PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Telp. (0266) 432081Fax. (0266) 432082 Palabuhanratu - Sukabumi
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KESEHATAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG PERAWATAN NIFAS (504 m2) PEMBANGUNAN RUANG PERAWATAN INSTENSIVE/NICU (768 m2) LOKASI : RSUD PALABUHANRATU SUMBER DANA APBN TUGAS PEMBANTUAN (TP) TAHUN ANGGARAN 2014
KERANGKA ACUAN KERJA / TOR ( TERM OF REFEENCE ) KEGIATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DANA TUGAS PERBANTUAN APBN TAHUN 2014 Kementerian Negara / Lembaga Satker Program Kegiatan Keluaran (Output) Volume Alokasi Dana Sumber Dana
I. 1.
: Kementerian Kesehatan RI : RSUD Palabuhanratu : Pembinaan Upaya Kesehatan : Pengadaan Alat Kesehatan : Tersedianya Pelayanan Pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan Gedung Perawatan NIFAS : 2 unit : Rp. 5.000.000.000, : APBN Tugas Pembantuan (TP)
PENDAHULUAN Latar Belakang a. Dasar Hukum -
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 159 B/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan pada pasal 7 bahwa Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi bangunan prasarana, SDM, kefarmasian dan peralatan dan pasal 16 bahwa persyaratan peralatan meliputi peralatan medis dan non medis harus memenuhi standart pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai. Oleh karena itu setiap RS harus memenuhi kriteria persyaratan tersebut.
b. Gambaran Umum Singkat Tahun 2000 Indonesia turut menandatangani komitmen bersama dari 189 negara di dunia tentang kesepakatan pembangunan MDG’s dengan tujuan mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Dalam MDG’s terdapat 8 misi MDG’s yang didalamnya kita berperan serta untuk turut mensukseskan keberhasilannya yaitu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta menekan angka HIV/AIDS. Ada 3 sasaran MDG’s dalam bidang kesehatan a.l : 1. 2. 3.
Penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS Penurunan angka kesakitan TB.
Dalam rangka penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu Rumah sakit melaksanakan PONEK dengan maksud dan tujuan agar proses persalinan dan perawatan bayi harus dilakukan dalam sistem terpadu dalam bentuk Pelayanan Obstetrik dan Neonatus Komprehensif (PONEK) di rumah sakit dan Pelayanan Obstetrik dan Neonatus Dasar (PONED) di Puskesmas. RSUD Palabuhanratu Kab. Sukabumi sebagai salah satu unit layanan kesehatan masyarakat turut mendukung kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam hal pelayanan PONEK, RSUD Palabuhanratu Kab. Sukabumimelaksanakan & menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu & paripurna, mengembangkan kebijakan & SOP sesuai standar, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu & bayi termasuk kepedulian terhadap ibu & bayi, meningkatkan kesiapan RSUD Palabuhanratu Kab. Sukabumi dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetri & neonatus termasuk pelayanan kegawatdaruratan (PONEK) 24 jam, pemberian ASI eksklusif, meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu
& bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lain, meningkatkan fungsi rumah sakit dalam Perawatan Metode Kangguru (PMK) pada BBLR dan melaksanakan sistem Monev pelaksanaan program Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi (RSSIB) 10 langkah menyusui & peningkatan kesehatan ibu. Dalam era globalisasi, persaingan antar rumah sakit sebagai organisasi di bidang pelayanan jasa semakin ketat. Banyaknya jumlah rumah sakit baru akan menimbulkan persaingan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis, tenaga ahli lainnya, peralatan serta persaingan fasilitas di bidang kesehatan baik fasilitas medis maupun non medis. Posisi