KESIMPULAN TERGUGAT (H SUGIANTO) KE PPP

ISMET, SUBAGYO & PARTNERS Advokat dan Konsultan Hukum

KESIMPULAN TERGUGAT Perkara No. 09/Pdt.G/2011/PN.Smp

Sumenep, 04 Januari 2012 Yth.: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Perkara No. 09/Pdt.G/2011/PN.Smp 09/Pdt.G/2011/PN.Smp.. Di Sumenep Dengan hormat. Mohon perkenan, Subagyo selaku kuasa Tergugat dalam perkara ini menyampaikan kesimpulan perkara sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara yang diperoleh dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat maka diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut: Para Penggugat selain mengajukan apat bukti surat-surat juga mengajukan para saksi. Terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan para Penggugat tersebut Tergugat menanggapinya menanggapinya sebagai berikut: -

Pada dasarnya Tergugat membantah alat bukti yang diajukan para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya di sini.

-

Alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang tidak menunjukkan aslinya menurut yurisprudensi yurisprudensi tidak dianggap atau tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

-

Keterangan para saksi yang diajukan para Penggugat yang tidak disumpah di muka Pengadilan karena kedudukannya sebagai anggota dan/atau pengurus PPP juga bukan merupakan alat bukti saksi, tetapi dalam hal keterangannya sesuai sesuai dengan dalil jawaban j awaban Tergugat (yang mengandung mengandung gugatan rekonvensi) rekonvensi) maka dapat dapat dianggap sebagai sebagai PENGAKUAN para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI 1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat. a. Para Penggugat Penggugat I dan II) tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya dalam mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) guna mengajukan gugatan kepada Tergugat. Para Penggugat tidak memperoleh kuasa dari pengurus PPP (pusat) untuk mengajukan gugatan. PPP merupakan partai politik sebagai badan hukum (vide Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik / disebut UU Parpol), dimana partai politik (parpol) adalah bersifat nasional (Pasal 1 angka 1 UU Parpol). Dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) mewakili PPP sebagai badan hukum nasional.


b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP (vide alat bukti surat T-10 dan T-11) tidak mengatur tata cara dan wewenang pengurus mana yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak luar PPP, baik di dalam dan luar pengadilan. Pasal 14 huruf h Anggaran Dasar PPP menentukan prinsip sentralisasi kewenangan kepengurusan, yaitu menentukan adanya kewenangan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP untuk membatalkan / meluruskan / memperbaiki suatu keputusan yang diambil Fraksi PPP di MPR/DPR dan lain lain termasuk keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah / Cabang yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengar pertimbangan Majelis Syari’ah atau Majelis Pertimbangan Dewan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sesuai sifat keputusannya. Artinya, seluruh tingkat kepengurusan PPP merupakan hierarki yang berpuncak pada kepengurusan DPP PPP, sehingga pengurus DPC PPP Kabupaten Sumenep pun tak dapat dibenarkan bertindak secara sendiri mewakili PPP sebagai badan hukum tanpa pemberian kuasa oleh DPP PPP. Dalam perkara ini ternyata Penggugat I dan II bertindak tanpa kuasa dari pengurus PPP tingkat nasional, tetapi bertindak selaku Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sumenep. Padahal DPC PPP Kabupaten Sumenep bukan entitas subyek hukum yang dapat berdiri sendiri untuk menggugat suatu pihak di pengadilan. c. Berdasarkan Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga PPP (vide alat bukti surat T11), susunan organisasi PPP di tingkat cabang (DPC) terdiri dari Pengurus Harian DPC, Majelis Pertimbangan DPC, Majelis Pakar DPC, Bagian dan Lembaga. Selanjutnya Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga PPP menentukan bahwa Pengurus Harian DPC terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan 2 (dua) orang Bendahara. Dengan demikian kedudukan hukum Penggugat Penggugat I dan II dalam perkara ini yang menyatakan diri sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sumenep adalah posisi struktural yang tidak jelas, sebab dalam Anggaran Dasar Dasar dan Anggaran Anggaran Rumah Tangga Tangga PPP tidak mengenal jabatan Ketua DPC dan Sekretaris DPC. Maka, Penggugat I dan II tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai penggugat dalam perkara ini sebab posisi strukturalnya di PPP juga tidak jelas. Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat I dan II tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili PPP untuk menggugat Tergugat, sehingga gugatan Penggugat Penggugat I dan II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Gugatan yang kabur Gugatan Penggugat I dan II dengan alasan bahwa Tergugat ingkar janji (wanprestasi ). Namun dalam posita dan petitum gugatannya meminta ganti kerugian materiil dalam bentuk uang secara keseluruhan, dan bukan meminta dilaksanakannya dilaksanakannya janji yang didalilkan. Gugatan semacam itu tidak dapat dibedakan dengan gugatan dengan dalil perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tersebut


