KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
Dampak Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan
“
Kelompok 7 RAFIQA RAHMAH
1410531021
FITRIA RAHMI
1410531022
PUTRI UTAMI WULANDARI
1410531026
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS 2017
”
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih-Nya, atas anugerah hidup dan kesehatan yang telah penulis terima, serta petunjuk-Nya sehingga memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyusun makalah ini. Didalam makalah ini penulis selaku penyusun hanya bisa memberikan sebatas ilmu yang dirangkum kedalam topik “ Dampak Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan”. Dimana didalam topik ini ada beberapa h al yang penting untuk dipahami dan dianalisa oleh masyarakat luas, terutama untuk pemerintah daerah. Penulis menyadari bahwa ada keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang analisa keuangan negara dan daerah yang digunakan pada makalah ini. Oleh karena itu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan makalah ini sehingga penulis menerima semua kritikan dan saran demi kesempurnaan penulisan. Semoga makalah ini membawa manfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait didalam pembuatan makalah ini.
Padang, 30 Januari 2017
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I : PENDAHULUAN
1
1.1 Latar Belakang
1
1.2 Rumusan Masalah
1
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
2
BAB II : LANDASAN TEORI
3
2.1 Sentralisasi
3
2.2 Desentralisasi
3
2.3 Pengelolaan Pra Otonomi Daerah
3
2.4 Ruang Lingkup dan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah
4
BAB III : PEMBAHASAN
6
3.1 Perbedaan Desentralisasi dan Sentralisasi Serta Pengaruhnya terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah
6
3.2 Dampak Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan
7
BAB IV : PENUTUP
8
4.1 Kesimpulan
8
4.2 Saran
8
DAFTAR PUSTAKA
9
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
Di Indonesia otonomi daerah dimulai sejak keluarnya UU Nomor 1 Tahun 1945, kemudian UU Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 2 Tahun 1984 tentang pokok pokok pemrintahan di daerah. Pada masa reformasi keluarlah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Sejak itulah penerapan otonomi daerah berjalan cepat. Dalam era otonomi daerah sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka kewenangan pemerintah daerah sangatlah besar sehingga tuntutan untuk meningkatkan kinerja dan penerapan kebijakan sangatlah dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah bahwa pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri termasuk dalam hal keuangan dan pembangunan. Undang-undang
otonomi
yang
telah
berlaku
memberikan
kewenangan
penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat tulisan yang berjudul tentang
“Dampak
Otonomi
Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan ”. 1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :
1
a. Apakah perbedaan desentralisasi dan sentralisasi serta pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah ? b. Apakah dampak otonomi daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan ?
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Agar dapat memahami perbedaan desentralisasi dan sentralisasi serta pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah . 2. Agar dapat mengetahui dampak otonomi daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan.
Adapun manfaatnya adalah : 1. Bagi penulisan, agar dapat memperdalam ilmu dan pemahaman penulis mengenai dampak otonomi daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan. 2. Bagi pembaca, agar bisa menambah wawasan pembaca mengenai otonomi daerah.
2
BAB II LANDASAN TEORI 2.1
Sentralisasi
Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (Wikipedia). Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan serta wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat dimaksud adalah Presiden dan Dewan Kabinet. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Kewenangan politik adalah kewenangan membuat dan memutuskan kebijakan sedangkan kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan. 2.2
Desentralisasi
Desentralisasi (otonomi daerah) adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menjelaskan pengertian desentralisasi yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa “ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada
daerah
otonom
untuk
mengatur
dan
mengurus
urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Menurut Soejipto (Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang : 2004) bahwa desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Soejito juga mengatakan bahwa desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. 2.3
Pengelolaan Pra Otonomi Daerah
3
Pada masa sebelum 1998, kekuasaan pemerintah pusat Negara Republik Indonesia sangat sentralistik dan semua daerah di republik ini menjadi perpanjangan tangan kekuasaan Jakarta (Pemerintah pusat). Dengan kata lain, rezim orde baru mewujudkan kekuasaan sentripetal, yakni berat sebelah memihak pusat bukan pinggiran (daerah). Daerah yang kaya akan sumber daya alam di tarik keuntungan produksinya dan di bagi-bagi di antara elit Jakarta, alih-alih di investasikan untuk pembangunan daerah. Akibatnya, pembangunan antara daerah dengan Jakarta menjadi timpang. B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai presiden pasca orde baru membuat kebijakan untuk mengubah hubungan kekuasaan pusat dan daerah dengan menerbitkan UU Nomor 5 tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menanggulangi adanya keinginan provinsi memisahkan diri dari republik seperti Aceh, Riau, dan Papua menuntut merdeka dan ingin berpisah dari republik Indonesia juga bermunculan aspirasi dari berbagai daerah yang menginginkan dilakukannya pemekaran provinsi atau kabupaten. Dengan terbitnya Undang-Undang ini, daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada Jakarta dan tidak lagi mau didikte pusat. 2.4
Ruang Lingkup dan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah
Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah
Pasal 2 UU 17/2003 1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan
uang,
dan
melakukan
pinjaman;
2.
