KERANGKA ACUAN KERJA RISET KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN
URAIAN PENDAHULUAN
1. Latar Latar Belakang Belakang Konfik onfik dalam dalam penggu penggunaa naan n lahan lahan timbul timbul karena karena adanya adanya perbed perbedaan aan persepsi persepsi antara antara beberapa beberapa pihak dalam dalam penggunaan penggunaan lahan. lahan. Perbeda Perbedaan an persepsi yang dimaksud dalam konfik ini dimaniestasikan dalam wujud dasar dasar bertin bertindak dak dari dari tiap tiap pihak pihak dalam dalam melak melakuk ukan an penggu penggunaan naan lahan. lahan. Konfik penggunaan lahan di Propinsi Riau merupakan permasalahan yang hampir terjadi di seluruh wilayah dan konfik ini merupakan permasalahan besa besarr yang yang su suli litt untu untuk k dise disele lesa saik ikan an.. Damp Dampak ak dari dari adan adanya ya konfi onfik k peng penggu guna naan an laha lahan n yang ang tida tidak k sele selesa saii samp sampai ai saat saat ini ini adal adalah ah tida tidak k tuntasnya tuntasnya pembuatan pembuatan Rencana Rencana Tata Tata Ruang Wilayah Wilayah Propinsi Propinsi RTR RTRWP! WP! Riau Riau.. "al ini ini dise diseba babk bkan an tidak idak dit ditemuk emukan anny nya a titi titik k temu emu dal dalam penyelesaian status lahan. Konfik Konfik yang terjadi terjadi dalam penggunaan penggunaan lahan memi memili liki ki bany banyak ak dime dimens nsi# i# baik baik huk hukum# um# sosi sosial al ekno eknomi mi dan dan poli politi tik. k. $ehi $ehing ngga ga untu untuk k meny menyel eles esai aika kan n konfi onfik k ters terseb ebut ut perl perlu u dila dilak kukan ukan pendek pendekata atan n dari dari aspek% aspek%asp aspek ek terseb tersebut ut sehing sehingga ga penyel penyelesa esaian ian konfi konfik k sampai ke akar akar permasalahan konfik. konfik. Dalam penyelesaian konfik konfik ini juga diperlukan inormasi mengenai cara penyelesaian yang tepat untuk tiap kasus yang berbeda# berbeda# apakah pendekat pendekatan an hukum# hukum# sosial atau politik yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian konfik. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Riau dimek dimekark arkan an dari dari Kabupa Kabupaten ten Kampar Kampar. Kabup Kabupate aten n Pelalaw elalawan an memili memiliki ki sumberdaya lahan yang besar dimana penggunaan lahan terbesar terdiri atas "utan Tanaman &ndustri "T&!# perkebunan '()*# swasta maupun masyarakat! yang pada umumnya adalah perkebunan kelapa sawit# dan lahan kebun kebun masyarakat. masyarakat. Pemanaat Pemanaatan an lahan ini menimbulk menimbulkan an banyak konfik yang melibatkan banyak pelaku. Konfi onfik k peng penggu guna naan an laha lahan n yang yang terj terjad adii di Kabup abupat aten en pela pelala lawa wan n memili memiliki ki karakt karakter erist istik ik yang yang hampir hampir sama sama dengan dengan konfi konfik k penggu penggunaa naan n lahan yang terjadi terjadi di Riau pada umumnya. umumnya. Konfik Konfik yang ditimbul ditimbulkan kan ini memi memili liki ki day daya rusa rusak k yang yang dapa dapatt meng mengha hamb mbat at pemb pemban angu guna nan n dan dan mengga menggangg nggu u kehar keharmon monisan isan dalam dalam berhubu berhubunga ngan n dalam dalam masyar masyaraka akat. t. )isalnya konfik antara pengusaha "T& dengan masyarakat terkait dengan status lahan yang memiliki dasar hukum yang berbeda# begitupun antara masyarakat dengan pengusaha perkebunan perkebunan kelapa kelapa sawit. +leh karena karena itu adanya adanya konfi konfik k ini perlu perlu diketa diketahui hui untuk untuk mencar mencarii solusi solusi dari dari persoal persoalan an yang bisa jadi esesnsinya bukan berasal dari penggunaan lahan.
"al %,
Riset yang dimaksudkan dalam kegiatan ini adalah upaya untuk mengidenti-kasi adanya konfik yang terjadi dalam penggunaan lahan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah# sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyelesaikan konfik yang terjadi# baik konfik yang bersiat laten ataupun konfik yang sudah terbuka.