kabur. Berdasarkan yurisprudensi, gugatan kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA Terhadap gugatan para Penggugat maka Tergugat menolaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Gugatan Mengingkari Tujuan Dibuatnya Kontrak Politik. Keterangan saksi Supandi menyatakan bahwa K.H. Baharuddin, S.H. (Penggugat I) telah beberapa kali menyatakan bahwa kontrak politik (yang menjadi objek perkara ini) hanya merupakan formalitas untuk mendapatkan rekomendasi DPP PPP dalam pencalonan pencalonan Tergugat sebagai calon Bupati Sumenep yang diusung PPP dan kontrak politik tersebut akan diamankan dalam arti tidak akan direalisasikan. Keterangan saksi Supandi tersebut sesuai dengan keterangan saksi Tabri yang menerangkan bahwa Penggugat I telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk mendukungnya dalam musyawarah cabang (muscab) DPC PPP Kabupaten Sumenep agar terpilih sebagai Ketua DPC dengan kompensasi bahwa kontrak politik tidak akan direalisasikan. Saksi M. Hadrawi Ilham yang merupakan pengurus PPP pusat (dari LBH PPP) menerangkan bahwa dasar kontrak politik dibuat adalah juklak PPP dengan tujuan agar ketika calon yang diajukan terpilih maka nantinya tidak akan mudah berpindah ke partai politik lain. Di dalam kontrak politik juga seharusnya mengatur tentang apa saja hak kewajiban para pihak jika calon yang diajukan PPP terpilih atau tidak terpilih. Namun ternyata kontrak politik yang menjadi objek perkara ini tidak mencantumkan klausul-klausul tentang bagaimana hak dan kewajiban politik para pihak jika tidak terpilih atau terpilih. Hal itu juga terbukti bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPC PPP Kabupaten Sumenep Masa Kepengurusan 2006 – 2011 dalam sub Laporan Keuangan (vide alat bukti surat T-9) yang tidak mencantumkan nilai uang dan barang yang ada di Kontrak Politik tersebut sebagai piutang PPP kepada Tergugat. 2. Gugatan melanggar UU Parpol. Gugatan Penggugat I dan II senilai Rp 2.233.000.000,- (Rp 2,233 miliar) merupakan gugatan yang dinyatakannya sebagai tagihan atas komitmen sumbangan Tergugat. Jumlah tersebut melanggar Pasal 35 ayat (1) huruf b yang menentukan bahwa sumbangan perorangan bukan anggota paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,1.000.000.000,- (satu miliar mil iar rupiah). Selain itu, sumbangan kepada parpol juga harus didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik (vide Pasal 35 ayat 2 UU Parpol). Dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini maka asas sukarela dalam sumbangan kepada parpol telah dilanggar.