kompetitif rumah sakit akan dapat dipertahankan dalam jangka panjang, apabila memiliki kemampuan melayani customer dengan lebih baik dan dapat membedakan dirinya melalui unggulan tertentu dibandingkan pesaingnya. RSUD Palabuhanratu Kab. Sukabumi merupakan Badan Layanan Umum sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sukabumi 445/KEP 527-RSUD PLRATU/2011, tentang Penetapan RSUD Palabuhanratu Kab. Sukabumi sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Biaya operasional diperoleh dari Pendapatan Operasional Rumah Sakit dalam bentuk Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Sumber Dana lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten Sukabumi) dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD), dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi dan dari Pemerintah Pusat (APBN dan DAK). RSUD Palabuhanratu Kab. Sukabumi merupakan rumah sakit tipe C Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan SK MENKES RI No. 1372/MENKES/SK/X/2008. Dengan semakin meningkatnya kunjungan pasien IGD dan pelayanan persalinan terutama pasien rawat inap kelas III maka untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan adanya pengembangan peralatan kedokteran yang lengkap agar pasien dapat dilayani sesuai standar yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesetaraan dan umur harapan hidup masyarakat. Sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah RSUD Palabuhanratu disamping mengemban misi sosial juga misi ekonomi. Berkaitan dengan misi sosial RSUD Palabuhanratu memerlukan pengembangan sarana pelayanan berupa penyediaan Gedung Intensif (ICU dan NICU) dan Ruang Rawat NIFAS beserta peralatannya. Hal ini dikarenakan meningkatnya kunjungan pasien maskin yang saat ini BOR kelas III mencapai 82,40%, sehingga diperlukan penambahan tempat tidur. RSUD Palabuhanratu Kab. Sukabumi telah terakreditasi penuh untuk 5 (lima) jenis pelayanan pada tahun 2010. c.
Alasan Kegiatan Dilaksanakan
Dengan meningkatnya jumlah kunjungan pasien pelayanan persalinan serta perawatan bayi, menuntut RSUD Palabuhanratu Kab. Sukabumi untuk selalu berusaha memenuhi sarana prasarana pelayanan agar dapat berjalan optimal. RSUD Palabuhanratu belum mempunyai Unit Perawatan Instensif baik ICU Maupun NICU, sedangkan menangani pasien yang memerlukan perawatan intensif saat ini di RSUD Palabuhanratu ditempatkan di Ruang Perawatan Perinatologi dan Ruang Perawatan High Care Unit (HCU). Disamping itu, RSUD Palabuhanratu Kab. Sukabumi juga dituntut akan kelengkapan sarana prasarana pelayanan khususnya tersedianya peralatan kedokteran yang menunjang program pelayanan persalinan dan perawatan guna menekan jumlah kematian ibu, bayi dan meningkatkan umur harapan hidup sampai dengan 72 tahun. Adapun kebutuhan untuk Pembangunan Gedung Perawatan NICU akan diusulkan melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) 2014. Hal ini dikarenakan kegiatan Pelayanan Persalinan dan Perawatan Bayi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Berikut ini hasil kegiatan pelayanan di Ruang Persalinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 1 Kegiatan Ruang Persalinan Tahun 2010 s/d 2012 No 1
Jenis Pelayanan Persalinan Normal
Tahun 2010 365
Tahun 2011 443
Tahun 2012 715
Trend (%) 61,40
2
Persalinan dengan Komplikasi
222
252
237
-32,67
Total Kegiatan
585
659
952
19,75
Dari hasil kegiatan Persalinan diatas menunjukkan bahwa secara total trend Pelayanan Persalinan mengalami peningkatan sebesar 19,75 % hal ini dari jumlah pelayanan 659 pada tahun 2011 menjadi 952 pada tahun 2012. Tabel 2 Kegiatan Ruang Perinatologi Tahun 2010 s/d 2012 No 1
Jenis Pelayanan Jumlah Pasien
2
Pasien Keluar Mati
3
BOR
Tahun 2010 813
Tahun 2011 1.039