. T!"!an Tujuan kegiatan ini adalah ,! )emetakan penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan /! )emetakan tumpang tindih penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan 0! )engindenti-kasi penyebab tumpang tindih penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan 1! )engindenti-kasi resolusi konfik dari tumpang tindih penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan
#. Sa$aran $asaran kegiatan adalah ,! )endapatkan data dan inormasi penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan /! )endapatkan data dan inormasi tumpang tindih penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan 0! )endapatkan data dan inormasi aktor%aktor penyebab tumpang tindih penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan 1! )endapatkan data dan inormasi resolusi konfik tumpang tindih penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan
%. L&ka$' Keg'atan 2okasi kegiatan pekerjaan ini di Kabupaten Pelalawan Pro3insi Riau.
(. S!)*er Pen+anaan 'iaya kegiatan ini bersumber dari 4P'D Kabupaten Pelalawan Tahun 4nggaran /5,0 dengan nilai pagu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan nilai "P$ sebesar Rp.199.773.750,- (Seratus Sembilan puluh sembilan Juta tujuh ratus tujuh puluh tia ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).
,. Na)a +an Organ'$a$' Pe"a*at Pe)*!at K&)'t)en *ama Pengguna 4nggaran &r. "4)'42&# )). 6abatan $truktural Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan *ama PPK '(D& $(R24*&# $."ut 6abatan $truktural Kepala 'idang Planologi "utan dan Kebun *ama PPTK T+"46&# $P
"al %/
6abatan $truktural
Kepala $eksi Rencana Kerja Pemanaatan "utan Produksi dan "utan 2ainnya $atuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan 4lamat $atker Komplek Perkantoran 'hakti Praja Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau
DATA PENUNJ ANG
-. Data Da$ar
-
Peta T7"K Peta R'& Peta 8itra 2andsat Peta &(P""K%"T Kabupaten Pelalawan Peta Pelepasan Kawasan "utan di Kabupaten Pelalawan Peta "7( Perkebunan di Kabupaten Pelalawan
. Stan+ar Tekn'$ Penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan Deskripti kuatitati dan kuantitati. Pendekatan kualitati dilakukan untuk mengetahui secara detail tujuan penelitian yang ingin dicapai# sedangkan pendekatan kuantitati dilakukan dengan pengukuran dan pengamatan.
/. St!+'0St!+' Ter+a!l! •
Penelitian Prayogo tahun /5,5 tentang 4natomi Konfik 4ntara Korporasi Dan Komunitas 2okal Pada &ndustri 7eotermal Di 6awa 'arat menemukan bahwa Relasi antara korporasi dengan komunitas lokal pada industri tambang# minyak# dan gas mengalami banyak perubahan sejak reormasi politik ,99:! dan digulirkannya (ndang%(ndang +tonomi Daerah ,999 dan /551!. 7ejala utama yang mengemuka dalam perubahan ini adalah maraknya peristiwa konfik# diperkirakan hampir seluruh korporasi besar tambang dan migas menghadapi masalah dengan komunitas lokalnya. 'erdasarkan sejumlah penelitian lapangan sebelumnya# anatomi konfik secara analitik dapat dipetakan dalam tiga dimensi# yakni dimensi sebab# dinamika# dan resolusi konfik. Dimensi sebab mencakup 3ariabel perubahan politik# ketimpangan# eksploitasi# dominasi# pemberdayaan dan tekanan demogra-# serta ekonomi; dimensi dinamika meliputi fuktuasi# eskalasi "al %0
dan bentuk konfik# itensitas# peran aktor dan lembaga# serta karakter budaya komunitas; dan dimensi resolusi mencakup kontrak sosial lama dan kontrak sosial baru. "asil studi menunjukkan adanya pola berkenaan dengan signi-kan%tidaknya sebab konfik# tinggi%rendahnya dinamika konfik# signi-kan%tidaknya resolusi konfik# dan secara keseluruhan menunjukkan tiga dimensi konfik ini saling berhubungan dalam proses konfik. •
•
•
Penelitian )ahrudin /5,5! tentang Konfik Kebijakan Pertambangan 4ntara Pemerintah Dan )asyarakat Di Kabupaten 'uton penelitian menunjukkan konfik terjadi karena kemandegan komunikasi antara perusahaan# masyarakat dan aparat pemerintah# dalam hal ganti rugi tanah# dan tanaman yang disebabkan oleh penambangan# dan secara politis tidak melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. 4kibatnya terjadi konfik antara masyarakat dengan perusahaan# dan masyarakat dengan pemerintah. Direkomendasikan kepada aparat pemerintah# baik kabupaten maupun propinsi# untuk mengeluarkan dan memberlakukan suatu atauran bersama# tetapi penyusunannya haruslah dilakukan bersama%sama dengan masyarakat lokal dan perusahaan# sehingga semua pihak akan merasa terwadahi aspirasinya dan memiliki komitmen yang sama dalam menjalankannya. 