi kompensasi dengan kewajiban kewajiban menyediakan lahan kompensasi kompensasi (Rehabilitasi DAS) Melaksanakan reklamasi dan revegetasi tanpa menggu berakhirnya izin pinjam pakai (Reklamasi) Pemeliharaan tata batas & perlindungan hutan Pemberdayaan masyarakat Kewajiban pembayaran (PNBP, PSDH, DR, Penggantian Nilai Tegakan) Laporan semesteran kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan
Berdasarkan Permenhut Permenhut No. 18/Menhut-II/2011 18/Menhut-II/2011 dan SK IPPKH No.497/Menhut-II/2013 No.497/Menhut-II/2013 tanggal 15 Juli 2013, perusahaan pemegang IPPKH memiliki beberapa kewajiban, yaitu 1.
2. 3. 4. 5. 6.
Melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi kompensasi dengan kewajiban kewajiban menyediakan lahan kompensasi kompensasi (Rehabilitasi DAS) Melaksanakan reklamasi dan revegetasi tanpa menggu berakhirnya izin pinjam pakai (Reklamasi) Pemeliharaan tata batas & perlindungan hutan Pemberdayaan masyarakat Kewajiban pembayaran (PNBP, PSDH, DR, Penggantian Nilai Tegakan) Laporan semesteran kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan
SK IPPKH No.497/Menhut-II/2013 No. 497/Menhut-II/2013 tanggal 15 Juli 2013 Permenhut No. 04/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pedoman Reklamasi Hutan Permenhut No. 18/Menhut-II/2011 Tentang Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Permenhut No, 14/Menhut-II/2013 Tentang perubahan kedua Permenhut Permenhut No. 18/Menhut-II/2011) Permenhut No. 63/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang IPPKH dalam Rangka Rehabilitasi DAS
Definisi : usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya (Permenhut No. 04/Menhut-II/2011) Batas akhir penyelesaian reklamasi paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Lingkup reklamasi meliputi 1. Inventarisasi dan penetapan lokasi 2. Perencanaan 3. Pelaksanaan 4. Kelembagaan 5. Pemantauan dan pembinaan teknis 6. Laporan kegiatan reklamasi
Inventarisasi lokasi : mengumpulkan data dan informasi (studi kelayakan, AMDAL, UKL,UPL, rencana penggunaan kawasan dan penutupan tambang ) tentang kondisi kawaan hutan yang akan terganggu dan/ atau terganggu sebagai akibat penggunaan kawasan hutan. Penetapan lokasi : menunjukkan kawasan hutan yang terganggu sebagai akibat penggunaan kawasan hutan kemudian ditetapkan luas dan lokasi reklamasi. Hasil inventarisasi dan penetapan lokasi kemudian dipetakan dengan skala paling 1:25.000 sebagai bahan penyusunan rencana 5 (lima) tahun dan tahunan.
Pembuatan rencana berdasar hasil kegiatan inventarisasi lokasi, berupa 1. Rencana 5 tahun 2. Rencana tahunan
Rencana 5 tahun meliputi a. Kondisi kawasan hutan sebelum dan sesudah aktivitas; b. Rencana pembukaan kawasan hutan; c. Program reklamasi hutan; d. Rancangan teknis reklamasi (T-0); e. Tata waktu pelaksanaan; f. Rencana biaya; dan g. Peta lokasi dan peta rencana kegiatan reklamasi.
Rencana tahunan meliputi a. Lokasi/site reklamasi hutan; b. Jenis kegiatan reklamasi; c. Luas/volume setiap jenis kegiatan reklamasi; d. Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan reklamasi; e. Biaya yang diperlukan untuk setiap kegiatan reklamasi; f. Peta Rencana Reklamasi Tahunan skala paling kecil 1:10.000 Dari rencana tahunan, setiap lokasi dibuat rancangan teknis yang akan digunakan sebagai acuan detail lokasi tapak.
Hasil perencanaan 5 tahunan dan tahunan dinilai dan disahkan oleh Menteri Teknis (ESDM), gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dengan melibatkan Menteri Kehutanan. Penilaian rencana reklamasi hutan 5 (lima) tahun dan tahunan dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS) atas nama Menteri untuk kemudian disahkan oleh Menteri Kehutanan atas rekomendasi Dirjen BPDASPS.