Berdasarkan alat bukti T-1 dan T-3 diperkuat pengakuan saksi K.H. Waris Ilyas membuktikan bahwa seluruh biaya pencalonan Tergugat sebagai calon Bupati Sumenep 2010 dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat. Hal tersebut jelas bahwa kontrak politik tersebut juga melanggar asas kemandirian partai politik. Sumbangan Tergugat yang diikat dalam kontrak politik dan digugat dalam perkara ini juga melihat status keanggota Tergugat di PPP, sebab Pasal 35 ayat (1) huruf b UU Parpol adalah “sumbangan perorangan bukan anggota”. Tergugat bukanlah anggota PPP. Ketika Tergugat menjadi calon Bupati Sumenep 2010 yang diusung DPC PPP Kabupaten Sumenep, Tergugat berasal dari luar keanggotaan PPP. Hal itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 29 UU Parpol. Seandainya Penggugat menganggap Tergugat anggota PPP maka perselisihan ini harus diadili lebih dulu oleh Mahkamah Parpol sesuai ketentuan Pasal 32 UU Parpol. Berdasarkan fakta, Tergugat ketika menjadi calon Bupati Sumenep didukung parpol-parpol koalisi PPP, namun bukan berarti Tergugat anggota seluruh parpol koalisi tersebut, sebab seorang anggota parpol tidak boleh merangkap menjadi anggota parpol lainnya. Pengakuan saksi K.H. Waris Ilyas menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah diberikan kartu tanda anggota anggota PPP. Jika para Penggugat andaikan mendalilkan pada klausul Kontrak Politik bahwa Tergugat menyatakan diri sebagai “kader PPP” maka pengertian “kader” tersebut bukan identik dengan “anggota.” Ensiklopedia Ensiklopedia Wikipedia menjelaskan definisi “kader” sebagai berikut: Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi , baik sipil baik sipil maupun militer , yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut (Nano Wijaya). Dalam hal membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut, seorang kader dapat berasal dari luar organisasi tersebut dan biasanya merupakan simpatisan yang berasaz dan bertujuan sama dengan institusi organisasi yang membinanya (Nano Wijaya). Pada umumnya penggunaan kata 'kader' sangat lekat pada partai politik , namum organisasi kemasyarakatan juga mempunyai kader-kader yang membantu tugas ormas tersebut, misal: kader kesehatan; yang mana mereka bukan pegawai dinas yang melaksanakan fungsi kesehatan. Kaderisasi merupakan usaha pembentukan seorang kader secara terstruktur dalam organisasi yang biasanya mengikuti suatu silabus tertentu. Kader diambil dari istilah yang diperkenalkan Lenin pada masa pembentukan Partai Komunis Sovyet . (http://id.wikipedia.org/wiki/Kader diakses tanggal 19 Juli 2011). Kata kader berasal dari kata bahasa Inggris “ cadre”, yang berbeda atau tidak sama ”. Tetapi dalam hal tertentu cadre dapat merupakan dengan arti kata “member ”. member of such a group. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “kader” diartikan sebagai orang yang diharapkan atau dipersiapkan untuk memegang jabatan atau pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai dan sebagainya . (Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Realitiy Publisher, tanpa tempat/kota dan tahun, hlm. 286).


Jadi, definisi “kader” adalah: “ orang yang dibina untuk dipersiapkan guna tujuan tertentu” meskipun bukan anggota lembaga yang mengadernya atau bisa juga anggota suatu perkumpulan atau organisasi .” Dalam perkara ini Tergugat tidak pernah menjadi anggota PPP, tetapi pada saat dicalonkan menjadi calon Bupati Sumenep oleh PPP dan parpol koalisinya maka Tergugat adalah kader yang berasal dari luar PPP dan parpol koalisi DPC PPP Kabupaten Sumenep. Selain itu, dengan diajukannya gugatan perkara ini oleh Penggugat tersebut, tampak adanya upaya penggalangan dana parpol secara pemaksaan, bukan dengan sukarela dan kejujuran, sebab pada mulanya Kontrak Politik tersebut dikatakan Penggugat Penggugat I sebagai formalitas untuk memperoleh rekomendasi DPP PPP, yang tak akan direalisasikan. Dengan demikian gugatan ini melanggar prinsip Pasal 35 ayat (2) UU Parpol tersebut, yakni melanggar prinsip-prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik. 3. PPP mengingkari komitmennya kepada Tergugat. Para Penggugat tidak dapat dibenarkan untuk menagih realisasi Kontrak Politik dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan tersebut. Selain itu, DPC PPP Kabupaten Sumenep pada saat pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sumenep 2010 – yang – yang mencalonkan Tergugat sebagai calon Bupati Sumenep – tidak menjalankan komitmen dan keseriusan sebagaimana mestinya, diantaranya: diantaranya: a. Seluruh dana kampanye dibebankan kepada Tergugat, bahkan juga dibebani dana-dana untuk para pengurus DPC PPP Kabupaten Sumenep dan membayar dana untuk memperoleh rekomendasi DPP PPP tersebut. Selain uang Rp 250.000.000,- untuk memperoleh rekomendasi DPP PPP, Tergugat telah mengeluarkan uang dana kampanye yang diserahkan kepada Tim Kampanye yang dipimpin DPC PPP, yaitu: - Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 29 April 2010. Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 18 Mei 2010. Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal t anggal 29 Mei 2010. Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Juni 2010. Sehingga jumlahnya (termasuk uang untuk memperoleh rekomendasi dari DPP PPP tersebut) adalah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). - Selain itu, Tergugat juga mengeluarkan uang sebesar Rp 221.200.000,untuk pembelian 28 28 (dua puluh delapan) sepeda sepeda motor merek Viar tipe VR 100 Z untuk operasional Tim Kampanye Tergugat yang dipimpin DPC PPP Kabupaten Sumenep untuk Pemilukada Kabupaten Sumenep 2010 tersebut. (vide alat bukti surat T-1 dan T-3). Ketika masa kampanye dan Pemilukada Kabupaten Sumenep 2010 selesai ternyata para para Penggugat Penggugat mengambil-alih mengambil-alih 25 (dua puluh lima) dari 28 unit unit sepeda motor tersebut tanpa persetujuan Tergugat.