'erkaitan dengan keberadaan "utan Tanaman &ndustri sebagai salah satu sektor yang diharapkan untuk menghasilkan de3isa bagi negara# pada pelaksanaannya sering berdampak pada perbedaan akses terhadap sumberdaya alam berupa lahan antara masyarakat dengan perusahaan sehingga menyimpan potensi konfik yang besar. Penelitian )artin# /55: tentang tinjauan kritis terhadap pengembangan "T& bersama masyarakat dari sudut pandang ekonomi pada aspek ekonomi pengembangan "T& pola kemitraan dengan lokus kajian pada PT. )usi "utan Persada di $umatera $elatan. Terungkap bahwa permasalahan konfik sosial dan aspek ekonomi usaha menjadi hambatan utama perkembangan sejarah "T&. Kemitraan antara perusahaan dan masyarakat merupakan pilihan utama pola manajemen# karena secara sosial layak dilakukan. Kelemahan aspek ekonomi usaha berupa semakin rendahnya rentabilitas usaha dapat diperbaiki dengan menggunakan instrumen ekonomi berupa pemanaatan peran penelitian dan pengembangan dan kebijakan tari# serta kebijakan disintegrasi "T& dengan industri. Disisi lain perusahaan sering tidak melaksanakan kewajiban%kewajiban dasar dan mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar pada saat mengelola lahan. Penelitian Wiati tahun /55< tentang Konfik Penguaasan 2ahan di "utan $ebulu# Kabupaten Kutai Kertanegara# Kalimantan Timur menemukan bahwa penyebab konfik antara lain adalah tidak dilakukannya tahap sosialisasi sebelum pengukuran tata batas# tidak adanya manaat adanya hutan penelitian yang dirasakan oleh masyarakat# tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang# kurangnya kemampuan masyarakat dalam memanaatkan sumber "al %1
daya alam yang masih tersisa# mudahnya masyarakat terpro3okasi oleh pihak lain dan tidak adanya dukungan pemerintah kabupaten dan propinsi dalam kegiatan pengelolaannya. Konfik tidak hanya menyebabkan masyarakat menolak kehadiran "utan Penelitian $ebulu di wilayah mereka tetapi juga menimbulkan pengelompokan% pengelompokan dalam masyarakat yang berpotensi menjadi konfik internal. •
•
Dasar kebijakan pembangunan yang cenderung memihak kepada kepentingan pemilik modal menyebabkan terjadinya perampasan hak% hak masyarakat dan pelanggaran nilai%nilai kearian lokal yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan dan tidak jarang menghasilkan tindak kekerasan terhadap masyarakat oleh pihak perusahaan dan bahkan oleh negara kekerasan struktural!. Penelitian $obri /55:! tentang Konfik dan Kekerasan 4ntara )asyarakat )elayu Tambusai dan PT Torganda Property. "asil kajian menemukan bahwa kasus kekerasan antara masyarakat etnik )elayu Tambusai dan pekerja PT. Torganda Property berawal dari konfik perebutan sumber daya alam yang terbatas hutan dan tanah! di Kabupaten Rukan "ulu. Konfik antara kedua kelompok masyarakat ini seterusnya melahirkan tindak kekerasan kolekti setelah kedua belah pihak yang berkonfik tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan kasus perebutan sumber daya alam tersebut secara damai. Konfik serta kekerasan terjadi secara terus menerus manakala ditemukan semakin berkurangnyanya tanah pertanian yang dapat digunakan oleh penduduk tempatan sebagai sumber penghidupan. $elain itu masuknya industri perkebunan PT. Torganda property ke kawasan Tambusai dianggap suatu pelanggaran terhadap nilai adat masyarakat melayu tambusai dan terdapat ketidak adilan yang dialami oleh penduduk tempatan penyelesaian kasus kon-k tersebut. Kajian ini mendapati bahwa konfik serta kekerasan yang terjadi memiliki kaitan dengan dasar pelaksanaan pembangunan negara &ndonesia yang cenderung menekankan kepada aspek keuntungan maksimal melalui im3estasi dan kerjasama antara pihak swasta dengan pihak pemerintah. 'erkaitan dengan keberadaan "utan Tanaman &ndustri "T&! sebagai salah satu sektor yang diharapkan untuk menghasilkan de3isa bagi negara# pada pelaksanaannya sering berdampak pada perbedaan akses terhadap sumberdaya alam berupa lahan antara masyarakat dengan perusahaan sehingga menyimpan potensi konfik yang besar. Penelitian $obri Dkk /5,/! di =mpat Kabupaten di Kawasan Propinsi Riau 'engkalis# $iak# Kampar dan Kepulauan )eranti! Dasar kebijakan pembangunan yang cenderung memihak kepada kepentingan pemilik modal menyebabkan terjadinya perampasan hak%hak masyarakat oleh perusahaan dan pelanggaran nilai%nilai kearian lokal yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan dan tidak jarang menghasilkan tindak kekerasan terhadap masyarakat oleh pihak
"al %<
perusahaan dan bahkan oleh negara kekerasan struktural!. 2emahnya perlindungan *egara terhadap hak%hak ulayat masyarakat adat menyebabkan masyarakat local manjadi terpinggirkan# secara soaial dan ekonomi. Kondisi sosial ini yang menjadikan potensi konfik menjadi besar antara masyarakat dengan perusahaan "T&.