Tahun 2012 1324
Trend (%) 27,43
39
26
43
65,38
108,90
152,56
103,61
- 32,09
Tabel 3 Kegiatan Ruang Kebidanan dan Kandungan Tahun 2010 s/d 2012 No 1 2 5
Jenis Pelayanan Jumlah Pasien Jumlah Pasien Gakin BOR Keseluruhan
Tahun 2010 1.337 1.006 91,93
Tahun 2011 1.513 1.229 107,85
Tahun 2012 1.788 1.568 65,13
Trend (%) 18,18 27,58 39,61
Dari hasil kegiatan Perawatan Kandungan dan Kebidanan diatas menunjukkan bahwa secara total trend Pelayanan mengalami peningkatan sebesar 18,18 % hal ini dari jumlah pelayanan 1.513 pasien pada tahun 2011 menjadi 1.788 pasien pada tahun 2012. Demikian juga dengan jumlah kunjungan pasien Gakin mengalami peningkatan sebesar 27,58 % hal ini dari jumlah tahun 1.229 pasien pada tahun 2011 menjadi 1.568 pasien pada tahun 2012. Sedangkan BOR mengalami Penurunan sebesar 39,61 % hari dari BOR Tahun 2011 sebesar 107.85 % menjadi 65,13 % tahun 2012, hal ini terjadi karena adanya Jumlah Tempat Tidur dari 11 TT pada tahun 2011 menjadi 14 TT pada tahun 2012 Kerangka Acuan Kegiatan Pembangunan Ruang Perawatan Instensive dan Ruang Perawatan NIFAS Tahun Anggaran 2014 RSUD Palabuhanratu mempunyai fungsi untuk menyusun rencana dan program Kegiatan Penyediaan Administrasi Pembangunan Ruang Perawatan Instensive dan Ruang Perawatan NIFAS dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pengaturan teknis operasional serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka menunjang kelancaran Kegiatan Pembangunan Ruang Perawatan Instensive dan Ruang Perawatan NIFAS Bangunan Gedung adalah prioritas utama dalam pelayanan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, dimana salah satu faktor pendukung dari hal tersebut adalah sarana dan prasarana gedung yang memadai. RSUD Palabuhanratu berupaya meningkatkan sarana dan prasarana bangunan gedung yang berlokasi RSUD Palabuhanratu. Agar pembangunan maupun rehabilitasi prasarana bangunan gedung menghasilkan suatu hasil yang sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi fungsi bangunan yang optimal, andal sebagai bangunan yang layak dari segi mutu, biaya serta kriteria administrasi bangunan negara diperlukan konsultan perencana dan pengawas yang profesional dan berkualitas. II.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : Kerangka Acuan Kerja [KAK] ini sebagai petunjuk bagi konsultan perencana/DED dan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterprestasikannya dalam pelaksanaan tugas Perencanaan dan Pengawasan: ß Pembangunan Ruang Perawatan NIFAS (504 m2) ß Pembangunan Ruang Perawatan Instensive/NICU ( 768 M2 )
Tujuan : Tujuan yang hendak dicapai Kegiatan Pembangunan Ruang Perawatan NIFAS (504 M2) dan Pembangunan Ruang Perawatan Instensive/NICU ( 768 M2) RSUD Palabuhanratu Jalan Jend. Ahmad Yani No. 2 Palabuhanratu sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pelayanan bidang kesehatan yang memenuhi syarat teknis serta sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah Kabupaten Sukabumi. III.
SASARAN 1. Setiap bangunan harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya. 2. Setiap bangunan harus direncanakan, dirancang sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi. 3. Pemberi jasa Perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya Perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. 4. Kerangka Acuan Kerja [KAK] untuk pekerjaan Perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya Perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.
IV.
LOKASI KEGIATAN RSUD Palabuhanratu Jl. Jend. A. Yani No. 2 Palabuhanratu Sukabumi
V.
SUMBER PENDANAAN Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014
VI.
DATA DASAR 1. Pengesahan DPA 2. Hasil Survey Lokasi 3. Usulan konsep rencana dari Instansi Terkait
VII.