kewajiban
negara
untuk
menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. Penerimaan Negara; 4. Pengeluaran Negara; 5. Penerimaan Daerah; 6. Pengeluaran Daerah; 7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; 8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
4
Asas dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara diselenggarakan
Terwujudnya Good Governance dalam
secara :
Penyelenggaraan Negara
Profesional
Sesuai Pasal
Terbuka
23C UUD 1945
Bertanggung jawab
Asas-asas Baru (best practises) :
Akuntabilitas berorientasi hasil
Profesionalitas
Proporsionalitas
Keterbukaan dalam PKN
Pemeriksaan keuangan oleh BP
Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara
yang bebas & mandiri
Asas-asas yng telah lama dikenal :
5
Tahunan
Universalitas
Kesatuan
Spesialitas
BAB III PEMBAHASAN 3.1 Perbedaan desentralisasi dan sentralisasi serta pengaruhnya terhadap pengelolaan
keuangan negara dan daerah Segi Pembeda
Pengertian
Kelemahan
Sentralisasi
Desentralisasi
penyerahan kewenangan dari
penyerahan kewenangan dari
pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat kepada
pemerintah pusat untuk
pemerintah daerah untuk
mengurusi urusan rumah
mengurusi urusan rumah
tangganya sendiri berdasarkan
tangganya sendiri berdasarkan
prakarsa dan aspirasi dari
prakarsa dan aspirasi dari
rakyatnya dalam kerangka
rakyatnya dalam kerangka
negara kesatuan Republik
negara kesatuan Republik
Indonesia.
Indonesia.
Melahirkan suatu pemerintah
Keseimbangan dan kesesuaian
yang otoriter
antara kepentingan daerah dapat terganggu Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama
Keunggulan
Mempermudah dan
Memperingan manajemen
mempercepat pengambilan
pemerintah pusat dalam hal
keputusan
pendelegasian wewenang Meningkatkam efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah tertinggal
Berdasarkan hal diatas tampak jelas pengaruhnya kepada pengelolaan keuangan negara dan daerah bahwa pada konsep desentralisasi lebih mempertegas perimbangan keuangan negara dan daerah, antara pemerintah pusat dan daerah diberikan
proporsi
masing-masing
yang
sama-sama
berpengaruh
kepada
pembangunan ekonomi. Penghasilan yang dihasilkan daerah akan dikembalikan
6
oleh pemerintah pusat ke daerah sebanyak 75% untuk pengembangan potensi ekonomi yang dimilki daerah, sedangkan 25% tetap dikelola pemerintah pusat sebagai biaya penyelenggaraan negara. Hal itu dilakukan sebagai desentralisasi pengelolaan potensi daerah yang dulunya sangat tergantung dengan keputusan pemerintah pusat (sentralisasi).
3.2 Dampak otonomi daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah d an pembangunan
Dampak otonomi daerah terhadap pengelolaan keuanangan daerah yakni : a. Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber penerimaan daerah Berdasarkan pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dana Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan. b. Meningkatnya penerimaan daerah melalui pemberian dana perimbangan dan pengumpulan dana non perimbangan pada satu sisi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan daerah akan memberikan keleluasaan untuk mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut otonomi daerah juga berdampak kepada pembangunan dareah, dimana pemerintahan daerah memberikan wewenang kepada masyarakat daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki di masing-masing daerah, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dengan begitu masyarakat akan mandiri dan berusaha untuk mengembangkan sumber daya alam yang mereka miliki, karena mereka lebih mengetahui hal-hal apa saja yang terbaik
bagi
mereka.
Dengan
demikian
masyarakat
kesejahteraan atas pembangunana ekonomi makin tercapai.
7
lebih
mandiri,
sehingga
BAB IV PENUTUP 3.1 KESIMPULAN
Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia
dan desentralisasi (otonomi daerah) adalah penyerahan kewenangan dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Pengaruh pada pengelolaan keuangan negara dan daerah bahwa pada konsep desentralisasi lebih mempertegas perimbangan keuangan negara dan daerah, antara pemerintah pusat dan daerah diberikan proporsi masing-masing yang sama-sama berpengaruh kepada pembangunan ekonomi. Dampak otonomi daerah terhadap pengelolaan keuanangan daerah adalah pemerintah daerah diberikan sumber-sumber penerimaan daerah dan meningkatnya
penerimaan daerah melalui pemberian dana perimbangan dan pengumpulan dana non perimbangan pada satu sisi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Otonomi daerah juga
berdampak
kepada
pembangunan
dareah,
dimana
pemerintahan
daerah
memberikan wewenang kepada masyarakat daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki di masing-masing daerah, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat 3.2 SARAN
Berdasarkan pembahasan diatas diharapkan pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai dengan konsep awal yang telah dirancang agar tercapai tujuan semestinya. Oleh karena itu diperlukan peran dari berbagai pihak, salin bekerja sama agar terlaksana otonomi daerah yang seharusnya.
8
DAFTAR PUSTAKA
Mafud,
MD.
2000, Reformasi
Tatanan
PenyelenggaraanPemerintah
Daerah
(Makalah), Seminar Otonomi Daerah Unibraw. Kuncoro,
Mudrajad.
2004.
Otonomi
dan
Pembangunan
Daerah:
Reformasi,
Perencanaan, Strategi, dan Peluang . Yogyakarta: Erlangga. https://id.wikipedia.org/wiki/Sentralisasi (diakses pada 30 Januari 2017) http://bagus.staff.gunadarma.ac.id/Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah (diakses pada 30 Januari 2017)
9