Dalam perkara ini, 28 unit sepeda motor merek Viar tipe VR 100 Z tersebut bukanlah yang dimaksudkan dimaksudkan sebagai realisasi Kontrak Politik yang digugat para Penggugat, terbukti dalam surat gugatan para Penggugat meminta ganti rugi setara dengan harga 28 unit sepeda motor merek Suzuki Smash tahun 2010, meskipun 28 unit sepeda motor Viar tipe VR 100 Z tersebut telah dikuasai dikuasai DPC PPP Kabupaten Sumenep hingga kini (diperkuat keterangan saksi Supandi). -

Di samping itu, untuk kepentingan Pemilukada Kabupaten Sumenep 2010 tersebut, termasuk memenuhi permintaan Pengugat I, Penggugat sendiri telah memberikan penjelasan dengan surat tertanggal 31 Desember 2010 dengan memerinci uang yang diterimanya dari Tergugat yang jika dijumlah adalah sebesar Rp 127.580.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

-

Selain itu, Tergugat juga dibebani DPC PPP Kabupaten Sumenep untuk membayar uang untuk diberikan kepada parpol koalisi berjumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang semula dikatakan ditalangi oleh Penggugat I, namun kemudian dibayar oleh Tergugat dengan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah dengan sebidang tanah tanah seluas sekitar 341 meter persegi yang yang terletak di Jalan Dr. Cipto Sumenep atas nama Hairun Isnaini yang disepakati seharga Rp 130.000.000,(seratus tiga puluh juta rupiah). Pelunasan pembayaran tersebut dilakukan oleh Drs. Supandi yang diberikan hak untuk menerima pengembalian selisih harga tanah tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Jadi, apabila dihitung secara keseluruhan, Tergugat telah mengeluarkan uangnya sekurang-kurangnya sebesar: -

Rp 750.000.000,750.000.000,- (kepada Tim Kampanye); Rp 221.200.000,221.200.000,- (untuk pembelian pembelian sepeda sepeda motor Viar untuk operasional kampanye); Rp 127.580.000,127.580.000,- (dibayarkan (dibayarkan kepada Penggugat Penggugat I dan dan pihak-pihak DPC PPP PPP Kabupaten Sumenep lainnya untuk berbagai keperluan); Rp 140.000.000,140.000.000,- (dibayarkan Penggugat Penggugat I kepada kepada parpol koalisi); koalisi);

Seluruhnya itu berjumlah Rp 1.238.780.000,1.238.780.000,- (satu miliar miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Di luar itu masih ada pengeluaran yang tak tercatat. Semua uang tersebut hilang sia-sia sebab Tergugat gagal menjadi Bupati Sumenep. Dengan pengorbanan keuangan keuangan sebesar itu Tergugat tidak mendapatkan keseriusan DPC PPP Kabupaten Sumenep untuk menjalankan komitmen guna menyukseskan Tergugat. Saksi Supandi dan saksi Tabri menerangkan bahwa ketika mereka meminta surat hasil penghitungan suara atas permintaan Tergugat maka pihak DPC PPP Kabupaten Sumenep tidak memberikannya dan bahkan ditanggapi dengan pernyataan: “mana tidak ada uang saksi!” Padahal alat bukti surat T-3 T-3 yang ditandatangani Penggugat I jelas-jelas membuktikan pengeluaran uang oleh