STANDAR TEKNIS 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/PRT/M/2007, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. 2. Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-undang Jasa Konstuksi Nomer 18 Tahun 1999. 4. Peraturan Pemerintah Tentang Jasa Konstruksi Nomor 28. 29. 30. Tahun 2000. 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 6. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI-1982) diterbitkan oleh DPBM. 7. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia NI.5 (PKKI-1961). 8. Peraturan Beton Bertulang Indonesia NI. 2 (PBI-1981). 9. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL-1987). 10. Pedoman Perencanaan untuk Struktur Beton Bertulang Biasa dan Struktur Tembok Beton Bertulang untuk Gedung 1983 yang diterbitkan oleh DPMB. 11. Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung tahun 1983. 12. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung tahun 1981. 13. Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI). 14. Peraturan Umum Instalasi Penanggal Petir untuk Bangunan di Indonesia (PUIPP - 1983). 15. Pedoman Plumbing Indonesia 1974. 16. Standard Industri Indonesia (SII). 17. Peraturan Perburuhan di Indonesia dan Peraturan Umum tentang Keselamatan Kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. 18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Keselamatan Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. 19. Normalisasi Teknis yang berlaku (SNI, SKSNI, SKBI dan lain-lain) 20. Peraturan-peraturan Daerah setempat yang berlaku. Besarnya biaya pekerjaan Perencanaan mengikuti pedoman dalam : 1. Keputusan Gubernur No. : 910/Kep.1465-Admbang/2010, Tanggal 01 Nopember 2010, tentang Standar Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011
2.
Keputusan Kabupaten Sukabumi Tentang : Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2011.
VIII.
REFERENSI HUKUM Semua ketentuan dan peraturan serta Standar Nasional Indonesia tentang bangunan gedung
IX.
LINGKUP KEGIATAN 1.
KONSULTAN PERENCANA
Kegiatan Rehabilitasi Gedung A. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perijinan bangunan. B.
Penyusunan prarencana seperti pembuatan rencana tapak, prarencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya.
C.
Menyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat 1. Rencana Arsitektur dan visualisasi yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas. 2. Rencana Struktur 3. Membuat rencana utilitas, 4. Membuat Perkiraan biaya.
D.
Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat : 1. Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. 2. Rencana kerja dan syarat-syarat [RKS]. 3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan [BQ], rencana anggaran biaya [RAB] pekerjaan konstruksi 4. Laporan akhir Perencanaan.
E.
Pengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Panitia didalam membuat dokumen pelelangan dan menyusun program dan pelaksanaan pelelangan.
F.
Membantu Panitia Pengadaan Barang/Jasa pelelangan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, melaksanakan tugas – tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.
2.
KONSULTAN PENGAWAS
A.
Persiapan a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga non konsepsi pekerjaan pengawasan. b. Mengecek selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk disetujui, mengenai jadwal waktu pelaksanaan yang diajukan oleh pemborong (Time Schedule / Bar Chart, S Curve ).
B.
Pekerjaan Teknis a. Melaksanakan pengawasan umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan – kegiatan pelaksanaan agar pelaksanaan teknis maupun administratif teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus, sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya. b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau pekerjaan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lain. c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu serta kondisi seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak dipenuhi.
d. e.
Memberikan petunjuk, perintah, penambahan atau pengurangan pekerjaan dan harus menyampaikan kepada Pelaksana Teknis untuk disarankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan / penambahan biaya dan waktu serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada pemborong dengan pemberitahuan kepada Pelaksana Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen.
C.
Konsultasi a. Melakukan konsultasi dengan Pelaksana Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan pembangunan. b. Mengadakan rapat berkala, sedikitnya 2 (Dua) kali dalam sebulan dengan Pelaksana Teknis dan pemborong dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksaaan yang tidak sesuai dengan kontrak, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 (Satu) minggu kemudian.
D.
Laporan a. Memberikan laporan dan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Pelaksana Teknis mengenai volume prosentase dan nilai bobot bagian atau seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan apa yang tercantum dalam kontrak pemborong. b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui. c. Melaporkan bahan – bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat – alat yang digunakan.
E.
Dokumen a. Memeriksa gambar – gambar kerja tambahan yang dibuat oleh pemborong terutama yang mengakibatkan tambah atau kurangnya pekerjaan dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh pemborong (Shop Drawings). b. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan dilapangan serta untuk keperluan pembayaran angsuran. c. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
3.
KONSTRUKSI FISIK
1.
Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, penyedia Jasa harus membuat Rencana Kerja (Time Schedulle) yang disetujui oleh Pengawas Lapangan, kemudian diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
2.
Penyedia Jasa harus mengusahakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pekerjaan, sesuai dengan Rencana Kerja tersebut
3.
Sebelum melaksanakan pembangunan/pekerjaan pihak Penedia Jasa berkewajiban meneliti semua gambar konstruksi/struktur dan bila terdapat kekeliruan/kesalahan yang sekiranya menurut anggapan Penyedia Jasa akan membahayakan, maka pihak Penedia Jasa harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk bahan pertimbangan penanggulangannya.
4.
Pelaksana Lapangan setiap hari harus membuat Laporan Harian mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan/ pekerjaan, baik teknis maupun administratif dan pada Laporan Harian tersebut oleh Penyedia Jasa atau Pelaksana yang mewakilinya harus ditanda-tangani.
5.
Dalam pembuatan laporan tersebut, pihak Penyedia Jasa harus memberikan data-data yang diperlukan menurut data dan keadaan sebenarnya.
6.
Pelaksana Lapangan juga harus membuat Laporan Mingguan dan Bulanan secara rutin.
Laporan-laporan tersebut diatas, harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk bahan monitoring. Semua laporan tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan menggunakan format yang telah ditentukan. X.
KELUARAN 1. KONSULTAN PERENCANA: Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi:
A. Laporan Pendahuluan Tahap Konsep Rencana Teknis 1. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi team perencana metoda pelaksanaan dan tanggungjawab waktu perencanaan 2. Konsep skematik rencana teknis termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang dan lain – lain. 3. Laporan data dan informasi lapangan termasuk penyelidikan tanah sederhana, dan lain – lain. 4. Koordinasi dan Konsultasi dengan Pengelola dan Pemilik.
B. Laporan Antara I. Tahap Pra-rencana teknis 1. Gambar-gambar rencana tapak 2. Gambar-gambar Pra-rencana bangunan dan bangunan penunjang 3. Perkiraan biaya pembangunan 4. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat II. Tahap Pengembangan rencana 1. Gambar pengembangan rencana arsitektur, struktur, utilitas bangunan 2. Uraian konsep rencana dan perhitungan – perhitungan yang diperlukan 3. Draf rencana anggaran biaya bangunan 4. Draft rencana kerja dan syarat-syarat
C. Laporan Akhir I. Rencana Detail 1. Gambar rencana teknis bangunan lengkap 2. Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) 3. Rencana Kegiatan dan volume pekerjaan (BQ) 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 5. Laporan perencanaan arsitektur, struktur, utilitas lengkap dengan perhitungan – perhitngan yang diperlukan. II. Tahap Pelelangan 1. Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan 2. Laporan bantuan teknis dan administrasi
D. Tahap Pengawasan Berkala 2.
KONSULTAN PENGAWAS: A. Pengawasan Kelancaran Pekerjaan
Pengawasan kelancaran pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemborong yang menyangkut kualitas, kuantitas, biaya dan waktu ketepatan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan yang sesuai dengan kontrak pelaksanaan dan telah diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan dilapangan. B. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan (Dokumen Pengawasan) 1. Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan. 2. Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas / Direksi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak dipenuhinya syarat teknis. 3. Laporan Harian, berisi ketentuan tentang : a. Tenaga Kerja b. Bahan - bahan yang datang, diterima atau ditolak c. Alat - alat d. Pekerjaan - pekerjaan yang diselenggarakan e. Waktu pelaksanaan pekerjaan 4. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian (Kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja ) 5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran. 6. Mengusahakan surat perintah perubahan pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksanaan Pekerjaan tambah / kurang, jika ada / kurang / perubahan pekerjaan. 7. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Ke 1 (Satu). 8. Berita Acara Pemeriksaaan Akhir Pekerjaan. 9. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Ke 2 (Dua). 10. Gambar - gambar situasi dengan pelaksanaan (As built drawings). 11. Laporan rapat dilapangan ( Site Meeting ). 12. Gambar rincian (shop drawings), Barchact, S Curve yang dibuat oleh kontraktor pelaksana 3.
KONSTRUKSI FISIK: a. Pelaksana Lapangan setiap hari harus membuat Laporan Harian mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan/ pekerjaan, baik teknis maupun administratif dan pada Laporan Harian tersebut oleh Penyedia Jasa atau Pelaksana yang mewakilinya harus ditanda-tangani. b. Dalam pembuatan laporan tersebut, pihak Penyedia Jasa harus memberikan data-data yang diperlukan menurut data dan keadaan sebenarnya. c. Pelaksana Lapangan juga harus membuat Laporan Mingguan dan Bulanan secara rutin. d. Laporan-laporan tersebut diatas, harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk bahan monitoring. Semua laporan tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan menggunakan format yang telah ditentukan.
XI.
PERALATAN DAN MATERIAL Pada prinsipnya segala peralatan dan material yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini harus disediakan oleh rekanan jasa konsultan terpilih, baik peralatan dan material yang sudah dimiliki sendiri maupun secara sewa (dengan kondisi baik) atau beli (dengan kondisi baik atau baru) yang keseluruhannya diperhitungkan menjadi beban biaya kegiatan ini atas kesepakatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Tugas) sesuai spesifikasi dan atau besaran biaya yang tercantum dalam kontrak.
XII.
TANGGUNGJAWAB PERENCANAAN KONSULTAN PERENCANA A. Konsultan perencana bertanggungjawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode laku profesi yang berlaku B. Secara umum tanggungjawab konsultan adalah minimal sebagai berikut: 1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku. 2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan – batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti terdiri dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan. 3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara. KONSULTAN PENGAWAS A. Melaksanakan pengawasan umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan – kegiatan pelaksanaan agar pelaksanaan teknis maupun administratif teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus, sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya. B. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau pekerjaan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau ditempat kerja lain. C. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu serta kondisi seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak dipenuhi. D. Memberikan petunjuk, perintah, penambahan atau pengurangan pekerjaan dan harus menyampaikan kepada Pelaksana Teknis untuk disarankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. E. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan / penambahan biaya dan waktu serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada pemborong dengan pemberitahuan kepada Pelaksana Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen.
XIII.
LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA Penyedia jasa mempunyai wewenang untuk menolak ketentuan – ketentuan yang tidak tercantum di dalam kontrak.
XIV.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN Waktu Perencanaan 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender dan Pekerjaan Pengawasan mengikuti pekerjaan fisik di lapangan.
XV.
PERSONIL Tenaga Ahli dan Pendukung yang diperlukan: Posisi Tenaga Ahli : 1. Team Leader (Sipil/Arsitektur) 2. Sipil 3. Arsitek Teknisi 1. Surveyor 2. M/E 3. Cost Estimator Tenaga Teknis : 1. Drafter 2. Administrasi 3. Operator Komputer
XVI.
JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Kelompok Ahli Muda Ahli Muda Ahli Muda
Teknisi Teknisi Teknisi
Teknisi Administrasi Teknisi / Adm.
1.
Tahap Konsep Rencana Teknis ÿ Koordinasi dengan Pemberi Tugas dan Instansi terkait ÿ Survey Lapangan ÿ Diskusi dengan Tim Teknis
2.
Tahap Rencana Detail ÿ Evaluasi Data & Perhitungan Perencanaan Teknis ÿ Gambar Rencana Teknis ÿ Perhitungan Volume Pekerjaan & Biaya ÿ Penyusunan RKS ÿ Diskusi dengan Tim Teknis ÿ Laporan Perencanaan Teknis
3.
Tahap Diskusi dan Sosialisasi
XVII.
LAPORAN AKHIR Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 120.( Seratus Dua Puluh ) hari Kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) buku laporan dan cakram padat (compact disc) (jika diperlukan).
XVIII.
PRODUKSI DALAM NEGERI Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
XIX.
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: 1.
Penyedia jasa harus mencari informasi yang dibutuhkan, yang diberikan oleh Pemilik / Direksi termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2.
Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan/kelalaian pekerjaan perencanaan/pengawasan sebagai akibat dari kesalahan informasi dengan menjadi tanggungjawab Konsultan.
Palabuhanratu, …….Maret 2013