12. Re3eren$' H!k!) •
(ndang (ndang Pokok 4graria ((P4 Pasal 1 ayat ,! mengenai >hak atas dasar menguasai dari *egara sebagai mana yang dimaksud pada pasal / ditentukan adanya macam%macam hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah# yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang%orang# baik secara mandiri maupun bersama% sama sengan orang lain serta badan hukum?.
Pasal 00 ayat 0! ((D tahun ,91< yang mengatakan bahwa; bumi# air# udara dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya dikuasai oleh *egara dan dipergunakan sebesar%besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. @ang menjadi landasan konstitusi (ndang (ndang *o < tahun ,9A5 tentang Peraturan Dasar Pokok%Pokok 4graria ((P4# yang menyebutkan arti menguasai dalam hal ini bukan berarti menghilangkan hak%hak pemilikan atas tanah bagi setiap warga negara &ndomesia# melainkan menguasai dalam arti mengatur dan menguasai sedemikian rupa dalam setiap pendayagunaan tanah%tanah tersebut agar para pemilik tanah atau pemegang hak%hak lainnya hak pakai# hak guna# penyewa dan lain sebagainya! a. Tidak melakukan kerusakan%kerusakan atas tanah b. Tidak menelantarkan tanah c. Tidak melakukan pemerasan%pemerasan atas tanah atau pendayagunaan exsploitation! yang melebihi batas d. Tidak menjadikan tanah sebagai alat untuk pemerasan keringat dan pemerasan lainnya terhadap orang lain Exploitation Des I’ Homme Par L.Homme!. •
•
(ndang%undang nomor < tahun ,9A5 tentang (( Pokok 4graria ((P4! pasal ,0 yang menegaskan pencegahan monopoli oleh pemrintah untuk mencegah adanyakepemilikan lahan secara monopoli.
•
(( *o. ,B,9AC Tentang Penanaman )odal 4sing P)4!# dan (( *o. /
•
(( *o. 1,B,999 Tentang Kehutanan#
•
(( *o. ,9B/551 Tentang Perubahan (ndang (ndang Kehutanan#
RUANG LINGKUP
"al %A
11. L'ngk!4 Keg'atan Ruang lingkup kajian ini dibedakan menjadi / dua! yaitu a. R!ang L'ngk!4 Ka"'an Ruang lingkup kegiatan ini dibedakan menjadi 1 kajian yaitu ,. )emetakan penggunaan lahan Kajian ini menggunakan pendekatan 7&$ dengan memetakan penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan. Tahap awal yang dilakukan adalah memetakan ungsi hutan dan status hutan. ungsi hutan ini dibedakan menjadi hutan lindung "2!# hutan produksi "P! dan hutan konser3asi "K!# sedangkan berdasarkan status akan dibedakan menjadi hutan negara# hutan hak dan hutan adat. $elanjutnya penggunaan lahan dibedakan menjadi penggunaan untuk "utan Tanaman &ndustri "T&!# Perkebunan Perusahaan swasta# '()*# Koperasi dan )asyarakat!# dan penggunaan untuk masyarakat 4real Penggunaan 2ainB4P2# pemukiman# kebun masyarakat dll!. /. )emetakan tumpang tindih penggunaan lahan Kajian ini dilakukan dengan memetakan potensi tumpang tindih yang terjadi dalam penggunaan lahan. Tumpang tindih tersebut dapat dibedakan berdasarkan ungsi kawasanBlahan atau antar pelaku. 0. )engindenti-kasi penyebab tumpang tindih penggunaan lahan Kajian ini dilakukan dengan mengkaji aktor yang menyebabkan timbulnya tumpang tindih penggunaan lahan. Tumpang tindih lahan merupakan salah satu sebab terjadinya konfik dalam penggunaan lahan. &denti-kasi antor%aktor penyebab tumpang tindih penggunaan lahan ini dilihat dari aspek hukum# sosial dan ekonomi. 1. )engindenti-kasi resolusi konfik dari tumpang tindih penggunaan lahan Kajian ini dilakukan untuk menemukan resolusi konfik yang terjadi dalam penggunaan lahan. Kajian ini juga melihat tindakan%tindakan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan konfik yang terjadi. (ntuk menentukan tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian konfik diperlukan inormasi mengenai tahapan konfik yang terjadi saat ini.