Tergugat tersebut, termasuk uang-uang para saksi sebagaimana diakui saksi Taufik Jamali dan saksi Sukirman. b. Pada saat terjadinya Pemilukada Kabupaten Sumenep 2010 tersebut DPC PPP Kabupaten Sumenep hanya mau menerima uang atau dana para saksi penghitungan suara dari Tergugat, tetapi ketika Tergugat meminta bukti formulir C untuk melihat siapa saja saksi dari PPP, namun DPC PPP Kabupaten Sumenep tidak bersedia memberikan formulir C tersebut, sehingga Tergugat tidak menerima pertanggungjawaban yang jelas dalam hal tersebut. (vide keterangan saksi Supandi dan Tabri, serta s erta pengakuan saksi Taufik Jamali dan saksi Sukirman yang diperkuat alat bukti surat T-3). c. DPC PPP Kabupaten Sumenep tidak memberikan laporan rinci penggunaan dana-dana yang dimintanya dari Tergugat tersebut sebab para Pengggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti penyerahan uang, termasuk yang dikatakannya sebagai dana untuk partai koalisi tersebut. (alat bukti surat T-12 dan T-13 justru menunjukkan bahwa uang koalisi yang diterima PDP Sumenep hanya Rp 100.000.000,-, padahal Tergugat dibebani uang koalisi kepada PDP Sumenep sebesar Rp 140.000.000,- sebagaimana keterangan saksi Supandi dan saksi Tabri diperkuat dengan alat bukti surat T-14. Jadi di sini terbukti ada kebohongan atau penipuan). 4. Kontrak Politik (objek gugatan) dilandasi penipuan Penipuan yang dilakukan DPC PPP Kabupaten Sumenep adalah mengumumkan menyelenggarakan penjaringan untuk memilih bakal calon Bupati Sumenep pada 2010, padahal sebenarnya DPC PPP Kabupaten Sumenep tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada karena kekurangan perolehan suara dalam pemilu legislatif sebelumnya di tahun 2009. Hal tersebut tidak pernah dijelaskan terlebih dulu kepada Tergugat. Namun, begitu Tergugat terpilih dalam penjaringan bakal calon Bupati Sumenep 2010 dari DPC PPP Kabupaten Sumenep tersebut tersebut selanjutnya Tergugat diikat kontrak kontrak politik tersebut tersebut dimintai dana untuk mencari parpol koalisi (PDP) dan uang untuk memperoleh rekomendasi rekomendasi DPP PPP (sebagaimana (sebagaimana dijelaskan dengan alat bukti di atas). Penipuan tersebut juga tampak dari pernyataan pengurus DPC PPP Kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa Kontrak Politik tersebut tak akan direalisasi, tetapi ternyata digugat realisasinya. Tampak pula dari gugatan ini yang tak didahului dengan peringatan pelaksanaannya lebih dulu. Dengan demikian kontrak politik tersebut dibuat dilandasi oleh ketidakjujuran atau penipuan, sehingga Kontrak Politik tersebut batal (vide Pasal 1328 BW/KUHPerdata). Praktik-praktik politik seperti itu merupakan palanggaran terhadap asas-asas kejujuran, keterbukaan dan kemandirian parpol sebagaimana telah dijelaskan di depan.