Tahapan kegiatan reklamasi meliputi a. Penataan lahan b. Pengendalian erosi dan sedimentasi c. Revegetasi (penanaman kembali) d. Pemeliharaan Ketentuan penanaman, yaitu Jumlah tanaman minimal 625 batang/ha atau jarak tanam 4 x 4 m disesuaikan dengan bentuk lahan , fungsi kawasan dan bentuk tanaman
Pemantauan dan pembinaan teknis dilaksanakan minimal 1 tahun sekali yang dilakukan oleh 1.
Tingkat pusat, meliputi Dirjen BPDASPS dapat melibatkan Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan
2.
Tingkat daerah, meliputi Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya beserta instansi terkait atas penugasan Gubernur, Bupati/ Walikota.
Laporan reklamasi hutan terdiri dari 1. Laporan triwulan 2. Laporan tahunan
Format Laporan Triwulan dan Tahunan
Definisi : upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Pemegang IPPKH untuk kegunaan komersial dikenakan ketentuan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dengan ratio 1:1 ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3. Lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dilakukan pada wilayah DAS yang sama dengan lokasi IPPKH.
Lingkup kegiatan rehabilitasi DAS meliputi: 1. Penetapan lokasi penanaman 2. Perencanaan 3. Pelaksanaan 4. Pelaporan 5. Pemantauan dan bimbingan teknis 6. Penilaian keberhasilan penanaman
Paling lambat 60 hari sejak terbitnya IPPKH perusahaan mengajukan permohonan lokasi untuk rehabilitasi kepada Dirjen BPDAS. Dirjen BPDAS menugaskan Kepala BPDAS untuk melakukan verifikasi calon lokasi penanaman. Hasil verifikasi berupa peta digital skala 1:10.000 dan deskripsi lokasi mengenai keadaan biofisik dan sosial ekonomi. Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyiapkan konsep keputusan Dirjen BPDAS tentang penetapan lokasi rehabilitasi selanjutnya dilakukan pengesahan oleh Dirjen BPDAS.
Setelah pengesahan verifikasi lokasi penanaman, pemegang IPPKH diwajibkan menyusun: 1. Rencana penanaman tahunan 2. Rancangan teknis penanaman
Rincian rencana penanaman tahunan meliputi : a. lokasi, luas, jenis dan jumlah tanaman, b. sarana/prasarana, c. biaya, d. tata waktu, e. organisasi pelaksana, dan f. pelaporan yang dilengkapi peta skala minimal 1 : 10.000
Rancangan teknis penanaman, meliputi: 1. Luas areal, 2. Status penguasaan lahan, 3. Fungsi kawasan, 4. Jenis dan jumlah tanaman, 5. Pola tanam, 6. Sarana/prasarana, 7. Tenaga kerja, 8. Biaya, 9. Tata waktu, 10. Peta situasi minimal skala 1 : 10.000, dan 11. Peta penanaman per blok minimal skala 1 : 5.000
Penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak disahkannya rancangan teknis penanaman Tahapan kegiatan meliputi 1. Pembagian blok/petak 2. Pembuatan jalan pemeriksaan 3. Penanaman 4. Pemeliharaan I 5. Pemeliharaan II 6. Pemeliharaan lanjutan 7. Perlindungan dan pengamanan Jumlah tanaman minimal 700/Ha atau jarak tanam minimal 4 x 3,5 m disesuaikan dengan bentuk lahan , fungsi kawasan
Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagai pelaksana kegiatan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS wajib membuat laporan triwulan dan tahunan
Pemantauan dan Bimbingan Teknis dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan sesuai dengan kewenangannya. Dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun
Penilaian keberhasilan penanaman dilakukan oleh tim terpadu yang ditetapkan Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman yang dinyatakan berhasil dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangai pemegang IPPKH dan seluruh anggota tim terpadu dilampiri dengan peta kemudian diserahkan Dirjen BPDASPS atas nama Menteri
Melakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui Program Bina Desa Hutan Membangun informasi publik yang berkaitan kerusakan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.
Pembayaran meliputi 1. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dibayar 1 kali selama IPPKH 2. Membayar penggantian nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon berupa areal reboisasi dibayar 1 kali selama IPPKH 3. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibayar setiap tahun hingga kegiatan reklamasi dan rehabilitasi dinyatakan berhasil yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
a. b. c. d. e. f.
Pembuatan laporan berkala setiap 6 bulan kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai. Laporan berkala memuat: rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan; rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi; rencana dan realisasi reboisasi lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pemenuhan kewajiban membayar PNBP penggunaan kawasan hutan; rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah DAS sesuai peraturan perundang-undangan; dan pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan
