Kerangka Acuan Kerja Pf Ahli Teknik

KERANGKA ACUAN KERJA KONSULTAN INDIVIDUAL TENAGA AHLI FASILITATOR PROGRAM PPSP Posisi Penugasan

: Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi :

1 Orang Tenaga Ahli Teknik Propinsi Lokasi : •

•

Provinsi Jambi

Latar Belakang Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tahun tahun 2013 ini telah telah memasuki memasuki tahun ke-4. Program Program ini dimaksudkan dimaksudkan antara lain untuk membantu Pemerintah Daerah dalam hal-hal berikut : peningkatan kapasitas dalam pembangunan sanitasi, peningkatan dan percepatan dalam perencanaan perencanaan dan investasi sektor sanitasi yang dilaksanakan selama periode tahun 2010 – 2014, dan peningka peningkatan tan kondisi kondisi sanitasi sanitasi permukima permukiman n di kabupaten kabupaten/kota /kota yang menghada menghadapi pi masalah serius di salah satu atau beberapa sektor sanitasi. Road Roadma map p PP PPSP SP meng mengin indi dika kasi sika kan n bahw bahwa a terd terdap apat at 33 330 0 (tig (tiga a ratu ratus s tiga tiga pulu puluh) h) kabu kabupa pate ten/ n/ko kota ta yang yang memi memili liki ki masa masala lah h sani sanita tasi si,, yang yang akan akan menj menjad adii targ target et implementasi PPSP dalam kurun waktu 5 tahun. Adapun titik berat yang menjadi sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014, adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2010 – 2014; yaitu: •

•

•

Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABs), baik di wilayah perkotaan maupun perdes perdesaan aan,, melalu melaluii penyed penyediaa iaan n akses akses ke sis sistem tem salur saluran an limbah limbah terpus terpusat at sebesa sebesarr 10 10%, %, dan sis sistem tem pengol pengolaha ahan n setemp setempat at sebesa sebesarr 90% dari dari popula populasi si Indonesia. Peng Pengur uran anga gan n samp sampah ah pada pada su sumb mber erny nya a dan dan peni pening ngka kata tan n peng pengel elol olaa aan n persampahan yang ramah lingkungan seperti penerapan sanitary landfill atau controlled landfill untuk TPA dan teknologi yang aman bagi 80% rumah tangga di wilayah perkotaan. Pengurangan genangan air di 100 (seratus) kawasan strategis perkotaan yang rawan banjir dengan cakupan seluas 22.500 Ha. H a.

Guna mencapai sasaran tersebut maka perlu ditempuh proses pengusulan program dan kegiatan yang difokuskan untuk mengatasi permasalahan sanitasi saat ini dan mengantis mengantisipas ipasii permasal permasalahan ahan sanitasi sanitasi lima tahun tahun mendatan mendatang. g. Proses Proses tersebut tersebut dituangkan dalam dokumen-dokumen PPSP berupa dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Penyusunan dokumen tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui suatu wadah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dinamakan Kelompok Kelompok Kerja Sanitasi/AMP Sanitasi/AMPL L atau Pokja Sanitasi Sanitasi/AMPL. /AMPL. Di tingkat tingkat Provinsi Provinsi juga Kerangka Acuan Kerja Tenaga Ahli Teknik Provinsi PPSP PLP Provinsi Jambi 2013

1

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





dibentuk dibentuk Pokja untuk untuk mengkoord mengkoordinas inasikan, ikan, memonitor memonitor dan memverifika memverifikasi si proses proses penyusunan dokumen PPSP tersebut. Dalam proses penyusunan dokumen PPSP tersebut, Pokja difasilitasi oleh tenaga ahli yaitu Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF). Adapun di tingkat nasional, Program PPSP dikelola oleh Program Management Unit (PMU) yang dijalankan oleh Bappenas dan tiga Program Implementation Unit (PIU) yang terdiri dari PIU Advokasi dan Pemberdayaan di Kementerian Kesehatan, PIU Kelembagaan dan Pendanaan di Kementerian Dalam Negeri dan PIU Teknis di Kementerian PU. Sement Sementar ara a itu masih masih terdap terdapat at bantua bantuan n teknis teknis dari dari Pemeri Pemerinta ntah h Beland Belanda a yang yang dinama dinamakan kan Urban Urban Sanita Sanitatio tion n Develo Developme pment nt Progra Program m (USDP (USDP)) yang yang menuga menugaska skan n tenaga tenaga ahli ahli di tingka tingkatt Pus Pusat at dan juga juga di tingka tingkatt Provin Provinsi si yang yang dis disebu ebutt dengan dengan PROS PROSDA DA (Pro (Provi vinc ncia iall Sani Sanita tati tion on Deve Develo lopm pmen entt Ad Advi viso sor) r) untu untuk k memb member erik ikan an pendampingan kepada Pokja Provinsi. Fasilitat Fasilitator or yang mendampingi mendampingi Pokja Pokja diharapka diharapkan n memiliki memiliki kemampuan kemampuan yang baik terkait penyusunan dokumen perencanaan sanitasi yaitu BPS, SSK dan MPS. Selain itu fasilitator juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan cara pandang terkait sanitasi oleh anggota Pokja terutama para pengambil keputusan karena masih banyak pemerintah daerah memandang sektor sektor sanitasi sanitasi bukan sebagai sebagai sektor sektor priorita prioritas s di daerah. daerah. Dan melalui melalui kegiatan kegiatan fasilitasinya para fasilitator fasilitator diharapkan dapat merubah cara pandang pemerintah daerah daerah sehingga sehingga priorita prioritas s sektor sektor sanitasi sanitasi dapat dapat meningkat meningkat.. Fasilita Fasilitator-f tor-fasil asilitato itatorr tersebut tersebut diharapka diharapkan n juga dapat dapat berperan berperan mendorong mendorong kesinambu kesinambungan ngan program program mela melallui pemb embentu entuka kan n Kelo Kelomp mpok ok Ker Kerja bai baik di ting ingkat kat Pro Provin vinsi maup maupun un Kabupaten/Kota, dengan keluaran yang dihasilkannya berupa dokumen BPS, SSK dan MPS. Kateg Kategori ori dan jumla jumlah h fasi fasilita litator tor di ting tingkat kat Prov Provinsi insi bergantung bergantung kepa kepada da jumlah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota peserta PPSP di di Provinsi tersebut. tersebut.





USDP

PMU

PUSAT PIU Advokasi Pemberdayaan

PIU Kelembagaan & Pendanaan

PIU Teknis

Satker PPLP Strategis

Konsultan Pendampingan PIU Teknis PROSDA

Pokja Propinsi Satker Propinsi

FASILITASI

PROPINSI

Fasilitator Propinsi (PF)

Pokja Kab/Kota

FASILITASI

KAB/KOTA Fasilitator Kota (CF)

: Hubungan Koordinasi : Hubungan Instruksional

Gambar 1. Skema Kelembagaan PPSP dalam Proses Fasilitasi Penyusunan BPS, SSK dan MPS Kualifikasii Umum Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi : Kualifikas • •

• •

•

•

Berpengalaman bekerja bekerja bersama masyarakat masyarakat dan atau atau pemerintah daerah. daerah. Memili Memiliki ki penget pengetahu ahuan an yang yang memada memadaii terhad terhadap ap prosed prosedur, ur, mekani mekanisme sme dan substansi substansi Program PPSP Mampu berkomunikasi aktif dengan semua elemen masyarakat. Mampu Mampu bekerj bekerja a sama sama dalam dalam kelomp kelompok/ ok/org organ anisa isasi si dan dan bekerj bekerja a secar secara a team team work. Mampu memimpin pertemuan dan koordinasi dalam lingkup satuan organisasi pemerinta pemerintahan han Mampu mengoper mengoperasika asikan n komputer komputer dan menguasai menguasai program program aplikasi perkantoran. perkantoran. Mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan, menjadi nilai lebih.





•

Memiliki pengalaman kerja sebagai PF/CF menjadi nilai tambah

Kualifikasi Khusus: •

•

Minimum S1, bidang teknik : 1) Teknik Lingkungan/Penyehatan, 2) Teknik Sipil, 3) Perencanaan Kota, 4) Arsitek Memiliki pengalaman 8 tahun di bidang perencanaan dan atau pembangunan prasarana air bersih dan atau sanitasi.

Lingkup Tugas Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi: 1. Membe Memberika rikan n pemahaman pemahaman mendala mendalam m mengenai mengenai pelaksan pelaksanaan aan Progra Program m PPSP bagi bagi Pokja Provinsi. 2. Mend Mendoron orong g keaktifan keaktifan Pokja Pokja Provi Provinsi nsi dalam dalam pelaksa pelaksanaan naan Progr Program am PPSP. PPSP. 3. Me Mend ndor oron ong g te terc rcip ipta tany nya a li ling ngku kung ngan an ya yang ng ko kond ndus usif if da dan n in inte tera rakt ktif if ba bagi gi Po Pokj kja a Prov Pr ovin insi si se sehi hing ngga ga ma mamp mpu u me mela laku kuka kan n fu fung ngsi siny nya a se seca cara ra op opti tima mall da dala lam m pengel pen gelola olaan an Pro Progra gram m PPS PPSP, P, yai yaitu tu mel melipu iputi ti fu fungs ngsii koo koordi rdinas nasi, i, pem pemant antaua auan, n, pendampingan dalam penyusunan BPS, SSK dan MPS serta fungsi penjaminan kualitas terhadap dokumen-dokumen PPSP 4. Mend Mendampin ampingi gi Pokja Pokja Provinsi Provinsi dalam dalam melaksa melaksanakan nakan koordi koordinasi nasi,, pemantaua pemantauan n dan pendam pen dampin pingan gan kep kepada ada Pok Pokja ja Kab Kabupa upaten ten/Ko /Kota ta pad pada a tah tahap ap per persia siapan pan awa awall Program PPSP yaitu sosialisasi program (kick off meeting), penguatan terhadap Pokja Pok ja San Sanita itasi/ si/AMP AMPL L Kab Kabupa upaten ten/Ko /Kota ta dan pen pengec gecekka ekkan n kem kembal balii ter terhad hadap ap anggaran operasional Pokja. 5. Me Mela laks ksan anak akan an ke kegi giat atan an lo loka kala lati tih h Bu Buku ku Pu Puti tih, h, SS SSK K da dan n MP MPSS SS ke kepa pada da Po Pokj kja a Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota bersama-sama dengan CF. 6. Mend Mendampin ampingi gi Pokja Pokja Provinsi Provinsi dalam dalam melaksa melaksanakan nakan koordi koordinasi nasi,, pemantaua pemantauan n dan pendampi pend ampingan ngan kepad kepada a Pokja Kabu Kabupaten paten/Kota /Kota pada taha tahap p penyu penyusuna sunan n BPS, melipu mel iputi ti koo koordi rdinas nasi, i, pem pemant antaua auan n dan pen pendam dampin pingan gan pel pelaks aksana anaan an EHR EHRA, A, analisis anal isis data EHRA EHRA,, peng pengumpu umpulan lan data seku sekunder nder bida bidang ng tekni teknis, s, pend pendanaa anaan n maupun kelembagaan sampai dengan penyusunan dan finalisasi dokumen BPS. 7. Mend Mendampin ampingi gi Pokja Pokja Provinsi Provinsi dalam dalam melaksa melaksanakan nakan koordi koordinasi nasi,, pemantaua pemantauan n dan pendampi pend ampingan ngan kepad kepada a Pokja Kabu Kabupaten paten/Kota /Kota pada taha tahap p penyu penyusuna sunan n SSK, melipu mel iputi ti koo koordi rdinas nasi, i, pem pemant antaua auan n dan pen pendam dampin pingan gan pen penyus yusuna unan n str strate ategi gi sanitasi, penyusunan dan finalisasi dokumen SSK. 8. Mend Mendampin ampingi gi Pokja Pokja Provinsi Provinsi dalam dalam melaksa melaksanakan nakan koordi koordinasi nasi,, pemantaua pemantauan n dan pendampi pend ampingan ngan kepad kepada a Pokja Kabupaten/Kot Kabupaten/Kota a pada taha tahap p peny penyusu usunan nan MPS, meli me lipu puti ti ko koor ordi dina nasi si,, pe pema mant ntau auan an da dan n pe pend ndam ampi ping ngan an da dala lam m re revi view ew SS SSK, K, penyusunan program dan kegiatan tahunan Kab/Kota, dan finalisasi dokumen. 9. Mempe Mempelaja lajari ri isi isi dokumen dokumen BPS, BPS, SSK dan dan MPS sebaga sebagaii bahan bahan untuk untuk mendamping mendampingii Pokja Provinsi dalam melaksanakan penjaminan kualitas dokumen BPS, SSK dan MPS yang telah disusun oleh Pokja Kabupaten/Kota. 10. Men Mendor dorong ong dan men mengak gaktif tifkan kan tim pan panel el pr provi ovins nsii yan yang g aka akan n mel melaks aksana anakan kan penjaminan kualitas dokumen BPS, SSK dan MPS. 11. Mem Memban bangun gun kon konse sensu nsus s ant antar ar an anggo ggota ta Pok Pokja ja Pr Provi ovins nsii ag agar ar dap dapat at mem memban bantu tu





• • •

• • •

PIU Te Tek kni nis s) di tin ing gka katt Pu Pus sat, ser erta ta pi pih hak lai ain n ses esua uaii arah ahan an Sat atke kerr Pengembangan PLP atau PIU Teknis. 13. Mengumpulkan program program & kegiatan hasil hasil kajian dalam SSK SSK dan MPS yang telah dibuat oleh Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada Pokja Provinsi, Satker Pengem Pen gemban bangan gan PLP da dan n PIU Tek Teknis nis di tin tingka gkatt Pus Pusat at ata atau u pih pihak ak lai lain n ses sesua uaii arahan Satker Pengembangan PLP. 14. Men Mendor dorong ong Pokja Pr Provi ovins nsii unt untuk uk mem membaw bawa a has hasil il kaj kajian ian dal dalam am SSK da dan n MPS sebagai seba gai acua acuan n prog program ram dan kegiatan yang akan dialokasikan dialokasikan dalam pros proses es penganggaran penganggar an tingkat Provinsi. 15. Mendorong Pokja Provinsi Provinsi untuk mengakses sumber-sumber sumber-sumber pendanaan pendanaan sanitasi khusunya dari sumber non-pemerintah di tingkat Provinsi. 16. Berkoordinas Berkoordinasii intensif dan menjalankan menjalankan instruksi instruksi dengan Satker Pengembangan Pengembangan PLP dalam pelaksanaan lingkup tugas sebagaimana butir di atas. Apabila ada instruks inst ruksii dari piha pihak k sela selain in Satke Satkerr Peng Pengemban embangan gan PLP, haru harus s diko dikoordi ordinasi nasikan kan terlebih dahulu dengan Satker Pengembangan PLP. 17. Me Men nye yerrahk hka an soft ftc copy dan ha harrdc dco opy dok okum umen en PP PPS SP kep epa ada Sa Satk tker er Pengembangan PLP setelah dokumen tersebut dibahas oleh para pihak terkait Program PPSP. 18. Men Mendor dorong ong Pok Pokja ja Kab Kabupa upaten ten/Ko /Kota ta unt untuk uk men mengin ginter ternal nalisa isasik sikan an pr progr ogram am & kegiat keg iatan an yan yang g mem memenu enuhi hi “re “readi adines ness s cr crite iteria ria” ” ata atau u kri kriter teria ia kes kesiap iapan an yan yang g tercantum dalam SSK ke dalam proses penganggaran reguler. 19. Mela Melaksana ksanakan kan kegia kegiatan tan pend pendampi ampingan ngan kepada Pokja Kabu Kabupaten paten/Kota /Kota dan CF melalui kegiatan sebagaimana berikut : Pendampingan dan Monev Rutin Pendampingan Kick Off Meeting Kab/Kota Lokalatih Penyusunan BPS, SSK dan MPS 20. Memfasilitasi terlaksanya terlaksanya kegiatan pendukung pendukung Program PPSP di tingkat tingkat Provinsi sebagaimana berikut : Kick Off Meeting/Sosialis Meeting/Sosialisasi asi Awal PPSP Penjaminan Kualitas BPS, SSK dan MPS Rapat - Rapat Koordinasi

Deskripsi Tugas Ahli Teknik : 1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Fasilitator Koordinator (KO), Ahli Keuangan dan Kebijakan Publik (KP) dan Tenaga Ahli Fasilitator Kota (CF) dala da lam m me menj njal alan anka kan n ke kegi giat atan an fa fasi sili lita tasi si ke kepa pada da Po Pokj kja a Pr Prov ovin insi si da dan n Po Pokj kja a Kabupaten/kota sesuai dengan lingkup tugas di atas. 2. Bertindak sebagai co-koordinator pelaksanaan kegiatan dalam rangka fasilitasi kepada Pokja Provinsi sesuai dengan lingkup tugas di atas . 3. Ber Bertin tindak dak sebagai sebagai mediato mediatorr kom komuni unikas kasii dan informa informasi si ant antar ara a Pok Pokja ja Pro Provin vinsi si dengan Pokja Kabupaten/Kota melalui CF. 4. Mem Member berika ikan n inp input ut ter terhad hadap ap lap lapora oran n pem pemant antaua auan n per persi siapa apan n awa awall pel pelaks aksana anaan an program PPSP di Kabupaten/Kota kepada Pokja Provinsi dan Satker. 5. Membe Memberika rikan n input terhad terhadap ap laporan laporan pemantau pemantauan an progres progres penyus penyusunan unan dokumen dokumen





7. 8.

9.

10. 11. 12.

13.

aspek teknis seperti pengumpulan data teknis, analisis data teknis, penentuan program dan kegiatan teknis dan lain-lain. Memb Me mban antu tu Po Pokj kja a Ka Kabu bupa pate ten/ n/Ko Kota ta me mela lalu luii CF da dala lam m me meny nyus usun un de desk skri rips psii program & kegiatan dan proposal pendanaan. Member Mem berii inp input/ ut/mem memban bantu tu Pok Pokja ja Pro Provin vinsi si dal dalam am men menga ganal nalisa isa dan men menent entuka ukan n kebijakan terhadap program & kegiatan yang bersifat regional dan bersamasama dengan Pokja Provinsi melakukan kajian terhadap kemungkinan adanya program & kegiatan yang bersifat regional. Berkoordi Berko ordinasi nasi denga dengan n PMU-PIU, PMU-PIU, Satker, Satker, Prosda Prosda maupun maupun dengan dengan SKPD SKPD terkait terkait di ting ti ngka katt Pr Prov ovin insi si ma maup upun un Ka Kabu bupa pate ten/ n/Ko Kota ta da dala lam m me meny nyia iapk pkan an pe pera rang ngka katt pelaksanaan EHRA (questioner, program, dll), perangkat penjaminan kualitas, petunjuk penyusunan dokumen dan pedoman lainnya agar dapat dipergunakan oleh Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota. Melakukan verifikasi verifikasi dokumen BPS, SSK dan MPS yang yang disusun Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pokja Provinsi, terutama untuk aspek teknis. Memberika Membe rikan n masu masukan kan terha terhadap dap hasil veri verifikas fikasii kepa kepada da Pokja Kabupaten/Kot Kabupaten/Kota a melalui CF. Berko koo ordinasi intensif dengan satker mengenai rencana kegiatan pendampingan (kick off meeting kab/kota, lokalatih, pendampingan konsultasi publik, dll) kepada CF dan Pokja Kabupaten/Kota. Melaporka Mela porkan n hasi hasill pend pendampi ampingan ngan terhadap terhadap daera daerah h kepa kepada da Pokja Provinsi Provinsi dan Satker Pengembangan PLP.

Koordinasi : 1. Tenaga Ahli Fasilitator Fasilitator Provinsi mengikat kontrak dengan Satker Pengembangan Pengembangan PLP Provinsi sebagai perwakilan PIU Teknis di Provinsi. 2. Tenaga Ahli Fasilitator Propinsi mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya secara administratif kepada Kasatker Pengembangan PLP. 3. Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi secara fungsional bertugas menfasilitasi/mendampingi menfasilitas i/mendampingi Pokja Provinsi dalam pelaksanaan Program PPSP. 4. Tena Tenaga ga Ahli Fasili Fasilitator tator Provins Provinsii membantu membantu Pokja Pokja Provinsi Provinsi melakukan melakukan koordin koordinasi, asi, pemant pem antaua auan n dan pe penda ndampi mpinga ngan n pen penyus yusuna unan n BPS BPS,, SS SSK K dan MPS ole oleh h Pok Pokja ja Kabupaten/Kota melalui CF. 5. Mem Member berika ikan n masukan masukan terhada terhadap p penyusu penyusunan nan BPS, BPS, SS SSK K da dan n MPS kep kepada ada Pokja Pokja Kabupaten/Kota melalui CF. Output dan hasil yang diharapkan : 1. Te Ters rsus usun unny nya a do doku kume men n BP BPS, S, SS SSK K da dan n MP MPS S se sesu suai ai dengan dengan ta targ rget et wa wakt ktu u ya yang ng ditetapkan. 2. Ters Tersusun usunnya nya dokum dokumen en BPS, BPS, SSK SSK dan dan MPS yang berku berkualit alitas. as. 3. Ters Tersusun usunnya nya rencana rencana kerja kerja Pokja Provi Provinsi nsi dalam dalam pelaksa pelaksanaan naan Progra Program m PPSP. 4. Terl Terlaksa aksananya nanya kegiat kegiatan an sosialis sosialisasi asi PPSP PPSP kepada kepada Pokja Kabupa Kabupaten/Ko ten/Kota. ta. 5. Terl Terlaksa aksananya nanya kegia kegiatan tan penjam penjaminan inan kualit kualitas as BPS, BPS, SSK SSK dan MPS. 6. Terl Terlaksa aksananya nanya work workshop shop penja penjamina minan n kualitas kualitas BPS, SSK dan dan MPS. MPS.







Tabel Acuan Pelaksanaan PPSP Di Daerah Bulan No

Kegiatan

Jan

Fe b

Ma r

Apr

Me i

Jun

Ju l

Ag s

Se p

Okt

Nop

BPS-SSK 1

Penyiapan Organisasi Anggaran Pokja

2

Kic Ki ck of off mee meeti tin ng Pr Provin ins si

3

Penyusunan BPS

4

Lokalatih BPS

5

Pen Pe njam amin ina an Ku Kual alit itas as BP BPS S

6

Konsultasi Pu Publik BP BPS

7

Penyusunan SSK

8

Lokalatih SSK

9

Pen Pe njam amin ina an Ku Kual alit itas as SSK

10

&

Kons Ko nsul ulta tasi si Pu Publ blik ik SS SSK K

MPS 1

Penyiapan Organisasi Anggaran Pokja

2

Kic Ki ck of off mee meeti tin ng Pr Provin ins si

3

Penyusunan MPS

4

Lokalatih MPS

5

Pen Pe njam amin ina an Ku Kual alit itas as MPS PSS S

6

Konsultasi MPS

7

Peny Pe nyia iapa pan n rea readi dine ness ss kr krit iter eria ia

Pelaporan: 1. Menyampaikan

&

laporan

persiapan

pelaksanaan

Program

PPSP

di

Des





Imbalan Gaji dan Fasilitas Operasional Kerja: 1. Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi akan menerima imbalan gaji sebesar maksimal Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) per bulan, yang akan dibayarkan oleh Satkerr Penge Satke Pengemban mbangan gan PLP seti setiap ap akhi akhirr bula bulan n sete setelah lah menye menyerahka rahkan n lapo laporan ran hasil kerja akhir bulan sebelumnya. Imbalan ini sudah termasuk biaya hidup, peralata pera latan n dan kebut kebutuha uhan n kerj kerja a sert serta a tran transpor sportasi tasi loka lokall dala dalam m mela melaksan ksankan kan tugasnya. 2. Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi akan mendapatkan fasilitas biaya perjalanan dina di nas s se sesu suai ai ke kebu butu tuha han n da dan n ak akan an di diat atur ur ol oleh eh Sa Satk tker er pe peng ngem emba bang ngan an PL PLP P Propinsi. 3. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya, PF tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai kerangka acuan yang telah disepakati, atas masukan dari berbagai pihak terutama Pokja setempat. Maka, pihak pemberi tugas dapat memberhentikan PF ter ers seb ebut ut den eng gan pe pemb mber erit ita ahua uan n te terrle lebi bih h da dahu hullu kep epa ada PF ya yang ng bersangkutan.

KEPALA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI

INDRA GUNAWAN, SE, MT

Kerangka Acuan Kerja Pf Ahli Teknik

Recommend Documents