*. R!ang l'ngk!4 W'la5a Kegiatan di lakukan di wilayah Kabupaten Pelalawan dengan kajian konfik terhadap seluruh penggunaan lahan. )etode kegiatan ini melakukan pengkajian terhadap waktu dan tempat kegiatan# metode pengambilan data dan analisis data. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitati dan kuantitati. Pendekatan kualitati dilakukan untuk mengetahui secara detil tujuan penelitian yang ingin dicapai sedangkan pendekatan kuantitati dilakukan dengan pengukuran dan pengamatan.
"al %C
a. 6et&+e Penga)*'lan Data )etode yang digunakan dalam pengambilan data disesuaikan dengan tujuan kegiatan yang ingin dicapai. 4dapun metode dalam pengambilan data adalah sebagai berikut ,. )emetakan penggunaan lahan Data yang diperlukan untuk memetakan penggunaan lahan adalah data citra satelit terbaru untuk wilayah Kabupaten Pelalawan untuk menggambarkan kondisi penutupan lahan saat ini# peta administasi# peta penggunaan lahan# peta konsesi "T&# peta perkebunan# peta T7"K. Data%data tersebut diperoleh dari penelusuran terhadap instasi yang mengeluarkan dataBpeta tersebut. (ntuk data citra satelit diperoleh dari &nstitusi yang mengeluarkan hasil penasiran citra satelit tahun /5,/. Data%data peta yang lain diperoleh dari data sekunder dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan# Kementerian Kehutanan# 'appeda Kabupaten Pelalawan# PTP* &E# Perusahaan Perkebunan $wasta dll. /. )emetakan tumpang tindih penggunaan lahan Data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis terhadap adanya tumpang tindih penggunaan lahan sebagai sumber dari adanya konfik ini diperoleh dari hasil pemetaan yang telah diperoleh dari tujuan pertama kegiatan ini. Kajian ini dilakukan dengan memetakan potensi tumpang tindih yang terjadi dalam penggunaan lahan. Tumpang tindih tersebut dapat dibedakan berdasarkan ungsi kawasanBlahan atau antar pelaku. 0. )engindenti-kasi penyebab tumpang tindih penggunaan lahan Kajian ini dilakukan dengan mengkaji aktor yang menyebabkan timbulnya tumpang tindih penggunaan lahan. Tumpang tindih lahan merupakan salah satu sebab terjadinya konfik dalam penggunaan lahan. &denti-kasi antor%aktor penyebab tumpang tindih penggunaan lahan ini dilihat dari aspek hukum# sosial dan ekonomi. Pengumpulan data dilakukan melalui hasil wawancara secara mendalam dengan pihak yang berkonfik# baik itu perusahaan# instansi pemerintah maupun masyarakat. (ntuk mendalami inormasi yang diperoleh dari wawancara mendalam ini dilakukan pengamatan dan obser3asi lapangan pada lokasi penggunaan lahan berkonfik. 1. )engindenti-kasi resolusi konfik dari tumpang tindih penggunaan lahan Kajian ini dilakukan untuk menemukan resolusi konfik yang terjadi dalam penggunaan lahan. Kajian ini juga melihat tindakan%tindakan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan konfik yang terjadi.
"al %:
Data yang dibutuhkan untuk kajian ini adalah tahapan konfik dari tiap lokasi yang mengalami konfik penggunaan lahan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pelaku yang berkonfik dalam penggunaan lahan. Data yang dikumpulkan adalah data yang menunjukkan tahapan konfik dan data yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian konfik yang terjadi.
*.6et&+e Anal'$'$ Data 4nalisis data dilakukan sesaui dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. 4nalisis data untuk tiap tujuan kegiatan adalah ,. )emetakan penggunaan lahan 4nalisis data untuk memetakan penggunaan lahan ini dilakukan dengan menggunakan sotware 7&$ dengan produk akhir adalah peta penggunaan lahan yang terdiri atas peta penggunaan lahan# peta konfik# peta konsesi "T&# peta perkebunan '()*# $wasta dan perkebunan rakyat!# peta administrasi. /. )emetakan tumpang tindih penggunaan lahan Kajian ini dilakukan dengan memetakan potensi tumpang tindih yang terjadi dalam penggunaan lahan. Tumpang tindih tersebut dapat dibedakan berdasarkan ungsi kawasanBlahan atau antar pelaku. (ntuk menentukan adanya tumpang tindih penggunaan lahan ini menggunakan pendekatan 7&$ dengan melihat pada status lahan dan penggunaan lahan saat ini dan melalui pengamatan dan wawancara kepada masyarakat. (ntuk mendapatkan inormasi ada tidaknya konfik yang terjadi dilakukan dengan wawancara kepada pihak pemegang konsesi untuk "T&!# perkebunan '()* dan swasta# serta wawancara kepada tokoh masyarakat. &normasi tentang ada tidaknya konfik dicari pula melalui pemberitaan media Koran Riau Pos# Tribun Pekanbaru maupun "aluan Riau! 0. )engindenti-kasi penyebab tumpang tindih penggunaan lahan Kajian ini dilakukan dengan mengkaji aktor yang menyebabkan timbulnya tumpang tindih penggunaan lahan. &denti-kasi antor% aktor penyebab tumpang tindih penggunaan lahan ini dilihat dari aspek hukum# sosial dan ekonomi. (ntuk menganalisis aktor%aktor penyebab konfik tersebut dilakukan analisis secara deskripti melalui pengajian terhadap aspek hukum terkait status lahan# sejarah desaBmasyarakat dan keterkaitan masyarakat ekonomi dengan lahan. 1. )engindenti-kasi resolusi konfik dari tumpang tindih penggunaan lahan Kajian ini dilakukan untuk menemukan resolusi konfik yang terjadi dalam penggunaan lahan. 4nalisis mengenai resolusi konfik ini melalui analisis tahapan konfik yang terjadi dan upaya penyelesaian secara hukum ataupun politik.
"al %9
1. Kel!aran 7O!t P!t8 Keluaran kegiatan ini adalah diperolehnya cara penyelesaian konfik dalam penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan
1#. Peralatan9 Per$&n'l +an Fa$'l'ta$ K&)'t)en 7K!a$a Pengg!na Anggaran8
+ar'
Pe"a*at
Pe)*!at
Peralatan# Personil dan asilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagaimana tercantum dalam RK4 kegiatan ini.
1%. Peralatan +ar' Pen5e+'a Ja$a
-
Komputer P8B2aptop Printer 41 7P$ Kendaraan Roda 1 dan Roda / Program Pemetaan
1(. L'ngk!4 Ke:enangan Pen5e+'a Ja$a Penyedia 6asa harus bekerja sama sepenuhnya kepada KP4 dan PPTK dari Kegiatan persiapan sampai penyerahan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya Penyedia 6asa harus bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan%ketentuan yang telah ditentukan oleh satker.
1,. Jangka Wakt! Pen5ele$a'an Keg'atan Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan Riset Konfik Penggunaan 2ahan di Kabupaten Pelalawan adalah 95 sembilan puluh! hari kalender sejak ditandatangani $P)K.
1-. Per$&n'l Personil yang dibentuk untuk menyelesaikan pekerjaan Riset Konfik Penggunaan 2ahan di Kabupaten Pelalawan terdiri dari seorang Ketua Tim yang didukung oleh sejumlah Tenaga 4hli# 4sisten Tenaga 4hli# Tenaga Teknis dan Tenaga Pendukung. 6umlah tenaga dan jenis keahlian yang dilibatkan disesuaikan dengan jenis keahlian yang dibutuhkan# 3olume dan waktu pelaksanaan pekerjaan ini. $usunan Tim untuk pelaksanaan pekerjaan Riset Konfik Penggunaan 2ahan di Kabupaten Pelalawan sekurang%kurangnya terdiri atas kuali-kasi
"al %,5
personil baik tenaga ahli# maupun persyaratan sebagai berikut
pendukung
harus
memenuhi
"al %,,
KUALIFIKASI
JU6LAH ORANG BULAN 7OB8
% Tenaga 4hli Kehutanan Ka. Tim!
4hli Kehutanan
0
% Tenaga 4hli $osiologi , orang!
4hli $osiologi
0
% Tenaga 4hli 7&$ , orang!
4hli 7&$
0
4hli "ukum 4hli =konomi Pertanian
0
NO
URAIAN
,.
Tenaga 4hli
% Tenaga 4hli "ukum , orang! % Tenaga 4hli =konomi Pertanian , orang! /.
Tenaga Teknis % Tenaga Teknis < orang!
0
0
$ur3eyor
,<
% +perator 7&$ , +rang!
+perator 7&$
0
% 4dministrasi , +rang!
4ministrasi
0
Tenaga Pendukung
J!)la
0A +'
Kuali-kasi personil baik Tenaga 4hli# Tenaga teknis mapun pendukung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ,. Tenaga 4hli 18 Tenaga Al' Ke!tanan 7Ket!a T')89 $e*an5ak 1 7$at!8 &rang. Tenaga ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut a. )inimal 2ulus $trata / $%/! Kehutanan# Perguruan Tinggi *egeri atau Perguruan Tinggi $wasta yang telah disamakan atau Perguruan Tinggi $wasta dengan status lain yang mengikuti ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dari Dikti B Diknas dengan pengalaman dibidangnya minimal < lima! tahun. b. )embuat Datar Riwayat "idupB 8uriculum Eitae yang harus ditulis dengan teliti dan benar# ditandatangani oleh yang bersangkutan# diketahui oleh Pimpinan perusahaan dan dilampiri dengan copy ijaFah terakhir yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan Pengalaman kerja.8ontoh pengisian 8uriculum Eitae terlampir!. c. )embuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan sebagai tenaga ahli dan tidak melaksanakan pekerjaan lain pada waktu yang bersamaan yang dapat mengurangi waktu keterlibatan dalam tugasnya dan dilampirkan dalam usulan teknis yang diajukan. d. )emiliki *PWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.
8 Tenaga Al' S&$'&l&g'9 $e*an5ak 1 7$at!8 &rang. Tenaga ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
"al %,/
a.
)inimal 2ulus $trata / $%/! $osiologi# Perguruan Tinggi *egeri atau Perguruan Tinggi $wasta yang telah disamakan atau Perguruan Tinggi $wasta dengan status lain yang mengikuti ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dari Dikti B Diknas dengan pengalaman dibidangnya minimal < lima! tahun. b. )embuat Datar Riwayat "idupB 8uriculum Eitae yang harus ditulis dengan teliti dan benar# ditandatangani oleh yang bersangkutan# diketahui oleh Pimpinan perusahaan dan dilampiri dengan copy ijaFah terakhir yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan Pengalaman kerja.8ontoh pengisian 8uriculum Eitae terlampir!. c. )embuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan sebagai tenaga ahli dan tidak melaksanakan pekerjaan lain pada waktu yang bersamaan yang dapat mengurangi waktu keterlibatan dalam tugasnya dan dilampirkan dalam usulan teknis yang diajukan. d. )emiliki *PWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.
#8 Tenaga Al' GIS $e*an5ak 1 7$at!8 &rang. Tenaga 4hli 7&$ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut a. )inimal 2ulus $trata / $%/! 6urusan 7eogra-B 7eodesi Perguruan Tinggi *egeri atau Perguruan Tinggi $wasta yang telah disamakan atau Perguruan Tinggi $wasta dengan status lain yang mengikuti ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dari DiktiBDiknas dengan pengalaman dibidangnya minimal < lima! tahun. b. )embuat Datar Riwayat "idupB 8uriculum Eitae yang harus ditulis dengan teliti dan benar# ditandatangani oleh yang bersangkutan# diketahui oleh Pimpinan perusahaan dan dilampiri dengan copy ijaFah terakhir yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan Pengalaman kerja.8ontoh pengisian 8uriculum Eitae terlampir!. c. )embuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan sebagai tenaga ahli dan tidak melaksanakan pekerjaan lain pada waktu yang bersamaan yang dapat mengurangi waktu keterlibatan dalam tugasnya dan dilampirkan dalam usulan teknis yang diajukan. d. )emiliki *PWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.
%8 Tenaga Al' H!k!)9 $e*an5ak 1 7$at!8 &rang. Tenaga ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut a. )inimal 2ulus $trata / $%/! "ukum# Perguruan Tinggi *egeri atau Perguruan Tinggi $wasta yang telah disamakan atau Perguruan Tinggi $wasta dengan status lain yang mengikuti ujian negara atau
"al %,0
perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dari Dikti B Diknas dengan pengalaman dibidangnya minimal lima! tahun. b. )embuat Datar Riwayat "idupB 8uriculum Eitae yang harus ditulis dengan teliti dan benar# ditandatangani oleh yang bersangkutan# diketahui oleh Pimpinan perusahaan dan dilampiri dengan copy ijaFah terakhir yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan Pengalaman kerja.8ontoh pengisian 8uriculum Eitae terlampir!. c. )embuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan sebagai tenaga ahli dan tidak melaksanakan pekerjaan lain pada waktu yang bersamaan yang dapat mengurangi waktu keterlibatan dalam tugasnya dan dilampirkan dalam usulan teknis yang diajukan. d. )emiliki *PWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.
(8 Tenaga Al' Ek&n&)' Pertan'an9 $e*an5ak 1 7$at!8 &rang. Tenaga ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut a. )inimal 2ulus $trata / $%/! Pertanian# Perguruan Tinggi *egeri atau Perguruan Tinggi $wasta yang telah disamakan atau Perguruan Tinggi $wasta dengan status lain yang mengikuti ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dari Dikti B Diknas dengan pengalaman dibidangnya minimal lima! tahun. b. )embuat Datar Riwayat "idupB 8uriculum Eitae yang harus ditulis dengan teliti dan benar# ditandatangani oleh yang bersangkutan# diketahui oleh Pimpinan perusahaan dan dilampiri dengan copy ijaFah terakhir yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan Pengalaman kerja.8ontoh pengisian 8uriculum Eitae terlampir!. c. )embuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan sebagai tenaga ahli dan tidak melaksanakan pekerjaan lain pada waktu yang bersamaan yang dapat mengurangi waktu keterlibatan dalam tugasnya dan dilampirkan dalam usulan teknis yang diajukan. d. )emiliki *PWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.
