Badan pembelaan dan konsultasi hukum MKGR- Jawa Tengah. Advocates, litigation, lawyer, corporate legal konsultant, patent & trandmark attorney
Semarang. 30 september 2010 Kepada : : Kesimpulan Tergugat
Yth:
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang pemeriksa perkara nomor : 38/G/2010/PTUN.SMG diSEMARANG
Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Subiyantoro
Pekerjaan
: ADVOKAD pada kantor badan pembelaan dan konsutasi Hukum MKGR Jawa Tengah bearalamat di jalan Hos Cokroaminoto Nomor 23 Semarang.
Berdasrkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1207/2010 tertanggal 23 September dari TAFRI ZANI Jabatan Bupati Demak (TErgugat), dengan ini berkenan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: I. Eksepsi 1. Bahwa yang menjadi obejk sengketa dalam a quo adalah keputusan Tergugat Nomor: 888/305/2009, tertanggal 5 Mart 2009 tentang pemberhentian dengan tidak terhormat sebagai pegawai negeri sipil An. Sdr. Oen Endro Noertjahyo, S.sos NIP.500105855 2. Bahwa pada prinsipnya yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo adalah sengketa kepegawaian. 3. Bahwa karena yang menjadi pokok persoalan adalah sengketa kepegawaian maka seharusnya terlebih dahulu di tempuh dengan upaya administrasi, apabila upaya administrasi telah ditempuh yang bersangkuatn (Penggugat) tetapi apabila masih belum puas barulah menggugat melalui pengadilan tata Usaha negara. (Bukti T-1, T-2, T-3 dan T5) 4. Bahwa dalam sengketa ini ternyata Penggugat belum Menempuh upaya administrasi baik berupa keberatan maupun Banding Administrasi, dengan demikian PTUN Semarang Belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo (Bukti T-1) 5. Bahwa selain hal-hal tersebut di eksepsi tergugat juga diperkuat oleh keterangan saksi terguagat dibawah sumpah yang isampaikan oelh Sdr. ..... pada persidangan tanggal 16 Desember 2010 anatara lain menerangkan: dalam perkara sengketa kepegawaian ini penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada terguagt maupun banding administrasi kepada badan pertimbangan kepegawaian (BAPEK)
II.
Pokok Perkara 1. Bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pengguagta tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyebutkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan tergugat tidak berdasarkan hukum, bahkan alat bukti tertulis yang diajukan penggugat yaitu P-1, P-2, P-3,P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 tidak relevan dengan objek yang di sengketakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan perkara a quo, bahkan bukti p-10 yang diajukan oleh Penggugat justru mendukung bkti-bukti tergugat yaitu bukti T-27. 2. Bahwa 3 (Tiga) orang saksi yang diajukan olwh Tergugat dibawah sumpah, yaitu: a. Sdr. ... (Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan politik/ mantan Ymt. Sekwan Demak) antara lain menerangkan : - Bahwa Saksi pada waktu itu adalah atasan Penggugat di Setwan Demak dan mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah masuk Kerja sejak 29 September 2005 bahkan pada bulan juli dan Agustus Penggugat sudah jarang masuk kerja (Bukti T-7) - Bahwa Saksi telah membuat teguran beberapakali kepada Penggugat baik lisan maupaun tertulis hal ini sesuai dengan Bukti T-8, T-9 dan T-10. - Bahwa laporan saksi ditindaklanjuti Bupati Demak dengan memerintahkan Tim Pemeriksa dari Bawasda (Sekarang Inspektorat) untuk memeriksa Penggugat. - Bahwa Saksi mengajukan surat kepada DPKKD untuk menghentikan Gaji Penggugat mulai bulan Januari 2006 (Bukti T-4) - Bahwa pada tnaggal 26 desember 2005 Penggugat datang kekantor bukan dalam rangka asuk kerja melainkan karena memenuhi panggilan BAWADA untuk diperiksa (Bukti T-13) - Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasada Demak menemukan Penyelewengan uang daerah senilai 281.570.505 dan Penggugat telahmelakuakn pelanggaran disiplin karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (Bukti T-16) - Bahwa Saksi mengetahui adanya rekomendasi Tim Pembina Disiplin tanggal 20 November 2007 diterbitkannya hukuman disiplin berat berupa penghentian penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS (Bukti T-25) - Bahwa saksi pernah diajukan sebagai saksi JPU di pengadilan Negeri Demak dalam Perkara pidana penggugat. - Saksi mengetahui Penggugat telah divonis 2 tahun setelah membaca Koran HARSEM dan hal ini didukung dengan adanya petikan putusan Pengadilan Negeri Demak N0. 179/Pid.B/2010/PN.Dmk tanggal 2 Desember 2010 (Bukti T-29) - Bahwa Keterangan Saksi dan alat bukti sebagaimana tersebut diatas telah sesuai dengan Jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 5 dan 7 maupun Duplik Tergugat dalam pokok perkara pada angka 5 b. Sdr. ...... (Inspektorat Denak/Pemeriksa Penggugat) antara lain menerangkan: - Bahwa Saksi memeriksa Penggugat dikantor Setwan pada tanggal 26 Desember 2005
-
Bahwa saksi melakukan [emeriksaan (audit) selama 4 hari mulai tanggal 26 sampai dengan 30 Desember 2005 perihal dugaan penyelewengan keuangan daerah. - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, saksi (tim pemeriksa) membuat LHP yang selanjutnya diserahkan ke Tata Usaha BAWASDA selanjutnya dikirim kepada Bupati Demak (Bukti T.16) - Bahwa saksi tidak mengetahui tindaklanjut dari LHP karena tugas saksi hanya sebatas memeriksa Penggugat. - Bahwa keterangan saksi dam alat bukti diatas telah sesuai dengan pokok perkara di atas telah sesuai dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 4, 6 ,7 , 8, 9 maupun Duplik Tergugat dalam pokok perkara pada angka 4,6 dan 9. c. Sdr.... (Ka. Bid Umum BKD Demak) antara lain Menerangkan: - Bahwa sesuai dengan bidang tugasnya saksi yang membuat konsep objek sengketa tentang Pmberhentian dengan tidak Hormat sdr. Koen Endro Nortjahyo, S.Sos sebagai PNS karean Penggugat terbukti tidak masuk kerja selama 6 bulan berturut-turut (Bukti T-7) - Bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan LHP BAWASDA dan rekomendasi Tim Disiplin PNS tanggal 14 September 2006 ()Bukti T-17 dan T-18) - Bahwa stelah rapat Tim Pembina Disiplin PNS tanggal 14 September 2006 masih ada rapat lagi yaitu tanggal 2 November 2007, hal ini dikarenakan tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat agar dapat mengembalikan uang daerah yang diselewengkan sehingga pengenaan hukuman disiplin kemungkinan dapat diringankan kalau Penggugat dapat mengembalikan uang yang diselewengkan, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan Penggugat akibatnya penerbitan Objek sengketa memerlukan waktu yang cukup lama karena untuk mmeberikan kesempatan dan toleransi kepada penggugat. (Bukti T-18 dan T-25) - Bahwa keterangan sksi dan alat bukti sebagaiamana tersebut diatas telah sesuai dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 3, 9, 13, dan 15 maupun Duplik Tergugat dalam pokok perkara pada angka 3, 7, 9, 11, 13, dan 14. KESIMPULAN 1. Bahwa Selama dalam persidangan Penggugat ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, 2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena yang dijadikan dasar adalah pasal 12 PP No.32 Tahun 1979 telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PP No. 53 tahun 2010 pasal 50 ayat 1. 3. Bahwa Tergugat dengan serangkaian bukti tertulis (bukti T-1 sampai dengan bukti T-29) dan keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang diajukan telah mampu membuktikan baik dalam eksepsi dan duplik. 4. Bahwa bukti P-10 yang diajukan oleh pengugat justru mendukung dan sejalan dengan buktibukti yang diajukan oleh Tergugat.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh selama berlangsusngnya persidanagn kami mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut: I.
DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. II. DALAM POKOK PERKARA 1. Mwnolak seluruh Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima 2. Menghukum PENGGUGAT untukm membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini. ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Kuasa Hukum Tergugat
SUBIYANTORO, SH.