Dengan demikian para Penggugat tidak layak dan tidak dapat dibenarkan untuk menggugat pelaksanaan Kontrak Politik yang dibuatnya sendiri dan disodorkan kepada Tergugat Tergugat tersebut. Kontrak Politik objek perkara ini adalah batal. 5. DPC PPP Kabupaten Sumenep Menyalahgunakan Keadaan. Dengan seluruh alasan di depan, setelah Tergugat terlanjur mengeluarkan dana yang banyak untuk pencalonan dirinya sebagai calon Bupati Sumenep dari PPP, lalu Tergugat disodori kontrak politik yang jika ditolaknya maka akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh rekomendasi dari DPP PPP, sehingga dalam hal tersebut DPC PPP Kabupaten Sumenep telah menyalahgunakan keadaan ( misbruik van omstandigheden ). Perbuatan demikian menabrak asas keadilan, sehingga kontrak politik tersebut batal, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak boleh direalisasikan. 6. Kontrak Politik tidak tidak memenuhi Syarat Sah Perjanjian. Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat “wanprestasi.” Konstruksi hukum demikian hanya ada dalam Hukum Perjanjian. Namun perjanjian tersebut dalam bentuk “kontrak politik”. Tetapi pada kenyatannya isinya berupa “pernyataan” dari Tergugat yang diketahui oleh dua orang pengurus DPC PPP Kabupaten Sumenep. Pernyataan tersebut dibuat oleh orang-orang tertentu dalam DPC PPP Kabupaten Sumenep dan Tergugat disuruh menandatanginya di hadapan Notaris Sjaifurrahman, S.H.,M.H. di Sumenep, tetapi dengan janji bahwa kontrak politik tersebut tak akan direalisasikan, hanya untuk tujuan memperoleh rekomendasi DPP PPP. (Keterangan saksi Supandi dan saksi Tabri menyatakan bahwa rancangan kontrak politik tersebut yang disepakati Tergugat semula ternyata tidak sesuai dengan yang ditandatangani di hadapan Notaris Sjaifurrahman, S.H.,M.H.) Jika ditinjau dari sudut Hukum Perjanjian, berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata (BW) terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: 1) Adanya kesepakatan; 2) Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum; 3) Adanya objek perjanjian dan 4) Adanya sebab halal. Kontrak politik yang dibuat dan realisasinya digugat para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat kesepakatan, sebab didasari oleh “penyesatan” atau “penipuan” karena dengan janji tak akan direalisasikan, tapi hanya untuk memperoleh rekomendasi PPP (vide Pasal 1321 BW). Dengan demikian kontrak politik demikian batal (dapat dibatalkan). Hakim atas permintaan Tergugat harus membatalkannya. Selain itu, ditinjau dari segi Objek Perjanjian, pada umunya terdapat dua jenis objek, yakni barang yang dapat diperdagangkan, dapat ditentukan dan dihitung (Pasal 1332 – 1334 BW). Jenis lain objek perjanjian adalah “jasa” dengan memaknai (menafsir) ketentuan Pasal 1234 BW, yakni: untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.”


7. Kontrak Politik dan Gugatan Perkara ini Tidak Memenuhi Kaidah Anggaran Rumah Tangga PPP. Saksi Supandi dan saksi Tabri menerangkan bahwa mereka telah meminta keterangan beberapa pengurus pengurus harian DPC PPP Kabupaten Sumenep yang ternyata kontrak politik dan gugatan dalam perkara ini dibuat tidak melalui Rapat Pengurus Harian DPC PPP dan tidak pernah ada acara pertanggungjawaban kepada Rapat Pengurus. Padahal Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga PPP (vide alat bukti surat T11). Saksi M. Hadrawi Ilham selaku pengurus DPP PPP mengakui bahwa pembuatan kontrak politik dan mengajukan gugatan termasuk kebijakan partai (PPP). Hal itu dipekuat dengan keterangan saksi K.H. Waris Ilyas yang ternyata tidak mengetahui adanya kontrak-kontrak politik lainnya antara DPC PPP Sumenep dengan para calon bupati yang lain selain kontrak politik dengan Tergugat. Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan dalam pembuatan kontrak politik tidak dilakukan dengan Rapat Pengurus Harian DPC PPP Sumenep. Dengan demikian kontrak politik dan gugatan dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak memenuhi kaidah anggaran rumah tangga PPP sendiri. Kontrak Politik tersebut bukanlah dalam kerangka urusan perdata yang dikehendaki Hukum Perjanjian, sebab bagaimanapun juga kontrak politik berada dalam ranah hukum politik yang berada di wilayah hukum publik. Objek perjanujian yang berupa barang atau jasa komersiil (dapat diperdagangkan) dalam Kontrak Politik tersebut jelas-jelas tidak ada. Jika hendak ditafsirkan bahwa objek yang diperjanjian berupa “untuk melakukan sesuatu” (jasa) dalam bentuk memberikan uang dan barang yang dipertukarkan dengan kesempatan jabatan atau kedudukan politik maka itu akan melanggar prinsip-prinsip hukum politik dan demokrasi sebab terjadi komersialisasi potensi-potensi jabatan politik. Sumbangan-sumbangan dana politik adalah bersifat sukarela, dalam arti tidak dimaksudkan untuk dipakai sebagai motif-motif tujuan yang bersifat pribadi, melainkan dalam rangka menjalankan fungsi parpol sebagai wadah aspirasi rakyat. Parpol bukan kepentingan antar individu yang mengadakan perjanjian politik. Jika terjadi kenyataan politik demikian itu melanggar norma-norma politik dan demokrasi, sehingga menjadi batal demi hukum sebab sebab yang tidak halal (melanggar hukum). Jika perjanjian dalam bentuk Kontrak Politik yang mengandung nilai uang miliaran rupiah tersebut dibenarkan oleh hukum maka itu akan menimbulkan aristokrasi politik, merusak demokrasi, di mana hanya orang-orang yang kaya saja yang berkesempatan memperoleh hak dan kedudukan politik, sementara itu orang yang tidak mempunyai uang akan terhalang akses hak atas politiknya untuk duduk dalam pemerintahan, sehingga itu menimbulkan diskriminasi demokrasi dan politik, melanggar Pasal 27, Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (2) serta Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontrak politik tersebut j uga “tidak mempunyai objek” atau jika dikatakan mempunyai objek maka objeknya adalah hal yang dilarang undang-undang dan melanggar hukum, sehingga kontrak politik tersebut batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Pasal 1335 BW).


Seluruh uraian tersebut sekaligus menjadi dasar bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat terhadap harta kekayaan Tergugat haruslah ditolak, sebab tak ada alasan untuk melakukan sita jaminan tersebut. Justru Tergugatlah yang dirugikan DPC PPP Kabupaten Sumenep. Lagipula kekayaan yang dimintakan sita oleh para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut berupa kendaraan bermotor dan bidang-bidang tanah serta bangunan yang terkait dengan kekayaan badan hukum perusahaan sebagai entitas subyek hukum tersendiri. Demikian pula penyitaan rekening bank Tergugat tak dapat dilakukan begitu saja sebab akan menimbulkan dampak kerugian besar bagi usaha Tergugat dan para karyawannya karena rekening-rekening tersebut menjadi alat transaksi pembayaran kegiatan usaha termasuk gaji para karyawan Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut maka mohon Pengadilan ini menyatakan menyatakan menolak gugatan Penggugat. DALAM REKONVENSI: 1. Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi dianggap menjadi bagian dari dalil rekonvensi ini. 2. Dalam bagian Rekonvensi ini para Penggugat disebut juga para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. a. Bahwa eksepsi para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi terhadap keberadaan Ismet, S.H. dalam surat kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum yang benar, sebab sejak kali pertama beracara yang menjalankan kuasa Tergugat dan yang menandatangani seluruh berkas perkara di pengadilan ini adalah Subagyo, bukan Ismet, S.H.,M.H. Lagipula dasar hukum yang digunakan yakni Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004. MK dalam pertimbangan hukumnya pada putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 31 UU Advokat tersebut melanggar UUD 1945, terutama tentang gagasan negara hukum sebab melanggar akses masyarakat terhadap hak atas keadilan. MK menyatakan: Menimbang bahwa sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU No. 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (verplichte procureurstelling). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah


dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum ; (putusan aquo halaman 31 – 31 – 32). 32).