. Tenaga Tekn'$ $e*an5ak , 7ena)8 &rang Tenaga Teknis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut )inimal Pendidikan D0 Perguruan Tinggi *egeri atau Perguruan Tinggi $wasta yang telah disamakan atau Perguruan Tinggi $wasta dengan status lain yang mengikuti ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dari Dikti B Diknas dengan pengalaman dibidangnya minimal 0 tiga! tahun. 0. Tenaga pendukung
"al %,1
a. Tenaga O4erat&r GIS $e*an5ak 1 7$at!8 &rang Tenaga +perator 7&$ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ,! )inimal Pendidikan $, 6urusan 7eogra-B 7eodesi Perguruan Tinggi *egeri atau Perguruan Tinggi $wasta yang telah disamakan atau Perguruan Tinggi $wasta dengan status lain yang mengikuti ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dari Dikti B Diknas dengan pengalaman dibidangnya minimal 0 tiga! tahun. /! )ampu mengoperasikan 7&$
*. Tenaga A+)'n'$tra$' $e*an5ak 1 7$at!8 &rang. Tenaga 4dministrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut )inimal lulus Pendidikan $ekolah )enengah 4tas $)4!B $ekolah )enengah =konomi 4tas $)=4! atau yang sederajad Tenaga ahli dan Tenaga pendukung lainnya apabila berstatus Pegawai *egeri# Pegawai '&# '")*# '()*# '()D harus mengambil cuti diluar tanggungan negaraB'")*B '()*B'()D# surat cuti dimaksud ditunjukkan dan copynya diserahkan kepada Panitia apabila perusahaan yang menggunakan jasa bersangkutan ditunjuk sebagai pemenang.
Ja+:al Taa4an Pelak$anaan Keg'atan
,:.
4dapun jadwal pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut Tabel ,. 6adwal Pelaksanaan Pekerjaan
B!lan Ke
I N &.
II
III
KEGIATAN 6'ngg! Ke 6'ngg! Ke 6'ngg! Ke
I
II III I; I
II III I; I
II III I;
,. Pembentukan dan Konsolidasi Team Pelaksana
"al %,<
/. $ur3ey 2apangan
0. Pengumpulan# Pengolahan Data dan Konsultasi
1. Pembuatan Peta
<. Penyusunan 2aporan
A. Presentasi dan Re3isi Pekerjaan
C. Penyerahan Pekerjaan
"asil
LAPORAN
1. La4&ran Pen+a!l!an 2aporan Pendahuluan berisikan gambaran umum pekerjaan Riset Konfik Penggunaan 2ahan di Kabupaten Pelalawan dan rincian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan# yang disampaikan kepada PPK selambat G lambatnya ,< hari kalender sejak $P)K diterbitkan. 2aporan Pendahuluan dicetak < lima! buku.
1/. Dra3t La4&ran Ak'r
"al %,A
Dra 2aporan 4khir memuat 2aporan akta dan 4nalisa atau hasil sementara pelaksanaan tinjauan lapangan berupa data primer eHisting! hasil pengamatan# wawancara dan pengukuran serta data sekunder dari DinasB&nstansi yang terkait. 2aporan 4ntara dicetak < lima! buku.
2. La4&ran Ak'r $etela h pekerjaan Riset Konfik Penggunaan 2ahan di Kabupaten Pelalawan s elesai dilaksanakan secara keseluruhan ,55 I!# maka pihak konsultan B perusahaan harus membuat laporan akhir dicetak ,5 sepuluh! buku.
.
D&k!)enta$'
$elain laporan tersebut diatas juga harus dilampirkan oto%oto dokumentasi dari setiap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan B perusahaan# photo yang dibuat adalah photo digital disertai 8D nya# diserahkan kepada pihak proyek sebagai bukti dari pekerjaan.
"al %,C
HAL-HAL LAIN
1. Pr&+!k$' +ala) Neger' $emua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan K4K ini harus dilakukan didalam wilayah *egara Republik &ndonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 1 K4K dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
. Per$5aratan Ker"a$a)a )engingat biaya pelaksanaan pekerjaan relati terbatas# maka dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak diperkenankan dikerjasamakan dengan konsultan lain.
#. Pe+&)an Peng!)4!lan Data La4angan Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyarakat akurat# objekti dan representati.
%. Al' Pengeta!an 6ika diperlukan# Penyedia 6asa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyekBsatuan kerja berupa penjelasan kepada P4BPPTK.
Pekan*ar!9
#2 A4r'l 21#
PEJABAT PE6BUAT KO6IT6EN
BUDI SURLANI9 S.H!t9 66 NIP. 1/-212, 1//(2# 1 22
"al %,:
