KERANGKA ACUAN KERJA

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE KEGIATAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN TA. 2016

Program

: Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Hasil (Outcome)

: Terselenggaranya pelaksanaan Kegiatan Upaya Kesehatan Pelayanan Penduduk Miskin : Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Puskesmas Megang : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat : Terlaksananya Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megang : 1 (Satu) kali kegiatan : Dokumen / Laporan Kegiatan

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Jenis Keluaran Volume Keluaran Satuan Keluaran A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum 1. 2.

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan

Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

193); 3.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

4.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Oerasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

5.

Surat

Keputusan

Walikota

Lubuklinggau

Nomor

71/

KPTS/KES/2016 Tentang Alokasi Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas 6.

Surat

Keputusan

Walikota

Lubuklinggau

Nomor

35/KPTS/BPKAD/2016 Tentang Penunjukkan Bendahara Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2016 B. Gambaran Umum Singkat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang kepesertaannya bersifat wajib (mandatory). Jaminan Sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam Deklarasi PBB

tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1948 dan konvensi ILO No. 102 tahun 1952 (Kemenkes RI, 2012). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative (Kemenkes RI, 2012). Jaminan Kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Kemenkes RI, 2012). Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Peserta Jaminan Kesehatan Non PBI merupakan peserta yang tidak masuk dalam golongan fakir miskin dan orang tidak mampu, meliputi pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, bukan pekerja dan anggota keluarganya. Peserta Non PBI Mandiri meliputi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Berdasarkam Permenkes Nomor 21 Tahun 2016, Pemanfaatan dana Kapitasi JKN dibagi menjadi dua yaitu : A.. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai yang memberikan pelayanan kesehatan baik yang diPuskesmas maupun yang ada diPustu dan Poskelur. Pembagian Jasa tersebut untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar 75% dari penerimaan dana Kapitasi JKN sebagaimana telah diatur oleh Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 71 tahun 2016. Penerima Jasa Pelayanan diPuskesmas Megang sebanyak 60 orang. B. Dukungan Biaya operasional Pelayanan Kesehatan Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Megang maka diperlukan dukungan biaya operasional dari Dana Kapitasi JKN sebesar 25 % yang meliputi : 1. Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Kesehatan Obat-obatan seperti cetrizin tablet, tiamin injeksi, pehacain injeksi ,asam folat,kloramfenicol, tetes telinga dan Bahan Habis Pakai Kesehatan seperti Anti sera A,B,AB, stik gula darah, asam urat, kolestrol, kertas pulvis, pelastik obat, Blood lansep, USG jeli, alcohol, hand scond, masker yang dibeli diperlukan untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan pasien peserta JKN 2. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling Untuk pelaksanaan kegiatan puskesmas keliling maka diperlukan kendaraan atau ambulance dalam keadaan kondisi selalu siap sehingga

optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi BBM,Pengatian Oli,Pengantian Suku cadang Pusling, Servis berkala dan pemelihraan kendaraan Puskesmas keliling lainnya 3. Bahan Cetak Dan ATK Untuk Meningkatkan efisiensi dan Efektifitas pelaksanaan tugas-tugas tenaga kesehatan di puskesmas Megang serta tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan JKN`yang meliputi Family folder, kartu loket, resep dr, kartu labor dan alat tulis kantor seperti kertas HVS, bulpoin, pensil, map, tinta, printer, spidol, buku besar, catrige, kalkulator. 4. Administrasi Koordinasi Program dan Sistem Informasi Dalam Sistem informasi diperlukan fasilitas laptop, Printer, Speedy, Modem, kartu prabayar (untuk pustu/poskeslur) sehingga dapat mempermudah petugas kesehatan dalam hal administrasi dan sistem informasi. 5. Peningkatan kapasitas Kesehatan sumber Daya manusia Untuk meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas maka diperlukan kegiatan ke luar daerah (pelatihan) dalam hal ini Puskesmas Megang merencanakan pelatihan ke Yogyakarta dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan JKN. 6. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemeliharaan sarana dan prasarana antara lain : perbaikan wastapel, penggantian pintu, jendela, pembuatan sumur, pembuatan terali besi untuk memberikan pelayanan yang lebuh baik pada masyarakat termaksud peserta JKN 7. Belanja Modal dan Alkes Untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan diperlukan belanja meja, kursi, lemari arsip, gorden, taplak meja, lemari alat, tirai, kursi putar dan alat kesehatan yang meliputi palet obat, foot step, tensi meter, hand pallet, kursi roda, glukosa test, lenen sehingga pelayanan kesehatan di FKTP puskesmas Megang dapat berlangsung secara optimal. 8. Pelayana Kesehatan Luar Gedung Pelayanan luar gedung mengcangkup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotive, preventif (pemeriksaan anemia gizi besi pada remaja putri, pelacakan penyakit-penyakit jamaah haji, pendataan peserta JKN yang berisiko, pelayanan kesehatan posbindu ptm ke sekolah, senam hamil, pendataan dan inspeksi sarana air bersih) serta kunjungan rumah atau home visite pada peserta JKN

C. PENERIMA MANFAAT  Jasa Pelayanan Penerima jasa pelayanan di puskesmas Megang sebanyak 60 orang  Masyarakat  Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebanyak 5 orang tenaga kesehatan D. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode pelaksanaan Metode pelaksanaan pembagian jasa pelayanan JKN puskesmas Megang berdasarkan Surat Keputusan

Walikota Nomor 71 Tahun 2016 75% dari dana kapitasi yang

berdasarkan ketenagaan pendidikan,kehadiran,Keterlambatan, yang berupa poin dan dukungan

biaya

operasional

kesehatan

sebanyak

25%

dari

dana

kapitasi

JKN.pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola 2. Tahap dan waktu pelaksanaan Pembayaran Kapitasi dan klaim BPJS dibayarkan ke Puskesmas Megang melalui rekening yang telah ditunjuk oleh walikota dan merupakan bagian dari rekening kas daerah yang meliputi :  Puskesmas memferivikasi kedinas dalam bentuk SPJ Jasa Pelayanan BPJS dan operasional lainya  Puskesmas Membuat SP3B  SP3B Naik ke Kasubag Keuangan  SP3B dibawa ke DPPKA  DPPKA Mengeluarkan SP2B  Bank untuk pencairan  Pegawai mendapatkan Jasa Sesuai dengan SPJ  Laporan Pelaksanaan Kegiatan E. TAHAPAN WAKTU PELAKSANAAN 1. Belanja Jasa Dilaksanakan 1 tahun, mulai Januari sampai dengan Desember 2016 2. Belanja Operasional (Bahan Cetak dan ATK) Dilaksanakan pada bulan Mei 2016 3. Belanja Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Kesehatan Dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 4. Belanja alat Kesehatan Dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 5. Belanja peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Dilaksanakan pada bulan November 2016 6. Belanja sarana dan Prasarana Dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 F. KURUN WAKTU YANG DIPERLUKAN Waktu Pencapaian Keluaran untuk menghasilkan Dokumen JKN adalah 1 Tahun Anggaran dari sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Desember 2016. G. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan JKN melalui DIPA Satuan Dinas Kesehatan Lubuklinggau sebesar Rp 733.026.219 sebagaimana RAB terlampir.

Kepala UPTD Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau,

AH. Rosyidi, SKM Nip.19620106 198812 1 001