Pasal 31 UU Advokat tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum, sebab sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Semua orang di negara ini harus tunduk pada Putusan MK tersebut. 3. Bahwa dalam dalil-dalil repliknya (yang sekaligus sebagai jawaban dari gugatan rekonvensi Penggugat Penggugat Rekonvensi/Te R ekonvensi/Tergugat rgugat Konvensi) para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi telah mengakui menerima uang dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uang sekurang-kurangnya sebesar Rp Rp 1.017.580.000,- (satu miliar tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah dengan mengambil 25 unit sepeda motor merek Viar yang digunakan oleh Tim Kampanye Pemenangan Tergugat sebagai calon Bupati Sumenep 2010, @Rp 7.900.000,- = Rp 221.200.000,- (duaratus duapuluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa pengakuan para Tergugat Rekonvensi tersebut terdapat dalam Repliknya di halaman 8 (delapan) angka 1 (satu) bagian DALAM REKONVENSI yang menyatakan: “Tentang penghitungan uang yang dikeluarkan Tergugat termasuk pembelian 25 unit sepeda motor merek Viar tipe VR 100 Z yang sudah diserahterimakan kepada para PAC-PAC PPP Sumenep dan dana-dana yang dikeluarkan Tergugat yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp 1.215.080.000,adalah konsekwensi Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya dalam kontrak politik komitmen jangka pendek item (3)….” Fakta-fakta dalam dalil gugatan Penggugat (termasuk Penggugat dalam Rekonvensi) diakui oleh Tergugat tunduk pada Hukum Acara Perdata yang menentukan bahwa pengakuan pengakuan juga merupakan alat bukti (Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR). Dalam hal tersebut M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa pengakuan bukan merupakan alat bukti, namun suatu keadaan yang membebaskan dari pembuktian tentang hal-hal atau dalil-dalil yang diakui (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta, Cet. V, 2007, halaman 723). Dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini dibebaskan dari beban pembuktian karena adanya pengakuan para Tergugat Rekonvensi/para Rekonvensi/para Penggugat Konvensi tersebut. 4. Bahwa sebagaimana didalilkan di bagian Konvensi bahwa objek perkara ini berupa Kontrak Politik tersebut dibuat dilandasi dengan penyesatan atau penipuan, menyalahgunakan menyalahgunakan keadaan, melanggar UU Parpol, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sehingga mohon agar Pengadilan ini menyatakan bahwa Kontrak Politik antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Konvensi dengan DPC PPP Kabupaten Sumenep tanggal 20 Januari 2010 yang dilegalisasi oleh Notaris Sjaifurrachman, S.H.,M.H. di Sumenep, legalisasi nomer: 992/2010 adalah batal demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan batal.


Dengan demikian para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi harus dihukum; -

Membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 1.017.580.000,- tersebut tersebut secara tunai, seketika seketika dan sekaligus; sekaligus; dan

-

Mengembalikan dan menyerahkan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor merek Viar tipe VR 100 Z kepada Penggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan baik, yang apabila tidak dimungkinkan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka diganti dengan membayar ganti rugi berupa uang harganya sebesar Rp 7.900.000,- x 25 unit = Rp 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus.

5. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi ini agar tidak menang di atas kertas dalam hal dikhawatirkan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Penggugat Konvensi tidak tunduk melaksanakan putusan ini, maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap kekayaan PPP qq. DPP PPP Jawa Timur qq. DPC PPP Kabupaten Sumenep berupa tanah dan bangunan tempat kantor DPC PPP Kabupaten Sumenep yang dikenal terletak di Jl. Jokotole Lingkar Barat Batuan, Kabupaten Sumenep serta harta kekayaan lainnya yang ditemukan, dan agar sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga. 6. Bahwa dengan demikian agar pula para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara ini. Berdasarkan uraian tersebut maka kami memohon kepada Pengadilan ini untuk berkenan memutuskan: DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI -

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Menyatakan Kontrak Politik Politi k H. Sugianto (Bakal Calon Bupati Kabupaten Sumenep Periode 2010 – 2015 dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sumenep tertanggal 20 Januari 2010 yang dilegalisasi Notaris Sjairurrachman, S.H.,M.H. di Sumenep Nomor: 992/2010 tanggal 20


Januari 2010 batal demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan batal sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. 3. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. 4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk: -

Membayar ganti rugi yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 1.017.580.000,- tersebut tersebut secara tunai, seketika seketika dan sekaligus; sekaligus; dan

-

Mengembalikan dan menyerahkan 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor merek Viar tipe VR 100 Z kepada Penggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan baik, yang apabila tidak dimungkinkan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka diganti dengan membayar ganti rugi berupa uang harganya sebesar Rp 7.900.000,- x 25 unit = Rp 197.500.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus.

5. Menyatakan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -

Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau jika Pengadilan ini berpendapat berpendapat lain: Mohon diputuskan seadil-adilnya. Hormat Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Kuasanya

SUBAGYO

KESIMPULAN TERGUGAT (H SUGIANTO) KE PPP

Recommend Documents